Buku yang ada di tangan Anda ini bukanlah buku tentang satu tokoh, satu partai, atau satu negara. Ia adalah buku tentang sebuah fenomena yakni tentang bagaimana kata-kata bisa menjadi senjata, dan bagaimana senjata itu bisa diarahkan bukan hanya kepada lawan politik, tetapi juga kepada demokrasi itu sendiri. Fenomena itu bernama demagogi.
Saya tidak akan berpura-pura bahwa buku ini netral dalam arti dingin dan tanpa keberpihakan. Setiap penulis memiliki keberpihakan, termasuk saya. Keberpihakan buku ini sederhana: demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang kritis, bukan warga negara yang gemar bersorak. Namun, saya juga tidak akan berpura-pura bahwa saya memiliki semua jawaban. Justru buku ini disusun agar pembaca yakni Anda, dapat menilai sendiri, dengan bukti, kutipan, dan argumen yang dapat diperiksa.
Saya tidak akan berpura-pura bahwa buku ini netral dalam arti dingin dan tanpa keberpihakan. Setiap penulis memiliki keberpihakan, termasuk saya. Keberpihakan buku ini sederhana: demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang kritis, bukan warga negara yang gemar bersorak. Namun, saya juga tidak akan berpura-pura bahwa saya memiliki semua jawaban. Justru buku ini disusun agar pembaca yakni Anda, dapat menilai sendiri, dengan bukti, kutipan, dan argumen yang dapat diperiksa.
Bab-bab dalam buku ini akan mengajak Anda menelusuri pola itu secara kritis. Kita akan berbicara tentang akar sejarah istilah demagog, tentang ciri-cirinya yang khas, tentang teknik ad hominem yang menjadi senjata utamanya, dan tentang bagaimana fenomena ini bekerja dalam konteks tiga negara demokrasi yang berbeda: Indonesia, Filipina, dan Amerika Serikat. Kita akan berbicara tentang Prabowo Subianto, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., dan Donald Trump, bukan untuk menghakimi mereka sebagai pribadi, melainkan untuk memahami pola retorika yang mereka gunakan dan konsekuensi yang ditimbulkannya bagi ruang publik.
Saya tahu sebagian pembaca mungkin akan merasa tidak nyaman. Mungkin ada yang merasa bahwa buku ini terlalu keras terhadap salah satu tokoh. Mungkin ada pula yang merasa bahwa buku ini terlalu lunak terhadap tokoh lain. Ketidaknyamanan itu wajar. Demagogi memang bekerja paling efektif ketika ia berhasil membuat kita berhenti bertanya. Maka, jika buku ini membuat Anda bertanya, dan mungkin tidak setuju, berarti buku ini telah menjalankan sebagian tugasnya.
Namun, izinkan saya menyampaikan satu hal dengan penuh kesantunan. Kritik bukanlah pengkhianatan. Mempertanyakan kebijakan pemerintah bukanlah tindakan anti-nasional. Meminta bukti dan data dari seorang pemimpin bukanlah bentuk kurang ajar. Sebaliknya, sikap kritis adalah bentuk cinta yang paling jujur kepada bangsa: cinta yang tidak ingin melihat bangsa ini dibuai oleh kata-kata indah, lalu ditinggalkan dalam kekecewaan.
Sebaliknya juga: sorakan bukanlah kebenaran. Dukungan yang tulus kepada seorang pemimpin tidak otomatis berarti bahwa semua ucapannya benar, atau bahwa semua kritik kepadanya salah. Demokrasi yang matang bukan demokrasi yang selalu setuju, melainkan demokrasi yang sanggup berbeda pendapat tanpa saling membenci.
Buku ini ditulis dengan harapan sederhana: agar kita semua, penulis dan pembaca, menjadi warga negara yang lebih waspada. Waspada terhadap kata-kata yang terlalu manis, terhadap janji-janji yang terlalu sempurna, dan terhadap musuh-musuh yang terlalu mudah ditemukan. Karena demagogi, pada akhirnya, bukan hanya soal siapa yang berbicara di podium. Ia juga soal siapa yang mendengarkan, dan bagaimana ia mendengarkan. Selamat membaca. Semoga buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengganggu ketenangan Anda dengan cara yang produktif.
Seta Basri
Dr. van Konoha
Pendahuluan: Suara yang Menuntun atau Menyesatkan?
Bayangkan sebuah lapangan terbuka di Athena kuno, sekitar 2.400 tahun yang lalu. Ribuan warga berkumpul di Pnyx, bukit batu di sebelah barat Akropolis, untuk mendengarkan para pembicara yang berdebat tentang perang, pajak, dan keadilan. Di antara mereka berdiri seorang pria yang dengan lantang menyerukan kebesaran Athena, menuduh para jenderalnya berkhianat, dan menjanjikan kejayaan bagi rakyat jelata. Orang-orang bersorak. Namun di sudut lain lapangan, seorang filsuf bernama Socrates menggeleng-gelengkan kepala, curiga bahwa kata-kata indah itu hanyalah jebakan bagi mereka yang mudah percaya.
Dari ketegangan itulah lahir sebuah istilah yang hingga kini menghantui demokrasi di seluruh dunia: demagog. Kata ini berasal dari bahasa Yunani dēmagōgos yakni gabungan dari dēmos yang berarti "rakyat" dan agōgos yang berarti "pemimpin" atau "penuntun" (Pfeifer 1993). Secara harfiah, demagog adalah "pemimpin rakyat." Namun seiring berjalannya waktu, makna istilah ini berubah drastis. Dari sekadar sebutan netral bagi seorang orator ulung, demagog menjelma menjadi label yang menakutkan: seseorang yang memanfaatkan emosi, prasangka, dan ketakutan massa untuk meraih kekuasaan, bukan untuk melayani kepentingan publik (Merriam-Webster 2024).
Esai ini akan menelusuri fenomena demagog secara menyeluruh: dari akar sejarahnya di Athena kuno, ciri-ciri khas yang membedakannya dari pemimpin populis biasa, hingga penggunaan teknik ad hominem sebagai senjata retorikanya. Lebih dari itu, esai ini akan membandingkan bobot demagogis tiga pemimpin kontemporer yang sering disebut dalam satu tarikan napas: Prabowo Subianto dari Indonesia, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. dari Filipina, dan Donald Trump dari Amerika Serikat. Ketiganya mewakili fenomena global yang sama yakni kebangkitan politik berbasis nostalgia, kebencian terhadap "musuh bersama," dan manipulasi media digital yakni namun dengan nuansa lokal yang berbeda.
Mengapa ini penting? Karena demagogi bukan sekadar persoalan gaya bicara. Ia menyentuh jantung demokrasi: kemampuan warga negara untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat, bukan ilusi yang diciptakan oleh pemimpin yang pandai bermain dengan emosi. Seperti yang ditulis oleh Patricia Roberts-Miller, seorang profesor retorika dari University of Texas at Austin, demagogi adalah "propaganda yang mempolarisasi yang memotivasi anggota kelompok dalam untuk membenci dan mengorbankan kelompok luar, terutama dengan menjanjikan kepastian" (Roberts-Miller 2019, 45). Dengan kata lain, demagog bukan hanya pembicara yang memikat; ia adalah arsitek perpecahan.
Bab I: Dari Agora ke Ruang Digital yakni Perjalanan Panjang Sang "Pemimpin Rakyat"
Akar Kata yang Terlupakan
Untuk memahami demagog, kita harus kembali ke masa ketika kata itu masih memiliki konotasi positif. Dalam demokrasi Athena abad ke-5 SM, dēmagōgos adalah sebutan terhormat bagi mereka yang memimpin rakyat melalui kebijaksanaan dan orasi yang meyakinkan. Thucydides, sejarawan besar Yunani, menggunakan istilah ini untuk menggambarkan Pericles, pemimpin Athena yang dihormati karena integritas dan visinya. Menurut kamus etimologi Jerman, kata ini pertama kali dipinjam ke dalam bahasa Jerman pada pertengahan abad ke-18, dan pada awalnya merujuk pada "pemimpin dan penasihat rakyat yang dihormati" (Pfeifer 1993).Namun, perubahan makna terjadi dengan cepat. Sejak era Cleon yakni seorang jenderal dan politikus Athena yang hidup sekitar 422 SM yakni istilah dēmagōgos mulai digunakan secara negatif. Cleon dikenal sebagai orator yang gemar menyerang lawan-lawannya secara pribadi, membangkitkan kemarahan rakyat terhadap elite, dan menjanjikan kemenangan dalam Perang Peloponnesos yang akhirnya membawa kehancuran bagi Athena. Dalam karya-karya sejarawan seperti Polybius dan Cassius Dio, dēmagōgos kemudian dipahami sebagai "penghasut rakyat" atau "pengagitasi" (Lasagni 2019, 23).
Transformasi makna ini bukanlah kebetulan. Ia mencerminkan pelajaran pahit dari demokrasi langsung Athena: bahwa rakyat, ketika dihadapkan pada orator yang pandai memanfaatkan emosi mereka, bisa membuat keputusan yang merugikan diri mereka sendiri. Aristoteles, dalam Politika, menyebut demagog sebagai "penjilat rakyat" yakni seseorang yang mengatakan apa yang ingin didengar rakyat, bukan apa yang perlu mereka dengar (CEPLAN 2023, 25).
Definisi Modern: Antara Populis dan Demagog
Dalam ilmu politik kontemporer, demagog sering disamakan dengan populis, tetapi ada perbedaan penting. Populis adalah pemimpin yang mengklaim mewakili "rakyat sejati" melawan "elite korup." Populisme bisa bersifat demokratis yakni misalnya, ketika ia memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan yakni atau otoriter, ketika ia menyerang institusi-institusi demokrasi. Demagog, di sisi lain, adalah populisme yang telah "tertangkap" oleh ambisi kekuasaan dan manipulasi emosional. Seperti yang dijelaskan oleh Paul K. Jones dalam bukunya Critical Theory and Demagogic Populism, "gerakan populis, baik 'kiri' maupun 'kanan', sangat rentan terhadap 'perebutan demagogis'" (Jones 2022, 9).Definisi yang paling sering dikutip dalam literatur akademik menggambarkan demagog sebagai "agitator politik yang memanfaatkan hasrat dan prasangka massa untuk memperoleh kekuasaan" (Berend 2020, 10). Definisi ini menyoroti tiga elemen kunci: (1) penggunaan emosi dan prasangka, bukan argumen rasional; (2) mobilisasi massa sebagai basis kekuasaan; dan (3) tujuan akhir berupa perolehan dan pemeliharaan kekuasaan, bukan pelayanan publik.
H. L. Mencken, jurnalis dan kritikus sosial Amerika yang terkenal sinis, pernah mengatakan bahwa demagog adalah orang yang "mengajarkan doktrin yang ia tahu tidak benar kepada orang-orang yang ia tahu idiot... dan ia mungkin menggunakan metode yang melanggar logika, keadilan, dan penilaian yang sehat" (Berend 2020, 14-15). Kutipan ini, meskipun ekstrem, menangkap esensi demagogi: ia adalah seni menipu dengan kata-kata.
Mengapa Demagogi Subur di Era Digital?
Abad ke-21 telah menciptakan ekosistem yang sempurna bagi demagogi untuk berkembang biak. Media sosial, dengan algoritmanya yang memprioritaskan konten emosional dan kontroversial, memberi demagog platform yang belum pernah ada sebelumnya. Seperti yang dicatat oleh Jones, "industri budaya yakni termasuk perannya sebagai inkubator demagog modern yakni dari tahun 1930-an hingga media sosial hari ini dan 'psikoteknik Trumpian'" telah menciptakan kondisi di mana retorika demagogis dapat menyebar dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya (Jones 2022, 13).Di Indonesia, Filipina, dan Amerika Serikat yakni tiga negara yang akan kita bandingkan yakni media sosial telah menjadi medan pertempuran utama bagi para demagog. Di Filipina, kampanye Marcos Jr. menggunakan YouTube dan TikTok untuk menyebarkan narasi "zaman keemasan" Marcos Sr. yang sama sekali bertentangan dengan catatan sejarah. Sebuah studi menemukan bahwa "platform seperti TikTok, Facebook, dan YouTube berfungsi sebagai mesin narasi yang resonan secara emosional dan revisionis secara historis" (Manabat 2026, 4-5). Di Amerika Serikat, Trump menggunakan Twitter sebagai alat utama untuk menyerang lawan-lawannya dan membangun basis loyalis yang fanatik. Di Indonesia, Prabowo menggunakan TikTok untuk mengubah citranya dari jenderal yang menakutkan menjadi "kakek gemoy" yang lucu, sambil tetap melontarkan retorika anti-asing yang keras.
Fenomena ini menunjukkan bahwa demagogi bukanlah produk masa lalu. Ia adalah fenomena yang terus berevolusi, menyesuaikan diri dengan teknologi dan konteks budaya setempat. Namun, ciri-ciri dasarnya tetap sama: penggunaan emosi, penciptaan musuh bersama, dan klaim sebagai satu-satunya pembela rakyat.
Bab II: Anatomi Demagog yakni Ciri-ciri Khas yang Membuatnya Berbahaya
Retorika Emosional dan Simplifikasi Berlebihan
Ciri pertama dan paling mencolok dari demagog adalah kemampuannya menyederhanakan masalah yang kompleks menjadi narasi hitam-putih yang mudah dicerna. Dalam pidatonya, demagog tidak berbicara tentang kebijakan yang rumit, data ekonomi yang membingungkan, atau trade-off yang sulit. Ia berbicara tentang "kita" versus "mereka," tentang "pengkhianat" dan "pahlawan," tentang "rakyat sejati" dan "elite korup."Jennifer Mercieca, profesor komunikasi politik di Texas A&M University dan penulis Demagogue for President: The Rhetorical Genius of Donald Trump, menganalisis bagaimana Trump menggunakan apa yang disebutnya "argument ad populum" yakni seruan langsung kepada emosi dan prasangka rakyat yakni sebagai senjata utama. Dalam pidato-pidatonya, Trump sering kali mengatakan hal-hal seperti "Saya bisa berdiri di tengah Fifth Avenue dan menembak seseorang dan saya tidak akan kehilangan pemilih" (Mercieca 2020, 73). Pernyataan ini, meskipun hiperbolis, menggambarkan keyakinan demagog bahwa loyalitas massa tidak bergantung pada logika atau bukti, melainkan pada identifikasi emosional.
Penciptaan "Musuh Bersama" dan Kambing Hitam
Ciri kedua yang tak terpisahkan dari demagogi adalah penciptaan musuh bersama. Demagog membutuhkan "mereka" yakni entah itu imigran, minoritas, intelektual, media, atau "antek asing" yakni untuk menyatukan "kita." Musuh ini dijadikan kambing hitam atas semua masalah yang dihadapi masyarakat, dari kemiskinan hingga kehilangan identitas budaya. Roberts-Miller menegaskan bahwa "teknik demagogis yang paling fundamental adalah scapegoating: menyalahkan masalah kelompok dalam pada kelompok luar, biasanya dari etnis, agama, atau kelas sosial yang berbeda" (Roberts-Miller 2019, 21).Dalam konteks Indonesia, Presiden Prabowo Subianto secara konsisten menggunakan istilah "antek-antek asing" dan "londo ireng" untuk melabeli para pengkritiknya. Dalam pidatonya di peringatan Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center, 23 Juli 2026, Prabowo secara eksplisit menyatakan: "Kita negara demokrasi. Kita tidak antikritik. Kritik itu perlu, pengawasan itu perlu. Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu dari dulu ada. Dulu waktu zaman penjajahan ada. Itu yang dulu kita sebut londo ireng." Ia kemudian menambahkan bahwa "londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain," dan menyebut bahwa mereka kini bisa ditemukan di antara "wartawan, jurnalis, pengamat, LSM" (Prabowo, dikutip dalam Pikiran-Rakyat 2026). Ia bahkan secara terbuka mempertanyakan: "LSM harus kita tanya, yang gaji lu siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?" (Prabowo, dikutip dalam Tribun Kaltim 2026).
Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Menurut catatan Kaltim Post, "di sepanjang tahun 2025 saja, tercatat 9 kali Prabowo menggunakan narasi antek asing. Sehingga total jika dihitung sejak Pemilu 2014, narasi ini sudah digunakan sebanyak 17 kali. Dari jumlah tersebut, delapan kali di antaranya diarahkan ke organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, atau kelompok kritis" (Kaltim Post 2026). Amnesty International Indonesia, dalam laporannya, mencatat bahwa "Prabowo dan pejabat senior seringkali menuduh setiap pengkritik sebagai 'antek asing' dalam pidato dan wawancara media publik" dan bahwa narasi ini "menstigmatisasi dan mengintimidasi mereka yang menggunakan haknya" untuk mengkritik pemerintah (Amnesty International 2026, 7-14).
Fenomena serupa terlihat di Filipina. Kampanye Marcos Jr. membangun narasi bahwa "zaman keemasan" Filipina adalah era pemerintahan ayahnya, Ferdinand Marcos Sr., dan bahwa semua masalah negara saat ini disebabkan oleh "elite" yang menggulingkan rezim ayahnya pada tahun 1986. Seperti yang dijelaskan oleh Talamayan dan Candelaria, "sebagian besar kampanye pemilihan Ferdinand Marcos Jr. pada tahun 2022 bergantung pada nostalgia otoriter: gagasan bahwa Filipina mengalami 'zaman keemasan' ekonomi dan sosial selama kediktatoran ayahnya" (Talamayan dan Candelaria 2025, 12-14). Narasi ini bukan sekadar nostalgia; ia adalah bentuk demagogi yang membangun musuh bersama: para sejarawan, aktivis HAM, dan jurnalis yang selama puluhan tahun mendokumentasikan pelanggaran HAM dan korupsi rezim Marcos Sr. dianggap sebagai "elite liberal" yang ingin memecah belah bangsa.
Nicole Curato, profesor sosiologi politik dari University of Canberra, menyebut fenomena ini sebagai "Golden Age of disinformation" yang "menghapus sejarah melalui 'good vibes and toxic positivity'" (Curato, dikutip dalam Endresen 2026, 13-14). Yang lebih mengkhawatirkan, mitos "emas Marcos" yakni narasi revisionis yang mengubah Marcos dari kleptokrat menjadi "penjaga harta karun tersembunyi yang ditujukan untuk rakyat" yakni adalah inti dari kampanye disinformasi digital yang mengarah pada kemenangan telak Marcos Jr. (Endresen 2026, 13).
Di Amerika Serikat, Trump telah menyempurnakan seni mencari kambing hitam. Setelah tabrakan pesawat dan helikopter di Sungai Potomac pada awal 2025, Trump menuduh program perekrutan yang mempromosikan keberagaman sebagai penyebabnya. Ketika seorang pria membunuh 10 orang di New Orleans, Trump yakni sebelum identitas penyerang diketahui yakni langsung menyalahkan imigrasi ilegal. Charles Zug, seorang profesor di University of Missouri dan penulis buku tentang demagogi, menjelaskan bahwa "bagian dari apa yang dimaksud dengan demagogi adalah personalisasi dari apa yang sebenarnya merupakan masalah sistemik yang sangat impersonal" (Zug, dikutip dalam The New York Times 2025). Dalam pidato 100 hari masa jabatan keduanya di Michigan, Trump "memuji tindakan keras perbatasan dan membanggakan pembalasan yang telah ia lakukan terhadap musuh-musuhnya" (The New York Times 2025).
Anti-Institusi dan Anti-Pakar
Demagog sering kali memposisikan diri sebagai musuh institusi dan pakar. Parlemen, pengadilan, pers, universitas, dan lembaga independen dianggap sebagai penghalang "kehendak rakyat." Para pakar yakni dengan gelar akademik dan keahlian mereka yakni dianggap sebagai bagian dari "elite" yang tidak memahami kehidupan rakyat jelata.Di Indonesia, pola ini terlihat jelas dalam cara Prabowo merespons kritik dari para akademisi. Dalam pidato HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta Convention Center, 18 September 2026, Prabowo menyatakan: "Sumpah saya ingin melihat Indonesia sejahtera. Terserah, pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya jadi goblok" (Prabowo, dikutip dalam Kompas 2026). Kalimat ini bukan sekadar sindiran; ia adalah pernyataan yang secara langsung merendahkan seluruh kelompok profesional yang seharusnya menjadi penguji kebijakan pemerintah.
Kompas, dalam kolomnya, mencatat ironi yang mendalam: "Presiden tidak sedang kelebihan kritik dari pakar. Ia sedang kekurangan orang yang cukup jujur untuk mengoreksinya" (Kompas 2026). Ironinya, Prabowo yang menyebut pakar "goblok" justru beberapa kali keliru menyampaikan angka dan data di depan publik. Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Juni 2026, Prabowo menyebut 10 ditambah 6 sama dengan 17. Dalam pidato kenegaraan Agustus 2026, ia memperkenalkan Susanah sebagai pengupas bawang berpenghasilan Rp 700.000 per kilogram, padahal Susanah merupakan penjahit kain majun dengan upah harian jauh lebih kecil. "Di sinilah paradoksnya. Semakin banyak kekeliruan data yang keluar dari podium presiden, semakin jelas bahwa yang sesungguhnya ia butuhkan lebih banyak pakar yang berani mengingatkannya" (Kompas 2026).
Fajar Junaedi, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menilai pola ini sebagai "pivot, yaitu pembicara berpindah dari cita-cita kebijakan ke evaluasi terhadap pihak yang dinilai mengganggu legitimasi kebijakan itu. Di forum partai, gaya ini berfungsi merapatkan audiens dan menandai jarak dengan elite wacana." Namun, ia juga memperingatkan bahwa "kata dari Presiden membentuk iklim diskursus. Kata pejoratif mudah menjadi preseden bahwa perbedaan pendapat boleh diselesaikan dengan penghinaan status" (Junaedi, dikutip dalam Tribun Jogja 2026).
Yang membuat pola ini semakin berbahaya adalah konteksnya. Media Wahyudi Askar, dosen dan peneliti Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM, mengingatkan bahwa Prabowo "sebetulnya pengkritik sejati sejak 2004, kemudian 2009, 2014, 2019. Kurang keras apa lagi. Dan tercatat dengan baik di media sosial, di video-video" (Askar, dikutip dalam Tribun Jogja 2026). Dengan kata lain, Prabowo pernah berada di posisi yang sekarang ia serang. Ini adalah pola klasik demagogi: setelah berkuasa, ia tidak lagi mentoleransi apa yang dulu ia lakukan.
Di Amerika Serikat, Trump secara konsisten menyerang "media palsu" (fake news media) dan "negara bagian administratif" (administrative state) yakni istilah yang digunakan untuk menggambarkan birokrasi pemerintah yang dianggap menghalangi agendanya. Reporters Without Borders (RSF), dalam laporannya tentang tahun pertama masa jabatan kedua Trump, mencatat bahwa "selama 10 tahun terakhir, ia telah melabeli jurnalis dan media yang tidak ia setujui sebagai 'musuh rakyat' dan 'fake news'" (RSF 2026, 14-16). Lebih jauh, RSF mencatat bahwa Trump "telah menyensor data pemerintah, membongkar penyiaran publik Amerika, mempersenjatai lembaga pemerintah independen untuk menghukum media yang mengkritik tindakannya, menghentikan pendanaan bantuan untuk kebebasan media secara internasional, menggugat media yang tidak disukai, dan menekan untuk menempatkan kroni untuk memimpin yang lain" (RSF 2026, 22-26).
Klaim sebagai Satu-satunya Pembela "Rakyat Sejati"
Ciri keempat demagog adalah klaim bahwa hanya dirinya yang benar-benar memahami dan membela rakyat. Semua pihak lain yakni oposisi, media, akademisi, bahkan sesama politikus yakni dianggap sebagai pengkhianat atau tidak peduli pada rakyat.Ambang Priyonggo, akademisi media dan politik dari Universitas Multimedia Nusantara, mencatat bahwa gaya komunikasi Prabowo menciptakan "risiko kultus kepribadian, di mana kritik substantif terhadap kebijakan dapat dengan mudah dilihat sebagai serangan pribadi terhadap pemimpin" (Priyonggo, dikutip dalam ABC News 2026). Marcos Jr., dengan slogannya "Unity" (Persatuan), juga memposisikan diri sebagai satu-satunya kekuatan yang dapat menyatukan Filipina, sementara para pengkritiknya dianggap sebagai "perusak persatuan."
Dalam kampanye "Bagong Pilipinas" (Filipina Baru) yang diluncurkan pada Januari 2024, Marcos Jr. mendeklarasikan: "Bagong Pilipinas bukanlah slogan, stiker, atau logo... tetapi brand pemerintahan dari administrasi ini. Ini bukan permainan politik yang melayani segelintir orang istimewa, tetapi rencana induk untuk pembangunan sejati yang bermanfaat bagi orang-orang dari semua lapisan masyarakat" (Marcos, dikutip dalam PCO 2024). Pernyataan ini, meskipun terdengar inklusif, mengandung klaim tersirat bahwa hanya Marcos yang memahami dan dapat mewujudkan "Filipina Baru" yakni dan bahwa mereka yang mengkritiknya adalah mereka yang ingin mempertahankan "Filipina Lama."
Mobilisasi Massa yang Personalistik
Terakhir, demagog membangun basis kekuatan yang bersifat personalistik yakni loyalitas diarahkan kepada figur, bukan kepada program atau institusi. Dalam kampanyenya, Trump sering mengatakan "Saya adalah tarif" (I am the tariff) atau "Saya adalah hukum dan ketertiban" (I am law and order), menempatkan dirinya sebagai personifikasi dari kebijakan itu sendiri. Prabowo, dengan gerakan "Gemoy" dan TikTok dance-nya, membangun hubungan emosional dengan pemilih muda yang tidak didasarkan pada pemahaman kebijakan, melainkan pada kesan personal yang menghibur. Marcos Jr., dengan narasi "redemption" (penebusan) keluarganya, membangun loyalitas yang didasarkan pada identifikasi dengan keluarga Marcos sebagai simbol kejayaan yang hilang.Bab III: Ad Hominem yakni Senjata Utama Demagog dalam Perdebatan
Apa Itu Ad Hominem?
Ad hominem adalah istilah Latin yang berarti "terhadap orang" (to the person). Dalam logika dan retorika, argumen ad hominem adalah serangan yang ditujukan kepada karakter, latar belakang, atau motivasi lawan, bukan kepada substansi argumennya. Alih-alih membantah data atau logika yang diajukan lawan, demagog menyerang integritas, kecerdasan, atau loyalitas lawan itu sendiri.Menurut Kamus Pemerintah Amerika Serikat, "argumen ad hominem... digunakan oleh demagog untuk mengalihkan perhatian audiens dan menyerang karakter lawan mereka. Serangan ad hominem dapat membantu demagog meningkatkan polarisasi dengan menciptakan atau memperkuat kelompok dalam dan kelompok luar dengan mengejek atau merendahkan 'orang lain'" (GovInfo 2020, 13-14). Yang membuat ad hominem sangat berbahaya adalah bahwa ia "merusak demokrasi dengan menyangkal legitimasi oposisi politik" (GovInfo 2020, 21-22).
Ad Hominem dalam Retorika Trump
Jennifer Mercieca, dalam analisisnya yang mendalam tentang retorika Trump, mengidentifikasi ad hominem sebagai salah satu strategi utama kampanye Trump. Dalam bukunya, ia mengutip contoh-contoh seperti "Jeb! Low Energy" (Jeb! Energi Rendah), "Little Marco" (Marco Kecil), dan "Crooked Hillary" (Hillary Curang) yakni julukan-julukan yang tidak membantah kebijakan lawan, melainkan merendahkan karakter dan kredibilitas mereka (Mercieca 2020, 50, 81).Mercieca menulis bahwa "serangan ad hominem mungkin mendiskualifikasi Anda dari debat SMA dan perguruan tinggi, tetapi Trump telah berhasil menggunakannya sejak 2015" (Mercieca, dikutip dalam Yahoo News 2025). Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa serangan-serangan ini bukan sekadar ledakan emosi, melainkan strategi yang disengaja untuk "mendelegitimasi oposisi politik" (Mercieca 2020, 81).
Yang membuat strategi Trump sangat efektif adalah penggunaan "nounism" yakni kecenderungan untuk mendeskripsikan seseorang sebagai kategori absolut, bukan sebagai sifat yang sementara. Colby Itkowitz, dalam analisisnya untuk Washington Post, menjelaskan: "Dalam memberikan julukan-julukan sederhana ini, Trump menarik naluri manusia untuk mengkategorikan dan melabeli sebagai cara untuk memiliki stabilitas dan kepastian... Trump telah mendefinisikan Hillary sebagai 'curang' yakni bukan tindakannya atau perilakunya, tetapi dirinya. Julukan itu menempel pada Anda semakin Anda melawannya" (Itkowitz 2016).
Contoh-contoh ad hominem Trump sangat banyak dan beragam. Dalam pidato 100 hari masa jabatan keduanya di Michigan, ia "mengejek cara pendahulunya, Joseph R. Biden Jr., terlihat dalam pakaian renang dan mendorong kerumunan untuk bersorak menunjukkan julukan mana yang mereka sukai: 'Sleepy Joe' atau 'Crooked Joe'" (The New York Times 2025). Dalam insiden yang lebih baru, ketika seorang jurnalis Bloomberg bertanya tentang Jeffrey Epstein, Trump merespons dengan "Quiet, piggy!" (Tais-toi, la truie!) yakni serangan seksis yang secara langsung mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang tidak nyaman (DW 2025).
Deutsche Welle, dalam analisisnya tentang strategi bahasa Trump, mencatat: "Di balik penghinaan yang digunakan Donald Trump, ada strategi politik... Penghinaan menjadi viral dan memenuhi ruang media. Penghinaan ada untuk menciptakan buzz, pengalihan, dan memicu baik adhesi maupun polarisasi" (DW 2025). Yang lebih mengkhawatirkan, peneliti Robert A. Pape "telah menunjukkan bahwa normalisasi kekerasan verbal cenderung melegitimasi penggunaan kekerasan fisik dalam politik" (DW 2025).
Ad Hominem dalam Retorika Prabowo
Di Indonesia, penggunaan ad hominem oleh Prabowo telah menjadi sorotan para pakar. Fajar Junaedi, dosen Ilmu Komunikasi UMY, mencatat bahwa istilah "londo ireng" yang digunakan Prabowo "memuat konotasi emosional tinggi seperti pengkhianat, antek asing, dan tidak nasionalis" dan merupakan "framing ad hominem yang dianggap menekan media, memicu chilling effect, dan berisiko mendorong self-censorship dalam ruang demokrasi" (Junaedi, dikutip dalam Tribun Jogja 2026). Ia menjelaskan bahwa "jika kritik justru dikaitkan dengan tuduhan 'mental pengkhianat', yang terjadi adalah ad hominem framing. Artinya menyerang motif dan identitas komunikator, bukan substansi pesan" (Junaedi, dikutip dalam Tribun Jogja 2026).Celios, sebuah lembaga penelitian independen, mengkritik cara Prabowo merespons kritik: "bukan melalui data kritik disanggah tetapi ad hominem (menyerang personal) atau menyerang hal yang tidak relevan dengan topik permasalahan" (Celios, dikutip dalam Tribun Video 2026). Pola ini terlihat dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika Prabowo menyebut para pakar yang mengkritiknya sebagai "goblok" dan ketika ia menggunakan istilah "ndasmu" (sebuah ungkapan kasar Jawa yang berarti "kepalamu") untuk merespons pertanyaan tentang harga beras yang mahal.
Dalam sebuah analisis di Kompas, para ahli komunikasi politik mencatat bahwa "ketidaksepakatan harus dihadapi dengan data dan argumen, bukan serangan pribadi. Serangan pribadi dikenal sebagai ad hominem. Dalam studi logika, serangan semacam itu tidak membantah substansi argumen tetapi justru menargetkan karakter... argumen ad hominem mengalihkan perhatian dari masalah nyata yang harus diuji" (Kompas 2026).
Yang membuat pola ini semakin mengkhawatirkan adalah bahwa Prabowo tidak hanya menyerang pakar, tetapi juga jurnalis dan LSM. Dalam pidatonya di Harlah PKB ke-28, ia menyatakan: "Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan? Wartawan, jurnalis apa itu? pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa?" (Prabowo, dikutip dalam Kaltim Post 2026). Pernyataan ini bukan sekadar ad hominem; ia adalah tuduhan tersirat bahwa jurnalis dan LSM yang kritis terhadap pemerintah adalah agen asing yang dibayar untuk merusak Indonesia.
Ad Hominem dalam Retorika Marcos Jr.
Jika dibandingkan dengan Trump dan Prabowo, Marcos Jr. tampaknya lebih berhati-hati dalam penggunaan ad hominem secara langsung. Kampanyenya lebih menekankan narasi positif tentang "persatuan" dan "zaman keemasan" daripada serangan pribadi terhadap lawan. Namun, ini bukan berarti Marcos tidak menggunakan teknik demagogis. Sebaliknya, ia menggunakan bentuk ad hominem yang lebih halus: delegitimasi melalui narasi sejarah.Dengan membingkai era Marcos Sr. sebagai "zaman keemasan," Marcos Jr. secara implisit menyerang kredibilitas para sejarawan, jurnalis, dan aktivis HAM yang selama puluhan tahun mendokumentasikan pelanggaran HAM dan korupsi rezim ayahnya. Mereka yang mengkritik Marcos Jr. dianggap sebagai "orang yang tidak memahami sejarah" atau "pihak yang ingin memecah belah bangsa."
Dalam studinya tentang retorika Marcos Jr., para peneliti menemukan bahwa pidato-pidatonya bersifat "polifonik" yakni mengandung banyak suara, termasuk suara ayahnya dan suara rakyat yang dirindukan. "Pidato Marcos Jr. bersifat polifonik, sehingga membuatnya persuasif" (Zenodo 2024, 4-5). Ini adalah bentuk ad hominem yang lebih canggih: alih-alih menyerang lawan secara langsung, Marcos menciptakan narasi alternatif di mana lawan-lawannya tidak memiliki tempat, karena mereka dianggap tidak mewakili "rakyat" yang sesungguhnya.
Namun, ada momen ketika Marcos Jr. menunjukkan sisi ad hominem yang lebih langsung. Dalam kampanyenya, ia secara konsisten menolak untuk "membantah tuduhan, menjawab pertanyaan, atau terlibat dalam debat yang diperlukan dalam kampanye pemilihan apa pun" (Rappler 2022). Penolakan untuk berdebat ini adalah bentuk ad hominem yang paling halus: dengan tidak mengakui legitimasi lawan untuk mempertanyakan, Marcos secara implisit mengatakan bahwa lawan-lawannya tidak layak untuk diajak berdialog.
Mengapa Ad Hominem Efektif?
Mengapa ad hominem begitu efektif dalam retorika demagog? Jawabannya terletak pada psikologi manusia. Ketika seseorang diserang secara pribadi, respons alaminya adalah membela diri yakni bukan melanjutkan argumen. Demagog memanfaatkan ini untuk mengalihkan perhatian dari substansi isu ke drama personal. Seperti yang dijelaskan oleh Roberts-Miller, demagogi "bekerja dengan menciptakan musuh yang jelas dan nyata, sehingga audiens tidak perlu repot-repot memikirkan masalah yang sebenarnya" (Roberts-Miller 2019, 21-22).Selain itu, ad hominem memperkuat polarisasi. Dengan menyerang lawan sebagai "pengkhianat" atau "idiot," demagog menciptakan batas yang jelas antara "kita" dan "mereka." Ini memberi audiens rasa identitas dan kebersamaan yang kuat yakni sesuatu yang sangat menarik bagi orang-orang yang merasa terpinggirkan atau tidak aman.
Yang membuat ad hominem semakin berbahaya di era digital adalah kecepatan penyebarannya. Seperti yang dicatat oleh Antara dalam analisisnya tentang "Doktrin Goebbels dalam gaya komunikasi Trump": "Algoritma media sosial secara alami akan menyajikan konten yang serupa dengan apa yang disukai pengguna. Ketika Trump menyerang media arus utama di panggung konferensi pers, potongan video tersebut disebarkan secara masif di ruang digital. Teknologi digital memastikan pengikutnya terpapar pesan itu berkali-kali setiap hari. Pengulangan ini memicu kecenderungan otak untuk mempercayai informasi yang terasa akrab, terlepas dari validitas faktualnya" (Antara 2026).
Bab IV: Studi Komparasi yakni Prabowo, Marcos, dan Trump
Prabowo Subianto: Demagog dengan Akar Militer
Konteks Politik Indonesia
Prabowo Subianto adalah figur yang unik dalam lanskap politik Indonesia. Sebagai mantan letnan jenderal yang pernah menjadi menantu Presiden Soeharto, ia membawa warisan militer yang kuat ke dalam dunia politik. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai sosok yang keras dan intimidatif yakni citra yang sangat berbeda dari persona "gemoy" (lucu dan menggemaskan) yang ia bangun menjelang pemilihan presiden 2024.Marcus Mietzner, seorang Indonesianis terkemuka dari Australian National University, menggambarkan Prabowo sebagai "paradigma populis klasik yang didasarkan pada retorika anti-asing, kecaman terhadap status quo" (Mietzner 2022, 7). Namun, yang membedakan Prabowo dari demagog lain adalah latar belakang militernya. Ia membawa serta doktrin militer tentang "subversi yang didukung asing" yakni sebuah kerangka berpikir yang melihat campur tangan asing sebagai ancaman utama bagi keutuhan bangsa.
Bobot Demagogis Prabowo
Jika kita mengukur bobot demagogis Prabowo berdasarkan ciri-ciri yang telah diidentifikasi, ia menunjukkan beberapa karakteristik yang kuat:Retorika emosional dan simplifikasi: Prabowo sering kali menyederhanakan masalah kompleks menjadi narasi sederhana tentang "kepentingan asing" versus "kepentingan bangsa." Dalam pidatonya di peringatan Harlah PKB ke-28, ia menyatakan: "Dulu kita sebut mereka 'londo ireng', mereka yang bertempur bersama Belanda melawan kita. Londo ireng itu masih ada sampai sekarang" (Prabowo, dikutip dalam ABC News 2026). Ia kemudian menambahkan bahwa mereka bisa ditemukan di antara "jurnalis, reporter, analis, dan LSM."
Penciptaan musuh bersama: Prabowo secara konsisten menggunakan istilah "antek asing" untuk melabeli pengkritiknya. Menurut Amnesty International Indonesia, "Prabowo dan pejabat senior seringkali menuduh setiap pengkritik sebagai 'antek asing' dalam pidato dan wawancara media publik" (Amnesty International 2026, 7). Narasi ini "menstigmatisasi dan mengintimidasi mereka yang menggunakan haknya" untuk mengkritik pemerintah (Amnesty International 2026, 14).
Anti-pakar: Prabowo secara terbuka merendahkan para pakar yang mengkritiknya. Dalam sebuah analisis di Kompas, para ahli komunikasi politik mencatat bahwa "dalam beberapa kesempatan, presiden menyebut orang-orang yang mengkritiknya dengan istilah 'londo ireng' dan 'antek-antek asing'. Kini sasaran kritiknya adalah kelompok yang justru dibutuhkan pemerintah untuk menguji kebijakan dengan pengetahuan, data, dan bukti: para pakar" (Kompas 2026, 22-24).
Rekam jejak retorika: Yang membuat Prabowo unik adalah konsistensi dan frekuensi retorikanya. Menurut data yang dihimpun Kaltim Post, "di sepanjang tahun 2025 saja, tercatat 9 kali Prabowo menggunakan narasi antek asing. Sehingga total jika dihitung sejak Pemilu 2014, narasi ini sudah digunakan sebanyak 17 kali" (Kaltim Post 2026). Ini bukan retorika yang muncul sekali-sekali; ini adalah pola yang telah terbentuk selama lebih dari satu dekade.
Fernando Emas, Direktur Rumah Politik Indonesia, menilai bahwa gaya kepemimpinan Prabowo "mulai mengarah pada sosok pemimpin demagog yang... lebih mengedepankan egoisnya, terus mencari kambing hitam terhadap kegagalan pemerintahannya" (Emas, dikutip dalam Tribunnews 2026). Ia bahkan menambahkan bahwa "sudah tidak pantas lagi beliau menjadi kepala negara ataupun menjadi presiden kalau melihat pernyataan-pernyataan beliau ini yang sangat begitu merendahkan orang-orang yang melakukan kritik terhadap beliau" (Emas, dikutip dalam Tribunnews 2026).
Namun, ada nuansa penting yang membedakan Prabowo dari Trump. Dalam sebuah studi perbandingan retorika kampanye presiden antara Prabowo dan Trump, peneliti menemukan bahwa "Trump menggunakan strategi retorika konfrontatif dan populis... Sebaliknya, Prabowo Subianto menggunakan gaya retorika yang lebih nasionalistik dan integratif" (Nusantara Global 2024, 15-16). Prabowo memang menggunakan retorika demagogis, tetapi ia juga menyelipkan argumen teknokratis tentang pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan ekonomi.
Dampak Retorika Prabowo
Dampak dari retorika Prabowo terhadap demokrasi Indonesia cukup signifikan. Fajar Junaedi dari UMY memperingatkan bahwa "ini bisa mengarah pada chilling effect dimana media dan civil society merasa tertekan untuk bersikap lebih hati-hati, bahkan self-censorship" (Junaedi, dikutip dalam Tribun Jogja 2026). Ia menekankan bahwa "media yang sehat memiliki fungsi sebagai watchdog, bukan sekadar lapdog. Media yang mengkritisi kekurangan dalam sebuah kebijakan justru bagian dari fungsi kontrol sosial. Bukan otomatis sebagai bukti media memiliki mental londo ireng" (Junaedi, dikutip dalam Tribun Jogja 2026).Media Wahyudi Askar dari UGM, dalam komentarnya tentang kebebasan akademik di bawah pemerintahan Prabowo, menyatakan: "Agak menyedihkan aja. Kita 280-an juta orang dapat pemimpin yang anti-kritik, begitu. Tapi ya mudah-mudahan masih mau dikritik lah" (Askar, dikutip dalam Tribun Jogja 2026). Ia juga mengingatkan bahwa Prabowo "sebetulnya pengkritik sejati sejak 2004, kemudian 2009, 2014, 2019. Kurang keras apa lagi. Dan tercatat dengan baik di media sosial, di video-video" (Askar, dikutip dalam Tribun Jogja 2026).
Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah bahwa Prabowo tidak hanya menyerang kritik; ia juga membangun narasi alternatif di mana dirinya adalah satu-satunya pembela rakyat. Dalam pidatonya di HUT PAN, ia menyatakan: "Sumpah saya ingin melihat Indonesia sejahtera... Terserah, pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar, saking pintarnya jadi goblok" (Prabowo, dikutip dalam Kompas 2026). Narasi ini menempatkan Prabowo sebagai satu-satunya yang peduli pada rakyat, sementara para pakar yakni yang seharusnya menjadi pengawas kebijakan yakni dianggap sebagai penghalang.
Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.: Demagog melalui Nostalgia
Konteks Politik Filipina
Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. adalah putra dari mendiang diktator Ferdinand Marcos Sr., yang memerintah Filipina dari tahun 1965 hingga 1986 di bawah rezim darurat militer. Selama periode itu, ribuan orang dibunuh, disiksa, atau hilang secara paksa, dan keluarga Marcos mencuri miliaran dolar dari kas negara. Namun, dalam kampanye presiden 2022, Marcos Jr. berhasil memenangkan pemilihan dengan landslide yakni sebuah kemenangan yang oleh banyak pengamat disebut sebagai "kebangkitan otoriter" melalui nostalgia yang dimanipulasi.Julio C. Teehankee, profesor ilmu politik dari De La Salle University, menjelaskan bahwa "mitos selalu menjadi jantung narasi Marcos. Narasi 'zaman keemasan' Marcos dimaksudkan untuk membangkitkan nostalgia atas apa yang 'hilang' baik bagi dinasti Marcos maupun negara" (Teehankee 2023, 20-22). Namun, ia juga menegaskan bahwa "jauh dari 'zaman keemasan', ekonomi era Marcos ditandai oleh pertumbuhan yang didorong utang dari tahun 1970 hingga 1983, diikuti oleh stagnasi dan krisis ekonomi yang dalam dari tahun 1983 hingga 1986" (Teehankee 2023, 23-24).
Bobot Demagogis Marcos Jr.
Nostalgia sebagai alat demagogis: Senjata utama Marcos Jr. bukanlah serangan langsung terhadap lawan, melainkan narasi tentang "zaman keemasan" Filipina di bawah pemerintahan ayahnya. Seperti yang dijelaskan oleh Talamayan dan Candelaria, "sebagian besar kampanye pemilihan Ferdinand Marcos Jr. pada tahun 2022 bergantung pada nostalgia otoriter: gagasan bahwa Filipina mengalami 'zaman keemasan' ekonomi dan sosial selama kediktatoran ayahnya, Ferdinand Marcos Sr., dari tahun 1972 hingga 1986" (Talamayan dan Candelaria 2025, 12-14).Narasi ini didukung oleh kampanye disinformasi digital yang masif. Menurut Endresen, "mitos emas Marcos" yakni sebuah narasi revisionis yang mengubah Marcos dari kleptokrat menjadi "penjaga harta karun tersembunyi yang ditujukan untuk rakyat" yakni adalah inti dari kampanye disinformasi digital yang mengarah pada kemenangan telak Marcos Jr. (Endresen 2026, 13-15). Yang membuat mitos ini sangat efektif adalah kemampuannya untuk "tidak lagi menggambarkan Marcos sebagai 'pencuri terbesar dalam sejarah,' tetapi sebagai penjaga cadangan emas besar yang ditujukan untuk rakyat" (Endresen 2026, 33-35).
Penciptaan musuh bersama: Jika Prabowo memiliki "antek asing" dan Trump memiliki "media palsu," Marcos Jr. memiliki "elite yang menggulingkan Marcos Sr." dan "mereka yang ingin memecah belah bangsa." Narasi "persatuan" (unity) yang menjadi slogan kampanyenya secara implisit menempatkan para pengkritik Marcos sebagai "perusak persatuan" yakni sebuah label yang efektif untuk mendelegitimasi oposisi.
Rappler, dalam analisisnya tentang slogan "unity" Marcos, mencatat bahwa "unity juga bisa digunakan sebagai tabir asap untuk kejahatan dan alat penguasa otoriter... Unity juga alasan mengapa Marcos Jr. menolak untuk membantah tuduhan, menjawab pertanyaan, atau terlibat dalam debat yang diperlukan dalam kampanye pemilihan apa pun" (Rappler 2022). Dengan kata lain, "unity" bukan sekadar slogan; ia adalah alat untuk membungkam kritik.
Anti-institusi: Marcos Jr. secara sistematis melemahkan institusi-institusi yang bertanggung jawab mengawasi kekuasaan. Kampanye disinformasinya berhasil menggantikan narasi sejarah yang didokumentasikan dengan baik oleh para sejarawan dan aktivis HAM dengan versi alternatif yang menguntungkan keluarganya. Sebuah studi menemukan bahwa "kemenangan Ferdinand Marcos Jr. mencerminkan transformasi yang lebih dalam dalam memori sejarah Filipina... menunjukkan bagaimana perjuangan atas masa lalu dapat memungkinkan kembalinya nilai-nilai otoriter dalam kerangka demokrasi" (Taylor & Francis 2026, 13-17).
Perbedaan dari Prabowo dan Trump: Yang membedakan Marcos Jr. dari Prabowo dan Trump adalah tingkat subtilitasnya. Ia tidak secara terbuka menyerang lawan-lawannya dengan julukan kasar atau ancaman. Sebaliknya, ia menggunakan apa yang disebut "diskursus polifonik" yakni pidato yang mengandung banyak suara dan narasi, menciptakan dunia di mana kritik terhadap keluarganya tidak memiliki tempat karena bertentangan dengan "keinginan rakyat" (Zenodo 2024, 4-5).
Namun, ini tidak berarti Marcos Jr. kurang demagogis daripada Prabowo atau Trump. Sebaliknya, pendekatannya mungkin lebih berbahaya karena lebih halus. Dengan menggunakan nostalgia dan disinformasi alih-alih serangan langsung, Marcos Jr. telah berhasil mengubah lanskap memori kolektif Filipina yakni sesuatu yang jauh lebih sulit dibalikkan daripada sekadar retorika yang keras.
Sebuah laporan dari Sangguniang Laiko ng Pilipinas, sebuah organisasi awam Katolik Filipina, mencatat bahwa "konten pidato [pelantikan Marcos Jr.] adalah cerita yang berbeda. Itu adalah campuran yang menyedihkan dari klaim palsu dan kebohongan, dengan pernyataan normatif dan kilas balik revisionis halus ke zaman keemasan ayahnya" (CBCP Laiko 2022). Laporan itu juga mencatat bahwa "BBM tampaknya tidak memiliki wajah pembohong, tetapi jelas tidak mudah untuk percaya bahwa ia tidak sadar bahwa ia tidak mengatakan yang sebenarnya" (CBCP Laiko 2022).
Donald Trump: Demagog dengan Skala Global
Konteks Politik Amerika Serikat
Donald Trump adalah fenomena politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika Serikat. Seorang pengusaha properti dan bintang reality show yang tidak memiliki pengalaman politik sebelumnya, Trump berhasil memenangkan pemilihan presiden 2016 dengan mengalahkan Hillary Clinton yakni salah satu politikus paling berpengalaman dalam sejarah Amerika. Kemenangannya mengejutkan dunia dan memicu gelombang analisis tentang bagaimana demagogi bisa berhasil di jantung demokrasi tertua di dunia.Bobot Demagogis Trump
Skala dan konsistensi: Jika kita mengukur bobot demagogis berdasarkan frekuensi dan intensitas, Trump jelas berada di puncak. Sebuah studi yang menganalisis pidato-pidatonya menemukan bahwa "Donald Trump menggunakan retorika demagogis dalam 63,2% pidato yang dikodekan untuk proyek ini" (Dominican University 2025, 32-33). Ini adalah angka yang sangat tinggi yakni lebih dari enam dari sepuluh pidatonya mengandung elemen demagogis.Ad hominem sebagai senjata utama: Mercieca, dalam analisisnya yang mendalam, menunjukkan bagaimana Trump menggunakan ad hominem sebagai strategi utama. Ia menganalisis puluhan contoh, dari "Low-Energy Jeb" hingga "Crooked Hillary," dan menyimpulkan bahwa "serangan-serangan ini bukan sekadar ledakan emosi, melainkan strategi yang disengaja untuk mendelegitimasi oposisi politik" (Mercieca 2020, 50, 81).
Penciptaan dunia fiktif: Yang membedakan Trump dari demagog lain adalah kemampuannya menciptakan "dunia retoris yang fiktif yakni dunia di mana ada penjahat dan pahlawan yakni yang bisa dipercaya oleh para pendukungnya" (Zug, dikutip dalam The New York Times 2025). Dalam dunia ini, Trump adalah satu-satunya pembela "rakyat sejati" melawan "elite korup," "media palsu," dan "imigran kriminal." Setiap masalah yakni dari tabrakan pesawat hingga krisis fentanyl yakni memiliki penjahat yang jelas: program keberagaman, imigrasi ilegal, atau negara asing.
Ancaman terhadap institusi: Trump secara terbuka menyerang institusi-institusi demokrasi. Ia menolak menerima hasil pemilihan 2020, mendorong pendukungnya untuk menyerang Capitol pada 6 Januari 2021, dan secara konsisten menyerang hakim, jaksa, dan pejabat pemilihan yang tidak mendukungnya. Mercieca mencatat bahwa Trump menggunakan "argument ad baculum" yakni ancaman atau intimidasi yakni untuk menekan lawan-lawannya (Mercieca 2020, 36).
RSF, dalam laporannya tentang tahun pertama masa jabatan kedua Trump, mencatat bahwa "selama 10 tahun terakhir, ia telah melabeli jurnalis dan media yang tidak ia setujui sebagai 'musuh rakyat' dan 'fake news'" (RSF 2026, 14-16). Lebih jauh, RSF mencatat bahwa "tindakan-tindakan ini menggemakan langkah-langkah anti-pers dari diktator kejam dalam kategori 'politik' dari Daftar Predator Kebebasan Pers 2025, seperti Presiden Daniel Ortega di Nikaragua dan Presiden Rusia Vladimir Putin" (RSF 2026, 27-30).
Populisme yang terdemagogisasi: Jones, dalam analisisnya tentang populisme demagogis, mencatat bahwa "gerakan populis... sangat rentan terhadap 'perebutan demagogis'" (Jones 2022, 9). Trump adalah contoh sempurna dari fenomena ini: ia memulai sebagai populis yang mengklaim mewakili "rakyat yang terlupakan," tetapi segera mengubah gerakan itu menjadi kendaraan untuk ambisi kekuasaannya sendiri.
Dampak Retorika Trump
Dampak retorika Trump terhadap demokrasi Amerika sangat besar. Sebuah studi yang menganalisis perannya dalam insiden 6 Januari 2021 menyimpulkan bahwa "retorika Trump... memobilisasi perangkat retoris untuk mengkodekan tuduhan, kepalsuan, pandangan dikotomis, diskursus populis, dan demagogi untuk memanipulasi pemilih Amerika" (ASJP 2026, 40-42). Serangan terhadap Capitol adalah konsekuensi langsung dari narasi demagogis Trump yang terus-menerus menggambarkan pemilihan sebagai "dicuri" dan mendesak pendukungnya untuk "berjuang seperti neraka."Yang membuat Trump sangat efektif adalah kemampuannya untuk "tidak hanya menyerang lawan, tetapi juga menciptakan identitas kolektif" di antara pendukungnya. Seperti yang dicatat oleh Antara, "keberhasilan propaganda ini terletak pada kemampuannya menciptakan 'identitas kolektif'" (Antara 2026). Identitas ini didasarkan pada rasa kebersamaan melawan "musuh bersama" yakni media, imigran, elite politik yakni dan pada keyakinan bahwa hanya Trump yang dapat melindungi mereka.
Perbandingan Bobot Demagogis
Tabel Perbandingan
Analisis Komparatif
Jika kita melihat ketiga pemimpin ini secara bersamaan, beberapa pola menarik muncul:
Pertama, semua menggunakan nostalgia atau trauma historis sebagai alat mobilisasi. Prabowo menggunakan trauma kolonialisme yakni "londo ireng" adalah hantu dari masa lalu kolonial yang dihidupkan kembali untuk melabeli pengkritik kontemporer. Marcos Jr. menggunakan nostalgia "zaman keemasan" yakni sebuah mitos yang bertentangan dengan catatan sejarah yang terdokumentasi. Trump menggunakan nostalgia "Make America Great Again" yakni sebuah janji untuk mengembalikan kejayaan yang dianggap hilang.
Kedua, semua menggunakan media digital sebagai alat utama. Prabowo menggunakan TikTok untuk membangun citra "gemoy" sambil menyebarkan retorika anti-asing. Marcos Jr. menggunakan YouTube untuk menyebarkan revisionisme sejarah. Trump menggunakan Twitter untuk menyerang lawan dan membangun basis loyalis.
Ketiga, semua menyerang institusi pengawasan yakni media, akademisi, LSM yakni yang seharusnya menjadi pilar demokrasi. Prabowo melabeli mereka "antek asing." Marcos Jr. mengabaikan temuan sejarawan dan aktivis HAM. Trump menyebut mereka "musuh rakyat."
Namun, ada perbedaan penting dalam bobot demagogis. Trump jelas yang paling ekstrem: skalanya paling luas, dampaknya paling parah, dan ancamannya terhadap institusi demokrasi paling langsung. Prabowo berada di posisi menengah: retorikanya keras, frekuensinya tinggi, dan ia telah menggunakan narasi "antek asing" selama lebih dari satu dekade, tetapi ia masih beroperasi dalam kerangka demokrasi elektoral yang ada. Marcos Jr. unik karena menggunakan teknik yang lebih halus yakni nostalgia dan disinformasi yakni tetapi dampaknya mungkin lebih dalam karena ia mengubah cara orang memandang sejarah.
Yang juga penting untuk dicatat adalah konteks budaya masing-masing. Prabowo menggunakan istilah-istilah Jawa seperti "londo ireng" dan "ndasmu" yang memiliki resonansi kultural yang kuat di Indonesia. Marcos Jr. menggunakan narasi "persatuan" yang resonan dengan budaya Filipina yang menjunjung tinggi harmoni sosial. Trump menggunakan bahasa sederhana dan langsung yang resonan dengan budaya Amerika yang mengagumi "orang yang berbicara apa adanya."
Keempat, ada perbedaan dalam cara mereka menghadapi kritik. Prabowo cenderung menyerang balik secara langsung dengan julukan kasar ("goblok," "ndasmu") atau tuduhan pengkhianatan ("londo ireng"). Trump menggunakan julukan yang merendahkan ("Sleepy Joe," "Crooked Hillary") dan ancaman terhadap media. Marcos Jr. cenderung menghindari konfrontasi langsung, lebih memilih untuk mengabaikan kritik atau membingkainya sebagai "perusak persatuan."
Bab V: Mengapa Demagogi Berbahaya bagi Demokrasi
Erosi Diskursus Publik
Bahaya pertama dan paling langsung dari demagogi adalah erosi diskursus publik. Ketika demagog mendominasi ruang publik, percakapan tentang kebijakan yang kompleks digantikan oleh pertarungan identitas dan drama personal. Data dan bukti diabaikan demi narasi yang lebih emosional. Pakar dan akademisi disingkirkan dari percakapan karena dianggap "elite" yang tidak memahami rakyat.Di Indonesia, pola ini terlihat jelas dalam cara Prabowo merespons kritik. Alih-alih membahas data tentang harga beras atau nilai rupiah, ia menyerang kredibilitas pengkritiknya. "Kritik adalah oksigen demokrasi," tulis MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia) dalam sebuah pernyataan, "tetapi retorika 'londo ireng' mengubah kritik menjadi pengkhianatan" (Republika 2026, 39-40). MTI juga mengingatkan bahwa "kritik tak boleh dianggap sebagai kejahatan, tidak boleh direspons dengan stigma negatif, apalagi dipidanakan" (MTI, dikutip dalam Tribun Kaltim 2026).
Kompas, dalam kolomnya, menangkap ironi ini dengan sangat baik: "Presiden tidak sedang kelebihan kritik dari pakar. Ia sedang kekurangan orang yang cukup jujur untuk mengoreksinya... Semakin banyak kekeliruan data yang keluar dari podium presiden, semakin jelas bahwa yang sesungguhnya ia butuhkan lebih banyak pakar yang berani mengingatkannya" (Kompas 2026).
Stigmatisasi dan Kriminalisasi Perbedaan Pendapat
Bahaya kedua adalah stigmatisasi dan kriminalisasi perbedaan pendapat. Ketika demagog melabeli pengkritiknya sebagai "antek asing" atau "pengkhianat," ia tidak hanya menyerang individu tersebut yakni ia juga mengirim pesan kepada seluruh masyarakat bahwa kritik terhadap pemerintah adalah tindakan yang tidak patriotik, bahkan berbahaya.Amnesty International Indonesia, dalam laporannya tentang kebebasan berekspresi di bawah pemerintahan Prabowo, mencatat bahwa "misinformasi dan disinformasi yang melabeli aktor masyarakat sipil sebagai 'antek asing' menstigmatisasi dan mengintimidasi mereka yang menggunakan haknya" untuk mengkritik pemerintah (Amnesty International 2026, 14). Laporan itu juga memperingatkan bahwa narasi semacam itu "bisa menjadi pendahulu atas bentuk kekerasan lainnya" (Amnesty International 2026, 43-44).
Di Filipina, stigmatisasi berlangsung melalui jalur yang berbeda. Dengan membingkai era Marcos Sr. sebagai "zaman keemasan," Marcos Jr. secara implisit mendiskreditkan semua orang yang mengingat era itu secara berbeda yakni para korban pelanggaran HAM, keluarga orang hilang, dan aktivis yang memperjuangkan keadilan. Dalam dunia narasi Marcos, mereka yang mengkritik adalah "orang yang tidak memahami sejarah" atau "perusak persatuan."
Polarisasi dan Perpecahan Sosial
Bahaya ketiga adalah polarisasi dan perpecahan sosial. Demagogi bekerja dengan menciptakan "kita" versus "mereka" yakni dan semakin tajam perbedaan itu, semakin kuat ikatan dalam kelompok dan semakin besar permusuhan terhadap kelompok luar.Roberts-Miller mendefinisikan demagogi sebagai "propaganda yang mempolarisasi yang memotivasi anggota kelompok dalam untuk membenci dan mengorbankan kelompok luar, terutama dengan menjanjikan kepastian" (Roberts-Miller 2019, 45). Polarisasi ini tidak hanya merusak kemampuan masyarakat untuk berkompromi dan bekerja sama, tetapi juga membuka jalan bagi kekerasan politik.
Di Amerika Serikat, retorika Trump tentang "imigran yang meracuni darah negara kita" dan "media palsu" telah berkontribusi pada meningkatnya kekerasan politik, termasuk serangan terhadap Capitol pada 6 Januari 2021. Di Filipina, narasi "persatuan" Marcos Jr. telah menciptakan garis pemisah antara mereka yang mendukung "zaman keemasan" dan mereka yang menuntut keadilan bagi korban darurat militer. Di Indonesia, narasi "antek asing" telah menciptakan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat sipil, dengan jurnalis dan LSM merasa tertekan untuk tidak terlalu kritis.
Pelemahan Institusi Demokrasi
Bahaya keempat adalah pelemahan institusi demokrasi. Demagog secara konsisten menyerang parlemen, pengadilan, pers, dan lembaga independen yang seharusnya menjadi pengawas kekuasaan. Dengan mendelegitimasi institusi-institusi ini, demagog membuka jalan bagi konsentrasi kekuasaan yang lebih besar dan mengurangi akuntabilitas.Jones mencatat bahwa "gerakan populis... sangat rentan terhadap 'perebutan demagogis'" (Jones 2022, 9). Ini berarti bahwa bahkan gerakan yang dimulai dengan niat baik yakni untuk memberdayakan rakyat, untuk melawan korupsi yakni dapat dengan cepat berubah menjadi kendaraan bagi ambisi otoriter ketika demagog mengambil alih kepemimpinan.
Di Indonesia, dampak terhadap institusi terlihat dalam chilling effect yang dialami media dan masyarakat sipil. Fajar Junaedi mencatat bahwa "framing ad hominem dianggap menekan media, memicu chilling effect, dan berisiko mendorong self-censorship dalam ruang demokrasi" (Junaedi, dikutip dalam Tribun Jogja 2026). Media Wahyudi Askar dari UGM menambahkan bahwa "dalam banyak sejarah, negara-negara lain juga kan punya banyak pimpinan dengan karakter seperti itu [anti-kritik]. Tapi ya mudah-mudahan masih mau dikritik lah. Saya tuh masih berharap sebelum 2029 masih mau mendengarkan kritik dari masyarakat" (Askar, dikutip dalam Tribun Jogja 2026).
Di Amerika Serikat, RSF mencatat bahwa Trump "telah menyensor data pemerintah, membongkar penyiaran publik Amerika, mempersenjatai lembaga pemerintah independen untuk menghukum media yang mengkritik tindakannya, menghentikan pendanaan bantuan untuk kebebasan media secara internasional, menggugat media yang tidak disukai, dan menekan untuk menempatkan kroni untuk memimpin yang lain" (RSF 2026, 22-26). Tindakan-tindakan ini "menggemakan langkah-langkah anti-pers dari diktator kejam" (RSF 2026, 27-28).
Erosi Kepercayaan pada Kebenaran
Bahaya kelima, dan mungkin yang paling mendalam, adalah erosi kepercayaan pada kebenaran itu sendiri. Ketika demagog terus-menerus menyerang media, akademisi, dan institusi pengetahuan, ia menciptakan lingkungan di mana tidak ada sumber informasi yang dianggap kredibel kecuali pemimpin itu sendiri.Di Filipina, kampanye disinformasi Marcos Jr. telah menciptakan apa yang Nicole Curato sebut sebagai "Golden Age of disinformation" yang "menghapus sejarah melalui 'good vibes and toxic positivity'" (Curato, dikutip dalam Endresen 2026, 13-14). Sebuah studi yang menganalisis teks digital Filipina menemukan bahwa "narasi-narasi ini secara algoritmik diperkuat melalui pengulangan, pengelompokan hashtag, dan estetika emosional, menghasilkan lingkungan diskursif di mana figur strongman dinormalisasi sebagai pemimpin paternal dan redemptive" (Manabat 2026, 4-5).
Di Amerika Serikat, Trump telah menciptakan apa yang disebut "Trump TV" yakni sebuah platform streaming langsung dari Gedung Putih yang "membangun platform media langsung tanpa penyaringan jurnalistik atau pemeriksaan fakta dan dengan demikian menciptakan dunia komunikasi paralel" (Kurier 2026). Ini adalah langkah lebih lanjut menuju penghapusan peran media independen sebagai pengawas kekuasaan.
Bab VI: Kesimpulan yakni Pelajaran dari Athena untuk Abad ke-21
Lebih dari dua ribu tahun setelah Cleon berpidato di Pnyx, demagog masih menjadi ancaman bagi demokrasi. Dari Jakarta hingga Manila hingga Washington, D.C., pola yang sama terulang: seorang pemimpin karismatik yang memanfaatkan emosi massa, menciptakan musuh bersama, dan mengklaim sebagai satu-satunya pembela rakyat sejati.
Studi komparasi antara Prabowo, Marcos Jr., dan Trump menunjukkan bahwa demagogi adalah fenomena global, tetapi manifestasinya berbeda-beda sesuai konteks budaya dan politik setempat. Prabowo menggunakan trauma kolonialisme dan doktrin militer untuk membangun narasi "antek asing." Marcos Jr. menggunakan nostalgia otoriter dan disinformasi digital untuk menghidupkan kembali "zaman keemasan" yang tidak pernah ada. Trump menggunakan populisme sayap kanan dan serangan langsung terhadap institusi demokrasi untuk membangun basis loyalis yang fanatik.
Namun, ketiganya berbagi satu kesamaan: mereka semua menggunakan ad hominem yakni serangan pribadi yakni sebagai senjata utama untuk mendelegitimasi lawan dan mengalihkan perhatian dari substansi isu. Mereka semua menciptakan "musuh bersama" yang harus disalahkan atas semua masalah masyarakat. Dan mereka semua mengklaim sebagai satu-satunya pembela "rakyat sejati."
Apakah demagogi selalu berakhir buruk? Tidak selalu. Seperti yang dicatat oleh Max Weber, demagogi memiliki "keniscayaan" dalam politik demokratis yakni setiap pemimpin yang ingin memobilisasi massa harus menggunakan teknik-teknik retoris yang persuasif (Weber, dikutip dalam Sage 2020, 29-31). Namun, ada perbedaan antara pemimpin yang menggunakan retorika untuk memberdayakan rakyat dan demagog yang menggunakan retorika untuk memanipulasi mereka.
Perbedaan itu terletak pada tujuan dan konsekuensi. Pemimpin yang baik menggunakan retorika untuk menginspirasi, mendidik, dan memberdayakan. Demagog menggunakan retorika untuk memecah belah, menakuti, dan mengendalikan. Pemimpin yang baik membangun institusi dan memperkuat demokrasi. Demagog menghancurkan institusi dan melemahkan demokrasi.
Pelajaran dari Athena kuno adalah bahwa demokrasi membutuhkan warga negara yang kritis yakni yang tidak mudah terpesona oleh kata-kata indah, yang menuntut bukti dan data, yang berani mempertanyakan pemimpin mereka. Seperti yang ditulis oleh Yunis dalam Taming Democracy, "model bipolar retorika Pericles versus retorika demagogis" adalah pilihan yang harus dibuat setiap masyarakat demokratis: apakah kita akan dipimpin oleh visi yang inklusif dan rasional, atau oleh emosi yang memecah belah dan manipulatif (Yunis 1996, 33-34).
Di era media sosial dan disinformasi digital, pelajaran ini menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Algoritma yang memprioritaskan konten emosional dan kontroversial menciptakan ekosistem yang sempurna bagi demagogi untuk berkembang biak. Kita semua yakni sebagai warga negara, sebagai konsumen informasi, sebagai anggota masyarakat yakni memiliki tanggung jawab untuk waspada terhadap retorika yang memanipulasi emosi kita dan menuntut akuntabilitas dari mereka yang berkuasa.
Demagogi bukanlah takdir. Ia adalah pilihan yakni pilihan yang dibuat oleh pemimpin untuk memanipulasi, dan pilihan yang dibuat oleh masyarakat untuk membiarkan diri mereka dimanipulasi. Dengan memahami anatomi demagogi yakni dari ad hominem hingga penciptaan musuh bersama yakni kita dapat melindungi diri kita dari daya tariknya dan memperkuat demokrasi yang rentan terhadap erosi dari dalam.
Seperti yang dikatakan oleh Mencken, demagog "mengajarkan doktrin yang ia tahu tidak benar kepada orang-orang yang ia tahu idiot" (Berend 2020, 14-15). Tugas kita adalah memastikan bahwa kita tidak menjadi "orang-orang idiot" itu yakni bahwa kita tetap waspada, kritis, dan berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi yang sejati.
Daftar Pustaka
ABC News. "Indonesian President Prabowo Subianto's 'Populist' Style Stokes Dissatisfaction." 4 Agustus 2026.
Amnesty International. Laporan tentang Kebebasan Berekspresi di Indonesia di Bawah Pemerintahan Prabowo. 2026.
Antara. "Doktrin Goebbels dalam Gaya Komunikasi Trump." 20 April 2026.
ASJP. "Trump's Communication Style and Political Polarization: Twitter and the Incitement to the Capitol Assault." Algerian Scientific Journal Platform, 2026.
Berend, Ivan. Introduction: Who Are the Populist Demagogues, and How Can They Attain Power? Taylor & Francis, 2020.
CBCP Laiko. "A Statement on BBM's 1st SONA." Sangguniang Laiko ng Pilipinas, 2022.
CEPLAN. Panduan Demokrasi. 2023.
Dominican University. "Demagoguery and Political Rhetoric: A Comparative Analysis of Father Charles E. Coughlin and Donald J. Trump." Scholar Dominican, 2025.
DW. "Les insultes de Donald Trump, une stratégie calculée." 5 Desember 2025.
Endresen, Cecilie. "Myths of Gold and Glory in Philippine Politics." Political Theology 27, no. 1 (2026): 27-40.
Endresen, Cecilie. "Political Myths and Philippine Strongmen: An Interview with Nicole Curato." Political Theology 27, no. 1 (2026): 13-26.
GovInfo. "Paralipsis (Greek for 'to Leave to the Side')." U.S. Government Publishing Office, 2020.
Itkowitz, Colby. "'Little Marco,' 'Lying Ted,' 'Crooked Hillary:' How Trump Makes Name Calling Stick." Washington Post, 21 April 2016.
Jones, Paul K. Critical Theory and Demagogic Populism. Manchester University Press, 2022.
Kaltim Post. "Stigma Londo Ireng." 27 Juli 2026.
Kompas. "Presiden dan Pakar 'Goblok'." 23 September 2026.
Kurier. "Trump TV statt Fake News." 22 September 2026.
Lasagni, Chiara. "Demagogoi e Demagogia nella Storiografia Greca d'Età Romana." Open Access, 2019.
Manabat, Regine Ann. "The Strongman Mythos: A Critical Discourse Analysis of Algorithmic Narratives, Collective Memory, and Media Literacy in Post-truth Philippines." IAFOR, 2026.
Marcos, Ferdinand "Bongbong" Jr. "Bagong Pilipinas Kick-off Rally." PCO, 28 Januari 2024.
Mercieca, Jennifer. Demagogue for President: The Rhetorical Genius of Donald Trump. Texas A&M University Press, 2020.
Merriam-Webster. "Word of the Day: Demagogue." 30 April 2024.
Mietzner, Marcus. "Reinventing Asian Populism: Jokowi's Rise, Democracy, and Political Contestation in Indonesia." Australian National University, 2022.
The New York Times. "Trump Marks 100 Days by Vilifying Migrants and Attacking Opponents." 29 April 2025.
The New York Times. "Why Scapegoating Works for Trump." 3 Februari 2025.
Nusantara Global. "Rhetorical Persuasion Strategies in Presidential Campaigns: A Comparative Study in Two Countries." E-Journal Nusantara Global, 2024.
Pfeifer, Wolfgang. Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 1993.
Pikiran-Rakyat. "Prabowo Singgung 'Londo Ireng' di Harlah PKB." 24 Juli 2026.
Prabowo Subianto. "Pidato Harlah PKB ke-28." Jakarta Convention Center, 23 Juli 2026.
Prabowo Subianto. "Pidato HUT ke-28 PAN." Jakarta International Convention Center, 18 September 2026.
Rappler. "[OPINION] The Problem with Unity." 15 Februari 2022.
Republika. "MTI Soroti Retorika Londo Ireng." 25 Juli 2026.
Roberts-Miller, Patricia. Rhetoric and Demagoguery. Southern Illinois University Press, 2019.
RSF. "One Year into Trump's Second Term." Reporters Without Borders, 2026.
Sage. "Max Weber, Demagogy and Charismatic Representation." Sage Publishing, 2020.
Talamayan, Fernan, dan John Lee Candelaria. "Populist Desires, Nostalgic Narratives: The Marcos Golden Age Myth and Manipulation of Collective Memories on YouTube." Asian Journal of Political Science 33, no. 1 (2025): 55-73.
Taylor & Francis. "Marcos-Era Memory as an Embattled Terrain in Contemporary Philippines." 2026.
Teehankee, Julio C. "The Second Marcos Presidency and the Politics of Redemption." Southeast Asia Research Centre, City University of Hong Kong, 2023.
Tribun Jogja. "Dosen UMY Sebut Tudingan Londo Ireng dari Presiden Prabowo Memuat Konotasi Emosional." 26 Juli 2026.
Tribun Jogja. "Pengamat UGM: Ucapan 'Londo Ireng' Berbahaya." 28 Juli 2026.
Tribun Kaltim. "Antek Asing hingga Londo Ireng, Daftar 7 Pernyataan Prabowo." 25 Juli 2026.
Tribunnews. "Pengamat Kritik Gaya Komunikasi Prabowo." 22 September 2026.
Tribun Video. "CELIOS Angkat Bicara soal Pernyataan Prabowo kepada Jurnalis dan LSM." 25 Juli 2026.
Yunis, Harvey. Taming Democracy: Models of Political Rhetoric in Classical Athens. Cornell University Press, 1996.
Zenodo. "Polyphonic Analysis of President Ferdinand Marcos Jr.'s Political Discourse." 2024.
Zug, Charles. Wawancara dalam The New York Times, 3 Februari 2025.
.webp)
.webp)
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar
Silakan tulis komentar Anda.