Melampaui Dikotomi Barak dan Istana

Artikel ini mengkaji secara kritis reposisi politik Tentara Nasional Indonesia (TNI) pasca gerakan Reformasi 1998. Tinimbang menerima begitu saja dikotomi sederhana antara "kembali ke barak" dan "kembali ke dwifungsi", artikel ini berargumen bahwa baik advokasi supremasi sipil gaya Barat maupun nostalgia akan peran politik militer gagal menangkap kompleksitas dan kebutuhan unik Indonesia. Dengan meninjau kerangka teoretis dari Samuel P. Huntington, Morris Janowitz, dan Eric Nordlinger, serta mempertimbangkan perspektif dari para pemikir politik dari tradisi Islam dan para Indonesianis terkemuka, artikel ini mendemonstrasikan bahwa reposisi pasca-1998, meskipun secara normatif penting, telah menciptakan serangkaian disfungsi struktural. 

Ini termasuk meningkatnya oligarki partai politik, kekosongan dalam pengawasan pembangunan di daerah, dan respons yang tidak optimal terhadap ancaman keamanan non-tradisional. Artikel ini menyimpulkan dengan menyerukan sebuah model baru "profesionalisme hibrida" yang diusulkan oleh para akademisi kontemporer, yang memungkinkan keterlibatan TNI yang terbatas dan diatur secara ketat dalam ranah-ranah sipil tertentu, sambil tetap mempertahankan prinsip fundamental supremasi sipil.

Kata Kunci: relasi sipil-militer, TNI, reformasi 1998, dwifungsi, kembali ke barak, supremasi sipil, profesionalisme militer, Paradigma Baru TNI, politik Indonesia, Orde Baru, oligarki partai, terorisme, pertahanan negara, Jalan Tengah Nasution, UU TNI, Prabowo Subianto, demokrasi Indonesia, militer dan politik, hybrid professionalism, stabilitas nasional.

Jika Anda tertarik membaca artikel utuh, maka silakan baca di Research Gate.

Melampaui Dikotomi Barak dan Istana: Menuju Model Relasi Sipil-Militer Hibrida di Indonesia Pasca-Reformasi

April 2026

DOI: 10.13140/RG.2.2.11800.76805

Conference: Teori-Teori PolitikAt: Research GateAffiliation: International Women's University