Adegan ini, yang direkonstruksi berdasarkan riset lapangan mendalam oleh para peneliti dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan The University of Sydney, adalah potret keseharian dari apa yang oleh ilmu politik disebut sebagai klientelisme. Bukan tentang pemilih yang menjual suaranya secara transaksional dalam hitungan menit di bilik suara, tetapi tentang jaringan hubungan jangka panjang di mana bantuan, loyalitas, dan dukungan politik dipertukarkan dalam siklus yang terus berulang.
Dalam studi mereka yang dipublikasikan di jurnal bergengsi Frontiers in Political Science pada Maret 2026, Agustino dan Hikmawan (2026, hlm. 1) menyajikan temuan yang meresahkan: "kepala desa menggunakan bantuan pemerintah sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan." Lebih dari itu, bantuan pemerintah tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan loyalitas warga, tetapi juga menjadi alat untuk memengaruhi pilihan suara. Akibatnya, "kepala desa menjadi 'aset elektoral' yang krusial bagi elite politik di tingkat kabupaten dan pusat" (Agustino & Hikmawan, 2026, hlm. 1).
Temuan ini membawa kita pada satu pertanyaan yang paling mendasar: mengapa demokrasi elektoral di Indonesia, yang telah berlangsung lebih dari dua dekade, justru melahirkan dan melestarikan hubungan-hubungan klientelistik yang tampaknya begitu bertentangan dengan cita-cita demokrasi?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, esai ini akan menempuh dua jalan besar. Pertama, kita akan menyelami fondasi teoretis klientelisme, dengan memberikan perhatian khusus pada kontribusi Allen Hicken, salah satu sarjana paling berpengaruh dalam studi klientelisme kontemporer. Kedua, kita akan mengevaluasi relevansi teori ini dalam membaca politik Indonesia terkini, dengan menggunakan studi kasus di Subang (Jawa Barat) sebagai ilustrasi utama.
Esai ini berargumen bahwa klientelisme di Indonesia bukanlah sekadar praktik kotor yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal di pinggiran demokrasi. Ia adalah karakteristik struktural dari cara demokrasi Indonesia beroperasi, sebuah pola hubungan pertukaran yang telah beradaptasi dengan institusi-institusi demokrasi formal, dan yang, pada kenyataannya, justru diperkuat oleh desentralisasi dan kebijakan transfer fiskal seperti Dana Desa.
Fondasi Teoretis Klientelisme
Dalam pengertian paling elementer, klientelisme merujuk pada pertukaran barang, jasa, atau manfaat material lainnya untuk dukungan politik, di mana pertukaran tersebut bersifat kontingen, artinya, pemberian manfaat dikondisikan pada pemenuhan kewajiban politik oleh penerima. Namun, definisi elementer ini seringkali tidak cukup untuk membedakan klientelisme dari bentuk-bentuk distribusi politik lainnya. Di sinilah kontribusi Allen Hicken menjadi sangat penting.Hicken (2011, hlm. 3), dalam artikelnya yang kini menjadi rujukan klasik, menawarkan definisi operasional yang spesifik: klientelisme dicirikan oleh kombinasi dari penargetan partikularistik (particularistic targeting) dan pertukaran berbasis kontingensi (contingency-based exchange). Penargetan partikularistik berarti bahwa manfaat tidak didistribusikan secara universal kepada semua warga negara, melainkan hanya kepada individu atau kelompok tertentu yang diidentifikasi sebagai pendukung potensial. Pertukaran berbasis kontingensi berarti bahwa pemberian manfaat dikondisikan pada dukungan politik yang diberikan, jika dukungan tidak diberikan, maka manfaat dihentikan.
Hicken (2011, hlm. 2) selanjutnya mengidentifikasi empat elemen kunci yang mendefinisikan hubungan klientelistik: pertama, hubungan ini bersifat diadik (dyadic), terjadi antara dua pihak, patron dan klien, dalam hubungan personal yang langsung. Kedua, hubungan ini bersifat kontingen (contingent), pemberian manfaat bergantung pada pemenuhan kewajiban politik. Ketiga, hubungan ini bersifat hierarkis (hierarchy), terdapat asimetri kekuasaan antara patron yang memiliki sumber daya dan klien yang membutuhkannya. Keempat, hubungan ini bersifat iteratif (iteration), ia berlangsung dalam siklus yang berulang, menciptakan ekspektasi timbal balik yang stabil dari waktu ke waktu.
Keempat elemen ini sangat penting untuk membedakan klientelisme dari praktik-praktik lain yang mirip tetapi berbeda secara konseptual. Vote buying (pembelian suara), misalnya, seringkali bersifat satu kali dan anonim, seorang kandidat membagikan uang kepada pemilih tanpa mengenal mereka secara personal. Klientelisme, sebaliknya, melibatkan hubungan yang lebih dalam dan berkelanjutan, di mana patron dan klien saling mengenal, dan pertukaran terjadi dalam kerangka hubungan yang berulang.
Salah satu kontribusi teoretis Allen Hicken yang paling berpengaruh adalah tipologi strategi mobilisasi pemilih. Dalam Clientelism (2011), ia membedakan tiga strategi yang digunakan oleh partai politik dan kandidat untuk memobilisasi dukungan elektoral: programatik, pork barrel, dan klientelistik.
Strategi programatik adalah strategi di mana partai atau kandidat menawarkan platform kebijakan yang luas, yang ditujukan kepada seluruh warga negara tanpa membedakan. Dalam strategi ini, pemilih mendukung partai atau kandidat berdasarkan penilaian terhadap program kebijakan yang ditawarkan, bukan berdasarkan imbalan material personal yang mereka terima. Strategi ini, dalam pandangan banyak teoretikus demokrasi, adalah "cara normal" demokrasi seharusnya bekerja, dan merupakan fondasi dari demokrasi yang matang (Hicken, 2011, hlm. 5).
Strategi pork barrel adalah strategi di mana manfaat didistribusikan kepada konstituen geografis tertentu (misalnya, pembangunan jembatan di satu desa atau proyek perbaikan jalan di satu kecamatan). Bedanya dengan klientelisme, dalam strategi pork barrel, manfaat diberikan kepada seluruh anggota konstituen tanpa membedakan apakah individu-individu tersebut mendukung atau menentang kandidat (Hicken, 2011, hlm. 5).
Strategi klientelistik adalah strategi di mana manfaat bersifat pribadi (private goods) dan diberikan hanya kepada individu atau kelompok yang mendukung atau diharapkan mendukung kandidat. Yang paling penting, dan inilah yang membedakannya secara fundamental dari strategi pork barrel, dalam strategi klientelistik, "manfaat dikondisikan pada dukungan elektoral yang diberikan oleh penerima" (Hicken, 2011, hlm. 6). Jika penerima tidak mendukung, manfaat dihentikan. Inilah esensi dari kontingensi yang menjadi ciri khas klientelisme.
Dalam jaringan klientelisme, patron dan klien jarang berinteraksi secara langsung, terutama dalam skala elektoral yang besar. Di sinilah peran broker (perantara) menjadi sangat krusial. Broker adalah aktor yang berdiri di antara patron (kandidat, partai, atau elite politik) dan klien (pemilih), dan yang memfasilitasi pertukaran klientelistik.
Hicken dan rekan-rekannya, dalam serangkaian studi yang memuncak pada artikel Buying Brokers: Electoral Handouts beyond Clientelism in a Weak-Party State (2022), secara fundamental menantang asumsi-asumsi yang selama ini mendominasi studi klientelisme. Selama ini, "studi tentang klientelisme elektoral, pertukaran kontingen manfaat material untuk dukungan elektoral, seringkali mengasumsikan kehadiran partai yang kuat" (Hicken, Aspinall, Weiss, & Muhtadi, 2022, hlm. 1). Dalam model-model klasik, partai difasilitasi oleh broker untuk memonitor dan menegakkan pembelian suara, serta untuk mengidentifikasi pemilih inti.
Namun, Hicken et al. (2022) mendemonstrasikan bahwa di Indonesia, negara dengan partai politik yang relatif lemah, klientelisme justru beroperasi dengan cara yang berbeda. Kandidat membeli broker, bukan membeli partai. Broker-broker ini, yang seringkali adalah tokoh masyarakat lokal, kepala desa, atau pemimpin informal, memiliki "ikatan ke bawah yang kuat dengan pemilih" dan dapat dimobilisasi oleh kandidat untuk mengantarkan suara, terlepas dari partai politik formal.
Inilah yang oleh Hicken dan rekan-rekannya (2020) dalam artikel Guns for hire and enduring machines sebut sebagai weak-party clientelism, klientelisme di negara dengan partai lemah. "Sejak transisi mereka menuju demokrasi, politik elektoral di Indonesia dan Filipina telah menjadi sangat klientelistik, ditandai oleh tingginya tingkat pembelian suara dan bentuk-bentuk pertukaran material lainnya. Dalam kedua kasus, kandidat mengandalkan jaringan broker yang luas untuk menghubungkan mereka dengan pemilih, yang sebagian besar beroperasi di luar partai nasional" (Hicken, Aspinall, Weiss, & Muhtadi, 2020, hlm. 1). Ini adalah gambaran tentang dunia politik di mana partai hanyalah kulit luar; isi sesungguhnya adalah jaringan broker personal yang dapat disewa oleh siapa pun yang memiliki cukup uang.
Berdasarkan sintesis dari berbagai sumber, klientelisme menurut Allen Hicken memiliki empat ciri utama. Pertama, relasi diadik: hubungan langsung antara patron dan klien, yang bersifat personal, informal, dan sukarela. Kedua, kontingensi: pemberian manfaat oleh patron disertai dengan ekspektasi timbal balik; jika klien tidak memberikan dukungan politik, manfaat berisiko dihentikan. Ketiga, hierarki: terdapat ketimpangan kekuasaan yang mencolok antara patron yang menguasai sumber daya dan klien yang bergantung padanya. Keempat, iterasi: hubungan ini bukan transaksi sekali jadi, melainkan berulang dalam siklus yang terus-menerus, menciptakan ekspektasi dan kepercayaan yang stabil dari waktu ke waktu.
Keempat ciri ini, secara bersama-sama, menciptakan apa yang oleh para ilmuwan politik disebut sebagai ikatan ganda (double bind) bagi pemilih: mereka menerima manfaat yang sangat dibutuhkan, tetapi pada saat yang sama, mereka kehilangan otonomi politik mereka. Inilah inti dari dilema demokrasi di negara-negara dengan klientelisme yang kuat: pemilih mungkin mendapatkan manfaat material jangka pendek, tetapi dengan mengorbankan kapasitas mereka untuk meminta akuntabilitas dari para pemimpin.
Relevansi di Indonesia Kontemporer
Kita kini tiba pada studi kasus yang menjadi jantung evaluasi relevansi teori klientelisme bagi Indonesia: penelitian Agustino dan Hikmawan (2026) tentang kekuasaan kepala desa di era Reformasi. Studi ini, yang merupakan penelitian kualitatif mendalam berbasis riset kepustakaan, observasi lapangan intensif, dan wawancara mendalam di Kabupaten Subang, Jawa Barat, memberikan bukti empiris yang kuat tentang bagaimana klientelisme beroperasi di tingkat paling dasar dari politik Indonesia.Temuan pertama studi ini menegaskan bahwa kepala desa menggunakan bantuan pemerintah sebagai sarana untuk melanggengkan kekuasaan (Agustino & Hikmawan, 2026, hlm. 8). Ini bukan sekadar distribusi bantuan sosial yang netral; ini adalah proses di mana bantuan, BLT, Dana Desa, program pemerintah, dijadikan instrumen politik. Kepala desa, yang secara formal adalah pelayan masyarakat, secara informal menjadi patron yang mengontrol akses ke sumber daya negara.
Temuan kedua menunjukkan bahwa bantuan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan loyalitas, tetapi juga sebagai sarana untuk memengaruhi pilihan suara (Agustino & Hikmawan, 2026, hlm. 8). Bantuan menjadi "wortel" yang digunakan oleh kepala desa untuk mengarahkan suara warganya ke arah tertentu. Dalam kata-kata para peneliti, bantuan berfungsi sebagai "alat untuk mengarahkan suara pemilih" (Agustino & Hikmawan, 2026, hlm. 7).
Temuan ketiga, dan yang paling krusial bagi argumen esai ini, adalah bahwa kepala desa menjadi "aset elektoral" yang krusial bagi elite politik di tingkat kabupaten dan pusat (Agustino & Hikmawan, 2026, hlm. 1). Istilah "aset elektoral" ini sangat penting. Ia menunjukkan bahwa kepala desa bukan sekadar perantara yang netral antara pemilih dan kandidat; kepala desa itu sendiri adalah sumber daya politik yang diperebutkan oleh para elite. Kandidat bupati, gubernur, atau bahkan calon legislatif pusat, membutuhkan dukungan jaringan kepala desa untuk mengamankan suara di pedesaan, dan kepala desa tahu nilai dari posisi mereka.
Temuan keempat, yang tidak kalah menarik, adalah bahwa kepala desa tidak segera menghentikan bantuan mereka bahkan ketika mereka tidak mendukung kandidat bupati terpilih tertentu. Mereka masih menerima dukungan pemerintah karena "jaringan politik mereka" memungkinkan mereka untuk terus mengakses sumber daya negara (Agustino & Hikmawan, 2026, hlm. 11). Ini adalah bukti bahwa klientelisme di tingkat desa memiliki otonomi relatif dari elite di tingkat atas. Kepala desa bukan sekadar "alat" di tangan elite; mereka adalah aktor dengan agenci sendiri, yang mampu bernegosiasi dan mempertahankan posisi mereka bahkan ketika lanskap politik di atas mereka berubah.
Para peneliti menyimpulkan bahwa secara teoretis, temuan ini "mengubah lanskap patronase dari skala bawah ke patronase politik atas dalam pemilu di Indonesia, dan secara praktis juga mengubah perilaku politik dan persepsi elektoral" (Agustino & Hikmawan, 2026, hlm. 8). Ini adalah konfirmasi nyaring tentang seberapa dalam klientelisme mengakar dalam demokrasi Indonesia.
Temuan Agustino dan Hikmawan (2026) tentang "aset elektoral" tidak berdiri sendiri. Ia paralel dengan studi lain yang mengeksplorasi bagaimana pemerintah desa mengakses sumber daya negara. Mahsun, Kasyfilham, dan Triantini (2025), dalam riset mereka yang diterbitkan di South East Asia Research, memeriksa "perubahan pola hubungan desa-negara di Indonesia pasca-Orde Baru, dengan fokus pada bagaimana pemerintah desa mengakses sumber daya negara" (Mahsun et al., 2025, hlm. 1). Studi ini menemukan bahwa alih-alih menjadi penerima pasif dari program-program pemerintah, para kepala desa secara aktif melobi para pejabat di tingkat yang lebih tinggi untuk memperoleh hibah desa, sebuah proses yang oleh para peneliti disebut sebagai "lobi politik" (political lobbying).
Dalam proses lobi ini, para kepala desa memobilisasi jaringan personal, modal sosial, dan koneksi politik untuk mengamankan aliran sumber daya ke desa mereka. Hibah desa yang mereka peroleh kemudian digunakan bukan hanya untuk pembangunan desa, tetapi juga untuk memperkuat posisi politik mereka sendiri. Ini adalah siklus penguatan diri (self-reinforcing cycle): semakin banyak sumber daya yang dapat diperoleh seorang kepala desa, semakin kuat ia di mata warganya, dan semakin besar kapasitasnya untuk memobilisasi dukungan bagi elite politik di tingkat atas. Politik di pedesaan, dengan demikian, "dengan demikian diwarnai oleh hubungan patron-klien yang saling menguntungkan" (Noak, 2024, hlm. 3901).
Salah satu ironi paling mendalam dari Reformasi Indonesia adalah bagaimana posisi kepala desa bertransformasi. Sebelum 1998, di era Orde Baru, kepala desa pada dasarnya adalah "perpanjangan tangan negara" di tingkat lokal. Mereka tunduk pada hierarki birokrasi yang ketat, dan fungsi utama mereka adalah menyalurkan instruksi dari pusat ke desa. Reformasi menjanjikan perubahan radikal: kepala desa diharapkan "bertransformasi dari menjadi pelayan negara menjadi pelayan komunitas mereka" (Mahsun & Kasyfilham, 2023, hlm. 1).
Namun, yang terjadi justru berbeda. Alih-alih menjadi pelayan komunitas yang netral, banyak kepala desa justru menjadi aktor politik yang sangat kuat secara otonom, "raja-raja kecil" yang mampu mengendalikan suara di desanya. Studi Agustino dan Hikmawan (2026) menunjukkan bahwa "kepala desa berusaha mempertahankan pengaruh mereka agar terus terpilih dalam setiap pemilihan kepala desa," dan bahwa mereka melakukan ini dengan "menukar manfaat sebagai penyedia kehidupan dan sebagai aset elektoral" (Mahsun & Kasyfilham, 2023, hlm. 3).
Transformasi ini tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan Dana Desa. Undang-Undang Desa (UU 6/2014) memberikan otonomi yang luas kepada desa, termasuk kewenangan untuk mengelola Dana Desa yang signifikan. Namun, alih-alih memperkuat akuntabilitas dan partisipasi demokratis, Dana Desa seringkali justru menjadi bahan bakar bagi mesin klientelisme. Kepala desa, yang sebelumnya bergantung pada negara untuk legitimasi dan sumber daya, kini memiliki sumber daya sendiri yang dapat mereka distribusikan secara diskresioner untuk membangun dan mempertahankan jaringan politik mereka.
Studi kasus dari berbagai daerah di Indonesia memperlihatkan bahwa meskipun logika dasarnya sama, klientelisme memiliki ekspresi lokal yang beragam. Di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sebuah studi yang diterbitkan pada tahun 2025 mengungkapkan prevalensi politik uang, distribusi barang, penyediaan jasa, dan patronase berbasis proyek dalam pemilihan kepala desa (Pioh et al., 2024, hlm. 1). Para peneliti menemukan bahwa "para calon kepala desa menggunakan jaringan broker yang luas untuk mendistribusikan uang dan barang kepada pemilih."
Di sisi lain spektrum, di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, studi kasus tentang pemilihan kepala desa mengidentifikasi strategi yang oleh salah satu studi disebut sebagai "brondot", sebuah pendekatan cerdik di mana calon kepala desa petahana menggunakan "imbalan, isu-isu primordial, dan klientelisme politik untuk membangun hegemoni politik, membantu petahana memenangkan kontes dan menghindari kompetisi yang signifikan, dengan harapan menang tanpa membeli suara" (The Brondot Strategy, 2023, hlm. 1). Strategi ini efektif di desa-desa yang homogen secara etnis dengan kohesi sosial yang kuat, di mana loyalitas komunal masih tinggi.
Setelah meninjau berbagai studi empiris, kita sampai pada pertanyaan yang paling mendasar: mengapa klientelisme begitu gigih bertahan, bahkan menguat, di Indonesia pasca-Reformasi?
Pertama, ketergantungan ekonomi masyarakat pedesaan. Noak (2024, hlm. 3901) dalam studinya secara eksplisit menyoroti bahwa "hubungan patron-klien berkembang lebih kuat di pedesaan karena ketergantungan ekonomi dan sosial yang tinggi antara komunitas dan aktor politik." Ketika warga desa bergantung pada kepala desa atau patron lokal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, pekerjaan, bantuan pangan, akses kesehatan, mereka tidak memiliki kemewahan untuk memilih secara independen. "Faktor-faktor seperti rendahnya pendidikan politik, akses informasi yang terbatas, dan ketidakstabilan ekonomi memperkuat ketergantungan warga pada patron lokal, termasuk kepala desa, yang memiliki akses ke bantuan" (Noak, 2024, hlm. 3902).
Kedua, sifat "weak-party clientelism" di Indonesia. Hicken et al. (2022; 2020) telah menunjukkan bahwa klientelisme Indonesia beroperasi di luar partai politik formal. Kandidat tidak membangun mesin politik melalui partai; mereka "membeli broker", termasuk kepala desa, yang sudah memiliki jaringan pengaruh di komunitas lokal. Dalam sistem seperti ini, partai politik tidak mampu (atau tidak tertarik) untuk menegakkan disiplin programatik atau mengontrol distribusi patronase. Sebaliknya, lanskap politik menjadi "pasar terbuka" di mana para broker menawarkan layanan mereka kepada penawar tertinggi.
Ketiga, desentralisasi tanpa akuntabilitas. Desentralisasi dan Dana Desa, meskipun dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat, secara paradoksal justru telah memberikan sumber daya yang lebih besar kepada para kepala desa tanpa disertai dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai. Kepala desa memiliki diskresi yang luas atas Dana Desa, dan diskresi ini seringkali digunakan untuk memberi imbalan kepada pendukung dan mendistribusikan bantuan, yang dibingkai sebagai "bantuan pribadi" dari kepala desa, bukan sebagai hak warga negara, untuk membangun loyalitas politik.
Keempat, fragmentasi elite dan logika "rent-seeking." Pasca-Reformasi, Indonesia menyaksikan proliferasi elite politik di tingkat lokal yang bersaing untuk memperebutkan kekuasaan. Dalam konteks kompetisi elektoral yang ketat, para elite ini membutuhkan "aset elektoral" untuk mengamankan suara, dan kepala desa, dengan jaringan pengaruh mereka di pedesaan, adalah aset yang paling berharga. Dengan demikian, terbentuklah simbiosis mutualistis antara elite politik (yang membutuhkan suara) dan kepala desa (yang membutuhkan akses ke sumber daya).
Penutup
Perjalanan ini membawa kita pada sebuah pemahaman yang lebih dalam dan lebih jujur tentang klientelisme politik. Dari laboratorium teoretis Hicken (2011) yang mendefinisikan klientelisme melalui empat elemen kunci (diadik, kontingensi, hierarki, iterasi) dan tipologi strategi mobilisasi pemilih, hingga ke realitas empiris di lapangan Indonesia yang didokumentasikan oleh Agustino dan Hikmawan (2026), kita telah menempuh jalan yang kaya akan temuan.Tiga kesimpulan besar dapat ditarik dari perjalanan ini.
Pertama, klientelisme di Indonesia kontemporer bukanlah patologi residual dari masa lalu otoriter, melainkan ciri struktural dari demokrasi elektoral Indonesia. Seperti yang ditunjukkan oleh Hicken dan rekan-rekannya (2020; 2022), klientelisme di Indonesia telah beradaptasi dengan, dan dalam beberapa hal justru diperkuat oleh, institusi-institusi demokrasi formal. Pemilihan langsung, desentralisasi, dan Dana Desa adalah beberapa contoh di mana institusi demokratis justru menciptakan arena baru bagi praktik-praktik klientelistik.
Kedua, kepala desa adalah salah satu aktor paling krusial dalam ekosistem klientelisme Indonesia. Mereka bukan sekadar "perantara" pasif antara elite politik dan pemilih, melainkan aktor dengan agensi dan kepentingan sendiri. Kemampuan mereka untuk menjadi "aset elektoral" bagi elite politik di kabupaten dan pusat menggarisbawahi betapa pentingnya level desa dalam memahami politik elektoral Indonesia.
Ketiga, temuan-temuan ini menyajikan tantangan serius bagi konsolidasi demokrasi Indonesia. Jika klientelisme adalah cara dominan di mana pemilih dimobilisasi, dan jika hubungan antara warga dan pemimpin didasarkan pada pertukaran material daripada akuntabilitas kebijakan, maka kualitas demokrasi Indonesia akan terus tergerus. Pemilih yang bergantung pada bantuan dari patron lokal tidak memiliki kapasitas untuk meminta akuntabilitas dari para pemimpin mereka, karena mereka sendiri terikat dalam hubungan ketergantungan yang asimetris.
Pekerjaan rumah terbesar bagi demokrasi Indonesia adalah memutus siklus klientelistik ini tanpa menghancurkan jaringan solidaritas sosial yang menjadi fondasinya. Ini bukan perkara mudah. Ia memerlukan penguatan partai politik agar dapat berfungsi sebagai saluran representasi yang sesungguhnya, pengembangan mekanisme akuntabilitas Dana Desa, dan, yang paling fundamental, pengurangan ketergantungan ekonomi warga desa pada patron lokal melalui penciptaan lapangan kerja, perbaikan akses kesehatan dan pendidikan, serta penguatan kapasitas masyarakat untuk menuntut hak-hak mereka sebagai warga negara, bukan sebagai klien yang bergantung pada kedermawanan patron. Namun, tanpa kemauan politik yang kuat untuk melakukannya, pemandangan Pak Karta yang membagikan bantuan di bawah pohon jati sambil memberikan "isyarat" tentang siapa yang harus dipilih, akan terus menjadi potret dari demokrasi di akar rumput Indonesia.
Referensi
Agustino, L., & Hikmawan, M. D. (2026). How powerful are village heads? Clientelism in the reform era of Indonesia's democracy. Frontiers in Political Science, 8, 1747452. https://doi.org/10.3389/fpos.2026.1747452Hicken, A. (2011). Clientelism. Annual Review of Political Science, 14, 289–310. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.031908.220508
Hicken, A., Aspinall, E., & Weiss, M. L. (Eds.). (2019). Electoral dynamics in the Philippines: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots. NUS Press.
Hicken, A., Aspinall, E., Weiss, M. L., & Muhtadi, B. (2020). Guns for hire and enduring machines: Clientelism beyond parties in Indonesia and the Philippines. Democratization, 27(1), 119–137. https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1652096
Hicken, A., Aspinall, E., Weiss, M. L., & Muhtadi, B. (2022). Buying brokers: Electoral handouts beyond clientelism in a weak-party state. World Politics, 74(1), 1–50. https://doi.org/10.1017/S0043887121000204
Mahsun, M., & Kasyfilham, F. (2023). Village chiefs and clientelism: A reflection after 25 years of reform in Indonesia. CORE.
Mahsun, M., Kasyfilham, F., & Triantini, Z. E. (2025). Village–state relations in post-New Order Indonesia: Political lobbying, village grants and clientelism. South East Asia Research, 33, 1–24. https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2452373
Noak, P. A. (2024). Political clientelism in rural areas: Understanding the impact on regional head elections in Indonesia. Transnational Press London, 3(7), 3898–3909.
Rahmanudin, D. (2024). Pilkades dan politik anggaran: Studi kasus praktik kekuasaan kepala desa di Kabupaten Bogor tahun 2019 (Tesis magister, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
The Brondot strategy: Achieving victory without vote buying in Indonesia's local democracy. (2023). Jurnal FUF UINSA, 1(2), 1–20.
.webp)
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar
Silakan tulis komentar Anda.