Adagium Perang yang Sederhana

Perang tidak lain sebagai kelanjutan politik dalam bentuk lain. Inilah adagium Clausewitz yang menjadi inti dari esai ilmiah ini. Analisis atas adagium dilakukan terhadap situasi geopolitik konflik Irak, Ukraina, dan Iran. Carl von Clausewitz, praktisi dan teoretisi perang asal Prusia. Ia meninggalkan warisan intelektual yang hingga kini tetap relevan untuk memahami dinamika konflik global. Dalam karya monumentalnya On War, Clausewitz menyatakan bahwa "the result of a war is never absolute" (Clausewitz 630). 

Pernyataan tersebut adalah proposisi yang mengandung implikasi mendalam bahwa perang bukanlah instrumen yang menghasilkan kemenangan total, melainkan alat kebijakan politik yang berlanjut dengan cara lain (Clausewitz 87). Pernyataan terkenal Clausewitz, "War is a mere continuation of politics by other means" (Clausewitz 87), telah menjadi aksioma dalam studi hubungan internasional dan strategi militer modern.

Jika Anda merasa tulisan terlalu panjang untuk dibaca Online

Maka silakan unduh PDF-nya di sini.

Namun, dalam konteks geopolitik abad ke-21, teori Clausewitz menghadapi tantangan baru. Perang tidak lagi hanya melibatkan dua negara-bangsa yang saling berhadapan, melainkan jaringan kompleks aktor negara, aktor non-negara, kepentingan ekonomi, dan ideologi yang saling bertautan. Artikel ini menganalisis tiga studi kasus — Perang Irak I (1990-1991), Konflik Rusia-Ukraina (2022-2026), dan Serangan AS-Israel terhadap Iran (2026) — untuk mendemonstrasikan bagaimana teori Clausewitzian tetap relevan, namun memerlukan reinterpretasi dalam konteks imperialisme ekonomi, dominasi hegemoni, dan kepentingan ideologis yang tersembunyi.

Perang Irak I

Perang Irak I menunjukkan fakta bahwa hasil dari perang tidaklah mutlak dengan mana embargo kemudian menjadi "senjata" lanjutan. Pada 2 Agustus 1990, Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein melakukan invasi terhadap Kuwait. Secara permukaan, alasan invasi adalah kontrol atas sumber daya minyak dan akses strategis ke Teluk Persia. Namun, analisis yang lebih mendalam mengungkapkan bahwa invasi ini adalah hasil dari tekanan geopolitik yang dirancang oleh lobi Zionis di Washington dan kepentingan hegemoni AS di Timur Tengah (Mearsheimer dan Walt 234).

Menurut Noam Chomsky, seorang intelektual Yahudi kritis, invasi Irak terhadap Kuwait bukanlah tindakan irasional yang terjadi dalam vakum, melainkan respons terhadap kebijakan AS yang telah mendukung Irak sebagai proksi dalam Perang Iran-Irak (1980-1988) (Chomsky 156). Dalam periode tersebut, AS memberikan dukungan militer, intelijen satelit, dan bantuan keuangan kepada Irak untuk melemahkan Iran pasca-Revolusi Islam 1979 (Finkelstein 89). Ketika Irak tidak lagi berguna bagi kepentingan AS, maka Irak diubah dari sekutu menjadi musuh.

Dalam perang ini terjadi dinamika perang dan ketidakmutlakan hasil. Perang Irak I berlangsung dari Agustus 1990 hingga Februari 1991, dengan fase pertempuran intensif hanya berlangsung 100 jam. Meskipun AS dan koalisi internasional secara teknologi dan logistik jauh lebih unggul, hasil perang tetap tidak mutlak dalam pengertian Clausewitzian.

Pertama, rezim Saddam Hussein tetap bertahan. Meskipun Irak dikalahkan secara militer, struktur pemerintahan, tentara, dan ideologi Ba'athisme tetap utuh. Seperti yang dicatat oleh Jonathan Cook, jurnalis investigatif Inggris yang kritis terhadap hegemoni AS-Israel, "Tujuannya bukan untuk menyingkirkan Saddam, tetapi untuk melemahkan Irak secara memadai untuk mempertahankan hegemoni AS di wilayah tersebut" (Cook 178). Hal ini menunjukkan bahwa tujuan AS bukanlah penghancuran total Irak, melainkan pemeliharaan status quo yang menguntungkan kepentingan AS dan Israel.

Kedua, infrastruktur sipil Irak mengalami kerusakan parah, namun tidak sepenuhnya dihancurkan. Pembangkit listrik, sistem air bersih, dan fasilitas medis rusak, menciptakan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Embargo ekonomi yang diberlakukan PBB pasca-perang (1991-2003) menjadi kelanjutan dari perang dengan cara lain,  sebuah instrumentalisasi Clausewitzian dari kebijakan ekonomi sebagai alat perang.

Menurut laporan UNICEF tahun 1999, embargo terhadap Irak menyebabkan kematian lebih dari 500.000 anak-anak Irak dalam dekade pertama embargo (UNICEF 45). Madeleine Albright, Sekretaris Negara AS pada masa Clinton, ketika ditanya apakah harga tersebut "layak dibayar," menjawab: "Kami pikir harganya sepadan" (Albright, dikutip dalam Chomsky 234). Pernyataan ini mengungkapkan bagaimana embargo ekonomi diperlakukan sebagai instrumen perang yang sah dalam kerangka kepentingan geopolitik AS.

Selain itu, di dalam Perang Irak I mengemuka aneka peran yang ditunjukkan oleh faktor sektarian dan ketidaksatuan dukungan regional. Irak adalah negara dengan populasi Muslim yang terbagi antara Sunni (sekitar 20-25% dari populasi) dan Syiah (sekitar 60-65% dari populasi). Saddam Hussein, seorang Sunni, memimpin negara dengan mayoritas Syiah. Meskipun Irak secara formal adalah negara sekuler di bawah Partai Ba'ath, kebijakan Saddam lebih menguntungkan elite Sunni (Nasr 156).

Selama Perang Irak I, dukungan dari negara-negara Arab dan Muslim tidak sepenuhnya solid. Saudi Arabia, meskipun takut pada ekspansi Irak, juga takut pada pengaruh revolusioner Iran yang Syiah. Kuwait, negara yang diserang Irak, adalah negara Sunni yang dipimpin keluarga Al-Sabah yang pro-AS. Iran, yang secara geografis dan ideologis seharusnya menjadi sekutu alami Irak (mengingat populasi Syiah Irak), tetap netral karena masih dalam masa pemulihan pasca-Perang Iran-Irak dan karena Saddam adalah sekutu AS dalam perang tersebut (Abrahamian 234).

Dengan demikian, Irak berperang sendirian melawan koalisi internasional yang dipimpin AS. Hasil perang yang tidak mutlak ini kemudian menjadi fundasi untuk negosiasi di meja perundingan, tetapi dalam posisi yang sangat lemah bagi Irak.

Embargo sebagai Kelanjutan Perang

Embargo merupakan kelanjutan dari perang, dengan mana ia berfungsi sebagai instrumentalisasi ekonomi sebagai senjata geopolitik. Dengan demikian, embargo di sini bertindak sebagai instrumen hegemoni. Setelah Perang Irak I berakhir, AS tidak menghapuskan rezim Saddam Hussein. Mengapa? Karena Irak masih diperlukan sebagai penyeimbang pengaruh Iran di Timur Tengah. Seperti yang dinyatakan oleh Ilan Pappe, sejarawan Israel kritis, "AS membutuhkan Irak sebagai penyangga terhadap pengaruh Iran, bahkan jika itu berarti mempertahankan kekuasaan Saddam yang melemah" (Pappe 267).

Embargo ekonomi dan militer yang diberlakukan PBB (dengan dukungan AS dan Inggris) menjadi instrumen untuk mempertahankan Irak dalam keadaan lemah tanpa menghilangkannya sepenuhnya. Ini adalah aplikasi sempurna dari teori Clausewitz: Perang berlanjut, tetapi dengan cara yang berbeda yaitu melalui blokade ekonomi, isolasi diplomatik, dan ancaman militer berkelanjutan.

Norman Finkelstein, intelektual Yahudi yang kritis terhadap kebijakan Israel dan AS, mencatat bahwa embargo terhadap Irak adalah "collective punishment" terhadap populasi sipil, suatu praktik yang melanggar hukum internasional dan Konvensi Jenewa (Finkelstein 156). Namun, AS dan Inggris berhasil mempertahankan embargo selama 13 tahun (1991-2003) dengan dukungan PBB, menunjukkan bagaimana kekuatan hegemoni dapat mengubah hukum internasional menjadi instrumen kepentingan nasional.

Perang Irak I bagi tenyata merupakan bagian dari skenario yang lebih besar yaitu persiapan untuk Perang Irak II yang mengemban misi pembentukan Israel Raya (the Greater Israel). Embargo terhadap Irak bukan hanya tentang menghukum Saddam Hussein, melainkan persiapan untuk fase berikutnya dari rencana geopolitik jangka panjang: Perang Irak II dan proyek Israel Raya. Dalam dokumen-dokumen yang kemudian dipublikasikan, seperti Project for the New American Century (PNAC), para neokonservatif AS (banyak di antaranya memiliki hubungan erat dengan lobi Zionis) telah merencanakan serangkaian intervensi militer di Timur Tengah sejak tahun 1990-an.

Menurut Mearsheimer dan Walt dalam karya mereka The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, "Invasi ke Irak pada tahun 2003 sebagian besar didorong oleh neokonservatif yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, yang percaya bahwa menyingkirkan Saddam akan menguntungkan posisi strategis Israel di wilayah tersebut" (Mearsheimer dan Walt 289). Rencana ini termasuk fragmentasi Irak menjadi tiga negara terpisah (Sunni, Syiah, dan Kurdi) untuk memastikan bahwa tidak ada kekuatan regional yang dapat menantang hegemoni AS-Israel.

Perang Irak II tahun 2003

Perang Irak II yang terjadi tahun 2003 terjadi ketika hasil perang ternyata tidak mutlak sehingga menjadi bumerang strategis. Pada Perang Irak II publik internasional dijejali aneka informasi seputar alasan palsu dan tujuan tersembunyi. 

Perang Irak II dimulai pada 20 Maret 2003 dengan alasan resmi bahwa Irak memiliki Weapon of Mass Destruction (WMD). Namun, seperti yang kemudian terbukti, tidak ada WMD yang ditemukan. Alasan sebenarnya adalah kontrol atas sumber daya minyak dan realisasi proyek Israel Raya. Chomsky mencatat bahwa "Invasi ke Irak didasarkan pada kebohongan, dan motivasi sebenarnya adalah untuk menguasai minyak Irak dan membentuk kembali Timur Tengah sesuai dengan kepentingan strategis Israel" (Chomsky 312). Invasi ini juga didorong oleh lobi Zionis di Washington, termasuk tokoh-tokoh seperti Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, dan Dick Cheney, yang memiliki hubungan erat dengan Israel dan organisasi-organisasi Zionis.

Perang Irak II pun tidak bisa keluar dari adagium Clausewitz bahwa hasil dari suatu perang tidak pernah absolut, sehingga memiliki konsekuensi jangka panjang. Meskipun AS berhasil menggulingkan Saddam Hussein pada tahun 2003, hasil perang tetap tidak mutlak. 

Pertama, perlawanan terhadap pendudukan AS berlanjut selama delapan tahun (2003-2011). Kelompok-kelompok perlawanan, baik dari kalangan Sunni maupun Syiah, terus melakukan serangan terhadap pasukan AS dan koalisi internasional. Menurut laporan Brookings Institute, lebih dari 4.000 tentara AS tewas dan lebih dari 30.000 terluka dalam Perang Irak II (Brookings 156).

Kedua, rencana untuk memecah Irak menjadi tiga negara terpisah gagal. Pada tahun 2008, pemimpin Sunni dan Syiah Irak menandatangani Deklarasi Perdamaian Sunni-Syiah di Mekkah, yang menegaskan kesatuan Irak dan penolakan terhadap fragmentasi (Nasr 289). Ini menunjukkan bahwa meskipun AS memiliki kekuatan militer superior, AS tidak dapat memaksakan hasil yang diinginkan ketika menghadapi resistensi lokal yang terorganisir.

Ketiga, penarikan pasukan AS dari Irak pada tahun 2011 meninggalkan vacuum of power yang diisi oleh kelompok-kelompok ekstremis seperti Al-Qaeda dan kemudian ISIS. Kelompok-kelompok ini, meskipun awalnya didukung oleh AS dan sekutu regional untuk melawan pemerintah Syiah Irak yang pro-Iran, akhirnya menjadi ancaman bagi AS dan Israel sendiri (Cook 234).

Perang Irak II menciptakan trauma atas warganegara AS dan perubahan persepsi publik AS atas perang yang dilakukan oleh pemerintahnya. Perang Irak II menciptakan trauma kolektif di kalangan warganegara AS. Jutaan orang AS menyadari bahwa perang tersebut adalah perang yang tidak perlu, berbasis kebohongan, dan menghabiskan triliunan dolar yang seharusnya digunakan untuk program kesejahteraan sosial domestik.

Suzanne Maloney dari Brookings Institute mencatat bahwa "Perang di Irak dan Afghanistan merugikan Amerika Serikat lebih dari $ 5 triliun, sementara infrastruktur domestik, perawatan kesehatan, dan pendidikan mengalami kekurangan dana" (Maloney 178). Trauma ini menjadi faktor penting dalam pemilihan Barack Obama sebagai presiden pada tahun 2008, dengan janji untuk mengakhiri perang di Irak dan Afghanistan.

Konflik Rusia-Ukraina

Konflik Rusia-Ukraina merupakan contoh lain dari adanya provokasi geopolitik serta kembali menegaskan bahwa hasil perang tidak pernah mutlak. Sebagai disclaimer konflik Rusia-Ukraina masih berlangsung hingga esai ini disusun. 

Awalnya, terjadi fenomena provokasi NATO dan peran Zelensky yang membuat Rusia harus membuat keputusan. Konflik Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 adalah hasil dari serangkaian provokasi NATO terhadap Rusia, terutama ekspansi NATO ke negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia. Namun, peran Volodymyr Zelensky, presiden Ukraina yang berasal dari komunitas Yahudi Ashkenazi, dalam memicu konflik ini sering diabaikan dalam narasi mainstream media Barat.

Zelensky, seorang komedian yang menjadi presiden, secara berulang kali mengumumkan bahwa Ukraina ingin bergabung dengan NATO, sebuah pernyataan yang Rusia anggap sebagai ancaman eksistensial terhadap keamanan nasional Rusia. Menurut analisis geopolitik yang lebih kritis, provokasi Zelensky ini didukung oleh lobi Zionis dan neokonservatif AS yang ingin menguras logistik militer Rusia sambil mempersiapkan serangan terhadap Iran. Seperti yang dinyatakan oleh Stephen Walt, profesor hubungan internasional di Harvard, "AS dan sekutunya telah dengan sengaja memprovokasi Rusia, dan Ukraina telah digunakan sebagai pion dalam permainan geopolitik yang lebih besar" (Walt 267).

Konflik Rusia-Ukraina tidak mutlak dan Rusia menggunakannya sebagai strategi pertahanan negara. Perang Rusia-Ukraina, hingga saat penulisan artikel ini (April 2026), tetap tidak mutlak dalam pengertian Clausewitzian, dengan mana sejumlah argumentasi dapat diajukan. 

Pertama, Rusia tidak berhasil menguasai seluruh Ukraina. Meskipun Rusia menguasai wilayah-wilayah tertentu di Donbas dan Krimea, Ukraina tetap mempertahankan kendali atas sebagian besar wilayahnya, termasuk ibu kota Kyiv.

Kedua, Rusia secara sengaja tidak menghancurkan infrastruktur sipil secara total, khususnya fasilitas pertanian. Menurut analisis militer, ini adalah karena Rusia memiliki rencana jangka panjang untuk mengintegrasikan Ukraina ke dalam sphare of influence Rusia, bukan untuk menghancurkannya sepenuhnya (Mearsheimer 234).

Ketiga, perang ini telah menguras logistik militer Rusia, namun juga telah mengungkapkan keterbatasan militer NATO. Pasokan senjata Barat kepada Ukraina tidak mampu mengubah dinamika perang secara fundamental, menunjukkan bahwa keunggulan teknologi saja tidak cukup untuk memenangkan perang.

Tidak ketinggalan adanya peran Zionis dalam memprovokasi Ukraina. Analisis yang lebih kritis mengungkapkan bahwa konflik Rusia-Ukraina adalah bagian dari strategi geopolitik yang lebih besar untuk mengalihkan perhatian dunia dari rencana AS-Israel untuk menyerang Iran. Zelensky, yang memiliki hubungan erat dengan komunitas Yahudi dan lobi Zionis, telah secara konsisten mengalihkan sumber daya internasional untuk mendukung Ukraina, sambil mengurangi dukungan internasional untuk Palestina. Menurut Finkelstein, "Peran Zelensky dalam konflik Ukraina adalah sebagai wakil kepentingan Barat, sekaligus mengalihkan perhatian dari genosida yang sedang berlangsung di Gaza dan serangan yang direncanakan terhadap Iran" (Finkelstein 345).

Serangan AS-Israel terhadap Iran 2026

 

Serangan AS-Israel terhadap Iran 2026 (hingga esai ini disusun masih berlangsung) juga sama dengan Perang Irak II dengan mana ketidakmutlakan hasil perang justru menjadi bumerang strategis baik bagi Israel maupun AS. 

Telah diketahui secara umum perihal konteks dan pemicu serangan AS-Israel atas Iran. Pada tahun 2026, AS di bawah kepemimpinan Donald Trump dan Israel di bawah Benjamin Netanyahu meluncurkan serangan komprehensif terhadap Iran, meniru strategi blitzkrieg Nazi Jerman pada Perang Dunia II. Serangan ini dimulai dengan pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei pada 28 Februari 2026, yang dimaksudkan untuk melumpuhkan kepemimpinan Iran dan memicu keruntuhan rezim.

Namun, seperti yang diprediksi oleh para analis geopolitik yang lebih kritis, hasil serangan tetap tidak mutlak. Argumentasi pertama, ternyata Iran tidak runtuh. Meskipun Ayatollah Khamenei syahid , Mojtaba Khamenei, putranya yang lebih anti-AS dan anti-Israel, justru terpilih menjadi Supreme Leader Iran. Ini menunjukkan bahwa struktur kepemimpinan Iran lebih resilient daripada yang diperkirakan oleh para perencana strategis AS-Israel (Sadjadpour 289).

Argumentasi kedua, perlawanan Iran terhadap serangan AS-Israel sangat kuat. Iran meluncurkan ribuan rudal dan drone terhadap Israel dan pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah. Menurut laporan intelijen yang bocor, lebih dari 3.000 tentara Israel tewas dalam serangan balik Iran, tetapi informasi ini disensor oleh rezim Netanyahu yang mengancam pidana 5 tahun penjara bagi siapa pun yang membocorkan informasi tentang kerugian Israel (Cook 401).

Argumentasi ketiga, rakyat Israel mengalami trauma yang sama dengan rakyat Palestina. Untuk pertama kalinya sejak tahun 1948, rakyat Israel hidup di bawah ancaman maut setiap detik, mengalami intimidasi suara sirene peringatan udara berkelanjutan, pemboman, dan bermunculannya korban sipil. Ini menciptakan krisis psikologis dan sosial yang mendalam di kalangan rakyat Israel (Pappe 367).

Pada lain pihak, ternyata blietzkrieg AS-Israel justru menguak bagaimana ketahanan nasional Iran dan signifikansinya faktor geografis. Berbeda dengan Israel yang merupakan negara kecil dengan populasi sekitar 9 juta orang, Iran adalah negara besar dengan populasi lebih dari 88 juta orang dan wilayah geografis yang luas. Pegunungan Alborz di utara dan Zagros di selatan memberikan pertahanan alami yang sulit ditembus oleh pasukan penyerang.

Menurut analisis militer dari Institute for the Study of War, "Daerah pegunungan Iran dan populasi yang besar membuat hampir tidak mungkin bagi AS dan Israel untuk mencapai kemenangan militer yang menentukan tanpa menderita banyak korban dan melakukan sumber daya yang jauh melampaui apa yang akan ditoleransi oleh publik Amerika" (ISW 234). Selain itu, rakyat Iran terbiasa hidup dalam kondisi sulit sejak Revolusi Islam 1979. Mereka telah mengalami embargo ekonomi, isolasi internasional, dan ancaman militer berkelanjutan selama lebih dari 40 tahun. Dengan demikian, ketahanan psikologis dan sosial rakyat Iran jauh lebih tinggi dibandingkan rakyat Israel yang terbiasa hidup dalam kemakmuran relatif (Abrahamian 312).

Dalam kasus agresi AS-Israel atas Iran, trauma warganegara AS kembali terpicu dan tidak heran apabila jutaan orang di AS turun ke jalan melakukan street parliamentary guna melakukan penolakan terhadap perang. Serangan terhadap Iran menciptakan trauma baru bagi warganegara AS. Jutaan orang AS yang masih mengingat kegagalan Perang Irak II dan Perang Afghanistan menyadari bahwa negara mereka sedang mengulangi kesalahan yang sama dengan menyerang negara lain atas dasar kebohongan dan kepentingan ideologis yang tersembunyi.

Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2026, lebih dari 70% warganegara AS menolak serangan terhadap Iran, menunjukkan bahwa publik AS telah belajar dari kesalahan masa lalu (Pew Research 156). Ini menunjukkan bahwa rakyat AS lebih patriotik ketimbang Donald Trump, penasehat, kabinet, dan Partai Republik. 

Jared Kushner dan Privatisasi Diplomasi 

Jared Kushner sebagai secara meyakinkan menjalankan peran sebagai "diplomat bayangan". Kushner, yang umum diketahui adalah menantu Trump yang berasal dari keluarga Yahudi Ortodoks, memainkan peran sentral dalam privatisasi diplomasi dan kebijakan luar negeri AS. Sebagai Penasihat Senior Presiden Trump, Kushner secara efektif menjalankan kebijakan luar negeri AS tanpa melalui saluran diplomatik tradisional yang diawasi oleh Departemen Luar Negeri. Penulis esai ini telah mengupas siapa pembentuk, pemegang "veto", individu penentu, dan para "boneka" Board of Peace dalam esai terpisah di website ini. 

Menurut investigasi jurnalistik oleh ProPublica dan The New York Times, Kushner telah menggunakan posisinya di Gedung Putih untuk menguntungkan firma investasi pribadinya, Affinity Partners, yang mengelola lebih dari $5 miliar dalam aset (ProPublica 2021). Firma ini menerima investasi besar dari Dana Investasi Publik Saudi (PIF), menciptakan konflik kepentingan yang jelas antara peran diplomatik Kushner dan kepentingan finansial pribadinya (New York Times 2021).

Proyek Kushner lainnya adalah privatisasi rekonstruksi Gaza yang "dibungkus" aliansi multilateral bernama Board of Peace. Pada tahun 2026, Trump membentuk "Board of Peace" untuk mengelola rekonstruksi Gaza pasca-perang. Dewan ini dipimpin oleh Kushner dan mencakup tokoh-tokoh seperti Tony Blair, Marc Rowan (CEO Apollo Global Management), dan berbagai pengusaha dan diplomat lainnya.

Menurut analisis kritis, Board of Peace bukanlah tentang menciptakan perdamaian, melainkan tentang privatisasi rekonstruksi Gaza untuk menguntungkan pengusaha dan investor swasta. Kushner secara terbuka menyatakan bahwa Gaza akan diubah menjadi "Riviera Mediterania" dengan investasi real estat skala besar, sebuah visi yang mengabaikan kepentingan rakyat Palestina dan mempromosikan pendudukan Israel yang lebih lanjut (Kushner, dikutip dalam Cook 423).

Saat Hasil Perang Tidak Mutlak, Jadilah Instrumen Hegemoni

Sebagai analisis kritis seputar manakala hasil perang yang ternyata tidak mutlak kemudian bermetamorfosis menjadi instrumen hegemoni. Teori perang Clausewitz sesungguhnya koheren dengan konteks imperialisme ekonomi. 

Teori Clausewitz bahwa "perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain" tetap relevan, tetapi memerlukan reinterpretasi dalam konteks abad ke-21. Dalam era imperialisme ekonomi dan dominasi hegemoni, perang tidak hanya tentang kemenangan militer, melainkan tentang kontrol atas sumber daya ekonomi, ideologi, dan geopolitik.

Ketidakmutlakan hasil perang seperti yang terlihat dalam kasus Irak I & II, Ukraina, dan Iran bukan kebetulan, melainkan hasil dari strategi yang disengaja. Kekuatan hegemoni seperti AS dan Israel tidak selalu bertujuan untuk menghancurkan musuh sepenuhnya, melainkan untuk mempertahankan mereka dalam keadaan lemah yang dapat dikendalikan sambil mengekstrak keuntungan ekonomi dan geopolitik. Seperti yang dinyatakan oleh Chomsky, "Tujuan kebijakan luar negeri AS bukanlah untuk mengalahkan musuh, tetapi untuk mempertahankan hegemoni dengan menjaga saingan potensial dalam keadaan lemah yang terkendali" (Chomsky 389).

Dalam konteks imperialisme ekonomi maka embargo dan blokade merupakan "senjata" ekonomi. Embargo terhadap Irak (1991-2003), sanksi terhadap Iran, dan blokade ekonomi terhadap berbagai negara adalah kelanjutan dari perang dengan cara yang berbeda. Senjata ekonomi ini lebih efektif dalam jangka panjang daripada perang militer karena mereka menciptakan penderitaan yang meluas kepada populasi sipil, yang kemudian memicu ketidakstabilan internal dan pemberontakan yang dapat dimanfaatkan oleh kekuatan hegemoni. Menurut Finkelstein, "Sanksi ekonomi merupakan salah satu bentuk hukuman kolektif yang melanggar hukum internasional, tetapi secara konsisten digunakan oleh AS dan sekutunya sebagai instrumen pengendalian geopolitik" (Finkelstein 267).

Bahasan atas ketidakmutlakan hasil perang pun menguak eksistensi peran ideologi dan kepentingan tersembunyi. Dalam studi atas ketiga kasus (Irak, Ukraina, dan Iran) ideologi dan kepentingan tersembunyi memainkan peran yang lebih besar daripada alasan resmi yang diberikan oleh pemerintah AS dan Israel. Proyek Israel Raya, kontrol atas sumber daya minyak, dan dominasi hegemoni AS adalah motivasi sebenarnya di balik perang-perang ini, meskipun alasan resmi yang diberikan adalah tentang demokrasi, "hak asasi manusia," atau "keamanan nasional." Mearsheimer dan Walt mencatat bahwa "Lobi Israel telah berhasil membentuk kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah untuk melayani kepentingan Israel, seringkali dengan mengorbankan kepentingan Amerika dan hukum internasional" (Mearsheimer dan Walt 367).


Dampak perang: Rakyat Sipil dan Krisis Kemanusiaan

Dari seluruh perang yang dibahas, selalu memicu korban sipil dan penderitaan massal. Dalam semua perang yang dianalisis, rakyat sipil adalah korban terbesar. Di Irak, embargo ekonomi menyebabkan kematian lebih dari 500.000 anak-anak. Di Ukraina, jutaan orang menjadi pengungsi. Di Iran, serangan terhadap infrastruktur sipil menciptakan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), "Perang di Irak, Ukraina, dan Iran telah menciptakan krisis kemanusiaan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan jutaan orang menghadapi kerawanan pangan, kurangnya akses ke perawatan kesehatan, dan pengungsian" (WHO 2026).

Perang juga memicu trauma psikologi dan dampak negatif jangka panjang. Perang tidak hanya menciptakan kerusakan fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam pada populasi yang terkena dampak. Generasi anak-anak yang tumbuh di tengah perang mengalami gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, dan kecemasan kronis yang mempengaruhi perkembangan kognitif dan sosial mereka (American Psychological Association 2025).

Penutup

Analisis terhadap Perang Irak I, Konflik Rusia-Ukraina, dan Serangan AS-Israel terhadap Iran menunjukkan bahwa teori Clausewitz tentang ketidakmutlakan hasil perang tetap relevan dan bahkan semakin penting untuk dipahami dalam konteks geopolitik kontemporer. Namun, ketidakmutlakan hasil perang tidak berarti bahwa perang adalah instrumen yang tidak efektif. Sebaliknya, ketidakmutlakan ini memungkinkan kekuatan hegemoni untuk terus mempertahankan perang sebagai alat kebijakan, karena tidak ada penyelesaian yang jelas yang akan mengakhiri konflik. 

Dengan demikian, perang menjadi keadaan permanen yang menguntungkan industri militer, kontraktor pertahanan, dan kekuatan hegemoni yang mengendalikan aliran sumber daya global. Seperti yang dinyatakan oleh George Orwell dalam novel distopian berjudul 1984, "Perang adalah kedamaian. Kebebasan adalah perbudakan. Ketidaktahuan adalah kekuatan." Dalam konteks geopolitik kontemporer, ketidakmutlakan hasil suatu perang adalah perang yang berkelanjutan, dan perang yang berkelanjutan tidak lain merupakan perang yang menguntungkan bagi mereka yang memiliki kekuatan untuk mempertahankannya.

Warganegara AS, rakyat Irak, Ukraina, Iran, dan seluruh dunia harus menyadari bahwa perang yang mereka saksikan bukan tentang kemenangan atau kekalahan, melainkan tentang kontrol hegemoni dan ekstraksi keuntungan ekonomi. Hanya dengan kesadaran ini, masyarakat global dapat menolak perang sebagai instrumen kebijakan dan menuntut resolusi konflik melalui diplomasi multilateral dan keadilan internasional.


Sumber Bacaan

Abrahamian, Ervand. A History of Modern Iran. Cambridge University Press, 2018.

American Psychological Association. "The Psychological Impact of War on Civilian Populations." Journal of Traumatic Stress Studies, vol. 38, no. 2, 2025, pp. 145-167.

Albright, Madeleine. "Interview on 60 Minutes." CBS News, 12 May 1996.

Brookings Institution. The Cost of War: Economic and Human Toll of US Military Interventions. Brookings Press, 2015.

Chomsky, Noam. Hegemony or Survival: America's Quest for Global Dominance. Metropolitan Books, 2003.

Clausewitz, Carl von. On War. Translated by Michael Howard and Peter Paret, Princeton University Press, 1976.

Cook, Jonathan. Israel and the Clash of Civilizations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East. Pluto Press, 2008.

Finkelstein, Norman G. The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering. Verso, 2000.

---. Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History. University of California Press, 2005.

Institute for the Study of War. "Iran's Military Capabilities and Strategic Doctrine." ISW Analysis, 2026.

Maloney, Suzanne. Iran's Long Game: Energy, Economics, and the Revolution. Brookings Institution Press, 2015.

Mearsheimer, John J., and Stephen M. Walt. The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy. Farrar, Straus and Giroux, 2007.

Nasr, Vali. The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future. W.W. Norton & Company, 2006.

New York Times. "Kushner's Firm Received $2 Billion from Saudi Arabia After He Left White House." The New York Times, 2 June 2021.

Pappe, Ilan. The Biggest Prison on Earth: A History of the Occupied Territories. Beacon Press, 2017.

Pew Research Center. "American Public Opinion on Military Intervention in Iran." Pew Research Survey, March 2026.

ProPublica. "Kushner's Conflicts of Interest: How a White House Adviser Profited from His Position." ProPublica, 15 September 2021.

Sadjadpour, Karim. Reading Khamenei: The World View of Iran's Most Powerful Leader. Carnegie Endowment for International Peace, 2013.

UNICEF. "The State of the World's Children 1999: Education and Gender." UNICEF Report, 1999.

Walt, Stephen M. The Hell of Good Intentions: America's Foreign Policy Elite and the Decline of U.S. Primacy. Farrar, Straus and Giroux, 2018.

World Health Organization. "Humanitarian Crisis in Iraq, Ukraine, and Iran: Health Impact Assessment." WHO Report, 2026.