Di hari yang sama, kapal-kapal perang dari tiga kekuatan besar, yang secara resmi berseberangan, berkoordinasi diam-diam di perairan Karibia untuk mengamankan transisi kekuasaan yang telah disepakati sebelumnya. Tidak ada pernyataan prinsip yang muluk-muluk. Tidak ada deklarasi solidaritas abadi. Yang ada hanyalah perhitungan dingin tentang siapa mendapatkan apa, kapan, dan berapa harganya.
Realitas inilah yang oleh sekelompok ilmuwan politik dalam lokakarya European Workshops in International Studies (EWIS) 2026 di Izmir berusaha untuk beri nama, definisikan, dan analisis secara sistematis. Mereka menyebutnya Transactionalism, sebuah pendekatan pragmatis-ekonomis terhadap hubungan internasional di mana interaksi antarnegara diperlakukan sebagai transaksi jangka pendek, dinegosiasikan berdasarkan kepentingan langsung dan pertukaran timbal balik yang eksplisit, ketimbang dijalankan dalam kerangka aliansi normatif, institusi multilateral, atau komitmen strategis jangka panjang.
Lokakarya EWIS 2026, yang merupakan bagian dari konferensi bertema "Navigating a Fractured World: Struggles for Survival and Solidarity" di Universitas Ekonomi Izmir, Turki, pada 1-3 Juli 2026, menandai upaya ambisius pertama dalam disiplin Hubungan Internasional untuk mengkonsolidasikan dan mensistematiskan studi tentang transaksionalisme sebagai perspektif analitis tersendiri. Proposal lokakarya tersebut, yang disusun oleh para sarjana dari berbagai institusi Eropa, mencatat bahwa "selama dekade terakhir, transaksionalisme telah menjadi kata kunci yang berulang dalam diskusi hubungan internasional dan kebijakan luar negeri," tetapi "terus menjadi konsep yang sulit dipahami secara konseptual dan kurang dieksplorasi secara empiris" (EWIS, 2026, hlm. 1).
Esai ini bertujuan untuk membedah perspektif transaksionalisme sebagaimana dikonseptualisasikan dalam lokakarya EWIS 2026 dan literatur yang melingkupinya, mengeksplorasi fondasi teoretisnya, dan mengevaluasi relevansinya dalam dinamika politik internasional masa kini. Dengan menggunakan gaya bahasa populer yang dapat diakses oleh mahasiswa dan publik umum, esai ini akan menunjukkan bahwa transaksionalisme bukan sekadar label retoris untuk pragmatisme kontemporer, melainkan sebuah logika pemerintahan baru yang secara fundamental mentransformasi diplomasi, aliansi, dan tata kelola global.
Fondasi Teoretis
Jika ada satu pengakuan jujur yang muncul dari EWIS 2026, itu adalah bahwa transaksionalisme, meskipun sering disebut-sebut, masih "sulit dipahami secara konseptual" (EWIS, 2026, hlm. 1). Namun, dari pengakuan ini, para sarjana yang terlibat justru membangun sebuah agenda penelitian yang ambisius. Proposal lokakarya tersebut mendefinisikan transaksionalisme secara tentatif sebagai "pergeseran menuju pertukaran yang pragmatis, berorientasi jangka pendek, dan didorong oleh kepentingan di antara negara-negara dan aktor internasional lainnya" (EWIS, 2026, hlm. 1).Definisi ini menempatkan transaksionalisme sebagai antitesis dari tatanan internasional liberal yang "secara historis berlabuh pada institusi multilateral, norma bersama, perencanaan jangka panjang, dan proses deliberatif", yang kini semakin digantikan oleh "mode interaksi yang lebih ekspedien dan berorientasi pada kesepakatan" (EWIS, 2026, hlm. 1).
Upaya untuk mendefinisikan transaksionalisme secara lebih ketat telah dilakukan oleh beberapa sarjana yang karyanya menjadi referensi utama lokakarya ini. Bashirov dan Yilmaz (2020), dalam artikel mereka yang berpengaruh di Australian Journal of International Affairs, mendefinisikan transaksionalisme sebagai "pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih menyukai hubungan bilateral daripada multilateral, berfokus pada kemenangan jangka pendek daripada pandangan strategis jangka panjang, menganut pandangan dunia zero-sum di mana semua keuntungan bersifat relatif dan timbal balik tidak ada, serta menolak pendekatan berbasis nilai" (Bashirov & Yilmaz, 2020, hlm. 166). Definisi ini menyoroti empat dimensi kunci transaksionalisme: 1) Bilateralisme (preferensi untuk hubungan satu-lawan-satu daripada forum multilateral); 2) Orientasi jangka pendek (fokus pada hasil cepat daripada strategi jangka panjang); 3) Zero-sum worldview (keyakinan bahwa keuntungan satu pihak adalah kerugian pihak lain); dan 4) Penolakan terhadap nilai universal (penghindaran dari pembenaran normatif untuk tindakan kebijakan luar negeri).
Sementara itu, Nikolas Gvosdev, seorang sarjana di U.S. Naval War College, mendefinisikan transaksionalisme secara lebih ringkas namun tidak kurang tajamnya, "sebuah upaya untuk mengubah dasar keterlibatan AS dan untuk mendefinisikan serangkaian quid pro quos untuk keterlibatan AS" (Ignac, 2019, hlm. 1). Bagi Gvosdev, transaksionalisme mewakili transformasi dalam cara negara adidaya mendekati bantuan dan bantuan luar negeri, sebuah pergeseran dari humaniterisme ke kondisionalitas yang ketat, di mana "nilai-nilai abstrak" dikorbankan demi "manfaat nyata" (Ignac, 2019, hlm. 1).
Apa yang menyatukan definisi-definisi ini adalah pengakuan bahwa transaksionalisme bukan sekadar strategi negosiasi; ia adalah logika pemerintahan (governing logic) yang melampaui sekadar taktik. Lokakarya EWIS 2026 secara eksplisit mengajukan pertanyaan: "Apakah transaksionalisme hanya berfungsi sebagai label retoris untuk realisme kontemporer, atau sebagai logika pemerintahan baru yang mentransformasi diplomasi, regionalisme, dan tata kelola global?" (EWIS, 2026, hlm. 2). Pertanyaan ini, yang akan menjadi benang merah esai ini, mengindikasikan bahwa para sarjana yang terlibat melihat transaksionalisme sebagai sesuatu yang lebih fundamental daripada sekadar perubahan gaya diplomatik.
Salah satu kebingungan paling umum dalam diskusi tentang transaksionalisme adalah kecenderungan untuk menyamakannya begitu saja dengan realisme, mazhab pemikiran Hubungan Internasional yang menekankan kepentingan nasional, perjuangan kekuasaan, dan skeptisisme terhadap moralitas dalam politik internasional. Namun, baik proposal lokakarya EWIS 2026 maupun para komentator kontemporer secara tegas membedakan keduanya.
Sebuah editorial di The Japan Times (2026) mengartikulasikan perbedaan ini dengan sangat jelas: "Pendekatan transaksional Trump tidak boleh disalahartikan sebagai realisme. Sementara kebijakan luar negeri realis memperhitungkan kendala, dinamika kekuasaan, dan kepentingan jangka panjang, pendekatan transaksional mereduksi politik internasional menjadi tambal sulam tawar-menawar sempit. Dan sementara realisme menyerukan untuk memanfaatkan norma, aliansi, dan institusi secara maksimal, transaksionalisme justru menasihati penghindaran atau bahkan penghancurannya" (Japan Times, 2026, hlm. 1).
Perbedaan ini memiliki implikasi yang sangat besar. Realisme, setidaknya dalam variannya yang lebih canggih, mengakui bahwa norma, aliansi, dan institusi dapat melayani kepentingan nasional dalam jangka panjang. Hans Morgenthau (1948), bapak realisme modern, tidak pernah menyarankan agar negara-negara mengabaikan moralitas atau institusi; ia hanya memperingatkan agar tidak membiarkannya mendikte kebijakan tanpa memperhitungkan kepentingan kekuasaan. Transaksionalisme, sebaliknya, cenderung melihat aliansi dan institusi sebagai "beban" yang menghalangi fleksibilitas negosiasi.
Ville Sinkkonen (2018), dalam analisisnya yang berpengaruh tentang "Trump Doctrine" yang diterbitkan oleh Finnish Institute of International Affairs, menawarkan kerangka yang lebih bernuansa. Sinkkonen berargumen bahwa pendekatan Trump bukanlah realisme murni, melainkan "realisme transaksionalis dengan nuansa peradaban", sebuah amalgamasi dari empat tradisi kebijakan luar negeri Amerika: Liberalisme internasional (yang ia tolak), neokonservatisme (yang darinya ia mengambil kiasan peradaban), realisme (yang memberinya pandangan dunia materialis zero-sum), dan isolasionisme (yang memberinya tema penarikan diri) (Sinkkonen, 2018, hlm. 1).
Dengan kata lain, transaksionalisme adalah "mutasi baru" dari realisme, atau, jika kita mengikuti metafora biologis yang digunakan oleh Bălănuță (2025), "varian realisme transaksional" yang "memperlakukan kebijakan luar negeri sebagai urutan tawar-menawar eksplisit di mana komitmen dinilai, timbal balik bersifat kondisional, dan aturan institusional memberi jalan kepada pembuatan kesepakatan performatif" (Modern Ghana, 2026, hlm. 1).
Meskipun transaksionalisme sebagai konsep yang didefinisikan secara sistematis baru muncul belakangan ini, akar intelektualnya dapat ditelusuri ke tradisi pemikiran yang lebih tua. Lokakarya EWIS 2026 secara eksplisit mengundang kontribusi tentang "genealogi konseptual transaksionalisme dan hubungannya dengan paradigma IR klasik dan kritis" (EWIS, 2026, hlm. 2).
Dalam tradisi realis klasik, jejak-jejak pemikiran transaksional dapat ditemukan dalam konsep Thucydides tentang kepentingan sebagai pendorong utama tindakan negara, atau dalam penekanan Machiavelli pada hasil daripada prinsip. Namun, transaksionalisme kontemporer lebih langsung berutang pada apa yang disebut sebagai "politik kekuasaan komersial", gagasan bahwa kepentingan ekonomi dan pertukaran bisnis harus menjadi dasar hubungan internasional.
Bashirov dan Yilmaz (2020) melacak akar transaksionalisme ke evolusi kebijakan luar negeri Turki di bawah pemerintahan AKP, menunjukkan bagaimana preferensi untuk bilateralisme, orientasi jangka pendek, dan penolakan terhadap kerangka normatif muncul sebagai respons pragmatis terhadap kegagalan proses aksesi Uni Eropa (hlm. 170-172). Namun, fenomena yang mereka gambarkan jauh melampaui Turki; ia mencerminkan pergeseran global menuju apa yang oleh para sarjana lain disebut sebagai "diplomasi transaksional."
Untuk memahami signifikansi transaksionalisme, seseorang harus memahami apa yang digantikannya. Tatanan liberal internasional, yang dibangun setelah Perang Dunia II dan diperluas setelah Perang Dingin, didasarkan pada premis bahwa negara-negara dapat dan harus bekerja sama melalui institusi multilateral, norma bersama, dan komitmen jangka panjang. Liga Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO, Uni Eropa, WTO, dan berbagai rezim internasional lainnya adalah manifestasi dari logika ini.
Transaksionalisme menolak premis ini secara fundamental. Alih-alih membangun institusi yang bertahan lama, ia lebih menyukai kesepakatan ad hoc. Alih-alih norma bersama, ia menekankan kepentingan yang dinegosiasikan. Alih-alih komitmen jangka panjang, ia mencari keuntungan jangka pendek. Seperti dicatat oleh proposal lokakarya EWIS 2026, "yang dihasilkan adalah lanskap keselarasan cair, solidaritas selektif, dan geometri kerja sama variabel" (EWIS, 2026, hlm. 1). Istilah-istilah seperti "keselarasan cair" (liquid alignments) dan "solidaritas selektif" (selective solidarities) menangkap esensi dari sebuah dunia di mana tidak ada teman permanen dan tidak ada musuh permanen, hanya transaksi permanen.
Tiga Pilar Transaksionalisme
Setelah mendefinisikan transaksionalisme dan membedakannya dari tradisi teoretis lainnya, kita dapat mengidentifikasi tiga pilar utama yang membentuk logika transaksional: (1) Pricing of commitments, (2) The supremacy of bilateralism, dan (3) The construction of a deal-oriented world.Inti dari transaksionalisme adalah gagasan bahwa setiap komitmen, baik itu jaminan keamanan, bantuan luar negeri, atau dukungan diplomatik, harus memiliki harga yang dinegosiasikan secara eksplisit. Tidak ada lagi "sekutu alami" atau "mitra strategis" yang hubungannya didasarkan pada nilai-nilai bersama atau kepentingan jangka panjang yang konvergen. Sebaliknya, setiap hubungan adalah transaksi yang harus dinilai berdasarkan biaya dan manfaatnya.
Bălănuță (2025), dalam analisisnya tentang "realisme transaksional" yang dipresentasikan dalam konteks krisis Venezuela 2026, mengidentifikasi tiga mekanisme yang mendasari penetapan harga komitmen: (1) Penetapan harga komitmen (pricing of commitments), di mana setiap janji atau aliansi memiliki nilai yang dinegosiasikan; (2) Timbal balik bersyarat yang ditegakkan melalui revocability [dapat dicabut], di mana komitmen dapat ditarik kembali jika pihak lain tidak memenuhi bagiannya; dan (3) Pengurutan performatif (performative sequencing), di mana waktu, spektakel, dan diplomasi bertahap menjadi instrumen kekuasaan (Modern Ghana, 2026, hlm. 2).
Ekspresi paling jelas dari penetapan harga komitmen adalah perjanjian mineral AS-Ukraina yang dinegosiasikan pada awal 2026. Di bawah perjanjian ini, akses ke mineral tanah jarang Ukraina, yang penting untuk teknologi pertahanan dan energi, menjadi imbalan eksplisit untuk dukungan keamanan AS yang berkelanjutan. Seperti dicatat oleh CSEEES (2025), perjanjian tersebut dinilai "sangat transaksional, menawarkan akses istimewa kepada perusahaan-perusahaan Amerika sambil membatasi otonomi kebijakan Ukraina" (CSEEES, 2025, hlm. 1). Ini adalah contoh buku teks tentang bagaimana transaksionalisme beroperasi: Dukungan keamanan, yang sebelumnya dibingkai dalam istilah solidaritas demokratis dan pertahanan tatanan berbasis aturan, kini secara eksplisit dikomodifikasi.
Pilar kedua transaksionalisme adalah preferensi yang kuat untuk hubungan bilateral daripada forum multilateral. Logika di balik preferensi ini sederhana: Dalam pengaturan bilateral, kekuatan yang lebih besar memiliki lebih banyak pengaruh (leverage) untuk mendikte persyaratan. Forum multilateral, sebaliknya, cenderung memberdayakan koalisi negara-negara kecil dan menengah, dan memerlukan kompromi yang dapat mengencerkan keuntungan yang dinegosiasikan.
Bashirov dan Yilmaz (2020) mengidentifikasi bilateralisme sebagai salah satu karakteristik yang menentukan dari kebijakan luar negeri transaksional. Dalam studi mereka tentang hubungan Turki-Uni Eropa di bawah AKP, mereka menemukan bahwa Ankara semakin memilih "hubungan bilateral dengan negara-negara anggota UE daripada negosiasi aksesi multilateral," karena pendekatan bilateral memungkinkan "kemenangan jangka pendek" yang lebih besar (hlm. 166).
Kecenderungan yang sama terlihat dalam kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan Trump kedua. Seperti dicatat oleh The Express Tribune (2025), Strategi Keamanan Nasional AS yang dirilis pada Desember 2025 "menjelaskan pandangan transaksional, koersif, dan unilateral Trump tentang bagaimana Amerika harus berinteraksi dengan dunia" (Express Tribune, 2025, hlm. 1). NSS secara eksplisit meninggalkan konsep dominasi global dan sebaliknya menekankan bahwa "urusan negara lain hanya relevan bagi kita ketika tindakan mereka secara langsung mengancam kepentingan Amerika" (Express Tribune, 2025, hlm. 4).
Konsekuensi dari supremasi bilateralisme ini sangat mendalam bagi institusi multilateral. PBB, WTO, dan bahkan NATO, yang secara tradisional dianggap sebagai "landasan suci" kebijakan luar negeri Amerika, kini diperlakukan sebagai forum opsional yang dapat dilewati jika tidak memberikan keuntungan yang dinegosiasikan. Seperti dicatat oleh sebuah analisis PBB (2026), serangkaian perintah eksekutif pemerintahan Trump telah "memicu pembentukan kembali keuangan, operasi, dan kehadiran PBB yang belum pernah terjadi sebelumnya" (ECPS, 2026, hlm. 1).
Pilar ketiga transaksionalisme adalah konstruksi dari apa yang bisa disebut sebagai "dunia yang berorientasi pada kesepakatan", sebuah lanskap internasional di mana segala sesuatu, mulai dari jaminan keamanan hingga hak asasi manusia, dapat dinegosiasikan, dihargai, dan dipertukarkan. Ini adalah dunia di mana, seperti dicatat oleh TRT Afrika (2026), "negara-negara melihat belas kasihan sebagai item di neraca yang dapat diselesaikan," dan "tujuannya bukan lagi untuk mengamankan keadilan, tetapi untuk memperbaiki masalah dengan cara yang membuat kebijakan mereka lebih mudah" (TRT Afrika, 2026, hlm. 1).
Dalam dunia seperti itu, konflik tidak diselesaikan; mereka dikelola melalui kesepakatan yang membekukan status quo dan mengorbankan keadilan untuk stabilitas. TRT Afrika (2026) dengan tajam mengamati bahwa "risiko utama untuk tahun 2026 bukanlah perang baru yang dimulai, tetapi pembekuan masalah yang ada di Gaza dan Ukraina melalui kesepakatan yang tidak memiliki kepercayaan dan yang mengorbankan keadilan" (TRT Afrika, 2026, hlm. 1).
Ini adalah logika yang diilustrasikan dengan sempurna oleh krisis Venezuela pada Januari 2026. Ketika tiga kekuatan besar, AS, China, dan Rusia, berkoordinasi untuk mengelola transisi kekuasaan di Caracas, mereka melakukannya bukan atas dasar prinsip bersama, tetapi atas dasar kepentingan yang dikompartementalisasi. Seperti dicatat oleh analisis Modern Ghana (2026), "intervensi Beijing bukan dirancang untuk memblokir aksi tetapi untuk mengelola konsekuensinya, memastikan bahwa utang China, kontrak minyak, dan kepentingan komersial bertahan dari transisi" (hlm. 3). Ini adalah transaksionalisme dalam bentuknya yang paling murni: musuh ideologis berkolaborasi pada hasil, bukan karena kepercayaan, tetapi karena kepentingan sementara selaras.
Relevansi Transaksionalisme dalam Politik Internasional
Setelah mengidentifikasi fondasi teoretis dan pilar-pilar transaksionalisme, kita beralih ke pertanyaan paling mendesak: Sejauh mana kerangka ini relevan untuk memahami dinamika politik internasional masa kini? Bagian ini mengeksplorasi empat arena kontemporer di mana logika transaksional beroperasi dengan intensitas yang semakin tinggi.Tidak ada contoh yang lebih jelas tentang transaksionalisme dalam aksi selain kebijakan luar negeri "America First" yang dijalankan oleh pemerintahan Trump kedua. Jika pemerintahan Trump pertama (2017-2021) dicirikan oleh retorika transaksional yang seringkali tidak konsisten, pemerintahan Trump kedua (2025-sekarang) telah menginstitusionalisasikan transaksionalisme sebagai doktrin resmi negara.
Strategi Keamanan Nasional (NSS) yang dirilis pada 4 Desember 2025 menandai pergeseran ideologis paling menyapu dalam beberapa dekade. Seperti dicatat oleh Institute of Strategic Studies Islamabad (2025), filosofi inti dari strategi tersebut adalah "America First, yang didefinisikan oleh pendekatan transaksional, non-intervensionis, dan nasionalis ekonomi" (ISSI, 2025, hlm. 1). NSS secara eksplisit menyatakan bahwa "hari-hari Amerika Serikat menopang seluruh tatanan dunia seperti Atlas sudah berakhir," dan bahwa "urusan negara lain seharusnya hanya menjadi perhatian AS jika aktivitas mereka secara langsung mengancam kepentingan Amerika" (Dawn, 2025, hlm. 1).
Apa yang membuat NSS 2025 sangat penting bagi studi transaksionalisme adalah bahwa ia secara resmi mengkodifikasi apa yang sebelumnya hanya menjadi preferensi informal. Seperti dicatat oleh Maleeha Lodhi, mantan duta besar dan ilmuwan politik Pakistan, strategi tersebut "menjelaskan pandangan transaksional, koersif, dan unilateral Trump tentang bagaimana Amerika harus berinteraksi dengan dunia" (Express Tribune, 2025, hlm. 2). Ini bukan lagi sekadar gaya pribadi seorang presiden; ini adalah doktrin nasional.
Manifestasi konkret dari transaksionalisme Amerika mencakup: (1) penggunaan tarif sebagai senjata negosiasi universal, di mana "pasar AS sekarang memerlukan biaya masuk" (China US Focus, 2025, hlm. 1); (2) perjanjian mineral-untuk-keamanan dengan Ukraina, di mana akses ke mineral tanah jarang menjadi imbalan eksplisit untuk dukungan militer berkelanjutan (CSEEES, 2025, hlm. 1); (3) kesepakatan deportasi pihak ketiga dengan negara-negara Afrika, di mana negara-negara seperti Eswatini menerima deportasi dengan imbalan pengurangan tarif atau pembalikan pembatasan visa (CFR, 2025, hlm. 1); dan (4) penangguhan bantuan luar negeri secara menyeluruh, diikuti oleh negosiasi ulang setiap program berdasarkan "quid pro quos" yang eksplisit.
Hal yang sangat mencolok adalah bahwa transaksionalisme ini tidak terbatas pada hubungan dengan musuh atau pesaing; ia diterapkan dengan intensitas yang sama terhadap sekutu tradisional. Seperti dicatat oleh Finabel (2025), "kebijakan luar negeri Trump didorong oleh keyakinan bahwa orang Eropa telah memanfaatkan AS dalam aliansi NATO dan perdagangan internasional, dan berusaha untuk menegosiasikan ulang perjanjian perdagangan, mengembalikan manufaktur ke AS, dan mengalihkan orientasi strategisnya ke Asia" (Finabel, 2025, hlm. 1).
Meskipun transaksionalisme paling sering diasosiasikan dengan kebijakan luar negeri AS kontemporer, lokakarya EWIS 2026 secara eksplisit mengundang analisis tentang bagaimana aktor-aktor di luar konteks Barat, termasuk kekuatan yang sedang bangkit dan negara-negara kecil, memasukkan transaksionalisme ke dalam repertoar kebijakan luar negeri mereka (EWIS, 2026, hlm. 2).
China, khususnya, mengadopsi pendekatan yang secara fundamental berbeda dari AS terhadap transaksionalisme. Di mana Amerika Serikat menggunakan transaksionalisme untuk menarik diri dari komitmen dan mengekstraksi konsesi, China menggunakan logika transaksional untuk membangun pengaruh dan menciptakan ketergantungan. Belt and Road Initiative (BRI), yang disebutkan secara spesifik dalam proposal lokakarya EWIS 2026 sebagai contoh keterlibatan transaksional (EWIS, 2026, hlm. 1), adalah manifestasi paling komprehensif dari pendekatan ini: investasi infrastruktur besar-besaran yang secara nominal terbuka untuk semua negara, tetapi dalam praktiknya menciptakan hubungan bilateral yang sangat tidak simetris antara China dan masing-masing negara penerima.
Seperti dicatat oleh sebuah analisis di The Standard (Zimbabwe, 2025), sementara "AS mundur ke transaksionalisme, China memberikan infrastruktur, Afrika harus memutuskan" (The Standard, 2025, hlm. 1). Ini adalah dilema yang dihadapi oleh banyak negara berkembang: di satu sisi, penarikan AS dari bantuan pembangunan tradisional meninggalkan kekosongan; di sisi lain, alternatif China datang dengan ketergantungannya sendiri.
Indonesia, di bawah pemerintahan kontemporer, menawarkan studi kasus yang menarik tentang bagaimana kekuatan menengah mengadopsi transaksionalisme strategis untuk menavigasi antara kekuatan besar. Seperti dicatat oleh Inquirer (2026), Jakarta tampaknya merangkul "transaksionalisme strategis" yang "menggantikan netralitas pasif dengan kalkulasi aktif, memperlakukan setiap keterlibatan diplomatik sebagai transaksi bisnis" (Inquirer, 2026, hlm. 1). Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk bergabung dengan inisiatif yang dipimpin AS seperti "Board of Peace" sambil secara bersamaan mempertahankan hubungan ekonomi yang kuat dengan China, sebuah tindakan penyeimbangan yang murni transaksional.
Jika ada satu peristiwa yang mengkristalisasi esensi transaksionalisme dalam politik internasional kontemporer, itu adalah krisis Venezuela pada Januari 2026. Pada 3 Januari 2026, Nicolás Maduro, presiden Venezuela yang telah lama berkuasa, menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari tiga kekuatan besar secara bersamaan: Amerika Serikat, China, dan Rusia. Namun, alih-alih konfrontasi ideologis antara "sosialisme abad ke-21" dan "kapitalisme demokratis," apa yang terjadi adalah operasi manajemen krisis yang sangat terkoordinasi yang mencerminkan logika transaksional.
Analisis Modern Ghana (2026) tentang krisis ini sangat instruktif. Mereka mencatat bahwa apa yang terjadi bukanlah "misi penyelamatan untuk sekutu ideologis, tetapi audit akhir dari eksposur" (hlm. 3). Dengan kata lain, China dan Rusia tidak membela Maduro karena solidaritas ideologis; mereka mengelola transisinya karena mereka ingin memastikan bahwa kepentingan ekonomi dan strategis mereka, utang, kontrak minyak, posisi komersial, akan bertahan dari perubahan rezim.
Krisis ini menunjukkan apa yang oleh Bălănuță (2025) disebut sebagai "logika kontraktual aliansi" di bawah transaksionalisme: "Norma tidak hilang di bawah realisme transaksional; mereka dimanipulasi, dieksploitasi ketika menguntungkan, diencerkan ketika memberatkan, dan diperdagangkan ketika bermanfaat" (Modern Ghana, 2026, hlm. 2). Bahasa moral tentang demokrasi dan hak asasi manusia digunakan sebagai penutup untuk hasil yang didorong oleh kepentingan material: minyak, zona penyangga, pemulihan utang, dan kontrol keamanan.
Konsep "liquid alignments" yang diperkenalkan oleh proposal lokakarya EWIS 2026 menangkap transformasi fundamental dalam cara aliansi beroperasi di bawah transaksionalisme. Tidak seperti aliansi tradisional yang didasarkan pada perjanjian formal, komitmen jangka panjang, dan, setidaknya secara retoris, nilai-nilai bersama, aliansi transaksional bersifat kontraktual, bersyarat, dan dapat dinegosiasikan ulang kapan saja.
Timur Tengah menawarkan laboratorium yang sangat kaya untuk mengamati fenomena ini. Seperti dicatat oleh Manila Times (2026), "realitas tahun 2026 adalah bahwa Timur Tengah kelelahan oleh 'perang abadi' tahun 2010-an. Kekuatan menengah seperti Turki dan Qatar semakin mendukung saluran transaksional karena mereka memprioritaskan stabilitas regional di atas kekalahan total dari satu aktor mana pun" (Manila Times, 2026, hlm. 1).
Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) telah menjadi pelopor "netralitas transaksional." Seperti dicatat oleh Factum (2026), negara-negara Teluk telah mengadopsi model "Transactional Neutrality" di mana mereka "tidak lagi terikat secara eksklusif pada pakta 'Keamanan-untuk-Minyak'" dengan AS, melainkan "mengalihkan Dana Kekayaan Negara ke Global South dan bereksperimen dengan penyelesaian energi non-dolar" (Factum, 2026, hlm. 1). Ini adalah transaksionalisme dalam bentuk pertahanan: negara-negara kecil dan menengah menggunakan logika yang sama untuk mengurangi ketergantungan mereka pada satu kekuatan besar dan menciptakan ruang manuver.
Kritik
Meskipun transaksionalisme menawarkan kerangka yang kuat untuk memahami politik internasional kontemporer, ia tidak luput dari kritik. Bagian ini mengeksplorasi kritik-kritik utama terhadap transaksionalisme dan mempertimbangkan implikasinya bagi tatanan global.Klaim utama transaksionalisme adalah bahwa dengan mengesampingkan norma dan ideologi yang berantakan, ia dapat menghasilkan kesepakatan yang jelas dan tahan lama yang didasarkan pada kepentingan bersama. Namun, pengalaman kontemporer menunjukkan sebaliknya. Seperti dicatat oleh Council on Foreign Relations (2025) dalam analisisnya tentang kesepakatan deportasi pihak ketiga AS, "dalam praktiknya, rezim kesepakatan telah tidak konsisten, sewenang-wenang, dan buram. Transaksionalisme hanya berfungsi ketika para pihak yang berunding benar-benar setuju pada detail transaksi" (CFR, 2025, hlm. 1).
Ketika satu pihak, biasanya kekuatan yang lebih besar, secara sepihak mengubah persyaratan kesepakatan, seluruh bangunan transaksional runtuh. Ini adalah pelajaran yang dipelajari oleh Ukraina, yang menghadapi negosiasi dengan AS di mana dukungan yang sebelumnya diberikan sebagai solidaritas demokratis kini dinegosiasikan ulang sebagai komoditas yang harus dibayar dengan mineral.
Mungkin kritik paling serius terhadap transaksionalisme adalah bahwa ia mengikis kepercayaan di antara negara-negara, sebuah komoditas yang, sekali hilang, sangat sulit dipulihkan. OISTE Foundation (2025) memperingatkan bahwa "dunia harus mengakui bahwa diplomasi transaksional adalah kekuatan regresif yang memprioritaskan keuntungan jangka pendek di atas stabilitas jangka panjang. Ia merusak kepercayaan, menumbuhkan kebencian, dan meningkatkan ketegangan global" (OISTE, 2025, hlm. 1).
Dalam konteks aliansi tradisional, erosi kepercayaan ini memiliki implikasi yang sangat berbahaya. Seperti dicatat oleh Beyond the Horizon (2025), pergeseran kebijakan Ukraina oleh pemerintahan Trump "berisiko merusak keandalan jaminan keamanan AS, yang telah lama berfungsi sebagai landasan bagi aliansi dengan mitra kunci seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan" (Beyond the Horizon, 2025, hlm. 1). Jika Jepang atau Korea Selatan mulai meragukan bahwa AS akan memenuhi komitmen pertahanannya tanpa menegosiasikan ulang persyaratan, mereka mungkin memutuskan untuk mengembangkan kapabilitas nuklir independen, sebuah eskalasi yang akan membuat kawasan Asia-Pasifik menjadi jauh lebih berbahaya.
Sebuah paradoks yang menarik muncul dari analisis transaksionalisme kontemporer. Meskipun transaksionalisme sering dikritik sebagai pendekatan yang sempit dan picik, beberapa analis berpendapat bahwa ia sebenarnya dapat menguntungkan Amerika Serikat dengan cara-cara tertentu, setidaknya dalam jangka pendek. Namun, seperti dicatat oleh The Japan Times (2026), pendekatan transaksional AS terhadap Rusia "meninggalkan Eropa terekspos, China diuntungkan" (Japan Times, 2026, hlm. 1). Dengan kata lain, sementara AS mungkin mengekstraksi konsesi jangka pendek dari mitra yang lebih lemah, ia secara bersamaan menciptakan ruang bagi pesaing untuk mengisi kekosongan institusional yang ditinggalkan oleh penarikannya.
Ini adalah paradoks transaksionalisme: dalam upayanya untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek, ia justru dapat mempercepat penurunan pengaruh jangka panjang. Colin Flint (2025), dalam artikelnya "Hegemonic Retreat: Transactionalism as Foreign Policy," berargumen bahwa transaksionalisme paling baik dipahami sebagai gejala penurunan hegemonik, bukan sebagai strategi untuk pembaruan hegemonik (Flint, 2025, hlm. 2). Dengan kata lain, AS beralih ke transaksionalisme bukan karena ia kuat, tetapi karena ia tidak lagi mampu menanggung biaya mempertahankan tatanan liberal.
Penutup
Perjalanan kita melalui transaksionalisme, dari lokakarya EWIS 2026 di Izmir hingga krisis Venezuela, dari perjanjian mineral Ukraina hingga "liquid alignments" Timur Tengah, telah mengungkapkan sebuah logika yang secara fundamental mentransformasi politik internasional.Beberapa kesimpulan kunci muncul dari analisis ini. Pertama, transaksionalisme bukan hanya label retoris untuk pragmatisme kontemporer; ia adalah logika pemerintahan yang berbeda yang mengubah cara negara berinteraksi, beraliansi, dan menyelesaikan konflik. Kedua, transaksionalisme harus dibedakan dengan hati-hati dari realisme tradisional; sementara realisme menghargai institusi dan aliansi sebagai instrumen kekuasaan jangka panjang, transaksionalisme cenderung melihatnya sebagai beban yang dapat dinegosiasikan. Ketiga, transaksionalisme memiliki implikasi yang sangat berbeda bagi aktor yang berbeda; ia dapat menjadi instrumen dominasi bagi kekuatan besar, strategi adaptasi bagi kekuatan menengah, dan sumber kerentanan bagi negara-negara kecil. Keempat, transaksionalisme mengandung paradoks internal: upaya untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek dapat mempercepat penurunan pengaruh jangka panjang.
Lokakarya EWIS 2026, yang akan berlangsung pada Juli 2026, kemungkinan akan memperdalam dan memperumit pemahaman kita tentang transaksionalisme. Namun, bahkan sebelum lokakarya tersebut berlangsung, sudah jelas bahwa transaksionalisme adalah kerangka yang sangat diperlukan untuk memahami politik internasional kontemporer. Dalam dunia di mana "America First" telah menjadi doktrin resmi, di mana aliansi telah menjadi kontrak yang dapat dinegosiasikan ulang, dan di mana nilai-nilai telah digantikan oleh harga, kita semua sekarang beroperasi di bawah bayang-bayang transaksionalisme. Pertanyaannya bukanlah apakah kita menyukainya atau tidak, tetapi bagaimana kita menavigasinya.
Referensi
Bashirov, G., & Yilmaz, I. (2020). The rise of transactionalism in international relations: Evidence from Turkey's relations with the European Union. Australian Journal of International Affairs, 74(2), 165–184. https://doi.org/10.1080/10357718.2019.1681991Council on Foreign Relations. (2025, Oktober). Transactionalism tested: The United States' hastily established third country deportation deals are chaotic and counterproductive. https://www.cfr.org/articles/transactionalism-tested
Dawn. (2025, 22 Desember). An 'America First' strategy. https://epaper.dawn.com
Express Tribune. (2025, 14 Desember). America's ideological shift: Trump's NSS abandons global leadership for transactional alliances. https://tribune.com.pk
EWIS. (2026). Workshop proposal: Transactionalism in International Relations: Pragmatism, expediency, and the future of global order. 13th European Workshops in International Studies, Izmir University of Economics, 1–3 Juli 2026.
Factum. (2026, Maret). The exhausted hegemon: How a long US-Israel-Iran quagmire reorders global economic governance. https://factum.lk
Finabel. (2025, Juni). Renegotiating alliances: Trump's America First foreign policy and the European Union's quest for strategic autonomy. https://finabel.org
Flint, C. (2025). Hegemonic retreat: Transactionalism as foreign policy. The Geographical Journal, 191(3), e70007. https://doi.org/10.1111/geoj.70007
Ignac, L. (2019, 4 November). Transactionalism in U.S. foreign policy. The Prindle Institute for Ethics. https://www.prindleinstitute.org
Inquirer. (2026, 29 Januari). Embracing pragmatic transactional realism. https://opinion.inquirer.net
Institute of Strategic Studies Islamabad. (2025, 15 Desember). Issue brief on U.S. National Security Strategy: Message of "America First". https://issi.org.pk
Japan Times. (2026, 17 Februari). What Trump wants from Russia: Washington's transactional foreign policy leaves Europe exposed, China advantaged. https://www.japantimes.co.jp
Manila Times. (2026, 13 Februari). The rise of the transactional Middle East. https://www.manilatimes.net
Modern Ghana. (2026, 5 Januari). How transactional realism is rewriting global politics: What Venezuelan crisis when big powers have their 'accounts' settled? https://www.modernghana.com
Morgenthau, H. J. (1948). Politics among nations: The struggle for power and peace. Alfred A. Knopf.
OISTE Foundation. (2025, 26 Februari). The danger of transactional diplomacy: A return to colonial-era power dynamics. https://oiste.org
Sinkkonen, V. (2018). Contextualizing the "Trump Doctrine": Realism, transactionalism and the civilizational agenda (FIIA Analysis No. 10). Finnish Institute of International Affairs.
The Standard. (2025, 16 Desember). Africa's strategic crossroads: US retreats to transactionalism, China delivers infrastructure, Africa must decide. https://www.thestandard.co.zw
TRT Afrika. (2026, 20 Januari). As di world don turn diplomatic market, wetin go happen to weak kontris for dis 2026? https://www.trtafrika.com
.webp)
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar
Silakan tulis komentar Anda.