Kelalaian ini adalah kemewahan yang sudah tidak bisa kita nikmati lagi. Di tengah menurunnya jumlah anggota partai di seluruh dunia, di tengah semakin banyaknya partai-partai baru yang muncul dengan model organisasi yang sepenuhnya berbeda, dan di tengah semakin kuatnya personalisasi politik yang menggerogoti loyalitas partisan, memahami organisasi internal dan demokrasi antar-partai bukan lagi sekadar minat akademik yang eksotis, ia telah menjadi kunci untuk memahami masa depan demokrasi itu sendiri.
Dua sarjana politik kontemporer, Susan E. Scarrow dan Ingrid van Biezen, telah mendedikasikan karir akademik mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan internal partai politik. Scarrow, profesor ilmu politik di University of Houston, adalah salah satu otoritas terkemuka dunia tentang keanggotaan partai dan perubahan hubungan antara partai dan para pendukung terdekatnya. Karya monumentalnya, Beyond Party Members: Changing Approaches to Partisan Mobilization (2015), menawarkan sebuah pemetaan komprehensif tentang transformasi organisasi partai di 19 negara demokrasi parlementer mapan. Sementara itu, Ingrid van Biezen, profesor ilmu politik komparatif di Leiden University, Belanda, memperkaya perspektif ini dengan memperkenalkan dimensi yang sebelumnya terabaikan: Bagaimana partai terbentuk dan beradaptasi dalam konteks demokrasi baru di Eropa Selatan dan Timur. Karya-karyanya, termasuk Political Parties in New Democracies: Party Organization in Southern and East-Central Europe (2003), telah secara fundamental memperluas cakupan teori organisasi partai melampaui Eurosentrisme yang selama ini mendominasi.
Partai Politik sebagai Organisasi yang Hidup
Untuk memahami perspektif Scarrow dan van Biezen, kita perlu terlebih dahulu memahami mengapa organisasi internal partai, bagaimana partai merekrut anggota, membuat keputusan, dan mendistribusikan kekuasaan di antara berbagai wajahnya, adalah masalah yang sangat fundamental.Partai politik bukanlah sekadar label yang ditempelkan politisi di dada mereka saat kampanye. Partai adalah organisasi yang hidup: memiliki struktur, hierarki, aturan main, dan dinamika kekuasaan internal yang kompleks. Sebagaimana ditekankan dalam Organizing Political Parties: Representation, Participation, and Power yang diedit oleh Scarrow, Webb, dan Poguntke, "organisasi partai politik memainkan peran besar dalam demokrasi, tetapi organisasi mereka sangat berbeda satu sama lain, dan statuta mereka berubah jauh lebih sering daripada konstitusi atau undang-undang pemilu".
Pertanyaan-pertanyaan fundamental yang muncul dari sini meliputi: Bagaimana politisi merekrut simpatisan yang cukup untuk memenangkan pemilu? Bagaimana partai memutuskan siapa yang akan menjadi kandidat dan apa platform yang akan ditawarkan kepada pemilih? Bagaimana hubungan antara pemimpin partai di parlemen, birokrasi partai di kantor pusat, dan anggota biasa di akar rumput? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidaklah statis, ia berubah seiring waktu, berbeda antar negara, dan sangat bergantung pada konteks.
Titik awal dari perjalanan intelektual kita adalah model partai massa (mass party model), yang menjadi bentuk organisasi politik paling khas dan paling sukses pada abad ke-20. Scarrow (1996) mencatat bahwa "partai dengan keanggotaan individual besar yang terdaftar secara formal telah menjadi salah satu bentuk organisasi politik yang paling khas, dan paling sukses, di abad ke-20. Bahkan, era ini telah dijuluki sebagai 'abad partai massa'".
Apakah partai massa itu? Dalam model idealnya, partai massa dicirikan oleh sejumlah indikator. Pertama, keanggotaan massal yang terdaftar secara formal. Individu bergabung dengan partai, membayar iuran, dan mendapatkan kartu anggota. Ini adalah hubungan yang dilembagakan, bukan sekadar simpati longgar. Partai-partai sosialis dan sosial-demokrat di Eropa pada akhir abad ke-19 adalah pelopor model ini, mereka membangun organisasi yang menjangkau hingga ke pabrik-pabrik, permukiman buruh, dan serikat pekerja, mendaftarkan ratusan ribu bahkan jutaan anggota yang terikat oleh identitas kelas bersama.
Kedua, organisasi yang hierarkis dan terstruktur secara nasional. Partai massa memiliki cabang-cabang lokal, organisasi regional, dan pusat nasional. Ada kongres partai periodik, ada pemilihan pengurus, dan ada jalur karir dari aktivis akar rumput hingga pemimpin nasional. Ketiga, pendanaan berbasis iuran anggota. Inilah yang membedakan partai massa dari partai kader elitis abad ke-19 yang dibiayai oleh kekayaan pribadi para pemimpinnya. Iuran anggota, meskipun kecil per individu, secara kolektif memberikan kemandirian finansial yang signifikan bagi partai.
Keempat, fungsi integrasi sosial dan politik. Partai massa tidak hanya mengejar kekuasaan; ia juga membentuk identitas, menyediakan pendidikan politik, dan bahkan layanan sosial bagi para anggotanya. Scarrow (1996) menekankan bahwa partai-partai keanggotaan "meningkatkan legitimasi demokratis dan stabilitas sistem politik dengan mengintegrasikan kelompok-kelompok yang mungkin sebaliknya terpinggirkan".
Inovasi organisasional ini terbukti sangat sukses sehingga ditiru oleh partai-partai di seluruh spektrum politik, dari kiri hingga kanan, dari sosialis hingga Kristen demokrat, dari partai buruh hingga partai tani. Bahkan partai-partai konservatif yang semula menolak model ini akhirnya mengadopsinya.
Namun, seperti yang akan kita lihat, model ini kini berada dalam krisis yang mendalam dan tampaknya tidak mungkin terulang di masa depan. Seperti yang diamati oleh van Biezen (2005), "keunikan historis partai yang muncul sebagai gerakan kuat dari masyarakat, sebagai lawan dari agen negara, adalah jalur yang tidak mungkin terulang di pemerintahan kontemporer yang mengalami demokratisasi dalam konteks institusional yang berbeda".
Salah satu kontribusi konseptual paling penting dari Susan Scarrow adalah pembedaan antara partai massa (mass party) dan partai keanggotaan (membership party). Kedua konsep ini sering digunakan secara bergantian dalam literatur, tetapi Scarrow bersikeras bahwa mereka harus dipisahkan. Seperti yang dirangkum oleh pengamat lain, "Susan E. Scarrow, seorang ilmuwan politik Amerika yang terkenal, mengatakan bahwa untuk memahami sifat partai politik, sebuah pembedaan harus dibuat antara partai massa dan partai keanggotaan".
Apa bedanya? Partai massa adalah konsep historis-sosiologis. Ia merujuk pada partai-partai yang lahir dari pembelahan sosial yang mendalam, terutama kelas, dan yang mengorganisir segmen masyarakat tertentu (misalnya, kelas pekerja) menjadi kekuatan politik. Partai massa adalah partai yang memiliki basis sosial yang jelas dan berfungsi sebagai representasi politik dari kelompok sosial tertentu.
Partai keanggotaan, sebaliknya, adalah konsep organisasional. Ia merujuk pada partai mana pun, terlepas dari basis sosialnya, yang mengorganisir pendukungnya melalui keanggotaan formal. Partai keanggotaan bisa berupa partai massa, tetapi juga bisa berupa partai yang tidak memiliki basis kelas yang jelas namun tetap mempertahankan struktur keanggotaan formal. Ini adalah pembedaan yang sangat penting untuk memahami partai-partai kontemporer: Banyak partai yang tidak lagi menjadi "partai massa" dalam pengertian klasik, mereka tidak lagi terikat pada satu kelas sosial tertentu, tetapi masih mempertahankan struktur keanggotaan, meskipun dalam bentuk yang berubah.
Pemikiran Scarrow dan van Biezen berpijak pada fondasi teoretis yang dibangun oleh para pendahulu mereka.
Maurice Duverger, ilmuwan politik Prancis yang menulis pada 1950-an, adalah orang pertama yang secara sistematis menganalisis partai massa sebagai tipe organisasi yang berbeda dari partai kader. Dalam Political Parties (1954), Duverger menggambarkan bagaimana partai-partai sosialis menciptakan model organisasi yang sepenuhnya baru, model yang menekankan keanggotaan massal, iuran, dan disiplin partai. Scarrow (2002) mencatat bahwa "sebagaimana digambarkan oleh penggambaran klasik Maurice Duverger, di banyak negara kehidupan politik pernah ditransformasi oleh penciptaan partai-partai semacam itu. Mereka membangun asosiasi keanggotaan yang terhubung secara nasional yang mengkultivasikan identitas politik dan memobilisasi populasi yang baru mendapatkan hak pilih".
Otto Kirchheimer pada 1960-an, dan Leon Epstein setelahnya, adalah orang-orang pertama yang mempertanyakan apakah model partai massa akan terus dominan. Kirchheimer (1966) memperkenalkan konsep "partai catch-all", partai yang merelakskan ikatan ideologisnya dan mencoba menjangkau pemilih dari semua segmen sosial. Epstein (1980) berargumen bahwa partai-partai Eropa mungkin akan mengalami "Amerikanisasi", menjadi organisasi yang lebih longgar, kurang ideologis, dan lebih berfokus pada kandidat individual. Scarrow (2002) mencatat bahwa "perkembangan selanjutnya hanya memperkuat argumen melawan prediksi Duverger tentang dominasi partai massa. Namun, mereka tidak menyelesaikan pertanyaan tentang bagaimana organisasi partai akan berubah".
Angelo Panebianco (1988), dalam Political Parties: Organization and Power, memberikan kerangka kerja yang lebih canggih untuk memahami dinamika organisasi partai. Panebianco menekankan bahwa partai bukanlah mesin yang berjalan dengan mulus sesuai rencana, melainkan arena pertarungan kekuasaan antara berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda.
Teka-teki pertama adalah pertanyaan tentang kapan dan mengapa keanggotaan partai mulai menurun. Sebagaimana dirumuskan oleh Scarrow, buku ini "menyelidiki dua pertanyaan yang terkait dengan perubahan-perubahan ini. Pertama, kapan dan mengapa keanggotaan partai mulai menurun, dan apa yang diungkapkan hal ini tentang siapa yang diuntungkan dalam hubungan partai-anggota?" Teka-teki ini penting karena penurunan keanggotaan partai bukanlah fenomena universal yang terjadi secara merata, ia memiliki waktu, tempat, dan pola yang spesifik. Memahami variasi ini dapat mengungkapkan logika di balik hubungan partai-anggota.
Teka-teki kedua bahkan lebih menarik: Mengapa penurunan jumlah anggota partai terjadi bersamaan dengan perluasan hak-hak politik bagi anggota partai individual? Secara logika, jika keanggotaan menurun, kita akan mengharapkan partai untuk semakin memusatkan kekuasaan di tangan elit, mengabaikan anggota yang semakin sedikit. Namun yang terjadi justru sebaliknya: Di banyak negara demokrasi, partai-partai telah memperluas hak-hak anggota untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan penting partai, termasuk pemilihan pemimpin dan seleksi kandidat. Seperti yang diamati Scarrow, "mengapa penurunan numerik dalam keseluruhan keanggotaan partai terjadi bersamaan dengan perluasan hak-hak politik bagi anggota partai individual?".
Dua teka-teki ini adalah pintu masuk Scarrow untuk membangun argumen yang lebih luas tentang transformasi hubungan antara partai dan para pendukung terdekatnya. Untuk menjawabnya, ia memeriksa asal-usul organisasi berbasis keanggotaan di 19 negara dan menganalisis upaya-upaya partai kontemporer untuk mengadaptasi model ini ke keadaan baru.
Scarrow (1996, 2015) menawarkan analisis sistematis tentang penyebab menurunnya keanggotaan partai dengan membedakan faktor-faktor dari sisi permintaan (demand side) dan sisi penawaran (supply side).
Dari sisi permintaan, mengapa partai tidak lagi membutuhkan anggota? Dari sisi partai sebagai organisasi, telah terjadi pergeseran fundamental dalam perhitungan untung-rugi merekrut anggota massal. Pertama, teknologi kampanye baru telah mengurangi ketergantungan partai pada relawan anggota. Televisi, dan kemudian internet, memungkinkan partai untuk menjangkau pemilih secara langsung tanpa melalui jaringan akar rumput. Sebagaimana dicatat oleh Scarrow (1996), "ketika jumlah anggota partai keanggotaan mulai stagnan atau menurun, segera disadari bahwa biaya untuk menarik dan mempertahankan anggota cukup tinggi sehingga sama sekali tidak bisa dihindari bahwa para pemimpin partai harus terus menganggap keanggotaan besar sebagai alat organisasi yang vital. Ini semakin benar karena teknologi baru membuat semakin mudah bagi karyawan partai untuk menyelesaikan tugas-tugas tradisional tanpa bantuan relawan anggota".
Kedua, subsidi publik untuk partai telah mengurangi insentif finansial untuk merekrut anggota. Di banyak negara, partai-partai memperoleh pendanaan dari anggaran negara, subsidi yang dialokasikan berdasarkan perolehan suara, bukan jumlah anggota. Ini berarti bahwa anggota tidak lagi menjadi sumber pendapatan yang vital. Scarrow (1996) mencatat: "Di negara-negara di mana partai memperoleh akses ke subsidi publik, mereka memiliki lebih sedikit insentif finansial untuk mendaftarkan anggota". Ketiga, profesionalisasi politik telah mengubah sifat aktivitas partai. Politisi profesional dan konsultan kampanye telah menggantikan peran yang dulunya dimainkan oleh aktivis sukarela.
Kemudia mari kita tinjau dari sisi penawaran, mengapa warga tidak lagi ingin menjadi anggota partai? Dari sisi warga negara, juga terjadi perubahan mendasar. Pertama, melonggarnya pembelahan kelas dan meningkatnya mobilitas sosial telah mengurangi keterikatan warga pada partai-partai berbasis kelas. Scarrow (1996) menjelaskan: "Di sisi lain, ketika perbedaan kelas menjadi rata dan mobilitas sosial meningkat, warga menjadi kurang terikat pada partai-partai berbasis kelas. Bahkan mereka yang mempertahankan pola pemungutan suara yang mapan tampaknya kurang cenderung menyumbangkan waktu dan uang untuk mendukung partai favorit mereka".
Kedua, meningkatnya individualisme dan menurunnya identitas kolektif dalam masyarakat post-industrial mengurangi daya tarik keanggotaan organisasi massal, tidak hanya partai, tetapi juga serikat buruh, organisasi keagamaan, dan asosiasi sukarela lainnya. Ketiga, munculnya bentuk-bentuk partisipasi politik alternatif, petisi online, gerakan sosial, konsumerisme politik, telah menawarkan saluran bagi warga yang ingin terlibat dalam politik tanpa harus terikat secara formal dengan partai.
Salah satu kontribusi konseptual paling orisinal Scarrow adalah konsep "Partai Keanggotaan Multi-Kecepatan" (Multi-speed Membership Parties). Berdasarkan analisisnya terhadap 19 negara, Scarrow menemukan bahwa partai-partai kontemporer semakin menawarkan berbagai cara untuk terhubung dengan partai dengan tingkat komitmen yang berbeda-beda.
Apa itu partai multi-kecepatan? Bayangkan partai sebagai klub yang menawarkan berbagai tingkat keanggotaan, dari "anggota emas" hingga "pengunjung reguler." Dalam model multi-kecepatan maka yang terjadi adalah: (1) Anggota penuh (full members) adalah mereka yang secara resmi terdaftar, membayar iuran, dan memiliki hak suara penuh dalam keputusan partai. Ini adalah model tradisional yang menuntut komitmen tertinggi; (2) Anggota ringan (light members atau registered supporters) adalah mereka yang terdaftar dalam database partai tetapi tidak membayar iuran penuh. Mereka mungkin diundang untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin atau konsultasi kebijakan, tetapi tidak memiliki hak suara dalam semua keputusan partai. Model ini, yang dipopulerkan oleh Partai Buruh Inggris dengan konsep registered supporters-nya, menawarkan cara "biaya rendah" (lower-cost modes of affiliation) untuk terhubung dengan partai; (3) Pendukung online (online supporters) adalah mereka yang berinteraksi dengan partai terutama melalui platform digital, menandatangani petisi online, berpartisipasi dalam jajak pendapat, atau mengikuti akun media sosial partai; (4) Simpatisan (sympathizers atau friends of the party) adalah kategori paling longgar, orang-orang yang bersedia menerima buletin email atau menghadiri acara-acara partai secara sporadis tanpa komitmen formal.
Konsekuensi dari model multi-kecepatan ini sangat signifikan. Scarrow mencatat bahwa "perubahan ini menghasilkan Partai Keanggotaan Multi-Kecepatan, yang menawarkan para pendukung berbagai cara untuk terhubung dengan partai". Ini berarti bahwa batas antara "anggota" dan "non-anggota" menjadi kabur, sebuah perkembangan yang menantang konseptualisasi tradisional tentang keanggotaan partai.
Dalam Beyond Party Members, Scarrow mendedikasikan dua bab untuk menganalisis bagaimana partai membuat keanggotaan menjadi "berharga", dan penting dicatat bahwa ia membedakan antara manfaat material dan manfaat politik.
Pertama seputar manfaat material (Bab 7: "Making Membership Rewarding: Social and Material Benefits"). Bahwa partai-partai mencoba menarik anggota dengan menawarkan manfaat yang lebih konkret: diskon asuransi, kesempatan jejaring profesional, undangan ke acara-acara eksklusif, atau akses ke klub dan fasilitas sosial. Scarrow (2015) berargumen bahwa partai-partai semakin sadar bahwa mereka harus bersaing dengan bentuk-bentuk asosiasi sukarela lainnya untuk mendapatkan waktu dan uang warga, dan karenanya mereka harus menawarkan "paket" yang lebih menarik.
Kedua manfaat politik (Bab 8: "Making Membership Meaningful: Political Benefits"). Ini adalah aspek yang lebih fundamental. Mengapa seseorang menjadi anggota partai jika menjadi pemilih biasa memberikan hasil yang sama? Jawabannya: Partai harus membuat keanggotaan bermakna secara politik, dengan memberi anggota suara nyata dalam keputusan partai. Scarrow menemukan bahwa "baik kekuatan sisi-penawaran maupun sisi-permintaan membawa partai untuk menawarkan kepada anggota partai lebih banyak dan lebih bermakna kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan partai".
Di sinilah kita menemukan jawaban atas teka-teki kedua Scarrow. Perluasan hak-hak politik bagi anggota justru merupakan respons partai terhadap menurunnya keanggotaan: Ketika partai tidak lagi bisa mengandalkan loyalitas kelas atau insentif material untuk mempertahankan anggota, mereka harus menawarkan sesuatu yang lebih berharga, yakni suara nyata dalam pengambilan keputusan partai. Ini adalah logika yang sama dengan perusahaan yang menghadapi persaingan ketat: Mereka harus meningkatkan kualitas produk, bukan menurunkannya.
Bab terakhir Beyond Party Members, berjudul "The Consequences of Organizational Change," adalah salah satu kontribusi teoretis paling penting Scarrow. Ia berargumen bahwa transformasi model keanggotaan partai memiliki konsekuensi yang melampaui partai itu sendiri, ia mempengaruhi kualitas demokrasi secara keseluruhan. Beberapa konsekuensi yang diidentifikasi Scarrow.
Pertama, perubahan hubungan representasi. Ketika partai bergerak dari model keanggotaan massal ke model multi-kecepatan, hubungan antara partai dan masyarakat berubah. Partai menjadi kurang tertanam dalam komunitas-komunitas sosial dan lebih menjadi organisasi yang dimobilisasi secara episodik, aktif selama kampanye, tetapi kurang hadir dalam kehidupan sehari-hari warga.
Kedua, perubahan penawaran elektoral bagi pemilih. Seperti yang dicatat dalam deskripsi buku, Beyond Party Members "menunjukkan bagaimana sifat keanggotaan partai yang berubah mempengaruhi bagaimana partai politik mendefinisikan diri mereka sendiri dan pilihan yang disajikan kepada pemilih". Ketika partai berubah secara internal, "produk" yang mereka tawarkan kepada pemilih juga berubah.
Ketiga, perubahan partisipasi demokratis. Di satu sisi, model multi-kecepatan dapat memperluas partisipasi dengan menawarkan titik masuk yang lebih beragam bagi warga yang ingin terlibat. Di sisi lain, ada risiko bahwa partisipasi menjadi "dangkal" (thin), banyak orang berpartisipasi pada tingkat rendah, tetapi sedikit yang memiliki pengaruh nyata terhadap arah partai.
Meskipun tidak sepenuhnya menjadi fokus Scarrow, penelitian yang dibangun di atas modelnya telah mengeksplorasi bagaimana kondisi ekonomi mempengaruhi keanggotaan dan aktivisme partai. Studi tentang Great Recession di Eropa, misalnya, menggunakan model keanggotaan multi-kecepatan Scarrow dan menemukan bahwa krisis ekonomi memiliki efek yang kompleks pada aktivisme partai: Beberapa partai kehilangan aktivis karena tekanan ekonomi, sementara yang lain justru melihat peningkatan mobilisasi sebagai respons terhadap kebijakan austeritas. Temuan ini memperkaya kerangka Scarrow dengan menunjukkan bahwa dinamika keanggotaan partai tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan sosial jangka panjang, tetapi juga oleh guncangan ekonomi jangka pendek.
Mengapa ini penting? Karena sebagian besar teori tentang partai politik, dari Duverger hingga Kirchheimer, dari Panebianco hingga bahkan Aldrich, dikembangkan berdasarkan pengalaman demokrasi Eropa Barat yang mapan. Teori-teori ini mengasumsikan jalur perkembangan tertentu: partai lahir dari masyarakat, tumbuh menjadi organisasi massa, kemudian bertransformasi menjadi partai catch-all. Tetapi apakah jalur ini berlaku untuk demokrasi yang lahir pada akhir abad ke-20?
Van Biezen berargumen bahwa jawabannya adalah tidak. Demokrasi baru di Eropa Selatan (Spanyol, Portugal, Yunani) dan Eropa Timur-Tengah (Polandia, Hungaria, Republik Ceko) menghadapi konteks yang sepenuhnya berbeda dari demokrasi yang mereka contoh. Partai-partai di negara-negara ini tidak lahir dari mobilisasi sosial seperti partai-partai Eropa Barat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka lahir dalam kondisi yang sudah sangat termediasi oleh negara dan media massa.
Van Biezen (2005) menekankan sebuah distingsi konseptual yang krusial namun sering diabaikan: Perbedaan antara formasi partai dan adaptasi partai. Dalam artikelnya "On the theory and practice of party formation and adaptation in new democracies", ia menulis bahwa "dalam menangani isu-isu perkembangan partai dalam demokrasi kontemporer, banyak diskusi terbaru mencampuradukkan gagasan tentang formasi partai dengan adaptasi partai. Argumen artikel ini adalah bahwa kebingungan konseptual dari dua proses yang berbeda ini merusak pemahaman kita tentang perkembangan partai, yang sangat penting dalam konteks demokrasi yang lebih baru didirikan".
Mengapa distingsi ini penting? Formasi partai adalah proses penciptaan partai dari nol, kelahiran organisasi partai dalam konteks di mana belum ada partai yang mapan. Ini adalah proses sui generis yang mengikuti logikanya sendiri. Adaptasi partai adalah proses penyesuaian oleh partai yang sudah ada terhadap perubahan lingkungan. Ini adalah apa yang dialami oleh partai-partai Eropa Barat ketika mereka bergerak dari model massa ke model catch-all.
Keduanya memiliki dinamika yang sangat berbeda. Partai yang baru lahir dari nol tidak "beradaptasi" dari model sebelumnya, karena tidak ada model sebelumnya untuk beradaptasi. Mereka dibentuk dalam konteks institusional yang sudah mencakup televisi, subsidi negara, dan sistem pemilu modern, faktor-faktor yang tidak ada ketika partai-partai massa pertama lahir.
Salah satu kontribusi empiris paling penting van Biezen adalah analisisnya tentang keseimbangan kekuasaan internal di partai-partai demokrasi baru. Dalam artikel "On the Internal Balance of Party Power: Party Organizations in New Democracies" (2000), ia menganalisis hubungan antara kantor pusat partai (party central office) dan partai dalam jabatan publik (party in public office).
Temuannya kontra-intuitif yakni "Analisis ini mengungkapkan bahwa, meskipun eksekutif partai sangat didominasi oleh para pemegang jabatan publik, berlawanan dengan ekspektasi, bukanlah partai dalam jabatan publik melainkan kantor pusat partai yang muncul sebagai yang paling dominan dari dua wajah tersebut". Apa artinya ini? Di demokrasi baru, meskipun para politisi terpilih duduk di posisi-posisi kunci dalam struktur partai, birokrasi partai yang profesional dan permanen justru memiliki kekuasaan yang lebih besar. Ini berbeda dengan pola yang diamati di Eropa Barat, di mana, sebagaimana diargumentasikan oleh Katz dan Mair, partai dalam jabatan publik cenderung mendominasi.
Penjelasannya terletak pada kelemahan party on the ground di demokrasi baru, partai-partai ini tidak memiliki basis keanggotaan massal yang kuat, sehingga tidak ada kekuatan penyeimbang terhadap dominasi elit, baik di jabatan publik maupun di kantor pusat.
Van Biezen tidak hanya berkontribusi pada studi tentang demokrasi baru; ia juga, bersama Peter Mair dan Thomas Poguntke, adalah salah satu peneliti terkemuka tentang fenomena menurunnya politik berbasis keanggotaan (the decline of membership-based politics). Dalam artikel yang sangat berpengaruh "Going, Going,... Gone? The Decline of Party Membership in Contemporary Europe" (2012), van Biezen, Mair, dan Poguntke memberikan gambaran komprehensif tentang tingkat keanggotaan partai di Eropa. Mereka menemukan bahwa "keanggotaan sekarang telah mencapai titik rendah sehingga mungkin tidak lagi merupakan indikator yang relevan dari kapasitas organisasi partai".
Studi ini menemukan bahwa tingkat keanggotaan partai terkait dengan ukuran dan usia sistem demokrasi: Demokrasi kecil cenderung memiliki tingkat keanggotaan yang lebih tinggi, sementara demokrasi baru cenderung memiliki tingkat yang lebih rendah. Variasi ini penting karena menunjukkan bahwa penurunan keanggotaan bukanlah proses yang seragam, ia dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual.
Dalam artikel lanjutan "The Decline of Membership-Based Politics" (2014), van Biezen dan Poguntke memperdalam analisis ini. Mereka menulis bahwa "runtuhnya angka keanggotaan mempertanyakan salah satu elemen sentral dari konseptualisasi kita tentang demokrasi perwakilan, yaitu bahwa ia didasarkan pada partisipasi politik sukarela dalam partai politik". Mereka mencatat bahwa "semua tipologi otoritatif partai politik menganggap peran anggota sebagai salah satu elemen yang mendefinisikan mereka, meskipun partai kartel paling jelas membayangkan marginalisasi anggota partai oleh politisi partai profesional". Argumen ini sangat tajam: Jika keanggotaan terus menurun, maka model partai yang mendasari pemahaman kita tentang demokrasi sedang mengalami krisis fundamental.
Mereka juga mendokumentasikan bahwa "sekutu organisasional tradisional partai politik (misalnya, serikat buruh, agama terorganisir) tunduk pada proses erosi yang serupa". Ini menunjukkan bahwa penurunan keanggotaan partai adalah bagian dari fenomena yang lebih luas: melemahnya organisasi-organisasi perantara yang dulunya menghubungkan warga negara dengan negara.
Van Biezen dan Poguntke (2014) memperingatkan bahwa kita sedang menyaksikan transformasi partai "menjadi kendaraan organisasional bagi mereka yang politik adalah profesi daripada panggilan". Partai, yang dulunya adalah organisasi amatir yang digerakkan oleh warga yang berkomitmen, semakin menjadi mesin profesional yang dijalankan oleh politisi karir.
Salah satu temuan paling tajam dari van Biezen adalah bahwa konteks pembentukan partai sangat mempengaruhi karakter organisasionalnya. Ia menunjukkan bahwa "konteks eksternal formasi partai telah mendorong partai-partai ini untuk mengadopsi gaya organisasi yang sebagian besar menyerupai rekan-rekan kontemporer mereka di demokrasi yang lebih tua". Dengan kata lain, partai-partai di demokrasi baru tidak melalui tahapan "partai massa" seperti yang digambarkan oleh Duverger, mereka langsung lahir sebagai partai yang lebih profesional, lebih berorientasi media, dan kurang berbasis keanggotaan.
Namun, van Biezen memperingatkan bahwa "terlepas dari kemiripan antara organisasi partai di demokrasi liberal yang lebih tua dan yang baru didirikan, jalur perkembangan partai paling baik dipahami sebagai proses sui generis". Ada perbedaan fundamental dalam logika kelahiran dan perkembangan partai di konteks yang berbeda. Ini memiliki implikasi penting untuk studi tentang demokrasi di negara-negara berkembang. Mengharapkan partai-partai di Indonesia atau Brasil untuk mengikuti jalur perkembangan partai-partai Eropa adalah sebuah kesalahan analitis. Partai-partai di demokrasi baru menghadapi tantangan yang unik dan meresponsnya dengan cara yang unik pula.
Apa yang terjadi di sini sangat penting dari perspektif Scarrow. PD Italia, seperti banyak partai sosial-demokrat Eropa lainnya, telah mengalami penurunan keanggotaan yang signifikan. Untuk mengimbanginya, partai telah membuka pemilihan pemimpin kepada "pendukung terdaftar", sebuah langkah yang secara signifikan memperluas lingkaran partisipasi melampaui anggota tradisional. Ini adalah contoh sempurna dari model keanggotaan multi-kecepatan Scarrow: partai menawarkan cara berpartisipasi yang lebih mudah (tetapi dengan hak yang lebih terbatas) untuk menarik orang-orang yang tidak bersedia berkomitmen sebagai anggota penuh.
Hasilnya adalah Schlein, yang dipandang sebagai kandidat yang lebih progresif dan mewakili perubahan generasi, memenangkan pemilihan berkat dukungan dari para pendukung terdaftar, meskipun mayoritas anggota tetap lebih memilih kandidat lain. Ini menunjukkan bagaimana perubahan dalam struktur keanggotaan partai dapat mengubah arah politik partai secara fundamental, memperkuat argumen Scarrow bahwa perubahan organisasional memiliki konsekuensi politik yang nyata.
Spanyol menyediakan data paling komprehensif tentang pemilihan primer internal partai. Sebuah dataset yang diterbitkan pada tahun 2024 mendokumentasikan lebih dari 360 proses primer di partai-partai Spanyol antara tahun 1991 dan 2023, mencakup tingkat nasional dan regional, serta untuk pemilihan kandidat dan pemimpin.
Temuan dari analisis dataset ini menunjukkan bahwa meskipun partai-partai semakin mengadopsi mekanisme demokrasi internal, tingkat partisipasi aktual dalam proses-proses ini sangat bervariasi. Beberapa primer menarik ratusan ribu peserta, sementara yang lain hanya menarik beberapa ribu. Variasi ini terkait dengan tingkat kompetisi internal, profil kandidat, dan seberapa luas partai membuka partisipasi di luar keanggotaan formal.
Ini adalah temuan yang sangat konsisten dengan kerangka Scarrow: Ketika partai membuka proses seleksi, partisipasi bisa tinggi atau rendah tergantung pada apakah pemilih merasa bahwa pilihan yang mereka buat benar-benar akan mempengaruhi hasil. Ini kembali ke argumen Scarrow tentang membuat keanggotaan "bermakna."
Salah satu perkembangan paling signifikan dalam demokrasi internal partai adalah digitalisasi. Sebagaimana didokumentasikan dalam sebuah panel konferensi European Consortium for Political Research (ECPR) tahun 2024, "partai politik semakin mengadopsi inovasi demokratis digital, didorong oleh kebangkitan partai-partai penantang dan isu wabah. Inovasi-inovasi ini mencakup platform digital untuk pemungutan suara online, forum deliberasi virtual, dan alat konsultasi kebijakan digital. Partai-partai seperti Gerakan Bintang Lima (M5S) di Italia dan Podemos di Spanyol telah menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi digital untuk demokrasi internal.
Namun, panel ECPR juga mencatat bahwa "banyak inovasi demokratis terkait dengan bentuk-bentuk partisipasi langsung (pemilihan primer partai atau konsultasi internal), yang lain juga terhubung dengan pendekatan yang lebih deliberatif". Ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak secara otomatis menghasilkan demokrasi yang lebih dalam, ia bisa digunakan untuk partisipasi yang bermakna, tetapi juga bisa digunakan untuk konsultasi yang dangkal. Ini memperkuat argumen Scarrow: Apa yang penting bukanlah sekadar menawarkan partisipasi, tetapi menawarkan partisipasi yang benar-benar bermakna. Platform digital adalah alat; yang menentukan adalah bagaimana alat itu digunakan.
Partai Buruh Inggris di bawah kepemimpinan Keir Starmer menyediakan studi kasus yang sangat kaya. Pada akhir tahun 2023, keanggotaan Partai Buruh dilaporkan merosot ke titik terendah dalam satu dekade: Partai kehilangan 37.000 anggota pada tahun itu, dengan total keanggotaan hanya 370.450. Ini merupakan penurunan lebih dari 138.000 anggota sejak Starmer mengambil alih kepemimpinan.
Dalam perspektif Scarrow, penurunan ini dapat dipahami dalam beberapa cara. Di satu sisi, penurunan keanggotaan adalah bagian dari tren jangka panjang yang telah didokumentasikan Scarrow, partai-partai di seluruh Eropa kehilangan anggota. Di sisi lain, kepemimpinan Starmer sendiri mungkin berkontribusi. Starmer terlibat dalam konflik terbuka dengan penulisp kiri partai, dan beberapa anggota mungkin meninggalkan partai karena ketidaksetujuan dengan arah kebijakan yang lebih sentris.
Namun, yang menarik dari perspektif van Biezen adalah bahwa meskipun kehilangan anggota secara dramatis, Partai Buruh memenangkan pemilu 2024 dengan mayoritas mutlak. Ini menimbulkan pertanyaan fundamental: jika partai bisa memenangkan pemilu tanpa anggota massal, lalu untuk apa anggota? Ini adalah pertanyaan yang mengganggu bagi model demokrasi partai yang mengasumsikan hubungan erat antara kekuatan organisasi dan kesuksesan elektoral.
Studi van Biezen tentang demokrasi baru di Eropa Timur memberikan temuan yang suram. Partai-partai di Eropa Timur, dengan beberapa pengecualian, umumnya lahir dengan keanggotaan yang rendah dari awal dan tidak pernah mengembangkan basis keanggotaan massal yang kuat. Ini adalah hasil dari konteks formasi partai yang unik: mereka lahir dalam era media massa dan profesionalisasi politik, di mana partai tidak lagi membutuhkan anggota untuk memobilisasi pemilih.
Konsekuensinya adalah apa yang disebut oleh beberapa peneliti sebagai "demokrasi tanpa demos", sistem politik di mana partai-partai bersaing secara elektoral, tetapi hubungan antara partai dan masyarakat sipil sangat lemah. Tanpa basis keanggotaan yang kuat, partai-partai cenderung menjadi kendaraan personalistik bagi para pemimpin mereka, atau menjadi agen negara yang terputus dari masyarakat.
Salah satu temuan penting dari van Biezen dan Poguntke (2014) adalah bahwa "sekutu organisasional tradisional partai politik (misalnya, serikat buruh, agama terorganisir) tunduk pada proses erosi yang serupa" seperti yang dialami oleh partai itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa krisis keanggotaan partai adalah bagian dari krisis yang lebih luas dalam politik asosiasional.
Namun, ini tidak berarti bahwa hubungan antara partai dan organisasi sipil telah mati. Sebaliknya, hubungan itu telah berubah. Di banyak negara, partai kini berinteraksi dengan gerakan sosial yang lebih cair, berbasis isu, dan kurang terlembaga. Ini menciptakan peluang baru untuk partisipasi, tetapi juga menciptakan tantangan baru untuk akuntabilitas dan stabilitas.
Seperti yang dicatat dalam studi tentang pelembagaan partai di Indonesia pasca-otoriter, "hubungan antara partai politik dan partisipasi politik dirusak oleh dua presiden Indonesia yang paling menonjol, Sukarno (1945-1966) dan Suharto (1966-1998)". Sukarno, melalui Demokrasi Terpimpin, membatasi ruang gerak partai. Suharto melanjutkan upaya ini melalui kebijakan "golkarisasi" dan "de-partyisasi" yang secara sistematis membatasi pengaruh partai politik di akar rumput.
Warisan dari pembatasan ini masih terasa hingga hari ini. Partai-partai Indonesia tidak pernah mengalami "abad partai massa" seperti yang dialami Eropa; mereka tidak memiliki tradisi keanggotaan massal yang kuat. Ketika reformasi 1998 terjadi dan multipartai diperkenalkan, partai-partai baru lahir dalam konteks yang sangat termediasi oleh televisi dan, kemudian, media sosial.
Salah satu diagnosis paling tajam tentang kondisi partai-partai Indonesia kontemporer adalah bahwa mereka mengalami krisis pelembagaan (institutionalization crisis). Sebuah analisis dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyimpulkan bahwa "hubungan politik personalistik kini menjadi masalah serius di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Lebih lanjut... Situasi ini menunjukkan bahwa partai belum terlembaga secara optimal, baik dengan pemilih maupun dalam hal tata kelola internal".
Apa artinya partai tidak terlembaga? Dalam perspektif Scarrow dan van Biezen, ini berarti:
Otto Kirchheimer pada 1960-an, dan Leon Epstein setelahnya, adalah orang-orang pertama yang mempertanyakan apakah model partai massa akan terus dominan. Kirchheimer (1966) memperkenalkan konsep "partai catch-all", partai yang merelakskan ikatan ideologisnya dan mencoba menjangkau pemilih dari semua segmen sosial. Epstein (1980) berargumen bahwa partai-partai Eropa mungkin akan mengalami "Amerikanisasi", menjadi organisasi yang lebih longgar, kurang ideologis, dan lebih berfokus pada kandidat individual. Scarrow (2002) mencatat bahwa "perkembangan selanjutnya hanya memperkuat argumen melawan prediksi Duverger tentang dominasi partai massa. Namun, mereka tidak menyelesaikan pertanyaan tentang bagaimana organisasi partai akan berubah".
Angelo Panebianco (1988), dalam Political Parties: Organization and Power, memberikan kerangka kerja yang lebih canggih untuk memahami dinamika organisasi partai. Panebianco menekankan bahwa partai bukanlah mesin yang berjalan dengan mulus sesuai rencana, melainkan arena pertarungan kekuasaan antara berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda.
Pemikiran Susan E. Scarrow
Beyond Party Members (2015), magnum opus Scarrow, berangkat dari apa yang ia sebut sebagai "dua teka-teki keanggotaan partai" (two puzzles of party membership). Kedua teka-teki ini, pada pandangan pertama, tampak kontradiktif, dan justru karena itulah mereka membuka jendela pemahaman baru.Teka-teki pertama adalah pertanyaan tentang kapan dan mengapa keanggotaan partai mulai menurun. Sebagaimana dirumuskan oleh Scarrow, buku ini "menyelidiki dua pertanyaan yang terkait dengan perubahan-perubahan ini. Pertama, kapan dan mengapa keanggotaan partai mulai menurun, dan apa yang diungkapkan hal ini tentang siapa yang diuntungkan dalam hubungan partai-anggota?" Teka-teki ini penting karena penurunan keanggotaan partai bukanlah fenomena universal yang terjadi secara merata, ia memiliki waktu, tempat, dan pola yang spesifik. Memahami variasi ini dapat mengungkapkan logika di balik hubungan partai-anggota.
Teka-teki kedua bahkan lebih menarik: Mengapa penurunan jumlah anggota partai terjadi bersamaan dengan perluasan hak-hak politik bagi anggota partai individual? Secara logika, jika keanggotaan menurun, kita akan mengharapkan partai untuk semakin memusatkan kekuasaan di tangan elit, mengabaikan anggota yang semakin sedikit. Namun yang terjadi justru sebaliknya: Di banyak negara demokrasi, partai-partai telah memperluas hak-hak anggota untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan penting partai, termasuk pemilihan pemimpin dan seleksi kandidat. Seperti yang diamati Scarrow, "mengapa penurunan numerik dalam keseluruhan keanggotaan partai terjadi bersamaan dengan perluasan hak-hak politik bagi anggota partai individual?".
Dua teka-teki ini adalah pintu masuk Scarrow untuk membangun argumen yang lebih luas tentang transformasi hubungan antara partai dan para pendukung terdekatnya. Untuk menjawabnya, ia memeriksa asal-usul organisasi berbasis keanggotaan di 19 negara dan menganalisis upaya-upaya partai kontemporer untuk mengadaptasi model ini ke keadaan baru.
Scarrow (1996, 2015) menawarkan analisis sistematis tentang penyebab menurunnya keanggotaan partai dengan membedakan faktor-faktor dari sisi permintaan (demand side) dan sisi penawaran (supply side).
Dari sisi permintaan, mengapa partai tidak lagi membutuhkan anggota? Dari sisi partai sebagai organisasi, telah terjadi pergeseran fundamental dalam perhitungan untung-rugi merekrut anggota massal. Pertama, teknologi kampanye baru telah mengurangi ketergantungan partai pada relawan anggota. Televisi, dan kemudian internet, memungkinkan partai untuk menjangkau pemilih secara langsung tanpa melalui jaringan akar rumput. Sebagaimana dicatat oleh Scarrow (1996), "ketika jumlah anggota partai keanggotaan mulai stagnan atau menurun, segera disadari bahwa biaya untuk menarik dan mempertahankan anggota cukup tinggi sehingga sama sekali tidak bisa dihindari bahwa para pemimpin partai harus terus menganggap keanggotaan besar sebagai alat organisasi yang vital. Ini semakin benar karena teknologi baru membuat semakin mudah bagi karyawan partai untuk menyelesaikan tugas-tugas tradisional tanpa bantuan relawan anggota".
Kedua, subsidi publik untuk partai telah mengurangi insentif finansial untuk merekrut anggota. Di banyak negara, partai-partai memperoleh pendanaan dari anggaran negara, subsidi yang dialokasikan berdasarkan perolehan suara, bukan jumlah anggota. Ini berarti bahwa anggota tidak lagi menjadi sumber pendapatan yang vital. Scarrow (1996) mencatat: "Di negara-negara di mana partai memperoleh akses ke subsidi publik, mereka memiliki lebih sedikit insentif finansial untuk mendaftarkan anggota". Ketiga, profesionalisasi politik telah mengubah sifat aktivitas partai. Politisi profesional dan konsultan kampanye telah menggantikan peran yang dulunya dimainkan oleh aktivis sukarela.
Kemudia mari kita tinjau dari sisi penawaran, mengapa warga tidak lagi ingin menjadi anggota partai? Dari sisi warga negara, juga terjadi perubahan mendasar. Pertama, melonggarnya pembelahan kelas dan meningkatnya mobilitas sosial telah mengurangi keterikatan warga pada partai-partai berbasis kelas. Scarrow (1996) menjelaskan: "Di sisi lain, ketika perbedaan kelas menjadi rata dan mobilitas sosial meningkat, warga menjadi kurang terikat pada partai-partai berbasis kelas. Bahkan mereka yang mempertahankan pola pemungutan suara yang mapan tampaknya kurang cenderung menyumbangkan waktu dan uang untuk mendukung partai favorit mereka".
Kedua, meningkatnya individualisme dan menurunnya identitas kolektif dalam masyarakat post-industrial mengurangi daya tarik keanggotaan organisasi massal, tidak hanya partai, tetapi juga serikat buruh, organisasi keagamaan, dan asosiasi sukarela lainnya. Ketiga, munculnya bentuk-bentuk partisipasi politik alternatif, petisi online, gerakan sosial, konsumerisme politik, telah menawarkan saluran bagi warga yang ingin terlibat dalam politik tanpa harus terikat secara formal dengan partai.
Salah satu kontribusi konseptual paling orisinal Scarrow adalah konsep "Partai Keanggotaan Multi-Kecepatan" (Multi-speed Membership Parties). Berdasarkan analisisnya terhadap 19 negara, Scarrow menemukan bahwa partai-partai kontemporer semakin menawarkan berbagai cara untuk terhubung dengan partai dengan tingkat komitmen yang berbeda-beda.
Apa itu partai multi-kecepatan? Bayangkan partai sebagai klub yang menawarkan berbagai tingkat keanggotaan, dari "anggota emas" hingga "pengunjung reguler." Dalam model multi-kecepatan maka yang terjadi adalah: (1) Anggota penuh (full members) adalah mereka yang secara resmi terdaftar, membayar iuran, dan memiliki hak suara penuh dalam keputusan partai. Ini adalah model tradisional yang menuntut komitmen tertinggi; (2) Anggota ringan (light members atau registered supporters) adalah mereka yang terdaftar dalam database partai tetapi tidak membayar iuran penuh. Mereka mungkin diundang untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin atau konsultasi kebijakan, tetapi tidak memiliki hak suara dalam semua keputusan partai. Model ini, yang dipopulerkan oleh Partai Buruh Inggris dengan konsep registered supporters-nya, menawarkan cara "biaya rendah" (lower-cost modes of affiliation) untuk terhubung dengan partai; (3) Pendukung online (online supporters) adalah mereka yang berinteraksi dengan partai terutama melalui platform digital, menandatangani petisi online, berpartisipasi dalam jajak pendapat, atau mengikuti akun media sosial partai; (4) Simpatisan (sympathizers atau friends of the party) adalah kategori paling longgar, orang-orang yang bersedia menerima buletin email atau menghadiri acara-acara partai secara sporadis tanpa komitmen formal.
Konsekuensi dari model multi-kecepatan ini sangat signifikan. Scarrow mencatat bahwa "perubahan ini menghasilkan Partai Keanggotaan Multi-Kecepatan, yang menawarkan para pendukung berbagai cara untuk terhubung dengan partai". Ini berarti bahwa batas antara "anggota" dan "non-anggota" menjadi kabur, sebuah perkembangan yang menantang konseptualisasi tradisional tentang keanggotaan partai.
Dalam Beyond Party Members, Scarrow mendedikasikan dua bab untuk menganalisis bagaimana partai membuat keanggotaan menjadi "berharga", dan penting dicatat bahwa ia membedakan antara manfaat material dan manfaat politik.
Pertama seputar manfaat material (Bab 7: "Making Membership Rewarding: Social and Material Benefits"). Bahwa partai-partai mencoba menarik anggota dengan menawarkan manfaat yang lebih konkret: diskon asuransi, kesempatan jejaring profesional, undangan ke acara-acara eksklusif, atau akses ke klub dan fasilitas sosial. Scarrow (2015) berargumen bahwa partai-partai semakin sadar bahwa mereka harus bersaing dengan bentuk-bentuk asosiasi sukarela lainnya untuk mendapatkan waktu dan uang warga, dan karenanya mereka harus menawarkan "paket" yang lebih menarik.
Kedua manfaat politik (Bab 8: "Making Membership Meaningful: Political Benefits"). Ini adalah aspek yang lebih fundamental. Mengapa seseorang menjadi anggota partai jika menjadi pemilih biasa memberikan hasil yang sama? Jawabannya: Partai harus membuat keanggotaan bermakna secara politik, dengan memberi anggota suara nyata dalam keputusan partai. Scarrow menemukan bahwa "baik kekuatan sisi-penawaran maupun sisi-permintaan membawa partai untuk menawarkan kepada anggota partai lebih banyak dan lebih bermakna kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan partai".
Di sinilah kita menemukan jawaban atas teka-teki kedua Scarrow. Perluasan hak-hak politik bagi anggota justru merupakan respons partai terhadap menurunnya keanggotaan: Ketika partai tidak lagi bisa mengandalkan loyalitas kelas atau insentif material untuk mempertahankan anggota, mereka harus menawarkan sesuatu yang lebih berharga, yakni suara nyata dalam pengambilan keputusan partai. Ini adalah logika yang sama dengan perusahaan yang menghadapi persaingan ketat: Mereka harus meningkatkan kualitas produk, bukan menurunkannya.
Bab terakhir Beyond Party Members, berjudul "The Consequences of Organizational Change," adalah salah satu kontribusi teoretis paling penting Scarrow. Ia berargumen bahwa transformasi model keanggotaan partai memiliki konsekuensi yang melampaui partai itu sendiri, ia mempengaruhi kualitas demokrasi secara keseluruhan. Beberapa konsekuensi yang diidentifikasi Scarrow.
Pertama, perubahan hubungan representasi. Ketika partai bergerak dari model keanggotaan massal ke model multi-kecepatan, hubungan antara partai dan masyarakat berubah. Partai menjadi kurang tertanam dalam komunitas-komunitas sosial dan lebih menjadi organisasi yang dimobilisasi secara episodik, aktif selama kampanye, tetapi kurang hadir dalam kehidupan sehari-hari warga.
Kedua, perubahan penawaran elektoral bagi pemilih. Seperti yang dicatat dalam deskripsi buku, Beyond Party Members "menunjukkan bagaimana sifat keanggotaan partai yang berubah mempengaruhi bagaimana partai politik mendefinisikan diri mereka sendiri dan pilihan yang disajikan kepada pemilih". Ketika partai berubah secara internal, "produk" yang mereka tawarkan kepada pemilih juga berubah.
Ketiga, perubahan partisipasi demokratis. Di satu sisi, model multi-kecepatan dapat memperluas partisipasi dengan menawarkan titik masuk yang lebih beragam bagi warga yang ingin terlibat. Di sisi lain, ada risiko bahwa partisipasi menjadi "dangkal" (thin), banyak orang berpartisipasi pada tingkat rendah, tetapi sedikit yang memiliki pengaruh nyata terhadap arah partai.
Meskipun tidak sepenuhnya menjadi fokus Scarrow, penelitian yang dibangun di atas modelnya telah mengeksplorasi bagaimana kondisi ekonomi mempengaruhi keanggotaan dan aktivisme partai. Studi tentang Great Recession di Eropa, misalnya, menggunakan model keanggotaan multi-kecepatan Scarrow dan menemukan bahwa krisis ekonomi memiliki efek yang kompleks pada aktivisme partai: Beberapa partai kehilangan aktivis karena tekanan ekonomi, sementara yang lain justru melihat peningkatan mobilisasi sebagai respons terhadap kebijakan austeritas. Temuan ini memperkaya kerangka Scarrow dengan menunjukkan bahwa dinamika keanggotaan partai tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan sosial jangka panjang, tetapi juga oleh guncangan ekonomi jangka pendek.
Pemikiran Ingrid van Biezen
Jika Susan Scarrow terutama meneliti partai-partai di demokrasi parlementer mapan, Eropa Barat, Amerika Utara, Australia, maka Ingrid van Biezen melakukan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh studi partai politik: Ia memperluas cakrawala ke demokrasi-demokrasi baru. Dalam Political Parties in New Democracies: Party Organization in Southern and East-Central Europe (2003), van Biezen memberikan "analisis komparatif yang komprehensif dan menerangi tentang pembentukan partai dan perkembangan organisasional di demokrasi yang baru didirikan".Mengapa ini penting? Karena sebagian besar teori tentang partai politik, dari Duverger hingga Kirchheimer, dari Panebianco hingga bahkan Aldrich, dikembangkan berdasarkan pengalaman demokrasi Eropa Barat yang mapan. Teori-teori ini mengasumsikan jalur perkembangan tertentu: partai lahir dari masyarakat, tumbuh menjadi organisasi massa, kemudian bertransformasi menjadi partai catch-all. Tetapi apakah jalur ini berlaku untuk demokrasi yang lahir pada akhir abad ke-20?
Van Biezen berargumen bahwa jawabannya adalah tidak. Demokrasi baru di Eropa Selatan (Spanyol, Portugal, Yunani) dan Eropa Timur-Tengah (Polandia, Hungaria, Republik Ceko) menghadapi konteks yang sepenuhnya berbeda dari demokrasi yang mereka contoh. Partai-partai di negara-negara ini tidak lahir dari mobilisasi sosial seperti partai-partai Eropa Barat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Mereka lahir dalam kondisi yang sudah sangat termediasi oleh negara dan media massa.
Van Biezen (2005) menekankan sebuah distingsi konseptual yang krusial namun sering diabaikan: Perbedaan antara formasi partai dan adaptasi partai. Dalam artikelnya "On the theory and practice of party formation and adaptation in new democracies", ia menulis bahwa "dalam menangani isu-isu perkembangan partai dalam demokrasi kontemporer, banyak diskusi terbaru mencampuradukkan gagasan tentang formasi partai dengan adaptasi partai. Argumen artikel ini adalah bahwa kebingungan konseptual dari dua proses yang berbeda ini merusak pemahaman kita tentang perkembangan partai, yang sangat penting dalam konteks demokrasi yang lebih baru didirikan".
Mengapa distingsi ini penting? Formasi partai adalah proses penciptaan partai dari nol, kelahiran organisasi partai dalam konteks di mana belum ada partai yang mapan. Ini adalah proses sui generis yang mengikuti logikanya sendiri. Adaptasi partai adalah proses penyesuaian oleh partai yang sudah ada terhadap perubahan lingkungan. Ini adalah apa yang dialami oleh partai-partai Eropa Barat ketika mereka bergerak dari model massa ke model catch-all.
Keduanya memiliki dinamika yang sangat berbeda. Partai yang baru lahir dari nol tidak "beradaptasi" dari model sebelumnya, karena tidak ada model sebelumnya untuk beradaptasi. Mereka dibentuk dalam konteks institusional yang sudah mencakup televisi, subsidi negara, dan sistem pemilu modern, faktor-faktor yang tidak ada ketika partai-partai massa pertama lahir.
Salah satu kontribusi empiris paling penting van Biezen adalah analisisnya tentang keseimbangan kekuasaan internal di partai-partai demokrasi baru. Dalam artikel "On the Internal Balance of Party Power: Party Organizations in New Democracies" (2000), ia menganalisis hubungan antara kantor pusat partai (party central office) dan partai dalam jabatan publik (party in public office).
Temuannya kontra-intuitif yakni "Analisis ini mengungkapkan bahwa, meskipun eksekutif partai sangat didominasi oleh para pemegang jabatan publik, berlawanan dengan ekspektasi, bukanlah partai dalam jabatan publik melainkan kantor pusat partai yang muncul sebagai yang paling dominan dari dua wajah tersebut". Apa artinya ini? Di demokrasi baru, meskipun para politisi terpilih duduk di posisi-posisi kunci dalam struktur partai, birokrasi partai yang profesional dan permanen justru memiliki kekuasaan yang lebih besar. Ini berbeda dengan pola yang diamati di Eropa Barat, di mana, sebagaimana diargumentasikan oleh Katz dan Mair, partai dalam jabatan publik cenderung mendominasi.
Penjelasannya terletak pada kelemahan party on the ground di demokrasi baru, partai-partai ini tidak memiliki basis keanggotaan massal yang kuat, sehingga tidak ada kekuatan penyeimbang terhadap dominasi elit, baik di jabatan publik maupun di kantor pusat.
Van Biezen tidak hanya berkontribusi pada studi tentang demokrasi baru; ia juga, bersama Peter Mair dan Thomas Poguntke, adalah salah satu peneliti terkemuka tentang fenomena menurunnya politik berbasis keanggotaan (the decline of membership-based politics). Dalam artikel yang sangat berpengaruh "Going, Going,... Gone? The Decline of Party Membership in Contemporary Europe" (2012), van Biezen, Mair, dan Poguntke memberikan gambaran komprehensif tentang tingkat keanggotaan partai di Eropa. Mereka menemukan bahwa "keanggotaan sekarang telah mencapai titik rendah sehingga mungkin tidak lagi merupakan indikator yang relevan dari kapasitas organisasi partai".
Studi ini menemukan bahwa tingkat keanggotaan partai terkait dengan ukuran dan usia sistem demokrasi: Demokrasi kecil cenderung memiliki tingkat keanggotaan yang lebih tinggi, sementara demokrasi baru cenderung memiliki tingkat yang lebih rendah. Variasi ini penting karena menunjukkan bahwa penurunan keanggotaan bukanlah proses yang seragam, ia dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual.
Dalam artikel lanjutan "The Decline of Membership-Based Politics" (2014), van Biezen dan Poguntke memperdalam analisis ini. Mereka menulis bahwa "runtuhnya angka keanggotaan mempertanyakan salah satu elemen sentral dari konseptualisasi kita tentang demokrasi perwakilan, yaitu bahwa ia didasarkan pada partisipasi politik sukarela dalam partai politik". Mereka mencatat bahwa "semua tipologi otoritatif partai politik menganggap peran anggota sebagai salah satu elemen yang mendefinisikan mereka, meskipun partai kartel paling jelas membayangkan marginalisasi anggota partai oleh politisi partai profesional". Argumen ini sangat tajam: Jika keanggotaan terus menurun, maka model partai yang mendasari pemahaman kita tentang demokrasi sedang mengalami krisis fundamental.
Mereka juga mendokumentasikan bahwa "sekutu organisasional tradisional partai politik (misalnya, serikat buruh, agama terorganisir) tunduk pada proses erosi yang serupa". Ini menunjukkan bahwa penurunan keanggotaan partai adalah bagian dari fenomena yang lebih luas: melemahnya organisasi-organisasi perantara yang dulunya menghubungkan warga negara dengan negara.
Van Biezen dan Poguntke (2014) memperingatkan bahwa kita sedang menyaksikan transformasi partai "menjadi kendaraan organisasional bagi mereka yang politik adalah profesi daripada panggilan". Partai, yang dulunya adalah organisasi amatir yang digerakkan oleh warga yang berkomitmen, semakin menjadi mesin profesional yang dijalankan oleh politisi karir.
Salah satu temuan paling tajam dari van Biezen adalah bahwa konteks pembentukan partai sangat mempengaruhi karakter organisasionalnya. Ia menunjukkan bahwa "konteks eksternal formasi partai telah mendorong partai-partai ini untuk mengadopsi gaya organisasi yang sebagian besar menyerupai rekan-rekan kontemporer mereka di demokrasi yang lebih tua". Dengan kata lain, partai-partai di demokrasi baru tidak melalui tahapan "partai massa" seperti yang digambarkan oleh Duverger, mereka langsung lahir sebagai partai yang lebih profesional, lebih berorientasi media, dan kurang berbasis keanggotaan.
Namun, van Biezen memperingatkan bahwa "terlepas dari kemiripan antara organisasi partai di demokrasi liberal yang lebih tua dan yang baru didirikan, jalur perkembangan partai paling baik dipahami sebagai proses sui generis". Ada perbedaan fundamental dalam logika kelahiran dan perkembangan partai di konteks yang berbeda. Ini memiliki implikasi penting untuk studi tentang demokrasi di negara-negara berkembang. Mengharapkan partai-partai di Indonesia atau Brasil untuk mengikuti jalur perkembangan partai-partai Eropa adalah sebuah kesalahan analitis. Partai-partai di demokrasi baru menghadapi tantangan yang unik dan meresponsnya dengan cara yang unik pula.
Relevansi Global
Salah satu contoh paling mencolok dari "teka-teki kedua" Scarrow, perluasan hak-hak anggota bersamaan dengan penurunan jumlah anggota, adalah Partai Demokrat (PD) Italia. Pada 26 Februari 2023, untuk pertama kalinya dalam sejarah partai, Elly Schlein terpilih sebagai pemimpin melalui pemilihan primer terbuka yang hasilnya justru bertentangan dengan preferensi mayoritas anggota tetap partai.Apa yang terjadi di sini sangat penting dari perspektif Scarrow. PD Italia, seperti banyak partai sosial-demokrat Eropa lainnya, telah mengalami penurunan keanggotaan yang signifikan. Untuk mengimbanginya, partai telah membuka pemilihan pemimpin kepada "pendukung terdaftar", sebuah langkah yang secara signifikan memperluas lingkaran partisipasi melampaui anggota tradisional. Ini adalah contoh sempurna dari model keanggotaan multi-kecepatan Scarrow: partai menawarkan cara berpartisipasi yang lebih mudah (tetapi dengan hak yang lebih terbatas) untuk menarik orang-orang yang tidak bersedia berkomitmen sebagai anggota penuh.
Hasilnya adalah Schlein, yang dipandang sebagai kandidat yang lebih progresif dan mewakili perubahan generasi, memenangkan pemilihan berkat dukungan dari para pendukung terdaftar, meskipun mayoritas anggota tetap lebih memilih kandidat lain. Ini menunjukkan bagaimana perubahan dalam struktur keanggotaan partai dapat mengubah arah politik partai secara fundamental, memperkuat argumen Scarrow bahwa perubahan organisasional memiliki konsekuensi politik yang nyata.
Spanyol menyediakan data paling komprehensif tentang pemilihan primer internal partai. Sebuah dataset yang diterbitkan pada tahun 2024 mendokumentasikan lebih dari 360 proses primer di partai-partai Spanyol antara tahun 1991 dan 2023, mencakup tingkat nasional dan regional, serta untuk pemilihan kandidat dan pemimpin.
Temuan dari analisis dataset ini menunjukkan bahwa meskipun partai-partai semakin mengadopsi mekanisme demokrasi internal, tingkat partisipasi aktual dalam proses-proses ini sangat bervariasi. Beberapa primer menarik ratusan ribu peserta, sementara yang lain hanya menarik beberapa ribu. Variasi ini terkait dengan tingkat kompetisi internal, profil kandidat, dan seberapa luas partai membuka partisipasi di luar keanggotaan formal.
Ini adalah temuan yang sangat konsisten dengan kerangka Scarrow: Ketika partai membuka proses seleksi, partisipasi bisa tinggi atau rendah tergantung pada apakah pemilih merasa bahwa pilihan yang mereka buat benar-benar akan mempengaruhi hasil. Ini kembali ke argumen Scarrow tentang membuat keanggotaan "bermakna."
Salah satu perkembangan paling signifikan dalam demokrasi internal partai adalah digitalisasi. Sebagaimana didokumentasikan dalam sebuah panel konferensi European Consortium for Political Research (ECPR) tahun 2024, "partai politik semakin mengadopsi inovasi demokratis digital, didorong oleh kebangkitan partai-partai penantang dan isu wabah. Inovasi-inovasi ini mencakup platform digital untuk pemungutan suara online, forum deliberasi virtual, dan alat konsultasi kebijakan digital. Partai-partai seperti Gerakan Bintang Lima (M5S) di Italia dan Podemos di Spanyol telah menjadi pelopor dalam penggunaan teknologi digital untuk demokrasi internal.
Namun, panel ECPR juga mencatat bahwa "banyak inovasi demokratis terkait dengan bentuk-bentuk partisipasi langsung (pemilihan primer partai atau konsultasi internal), yang lain juga terhubung dengan pendekatan yang lebih deliberatif". Ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak secara otomatis menghasilkan demokrasi yang lebih dalam, ia bisa digunakan untuk partisipasi yang bermakna, tetapi juga bisa digunakan untuk konsultasi yang dangkal. Ini memperkuat argumen Scarrow: Apa yang penting bukanlah sekadar menawarkan partisipasi, tetapi menawarkan partisipasi yang benar-benar bermakna. Platform digital adalah alat; yang menentukan adalah bagaimana alat itu digunakan.
Partai Buruh Inggris di bawah kepemimpinan Keir Starmer menyediakan studi kasus yang sangat kaya. Pada akhir tahun 2023, keanggotaan Partai Buruh dilaporkan merosot ke titik terendah dalam satu dekade: Partai kehilangan 37.000 anggota pada tahun itu, dengan total keanggotaan hanya 370.450. Ini merupakan penurunan lebih dari 138.000 anggota sejak Starmer mengambil alih kepemimpinan.
Dalam perspektif Scarrow, penurunan ini dapat dipahami dalam beberapa cara. Di satu sisi, penurunan keanggotaan adalah bagian dari tren jangka panjang yang telah didokumentasikan Scarrow, partai-partai di seluruh Eropa kehilangan anggota. Di sisi lain, kepemimpinan Starmer sendiri mungkin berkontribusi. Starmer terlibat dalam konflik terbuka dengan penulisp kiri partai, dan beberapa anggota mungkin meninggalkan partai karena ketidaksetujuan dengan arah kebijakan yang lebih sentris.
Namun, yang menarik dari perspektif van Biezen adalah bahwa meskipun kehilangan anggota secara dramatis, Partai Buruh memenangkan pemilu 2024 dengan mayoritas mutlak. Ini menimbulkan pertanyaan fundamental: jika partai bisa memenangkan pemilu tanpa anggota massal, lalu untuk apa anggota? Ini adalah pertanyaan yang mengganggu bagi model demokrasi partai yang mengasumsikan hubungan erat antara kekuatan organisasi dan kesuksesan elektoral.
Studi van Biezen tentang demokrasi baru di Eropa Timur memberikan temuan yang suram. Partai-partai di Eropa Timur, dengan beberapa pengecualian, umumnya lahir dengan keanggotaan yang rendah dari awal dan tidak pernah mengembangkan basis keanggotaan massal yang kuat. Ini adalah hasil dari konteks formasi partai yang unik: mereka lahir dalam era media massa dan profesionalisasi politik, di mana partai tidak lagi membutuhkan anggota untuk memobilisasi pemilih.
Konsekuensinya adalah apa yang disebut oleh beberapa peneliti sebagai "demokrasi tanpa demos", sistem politik di mana partai-partai bersaing secara elektoral, tetapi hubungan antara partai dan masyarakat sipil sangat lemah. Tanpa basis keanggotaan yang kuat, partai-partai cenderung menjadi kendaraan personalistik bagi para pemimpin mereka, atau menjadi agen negara yang terputus dari masyarakat.
Salah satu temuan penting dari van Biezen dan Poguntke (2014) adalah bahwa "sekutu organisasional tradisional partai politik (misalnya, serikat buruh, agama terorganisir) tunduk pada proses erosi yang serupa" seperti yang dialami oleh partai itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa krisis keanggotaan partai adalah bagian dari krisis yang lebih luas dalam politik asosiasional.
Namun, ini tidak berarti bahwa hubungan antara partai dan organisasi sipil telah mati. Sebaliknya, hubungan itu telah berubah. Di banyak negara, partai kini berinteraksi dengan gerakan sosial yang lebih cair, berbasis isu, dan kurang terlembaga. Ini menciptakan peluang baru untuk partisipasi, tetapi juga menciptakan tantangan baru untuk akuntabilitas dan stabilitas.
Konteks Indonesia
Untuk memahami dinamika internal partai di Indonesia kontemporer, kita harus memulai dengan sejarah. Baik Sukarno maupun Suharto, dua presiden yang mendominasi sejarah Indonesia sebelum reformasi 1998, secara sistematis melemahkan partai-partai politik.Seperti yang dicatat dalam studi tentang pelembagaan partai di Indonesia pasca-otoriter, "hubungan antara partai politik dan partisipasi politik dirusak oleh dua presiden Indonesia yang paling menonjol, Sukarno (1945-1966) dan Suharto (1966-1998)". Sukarno, melalui Demokrasi Terpimpin, membatasi ruang gerak partai. Suharto melanjutkan upaya ini melalui kebijakan "golkarisasi" dan "de-partyisasi" yang secara sistematis membatasi pengaruh partai politik di akar rumput.
Warisan dari pembatasan ini masih terasa hingga hari ini. Partai-partai Indonesia tidak pernah mengalami "abad partai massa" seperti yang dialami Eropa; mereka tidak memiliki tradisi keanggotaan massal yang kuat. Ketika reformasi 1998 terjadi dan multipartai diperkenalkan, partai-partai baru lahir dalam konteks yang sangat termediasi oleh televisi dan, kemudian, media sosial.
Salah satu diagnosis paling tajam tentang kondisi partai-partai Indonesia kontemporer adalah bahwa mereka mengalami krisis pelembagaan (institutionalization crisis). Sebuah analisis dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyimpulkan bahwa "hubungan politik personalistik kini menjadi masalah serius di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Lebih lanjut... Situasi ini menunjukkan bahwa partai belum terlembaga secara optimal, baik dengan pemilih maupun dalam hal tata kelola internal".
Apa artinya partai tidak terlembaga? Dalam perspektif Scarrow dan van Biezen, ini berarti:
- Ketergantungan pada figur personal, bukan pada aturan dan prosedur. Partai-partai Indonesia, dari Gerindra hingga Demokrat, dari NasDem hingga PKB, cenderung berpusat pada figur pendiri atau pemimpin mereka. Ketika figur itu pergi, partai sering kali goyah.
- Tidak adanya mekanisme keanggotaan yang jelas. Sebagian besar partai Indonesia tidak memiliki sistem keanggotaan yang transparan dan terstruktur. Tidak jelas siapa yang menjadi anggota, bagaimana mereka direkrut, dan hak-hak apa yang mereka miliki.
- Lemahnya hubungan dengan pemilih. Banyak partai Indonesia adalah partai "musiman" yang hanya aktif menjelang pemilu. Antara pemilu, mereka hampir tidak hadir dalam kehidupan komunitas.
Penelitian terbaru tentang Indonesia menunjukkan adanya penurunan demokrasi internal partai (declining intraparty democracy). Sebuah studi yang diterbitkan dalam Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression? (2020) mendokumentasikan fenomena "personalisme elektoral dan menurunnya demokrasi intrapartai" di Indonesia.
Apa saja gejala-gejalanya? Seleksi kandidat yang tertutup dan elitis: Meskipun partai-partai Indonesia secara formal memiliki mekanisme seleksi kandidat, dalam praktiknya keputusan seringkali dibuat oleh segelintir elit, kadang-kadang oleh satu orang (ketua umum). Fenomena "politik kartu" (blank check), di mana ketua umum menunjuk kandidat tanpa konsultasi, adalah contoh nyata.
Gejala lainnya adalah tidak adanya pemilihan pemimpin partai yang kompetitif. Banyak partai Indonesia belum pernah menyelenggarakan pemilihan ketua umum yang benar-benar kompetitif. Kongres partai seringkali adalah acara aklamasi yang mengkonfirmasi status quo. Selain itu, marjinalisasi suara anggota, bahkan ketika partai memiliki anggota yang terdaftar, suara mereka jarang didengar dalam keputusan-keputusan partai yang signifikan.
Ini adalah kebalikan dari temuan Scarrow tentang negara-negara Eropa. Jika di Eropa penurunan keanggotaan disertai dengan perluasan hak-hak anggota, di Indonesia penurunan keanggotaan disertai dengan pemusatan kekuasaan di tangan elit.
Pada tahun 2026, sebuah proposal kontroversial muncul di Indonesia: Mengganti pemilihan langsung kepala daerah dengan pemilihan tidak langsung melalui DPRD, kembali ke sistem yang berlaku sebelum reformasi 2005.
Analis politik dengan cepat mengidentifikasi proposal ini sebagai manifestasi dari "bossisme partai", kecenderungan para pemimpin partai untuk mengontrol proses politik dan membatasi pengaruh pemilih biasa. Dalam perspektif Scarrow, ini adalah contoh dari partai yang bergerak ke arah yang berlawanan dengan apa yang ia amati di Eropa: alih-alih memperluas partisipasi untuk mengimbangi penurunan keanggotaan, partai-partai Indonesia justru mencoba membatasi partisipasi untuk melindungi kekuasaan elit.
Kritik terhadap proposal ini menekankan bahwa "daripada melemahkan partisipasi demokratis, Indonesia harus fokus pada penguatan demokrasi internal partai dan mendukung keterlibatan masyarakat sipil". Ini adalah argumen yang sangat sejalan dengan rekomendasi Scarrow: bahwa partai yang sehat adalah partai yang memberikan suara kepada anggotanya.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyediakan studi kasus menarik tentang kegagalan model partai berbasis digital di Indonesia. PSI, yang memposisikan dirinya sebagai partai anak muda, progresif, dan melek digital, gagal lolos ke parlemen dalam Pemilu 2024 meskipun "mengadopsi platform digital dan menerima dukungan dari tokoh-tokoh politik nasional, termasuk Presiden Joko Widodo dan Kaesang Pangarep, yang menjadi ketua partai".
Mengapa PSI gagal? Dari perspektif Scarrow, jawabannya terletak pada substansi partisipasi, bukan sekadar bentuknya. PSI mungkin telah mengadopsi platform digital, tetapi apakah partisipasi yang ditawarkannya benar-benar bermakna? Apakah pendukung PSI benar-benar memiliki suara dalam keputusan partai? Atau apakah mereka terutama berfungsi sebagai pengikut media sosial yang memberikan likes dan shares tanpa keterlibatan substantif?
Kegagalan PSI menunjukkan bahwa teknologi bukanlah pengganti untuk organisasi. Partai yang hanya ada secara online mungkin bisa mengumpulkan pengikut, tetapi tidak bisa membangun komitmen yang mendalam dan berkelanjutan yang diperlukan untuk kemenangan elektoral. Dalam istilah Scarrow, partisipasi harus "bermakna" (meaningful), dan makna tidak bisa digantikan oleh sekadar clicks dan shares.
Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal akademik Jepang menganalisis situs web partai-partai politik Indonesia selama Pemilu 2024 dengan judul "Enhancing Intraparty Democracy in Indonesia Through Digital Platforms". Studi ini menemukan bahwa meskipun partai-partai memiliki kehadiran digital yang signifikan, platform-platform ini terutama digunakan untuk komunikasi satu arah, dari partai ke pendukung, bukan untuk partisipasi dua arah. Fitur-fitur untuk konsultasi kebijakan, umpan balik anggota, atau pengambilan keputusan bersama hampir tidak ada.
Temuan ini konsisten dengan kerangka Scarrow: Menawarkan kehadiran digital tidak sama dengan menawarkan partisipasi yang bermakna. Platform digital bisa digunakan untuk memperdalam demokrasi internal, tetapi juga bisa digunakan untuk memberikan ilusi partisipasi sambil mempertahankan kontrol elit.
Apa yang bisa dipelajari Indonesia dari perspektif Scarrow dan van Biezen? Pertama, keanggotaan harus dibuat bermakna. Partai-partai Indonesia perlu bergerak dari model keanggotaan yang hanya formalitas, mendaftar untuk mendapatkan kartu, tanpa hak atau pengaruh nyata, ke model di mana anggota benar-benar memiliki suara dalam keputusan partai. Pemilihan ketua umum yang kompetitif, seleksi kandidat yang terbuka, dan mekanisme konsultasi kebijakan adalah langkah-langkah konkret.
Kedua, model multi-kecepatan bisa menjadi solusi. Seperti yang ditunjukkan Scarrow, partai tidak harus menawarkan hanya satu jenis keanggotaan. Mereka bisa menawarkan berbagai tingkat keterlibatan, dari pengikut media sosial hingga anggota penuh dengan hak suara. Yang penting adalah bahwa setiap tingkat menawarkan nilai yang jelas dan bahwa ada jalur untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ketiga, partai harus menerima bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkan loyalitas kelas. Di Indonesia, di mana politik berbasis kelas hampir tidak pernah mengakar, ini sangat relevan. Partai harus membangun loyalitas melalui partisipasi yang bermakna, bukan melalui asumsi bahwa pemilih akan tetap setia.
Keempat, konteks penting. Seperti yang ditunjukkan van Biezen, partai-partai di demokrasi baru menghadapi tantangan yang berbeda dari partai-partai di demokrasi mapan. Partai Indonesia tidak bisa begitu saja meniru model Eropa; mereka harus menemukan jalannya sendiri, dengan mempertimbangkan konteks digital, personalistik, dan klientelistik di mana mereka beroperasi.
Dari Scarrow, kita belajar bahwa:
Dari van Biezen, kita belajar bahwa:
Apa saja gejala-gejalanya? Seleksi kandidat yang tertutup dan elitis: Meskipun partai-partai Indonesia secara formal memiliki mekanisme seleksi kandidat, dalam praktiknya keputusan seringkali dibuat oleh segelintir elit, kadang-kadang oleh satu orang (ketua umum). Fenomena "politik kartu" (blank check), di mana ketua umum menunjuk kandidat tanpa konsultasi, adalah contoh nyata.
Gejala lainnya adalah tidak adanya pemilihan pemimpin partai yang kompetitif. Banyak partai Indonesia belum pernah menyelenggarakan pemilihan ketua umum yang benar-benar kompetitif. Kongres partai seringkali adalah acara aklamasi yang mengkonfirmasi status quo. Selain itu, marjinalisasi suara anggota, bahkan ketika partai memiliki anggota yang terdaftar, suara mereka jarang didengar dalam keputusan-keputusan partai yang signifikan.
Ini adalah kebalikan dari temuan Scarrow tentang negara-negara Eropa. Jika di Eropa penurunan keanggotaan disertai dengan perluasan hak-hak anggota, di Indonesia penurunan keanggotaan disertai dengan pemusatan kekuasaan di tangan elit.
Pada tahun 2026, sebuah proposal kontroversial muncul di Indonesia: Mengganti pemilihan langsung kepala daerah dengan pemilihan tidak langsung melalui DPRD, kembali ke sistem yang berlaku sebelum reformasi 2005.
Analis politik dengan cepat mengidentifikasi proposal ini sebagai manifestasi dari "bossisme partai", kecenderungan para pemimpin partai untuk mengontrol proses politik dan membatasi pengaruh pemilih biasa. Dalam perspektif Scarrow, ini adalah contoh dari partai yang bergerak ke arah yang berlawanan dengan apa yang ia amati di Eropa: alih-alih memperluas partisipasi untuk mengimbangi penurunan keanggotaan, partai-partai Indonesia justru mencoba membatasi partisipasi untuk melindungi kekuasaan elit.
Kritik terhadap proposal ini menekankan bahwa "daripada melemahkan partisipasi demokratis, Indonesia harus fokus pada penguatan demokrasi internal partai dan mendukung keterlibatan masyarakat sipil". Ini adalah argumen yang sangat sejalan dengan rekomendasi Scarrow: bahwa partai yang sehat adalah partai yang memberikan suara kepada anggotanya.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyediakan studi kasus menarik tentang kegagalan model partai berbasis digital di Indonesia. PSI, yang memposisikan dirinya sebagai partai anak muda, progresif, dan melek digital, gagal lolos ke parlemen dalam Pemilu 2024 meskipun "mengadopsi platform digital dan menerima dukungan dari tokoh-tokoh politik nasional, termasuk Presiden Joko Widodo dan Kaesang Pangarep, yang menjadi ketua partai".
Mengapa PSI gagal? Dari perspektif Scarrow, jawabannya terletak pada substansi partisipasi, bukan sekadar bentuknya. PSI mungkin telah mengadopsi platform digital, tetapi apakah partisipasi yang ditawarkannya benar-benar bermakna? Apakah pendukung PSI benar-benar memiliki suara dalam keputusan partai? Atau apakah mereka terutama berfungsi sebagai pengikut media sosial yang memberikan likes dan shares tanpa keterlibatan substantif?
Kegagalan PSI menunjukkan bahwa teknologi bukanlah pengganti untuk organisasi. Partai yang hanya ada secara online mungkin bisa mengumpulkan pengikut, tetapi tidak bisa membangun komitmen yang mendalam dan berkelanjutan yang diperlukan untuk kemenangan elektoral. Dalam istilah Scarrow, partisipasi harus "bermakna" (meaningful), dan makna tidak bisa digantikan oleh sekadar clicks dan shares.
Sebuah studi yang dipublikasikan dalam jurnal akademik Jepang menganalisis situs web partai-partai politik Indonesia selama Pemilu 2024 dengan judul "Enhancing Intraparty Democracy in Indonesia Through Digital Platforms". Studi ini menemukan bahwa meskipun partai-partai memiliki kehadiran digital yang signifikan, platform-platform ini terutama digunakan untuk komunikasi satu arah, dari partai ke pendukung, bukan untuk partisipasi dua arah. Fitur-fitur untuk konsultasi kebijakan, umpan balik anggota, atau pengambilan keputusan bersama hampir tidak ada.
Temuan ini konsisten dengan kerangka Scarrow: Menawarkan kehadiran digital tidak sama dengan menawarkan partisipasi yang bermakna. Platform digital bisa digunakan untuk memperdalam demokrasi internal, tetapi juga bisa digunakan untuk memberikan ilusi partisipasi sambil mempertahankan kontrol elit.
Apa yang bisa dipelajari Indonesia dari perspektif Scarrow dan van Biezen? Pertama, keanggotaan harus dibuat bermakna. Partai-partai Indonesia perlu bergerak dari model keanggotaan yang hanya formalitas, mendaftar untuk mendapatkan kartu, tanpa hak atau pengaruh nyata, ke model di mana anggota benar-benar memiliki suara dalam keputusan partai. Pemilihan ketua umum yang kompetitif, seleksi kandidat yang terbuka, dan mekanisme konsultasi kebijakan adalah langkah-langkah konkret.
Kedua, model multi-kecepatan bisa menjadi solusi. Seperti yang ditunjukkan Scarrow, partai tidak harus menawarkan hanya satu jenis keanggotaan. Mereka bisa menawarkan berbagai tingkat keterlibatan, dari pengikut media sosial hingga anggota penuh dengan hak suara. Yang penting adalah bahwa setiap tingkat menawarkan nilai yang jelas dan bahwa ada jalur untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ketiga, partai harus menerima bahwa mereka tidak bisa lagi mengandalkan loyalitas kelas. Di Indonesia, di mana politik berbasis kelas hampir tidak pernah mengakar, ini sangat relevan. Partai harus membangun loyalitas melalui partisipasi yang bermakna, bukan melalui asumsi bahwa pemilih akan tetap setia.
Keempat, konteks penting. Seperti yang ditunjukkan van Biezen, partai-partai di demokrasi baru menghadapi tantangan yang berbeda dari partai-partai di demokrasi mapan. Partai Indonesia tidak bisa begitu saja meniru model Eropa; mereka harus menemukan jalannya sendiri, dengan mempertimbangkan konteks digital, personalistik, dan klientelistik di mana mereka beroperasi.
Kesimpulan
Sampailah kita di penghujung tulisan ini. Mari kita rengkuh kembali benang merah dari seluruh perjalanan intelektual kita. Susan E. Scarrow dan Ingrid van Biezen, meskipun berfokus pada aspek yang berbeda dari organisasi partai, telah memberikan kontribusi yang saling melengkapi dan telah secara fundamental mengubah cara kita mempelajari kehidupan internal partai politik.Dari Scarrow, kita belajar bahwa:
- Keanggotaan partai tidaklah mati, melainkan berubah. Penurunan jumlah anggota partai adalah fenomena yang nyata dan terdokumentasi dengan baik, tetapi ia tidak seragam, ia bervariasi antar negara, partai, dan periode waktu. Yang lebih penting, penurunan kuantitas telah disertai dengan transformasi kualitas hubungan partai-anggota.
- Partai bergerak menuju model keanggotaan multi-kecepatan. Partai-partai kontemporer menawarkan berbagai cara untuk terhubung, dari keanggotaan penuh hingga pendukung terdaftar hingga pengikut online. Ini mencerminkan adaptasi terhadap perubahan preferensi warga, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang makna "keanggotaan."
- Partisipasi harus dibuat bermakna. Teka-teki kedua Scarrow, perluasan hak-hak anggota bersamaan dengan penurunan jumlah anggota, mengungkapkan logika fundamental: partai memberikan lebih banyak hak kepada anggota justru karena anggota semakin langka dan berharga. Partai yang gagal membuat keanggotaan bermakna akan kehilangan anggota; partai yang berhasil akan mempertahankan dan mungkin merekrut anggota baru.
Dari van Biezen, kita belajar bahwa:
- Konteks pembentukan partai sangat menentukan karakter organisasionalnya. Partai-partai di demokrasi baru tidak melalui tahapan "partai massa" seperti yang digambarkan oleh Duverger; mereka lahir dalam konteks yang sudah termediasi dan mensubsidi, dan ini membentuk dinamika internal mereka.
- Penurunan politik berbasis keanggotaan adalah fenomena sistemik. Tidak hanya partai, tetapi juga serikat buruh, organisasi keagamaan, dan asosiasi sukarela lainnya mengalami erosi. Ini adalah krisis infrastruktur demokrasi partisipatoris yang lebih luas.
- Partai semakin menjadi kendaraan bagi para profesional politik. Transformasi partai dari organisasi amatir ke mesin profesional memiliki implikasi bagi representasi, akuntabilitas, dan legitimasi demokrasi.
Untuk Indonesia, kontribusi-kontribusi ini sangatlah berharga. Di era di mana partai-partai didominasi oleh figur personal, di mana seleksi kandidat seringkali elitis dan tertutup, dan di mana anggota hampir tidak memiliki suara, perspektif Scarrow dan van Biezen menawarkan arah reformasi yang jelas: Partai harus menjadi lebih inklusif, lebih partisipatif, dan lebih akuntabel secara internal. Tanpa reformasi internal, partai-partai Indonesia akan terus menjadi mesin elektoral yang tidak berakar, rentan terhadap personalisme, dan tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi demokrasi yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, mempelajari organisasi internal partai adalah mempelajari kesehatan demokrasi itu sendiri. Seperti yang diingatkan oleh Scarrow dan van Biezen, masing-masing dengan caranya sendiri, partai yang sehat secara internal adalah prasyarat untuk demokrasi yang sehat. Tugas kita sebagai warga negara dan ilmuwan adalah menuntut agar partai-partai kita menjadi lebih sehat.
Referensi
A dataset exploring turnout patterns in Spanish party primaries (1991–2023). (2024). PMC. https://pmc.ncbi.nlm.nih.govDalton, R. J. (Ed.). (2002). Parties without partisans: Political change in advanced industrial democracies. Oxford University Press.
Duverger, M. (1954). Political parties: Their organization and activity in the modern state. Methuen.
ECPR. (2024). Digital democratic innovations in parties and beyond. European Consortium for Political Research General Conference.
Enhancing intraparty democracy in Indonesia through digital platforms: An analysis of party websites in the 2024 legislative elections. (2024). Journal of Policy Science.
Express. (2024, August 23). Keir Starmer reeling as Labour membership hits 10 year low under his leadership. Express.co.uk.
Indonesia’s Indirect Election Proposal: Party Bossism and the Risk of Illiberal Democracy. (2026, March 27). Royal Society for Asian Affairs (RSAA). https://rsaa.org.uk
Indonesian parties revisited: Systemic exclusivism, electoral personalisation and declining intraparty democracy. (2020). Dalam T. Power & E. Warburton (Eds.), Democracy in Indonesia: From stagnation to regression? ISEAS Publishing.
Kirchheimer, O. (1966). The transformation of the Western European party systems. Dalam J. LaPalombara & M. Weiner (Eds.), Political parties and political development (pp. 177–200). Princeton University Press.
Panebianco, A. (1988). Political parties: Organization and power. Cambridge University Press.
Poguntke, T., & Hofmeister, W. (Eds.). (2024). Political parties and the crisis of democracy: Organization, resilience, and reform. Oxford University Press.
Scarrow, S. E. (1996). Parties and their members: Organizing for victory in Britain and Germany. Oxford University Press.
Scarrow, S. E. (2002). Parties without members? Party organization in a changing electoral environment. Dalam R. J. Dalton (Ed.), Parties without partisans: Political change in advanced industrial democracies (pp. 79–101). Oxford University Press.
Scarrow, S. E. (2015). Beyond party members: Changing approaches to partisan mobilization. Oxford University Press.
Scarrow, S. E., Webb, P. D., & Poguntke, T. (Eds.). (2017). Organizing political parties: Representation, participation, and power. Oxford University Press.
The electoral failure of the Indonesian Solidarity Party in the 2024 legislative elections. (2025). Jurnal Penelitian Politik.
The left turn of the Italian Democratic Party (PD): Primary elections and policy preferences. (2024). R Discovery. https://discovery.researcher.life
UMY. (2026, April 16). Pakar UMY: The crisis of political party institutionalization in Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. https://www.umy.ac.id
van Biezen, I. (2000). On the internal balance of party power: Party organizations in new democracies. Party Politics, 6(4), 395–417.
van Biezen, I. (2003). Political parties in new democracies: Party organization in Southern and East-Central Europe. Palgrave Macmillan.
van Biezen, I. (2005). On the theory and practice of party formation and adaptation in new democracies. European Journal of Political Research, 44(1), 147–174.
van Biezen, I., & Poguntke, T. (2014). The decline of membership-based politics. Party Politics, 20(2), 205–216.
van Biezen, I., Mair, P., & Poguntke, T. (2012). Going, going,... gone? The decline of party membership in contemporary Europe. European Journal of Political Research, 51(1), 24–56.
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar
Silakan tulis komentar Anda.