Di bagian kedua esai ini akan mengevaluasi relevansi kerangka ini dengan meneropong Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto (2024-2026), di mana krisis fiskal, erosi kelas menengah, gelombang protes Agustus 2025, kemunduran demokrasi, dan krisis ekologis berkelindan membentuk sebuah konfigurasi polycrisis yang khas.
Esai ini berargumen bahwa meskipun polycrisis merupakan lensa diagnostik yang kuat dan relevan untuk membaca kompleksitas Indonesia kontemporer, ia harus digunakan dengan kehati-hatian kritis agar tidak menjadi justifikasi bagi praktik emergenciocracy yang menggerus kapasitas demokratis.
Pendahuluan
Pada suatu sore di akhir Agustus 2025, jalanan di lebih dari lima belas kota di Indonesia berubah menjadi lautan massa. Rakyat turun ke jalan. Pemicu langsungnya tampak sepele sekaligus menggelikan: keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menaikkan tunjangan perumahan bagi para anggotanya sendiri.Namun, kemarahan yang meletup di aspal-aspal panas itu jelas bukan perkara satu kebijakan tunggal. Ia adalah akumulasi dari berbagai tekanan yang sudah lama mendidih: pemotongan anggaran daerah yang memaksa pemerintah lokal menaikkan pajak properti, menyusutnya kelas menengah dari 21,5% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024, melambungnya harga pangan, serta stagnasi upah yang membuat lulusan universitas baru harus bersaing memperebutkan pekerjaan di sektor informal (Pangestu & Armstrong, 2025, paragraf 3-5; Gammon, 2025, paragraf 2-3). Untuk menenangkan keadaan, Presiden Prabowo Subianto merespons dengan menggelontorkan stimulus fiskal dan memberikan bantuan langsung tunai. Sementara itu, di sudut lain ruang rapat istana, sekelompok penasihat garis keras mengusulkan penerapan keadaan darurat, sebuah usulan yang akhirnya ditolak, tetapi tetap menggetarkan (Gammon, 2025, paragraf 18-20).
Adegan ini, Sohibku, bukanlah sekadar cerita tentang Indonesia. Ia adalah fragmen dari sebuah drama global yang jauh lebih besar. Drama di mana isu wabah belum sepenuhnya berlalu tetapi perang Rusia-Ukraina sudah meletus; di mana inflasi pasca-pandemi masih mendera sementara krisis iklim semakin sering mengetuk pintu dengan banjir dan kebakaran hutan; di mana perang dagang AS-Tiongkok meremukkan rantai pasok global; dan di mana kepercayaan terhadap institusi-institusi demokrasi terus merosot. Di hadapan lanskap yang kacau-balau ini, sebuah istilah baru mendadak naik daun di koridor-koridor Davos, di halaman opini Financial Times, dan di ruang-ruang seminar akademik: polycrisis.
Dipopulerkan pada tahun 2022 oleh sejarawan ekonomi Universitas Columbia, Adam Tooze, melalui kolomnya di Financial Times, istilah polycrisis dengan cepat menyebar bagaikan virus. Ia menjadi "Kata Tahun Ini" (Year in a Word), menjadi topik utama di World Economic Forum 2023, dan melahirkan begitu banyak artikel, buku, serta konferensi. Tooze (2022, paragraf 1) mendefinisikan polycrisis sebagai situasi di mana "berbagai krisis yang berbeda berinteraksi sedemikian rupa sehingga keseluruhan dampaknya jauh lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya". Dalam logika ini, masalah-masalah seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, ketegangan geopolitik, dan kemunduran demokrasi bukanlah petaka-petaka yang terpisah. Mereka adalah "simpul-simpul" yang saling terhubung dalam sebuah jaring-jaring krisis global yang rumit.
Namun, secepat popularitasnya meroket, secepat itu pula kritik mulai bermunculan. Ironisnya, salah satu kritikus paling awal justru adalah Adam Tooze sendiri. Pada September 2025, Tooze menulis sebuah esai di Financial Times yang mempertanyakan kembali relevansi konsep yang ia populerkan. Ia merenungkan bahwa "jika niat Israel adalah meratakan Gaza, atau jika Trump ingin mensubversi The Fed, itu bukanlah proses yang serupa dengan pandemi atau krisis finansial" (Tooze, 2025b, sebagaimana dikutip dalam Cooper, 2025, paragraf 6). Keragu-raguan Tooze ini, seperti yang akan kita lihat, mencerminkan perdebatan yang jauh lebih dalam: apakah polycrisis benar-benar sebuah alat analitis yang berguna, ataukah ia sekadar buzzword kosong yang, lebih buruk lagi, adalah sebuah ideologi?
Di sinilah letak signifikansi esai ini. Saya akan melakukan dua hal besar. Pertama, menguraikan teori polycrisis secara komprehensif sekaligus mengkritisinya. Kita akan menelusuri genealogi intelektualnya, memetakan perdebatan definisional, dan yang paling penting, mengkaji kritik-kritik yang dilontarkan oleh para pemikir teori kritis yang mempertanyakan asumsi-asumsi di balik istilah ini. Apakah polycrisis adalah alat yang membantu kita memahami realitas, ataukah ia justru ideologi teknokratis yang mendepolitisasi ruang publik, menormalisasi state of exception sebagai modus pemerintahan permanen, dan melemahkan kapasitas demokratis? Kedua, menguji relevansi kerangka ini pada dinamika politik Indonesia kontemporer. Apakah Indonesia sedang mengalami polycrisis-nya sendiri? Dan jika ya, apa implikasinya bagi kualitas demokrasi kita?
Fondasi Teoretis
Untuk dapat mengkritisi polycrisis, kita harus terlebih dahulu memahaminya secara menyeluruh. Ini adalah konsep dengan sejarah intelektual yang panjang, jauh lebih panjang dari yang disadari oleh mereka yang menganggapnya sekadar produk Davos.Mari kita mulai dengan meluruskan satu kesalahpahaman umum. Polycrisis, seperti yang sering ditulis di media populer, bukanlah istilah yang lahir dari rapat dewan World Economic Forum. Akarnya jauh lebih dalam dan lebih radikal. Istilah ini pertama kali muncul di Prancis pada tahun 1993 sebagai subjudul dalam buku Terre-Patrie karya dua pemikir kompleksitas, Edgar Morin dan Anne Brigitte Kern.
Dalam edisi bahasa Inggrisnya yang terbit pada 1999 dengan judul Homeland Earth: A Manifesto for the New Millennium, mereka mendefinisikan "la polycrise" sebagai "bukan satu masalah vital tunggal, melainkan banyak masalah vital, dan justru kompleks intersolidaritas dari masalah, antagonisme, krisis, proses-proses yang tidak terkendali, dan krisis umum planet inilah yang merupakan masalah vital nomor satu" (Morin & Kern, 1999, hlm. 74). Definisi ini penting karena langsung menempatkan polycrisis dalam kerangka pemikiran kompleksitas: krisis-krisis ini tidak dapat direduksi menjadi satu penyebab tunggal. Masalahnya justru terletak pada interaksi itu sendiri.
Penting untuk dicatat konteks intelektual Morin. Seperti yang ditunjukkan oleh Raj Patel (2026, paragraf 10-12), pemikiran yang melahirkan polycrisis lebih berhutang pada era resistensi ekologis pasca-1968 daripada pada keruntuhan Uni Soviet. Morin adalah seorang pemikir kiri yang kompleks, pernah menjadi anggota Partai Komunis Prancis tetapi kemudian memutuskannya, dan menghabiskan puluhan tahun menyusun magnum opus enam jilidnya, La Méthode, tentang kompleksitas, krisis, dan alam. Polycrisis lahir dari tradisi pemikiran yang justru kritis terhadap kapitalisme dan kerangka pembangunan Barat.
Setelah era Morin, istilah ini kembali muncul melalui berbagai jalur. Pada 2013, sosiolog Afrika Selatan Mark Swilling mengadopsi istilah ini untuk menggambarkan "seperangkat krisis sosio-ekonomi, ekologis, dan kultural-institusional yang saling berinteraksi secara global dan menolak untuk direduksi menjadi satu penyebab tunggal" (Swilling, 2013, hlm. 98). Kemudian, pada 2016, Presiden Komisi Eropa saat itu Jean-Claude Juncker menggunakan istilah ini dalam pidato-pidatonya untuk menggambarkan krisis-krisis yang saling terkait yang mendera Uni Eropa: krisis migrasi, krisis finansial, dan Brexit (Juncker, 2016, sebagaimana dikutip dalam Polycrisis.org, n.d., paragraf 6-7). Namun, yang membuat istilah ini benar-benar mendunia adalah Adam Tooze.
Dalam buku monumentalnya Shutdown: How Covid Shook the World's Economy (2021) dan kemudian kolomnya di Financial Times pada 2022, Tooze menggunakan polycrisis untuk menamai kondisi dunia pasca-pandemi. Ia mendefinisikannya dengan lebih tajam: "Situasi di mana berbagai krisis berinteraksi sedemikian rupa sehingga dampak gabungannya jauh melampaui jumlah bagian-bagiannya, menciptakan ketidakpastian sistemik dan mengikis kapasitas respons konvensional" (Tooze, 2022, sebagaimana dirangkum dalam Cooper, 2025, paragraf 2-4). Bagi Tooze, polycrisis menangkap kebaruan dari momen kita: bukan hanya banyaknya krisis, tetapi fakta bahwa krisis-krisis itu saling "berbicara", saling memperkuat, dan menciptakan realitas emergen yang tidak dapat dipahami jika hanya dilihat secara sektoral.
Untuk memahami polycrisis sebagai alat analitis, kita perlu memahami mekanisme internalnya. Sebuah studi Q-metodologi yang diterbitkan di Sustainability Science pada Desember 2025, yang mensurvei lima puluh pakar, menemukan empat kerangka interpretasi (framings) yang berbeda tentang polycrisis. Namun, semua pakar sepakat pada dua hal: (1) polycrisis melintasi sektor dan perbatasan, dan (2) polycrisis bukanlah sekadar buzzword kosong (More than a Buzzword?, 2025, hlm. 1-2). Dengan menghubungkan temuan-temuan ini dengan teori krisis Edgar Morin (crisiology), para peneliti menyimpulkan bahwa polycrisis paling baik dipahami sebagai "engsel metamorfik" (metamorphic hinge), sebuah titik di mana kehancuran dan transformasi berlangsung secara bersamaan.
Secara mekanis, polycrisis dicirikan oleh beberapa properti inti. Pertama, umpan balik positif (positive feedback loops). Dalam polycrisis, krisis A memperburuk krisis B, yang kemudian memperburuk krisis C, yang pada gilirannya kembali memperburuk krisis A. Contoh yang sering dikutip adalah interaksi antara krisis iklim, krisis utang, dan bencana alam.
Ruwanpura, Cederlöf, dan Ramasar (2025, hlm. 2-3) memberikan ilustrasi yang menggugah dari Pakistan pada tahun 2022: "banjir yang tidak biasa menenggelamkan sepertiga Pakistan. Banjir menewaskan 1.700 orang, menggusur 8 juta, dan merusak infrastruktur kritis senilai 15 miliar dolar AS. Pakistan, yang diakui UNDP sebagai salah satu dari 54 negara yang menderita masalah utang parah, harus mencari pinjaman tambahan untuk pulih dari banjir. Krisis utang dan krisis iklim berinteraksi menghasilkan keseluruhan yang lebih menghancurkan daripada jumlah bagian-bagiannya." Ini adalah polycrisis dalam tindakan.
Kedua, sinkronisasi kausal (causal synchronization). Berbeda dengan risiko sistemik biasa, polycrisis melibatkan situasi di mana berbagai krisis mencapai titik kritisnya secara hampir bersamaan, sehingga menciptakan efek cascading yang sulit diprediksi (Janzwood & Homer-Dixon, 2022, hlm. 2). Ketiga, ketidakpastian radikal (radical uncertainty). Dalam polycrisis, model-model prediksi konvensional gagal karena interaksi non-linear antara krisis-krisis tersebut tidak dapat dimodelkan dengan andal. Inilah yang oleh Tooze disebut sebagai "hilangnya kepercayaan diri bullish" (loss of bullish self-confidence) tentang masa depan (Tooze, 2022, sebagaimana dikutip dalam Cooper, 2025, paragraf 4).
Salah satu momen paling menarik dalam evolusi intelektual polycrisis terjadi pada September 2025, ketika Adam Tooze menerbitkan dua esai, di Financial Times dan di blog Substack-nya, yang secara terbuka mempertanyakan relevansi konsep yang ia populerkan. Ini adalah momen "otokritik" yang langka dan mengagumkan, yang membuka ruang refleksi yang lebih dalam.
Keraguan Tooze didasarkan pada beberapa alasan. "Satu alasan mengapa krisis tampak kurang tepat sebagai istilah saat ini," tulisnya, "adalah bahwa gangguan-gangguan tersebut sangat disengaja (intentional)" (Tooze, 2025b, paragraf 5, sebagaimana dikutip dalam Cooper, 2025). Genosida di Gaza, perebutan kekuasaan oleh Trump, dan invasi Rusia ke Ukraina, semua ini, menurut Tooze, bukanlah "proses yang serupa dengan pandemi atau krisis finansial." Mereka adalah "tindakan agresi yang disengaja" oleh aktor-aktor yang memiliki agensi.
Lalu, jika krisis adalah metafora medis dari pengobatan Yunani kuno, di mana seorang pasien mencapai titik kritis antara hidup dan mati, siapakah "pasien" dalam polycrisis? Bagi Tooze, pasiennya adalah "tatanan berbasis aturan liberal" (liberal rules-based order), yang kini berada di bawah serangan dari dalam (Trump dan sayap kanan) dan dari luar (Tiongkok dan Rusia) (Callinicos, 2025, paragraf 4-6). Diagnosa Tooze ini, sebagaimana akan kita lihat, membawa kita langsung ke jantung kritik yang lebih fundamental.
Di sinilah kita memasuki medan perdebatan yang sesungguhnya. Kritik paling tajam terhadap polycrisis datang dari tradisi teori kritis. Para pemikir seperti Brian Milstein, pemakalah di sebuah konferensi European Consortium for Political Research (ECPR), secara fundamental menolak polycrisis sebagai konsep orientasi. Dalam abstrak papernya, Milstein berargumen bahwa "pada titik terburuknya, gagasan tentang polycrisis yang sedang berlangsung tampaknya mempromosikan 'state of exception' sebagai modus pemerintahan permanen... Namun, bahkan jika dipahami secara murah hati, polycrisis memproyeksikan pandangan dunia yang secara normatif kempis dengan prospek perubahan yang terbatas dan visi legitimasi yang dimiskinkan yang menormalisasi 'politik dalam register darurat'" ("Polycrisis" as Ideology, 2025, paragraf 1-2).
Milstein menelusuri bagaimana konsep "krisis" sebagaimana berkembang dalam modernitas, dari Reinhart Koselleck hingga Jürgen Habermas, mensyaratkan dua koneksi yang justru diingkari oleh polycrisis: (1) koneksi ke kesadaran krisis (crisis consciousness), di mana aktor yang terkena dampak menggunakan kebebasan positif untuk secara diskursif mempertimbangkan dan mengartikulasikan tujuan-tujuan normatif baru; dan (2) koneksi ke visi tentang keseluruhan sosial (vision of the social whole), yang darinya sumber-sumber krisis dapat digali dan ditransformasi secara emansipatoris ("Polycrisis" as Ideology, 2025, paragraf 3-4).
Dengan menempatkan krisis sebagai "normal baru", polycrisis justru menghalangi kemungkinan untuk melampaui krisis. Ia menjadi, dalam ungkapan Milstein, "ideologi" yang justru melegitimasi tatanan yang ada alih-alih membuka kemungkinan untuk mentransformasinya. Kritik ini diperkuat oleh analisis yang lebih mutakhir. Sebuah studi yang akan terbit pada Februari 2026 di jurnal Futures memperkenalkan konsep emergenciocracy, sebuah kerangka tata kelola yang menormalisasi penggunaan darurat sebagai alat struktural dan retoris untuk mengelola krisis (Rethinking Crisis Management, 2026, hlm. 1-2).
Penulis studi ini berargumen bahwa emergenciocracy, yang disituasikan dalam konteks polycrisis yang lebih luas, "menghasilkan penyimpangan dari norma-norma demokrasi tradisional." Keadaan darurat yang awalnya dibingkai sebagai penyimpangan temporer telah berevolusi menjadi modus tata kelola yang berkelanjutan, mengkonsolidasi otoritas sambil melewati proses-proses deliberatif (Rethinking Crisis Management, 2026, hlm. 2). Dengan kata lain, polycrisis menyediakan latar belakang naratif yang sempurna bagi otoritarianisme teknokratis.
Kritik fundamental lainnya datang dari perspektif Dekolonial. Ruwanpura, Cederlöf, dan Ramasar (2025, hlm. 1-3) berargumen bahwa konsep polycrisis "harus diorientasikan ulang secara kritis melalui lensa dekolonial, terutama tentang pengalaman Global South, di mana krisis yang tumpang tindih telah lama menjadi norma, jauh sebelum istilah ini dipopulerkan." Bagi negara-negara Selatan Global, polycrisis bukanlah fenomena baru yang memerlukan istilah baru. Ia adalah pengalaman sehari-hari yang lahir dari posisi subordinat dalam struktur ekonomi-politik global yang dibangun oleh kolonialisme. Kritik ini penting karena ia membongkar bias Eurosentris dari polycrisis: bahwa krisis-krisis ini terasa "baru" hanya karena kini ia mengetuk pintu Eropa dan Amerika Utara.
Alex Callinicos (2025, paragraf 10-12), menulis dari perspektif Marxis, menawarkan kritik yang berbeda. Ia memuji Tooze karena kepekaannya terhadap berbagai dimensi krisis, tetapi mengkritiknya karena mengidentifikasi "pasien" polycrisis sebagai tatanan liberal. "Anda tidak harus mendukung tatanan neoliberal untuk menganggap gagasan polycrisis berguna," tulis Callinicos. Ia sendiri telah menulis tentang "berbagai dimensi krisis, biologis, ekonomi, dan politik" sejak 2020 dalam bukunya The New Age of Catastrophe. Bedanya, Callinicos menempatkan krisis kapitalisme sebagai fondasi, bukan tatanan liberal yang harus diselamatkan. Baginya, jalan keluar bukanlah rehabilitasi liberalisme yang sudah bobrok, melainkan revolusi sosialis. Ini adalah pengingat bahwa bagaimana kita mendefinisikan "pasien" dari polycrisis adalah pertanyaan yang secara fundamental politis, bukan teknis.
Relevansi dengan Indonesia Kontemporer
Kini kita tiba pada tugas paling penting: menguji relevansi kerangka ini dengan meneropong Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto (2024-2026). Apakah polycrisis adalah lensa yang berguna untuk membaca dinamika politik-ekonomi Indonesia? Saya akan berargumen: ya, sangat relevan, tetapi dengan sejumlah kualifikasi kritis yang penting.Mari kita petakan konfigurasi krisis yang membentuk polycrisis Indonesia kontemporer. Seperti yang dirangkum dalam sebuah analisis komprehensif oleh Liam Gammon (2025, paragraf 1-4), Indonesia pada tahun 2025 menyaksikan konvergensi dari beberapa krisis yang saling memperkuat: (1) krisis fiskal yang dipicu oleh kebijakan pemotongan anggaran radikal; (2) krisis kelas menengah dengan penyusutan dari 21,5% populasi pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024 (Lowy Institute, 2025, paragraf 2); (3) krisis ketenagakerjaan di mana empat dari setiap lima pekerjaan yang tercipta sejak 2019 berada di sektor informal, dan 31,5 juta orang terjebak dalam kemiskinan dekat tanpa jaminan pekerjaan (Pangestu & Armstrong, 2025, paragraf 6); (4) krisis demokrasi yang ditandai oleh politisasi sistem hukum yang sudah parah sejak era Jokowi; dan (5) krisis ekologis berupa bencana iklim yang semakin sering dan intens.
Interaksi antar-krisis ini adalah kunci untuk memahami apa yang terjadi. Pemotongan anggaran daerah memaksa pemerintah lokal menaikkan pajak properti. Kenaikan pajak ini, bersamaan dengan inflasi harga pangan dan menyusutnya lapangan kerja formal, menciptakan tekanan cost-of-living yang menghantam kelas menengah bawah dan kaum miskin kota. Ketika DPR kemudian menaikkan tunjangan perumahan bagi diri mereka sendiri, kemarahan yang sudah terakumulasi meledak dalam protes Agustus 2025.
Hal yang menarik adalah bagaimana pemerintah merespons. Setelah awalnya mencoba mendelegitimasi protes sebagai "diorkestrasi dari luar negeri oleh musuh yang tidak disebutkan namanya" dan mempertimbangkan, meskipun akhirnya menolak, penerapan keadaan darurat militer, Prabowo akhirnya memilih respons fiskal: menggelontorkan stimulus, membatalkan pemotongan anggaran, dan memberikan bantuan langsung tunai (Gammon, 2025, paragraf 18-22). Ini adalah, meminjam istilah yang akan kita bahas nanti, emergenciocracy dalam tindakan: krisis digunakan sebagai justifikasi untuk langkah-langkah luar biasa yang memintas proses deliberatif normal, sambil secara bersamaan meredam tuntutan demokratis melalui konsesi fiskal temporer.
Di sinilah kritik teori kritis terhadap polycrisis menemukan ilustrasinya yang paling gamblang di Indonesia. Seperti yang telah saya singgung, salah satu argumen utama para kritikus adalah bahwa narasi polycrisis menormalisasi "politik dalam register darurat." Ketika krisis didefinisikan sebagai "normal baru", maka tindakan-tindakan luar biasa, pemotongan anggaran melalui dekrit presiden, politisasi aparat keamanan, pembungkaman oposisi, menjadi tampak wajar, perlu, dan bahkan tak terhindarkan.
Gammon (2025, paragraf 8-10) mencatat bahwa Prabowo "mulai tahun 2025 dengan mendominasi jajak pendapat dan para politisi Indonesia. Ia memanfaatkan kekuasaannya untuk mensentralisasi ulang otoritas fiskal dan mendanai program-program andalannya, tetapi konsekuensi sosial dari pemotongan anggaran dengan cepat mengikis dukungan populer." Frasa "mensentralisasi ulang otoritas fiskal" di sini adalah eufemisme untuk praktik yang sangat tidak demokratis: presiden menggunakan kekuasaan dekrit untuk membekukan lebih dari Rp 300 triliun alokasi belanja dalam APBN yang disahkan pada masa akhir jabatan Jokowi, dan mengalihkannya ke program-program prioritasnya sendiri (Gammon, 2025, paragraf 11). Ini bukan sekadar policy adjustment; ini adalah pembajakan proses anggaran yang seharusnya menjadi domain DPR.
Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah betapa sedikitnya resistensi yang dihadapi. Koalisi pemerintahan yang mencakup enam dari delapan partai nasional membuat parlemen secara virtual menjadi cap stempel presiden. Dua partai yang tersisa di luar pemerintahan, PDI-P dan Nasdem, "telah menghindari oposisi sejati, karena tahu bahwa melemahkan presiden sekarang berarti mengundang pelecehan dari sistem hukum yang tumbuh semakin dipolitisasi di bawah Widodo" (Gammon, 2025, paragraf 7-8). Ini adalah lingkaran setan polycrisis: kemunduran demokrasi memungkinkan kebijakan-kebijakan luar biasa, yang kemudian semakin memperdalam kemunduran demokrasi itu sendiri.
Namun, saya harus menambahkan nuansa penting di sini. Berbeda dengan narasi penyederhanaan yang kadang muncul dalam diskusi polycrisis global, praktik emergenciocracy di Indonesia bukanlah semata-mata produk dari krisis eksternal. Ia memiliki akar yang dalam pada era Jokowi. Politisasi lembaga peradilan, penggunaan alat-alat negara untuk membungkam oposisi, dan erosi checks and balances sudah berlangsung selama satu dekade sebelum Prabowo naik ke tampuk kekuasaan (Gammon, 2025, paragraf 7). Polycrisis tidak menciptakan kondisi-kondisi ini; ia memperparah dan mempercepat tren-tren yang sudah ada. Dalam istilah teori kompleksitas, polycrisis bertindak sebagai katalis yang mempercepat laju perubahan, tetapi arah perubahan sudah ditentukan oleh kondisi awal (initial conditions) yang telah terbentuk sebelumnya.
Salah satu dimensi polycrisis Indonesia yang paling kurang dibahas namun paling eksplosif adalah krisis kelas menengah. Data yang dikumpulkan oleh Lowy Institute (2025, paragraf 2) menunjukkan bahwa kelas menengah Indonesia telah menyusut dari 21,5% populasi pada 2019 menjadi hanya 17,1% pada 2024. Ini adalah penyusutan yang dramatis dalam waktu singkat, dan ia memiliki implikasi politik yang mendalam.
Dalam kerangka polycrisis, krisis kelas menengah ini tidak dapat dipisahkan dari dimensi-dimensi krisis lainnya. Ia adalah produk dari pertumbuhan ekonomi yang tidak menciptakan lapangan kerja formal yang memadai, hanya satu dari lima pekerjaan yang tercipta sejak 2019 berada di sektor formal (Pangestu & Armstrong, 2025, paragraf 6). Ia diperparah oleh kebijakan fiskal regresif yang membebani pemerintah daerah, yang kemudian menaikkan pajak properti. Ia juga terkait dengan perang dagang AS-Tiongkok yang membanjiri Indonesia dengan barang-barang Tiongkok yang tidak bisa masuk ke pasar AS, menekan manufaktur domestik (Pangestu & Armstrong, 2025, paragraf 10-11). Dan ia terhubung dengan krisis demokrasi, karena kelas menengah yang terhimpit secara ekonomi adalah kelas menengah yang rentan terhadap populisme otoriter dan politik identitas.
Di sinilah perspektif polycrisis dari Global South yang diadvokasi oleh Ruwanpura, Cederlöf, dan Ramasar (2025) menjadi sangat relevan. Krisis kelas menengah Indonesia bukanlah fenomena yang tiba-tiba muncul; ia adalah bagian dari "krisis yang tumpang tindih" yang sudah berlangsung lama tetapi semakin intensif. Pandemi COVID-19 adalah shock besar, tetapi fondasi kerentanannya sudah dibangun oleh puluhan tahun model pembangunan yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya, informalitas tenaga kerja, dan ketergantungan pada investasi asing yang volatil. Dengan kata lain, polycrisis Indonesia adalah produk dari cara ekonomi politik Indonesia terintegrasi secara subordinat ke dalam kapitalisme global, sebuah struktur yang akarnya bisa dilacak hingga era kolonial.
Ada satu dimensi lagi yang perlu kita bahas: dampak polycrisis terhadap imajinasi politik. Ketika politik direduksi menjadi "manajemen krisis" (crisis management), apa yang terjadi pada kapasitas kita untuk membayangkan alternatif?
Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh teori kritis dengan sangat tajam. Seperti yang dicatat oleh Milstein, polycrisis "memproyeksikan pandangan dunia yang secara normatif kempis dengan prospek perubahan yang terbatas." Dengan kata lain, jika kita menerima premis bahwa dunia secara permanen berada dalam keadaan krisis, maka satu-satunya politik yang mungkin adalah politik bertahan hidup (politics of survival). Visi-visi transformatif, entah itu keadilan sosial radikal, demokrasi partisipatoris, atau transisi ekologis yang mendalam, menjadi tampak mewah dan tidak relevan. Yang kita butuhkan, menurut narasi dominan, adalah para teknokrat yang kompeten yang bisa "mengelola" krisis, bukan gerakan sosial yang berusaha mentransformasi sistem.
Dalam konteks Indonesia, ini terlihat jelas dalam bagaimana pemerintahan Prabowo membingkai kebijakan-kebijakannya. Program makan siang gratis adalah program populis yang, terlepas dari niat baiknya, tidak menyentuh akar masalah struktural: konsentrasi kekayaan di tangan segelintir oligarki, model pembangunan yang bergantung pada ekstraksi dan investasi asing, serta tidak adanya jaring pengaman sosial yang universal. Bahkan, program ini justru berpotensi memperburuk krisis fiskal. Para ekonom telah memperingatkan bahwa biaya program ini, Rp 171 triliun pada 2025 dan Rp 335 triliun pada 2026, adalah "berlebihan dan tidak realistis" (Pangestu & Armstrong, 2025, paragraf 16).
Namun, politik polycrisis tidak mendorong debat tentang alternatif-alternatif struktural semacam ini. Justru sebaliknya: ia menciptakan rasa urgensi yang mendorong publik untuk "bersatu di belakang pemimpin" dan menerima langkah-langkah luar biasa tanpa banyak bertanya. Inilah inti dari kritik emergenciocracy yang diajukan oleh studi di Futures (2026). Ketika krisis menjadi permanen, darurat menjadi normal, dan politik sebagai ruang untuk deliberasi dan kontestasi visi-visi normatif tentang masa depan bersama perlahan-lahan mati.
Penutup
Cukup banyak konsep telah kita lalui bersama. Tiba saatnya untuk mengajukan pertanyaan akhir: setelah semua analisis, kritik, dan evaluasi ini, apakah polycrisis adalah alat yang berguna, ataukah ia harus dibuang ke tong sampah sejarah bersama buzzword-buzzword Davos lainnya?Jawaban saya bersifat dialektis. Di satu sisi, polycrisis adalah lensa diagnostik yang sangat kuat dan relevan, terutama untuk kasus Indonesia. Ia menangkap realitas fundamental bahwa krisis-krisis yang kita hadapi, fiskal, kelas menengah, demokrasi, ketenagakerjaan, dan ekologis, tidak dapat dipahami secara terpisah. Upaya untuk "menyelesaikan" krisis fiskal tanpa menyentuh model pembangunan, atau "meredakan" protes tanpa mendemokratisasi institusi politik, adalah bentuk kebodohan teknokratis yang hanya akan memperpanjang siklus krisis. Membaca Indonesia melalui lensa polycrisis membantu kita melihat bagaimana pemotongan anggaran daerah, kenaikan pajak properti, penyusutan kelas menengah, dan krisis demokrasi adalah "simpul-simpul" yang saling mengunci dalam sebuah jaring-jaring yang rumit. Dan dalam hal ini, polycrisis adalah alat yang sangat berguna untuk mendiagnosis betapa dalamnya masalah struktural Indonesia.
Di sisi lain, kita harus menggunakan konsep ini dengan kehati-hatian kritis yang tinggi. Kritik dari tradisi teori kritis, perspektif dekolonial, dan Marxisme adalah peringatan yang harus kita indahkan. Polycrisis berbahaya ketika ia: (1) menjadi justifikasi untuk emergenciocracy, pemerintahan oleh keadaan darurat yang menyingkirkan proses-proses demokratis; (2) mendepolitisasi ruang publik dengan menaturalisasi krisis sebagai "normal baru" dan dengan demikian menghalangi imajinasi politik tentang alternatif-alternatif transformatif; dan (3) mengaburkan perspektif dari Global South dengan memperlakukan "krisis yang tumpang tindih" seolah-olah itu adalah fenomena baru, padahal ia adalah pengalaman historis jangka panjang yang lahir dari posisi subordinat dalam tatanan ekonomi-politik global.
Lalu, ke mana kita melangkah? Saya ingin mengusulkan sebuah orientasi. Kita harus merebut kembali polycrisis dari cengkeraman narasi teknokratis. Alih-alih menggunakannya untuk menjustifikasi "manajemen krisis" yang otoriter, kita harus menggunakannya sebagai pijakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih radikal. Jika berbagai krisis yang kita hadapi saling terkait, maka solusinya juga harus sistemik. Jika krisis fiskal, krisis kelas menengah, krisis demokrasi, dan krisis iklim adalah produk dari model pembangunan yang sama, kapitalisme ekstraktivis yang oligarkis, maka yang kita butuhkan bukanlah crisis management, melainkan transformasi struktural.
Dalam konteks Indonesia, ini berarti menghidupkan kembali imajinasi politik yang sudah lama mati suri. Ini berarti berani bertanya: model pembangunan seperti apa yang bisa menciptakan lapangan kerja formal yang layak bagi jutaan anak muda Indonesia? Bagaimana kita bisa membangun sistem perpajakan yang progresif sehingga negara tidak terus-menerus bergantung pada utang dan ekstraksi sumber daya alam? Bagaimana institusi-institusi demokrasi bisa diperkuat sehingga para oligarki tidak bisa lagi seenaknya membajak anggaran negara untuk kepentingan pribadi? Dan bagaimana transisi energi hijau bisa dijalankan tanpa menciptakan "zona pengorbanan" baru bagi masyarakat adat dan kaum miskin?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh para teknokrat di balik pintu tertutup. Ia hanya bisa dijawab melalui proses demokrasi yang hidup, di mana rakyat biasa memiliki suara yang nyata dalam menentukan masa depan mereka. Paradoksnya, inilah ukuran keberhasilan kita dalam menghadapi polycrisis: bukan seberapa efisien kita mengelola krisis, melainkan seberapa dalam kita mendemokratisasi proses pengambilan keputusan. Negara yang teknokrat-otokrat mungkin bisa lebih "efisien" dalam jangka pendek, tetapi ia akan terus memproduksi krisis-krisis baru karena ia tidak pernah menyentuh akar masalahnya: defisit demokrasi itu sendiri.
Pada akhirnya, polycrisis bukanlah takdir. Ia adalah kondisi struktural yang lahir dari pilihan-pilihan politik dan ekonomi tertentu yang dibuat oleh para elite selama puluhan tahun. Dan jika ia adalah produk dari pilihan-pilihan politik, maka ia bisa diubah melalui pilihan-pilihan politik yang berbeda, pilihan-pilihan yang lahir dari ruang publik yang hidup, partisipasi warga yang otentik, dan visi transformatif tentang keadilan sosial. Semoga esai ini menjadi sumbangan kecil bagi diskusi yang lebih besar dan lebih mendalam.
Referensi
Callinicos, A. (2025, September 10). Is Adam Tooze's 'polycrisis' still a relevant idea? Socialist Worker. https://socialistworker.co.ukCooper, L. (2025, September 11). Defining the 'crisis' in polycrisis: Between structural force and perception. Conflict and Civicness Research Blog, London School of Economics. https://blogs.lse.ac.uk/crp
Gammon, L. (2025, Desember 28). Prabowo books a second political honeymoon with post-protest stimulus. East Asia Forum. https://eastasiaforum.org
Janzwood, S., & Homer-Dixon, T. (2022). What is a global polycrisis? Cascade Institute Technical Paper No. 2022-4.
Low Yinstitute. (2025). Prabowo's policies won't fix Indonesia's problems. The Interpreter. https://www.lowyinstitute.org
Morin, E., & Kern, A. B. (1999). Homeland Earth: A manifesto for the new millennium (S. M. Kelly & R. Lapointe, Trans.). Hampton Press. (Karya asli diterbitkan 1993 sebagai Terre-Patrie)
More than a buzzword? Mapping interpretations of the 'polycrisis'. (2025, Desember 29). Sustainability Science. https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-025-01790-9
Pangestu, M., & Armstrong, S. (2025, September 28). The economics of Indonesia's discontent. East Asia Forum. https://eastasiaforum.org
Patel, R. (2026, Januari 12). Polycrisis: A breviary. Transition Security Project. https://rajpatel.org
Polycrisis.org. (n.d.). Where did the term polycrisis come from? https://polycrisis.org
"Polycrisis" as ideology: Orienting governance in an unsettled world. (2025). ECPR General Conference Paper. https://ecpr.eu
Rethinking crisis management: Technocracy, globalism, and the rise of emergenciocracy. (2026, Februari 7). Futures: Foresight and Innovation Policy, Article 103523. https://www.sciencedirect.com
Ruwanpura, K. N., Cederlöf, G., & Ramasar, V. (2025). Decolonising polycrisis: Southern perspectives on interlocking crises. Environment and Planning A: Economy and Space, Advance online publication. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0308518X251345308
Swilling, M. (2013). Economic crisis, long waves and the sustainability transition: An African perspective. Environmental Innovation and Societal Transitions, 6, 96-115.
Tooze, A. (2021). Shutdown: How Covid shook the world's economy. Viking.
Tooze, A. (2022, Oktober). Welcome to the world of the polycrisis. Financial Times.
Tooze, A. (2025a, Agustus 24). Chartbook 407: Polycrisis revisited. Substack.
Tooze, A. (2025b, September). The case against 'polycrisis'. Financial Times.
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar
Silakan tulis komentar Anda.