Pengakuan inilah yang, selama lebih dari lima dekade, menjadi inti dari salah satu buku teks paling provokatif dalam sejarah ilmu politik Amerika: The Irony of Democracy: An Uncommon Introduction to American Politics. Ditulis pertama kali pada tahun 1970 oleh Thomas R. Dye dan L. Harmon Zeigler, buku ini hadir bukan untuk merayakan demokrasi, melainkan untuk membongkar ironi paling mendalam yang terkandung di dalamnya: Bahwa demokrasi yang sehat justru bergantung pada kepemimpinan segelintir elit, bukan pada partisipasi aktif massa. Bahwa "pemerintahan oleh rakyat" hanya bisa bertahan jika "rakyat" tidak benar-benar memerintah, melainkan menyerahkan kendali kepada minoritas yang lebih berpendidikan, lebih kaya, dan lebih berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi.
Tesis ini tentu saja kontroversial. Ia menyerang langsung jantung keyakinan kita tentang kedaulatan rakyat. Ia membalikkan logika yang kita terima sejak kecil: Bahwa semakin banyak warga berpartisipasi, semakin sehat demokrasi. Dye dan Zeigler mengatakan sebaliknya. Massa, dalam pandangan mereka, justru menjadi ancaman bagi demokrasi. Bukan karena massa itu jahat, melainkan karena massa cenderung apatis, kurang informasi, tidak toleran terhadap perbedaan, dan rentan terhadap hasutan pemimpin otoriter.
Tulisan ini akan membawa Anda menyelami pemikiran Dye dan Zeigler. Kita akan memulainya dengan memahami apa itu teori elit dan bagaimana Dye dan Zeigler merumuskannya. Kita akan mengupas bagaimana para Founding Fathers Amerika adalah contoh sempurna dari elit yang membangun sistem untuk melindungi kaum minoritas kaya dari ancaman mayoritas. Kita akan menelisik karakteristik massa yang, menurut data demi data, menunjukkan ketidakpedulian dan intoleransi yang membahayakan demokrasi. Dan akhirnya, kita akan menguji relevansi teori ini pada politik kontemporer: Dari kebangkitan Trump dan populisme global, hingga realitas oligarki di Indonesia pasca-reformasi.
Tujuan tulisan ini bukan untuk membuat Anda menjadi "elitis", yakni meyakini bahwa demokrasi adalah kepalsuan dan bahwa rakyat harus tunduk pada segelintir orang. Sebaliknya, tujuan kami adalah membekali Anda dengan perspektif yang jujur, bahkan jika itu tidak nyaman, tentang bagaimana kekuasaan sesungguhnya bekerja, sehingga Anda dapat menjadi warga negara yang lebih kritis dan, jika diperlukan, menjadi bagian dari perubahan. Wallahul muwaffiq ila aqwam al-thariq.
Pengakuan yang Tidak Nyaman
Pada tahun 1970, ketika sebagian besar buku teks politik Amerika merayakan demokrasi sebagai sistem yang inklusif dan partisipatif, Thomas R. Dye dan L. Harmon Zeigler menerbitkan sebuah buku dengan judul yang sengaja provokatif: The Irony of Democracy. Buku ini tidak ditulis untuk memperkuat keyakinan para mahasiswa bahwa mereka hidup dalam sistem yang adil. Sebaliknya, buku ini ditulis untuk mengusik keyakinan itu. "The elites and not the masses govern our country" (Kaum elit, bukan massa, yang memerintah negeri ini). Demikian tema sentral yang diusung buku ini sejak edisi pertamanya dan bertahan hingga edisi ke-17 yang terbit pada 2015 (Schubert, Dye, & Zeigler, 2015).Apa yang membuat pendekatan ini "tidak lazim" (uncommon), sebagaimana tersirat dalam subjudul buku ini? Jawabannya terletak pada keberanian Dye dan Zeigler untuk secara konsisten menggunakan perspektif elitis dalam membaca politik Amerika. Sementara buku-buku teks lain "address politics from a pluralist perspective," buku ini justru "approaches the subject by addressing the theme of elitism and contrasting it with democratic theory and modern pluralist theory" (Cengage Learning, 2015). Di sinilah letak orisinalitasnya. Buku ini tidak sekadar memaparkan fakta-fakta politik Amerika; ia secara eksplisit menguji fakta-fakta itu terhadap proposisi-proposisi yang diturunkan dari teori elit.
Pertanyaan kunci yang diajukan buku ini sederhana tetapi menusuk: "How democratic is American society?" (Seberapa demokratiskah masyarakat Amerika?). Jawabannya, yang disajikan melalui ratusan halaman bukti historis dan sosiologis, tidak mengenakkan: Bahwa demokrasi Amerika adalah sebuah ironi. Ia disebut "demokrasi", tapi dijalankan oleh segelintir elit. Ia menjanjikan partisipasi rakyat, tapi hanya bisa stabil jika rakyat tidak terlalu berpartisipasi. Ia mengagungkan kesetaraan, tapi didirikan oleh para elit kaya yang takut pada massa.
Sebelum menyelami lebih dalam isi buku ini, penting untuk mengenal dua sosok di baliknya. Thomas R. Dye (lahir 1935) adalah profesor emeritus ilmu politik di Florida State University. Ia meraih gelar Ph.D. dari University of Pennsylvania dan mengabdikan sebagian besar karirnya untuk meneliti konflik antara dua teori organisasi politik: Teori elit dan teori pluralisme (Encyclopedia Britannica, 2006). Selain The Irony of Democracy, Dye juga menulis Who's Running America?, Top Down Policymaking, dan Politics in America. Dalam semua karya ini, benang merah yang konsisten adalah tesis bahwa kebijakan publik di Amerika Serikat tidak dibentuk dari bawah ke atas oleh tuntutan massa, melainkan dari atas ke bawah oleh preferensi para elit.
L. Harmon Zeigler (1936-2016) adalah kolega Dye yang mengajar di University of Oregon sebelum akhirnya bergabung dalam proyek ambisius penulisan buku ini. Zeigler adalah spesialis dalam studi tentang kelompok kepentingan dan politik Amerika. Kombinasi keahlian Dye dalam analisis kebijakan dan kekuasaan elit dengan keahlian Zeigler dalam dinamika kelompok kepentingan menghasilkan sebuah buku yang tidak hanya provokatif secara teoretis, tapi juga kaya akan data empiris.
Pada edisi-edisi terbaru, Louis Schubert, profesor ilmu politik dari City University of New York, bergabung sebagai penulis ketiga. Kehadiran Schubert membawa perspektif segar tentang bagaimana teori elit dapat digunakan untuk membaca perkembangan politik kontemporer, dari kebangkitan media digital hingga polarisasi politik yang semakin akut di abad ke-21.
Untuk memahami posisi Dye dan Zeigler, kita perlu memahami dua teori besar yang saling bersaing dalam ilmu politik: Teori elit dan teori pluralis.
Teori elit, dalam rumusan klasik Dye dan Zeigler, menyatakan bahwa "all societies are divided into two classes: the few who govern and the many who are governed" (semua masyarakat terbagi ke dalam dua kelas: segelintir yang memerintah dan mayoritas yang diperintah) (Dye & Zeigler, dikutip dalam Taylor & Francis, 2020). Elit yang memerintah ini "are not typical of the masses that are governed" (tidak mewakili atau mencerminkan karakteristik massa yang diperintah). Mereka berasal secara tidak proporsional dari lapisan sosio-ekonomi atas, berpendidikan tinggi, dan memiliki akses eksklusif ke pusat-pusat kekuasaan.
Teori pluralis, sebaliknya, melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang tersebar di antara banyak kelompok kepentingan yang saling bersaing. Tidak ada satu kelompok pun yang mendominasi secara permanen; koalisi berubah tergantung isu. Dalam pandangan pluralis, demokrasi bekerja justru karena tidak ada elit tunggal yang berkuasa.
Dye dan Zeigler tidak menolak mentah-mentah eksistensi kelompok kepentingan. Hal yang mereka tolak adalah kesimpulan bahwa keberadaan banyak kelompok berarti kekuasaan tersebar merata. "While most American government texts address politics from a pluralist perspective, this text approaches the subject by addressing the theme of elitism and contrasting it with democratic theory and modern pluralist theory" (Cengage Learning, 2015). Mayoritas buku teks politik Amerika mengajarkan bahwa kekuasaan itu tersebar, banyak kelompok saling bersaing dan tak satu pun dominan. Itulah perspektif pluralis. Tapi buku Dye & Zeigler ini berani tampil beda. Ia justru mengusung tema elitisme: Bahwa segelintir oranglah yang benar-benar memerintah. Lalu, ia menguji klaim ini dengan cara membenturkannya langsung dengan teori demokrasi dan pluralisme modern. Hasilnya adalah sebuah undangan untuk berpikir ulang tentang semua yang kita kira kita tahu tentang politik. Bagi mereka, di balik hiruk-pikuk persaingan antar kelompok, ada segelintir orang yang secara konsisten memenangkan pertarungan, dan mereka berasal dari kelas sosial yang sama, dilatih di institusi yang sama, dan berbagi nilai-nilai dasar yang sama.
Enam Dalil Teori Elit Dye & Zeigler
Untuk memahami argumen The Irony of Democracy secara sistematis, kita perlu menelisik enam dalil yang dirumuskan oleh Dye dan Zeigler sebagai fondasi teori elit. Keenam dalil ini bukan sekadar klaim filosofis; masing-masing didukung oleh data historis dan sosiologis yang disajikan sepanjang buku. Mari kita kupas satu per satu.Dalil Pertama adalah adanya pembagian dua kelas dalam masyarakat. "All societies are divided into two classes: the few who govern and the many who are governed" (Dye & Zeigler, dikutip dalam Taylor & Francis, 2020). Inilah postulat paling fundamental dari teori elit. Tidak peduli seberapa demokratis sebuah sistem politik, selalu ada sekelompok kecil orang yang membuat keputusan-keputusan penting, dan mayoritas besar yang hanya menerima, atau paling banter, merespons, keputusan-keputusan itu.
Dalil ini membedakan teori elit dari teori kelas Marxis. Jika Marx membagi masyarakat berdasarkan kepemilikan alat produksi (borjuis vs. proletariat), Dye dan Zeigler membaginya berdasarkan hubungan dengan kekuasaan politik: Mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah. Pembagian ini, menurut Dye dan Zeigler, bersifat universal. Ia berlaku di masyarakat kapitalis maupun sosialis, di negara maju maupun berkembang, di sistem demokratis maupun otoriter.
Dalil kedua adalah elit tidak mewakili massa. "Elitism also asserts that the few who govern are not typical of the masses that are governed" (Dye & Zeigler, dikutip dalam Taylor & Francis, 2020). Teori elit menegaskan satu hal yang mungkin menusuk: Para pemimpin kita, baik di politik, bisnis, maupun militer, bukanlah 'cermin' dari rakyat biasa. Mereka tidak berasal dari latar belakang yang sama. Mereka lebih kaya, lebih berpendidikan, lebih terhubung. Singkatnya, mereka bukan 'wakil' dalam arti sosiologis; mereka adalah kelompok yang berbeda secara fundamental dari mayoritas yang mereka pimpin. Para elit tidak berasal dari semua lapisan masyarakat secara proporsional. Sebaliknya, "they are drawn disproportionately from the upper socio-economic strata of society" (Dye & Zeigler, dikutip dalam Times Higher Education, 1999). Mereka ditarik secara tidak proporsional dari lapisan sosio-ekonomi atas masyarakat. Mereka lebih kaya, lebih berpendidikan, lebih putih, dan lebih laki-laki dibandingkan rata-rata populasi.
Ini adalah poin yang sangat penting secara empiris. Dye dan Zeigler tidak sekadar berspekulasi; mereka menyajikan data tentang latar belakang sosial para pemimpin politik, korporat, dan militer Amerika dari generasi ke generasi. Temuan mereka konsisten: Elit Amerika berasal dari kelompok yang sangat sempit secara demografis. Bahkan dalam edisi-edisi terbaru buku ini, ketika keragaman demografis elit Amerika mulai meningkat, Dye, Zeigler, dan Schubert mencatat bahwa peningkatan keragaman ini tidak serta-merta mengubah nilai-nilai dan kepentingan yang diperjuangkan oleh para elit tersebut.
Dalil ketiga adalalah adanya sirkulasi untuk mempertahankan stabilitas. Agar sistem tetap stabil, harus ada sirkulasi elit, yaitu, masuknya anggota-anggota baru ke dalam lingkaran kekuasaan. Tetapi sirkulasi ini harus terkontrol. "Non-elites must be given the opportunity to rise into elite positions, but only if they accept the fundamental values of the elite"(Dye & Zeigler, dikutip dalam berbagai rangkuman teori elit). Ini adalah 'katup pengaman' dalam sistem demokrasi. Agar sistem tetap stabil, anak petani atau buruh harus diberi kesempatan menjadi menteri, direktur, atau jenderal. Tapi ada syarat mutlaknya: Begitu mereka naik, mereka harus menerima 'aturan main' yang sudah ditetapkan oleh para elit lama. Jangan coba-coba mengubah sistem secara radikal. Jangan usik hak milik pribadi. Jangan ganggu ekonomi pasar. Selama kamu sepakat dengan nilai-nilai dasar itu, silakan naik. Tapi jika kamu menolak, pintu kekuasaan akan tertutup rapat untukmu.
Inilah mekanisme yang menjelaskan mengapa demokrasi Amerika tidak runtuh meskipun terjadi ketimpangan yang akut. Sistem memberikan saluran mobilitas sosial: seorang anak dari keluarga miskin bisa menjadi senator, seorang imigran bisa menjadi CEO, seorang aktivis hak sipil bisa menjadi presiden. Tetapi syaratnya: mereka harus menerima "aturan main" yang sudah ditetapkan oleh elit. Mereka yang menolak aturan main, misalnya, dengan menyerukan revolusi ekonomi atau penghapusan kepemilikan pribadi, akan disingkirkan dari jalur menuju kekuasaan.
Dalil keempat adalah adanya kesepakatan dasar para elit. "Elites share a consensus on the basic values of the social system" (Dye & Zeigler, dikutip dalam berbagai rangkuman). Inilah rahasia stabilitas di balik semua kegaduhan politik. Di permukaan, para elit tampak ribut dan bersaing, Demokrat vs. Republik, liberal vs. konservatif. Namun, di level yang paling fundamental, mereka semua sepakat: Hak milik pribadi harus dilindungi, ekonomi pasar tidak boleh diganggu gugat, dan aturan main demokrasi konstitusional harus dijaga. Perbedaan mereka hanya di permukaan; di dasarnya, mereka bersaudara dalam nilai-nilai yang sama. Kaum elit di Amerika Serikat, terlepas dari perbedaan partai atau ideologi, berbagi kesepakatan mendasar tentang nilai-nilai inti sistem: Penghormatan terhadap hak milik pribadi, penerimaan terhadap ekonomi pasar, komitmen pada prosedur demokrasi konstitusional, dan keyakinan pada supremasi hukum.
Kesepakatan dasar inilah yang membedakan teori elit Dye dan Zeigler dari teori Marxis. Jika Marxis melihat negara sebagai "komite eksekutif borjuasi" yang secara langsung melayani kepentingan kelas kapitalis, Dye dan Zeigler melihat negara sebagai arena di mana para elit dari berbagai sektor, korporat, politik, militer, berkompetisi, tetapi dalam batas-batas konsensus dasar yang tidak pernah dipertanyakan.
Dalil kelima adalah adanya kebijakan publik yang mencerminkan preferensi elit. "Public policy reflects elite values, serves elite ends, and is ultimately a product of the elite" (Dye, dikutip dalam PubAdmin.Institute, 2025). Inilah diagnosa paling tajam dari teori elit tentang kebijakan publik. Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, semuanya terlihat seperti hasil dari proses demokrasi yang panjang. Namun, kalau kita bongkar, mereka sesungguhnya mencerminkan apa yang diinginkan para elit, bekerja untuk kepentingan para elit, dan pada akhirnya, diciptakan oleh para elit sendiri. Bukan rakyat yang menulis RUU. Bukan rakyat yang duduk di rapat kabinet. Bukan rakyat yang menentukan prioritas anggaran. Semua itu produk segelintir orang di puncak. Kebijakan publik, dari undang-undang perpajakan hingga keputusan perang dan damai, tidak mencerminkan tuntutan massa, melainkan preferensi para elit. Massa mungkin menginginkan layanan kesehatan universal atau upah minimum yang lebih tinggi, tetapi jika para elit, yang mendanai kampanye, yang memiliki media, yang duduk di dewan direksi, tidak menginginkannya, kebijakan itu tidak akan lahir.
"In this model, the general citizenry is seen as apathetic and poorly informed, while political officials and bureaucrats mostly translate elite preferences into laws and programmes" (Dye, dikutip dalam PubAdmin.Institute, 2025). Model ini jujur dan sedikit pahit. Rakyat kebanyakan digambarkan seperti penonton di bioskop: Duduk, diam, dan tidak terlalu paham cara kerja proyektor. Sementara itu, para politisi dan birokrat bertugas sebagai juru terjemah: Mereka tidak menciptakan skenarionya sendiri; mereka hanya mengubah keinginan para elit, pemilik modal, bos korporasi, direktur yayasan, menjadi pasal dan program yang kemudian diklaim sebagai 'kebijakan publik'. Ini bukan berarti bahwa kebijakan publik tidak pernah menguntungkan massa. Kadang-kadang, preferensi elit dan kepentingan massa bertepatan. Namun, ketika bertentangan, preferensi elitelah yang menang.
Dalil keenam adalah bahwa elit jauh lebih terikat pada nilai-nilai demokrasi. Inilah dalil yang paling kontroversial dan paling sering disalahpahami. Dye dan Zeigler tidak mengatakan bahwa kaum elit Amerika adalah orang-orang jahat yang anti-demokrasi. Justru sebaliknya: "Elites, not masses, are most committed to democratic values" (Kaum elit, bukan massa, yang paling berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi) (Dye & Zeigler, dikutip dalam Sibley, 2016). Mereka menunjukkan bahwa para elit, dalam survei dan studi empiris, secara konsisten lebih toleran terhadap perbedaan pendapat, lebih mendukung kebebasan sipil, dan lebih menentang sensor dibandingkan warga biasa.
Sebaliknya, massa, dalam data yang dikumpulkan oleh Dye dan Zeigler dari berbagai studi, cenderung lebih intoleran terhadap kelompok minoritas, lebih mudah terpancing oleh retorika populis, dan lebih tidak peduli terhadap prosedur demokrasi yang rumit. Inilah ironi terdalam dari demokrasi: Sistem yang mengatasnamakan "rakyat" justru hanya bisa dipertahankan oleh segelintir elit, karena "rakyat" sendiri, jika benar-benar berkuasa, mungkin akan menghancurkan sistem itu.
Massa yang Apatis
Salah satu bagian paling menohok dalam The Irony of Democracy adalah bab tentang massa. Dye dan Zeigler tidak menggambarkan massa sebagai pahlawan demokrasi yang tertindas, melainkan sebagai fondasi rapuh yang di atasnya demokrasi dibangun dengan penuh risiko.Dye dan Zeigler membuat klaim yang sekilas terdengar sinis: Bahwa "democratic ideals survive because the masses are generally apathetic and inactive" (cita-cita demokrasi bertahan justru karena massa umumnya apatis dan tidak aktif) (ulasan Amazon, dikutip dalam edisi 2003). Ini bukan pernyataan yang dimaksudkan untuk merendahkan rakyat biasa. Ini adalah kesimpulan yang ditarik dari data puluhan tahun tentang partisipasi politik di Amerika.
Apa yang terjadi jika massa tiba-tiba menjadi sangat aktif? Dye dan Zeigler menunjuk pada fenomena historis seperti McCarthyisme di tahun 1950-an atau gerakan populis di akhir abad ke-19. Dalam kedua kasus ini, mobilisasi massa justru menghasilkan kebijakan-kebijakan yang otoriter dan intoleran. "The masses breed intolerance," tulis mereka (ulasan Amazon, edisi 2003). Massa itu, secara alami, cenderung menumbuhkan sikap intoleran. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena ketidaktahuan dan ketakutan terhadap perbedaan membuat mereka mudah curiga dan membenci kelompok lain. Inilah mengapa Dye dan Zeigler menganggap massa justru berbahaya bagi demokrasi yang menjunjung kebebasan dan perbedaan. Massa yang aktif cenderung mencari kambing hitam, menuntut solusi sederhana untuk masalah kompleks, dan siap mengorbankan kebebasan demi rasa aman.
Maka, apatisme massa, ketidaktertarikan mereka pada politik, rendahnya partisipasi dalam pemilu, ketidakpedulian terhadap isu-isu kebijakan yang rumit, menjadi anehnya sebuah "berkah" bagi demokrasi. Apatisme ini memberikan ruang bagi para elit untuk membuat keputusan yang sulit dan tidak populer tanpa harus terus-menerus menghadapi tekanan massa yang tidak rasional.
Dye dan Zeigler secara sistematis menyajikan data survey yang menunjukkan betapa sedikitnya pengetahuan politik warga Amerika rata-rata. Mereka tidak tahu nama anggota kongres dari distriknya. Mereka tidak bisa menyebutkan tiga cabang pemerintahan. Mereka tidak memahami perbedaan antara defisit anggaran dan utang nasional.
"In the general citizenry is seen as apathetic and poorly informed" (Dye, dikutip dalam PubAdmin.Institute, 2025). Dalam model ini, rakyat kebanyakan digambarkan cuek, tidak peduli dan tidak ngerti. Mereka bukan aktor utama, melainkan penonton yang minim informasi soal politik. Ini bukan kemalasan individu, melainkan fenomena struktural. Menjadi warga negara yang terinformasi membutuhkan waktu dan energi yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang yang sibuk mencari nafkah, membesarkan anak, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Akibatnya, kebijakan publik diserahkan kepada mereka yang memiliki waktu, sumber daya, dan minat: Para elit.
Salah satu temuan paling meresahkan yang dikutip oleh Dye dan Zeigler adalah tentang tingkat intoleransi di kalangan massa Amerika. Dalam berbagai survei, warga biasa secara konsisten lebih bersedia untuk membatasi kebebasan berbicara kelompok yang tidak mereka sukai, lebih mendukung sensor, dan lebih tidak sabar terhadap prosedur hukum yang melindungi hak-hak terdakwa.
"Elites are more committed to democratic values such as freedom of speech, civil liberties, and due process of law" (Dye & Zeigler, dikutip dalam Sibley, 2016). Inilah kejutan besar yang disodorkan Dye dan Zeigler. Kita biasanya mengira rakyatlah pembela demokrasi sejati. Namun, data justru menunjukkan sebaliknya: Para elit yang kaya, berpendidikan, dan berkuasa, jauh lebih setia pada nilai-nilai seperti kebebasan bicara, hak-hak sipil, dan proses hukum yang adil. Massa? Mereka justru lebih siap membungkam suara yang tidak mereka sukai dan menghakimi tanpa pengadilan. Sebaliknya, "the masses are remarkably intolerant of those who are different, whether the differences arise from social, political, religious, or ethnic characteristics" (Dye & Zeigler, dikutip dalam berbagai ringkasan). Massa, dalam data Dye dan Zeigler, ternyata sangat gampang benci. Mereka sulit menerima siapa pun yang berbeda, entah beda kelas, beda partai, beda agama, atau beda suku. Perbedaan sekecil apapun bisa memicu intoleransi. Ironi yang pahit: Mereka yang paling lantang meneriakkan "demokrasi" seringkali adalah yang paling tidak toleran terhadap nilai-nilai liberal yang mendasarinya.
"Fortunately, the American masses do not lead; they follow. They respond to the attitudes, proposals, and behavior of elites" (Dye & Zeigler, dikutip dalam Sibley, 2016). Ini adalah pernyataan yang terdengar sinis tapi jujur. Dye dan Zeigler bilang: Syukurlah rakyat Amerika tidak memimpin, melainkan mengikuti. Karena kalau mereka memimpin, kekacauan yang terjadi. Rakyat kebanyakan hanya bereaksi terhadap apa yang dilakukan para elit, mengikuti arahan, meniru sikap, dan mendukung proposal yang sudah disiapkan di ruang rapat para pemimpin. Pernyataan ini mengandung implikasi yang meresahkan. Jika massa cenderung mengikuti, maka kualitas kepemimpinan politik sangat bergantung pada kualitas para elit yang memimpin. Jika para elit bijaksana dan bertanggung jawab, massa akan mengikuti ke arah yang baik. Tapi jika para elit adalah para demagog yang memanipulasi ketakutan dan prasangka, massa akan mengikuti ke arah yang menghancurkan.
Inilah yang disebut oleh Dye dan Zeigler sebagai "ultimate irony of democracy": "Elites, not masses, are most committed to democratic values... Fortunately, the American masses do not lead; they follow." Inilah puncak paradoks yang ditemukan Dye dan Zeigler. Demokrasi yang secara harfiah berarti 'pemerintahan oleh rakyat,' hanya bisa bertahan karena justru bukan rakyat yang memimpin. Nilai-nilai demokrasi yang kita agungkan yakni kebebasan, toleransi, keadilan ternyata lebih dijaga oleh segelintir elit. Dan syukurlah, massa hanya mengikuti. Karena kalau mereka memimpin, bisa jadi demokrasi itu sendiri yang mereka hancurkan." Demokrasi hanya bisa bertahan jika para elit "govern wisely", memerintah secara bijaksana. Jika para elit gagal melakukannya, jika mereka menyerah pada godaan untuk memanipulasi prasangka massa demi kekuasaan jangka pendek, maka demokrasi akan menghancurkan dirinya sendiri.
Relevansi Kontemporer
Kita telah menempuh perjalanan yang cukup panjang untuk memahami fondasi teoretis The Irony of Democracy. Sekarang, tibalah saatnya untuk menguji relevansi kerangka ini pada dunia nyata, baik di Amerika Serikat, yang menjadi fokus utama buku ini, maupun di Indonesia, sebagai studi kasus penerapan teori elit di konteks yang berbeda.Pada tahun 2016, Amerika Serikat mengalami peristiwa yang belum pernah terbayangkan oleh Dye dan Zeigler ketika mereka pertama kali menulis buku ini: Seorang miliarder realitas yang tidak memiliki pengalaman politik atau militer terpilih sebagai presiden. Donald Trump berkampanye dengan menyerang "elit Washington" dan mengklaim sebagai suara "rakyat yang terlupakan." Apakah kemenangan Trump menyangkal teori Dye dan Zeigler? Atau justru mengonfirmasinya? Jawabannya bergantung pada pembacaan yang hati-hati.
Trump, secara teknis, adalah bagian dari elit. Ia adalah seorang miliarder, lulusan Wharton School, pemilik properti mewah di Manhattan. Bahwa ia mengkampanyekan dirinya sebagai "anti-elite" tidak mengubah fakta bahwa ia berasal dari lapisan yang sama dengan para elit yang ia kritik, dan bahwa, seperti yang dicatat oleh analis kontemporer, ia berfungsi sebagai "alter elite" yang berusaha menggantikan elit lama dengan elit baru (The Conversation, 2025).
Lebih lanjut, kebangkitan Trump justru membenarkan kekhawatiran Dye dan Zeigler tentang massa. Studi-studi tentang pemilih Trump secara konsisten menunjukkan bahwa basis pendukungnya adalah warga kulit putih kelas pekerja yang merasa tersisihkan oleh globalisasi, sebuah segmen massa yang, sesuai dengan prediksi teori elit, sangat rentan terhadap retorika populis yang menyederhanakan masalah kompleks menjadi narasi "kami vs. mereka." Ketika seorang demagog muncul dan memanfaatkan ketakutan serta prasangka massa, hasilnya, seperti peringatan Dye dan Zeigler, adalah ancaman terhadap stabilitas demokrasi.
"In today's critics of populism often place their trust in political elites, expecting mainstream politicians to respect American democratic institutions" (Cambridge Core Blog, 2025). Inilah ironi zaman kita. Mereka yang paling lantang mengecam populisme yang mengklaim bahwa rakyat telah direbut oleh para demagog, justru menaruh harapan terakhir mereka bukan pada rakyat, tapi pada para elit politik. Mereka berdoa agar para politisi mapan, senator senior, hakim agung, dan pemimpin partai masih punya integritas untuk menjaga institusi demokrasi dari kehancuran. Jadi, kritik terhadap populisme justru berujung pada satu pengakuan diam-diam: Bahwa penyelamat demokrasi bukanlah rakyat yang bangkit, melainkan para elit yang masih setia pada aturan main. Ini adalah gaung dari argumen Dye dan Zeigler: Ketika massa yang tidak toleran dan kurang informasi dimobilisasi melawan institusi demokrasi, harapan terakhir adalah bahwa para elit, dari kedua partai, akan bersatu untuk membela aturan main demokrasi.
Apakah teori elit Dye dan Zeigler relevan untuk Indonesia? Jawabannya adalah "ya," tetapi dengan penyesuaian konteks yang penting. Indonesia pasca-reformasi 1998 mengalami proses yang oleh Jeffrey Winters (2013) disebut sebagai "demokrasi oligarkis." Dalam sistem ini, pemilihan umum tetap diselenggarakan secara teratur, kebebasan pers tetap dijamin, tetapi kekuasaan sesungguhnya berada di tangan segelintir oligark, pemilik kekayaan material yang sangat besar, yang mengendalikan partai politik, media, dan proses legislasi.
"Democracy in Indonesia has become more of an arena for battles between elite factions," tegas Vedi Hadiz, salah satu pengamat paling tajam politik Indonesia kontemporer (UMY, 2025). Demokrasi Indonesia kini lebih mirip gelanggang pertarungan antar kelompok elit. Bukan lagi ruang bagi rakyat untuk menentukan arah negeri, melainkan panggung di mana segelintir orang kaya dan berkuasa saling sikut untuk memperebutkan kue kekuasaan. "After Suharto's fall, power was decentralized, but the oligarchic structure didn't disappear; it just changed form" (UMY, 2025).
Ketika Soeharto tumbang, banyak yang berharap oligarki ikut mati. Ternyata tidak. Kekuasaan memang menyebar dari Jakarta ke daerah-daerah, desentralisasi berjalan. Namun, struktur oligarkinya tidak hilang; ia hanya berubah wajah. Dulu terpusat di tangan satu keluarga dan kroninya, kini tersebar ke banyak aktor di banyak daerah. Bentuknya baru, tapi isinya sama: Segelintir orang kaya tetap mengendalikan ekonomi dan politik. Ini sangat selaras dengan dalil Dye dan Zeigler bahwa elit selalu menemukan cara untuk mempertahankan dominasi mereka, bahkan dalam sistem yang secara formal demokratis. "Elite adjustment," sebagaimana disebut dalam studi tentang pemerintahan Jokowi, adalah proses di mana para elit dari era Orde Baru beradaptasi dengan aturan main demokrasi tanpa kehilangan cengkeraman mereka pada kekuasaan ekonomi dan politik (Jurnal UKM, 2024).
Fenomena dinasti politik di Indonesia juga merupakan ilustrasi sempurna tentang bagaimana sirkulasi elit bekerja. Para elit politik, di tingkat nasional maupun daerah, mempersiapkan anak-anak mereka untuk mewarisi jabatan, memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam lingkaran keluarga yang sama. "In Indonesia, political dynasties and political oligarchy potentially obstruct the renewal of political leadership" (EAI, t.t.).
Inilah salah satu penyakit akut demokrasi kita: Dinasti politik dan oligarki. Dua-duanya bekerja seperti sumbat botol, menutup rapat peluang bagi wajah-wajah baru yang segar untuk muncul ke permukaan. Kepemimpinan tak lagi lahir dari kompetisi gagasan yang sehat, melainkan diwariskan seperti tanah leluhur dari bapak ke anak, dari kakak ke adik, atau berputar di lingkaran yang sama: Para pemilik modal yang saling tukar posisi. Ini persis seperti mekanisme "sirkulasi elit" yang dijelaskan oleh Dye dan Zeigler: Anggota baru diterima ke dalam lingkaran kekuasaan, tetapi hanya jika mereka berasal dari keluarga yang tepat atau bersedia menerima aturan main yang sudah ditetapkan.
Namun, ada perbedaan penting antara konteks Amerika dan Indonesia. Di Amerika, Dye dan Zeigler menekankan bahwa para elit, terlepas dari segala kekurangan mereka, masih "committed to democratic values." Pertanyaannya untuk Indonesia: Apakah para oligark kita memiliki komitmen yang sama? Ataukah demokrasi bagi mereka hanyalah alat untuk memuluskan akumulasi kekayaan, yang akan dibuang begitu tidak lagi menguntungkan? Pertanyaan ini belum sepenuhnya terjawab. Penelitian tentang Indonesia menunjukkan bahwa dukungan elit terhadap demokrasi bersifat instrumental: Mereka mendukung demokrasi selama demokrasi melayani kepentingan mereka, dan siap menempuh jalur lain ketika tidak lagi demikian.
Teori Dye dan Zeigler tidak luput dari kritik tajam. Dalam sebuah kritik yang dimuat di ERIC, seorang pengulas menulis bahwa "The Irony of Democracy exposes the flaws of democracy, but fails to explain how the system can be reformed" (ERIC, t.t.). Inilah kritik paling tajam terhadap buku Dye dan Zeigler. Bukunya jago membongkar borok demokrasi, jago mendiagnosis penyakitnya, tapi ketika ditanya 'Lalu bagaimana obatnya? Bagaimana cara memperbaikinya?' maka buku ini diam. Ia meninggalkan pembacanya dengan perasaan bahwa demokrasi memang busuk, tapi tak ada jalan keluar. Buku ini jago membongkar, tapi miskin solusi. Ini adalah kritik yang valid. Membaca The Irony of Democracy bisa membuat seorang mahasiswa putus asa: Jika demokrasi hanyalah kedok bagi kekuasaan elit, lalu untuk apa repot-repot memilih?
Ada juga kritik bahwa buku ini mendistorsi pilihan yang tersedia. Seolah-olah hanya ada dua kemungkinan: Demokrasi elitis (di mana elit memerintah atas nama rakyat) atau demokrasi partisipatoris (di mana rakyat memerintah sendiri, yang dianggap berbahaya). Para pendukung demokrasi deliberatif, seperti Jürgen Habermas, akan berargumen bahwa pilihan ketiga selalu tersedia: Demokrasi di mana warga biasa, melalui diskusi yang terinformasi dan rasional, dapat mencapai keputusan yang lebih baik daripada para elit maupun massa yang tidak terdidik.
Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari Dye dan Zeigler sebagai warga negara Indonesia? Setidaknya ada tiga hal. Pertama, jangan naif. Demokrasi bukanlah jaminan bahwa "rakyat" berkuasa. Di setiap masyarakat, selalu ada segelintir orang yang memiliki lebih banyak sumber daya, lebih banyak koneksi, dan lebih banyak pengaruh. Mengakui kenyataan ini bukanlah pesimisme; ia adalah langkah pertama menuju pemberdayaan diri.
Kedua, tuntut transparansi elit. Jika kita menerima bahwa elit akan selalu ada, maka pertanyaan yang harus diajukan bukanlah "bagaimana menghilangkan elit?", karena itu mustahil, melainkan "bagaimana membuat elit bertanggung jawab?" Transparansi pendanaan kampanye, pembatasan masa jabatan, pengawasan terhadap konflik kepentingan, dan penguatan lembaga anti-korupsi adalah cara-cara untuk memastikan bahwa para elit memerintah "secara bijaksana" (seperti harapan Dye dan Zeigler) dan bukan secara predator.
Ketiga, didik massa. Dye dan Zeigler menyimpulkan bahwa massa apatis dan tidak toleran, tapi mereka tidak bertanya: mengapa demikian? Mungkinkah apatisme dan intoleransi massa adalah produk dari sistem pendidikan yang buruk, dari kemiskinan, dari ketimpangan? Jika ya, maka solusi jangka panjang bukanlah menyerahkan segalanya pada elit, melainkan memberdayakan massa agar suatu hari nanti mereka bisa menjadi warga negara yang terinformasi dan toleran.
Penutup
"The irony of democracy is that government 'by the people' will not survive if the elites fail to govern wisely." Inilah ironi demokrasi yang sesungguhnya: Sistem yang katanya 'dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat' justru hanya bisa bertahan kalau para elitnya tidak bodoh. Kalau para elit ceroboh, serakah, atau main api dengan memanipulasi kebencian massa, maka demokrasi yang dipimpin 'rakyat' itu akan hancur berkeping-keping.Kalimat ini, yang dikutip oleh Dye dan Zeigler dari V.O. Key Jr. dan digunakan sebagai tema sentral buku mereka, adalah simpulan yang pahit sekaligus membebani. Pahit, karena ia mengakui bahwa proyek demokrasi, pemerintahan oleh rakyat, mengandung kontradiksi internal yang mungkin tidak akan pernah terselesaikan. Membebani, karena ia menaruh tanggung jawab yang sangat besar di pundak segelintir orang: jika para elit gagal, maka demokrasi gagal.
Apa yang bisa kita simpulkan dari perjalanan intelektual ini? Pertama, bahwa teori elit Dye dan Zeigler, betapapun tidak nyamannya, memberikan deskripsi yang lebih jujur tentang bagaimana demokrasi sesungguhnya bekerja. Ia tidak menggantikan idealisme dengan sinisme, melainkan menggantikan naivitas dengan realisme. Di era kebangkitan populisme global, di mana para demagog memanfaatkan ketakutan dan prasangka massa untuk meraih kekuasaan, peringatan Dye dan Zeigler menjadi sangat relevan.
Kedua, bahwa diagnosa Dye dan Zeigler bersifat empiris, bukan ideologis. Mereka tidak "menyukai" kenyataan bahwa elit berkuasa; mereka mendokumentasikannya. Dan dokumentasi itu terbuka untuk diverifikasi, dikritik, atau diperbarui. Inilah kekuatan pendekatan ilmiah terhadap politik: Ia tidak bersembunyi di balik slogan, melainkan menyajikan data.
Ketiga, dan yang paling penting, bahwa teori ini memberi kita peta untuk bertindak. Jika kita tahu di mana letak kekuasaan sesungguhnya, kita bisa mengarahkan energi politik kita ke sana. Jika kita tahu bahwa massa yang tidak terdidik adalah ancaman bagi demokrasi, kita bisa berinvestasi dalam pendidikan publik. Jika kita tahu bahwa elit cenderung melayani kepentingannya sendiri, kita bisa merancang institusi yang membatasi mereka.
Dye dan Zeigler menutup buku mereka, edisi demi edisi, bukan dengan seruan untuk menyerah, melainkan dengan undangan untuk berpikir kritis. The Irony of Democracy adalah buku teks yang tidak ingin membuat pembacanya nyaman. Ia ingin membuat mereka gelisah. Dan dari kegelisahan itulah, mungkin, lahir warga negara yang lebih kritis, lebih terlibat, dan lebih siap untuk menuntut, dari para elit maupun dari diri mereka sendiri, sebuah demokrasi yang lebih baik. Wallahu a'lam bish-shawab.
Referensi
Cengage Learning. (2015). The irony of democracy: An uncommon introduction to American politics (17th ed.) [Deskripsi penerbit]. Cengage.Dye, T. R. (2001). Top down policymaking. CQ Press.
Dye, T. R. (2021). Who's running America? The Obama reign (8th ed.). Routledge.
Dye, T. R. (2025). Elite influence on public policy: Analyzing the elite-mass theory. PubAdmin.Institute. https://pubadmin.institute
Dye, T. R., & Zeigler, L. H. (1975). The irony of democracy: An uncommon introduction to American politics. Dikutip dalam berbagai sumber, termasuk Sibley (2016) dan Taylor & Francis (2020).
Dye, T. R., & Zeigler, L. H. (1978). The irony of democracy: An uncommon introduction to American politics (4th ed.). Duxbury Press.
Dye, T. R., & Zeigler, L. H. (1988). The irony of democracy: An uncommon introduction to American politics (8th ed.). Brooks/Cole Publishing.
Ford, M., & Pepinsky, T. B. (Eds.). (2014). Beyond oligarchy: Wealth, power, and contemporary Indonesian politics. Cornell Southeast Asia Program Publications.
Hadiz, V. R. (2025). Democracy in Indonesia has become more of an arena for battles between elite factions [Kuliah tamu di UMY]. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Hadiz, V. R., & Robison, R. (2004). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. Routledge.
Heinrich Böll Foundation. (2024). Political maneuvering among Indonesia's elites: The sword of Damocles over democracy. Heinrich Böll Foundation Southeast Asia. https://th.boell.org
Key, V. O., Jr. (1961). Public opinion and American democracy. Knopf.
Melbourne Asia Review. (2025). How contemporary power relations in Indonesia are maintaining the oligarchy. Melbourne Asia Review. https://melbourneasiareview.edu.au
Ross, R. J. S. (2017). Domhoff, Mills, and slow power. In G. W. Domhoff (Ed.), Studying the power elite: Fifty years of Who Rules America? (pp. ix-xvi). Routledge.
Schubert, L., Dye, T. R., & Zeigler, L. H. (2015). The irony of democracy: An uncommon introduction to American politics (17th ed.). Cengage Learning.
Sibley, G. (2016, November 1). Down on the ground with democracy again. Colorado Central Magazine. https://www.coloradocentralmagazine.com
Taylor & Francis. (2020). The irony of democracy. In Classes and elites in democracy and democratization. Routledge.
The Conversation. (2025, January 28). Trump 2.0: The rise of an 'anti-elite' elite in US politics. The Conversation. https://theconversation.com
Times Higher Education. (1999, November 26). Objectivity redefined [Review of The irony of democracy]. Times Higher Education. https://www.timeshighereducation.com
UMY. (2025, October 8). The reformation is complete, democracy now belongs to a small elite [Laporan kuliah tamu Vedi Hadiz]. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. https://www.umy.ac.id
Winters, J. A. (2011). Oligarchy. Cambridge University Press.
Winters, J. A. (2013). Oligarchy and democracy in Indonesia. Indonesia, 96, 11-33.
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar
Silakan tulis komentar Anda.