Kaare Strøm dan Model Perilaku Partai Politik

Para pembaca yang budiman, mari kita awali tulisan ini dengan sebuah pertanyaan yang tampaknya naif tetapi secara fundamental mengganggu asumsi terdalam ilmu politik: Mengapa partai politik kadang-kadang memilih untuk tidak memaksimalkan perolehan suaranya? Bukankah setiap partai ingin menang? Bukankah lebih banyak suara berarti lebih banyak kursi, lebih banyak kekuasaan, dan lebih besar peluang untuk membentuk pemerintahan?

Jawabannya, dan ini adalah wawasan revolusioner yang dibawa oleh Kaare W. Strøm, adalah bahwa partai politik tidak selalu mengejar suara. Dalam banyak situasi, partai justru rela mengorbankan perolehan suara demi tujuan lain: Mengamankan jabatan di pemerintahan (office) atau memengaruhi arah kebijakan publik (policy). Bahkan, dalam situasi tertentu, ketiga tujuan ini bisa saling bertentangan secara tajam, dan di situlah partai harus membuat pilihan-pilihan sulit (hard choices) yang menentukan nasib elektoral, posisi tawar, dan bahkan identitas mereka sendiri.

Kaare W. Strøm, Distinguished Professor of Political Science di University of California, San Diego sekaligus penerima UNESCO Stein Rokkan Prize dalam Penelitian Ilmu Sosial Komparatif pada tahun 1994, adalah arsitek di balik Model Perilaku Partai (The Party Behavioral Model). Artikel monumentalnya, "A Behavioral Theory of Competitive Political Parties" (1990) yang dimuat di American Journal of Political Science, telah dikutip lebih dari 1.400 kali dan menjadi fondasi bagi studi tentang motivasi partai politik di seluruh dunia. Sebagaimana dirangkum oleh para pengulas, Strøm menunjukkan bahwa "tradisi pilihan rasional telah menghasilkan tiga model perilaku partai politik kompetitif: Partai pencari suara (vote-seeking party), partai pencari jabatan (office-seeking party), dan partai pencari kebijakan (policy-seeking party)".

Namun, kontribusi Strøm tidak berhenti pada tipologi. Dalam karya-karya selanjutnya yang ditulis bersama Wolfgang C. Müller, terutama Policy, Office, or Votes? How Political Parties in Western Europe Make Hard Decisions (1999), ia mengembangkan model ini menjadi kerangka analitis yang dapat diuji secara empiris. Seperti yang dicatat Michael Laver dalam resensinya di American Political Science Review, kontribusi buku ini terletak pada pengakuan bahwa "para pemimpin dan penyusun strategi partai, serta anggota biasa, mungkin didorong oleh salah satu atau semua motivasi ini" dan bahwa "motivasi ini dapat saling berinteraksi dengan cara yang kompleks".

Landasan Teori dan Biografi Intelektual

Untuk memahami kontribusi Strøm, kita perlu menempatkannya dalam lanskap intelektual yang lebih luas. Strøm adalah produk dari tradisi pilihan rasional (rational choice) dalam ilmu politik, sebuah tradisi yang mengasumsikan bahwa aktor politik bertindak secara strategis untuk memaksimalkan utilitas mereka. Tradisi ini, yang dirintis oleh Kenneth Arrow, Anthony Downs, William Riker, dan Mancur Olson, telah mendominasi studi tentang partai politik dan koalisi pemerintahan sejak 1950-an.

Model Downsian tentang Kompetisi Partai. Dalam An Economic Theory of Democracy (1957), Anthony Downs merumuskan model paling berpengaruh tentang bagaimana partai berkompetisi. Downs mengasumsikan bahwa partai adalah aktor tunggal yang bertujuan memaksimalkan perolehan suara (vote maximization). Dalam model Downsian, partai merumuskan kebijakan "semata-mata untuk memperoleh pendapatan, prestise, dan kekuasaan yang berasal dari jabatan" (Downs, 1957, hlm. 28). Semua tindakan partai, dari pemilihan platform hingga penentuan strategi kampanye, dimotivasi oleh satu tujuan: Memenangkan pemilu.

Model Downsian sangat elegan dan telah menghasilkan prediksi-prediksi yang kuat, yang paling terkenal adalah Teorema Pemilih Median (Median Voter Theorem), yang menyatakan bahwa dalam sistem dua partai, kedua partai akan cenderung bergerak ke posisi tengah. Namun, seperti yang disadari oleh Strøm dan banyak ilmuwan lain, model ini memiliki satu kelemahan fundamental: Ia tidak bisa menjelaskan banyak perilaku partai yang teramati secara empiris. Mengapa partai-partai kecil bertahan dalam sistem multipartai meskipun tidak pernah memenangkan pemilu? Mengapa partai kadang memilih untuk tetap di oposisi daripada bergabung dengan pemerintahan? Mengapa partai kadang mengambil posisi kebijakan yang secara elektoral tidak populer?

Model Koalisi Rikerian. Fondasi kedua adalah tradisi analisis koalisi yang dirintis oleh William Riker. Dalam The Theory of Political Coalitions (1962), Riker merumuskan prinsip ukuran (size principle): "Dalam permainan zero-sum di mana keuntungan dibagi di antara pemenang, koalisi yang rasional akan berusaha untuk menjadi sekecil mungkin untuk menang" (Riker, 1962, hlm. 32-33). Model Rikerian mengasumsikan bahwa partai adalah pencari jabatan (office-seeker): Mereka ingin mengontrol posisi-posisi kabinet dan menikmati imbalan material dan prestise yang menyertainya. Semakin kecil koalisi, semakin banyak jabatan yang bisa dibagi per anggota koalisi.

Namun, model Rikerian juga menghadapi anomali empiris yang serius. Salah satunya adalah fenomena pemerintahan minoritas (minority government): Partai yang memilih untuk memerintah sendiri tanpa mayoritas di parlemen, sebuah pilihan yang sulit dijelaskan jika partai hanya mengejar jabatan. Anomali inilah yang membawa Strøm pada riset doktoralnya di Stanford University, yang kemudian diterbitkan sebagai Minority Government and Majority Rule (1990).

Model Kebijakan (Policy-Seeking). Fondasi ketiga adalah tradisi yang melihat partai sebagai kendaraan untuk memengaruhi arah kebijakan publik. Berbeda dengan Downs yang menekankan suara dan Riker yang menekankan jabatan, model ini mengasumsikan bahwa partai, terutama partai-partai ideologis, terutama dimotivasi oleh keinginan untuk membentuk kebijakan sesuai dengan preferensi mereka. Model ini sangat berpengaruh dalam studi tentang partai-partai kecil dan partai-partai niche, yang sering kali lebih peduli pada kemurnian ideologis daripada kemenangan elektoral atau jabatan pemerintahan.

Kaare Wallace Strøm lahir pada 10 April 1953 di Arendal, Norwegia, sebuah kota pesisir kecil di selatan negeri fjord itu. Pengalaman tumbuh di Norwegia, negara dengan tradisi demokrasi parlementer yang kuat, sistem multipartai yang mapan, dan sejarah panjang pemerintahan minoritas, memberikan konteks empiris yang kaya bagi riset akademiknya.

Strøm meraih gelar B.A. dalam Ilmu Politik dari Saint Olaf College, Minnesota, pada tahun 1976. Ia melanjutkan studi ke Stanford University, meraih M.A. pada 1979 dan Ph.D. pada 1984. Disertasinya tentang pemerintahan minoritas akan menjadi fondasi bagi seluruh karir akademiknya. Setelah menyelesaikan doktoral, Strøm memulai karir akademiknya sebagai asisten profesor di Michigan State University (1983-1986), kemudian pindah ke University of Bergen, Norwegia, University of Minnesota, dan akhirnya menetap di University of California, San Diego pada 1991, di mana ia kini menjabat sebagai Distinguished Professor of Political Science.

Karir Strøm ditandai oleh beberapa penghargaan prestisius: American Political Science Association's Franklin Burdette Pi Sigma Alpha Award untuk makalah konferensi terbaik (1983), Gabriel Almond Award untuk disertasi terbaik dalam Politik Komparatif (1984), dan UNESCO's Sixth Stein Rokkan Prize dalam Penelitian Ilmu Sosial Komparatif (1994). Pada 2004-05, ia menjadi Fellow di Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences di Stanford. Ia adalah Fellow dari Norwegian Academy of Arts and Sciences dan juga Fellow dari Royal Norwegian Society of Science and Letters.

Kontribusi Strøm yang paling berpengaruh dapat diringkas dalam dua karya besar. Pertama adalah artikel 1990. "A Behavioral Theory of Competitive Political Parties" yang dimuat di American Journal of Political Science volume 34, halaman 565-598, mengajukan sebuah "teori terpadu" (unified theory) tentang faktor-faktor organisasional dan institusional yang membatasi perilaku partai dalam demokrasi parlementer. Strøm mengidentifikasi dan mengkritik tiga model murni perilaku partai (pencari suara, pencari jabatan, pencari kebijakan), kemudian mengajukan tujuh proposisi yang menjelaskan kapan dan mengapa masing-masing model berlaku. Dampak artikel ini sangat besar: Hingga saat ini telah dikutip lebih dari 1.400 kali dan menjadi bacaan wajib dalam studi partai politik.

Kedua adalah buku yang terbit tahun 1999. Policy, Office, or Votes? How Political Parties in Western Europe Make Hard Decisions, yang diedit bersama Wolfgang C. Müller, membawa kerangka teoretis artikel 1990 ke pengujian empiris melalui studi kasus tentang partai-partai di Jerman, Italia, Prancis, Spanyol, dan enam demokrasi Eropa yang lebih kecil. Buku ini, sebagaimana dicatat Michael Laver, "adalah tentang motivasi aktor-aktor politik. Banyak model yang paling umum digunakan tentang kompetisi partai dan formasi pemerintahan didasarkan pada asumsi-asumsi eksplisit tentang motivasi para penyusun strategi partai". Kontribusi utama buku ini adalah mendemonstrasikan bahwa "para pemimpin partai politik sering harus memilih antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, seperti pengaruh pada kebijakan, kontrol atas pemerintahan, dan dukungan di antara para pemilih".

Teori Perilaku Partai Kompetitif

Strøm (1990) mengidentifikasi dan mengkritik tiga model murni perilaku partai politik yang telah dihasilkan oleh tradisi pilihan rasional. Masing-masing model mengasumsikan bahwa partai mengejar satu tujuan utama dengan mengorbankan yang lain.

Partai Pencari Suara (Vote-Seeking Party). Model pertama, yang paling dikenal melalui karya Anthony Downs, mengasumsikan bahwa partai berusaha memaksimalkan perolehan suara. Semua tindakan partai, dari pemilihan kandidat, penentuan platform kebijakan, hingga strategi kampanye, dimotivasi oleh tujuan elektoral tunggal. Dalam model ini, kebijakan adalah instrumen untuk memenangkan suara, bukan tujuan akhir. Strøm (1990) mencatat bahwa asumsi ini sangat berguna untuk menganalisis kompetisi elektoral antarpartai, tetapi ia gagal menjelaskan banyak fenomena penting: Mengapa partai-partai kecil bertahan meskipun tidak pernah menang, mengapa partai kadang mengambil posisi yang tidak populer, dan mengapa partai kadang memilih untuk tidak ikut serta dalam pemerintahan meskipun diundang.

Partai Pencari Jabatan (Office-Seeking Party). Model kedua, yang berakar pada karya William Riker, mengasumsikan bahwa partai berusaha memaksimalkan kontrol atas jabatan politik. Dalam model ini, partai ingin mengontrol posisi-posisi kabinet dan menikmati imbalan material serta prestise yang menyertainya. Model ini sangat berguna untuk menganalisis formasi koalisi pemerintahan, tetapi ia juga gagal menjelaskan anomali-anomali empiris: Mengapa partai kadang memilih untuk tetap di oposisi, mengapa partai-partai kecil kadang menolak tawaran untuk bergabung dengan koalisi, dan mengapa beberapa partai lebih memilih memerintah sebagai minoritas daripada berbagi kekuasaan dalam koalisi yang lebih besar.

Partai Pencari Kebijakan (Policy-Seeking Party). Model ketiga mengasumsikan bahwa partai berusaha memaksimalkan pengaruh terhadap kebijakan publik. Dalam model ini, partai adalah kendaraan ideologis yang bertujuan untuk mengimplementasikan visi kebijakan tertentu. Model ini sangat berguna untuk memahami partai-partai ideologis, partai-partai kecil, dan partai-partai niche. Namun, ia juga memiliki keterbatasan: Mengapa partai yang hanya peduli pada kebijakan mau bersusah payah mengikuti pemilu? Mengapa mereka tidak menjadi think-tank atau kelompok advokasi saja?

Strøm (1990) menunjukkan bahwa "meskipun ketiga model ini berguna dalam analisis kompetisi elektoral antarpartai dan perilaku koalisi, model-model tersebut menderita dari berbagai keterbatasan teoretis dan empiris, dan kondisi di mana masing-masing model berlaku tidak dispesifikasikan dengan baik".

Alih-alih memperlakukan ketiga tujuan ini sebagai model yang saling eksklusif, Strøm (1990) berargumen bahwa ketiganya saling terkait secara hierarkis. Suara, jabatan, dan kebijakan bukanlah tujuan yang berdiri sendiri-sendiri; mereka membentuk sebuah hierarki di mana masing-masing adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yakni:

• Suara adalah sarana untuk memperoleh jabatan (karena dalam demokrasi, partai membutuhkan suara untuk memenangkan kursi dan membentuk pemerintahan).
• Jabatan adalah sarana untuk memengaruhi kebijakan (karena posisi dalam pemerintahan memberikan akses ke instrumen kebijakan).
• Kebijakan, pada gilirannya, dapat membantu memenangkan suara (jika pemilih menyetujui kebijakan yang dihasilkan).

Hubungan hierarkis ini, suara → jabatan → kebijakan → suara, adalah siklus yang saling memperkuat (virtuous circle) ketika ketiganya selaras. Namun, masalah muncul ketika ketiga tujuan ini saling bertentangan. Seperti yang dicatat dalam buku Policy, Office, or Votes?, para pemimpin partai "sering kali harus memilih antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, seperti pengaruh pada kebijakan, kontrol atas pemerintahan, dan dukungan di antara pemilih".


Salah satu kontribusi paling berpengaruh dari artikel 1990 adalah tujuh proposisi yang diajukan Strøm tentang bagaimana faktor-faktor institusional mempengaruhi prioritas partai di antara ketiga tujuan tersebut. Janda (dalam Concepts for Analyzing Political Parties) merangkum ketujuh proposisi ini dengan jelas:

1. Semakin besar tingkat kompetitifitas elektoral (semakin tidak pasti hasil pemilu), semakin partai akan mengejar suara (vote-seeking). Dalam konteks di mana persaingan ketat dan setiap suara berarti, partai akan memprioritaskan strategi yang memaksimalkan perolehan suara.
2. Semakin besar perbedaan manfaat jabatan antara pemerintah dan oposisi relatif terhadap perbedaan pengaruh kebijakan, semakin besar kecenderungan partai menuju perilaku pencari jabatan (office-seeking). Ketika menjadi bagian dari pemerintahan memberikan keuntungan material yang sangat besar dibandingkan menjadi oposisi, partai akan berjuang mati-matian untuk masuk ke pemerintahan.
3. Semakin besar kendala organisasional (organizational constraints) yang dihadapi kepemimpinan partai, semakin partai akan mengejar kebijakan (policy-seeking). Ketika pemimpin partai harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada anggota dan aktivis yang ideologis, mereka tidak bisa seenaknya mengkompromikan posisi kebijakan demi suara atau jabatan.
4. Semakin besar dominasi partai dalam jabatan publik (party in public office) atas organisasi partai, semakin besar kecenderungan perilaku pencari jabatan (office-seeking). Ketika para pemegang jabatan terpilih mengontrol partai, mereka akan cenderung memprioritaskan mempertahankan dan memperluas jabatan mereka.
5. Semakin besar dominasi organisasi partai atas partai dalam jabatan publik, semakin besar kecenderungan perilaku pencari suara (vote-seeking). Organisasi partai yang kuat cenderung lebih peduli pada kesehatan elektoral jangka panjang partai.
6. Semakin terbatas akses partai ke sumber daya keuangan di luar negara, semakin besar kecenderungan perilaku pencari jabatan (office-seeking). Ketika partai tidak bisa mengandalkan iuran anggota atau sumbangan swasta, mereka menjadi sangat bergantung pada akses ke sumber daya negara, dan karenanya sangat termotivasi untuk masuk ke pemerintahan.
7. Semakin besar kontrol anggota partai atas seleksi kandidat, semakin besar kecenderungan perilaku pencari kebijakan (policy-seeking). Ketika aktivis akar rumput memiliki suara besar dalam menentukan siapa yang akan menjadi kandidat partai, kandidat yang terpilih cenderung lebih loyal pada garis kebijakan partai.

Strøm mengintegrasikan proposisi-proposisi ini "ke dalam dua model kausal untuk menjelaskan campuran strategi yang ditempuh oleh partai politik kompetitif". Model pertama memprediksi prioritas antara tujuan suara dan jabatan, sementara model kedua memprediksi prioritas antara tujuan jabatan dan kebijakan. Kedua model ini menekankan peran kendala organisasional dan insentif institusional dalam membentuk perilaku partai.

Salah satu kontribusi konseptual paling penting Strøm adalah penekanannya pada kendala (constraints) yang membatasi kemampuan partai untuk mengejar tujuan-tujuan mereka. Berbeda dengan model Downsian yang mengasumsikan bahwa partai dapat dengan bebas memilih posisi kebijakan untuk memaksimalkan suara, Strøm (1990) berargumen bahwa partai dihadapkan pada berbagai kendala organisasional dan institusional yang membatasi kebebasan strategis mereka.

Pertama adalah Kendala Organisasional. Partai bukanlah aktor kesatuan yang homogen; mereka terdiri dari berbagai "wajah" dengan kepentingan yang berbeda-beda. Strøm membedakan antara party in public office (para pemegang jabatan terpilih), party in central office (birokrasi partai), dan party on the ground (anggota dan aktivis akar rumput). Masing-masing wajah ini memiliki prioritas yang berbeda. Party in public office cenderung lebih berorientasi pada jabatan, karena merekalah yang secara langsung menikmati imbalan dari jabatan. Party on the ground cenderung lebih berorientasi pada kebijakan, karena mereka bergabung dengan partai terutama karena komitmen ideologis. Party in central office sering kali menengahi di antara keduanya, dengan kecenderungan untuk memprioritaskan kesehatan elektoral jangka panjang partai.

Strøm (1990) menunjukkan bahwa semakin besar kekuasaan party on the ground atas seleksi kandidat dan pembuatan kebijakan partai, semakin partai akan berperilaku sebagai pencari kebijakan. Sebaliknya, semakin partai didominasi oleh para pemegang jabatan terpilih, semakin ia akan berperilaku sebagai pencari jabatan. Dalam kata-kata riset yang menguji proposisi ini: "Kaare Strom (1990) berargumen bahwa partai di mana para pemimpinnya tidak dibatasi oleh organisasi partai mereka lebih efisien dalam negosiasi koalisi. Di sisi lain, Moshe Maor (1998) berargumen sebaliknya, bahwa partai di mana organisasi partai dilibatkan dalam keputusan memiliki keuntungan".

Kedua adalah Kendala Institusional. Selain kendala organisasional, Strøm menekankan bahwa institusi politik, terutama aturan elektoral dan sistem pemerintahan, menciptakan insentif yang secara sistematis mempengaruhi prioritas partai. Dalam sistem proporsional murni, misalnya, partai mungkin lebih bebas untuk mengejar kebijakan karena mereka tidak perlu mengorbankan posisi ideologis demi memenangkan distrik marginal. Dalam sistem pluralitas, sebaliknya, tekanan untuk mengejar suara jauh lebih besar.

Salah satu kontribusi paling orisinal Strøm adalah analisisnya tentang pemerintahan minoritas. Dalam Minority Government and Majority Rule (1990), ia menantang kebijaksanaan konvensional bahwa pemerintahan minoritas adalah "penyimpangan yang tidak stabil dan tidak efektif dari prinsip pemerintahan mayoritas". Sebaliknya, ia berargumen bahwa "pemerintahan minoritas adalah konsekuensi dari perilaku partai yang rasional di bawah kondisi kompetisi daripada konflik".

Logika Strøm bekerja sebagai berikut: Ketika partai menghadapi trade-off antara jabatan dan kebijakan, yaitu, ketika bergabung dengan pemerintahan akan memberikan jabatan tetapi mengorbankan kemampuan untuk memengaruhi kebijakan ke arah yang diinginkan, partai mungkin secara rasional memilih untuk tetap di oposisi dan memengaruhi kebijakan dari luar pemerintahan. Ini adalah penjelasan yang elegan untuk fenomena yang sulit dijelaskan oleh model office-seeking murni.

Lebih jauh, "ketika pemimpin partai memiliki insentif untuk menunda gratifikasi memegang jabatan", misalnya, karena partai berada di tengah proses pembangunan kembali (rebuilding) setelah kekalahan elektoral, atau karena pemimpin partai lebih peduli pada kebijakan jangka panjang daripada jabatan jangka pendek, mereka mungkin secara rasional memilih untuk mendukung pemerintahan minoritas dari luar.

Data empiris mendukung argumen Strøm: "Kabinet minoritas menyumbang sekitar 35% dari semua pemerintahan di 15 demokrasi parlementer sejak 1945". Ini adalah proporsi yang sangat signifikan untuk sesuatu yang dianggap sebagai "penyimpangan."

Inti dari model Strøm adalah pengakuan bahwa partai sering kali menghadapi pilihan-pilihan sulit (hard choices) di mana mereka harus mengorbankan satu tujuan demi tujuan lainnya. Dalam bab pengantar Policy, Office, or Votes?, Strøm dan Müller mengidentifikasi beberapa jenis pilihan sulit yang dihadapi partai:

Pertama adalah suara vs. Kebijakan. Partai harus memilih antara mengambil posisi populer yang akan memaksimalkan suara dan mengambil posisi sesuai preferensi ideologis yang mungkin tidak populer. Partai-partai sosialis, misalnya, sering kali dihadapkan pada dilema ini: memoderasi platform untuk menarik pemilih kelas menengah (suara) atau mempertahankan kemurnian ideologis (kebijakan).

Kedua adalah jabatan vs. Kebijakan. Partai harus memilih antara bergabung dengan pemerintahan koalisi (jabatan) dengan mengorbankan beberapa tujuan kebijakan, atau tetap di oposisi untuk mempertahankan kemurnian kebijakan. Donald Share (dalam Policy, Office, or Votes?) mendokumentasikan "metamorfosis Partai Buruh Sosialis Spanyol dari pencari kebijakan menjadi pencari jabatan" sebagai contoh dramatis dari dilema ini.

Ketiga adalah suara vs. Jabatan. Partai harus memilih antara strategi elektoral yang memaksimalkan suara dan strategi pasca-elektoral yang memaksimalkan peluang masuk pemerintahan. Strategi yang memenangkan suara mungkin mengalienasi mitra koalisi potensial; strategi yang memfasilitasi koalisi mungkin kehilangan suara.

Kerangka Strøm bukanlah model statis; ia adalah model dinamis di mana prioritas partai dapat berubah seiring waktu. Dalam artikel eksperimental yang lebih baru, para peneliti menemukan bahwa "ketika dihadapkan pada konflik antara tujuan-tujuan ini, partai-partai termotivasi oleh ketiganya serentak" dan bahwa "tujuan-tujuan ini dalam arti tertentu saling bersaing". Artinya, partai tidak pernah murni vote-seeker, office-seeker, atau policy-seeker; mereka selalu merupakan campuran dari ketiganya, dengan prioritas yang berfluktuasi tergantung pada konteks politik.

Ini memiliki implikasi yang sangat penting untuk memahami strategi partai. Partai yang terlalu terfokus pada suara mungkin kehilangan identitas ideologisnya dan akhirnya kehilangan pemilih yang mencari diferensiasi. Partai yang terlalu terfokus pada kebijakan mungkin menjadi sekte ideologis yang tidak pernah memenangkan pemilu. Partai yang terlalu terfokus pada jabatan mungkin menjadi kendaraan oportunis yang tidak memiliki basis pendukung yang stabil. Keseimbangan di antara ketiganya adalah kunci untuk kelangsungan hidup dan kesuksesan jangka panjang.

Relevansi Global

Eropa Barat adalah laboratorium utama bagi kerangka teoretis Strøm, dan di sinilah kekuatan penjelasnya paling jelas terlihat.

Di Jerman, pasca Pemilu 2025, terjadi pembentukan koalisi yang melibatkan negosiasi rumit antara CDU/CSU, SPD, dan partai-partai lainnya. Dalam kerangka Strøm, CDU/CSU menghadapi hard choice antara: memerintah sebagai minoritas (kebijakan diutamakan), membentuk koalisi besar dengan SPD (jabatan dengan kompromi kebijakan), atau membentuk koalisi dengan partai-partai kecil (jabatan dengan basis sempit). Pilihan yang diambil akan mencerminkan prioritas relatif partai terhadap suara, jabatan, dan kebijakan.

Di Denmark terdapat pengalaman dengan pemerintahan minoritas yang sering adalah contoh sempurna dari logika Strøm. Seperti yang didokumentasikan oleh Jörgen Elklit dalam Policy, Office, or Votes?, "Denmark jelas merupakan contoh yang tepat ketika Kaare Strøm menantang pandangan ilmu politik konvensional tentang pemerintahan minoritas". Partai-partai Denmark sering kali memilih untuk mendukung pemerintahan minoritas dari luar parlemen, sebuah strategi yang memungkinkan mereka untuk memengaruhi kebijakan tanpa harus menanggung biaya elektoral dari kompromi yang tidak populer.

Di Spanyol, Donald Share, dalam bab tentang PSOE (Partai Buruh Sosialis Spanyol), mendokumentasikan bagaimana partai ini bertransformasi "dari pencari kebijakan menjadi pencari jabatan", sebuah studi kasus yang sempurna dari dinamika yang digambarkan Strøm. Di bawah kepemimpinan Felipe González pada 1980-an, PSOE mengorbankan banyak posisi ideologis tradisionalnya untuk memenangkan pemilu dan memerintah secara efektif.

Di Irlandia, Michael Marsh dan Paul Mitchell, dalam bab "Office, Votes, and Then Policy," mendokumentasikan bagaimana Fianna Fáil, partai dominan Irlandia sepanjang sebagian besar abad ke-20, menavigasi antara ketiga tujuan ini. "Untuk Fianna Fáil, kalkulasi selalu menempatkan jabatan di atas kebijakan dan suara", tetapi hanya ketika jabatan dapat dicapai tanpa mengorbankan terlalu banyak suara.

Pasca keruntuhan komunisme, partai-partai di Eropa Timur menghadapi tantangan yang unik yang menyediakan uji kasus yang menarik untuk model Strøm.

Di Polandia, Republik Ceko, Hungaria, dan negara-negara pasca-komunis lainnya, partai-partai dibentuk dalam konteks di mana ketiga tujuan, suara, jabatan, kebijakan, sulit dipisahkan. Partai-partai pasca-komunis sering kali memprioritaskan jabatan untuk mengamankan akses ke sumber daya negara yang vital bagi kelangsungan hidup organisasional. Sementara itu, partai-partai oposisi demokratis sering kali memprioritaskan kebijakan, reformasi pasar, demokratisasi, bahkan jika posisi-posisi ini tidak populer secara elektoral.

Di Amerika Latin, model Strøm sangat berguna untuk menganalisis fenomena oportunisme partai: Partai-partai yang tampaknya tidak memiliki komitmen ideologis dan bersedia bergabung dengan koalisi mana pun untuk mendapatkan jabatan. Dari perspektif Strøm, ini adalah manifestasi dari dominasi office-seeking atas policy-seeking dan vote-seeking dalam konteks institusional tertentu, terutama ketika perbedaan manfaat jabatan antara pemerintah dan oposisi sangat besar (sesuai dengan proposisi 2 Strøm).

Namun, model Strøm juga memperingatkan bahwa oportunisme ekstrem memiliki risiko: Partai yang tidak memiliki identitas kebijakan yang jelas pada akhirnya akan kehilangan pemilih yang mencari diferensiasi. Ini adalah dilema yang dihadapi oleh banyak partai di Amerika Latin yang mencoba menjadi "segalanya untuk semua orang."

Salah satu penerapan paling inovatif dari model Strøm adalah analisis tentang kompetisi politik di arena Uni Eropa. Sebagaimana dicatat dalam artikel "Competition in the European Arena: How the Rules of the Game Help Nationalists Gain" (2020), "penulis menteorikan struktur insentif arena Eropa untuk kompetisi politik dengan mensintesiskan teori perilaku partai kompetitif Strøm (1990) (suara, jabatan, kebijakan) dan empat dimensi kompetisi elektoral Bartolini (1999, 2000)".

Analisis ini menunjukkan bahwa arena Uni Eropa menciptakan insentif yang unik bagi partai-partai. Di tingkat Eropa, jabatan eksekutif tidak dipertaruhkan (karena Komisi Eropa dipilih melalui proses yang berbeda dari pemilu nasional), dan kebijakan Eropa sering kali kurang menonjol bagi pemilih. Akibatnya, insentif struktural arena Eropa mungkin mendorong partai untuk tidak membedakan diri pada isu-isu Eropa, atau, dalam kasus partai-partai nasionalis, mendorong mereka untuk menekankan isu-isu identitas nasional yang membedakan mereka dari partai-partai arus utama.

Konteks Indonesia

Fenomena paling mencolok dalam politik Indonesia kontemporer adalah koalisi gemuk, koalisi pemerintahan yang mencakup hampir semua partai signifikan di parlemen. Pasca-Pemilu 2024, pemerintahan Prabowo Subianto didukung oleh lebih dari 80% kursi DPR, sebuah koalisi yang sangat besar sehingga hampir tidak ada oposisi yang berarti.

Dari perspektif Strøm, koalisi gemuk adalah manifestasi ekstrem dari perilaku office-seeking. Partai-partai Indonesia bergabung dengan koalisi pemerintahan bukan karena afinitas ideologis atau kesamaan platform kebijakan, melainkan karena keinginan untuk mengamankan akses ke sumber daya negara, jabatan menteri, wakil menteri, posisi di BUMN, dan akses ke anggaran. Dalam istilah proposisi 2 Strøm, "semakin besar perbedaan manfaat jabatan antara pemerintah dan oposisi relatif terhadap perbedaan pengaruh kebijakan, semakin besar kecenderungan partai politik menuju perilaku pencari jabatan".

Di Indonesia, perbedaan manfaat jabatan antara pemerintah dan oposisi sangatlah besar. Partai yang berada di dalam pemerintahan memiliki akses ke jabatan-jabatan strategis dan aliran sumber daya yang tidak tersedia bagi partai oposisi. Sebaliknya, perbedaan pengaruh kebijakan antara pemerintah dan oposisi relatif kecil, karena hampir semua partai memiliki platform yang serupa dan kabur (catch-all). Dalam kondisi seperti ini, prediksi Strøm sangat jelas: Partai akan cenderung menjadi pencari jabatan.

Artikel Power and Opposition Under Prabowo's Political Cartel (2025) menggambarkan situasi ini dengan tepat: "Sebuah koalisi parlementer besar, yang juga digambarkan sebagai 'kartel politik', telah bersatu untuk mendukung Prabowo dan pemerintahannya. PDIP adalah satu-satunya partai yang bukan bagian maupun pendukung koalisi ini". Dari perspektif Strøm, ini adalah kasus di mana partai-partai telah memilih office-seeking secara ekstrem, dengan mengorbankan baik policy-seeking (karena tidak ada diferensiasi kebijakan yang berarti) maupun vote-seeking (karena koalisi terlalu besar untuk memungkinkan akuntabilitas elektoral yang efektif).

Setelah Pemilu 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai pemenang pemilu legislatif dengan perolehan suara terbesar, memilih untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Ini adalah keputusan yang mengejutkan banyak pengamat, mengingat pola historis di mana partai-partai Indonesia cenderung berbondong-bondong masuk ke dalam koalisi pemerintahan setelah pemilu.

Dari perspektif Strøm, keputusan PDIP adalah contoh klasik dari trade-off antara jabatan dan kebijakan. Dengan memilih untuk menjadi oposisi, PDIP mengorbankan akses ke jabatan-jabatan pemerintahan (kerugian office-seeking). Namun, sebagai gantinya, PDIP mempertahankan kemampuan untuk:

1. Membedakan diri secara kebijakan dari pemerintahan. Tanpa tekanan untuk mempertahankan solidaritas koalisi, PDIP bebas untuk mengkritik kebijakan pemerintah dan menawarkan alternatif.
2. Mempertahankan identitas ideologis sebagai partai nasionalis yang berakar pada tradisi Soekarno. Bergabung dengan koalisi Prabowo, seorang figur yang pernah menjadi lawan politik Jokowi pada 2014 dan 2019, mungkin akan mengalienasi basis pendukung PDIP yang ideologis.
3. Membangun kredibilitas sebagai oposisi untuk pemilu mendatang. Jika PDIP bisa menunjukkan bahwa ia adalah satu-satunya kekuatan oposisi yang efektif, ia mungkin bisa memenangkan pemilih yang tidak puas dengan pemerintahan pada pemilu berikutnya.

Apakah kalkulasi ini akan berhasil masih harus dilihat. Tetapi yang jelas, ini adalah contoh sempurna dari "pilihan sulit" (hard choice) yang digambarkan Strøm: partai harus memilih antara keuntungan jangka pendek dari jabatan dan potensi keuntungan jangka panjang dari mempertahankan identitas kebijakan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyediakan studi kasus yang menarik tentang perilaku policy-seeking dalam konteks Indonesia. Tidak seperti kebanyakan partai Indonesia yang bersifat catch-all, PKS memiliki basis ideologis yang jelas: Islam politik.

Sepanjang sejarahnya, PKS telah bergabung dengan berbagai koalisi pemerintahan, dari koalisi SBY (2004-2009) hingga koalisi Prabowo (2024-sekarang). Namun, berbeda dengan partai-partai yang murni office-seeking, PKS secara konsisten berusaha mempertahankan posisi kebijakan tertentu, terutama pada isu-isu yang berkaitan dengan agama dan moralitas publik. Dari perspektif Strøm, ini mencerminkan kendala organisasional yang kuat: Aktivis dan anggota PKS, yang cenderung sangat ideologis, membatasi kemampuan kepemimpinan partai untuk mengkompromikan posisi kebijakan demi jabatan semata. Proposisi 3 Strøm memprediksi hal ini dengan tepat: "semakin besar kendala organisasional yang dihadapi kepemimpinan partai, semakin partai akan mengejar kebijakan."

Partai-partai Islam lainnya, PPP, PKB, menunjukkan variasi yang menarik. PKB, meskipun berakar pada Nahdlatul Ulama (organisasi Islam terbesar di Indonesia), cenderung lebih fleksibel dalam koalisi dan lebih berorientasi pada office-seeking. Ini mungkin mencerminkan fakta bahwa kendala organisasional di PKB lebih longgar daripada di PKS, kepemimpinan PKB memiliki lebih banyak otonomi dari basis massa.

Indonesia juga menyaksikan fenomena partai-partai baru yang didirikan sebagai kendaraan personal bagi politisi ambisius. Partai Gerindra (kendaraan Prabowo Subianto), Partai NasDem (kendaraan Surya Paloh), Partai Demokrat (kendaraan SBY), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) semuanya adalah contoh partai yang lahir dari ambisi personal pendirinya.

Bagaimana model Strøm membaca fenomena ini? Partai-partai personal cenderung didominasi oleh party in public office (para pemegang jabatan terpilih, terutama pendiri partai) dengan kendala organisasional yang sangat lemah. Menurut proposisi 4 Strøm, ini akan menghasilkan kecenderungan kuat menuju perilaku office-seeking. Dan memang, partai-partai personal di Indonesia cenderung sangat fleksibel dalam koalisi: Mereka bersedia bergabung dengan pemerintahan mana pun yang menjanjikan jabatan bagi para pemimpin mereka.

Namun, proposisi 5 Strøm juga relevan: "Semakin besar dominasi organisasi partai atas partai dalam jabatan publik, semakin besar kecenderungan perilaku pencari suara." Karena partai-partai personal tidak memiliki organisasi partai yang kuat yang independen dari pemimpinnya, mereka mungkin kurang efisien dalam membangun basis elektoral jangka panjang. Ini menjelaskan mengapa partai-partai personal sering kali naik dengan cepat (karena popularitas pendirinya) tetapi juga bisa turun dengan cepat (ketika pendirinya kehilangan popularitas atau pensiun).

Kerangka Strøm memiliki beberapa implikasi penting untuk upaya reformasi partai di Indonesia:

1. Mengurangi ketimpangan manfaat jabatan. Proposisi 2 Strøm menyatakan bahwa semakin besar perbedaan manfaat jabatan antara pemerintah dan oposisi, semakin partai akan cenderung menjadi pencari jabatan. Di Indonesia, ketergantungan partai pada akses ke sumber daya negara sangatlah tinggi, baik melalui jabatan kabinet, posisi di BUMN, maupun akses ke anggaran. Mengurangi ketimpangan ini, misalnya, dengan memperkuat pendanaan publik untuk semua partai secara proporsional, termasuk partai oposisi, akan mengurangi godaan office-seeking.
2. Memperkuat kendala organisasional. Proposisi 3 Strøm menyatakan bahwa kendala organisasional mendorong policy-seeking. Memperkuat demokrasi internal partai, dengan memberikan suara yang lebih besar kepada anggota dan aktivis dalam seleksi kandidat dan pembuatan kebijakan, akan mendorong partai untuk memiliki identitas kebijakan yang lebih jelas.
3. Menciptakan insentif untuk diferensiasi kebijakan. Ketika semua partai terlihat sama, pemilih tidak memiliki dasar untuk membedakan, dan kompetisi elektoral direduksi menjadi kontes popularitas personal dan distribusi patronase. Sistem pemilu dan pendanaan partai yang memberikan insentif untuk diferensiasi kebijakan akan membantu mengimbangi kecenderungan menuju office-seeking murni.

Kesimpulan

Kaare W. Strøm, melalui model perilaku partainya, telah memberikan kita sebuah lensa yang sangat berharga untuk memahami motivasi terdalam partai politik. Ia menunjukkan bahwa partai tidak hanya mengejar suara (vote-seeking), seperti yang diasumsikan oleh model Downsian yang mendominasi studi kompetisi partai. Partai juga mengejar jabatan (office-seeking), kontrol atas posisi-posisi pemerintahan dan imbalan material yang menyertainya, dan kebijakan (policy-seeking), kemampuan untuk membentuk arah kebijakan publik.

Ketiga tujuan ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling terkait dalam hierarki di mana masing-masing adalah sarana untuk mencapai yang lain. Namun, dalam banyak situasi, ketiganya saling bertentangan, dan partai harus membuat pilihan-pilihan sulit, mengorbankan satu tujuan demi tujuan lainnya.

Strøm tidak berhenti pada tipologi. Ia mengembangkan proposisi-proposisi yang dapat diuji secara empiris tentang kapan dan mengapa masing-masing tujuan akan diprioritaskan. Faktor-faktor organisasional (seperti distribusi kekuasaan antara party in public office dan party on the ground) dan faktor-faktor institusional (seperti aturan elektoral dan perbedaan manfaat jabatan antara pemerintah dan oposisi) secara sistematis mempengaruhi perilaku partai.

Untuk Indonesia, model Strøm menawarkan diagnosis yang tajam tentang patologi sistem kepartaian kita. Koalisi gemuk yang mencakup hampir semua partai adalah manifestasi dari dominasi office-seeking atas tujuan-tujuan lainnya. Partai-partai lebih peduli pada akses ke jabatan dan sumber daya negara daripada pada diferensiasi kebijakan atau pembangunan basis elektoral jangka panjang. Ini bukanlah "patologi" dalam arti penyimpangan dari norma, ini adalah respons rasional terhadap struktur insentif yang ada, sebagaimana diprediksi oleh proposisi-proposisi Strøm.

Pada akhirnya, mempelajari Kaare Strøm adalah mempelajari bahwa politik, dalam semua kompleksitas dan kadang-kadang kekacauannya, tunduk pada logika yang dapat diidentifikasi dan dipahami. Partai politik bukanlah mesin yang secara otomatis mengejar suara. Mereka adalah aktor strategis yang menavigasi lanskap yang kompleks dengan tujuan ganda yang sering kali saling bertentangan. Memahami bagaimana mereka menyeimbangkan ketegangan ini adalah kunci untuk memahami, dan memperbaiki, demokrasi kontemporer.

Referensi

Downs, A. (1957). An economic theory of democracy. Harper & Row.

Janda, K. (n.d.). Concepts for analyzing political parties. Comparative Parties, 177. https://janda.org/comparative%20parties/page177.htm

Laver, M. (2004). Policy, office or votes? How political parties in Western Europe make hard decisions [Book review]. American Political Science Review, 98(1). https://doi.org/10.1017/S0003055404221024

Marsh, M., & Mitchell, P. (1999). Office, votes, and then policy: Hard choices for political parties in the Republic of Ireland, 1981-1992. Dalam W. C. Müller & K. Strøm (Eds.), Policy, office, or votes? How political parties in Western Europe make hard decisions (pp. 36-62). Cambridge University Press.

Müller, W. C., & Strøm, K. (Eds.). (1999). Policy, office, or votes? How political parties in Western Europe make hard decisions. Cambridge University Press.

Riker, W. H. (1962). The theory of political coalitions. Yale University Press.

Share, D. (1999). From policy-seeking to office-seeking: The metamorphosis of the Spanish Socialist Workers Party. Dalam W. C. Müller & K. Strøm (Eds.), Policy, office, or votes? (pp. 89-111). Cambridge University Press.

Skjæveland, A. (2014). Udfordringer i Kaare Strøms teori om partiadfærd. Politica, 46(3). https://doi.org/10.7146/politica.v46i3.69753

Strøm, K. (1984). Minority governments in parliamentary democracies: The rationality of nonwinning cabinet solutions. Comparative Political Studies, 17(2), 199-227.

Strøm, K. (1990). A behavioral theory of competitive political parties. American Journal of Political Science, 34(2), 565-598.

Strøm, K. (1990). Minority government and majority rule. Cambridge University Press.

Strøm, K., & Müller, W. C. (1999). Political parties and hard choices. Dalam W. C. Müller & K. Strøm (Eds.), Policy, office, or votes? (pp. 1-35). Cambridge University Press.

Strøm, K., & Svåsand, L. (Eds.). (1997). Challenges to political parties: The case of Norway. University of Michigan Press.

Strøm, K., Müller, W. C., & Bergman, T. (Eds.). (2003). Delegation and accountability in parliamentary democracies. Oxford University Press.

Strøm, K., Müller, W. C., & Bergman, T. (Eds.). (2008). Cabinets and coalition bargaining: The democratic life cycle in Western Europe. Oxford University Press.

University of California, San Diego. (n.d.). Curriculum Vitae: Kaare Strøm. https://pages.ucsd.edu/~kstrom/cv.htm

University of California, San Diego. (n.d.). Kaare Strom: Distinguished Professor of Political Science. https://polisci.ucsd.edu/people/faculty/faculty-directory/currently-active-faculty/strom-profile.html

Jika Anda merasa bahwa artikel telalu panjang untuk dibaca secara online, 

maka silakan Unduh PDF-nya di sini.