Konsep Soft Power Joseph Nye di Tengah Dinamika Politik Global Kontemporer

Artikel ini menyajikan analisis komprehensif mengenai konsep soft power yang digagas oleh Joseph S. Nye, Jr., serta mengevaluasi relevansinya dalam lanskap politik internasional kontemporer. Penulis akan memaparkan mulai dari fondasi teoretis, evolusi konseptual menjadi smart power, instrumen-instrumen utama, hingga perdebatan kritis yang menyertainya.

Analisis dilanjutkan dengan evaluasi empiris terhadap strategi soft power Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan Rusia, termasuk pergeseran struktural dalam arsitektur pengaruh global pasca-2025. Esai ini berargumen bahwa di tengah bangkitnya politik transaksional dan sharp power, soft power tetap merupakan instrumen strategis yang krusial, tetapi efektivitasnya mensyaratkan integrasi yang cermat dengan hard power dalam kerangka smart power. Kemampuan suatu negara untuk memproyeksikan pesona, membangun narasi yang meyakinkan, dan menjalin kolaborasi inklusif menjadi kunci utama dalam memenangkan "pertempuran persepsi" di abad ke-21.

Pada awal abad ke-21, lanskap politik global diramaikan oleh sebuah perdebatan mendasar: apakah tank, dolar, dan sanksi masih menjadi satu-satunya penentu pengaruh dalam hubungan internasional? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kita menyaksikan negara-negara berlomba-lomba tidak hanya membangun kekuatan militer, tetapi juga membangun "pesona". Mereka mengirimkan boyband, membangun kampus cabang universitas ternama, menyiarkan jaringan berita global, dan menjadi mediator dalam konflik yang sebelumnya dianggap mustahil diselesaikan. Fenomena ini menggambarkan sebuah bentuk kekuasaan yang lebih halus, lebih persuasif, dan seringkali lebih efektif daripada sekadar paksaan: soft power.

Konsep soft power, yang pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan politik terkemuka Universitas Harvard, Joseph S. Nye, Jr. pada akhir 1980-an, telah menjadi salah satu kerangka analitis paling berpengaruh dalam studi Hubungan Internasional (HI) kontemporer.

Nye (1990) mendefinisikan soft power sebagai kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam politik dunia dengan cara menarik dan membujuk pihak lain untuk mengikuti kehendak Anda, bukan dengan memaksa mereka. Jika hard power bertumpu pada "tongkat dan wortel" (sticks and carrots), yakni kekuatan militer dan ekonomi, maka soft power bersumber pada daya tarik budaya, nilai-nilai politik, dan legitimasi kebijakan luar negeri suatu negara (Nye, 2004, hlm. 5). Singkatnya, dalam kerangka berpikir Nye, adalah lebih baik membuat orang lain menginginkan apa yang Anda inginkan, daripada memaksa mereka melakukannya.

Namun, sejak kelahirannya, konsep ini tidak pernah sepi dari perdebatan sengit. Banyak kritikus yang meragukan efektivitasnya, menyebutnya terlalu "lunak" untuk disebut sebagai kekuasaan, atau mereduksinya sebagai sekadar label baru untuk propaganda. Sarjana seperti Niall Ferguson (2003) dengan sinis berargumen bahwa soft power hanyalah "kekuasaan yang tidak memiliki kekuatan" karena pada akhirnya hanya hard power-lah yang menentukan hasil akhir dalam politik global yang anarkis.

Kritik lainnya mempertanyakan kemampuan soft power untuk diukur secara objektif, atau bagaimana ia dapat dengan mudah dimanipulasi oleh rezim otoriter melalui apa yang sekarang kita kenal sebagai sharp power (Walker & Ludwig, 2017). Di tengah dunia yang kini tampak semakin "keras", dengan perang dagang, invasi militer, retorika nasionalis-populis, dan kebangkitan kembali politik kekuatan besar, muncullah pertanyaan kritis: apakah soft power masih relevan?

Esai ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menyelami lebih dalam konsep soft power yang digagas oleh Joseph Nye dan mengevaluasi relevansinya dalam dinamika politik internasional masa kini. Pertama, kita akan membedah fondasi teoretisnya: definisi, sumber, karakteristik, dan bagaimana ia dibedakan, serta digabungkan, dengan hard power dalam kerangka smart power. Kedua, kita akan menjelajahi instrumen-instrumen vital yang menjadi penopang soft power, terutama diplomasi publik dan diplomasi kebudayaan.

Ketiga, kita akan mempertimbangkan kritik-kritik utama yang dialamatkan padanya untuk memperoleh gambaran yang lebih berimbang. Keempat, pada bagian inti, kita akan mengevaluasi relevansinya dengan melihat secara empiris bagaimana aktor-aktor utama global, Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan Rusia, memproyeksikan, mengelola, dan memperebutkan soft power di era kontemporer, termasuk mengkaji pergeseran struktural yang dramatis pasca-2025. Akhirnya, kita akan merenungkan kembali posisi soft power di abad ke-21 dan bagaimana smart power muncul sebagai sintesis yang paling menjanjikan.

Fondasi Teoretis

Untuk memahami mengapa sebuah konser K-Pop dapat dianggap sebagai aset strategis negara, kita perlu terlebih dahulu memahami arsitektur pemikiran yang dibangun oleh Joseph Nye. Gagasannya bukanlah sekadar istilah populer, melainkan sebuah upaya serius untuk memperluas pemahaman kita tentang kekuasaan (power) itu sendiri.

Nye (2004) membangun fondasi teorinya di atas sebuah perbedaan fundamental antara dua perilaku kekuasaan: paksaan (coercion) dan daya tarik (attraction). Hard power, dalam taksonomi Nye, adalah kemampuan untuk mengubah perilaku pihak lain menggunakan ancaman atau imbalan material. Ini adalah kekuasaan yang kasat mata, terukur dalam jumlah kapal induk, hulu ledak nuklir, atau besaran paket bantuan ekonomi. Soft power, sebaliknya, adalah kemampuan untuk membentuk preferensi pihak lain, membuat mereka menginginkan hasil yang sama dengan Anda, melalui daya pikat yang tak kasat mata. Ini adalah kekuasaan yang bekerja melalui mekanisme co-optation (kooptasi) alih-alih coercion (Nye, 1990, hlm. 166). Dengan soft power, sebuah negara tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk "wortel" atau "tongkat"; negara lain akan mengikuti karena mereka mengagumi, ingin meniru, atau merasa memiliki visi yang sama.

Lalu, dari manakah sumber daya tarik ini? Nye (2004, hlm. 11) mengidentifikasi tiga sumber utama soft power sebuah negara:

1. Budaya (Culture): Ini merujuk pada seperangkat praktik dan produk budaya yang menciptakan makna dan nilai bagi suatu masyarakat. Budaya menjadi sumber soft power ketika ia bersifat atraktif bagi pihak lain. Ini bisa berupa budaya populer (popular culture) seperti film Hollywood, musik K-Pop, anime Jepang, atau serial televisi Turki; bisa juga berupa budaya tinggi (high culture) seperti sastra, seni, dan filsafat yang diakui dunia.
2. Nilai-nilai Politik (Political Values): Ini mencakup seperangkat ide dan prinsip yang dianut oleh suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Nilai-nilai seperti demokrasi, kebebasan berekspresi, hak asasi manusia, kesetaraan, dan supremasi hukum dapat menjadi sumber soft power yang sangat kuat jika nilai-nilai tersebut dipraktikkan secara konsisten dan dianggap universal oleh masyarakat global. Inkonsistensi antara retorika dan realitas, seperti diskriminasi rasial atau kebijakan luar negeri yang hipokrit, akan mengikis soft power.
3. Kebijakan Luar Negeri (Foreign Policies): Ini adalah sumber soft power yang paling langsung dikendalikan oleh pemerintah. Sebuah kebijakan luar negeri akan menghasilkan soft power ketika ia dianggap sah, bermoral, dan inklusif oleh negara lain. Kebijakan yang mengedepankan multilateralisme, kerja sama pembangunan, bantuan kemanusiaan, mediasi perdamaian, dan penghormatan terhadap hukum internasional akan meningkatkan soft power. Sebaliknya, kebijakan unilateral, invasif, dan transaksional akan merusaknya.

Penting untuk dicatat bahwa kepemilikan atas sumber daya ini tidak secara otomatis menghasilkan soft power. Nye (2011, hlm. 84) menekankan bahwa soft power bukanlah sekadar "kepemilikan" (possession), melainkan hasil dari "apa yang dilakukan" (what you do) dan bagaimana hal itu dipersepsikan oleh audiens target. Daya tarik adalah sebuah hubungan sosial; ia hanya ada jika ada audiens yang tertarik. Dengan demikian, kunci dari soft power adalah persepsi dan kredibilitas.

Konsep soft power seringkali disalahpahami oleh para pengkritiknya sebagai tawaran naif yang mengabaikan realitas keras politik global. Padahal, sejak awal, Nye tidak pernah bermaksud menempatkan soft power sebagai pengganti hard power. Baginya, kedua bentuk kekuasaan ini adalah dua sisi dari mata uang yang sama, yang saling melengkapi dan memperkuat. Untuk mengklarifikasi dan menyempurnakan argumennya, Nye memperkenalkan konsep smart power (kekuasaan cerdas).

Nye (2004, hlm. 32) mendefinisikan smart power sebagai "kemampuan untuk menggabungkan sumber daya hard power dan soft power ke dalam strategi yang efektif." Ini adalah tentang memilih perpaduan yang tepat antara paksaan dan persuasi, antara kekuatan militer dan budaya pop, sesuai dengan konteks yang dihadapi. Tidak ada satu jenis kekuasaan pun yang cukup untuk menghadapi kompleksitas dunia modern. Misalnya, memerangi terorisme memerlukan strategi smart power: penggunaan hard power (militer, intelijen) untuk melumpuhkan jaringan teroris, dikombinasikan dengan soft power (diplomasi publik, bantuan pembangunan, narasi inklusif) untuk memenangkan hati dan pikiran (hearts and minds) komunitas yang rentan direkrut oleh teroris.

Dengan demikian, smart power bukanlah jalan tengah yang lemah, melainkan sebuah sintesis strategis. Ini adalah kapasitas seorang pemimpin atau negara untuk mendiagnosis situasi, memetakan sumber daya yang dimiliki, dan secara cerdas memilih proporsi kekuasaan yang akan digunakan (Nye, 2011, hlm. xiv). Kegagalan memahami hal ini seringkali membawa malapetaka strategis. Invasi Irak oleh Amerika Serikat pada tahun 2003, misalnya, sering dikritik sebagai contoh klasik dari penggunaan hard power yang berlebihan tanpa diimbangi oleh perencanaan smart power yang memadai untuk "memenangkan perdamaian" setelahnya. Kekuatan militer AS mampu menghancurkan rezim Saddam Hussein dalam hitungan minggu, namun ketiadaan strategi soft power yang dibarengi dengan kebijakan pendudukan yang arogan justru menciptakan kekacauan, mengobarkan sentimen anti-Amerika, dan pada akhirnya menjadi ladang perekrutan bagi kelompok-kelompok militan baru.

Jika soft power adalah kapasitas untuk memikat, lalu bagaimana sebuah negara bisa secara aktif "memikat" audiens global? Jawabannya terletak pada serangkaian instrumen non-koersif yang dirancang untuk berkomunikasi, melibatkan, dan membangun hubungan baik dengan publik di negara lain. Dua instrumen yang paling sentral adalah diplomasi publik (public diplomacy) dan diplomasi kebudayaan (cultural diplomacy).

Diplomasi publik berbeda secara fundamental dengan diplomasi tradisional. Jika diplomasi tradisional adalah komunikasi antar-pemerintah (government-to-government), diplomasi publik adalah upaya pemerintah untuk berkomunikasi langsung dengan, dan membentuk opini publik di negara lain (government-to-people). Nye (2008a, hlm. 101) secara eksplisit menyatakan bahwa diplomasi publik adalah instrumen kunci untuk mewujudkan soft power. Ia adalah kendaraan yang mengantarkan narasi, nilai, dan kebijakan suatu negara kepada audiens global. Instrumen diplomasi publik sangat beragam, mulai dari siaran internasional (seperti BBC World Service, Voice of America, Deutsche Welle, atau RT), program pertukaran pendidikan dan budaya (seperti Fulbright, Erasmus, atau program studi di luar negeri), keterlibatan dengan media sosial, hingga proyek bantuan pembangunan dan bantuan kemanusiaan yang dipublikasikan secara luas.

Diplomasi publik yang efektif di abad ke-21 jauh melampaui sekadar propaganda satu arah. Nye (2008a, hlm. 103-105) mengusulkan tiga lapisan diplomasi publik: (1) komunikasi harian untuk menjelaskan konteks kebijakan; (2) kampanye strategis untuk mempromosikan tema-tema atau merek (brand) tertentu; dan (3) pembangunan hubungan jangka panjang dengan individu-individu kunci melalui beasiswa, pertukaran, dan seminar. Lapisan ketiga, meskipun membutuhkan investasi waktu yang panjang, seringkali memberikan hasil yang paling dalam dan bertahan lama karena ia menciptakan "mata rantai emas" (golden chains) antara suatu negara dengan para pemimpin masa depan dari seluruh dunia.

Diplomasi kebudayaan, sebagai bagian integral dari diplomasi publik, berfokus secara spesifik pada penggunaan ekspresi artistik dan warisan budaya sebagai alat untuk membangun saling pengertian, kepercayaan, dan ketertarikan. Ini adalah tentang memproyeksikan "jiwa" suatu bangsa. Bentuknya sangat cair dan beragam: penyelenggaraan pameran seni, tur musik, festival film, pengajaran bahasa asing melalui lembaga seperti Confucius Institute (Tiongkok), Goethe-Institut (Jerman), British Council (Inggris), atau Alliance Française (Prancis), hingga diplomasi kuliner dan olahraga. Keunggulan diplomasi kebudayaan adalah kemampuannya untuk menjangkau emosi, bukan hanya logika. Sebuah karya seni yang memukau atau pertunjukan musik yang menggetarkan mampu menciptakan resonansi yang jauh lebih kuat dan lebih lama dibandingkan pidato politik.

Di era digital, lanskap diplomasi publik dan kebudayaan ini tengah mengalami transformasi yang dahsyat. Munculnya platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X (sebelumnya Twitter) telah mendemokratisasi akses ke audiens global, tetapi juga menciptakan medan pertempuran baru untuk narasi dan pengaruh. Seperti yang diungkapkan oleh Sánchez Chumpitaz dan Gutiérrez Rebora (2026), kekuasaan lunak negara kini direkonfigurasi dalam sebuah ekosistem digital yang diatur oleh algoritma. Visibilitas budaya suatu negara, penyebaran narasi kebijakan luar negerinya, dan bahkan citra merek nasionalnya sangat dimediasi oleh platform yang memiliki logika, kepemilikan, dan insentifnya sendiri. Hal ini menciptakan peluang sekaligus kerentanan baru. Sebuah video tarian yang viral dapat meningkatkan ketertarikan global terhadap suatu negara, tetapi di sisi lain, negara dapat kehilangan kendali atas narasi tentang dirinya ketika algoritma platform lebih memprioritaskan konten sensasional atau bahkan disinformasi (Sánchez Chumpitaz & Gutiérrez Rebora, 2026).

Kritik dan Keterbatasan

Meskipun sangat berpengaruh, perjalanan intelektual soft power tidak pernah mulus dari hujaman kritik. Memahami kritik ini penting untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan konsep ini secara jujur. Secara garis besar, kritik terhadap soft power dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori: kritik konseptual, kritik operasional-praktis, dan kritik struktural-normatif.

Pertama, kritik konseptual mempertanyakan koherensi dan orisinalitas gagasan Nye. Niall Ferguson (2003) melontarkan kritik paling tajam dengan menyatakan bahwa soft power adalah "kekuasaan yang tidak memiliki kekuatan." Baginya, dalam dunia anarkis, kemampuan untuk memikat tidak ada artinya tanpa dukungan kemampuan untuk memaksa. Negara mungkin mengagumi film-film Amerika, tetapi itu tidak akan membuat mereka mengubah kebijakan-kebijakan keamanan nasional mereka. Kritik ini, meskipun provokatif, sebenarnya mengabaikan poin Nye bahwa soft power tidak diproyeksikan secara terisolasi.

Kritik yang lebih substantif datang dari para filsuf dan ilmuwan politik yang mempertanyakan dasar analitis konsep ini. Baumann dan Cramer (2017) dalam esai kritis mereka menyimpulkan bahwa konsep soft power Nye "terlalu tidak jelas dan membingungkan untuk dapat digunakan secara analitis" (too unclear and confused to be of much analytical use, hlm. 177). Masalah utamanya, menurut mereka, ada pada definisi Nye yang terlalu bergantung pada sumber daya, bukan pada mekanisme pengaruhnya. Hanya karena suatu negara memiliki budaya populer yang mendunia, bukan berarti ia memiliki soft power jika budaya tersebut tidak benar-benar memengaruhi kehendak aktor lain.

Melanjutkan kritik itu, Javier Noya (2005) dalam makalah kerjanya di Elcano Royal Institute memberikan kritik yang sangat tajam terhadap dualisme Nye. Ia berargumen bahwa masyarakat tidak melihat adanya dualisme yang jelas antara soft power dan hard power. Noya menunjukkan bahwa publik cenderung mengasosiasikan "kekuasaan" dengan hard power, dan mendefinisikan suatu sumber daya sebagai "lunak" atau "keras" bukan berdasarkan sifat bawaannya, melainkan berdasarkan penggunaannya. Misalnya, personel militer yang dikerahkan bukan untuk berperang, melainkan untuk misi kemanusiaan dan penjaga perdamaian, dapat menjadi sumber soft power yang luar biasa. Dengan demikian, Noya (2005, hlm. 1-2) menyimpulkan bahwa apa yang membuat sebuah sumber daya menjadi "lunak" bukanlah jenisnya, melainkan bagaimana ia dipersepsikan oleh publik.

Kedua, kritik operasional-praktis menyoroti kesulitan besar dalam mengukur dan menggunakan soft power secara efektif. Bagaimana cara mengukur "daya tarik"? Apakah jumlah penjualan tiket film Hollywood menjadi metrik yang valid? Atau jajak pendapat global tentang popularitas suatu negara? Ini adalah masalah the problem of agency: pemerintah memiliki kontrol yang sangat terbatas atas banyak sumber soft power. Mereka tidak dapat memerintahkan industri film, universitas, atau galangan kapal untuk menciptakan produk yang atraktif. Sumber daya ini dihasilkan oleh masyarakat sipil, sektor swasta, dan dinamika pasar yang otonom. Pemerintah hanya dapat berusaha memfasilitasi, melindungi, dan menyelaraskan, bukan mengendalikan penuh.

Ketiga, kritik struktural-normatif berkaitan dengan penyalahgunaan konsep. Kemunculan istilah sharp power (kekuasaan tajam) pada tahun 2017 menjadi penanda paling jelas dari kritik ini. Christopher Walker dan Jessica Ludwig (2017) dari National Endowment for Democracy memperkenalkan istilah ini untuk menggambarkan strategi pengaruh yang digunakan oleh rezim otoriter, terutama Rusia dan Tiongkok. Jika soft power bekerja melalui "daya tarik" dan "persuasi," maka sharp power bekerja melalui "manipulasi" dan "distorsi." Alih-alih berusaha membangun citra positif, aktor sharp power justru berusaha meracuni, mengaburkan, dan mempolarisasi ruang informasi di negara demokrasi yang terbuka. Mereka menggunakan sensor, propaganda, disinformasi, peretasan, dan pendanaan terselubung terhadap media dan tokoh politik untuk menciptakan kekacauan dan memecah belah, alih-alih untuk membangun ketertarikan.

Konsep sharp power ini secara fundamental menantang asumsi normatif di balik soft power, yang secara implisit sering dikaitkan dengan nilai-nilai demokrasi liberal. Ia menunjukkan bahwa instrumen-instrumen yang sering dikategorikan sebagai "soft" (seperti media, budaya, akademisi) dapat dengan mudah dijadikan senjata (weaponized) untuk tujuan-tujuan koersif.

Relevansi di Era Kontemporer

Setelah meninjau bangunan teoretis dan kritik-kritiknya, tibalah kita pada pertanyaan paling penting: sejauh mana soft power tetap relevan dalam politik internasional hari ini? Untuk menjawabnya, kita perlu beralih dari debat abstrak ke analisis empiris. Kita akan mengevaluasi bagaimana empat aktor utama global, Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan Rusia, memproyeksikan, mengelola, dan seringkali kehilangan soft power mereka di tengah dinamika politik yang penuh gejolak.

Secara historis, tidak ada negara yang memiliki gudang soft power sebesar Amerika Serikat. Selama puluhan tahun, Hollywood, Silicon Valley, universitas-universitas Ivy League, dan nilai-nilai demokrasi liberal telah menjadi mesin atraksi global yang tak tertandingi. Nye (2004) sendiri awalnya menulis bukunya untuk mengingatkan para pembuat kebijakan AS agar tidak menyia-nyiakan aset luar biasa ini. Namun, dalam satu dekade terakhir, dan terutama sejak 2025, soft power AS tampaknya mengalami apa yang disebut oleh banyak pengamat sebagai "kemunduran dramatis" atau bahkan "bunuh diri" (soft power suicide) (Repnikova, 2025).

Data empiris mendukung narasi suram ini. Pada kuartal pertama 2025, pariwisata internasional ke AS dilaporkan merosot tajam, dengan penurunan hingga 30% dari Eropa, menyusul kebijakan imigrasi yang restriktif dan retorika isolasionis yang meningkat (Khamenei.ir, 2025). Kerusakan yang lebih struktural terjadi pada arsitektur diplomasi publik AS. Pemerintahan baru secara agresif membongkar saluran-saluran tradisional soft power. United States Agency for International Development (USAID), yang selama ini menjadi ujung tombak bantuan kemanusiaan dan pembangunan, dilaporkan tidak lagi beroperasi, sementara Voice of America terjerat dalam pertarungan hukum dan legislatif (Repnikova, 2025, paragraf 2). Pengurangan besar-besaran staf dan pemrograman di Departemen Luar Negeri, ditambah dengan kebijakan perdagangan transaksional dan koersif terhadap sekutu, semakin merusak kepercayaan dan daya tarik AS. Hasilnya, menurut survei Pew 2025, tingkat kesukaan (favourability) global terhadap AS anjlok ke angka 49%, penurunan terendah dalam sejarah modern (RSIS, 2025).

Fenomena ini memunculkan sebuah paradoks yang mendalam: negaranya Joseph Nye justru sedang menjadi contoh sempurna tentang bagaimana soft power dapat dihancurkan dengan cepat oleh hard power yang digunakan secara ceroboh. Amerika Serikat masih memiliki sumber daya soft power yang sangat besar, tetapi kebijakan luar negeri dan nilai-nilai politik yang dipraktikkannya saat ini secara aktif mengikis sumber daya tersebut. Ketika seorang presiden menjalankan kebijakan "America First" yang dilihat dunia sebagai arogan dan merugikan, maka film-film Hollywood tidak akan lagi mampu memproyeksikan pesona dengan cara yang sama. Ini adalah krisis kredibilitas, dan kredibilitas, sebagaimana diperingatkan Nye, adalah mata uang paling berharga dalam ranah soft power.

Kemunduran soft power AS terjadi bersamaan dengan kebangkitan Tiongkok yang ambisius dalam bidang ini. Jika abad ke-20 adalah abad soft power Amerika, maka Tiongkok di abad ke-21 jelas ingin menulis narasinya sendiri. Beijing telah menginvestasikan miliaran dolar untuk membangun infrastruktur soft power global, mulai dari mendirikan ribuan Confucius Institute, meluncurkan jaringan media global seperti CGTN, menyelenggarakan Olimpiade Musim Dingin 2022 yang spektakuler, hingga menginisiasi Belt and Road Initiative (BRI), proyek infrastruktur dan investasi terbesar dalam sejarah modern yang dirancang untuk menghubungkan Tiongkok dengan lebih dari 140 negara.

Upaya ini tampaknya membuahkan hasil. Berdasarkan Brand Finance Global Soft Power Index 2025, Tiongkok untuk pertama kalinya berhasil menyalip Inggris dan menduduki peringkat kedua dunia, sebuah lompatan fenomenal dari posisi kedelapan pada tahun 2021 (Brand Finance, 2025). Capaian ini didorong oleh daya tarik ekonominya, keberhasilan BRI yang dipersepsikan sebagai alternatif bagi pembangunan yang dipimpin Barat, serta upaya berkelanjutan dalam sains dan teknologi.

Namun, kebangkitan soft power Tiongkok memiliki karakteristik yang unik dan kompleks. Berbeda dengan AS yang proyeksi soft power-nya bersumber dari masyarakat sipil yang dinamis, soft power Tiongkok sangat terpusat dan dikendalikan oleh negara. Ini adalah proyek negara, yang sarat dengan investasi besar pemerintah. Akibatnya, soft power Tiongkok seringkali lebih bersifat "pragmatis" daripada "ideologis." Sebagaimana dicatat oleh Repnikova (2025), pendekatan Tiongkok, terutama di negara-negara berkembang, cenderung mengandalkan penawaran manfaat ekonomi riil, seperti pembangunan pelabuhan, jalan tol, dan jaringan 5G, daripada menjual model politik atau nilai-nilainya. Ini adalah pendekatan "bisnis-bukan-ceramah" (business-not-lecture).

Di sinilah letak keterbatasan sistemiknya. Soft power Tiongkok, yang fondasi budayanya seringkali merujuk pada nilai-nilai Konfusianisme yang menekankan harmoni dan stabilitas (Naukaru, 2025), seringkali terbentur dengan realitas politik domestiknya. Kurangnya kebebasan pers, kontrol ketat partai terhadap LSM dan ekspresi publik, serta pendekatan "debt-trap diplomacy" yang sering dituduhkan pada proyek-proyek BRI, secara signifikan mengikis kredibilitasnya. Analisis yang tajam menunjukkan bahwa meskipun citra Tiongkok secara global memang membaik, hal itu seringkali lebih disebabkan oleh kemunduran citra AS sebagai pembanding, ketimbang oleh keberhasilan Tiongkok sendiri dalam memproyeksikan daya tarik yang tulus dan mendalam (RSIS, 2025). Tiongkok mungkin menuai keuntungan pasif dari mundurnya AS, tetapi itu belum cukup untuk menjadikannya pemimpin soft power global yang sesungguhnya.

Uni Eropa adalah aktor unik dalam perbincangan soal soft power. Lahir dari abunya Perang Dunia II, proyek integrasi Eropa sering disebut sebagai "kekuatan normatif" (normative power), sebuah entitas yang memproyeksikan pengaruhnya bukan melalui paksaan militer, melainkan melalui daya tarik model perdamaian, kemakmuran, dan supremasi hukumnya. Proses perluasan Uni Eropa adalah contoh klasik dari soft power yang luar biasa: negara-negara di Eropa Timur secara sukarela melakukan reformasi politik dan ekonomi yang menyakitkan untuk memenuhi kriteria keanggotaan UE, semata-mata karena mereka ingin menjadi bagian dari "klub" yang makmur dan stabil tersebut.

Dalam konteks kontemporer, seorang diplomat senior UE, Žygimantas Juška (seperti dikutip dalam Vuckovic, 2025), menguraikan enam pilar utama soft power Uni Eropa: (1) bantuan pembangunan, (2) kebijakan luar negeri, (3) kerja sama ekonomi, (4) komunikasi, (5) budaya, dan (6) sains dan pendidikan. UE adalah donor bantuan luar negeri terbesar di dunia, dan institusi-institusi seperti program Erasmus telah menciptakan generasi profesional Eropa yang memiliki koneksi transnasional dan afinitas terhadap proyek Eropa.

Namun, relevansi soft power UE kini sedang diuji secara fundamental oleh kembalinya perang konvensional di benua Eropa sendiri. Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 dan konflik yang berkepanjangan telah memaksa UE untuk keluar dari zona nyaman "kekuatan lunaknya." UE mulai menggunakan instrumen-instrumen hard power, seperti pengiriman bantuan militer mematikan ke Ukraina dan penerapan sanksi ekonomi yang keras terhadap Rusia. Meski demikian, seperti yang dicatat oleh para akademisi dalam Studies in European Affairs, soft power UE, kekuatan diplomasinya, masih tetap diperlukan dan relatif sahih bahkan ketika berhadapan dengan ancaman militer sekalipun (Piskorska, 2025). Perpaduan antara bantuan militer (hard) dengan bantuan kemanusiaan, dukungan politik untuk proses aksesi Ukraina, dan penegasan nilai-nilai hukum internasional (soft) adalah praktik smart power Eropa yang sesungguhnya. Eksistensi UE tetap menjadi bukti terkuat bahwa soft power, ketika diinstitusionalisasikan secara mendalam, dapat menciptakan zona perdamaian dan kemakmuran yang tangguh.

Kasus Rusia menawarkan studi yang paling kontradiktif dan kelam tentang soft power. Di satu sisi, Rusia memiliki sumber daya budaya yang kaya, sastra Tolstoy, musik Tchaikovsky, dan balet Bolshoi, yang secara tradisional menjadi duta budaya yang hebat. Di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, Rusia menginisiasi proyek soft power yang ambisius, termasuk jaringan media internasional RT dan Sputnik, yang dirancang untuk menyajikan "perspektif alternatif" terhadap narasi media Barat, serta membangun narasi "Dunia Rusia" (Russkiy Mir) yang bertujuan untuk menyatukan dunia berbahasa Rusia.

Namun, sebagian besar inisiatif ini hanya memperoleh sedikit traksi di luar lingkup pengaruh tradisionalnya. Lebih dari itu, pendekatan Rusia seringkali menjadi contoh sempurna dari definisi sharp power yang manipulatif, dengan RT dan Sputnik sering dituduh sebagai corong disinformasi dan propaganda yang bertujuan memecah belah masyarakat Barat (Kudors, 2023).

Titik balik terbesarnya adalah invasi skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022. Jika didefinisikan secara ketat, perang ini adalah perang agresi, sebuah pelanggaran total terhadap hukum internasional. Ini adalah pengingkaran mutlak terhadap fondasi soft power. Meskipun demikian, yang mengejutkan adalah ketahanan (resilience) tertentu dari citra Rusia di beberapa bagian dunia. Global Soft Power Index 2025 justru menunjukkan bahwa Rusia tetap bertahan di posisi ke-16, hanya kehilangan sedikit poin (Brand Finance, 2025). Ini menunjukkan bahwa upaya Rusia untuk membingkai narasi "perlawanan terhadap hegemoni Barat" dan kemitraan strategisnya dengan negara-negara seperti Tiongkok, Iran, dan beberapa negara di Afrika, berhasil mempertahankan basis pendukungnya.

Namun, keberlanjutan posisi ini sangat diragukan. Penelitian terbaru tentang "The Erosion of Russian Soft Power" (Piskorská, 2025) menunjukkan bahwa di Eropa, dan sebagian besar negara demokrasi, soft power Rusia telah "terkikis" secara fundamental. Perang ini telah menghancurkan citra Rusia sebagai mitra yang dapat diandalkan dan beradab. Ini adalah contoh tragis di mana akumulasi modal soft power yang lambat selama puluhan tahun dapat dihancurkan dalam semalam oleh satu keputusan hard power yang brutal dan tidak sah.

Dari analisis keempat aktor di atas, kita dapat menyimpulkan adanya sebuah ketidakseimbangan baru dalam lanskap soft power global ("The New Soft-Power Imbalance"). Dunia pasca-2025 diwarnai oleh tarik-menarik antara kemunduran soft power tradisional AS yang bersifat nilai-normatif dan kebangkitan soft power pragmatis (dan seringkali otoriter) dari Tiongkok dan kekuatan revisionis lainnya. Ketidakseimbangan ini semakin diperumit oleh faktor-faktor struktural baru.

Pertama, munculnya ekonomi sebagai senjata (weaponization of economics). Perang dagang AS-Tiongkok, sanksi ekstensif terhadap Rusia, dan penggunaan ketergantungan rantai pasok energi dan teknologi sebagai alat tawar-menawar telah mengaburkan batasan antara soft dan hard power di ranah ekonomi. Sebuah paket investasi besar dari Tiongkok bisa jadi merupakan "wortel" ekonomi (hard power), tetapi dapat secara bersamaan diproyeksikan sebagai bukti persahabatan dan kemitraan yang saling menguntungkan (soft power). Fenomena ini memunculkan apa yang disebut sebagai "authoritarian economic soft power," di mana investasi ekonomi digunakan bukan hanya untuk keuntungan finansial, tetapi juga untuk membangun ketergantungan politik dan pengaruh strategis (Svoboda, 2025).

Kedua, ruang digital sebagai medan tempur baru. Seperti yang telah disinggung, algoritma media sosial telah menjadi wasit utama dalam "perang persepsi." Kemampuan untuk membuat tagar viral, menyebarkan narasi tertentu melalui bot dan akun palsu, atau sebaliknya, melakukan sensor dan de-platforming terhadap lawan, kini adalah salah satu kapabilitas pengaruh yang paling penting. Ini adalah arena di mana soft power, sharp power, dan diplomasi digital bertemu dan bertarung dalam skala dan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ketiga, krisis global seperti isu wabah dan perubahan iklim telah menjadi medan baru bagi persaingan soft power. Keberhasilan atau kegagalan suatu negara dalam menangani pandemi secara domestik dan berkontribusi pada solusi global secara instan meningkatkan atau menghancurkan citra dan kredibilitas globalnya. Tiongkok, dengan "diplomasi vaksin"-nya, berusaha memproyeksikan dirinya sebagai aktor global yang bertanggung jawab, sementara negara-negara yang dianggap gagal atau mementingkan diri sendiri dalam respons mereka mengalami penurunan soft power. Demikian pula, kepemimpinan dalam isu perubahan iklim dan transisi energi hijau kini menjadi salah satu penentu utama status soft power suatu negara.

Penutup

Setelah melakukan penelusuran mari kita kembali kepada pertanyaan awal: Di dunia yang penuh dengan tank, tarif, dan teror, apakah soft power masih relevan? Jawaban yang jujur adalah: Ya, lebih relevan dari sebelumnya, namun dengan syarat yang ketat.

Joseph Nye berjasa karena memberikan kita kosa kata untuk memahami dimensi non-militer dari pengaruh global. Ia mengingatkan bahwa dalam politik internasional, memenangkan hati seringkali lebih murah dan lebih langgeng daripada menaklukkan wilayah. Namun, seperti yang telah ditunjukkan oleh kritik-kritik tajam dan analisis empiris di atas, soft power bukanlah mantra ajaib yang berdiri sendiri. Ia sangat bergantung pada persepsi, kredibilitas, dan konteks. Ia adalah sebuah aset yang rapuh, mudah terkikis oleh kebijakan yang hipokrit dan agresif.

Analisis kontemporer menunjukkan bahwa soft power di abad ke-21 tidak lagi bisa dipahami secara dualistik. Batas antara "keras" dan "lunak" menjadi semakin kabur. Bantuan militer untuk operasi penjaga perdamaian bisa menjadi sumber soft power. Investasi ekonomi bisa menjadi alat pengaruh yang kasar. Jaringan media bisa menjadi senjata dezinformasi yang mematikan. Oleh karena itu, aktor yang paling sukses di masa depan bukanlah aktor yang hanya kuat atau hanya memikat, melainkan aktor yang mampu mengelola kontinum kekuasaan ini secara cerdas.

Mereka akan menerapkan smart power yang diimpikan oleh Nye: mengintegrasikan hard dan soft power secara mulus ke dalam strategi yang koheren. Bagi Amerika Serikat, ini berarti membangun kembali arsitektur diplomasi publik yang telah dibongkar dan menyelaraskan kebijakan luar negerinya dengan nilai-nilai ideal yang selalu dikumandangkannya. Bagi Tiongkok, ini berarti menyadari bahwa pembangunan jalan tol tidak akan pernah sepenuhnya mengkompensasi kurangnya soft power yang tumbuh dari keterbukaan masyarakat dan daya pikat budayanya yang otentik. Bagi Uni Eropa, ini berarti mempertahankan fondasi normatifnya sambil secara strategis memproyeksikan kapasitas hard power yang diperlukan untuk mempertahankan tatanan yang mendukung fondasi tersebut. Dan bagi Rusia, tragedi Ukraina adalah pelajaran keras bahwa tidak ada narasi sekuat apa pun yang dapat menyembunyikan realitas brutal dari kekerasan agresif.

Pada akhirnya, pelajaran terpenting dari perjalanan intelektual Joseph Nye adalah bahwa kekuasaan, dalam bentuknya yang paling ultimat, adalah kemampuan untuk membuat orang lain ingin membangun dunia yang sama dengan yang Anda inginkan. Di tengah ketidakpastian abad ke-21, di mana tantangan-tantangan seperti perubahan iklim, pandemi, dan kesenjangan digital membutuhkan kerja sama multilateral yang mendalam, soft power bukanlah sekadar pilihan; ia adalah suatu keharusan eksistensial. Ia adalah investasi jangka panjang pada kemampuan untuk memimpin bukan dengan ketakutan, tetapi dengan harapan, aspirasi, dan visi bersama. Negara yang dapat membangkitkan ketertarikan dan kepercayaan itulah yang pada akhirnya akan mewarisi masa depan.

Referensi

Baumann, P., & Cramer, G. (2017). Power, soft or deep? An attempt at constructive criticism. Las Torres de Lucca: Revista Internacional de Filosofía Política, 6(10), 177–214.

Brand Finance. (2025). Global Soft Power Index 2025. London: Brand Finance.

Ferguson, N. (2003). Power. Foreign Policy, (134), 18–27.

Juška, Ž. (2025). Soft power of the European Union: Mastering the language of power politics. Cham: Springer.

Kudors, A. (2023). Russia and Latvia. Dalam The sharp power of authoritarian states (hlm. 1-20). Taylor & Francis.

Naukaru. (2025). China’s "soft power" and its perception in Russia. Naukaru.

Noya, J. (2005). The symbolic power of nations (Working Paper No. 35). Elcano Royal Institute.

Nye, J. S., Jr. (1990). Bound to lead: The changing nature of American power. Basic Books.

Nye, J. S., Jr. (2004). Soft power: The means to success in world politics. PublicAffairs.

Nye, J. S., Jr. (2008a). Public diplomacy and soft power. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 616(1), 94–109.

Nye, J. S., Jr. (2008b). The powers to lead. Oxford University Press.

Nye, J. S., Jr. (2011). The future of power. PublicAffairs.

Piskorska, B. (2025). The European Union as a diplomatic actor in turbulent times. Studia Europejskie – Studies in European Affairs, 1/2025.

Repnikova, M. (2025, 20 November). The new soft-power imbalance. Foreign Affairs.

Sánchez Chumpitaz, D. S., & Gutiérrez Rebora, R. (2026). Digital diplomacy and soft power in algorithmic contexts: Platforms, narratives, and global influence competition. Revista Científica en Ciencias Sociales, 8, e8791.

Svoboda, K. (2025). Authoritarian economic soft power: The case of Russian and Chinese investments in Central Europe. DigiBib Hochschule Bochum.

Vuckovic, M. (2025). European Union and the language of power – Review of the book Soft Power of the European Union: Mastering the Language of Power Politics by Žygimantas Juška. Međunarodni problemi, 92(4), 199–204.

Walker, C., & Ludwig, J. (2017). The meaning of sharp power. Foreign Affairs.

 Jika Anda merasa bahwa artikel telalu panjang untuk dibaca secara online, 

maka silakan Unduh PDF-nya di sini.