Cara Mudah Memahami Teori Elit Politik untuk Mahasiswa dan Umum

Pernahkah Anda merenung, ketika membaca berita tentang kebijakan yang kontroversial atau menyaksikan hiruk-pikuk kampanye politik: Siapa sebenarnya yang menentukan arah negeri ini? Apakah suara Anda di bilik suara benar-benar setara dengan suara seorang konglomerat pemilik media? Apakah anggota DPR yang Anda pilih sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi Anda, ataukah ia lebih tunduk pada panggilan telepon dari "sang patron" di balik layar?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar bahan obrolan di kedai kopi. Selama lebih dari satu abad, ia telah menjadi medan perdebatan paling sengit dalam ilmu politik. Inilah jantung dari teori elit dan kekuasaan: Sebuah upaya intelektual untuk membongkar tabir yang menyelimuti distribusi kekuasaan dalam masyarakat.

Di era ketika ketimpangan ekonomi mencapai titik ekstrem, laporan Oxfam (2025) menyebut bahwa 1% populasi terkaya dunia menguasai hampir setengah dari total kekayaan global, kajian tentang siapa yang memerintah menjadi semakin mendesak. Apakah demokrasi yang kita banggakan hanyalah "kulit luar" yang menyembunyikan kenyataan pahit bahwa segelintir orang selalu lebih setara dari yang lain?

Mengapa Teori Elit Penting Dipelajari?

Teori elit hadir sebagai "cermin" yang kadang membuat kita tidak nyaman. Ia memaksa kita untuk menatap realitas yang seringkali bertentangan dengan ideal-ideal normatif demokrasi: Bahwa dalam setiap masyarakat, selalu ada sekelompok kecil orang yang memegang kendali atas sumber daya, keputusan, dan arah perubahan sosial.

Sejak Gaetano Mosca menulis Elementi di Scienza Politica pada 1896 (diterjemahkan sebagai The Ruling Class pada 1939), para teoretikus elit telah mengajukan argumen provokatif: Dominasi minoritas adalah keniscayaan, bukan anomali. Bahkan dalam sistem politik yang paling demokratis sekalipun, "seratus orang yang bertindak serempak dengan pemahaman bersama akan mengalahkan seribu orang yang tidak terkoordinasi" (Mosca, 1896/1939, hlm. 53).

Jika Anda merasa bahwa artikel telalu panjang untuk dibaca secara online, maka silakan Unduh PDF-nya di sini.

Esai ini, yang disusun dengan gaya populer tetapi tetap berpegang teguh pada kaidah ilmiah, akan membawa Anda dalam perjalanan menjelajahi rimba pemikiran teori elit: Dari fondasi yang diletakkan oleh trio "Italian School of Elitism" (Pareto, Mosca, Michels), menuju kritik tajam C. Wright Mills tentang the power elite, berlanjut ke model demokrasi elitis Joseph Schumpeter, hingga perdebatan kontemporer tentang oligarki, jaringan kuasa transnasional, dan fenomena "elite capture" di Indonesia.

Kita akan melihat bagaimana teori elit bukan hanya alat untuk sinisme politik, melainkan juga kerangka analitis yang tajam untuk membedah krisis demokrasi kontemporer: mengapa janji-janji kesetaraan seringkali kandas, dan mengapa slogan "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" kerap terasa seperti ironi di negeri yang dipimpin oleh segelintir elite yang sama dari generasi ke generasi.

Peta Intelektual 

Perjalanan kita akan dimulai dari "Tiga Serangkai Italia" yang meletakkan fondasi klasik teori elit pada pergantian abad ke-20. Kita akan menyelami bagaimana Pareto dengan "sirkulasi elit"-nya menjelaskan mengapa kekuasaan selalu berputar di antara kelompok kecil, bagaimana Mosca dengan "kelas politik"-nya merumuskan hukum besi dominasi minoritas, dan bagaimana Michels dengan "hukum besi oligarki"-nya menunjukkan bahwa bahkan organisasi paling demokratis sekalipun pada akhirnya akan dikuasai oleh segelintir pemimpin.

Setelah itu, kita akan melompat ke pertengahan abad ke-20, di mana C. Wright Mills dengan pedas membongkar struktur kekuasaan di Amerika Serikat pasca-Perang Dunia II melalui The Power Elite (1956). Kita akan mengeksplorasi bagaimana Mills mendefinisikan elite kuasa sebagai "lingkaran-lingkaran politik, ekonomi, dan militer yang sebagai seperangkat klik yang saling tumpang tindih berbagi keputusan-keputusan yang setidaknya memiliki konsekuensi nasional" (Mills, 1956, sebagaimana dikutip dalam Taylor & Francis, 2018, hlm. 11-12).

Kemudian kita akan memasuki debat antara teori elit dan demokrasi, di mana teori demokrasi elitis Schumpeter (1943) menawarkan definisi demokrasi yang "direndahkan": Bukan sebagai pemerintahan rakyat, melainkan sebagai metode institusional untuk memilih pemimpin melalui kompetisi elektoral. Kita juga akan mendengarkan suara kritis dari kubu pluralis, terutama Robert Dahl (1961), yang melalui studi empiris di New Haven berargumen bahwa kekuasaan dalam demokrasi sebenarnya terdistribusi di antara banyak kelompok kepentingan yang saling bersaing.

Pada bagian akhir, kita akan mengontekstualisasikan teori elit dalam lanskap politik Indonesia kontemporer: Bagaimana oligarki mengkonsolidasikan kekuasaannya pasca-Reformasi, bagaimana "elite capture" membajak institusi-institusi demokrasi, serta tantangan dan harapan untuk membangun demokrasi yang lebih substantif di tengah cengkeraman elite.

Trilogi Klasik

Lahirnya "Mazhab Italia"

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, tiga pemikir Italia yaitu Vilfredo Pareto (1848–1923), Gaetano Mosca (1858–1941), dan Robert Michels (1876–1936) meletakkan fondasi bagi apa yang kemudian dikenal sebagai teori elit klasik. Meskipun masing-masing memiliki fokus dan argumen yang berbeda, mereka disatukan oleh keyakinan fundamental yang sama: Dominasi minoritas atas mayoritas adalah hukum sosial yang tak terelakkan.

Sebagaimana dicatat oleh para sejarawan teori elit klasik (Pakulski, sebagaimana dikutip dalam Best & Higley, 2018, hlm. 21-23), ketiganya adalah "lawan sengit" Marxisme. Mereka menolak gagasan bahwa perjuangan kelas adalah motor penggerak sejarah, dan secara tegas menyangkal kemungkinan terwujudnya masyarakat tanpa kelas yang dicita-citakan oleh kaum sosialis. Bagi mereka, pembagian masyarakat menjadi "yang memerintah" dan "yang diperintah" adalah keniscayaan abadi, bukan produk dari tahap perkembangan kapitalisme tertentu.

Vilfredo Pareto, Insinyur yang Menjadi Sosiolog

Vilfredo Pareto adalah sosok yang unik. Sebelum menjadi sosiolog, ia adalah seorang insinyur dan ekonom yang diakui. Kontribusinya dalam ilmu ekonomi yakni Efisiensi Pareto", masih menjadi konsep fundamental dalam ekonomi kesejahteraan hingga hari ini. Namun, pada paruh kedua hidupnya, Pareto mengalihkan perhatiannya ke studi tentang masyarakat dan kekuasaan, menghasilkan karya monumentalnya Trattato di Sociologia Generale (1916).

Sirkulasi Elit

Kontribusi paling terkenal Pareto terhadap teori elit adalah konsepnya tentang "sirkulasi elit" (circulation of elites). Bagi Pareto, sejarah manusia bukanlah kisah tentang perjuangan kelas atau kemajuan linear menuju kesetaraan. Sejarah adalah "pemakaman para aristokrat", sebuah siklus abadi di mana satu kelompok elite digantikan oleh kelompok elite lainnya.

"Para elite tidak bertahan lama," tulis Pareto. "Sejarah adalah kuburan para aristokrasi... Mereka muncul, berjuang, menaklukkan, berkembang, menjadi lemah, dan akhirnya punah" (Pareto, 1916, sebagaimana dikutip dalam Marcoglou, 1970). Inti dari teori sirkulasi elit adalah bahwa kekuasaan selalu terkonsentrasi pada segelintir orang, tetapi komposisi kelompok segelintir itu berubah seiring waktu.

"Singa" dan "Rubah," Dua Tipe Elite

Pareto memperkenalkan tipologi elite yang menarik, yang terinspirasi dari Machiavelli. Ia membedakan antara dua tipe mentalitas elite yang didasarkan pada "residu" (kecenderungan psikologis dasar manusia) (Pakulski, sebagaimana dikutip dalam Best & Higley, 2018, hlm. 22):

1. Elite "Singa" (lions): Mereka yang berkuasa melalui kekerasan, keberanian, dan loyalitas pada tradisi. Elite tipe ini konservatif, menggunakan paksaan fisik untuk mempertahankan status quo. Namun, kelemahan mereka adalah ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.
2. Elite "Rubah" (foxes): Mereka yang berkuasa melalui kelicikan, manipulasi, dan inovasi. Elite tipe ini lebih fleksibel dan mampu menggunakan "seni kombinasi" untuk mempertahankan kekuasaan melalui persuasi dan tipu daya.

Bagi Pareto, stabilitas politik bergantung pada keseimbangan antara kedua tipe elite ini. Ketika elite "singa" terlalu lama berkuasa, mereka cenderung menjadi kaku dan tidak responsif terhadap perubahan sosial, membuka peluang bagi elite "rubah" untuk merebut kekuasaan. Sebaliknya, ketika elite "rubah" terlalu banyak menggunakan tipu daya, mereka kehilangan legitimasi dan digulingkan oleh elite "singa" yang baru.

Pemikiran Pareto ini memberikan kerangka yang kuat untuk memahami fenomena politik kontemporer. Ketika kita menyaksikan pergantian rezim, entah itu melalui pemilu demokratis atau kudeta militer, kita sebenarnya sedang menyaksikan sirkulasi elit: Satu kelompok kecil digantikan oleh kelompok kecil lainnya, sementara mayoritas rakyat tetap berada di luar lingkaran kekuasaan.

Gaetano Mosca, Kelas dan "Formula Politik"

Minoritas Terorganisir vs. Mayoritas yang Terpecah

Jika Pareto memberikan fondasi psikologis dan sosiologis yang cenderung spekulatif, Gaetano Mosca menawarkan pendekatan yang lebih "institusional" dan realistis. Dalam Elementi di Scienza Politica (1896, diterjemahkan sebagai The Ruling Class pada 1939), Mosca merumuskan apa yang ia sebut sebagai "doktrin kelas politik" (political class).

Mosca membuka argumennya dengan pernyataan yang lugas dan provokatif:

"Di antara semua kecenderungan dan fakta yang konstan dalam semua organisme politik, ada satu yang kejelasannya dapat dengan mudah dikenali oleh semua orang. Dalam semua masyarakat—dari yang paling sederhana dan paling sedikit mencapai peradaban hingga yang paling maju dan kuat—muncul dua kelas manusia: kelas yang memerintah (the ruling class) dan kelas yang diperintah (the ruled class). Yang pertama, yang selalu jumlahnya lebih kecil, menjalankan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan-keuntungan yang dibawa oleh kekuasaan; sementara yang kedua, yang jumlahnya lebih besar, diarahkan dan dikendalikan oleh yang pertama..." (Mosca, 1896/1939, hlm. 50).

Organisasi = Kunci Dominasi

Mengapa minoritas bisa mendominasi mayoritas? Jawaban Mosca terletak pada organisasi. Minoritas yang berkuasa adalah minoritas yang terorganisir, sementara mayoritas yang diperintah adalah mayoritas yang terpecah-pecah dan tidak terkoordinasi.

Mosca menulis dengan tajam, "Seratus orang yang bertindak serempak, dengan pemahaman bersama, akan mengalahkan seribu orang yang tidak berada dalam kesepakatan dan oleh karena itu hanya dapat bertindak satu per satu" (Mosca, 1896/1939, hlm. 53). Dalam pernyataan ini, Mosca tidak hanya menjelaskan mengapa elite selalu menang, tetapi juga memberikan "resep" bagi siapa pun yang ingin merebut kekuasaan: Organisasilah yang menjadi kuncinya.

Formula Politik

Namun, Mosca menyadari bahwa minoritas yang berkuasa tidak dapat mempertahankan kekuasaannya hanya dengan kekerasan. Mereka membutuhkan apa yang ia sebut sebagai "formula politik" (political formula): seperangkat nilai, doktrin, atau ideologi yang membenarkan kekuasaan mereka di mata rakyat yang diperintah.

Formula politik "menjawab kebutuhan sejati dari sifat sosial manusia; dan kebutuhan universal untuk memerintah dan merasa diperintah ini bukan semata-mata berdasarkan kekuatan material dan intelektual, tetapi juga berdasarkan prinsip moral" (Mosca, 1896/1939, hlm. 70-71). Dengan kata lain, kekuasaan yang bertahan lama adalah kekuasaan yang dipandang sah oleh mereka yang dikuasai.

Penerapan Konsep Mosca dalam Konteks Modern

Pemikiran Mosca sangat relevan untuk menganalisis dinamika politik kontemporer. Ketika kita mengamati bagaimana partai politik di Indonesia mengonsolidasikan kekuasaannya, kita sebenarnya sedang menyaksikan prinsip Mosca tentang "minoritas terorganisir" bekerja. Partai politik, dengan struktur hierarkis, jaringan kader hingga ke tingkat desa, dan sumber daya finansial yang terpusat, adalah perwujudan dari "minoritas yang terorganisir" yang mendominasi "mayoritas yang tidak terorganisir" yaitu, rakyat pemilih.

Mosca (1896/1939, hlm. 50) juga menyadari bahwa "kelas politik" dalam sistem parlementer biasanya akan terbagi menjadi dua atau lebih partai yang bersaing, dan hasil pemilu mungkin memiliki efek pada kebijakan pemerintah. Namun, baginya, ini hanyalah variasi permukaan. Secara fundamental, kekuasaan tetap berada di tangan minoritas terorganisir yang sama, apa pun hasil pemilunya. Sebagaimana dirangkum oleh Femia (1993), selalu ada "kesenjangan antara otoritas de jure dan de facto, atau antara struktur politik formal dan kekuasaan politik informal, apa pun mekanisme demokratis yang digunakan" (sebagaimana dikutip dalam Elite Research, ScienceDirect, 2024).

Robert Michels

Murid yang "Mengkhianati" Gurunya?

Jika Mosca dan Pareto adalah elitis yang "orisinal" dan konservatif, Robert Michels adalah kasus yang berbeda. Michels adalah seorang aktivis sosialis Jerman yang bergabung dengan Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD), yakni partai buruh terbesar dan paling militan di Eropa pada saat itu. Namun, pengalamannya di dalam partai justru membuatnya sampai pada kesimpulan yang mengejutkan: Bahkan partai yang paling demokratis dan revolusioner sekalipun akan berkembang menjadi oligarki.

Hasil dari refleksi pahit ini dituangkan dalam karya monumentalnya Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie (1911, diterjemahkan menjadi Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy). Di sinilah Michels merumuskan "hukum besi oligarki" (iron law of oligarchy).

Anatomi Hukum Besi Oligarki

Inti dari hukum besi oligarki adalah proposisi yang sederhana tetapi menghancurkan: Semua organisasi kompleks, terlepas dari seberapa demokratisnya mereka saat didirikan, pada akhirnya akan berkembang menjadi oligarki (Michels, 1911/1962, hlm. 356). Tidak peduli seberapa mulia tujuan awalnya, organisasi akan selalu menghasilkan sekelompok kecil pemimpin yang kemudian mengonsolidasikan kekuasaan untuk kepentingan mereka sendiri.

Mengapa ini terjadi? Michels menawarkan tiga penjelasan yang saling terkait (Encyclopaedia Britannica, 2023):

1. Imperatif Teknis Organisasi: Organisasi besar membutuhkan kepemimpinan yang kompeten, otoritas yang tersentralisasi, dan pembagian kerja yang profesional. Birokratisasi ini secara inheren menciptakan kasta pemimpin dengan pengetahuan, keterampilan, dan status yang superior.
2. Kontrol atas Sumber Daya Organisasi: Para pemimpin, berdasarkan posisi mereka, mengendalikan sumber daya kunci organisasi: komunikasi internal, pelatihan kader, keuangan, dan informasi. Kontrol ini memungkinkan mereka untuk "menjinakkan" kelompok-kelompok yang berbeda pendapat di dalam organisasi dan mempertahankan dominasi mereka.
3. Psikologi Massa: Dipengaruhi oleh teori kerumunan (crowd theory) Gustave Le Bon, Michels berargumen bahwa anggota biasa (rank-and-file) secara psikologis "mendambakan bimbingan" dan cenderung "memuja" para pemimpin mereka. Ketergantungan psikologis ini memperkuat posisi elite organisasi dan membuat oposisi internal hampir mustahil dilakukan (Encyclopaedia Britannica, 2023).

Implikasi Radikal Hukum Besi Oligarki

Apa yang membuat pemikiran Michels begitu "menghancurkan" adalah implikasinya yang radikal. Jika bahkan organisasi yang paling progresif dan egaliter, laiknya partai sosialis revolusioner yang berkomitmen pada kesetaraan, tidak dapat lolos dari jerat oligarki, maka demokrasi sejati adalah sesuatu yang mustahil. Dengan demikian, Michels tidak hanya menyerang demokrasi liberal, tetapi juga cita-cita Marxis tentang masyarakat tanpa kelas.

Sebagaimana dikomentari oleh para pengamat, "hukum besi oligarki Robert Michels secara umum diakui sebagai salah satu proposisi paling menghancurkan dalam seluruh ilmu sosial, karena ia meruntuhkan landasan baik teori liberal-demokratik maupun Marxis: yaitu pandangan bahwa demokrasi adalah mungkin di dunia modern" (Oligarchs and Democrats, 2010, hlm. 7).

Relevansi Kontemporer

Lihatlah organisasi-organisasi yang Anda kenal: Partai politik, serikat buruh, organisasi mahasiswa, bahkan LSM yang paling progresif sekalipun. Bukankah selalu ada "ketua umum" yang sepertinya abadi di posisinya? Bukankah selalu ada lingkaran dalam (inner circle) yang sulit ditembus oleh anggota baru? Inilah hukum besi oligarki Michels yang bekerja di depan mata kita.

C. Wright Mills dan The Power Elite

Sosiolog Pemberontak dari Columbia

Jika trio Italia (Pareto, Mosca, Michels) meletakkan fondasi filosofis dan sosiologis dari teori elit pada awal abad ke-20, maka C. Wright Mills (1916–1962) adalah orang yang membawa teori elit ke ranah kritik sosial yang tajam dan empiris.

Mills adalah sosiolog dari Columbia University yang menulis dengan gaya yang "berapi-api". Ia tidak puas hanya dengan menganalisis; ia ingin mengguncang kesadaran publik Amerika. Dalam kata pengantar karyanya, ia menulis bahwa ia ingin mengingatkan orang Amerika tentang "bahaya yang muncul terhadap demokrasi mereka yang ditimbulkan oleh kelas penguasa yang saling terkait yang terdiri dari para pemimpin puncak sektor ekonomi, militer, dan politik" (EBSCO Research, sebagaimana dikutip dalam berbagai sumber).

Segitiga Kekuasaan

Buku The Power Elite terbit pada tahun 1956, di tengah Perang Dingin dan puncak "kemakmuran pasca-perang" Amerika. Mills membuka analisisnya dengan membantah dua pandangan dominan tentang distribusi kekuasaan di Amerika pada saat itu:

• Pandangan Marxis: Bahwa Amerika dikuasai oleh "kelas kapitalis" yang homogen.
• Pandangan Pluralis: Bahwa kekuasaan di Amerika terdistribusi secara kompetitif di antara banyak kelompok kepentingan.

Bagi Mills, kedua pandangan ini salah. Realitasnya adalah bahwa Amerika dikuasai oleh apa yang ia sebut sebagai "the power elite" yakni sebuah jaringan yang terdiri dari para pemimpin puncak dari tiga institusi dominan:

1. Elite Ekonomi: Para CEO dan pemilik korporasi raksasa.
2. Elite Militer: Para jenderal dan pemimpin Pentagon.
3. Elite Politik: Para pejabat tinggi di cabang eksekutif pemerintahan federal.

Mendefinisikan elite kuasa, Mills menulis: "Dengan elite kuasa, kami merujuk pada lingkaran-lingkaran politik, ekonomi, dan militer yang sebagai seperangkat klik yang saling tumpang tindih secara rumit berbagi keputusan-keputusan yang setidaknya memiliki konsekuensi nasional" (Mills, 1956, sebagaimana dikutip dalam Taylor & Francis, 2018, hlm. 11-12).

Jaringan yang Memperkuat

Apa yang membuat analisis Mills begitu berbeda dari Mosca atau Pareto adalah perhatiannya pada mekanisme institusional yang memungkinkan elite kuasa mempertahankan dominasinya. Mills menunjukkan bahwa elite dari tiga sektor ini tidak hanya berbagi kekuasaan, tetapi juga saling terkait secara personal dan sosial.

"Elite kuasa," tulis Mills, "terdiri dari orang-orang yang posisinya memungkinkan mereka untuk melampaui lingkungan biasa dari pria dan wanita biasa; mereka berada dalam posisi untuk membuat keputusan yang memiliki konsekuensi besar" (Mills, 1956, hlm. 3-4). Lebih dari itu, mereka tinggal di lingkungan yang sama, bersekolah di universitas yang sama (Ivy League), menjadi anggota klub yang sama, dan bahkan menikah dalam lingkaran yang sama. Inilah yang oleh para analis kemudian disebut sebagai "interlocking directorates", dengan mana direktur korporasi yang duduk di dewan direksi perusahaan lain, menciptakan jaringan kepadatan tinggi yang sulit ditembus oleh orang luar (lihat juga Domhoff, sebagaimana dikutip dalam Glassman, 2024).

Kritik terhadap The Power Elite

The Power Elite segera menuai kritik, terutama dari kubu pluralis. Kritikus berargumen bahwa Mills terlalu menyederhanakan realitas dan mengabaikan bukti tentang fragmentasi kekuasaan dalam demokrasi Amerika. Sebagaimana dicatat oleh pengkritiknya, "ia dikritik karena, di antaranya, nadanya yang kadang-kadang marah dan militan, serta ... pernyataannya yang sulit dibuktikan secara empiris" (EBSCO Research, tanpa tahun).

Namun, daya tahan The Power Elite sebagai karya klasik tidak dapat disangkal. Pada tahun 2025, tujuh puluh tahun setelah publikasinya, buku ini masih dibaca dan dikutip. Dalam era Trump, seperti dikomentari oleh jurnalis Jacobin (2026), "Kritik pedas Mills terhadap eksekutif korporasi, pejabat negara, dan para apologis akademis mereka" terasa lebih relevan dari sebelumnya.

Warisan Mills untuk Studi Kontemporer

Pendekatan Mills menginspirasi cabang studi yang disebut "power structure research" yakni penelitian tentang struktur kekuasaan yang berusaha memetakan "struktur kekuasaan dan hak istimewa dari elite kuasa, jaringan sosial formal dan informal di mana kekuasaan dan kekayaan terkonsentrasi dan terlembagakan" (Power Structure Research, sebagaimana dikutip dalam berbagai sumber).

Studi kontemporer seperti yang dilakukan oleh Christoph Houman Ellersgaard dan rekan-rekannya (2017) tentang The Power Elite in the Welfare State di Denmark menunjukkan bahwa pendekatan jaringan (network analysis) ala Mills tetap menjadi metode yang sahih untuk mengidentifikasi siapa yang benar-benar memerintah dalam masyarakat modern.

Demokrasi Para Elite

Joseph Schumpeter

Dari Ekonomi ke Politik

Joseph Schumpeter (1883–1950) adalah seorang ekonom Austria yang paling dikenal dengan teorinya tentang "penghancuran kreatif" (creative destruction) dalam kapitalisme. Namun, kontribusinya terhadap teori politik, khususnya dalam Capitalism, Socialism and Democracy (1943), telah membentuk cara kita memahami demokrasi hingga hari ini.

Definisi Demokrasi yang "Direndahkan"

Schumpeter memulai dengan menyerang apa yang ia sebut sebagai "doktrin klasik demokrasi": Gagasan bahwa demokrasi adalah proses di mana rakyat membuat keputusan politik untuk mencapai "kebaikan bersama". Baginya, konsep ini tidak realistis, bahkan utopis. Tidak ada "kebaikan bersama" yang tunggal dan dapat disepakati oleh semua orang; rakyat biasa tidak memiliki kapasitas atau informasi yang memadai untuk membuat keputusan politik yang kompleks.

Sebagai gantinya, Schumpeter menawarkan definisi demokrasi yang "direndahkan": "Demokrasi bukanlah proses partisipasi dan representasi populer; melainkan, ia adalah metode institusional untuk memilih pemimpin. Ia bukan hasil (representasi kehendak rakyat) melainkan struktur (kompetisi elite)" (Schumpeter, 1943, sebagaimana dikutip dalam Cambridge University Press, 2011).

Dalam rumusan Schumpeter yang terkenal, "metode demokrasi adalah pengaturan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan melalui perjuangan kompetitif untuk mendapatkan suara rakyat" (Schumpeter, 1943).

Kompetisi Elite, Bukan Partisipasi Rakyat

Implikasi dari definisi ini sangat besar. Schumpeter secara efektif mengatakan: Lupakan tentang rakyat yang memerintah; dalam demokrasi, yang terjadi hanyalah elite yang bersaing untuk mendapatkan mandat dari rakyat. Rakyat tidak membuat kebijakan; mereka hanya memilih siapa yang akan membuat kebijakan atas nama mereka.

"Kompetisi antara elite yang menawarkan diri untuk pilihan elektoral adalah satu-satunya jenis demokrasi realistis yang mungkin untuk masyarakat industri skala besar, baik kapitalis maupun sosialis," tulis Schumpeter (sebagaimana dikutip dalam Cambridge University Press, 2011).

Inilah yang kemudian dikenal sebagai "teori demokrasi elitis" (elitist theory of democracy): Pandangan bahwa demokrasi harus dipahami bukan sebagai pemerintahan oleh rakyat, melainkan sebagai pemerintahan oleh elite yang dipilih secara kompetitif. Rakyat hanya memiliki peran terbatas: mereka adalah penonton yang, setiap beberapa tahun sekali, diizinkan untuk memilih di antara tim-tim elite yang bersaing.

Kritik terhadap Demokrasi Elitis

Teori demokrasi elitis telah menuai kritik tajam. Dalam artikel klasik di American Political Science Review, para pengkritik berargumen bahwa teori ini "mengabaikan kapasitas warga negara biasa untuk partisipasi politik yang bermakna" dan "mereduksi demokrasi menjadi sekadar prosedur memilih pemimpin, alih-alih sebagai proses deliberasi dan partisipasi warga negara" (Walker, 1966, sebagaimana dikutip dalam Cambridge Core, 2014).

Namun, bahkan para pengkritiknya pun mengakui bahwa teori Schumpeter berhasil menangkap realitas empiris demokrasi modern, di mana partisipasi politik warga negara biasa memang sangat terbatas, dan keputusan-keputusan kunci dibuat oleh elite politik dan birokrasi.

Robert Dahl

Siapakah yang Memerintah di New Haven?

Pada tahun 1961, Robert A. Dahl yakni seorang ilmuwan politik dari Yale University menerbitkan Who Governs? Democracy and Power in an American City, sebuah studi empiris tentang distribusi kekuasaan di kota New Haven, Connecticut. Buku ini segera menjadi "kitab suci" bagi pendekatan pluralis dalam ilmu politik, sekaligus menjadi tantangan terbesar bagi teori elit.

Dahl memilih New Haven sebagai laboratoriumnya. Ia mengkaji tiga area kebijakan: Nominasi politik, pembaruan perkotaan (urban redevelopment), dan pendidikan publik. Temuannya mengejutkan para elitis: Tidak ada satu kelompok elite pun yang mendominasi semua area kebijakan. Kelompok yang berpengaruh dalam nominasi politik berbeda dari yang dominan dalam kebijakan pendidikan, dan keduanya berbeda lagi dari yang mengendalikan pembaruan perkotaan.

Argumen Pluralis

Dahl menyimpulkan bahwa kekuasaan di New Haven (dan, secara ekstrapolasi, di Amerika Serikat) bersifat pluralistik. Ia berargumen bahwa "kekuasaan sebenarnya terdistribusi di antara sejumlah kelompok yang saling bersaing, dan masing-masing kelompok tersebut berusaha untuk memengaruhi keputusan" (Routledge, tanpa tahun).

Hanya satu aktor politik yang memiliki pengaruh lintas-sektor di ketiga area kebijakan: Walikota. Namun, bahkan kekuasaan walikota pun "dicek oleh mereka yang memilihnya" (Routledge, tanpa tahun). Bagi Dahl, ini adalah bukti bahwa demokrasi Amerika bukan dikuasai oleh "power elite" tunggal seperti yang digambarkan Mills, melainkan oleh poliarki (polyarchy)—sistem di mana banyak kelompok kepentingan yang berbeda saling bersaing, dan tidak ada satu kelompok pun yang secara permanen mendominasi.

Perdebatan Elitis-Pluralis

Perdebatan antara elitis dan pluralis pada dasarnya berkisar pada beberapa pertanyaan fundamental:

Patut dicatat bahwa Dahl sendiri kemudian mengakui bahwa Who Governs? mungkin terlalu optimistis. Dalam karya-karya selanjutnya, ia mulai memberikan perhatian lebih besar pada ketimpangan sumber daya dan bagaimana uang dapat mendistorsi proses demokrasi.

Teori Elite Kontemporer

Dari "Elite Tunggal" ke "Elite Sektoral"

Para teoretikus elite kontemporer telah bergerak melampaui perdebatan klasik antara elitis dan pluralis. Alih-alih berdebat tentang apakah ada satu "ruling class" tunggal, mereka berbicara tentang elite sektoral (sectoral elites) yang saling bersaing dan bernegosiasi.

Seperti yang dijelaskan dalam ScienceDirect Elite Research (2024), saat ini ada tiga pendekatan utama dalam studi elite:

1. Teori Elite Klasik: Mengasumsikan oposisi yang tak terhindarkan antara elite yang berkuasa dan massa yang didominasi.
2. Teori Elite Fungsionalis: Mengasumsikan adanya elite kinerja dan elite sektoral yang bersaing.
3. Teori Elite Kritis: Mengidentifikasi "power elite" yang direkrut berdasarkan asal-usul sosial yang homogen.

Integrasi Elite dan Konsensus Berkuasa

Salah satu kontribusi paling signifikan dari teori elite kontemporer adalah fokus pada integrasi elite. John Higley dan kolaboratornya berargumen bahwa stabilitas demokrasi bergantung pada tingkat integrasi elite: sejauh mana elite-elite dari berbagai sektor (politik, ekonomi, militer, media, dll.) berbagi konsensus tentang "aturan main" demokrasi dan bersedia bekerja sama daripada saling menghancurkan (Higley, sebagaimana dikutip dalam Best & Higley, 2018, hlm. 23-24).

Dalam perspektif ini, masalah utama demokrasi bukanlah keberadaan elite (itu adalah keniscayaan)  melainkan apakah elite tersebut terintegrasi secara demokratis (berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi) atau terfragmentasi secara konfliktual (bersedia menggunakan cara-cara anti-demokratis untuk memenangkan konflik).

Konteks Indonesia (Oligarki, Elite Capture, Demokrasi Cukong)

Metamorfosis Elite Indonesia

Untuk memahami bagaimana teori elit beroperasi dalam konteks Indonesia, kita perlu menelusuri transformasi struktur kekuasaan dari era Orde Baru ke era Reformasi.

Di bawah Orde Baru, kekuasaan sangat tersentralisasi. Elite kuasa Indonesia pada era itu, dalam perspektif Mills, adalah segitiga antara militer, birokrasi, dan konglomerat. Soeharto berada di puncak segitiga ini, mengendalikan semua sektor melalui jaringan patronase yang hierarkis.

Reformasi 1998 membawa harapan akan demokratisasi. Desentralisasi, kebebasan pers, dan pemilu yang kompetitif seharusnya mendobrak monopoli kekuasaan elite. Namun, seperti yang diamati oleh banyak pengamat, yang terjadi bukanlah hancurnya elite, melainkan reorganisasi dan adaptasi elite.

Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, dua ilmuwan politik yang paling vokal dalam menganalisis fenomena ini, berargumen bahwa "elite oligarkis masih memegang peran sentral dengan kekuasaan ekonomi yang mampu dimanfaatkan untuk bermain dalam arena politik" (sebagaimana dikutip dalam Teori Elite dan Kekuasaan, 2015). Dengan kata lain, Reformasi tidak menghancurkan oligarki; ia hanya mengubah cara oligarki beroperasi.

Oligarki

Apa Itu Oligarki dalam Konteks Indonesia?

Irwansyah, Dosen Ilmu Politik FISIP UI, memberikan definisi yang tajam: "Teori oligarki perlu dipahami bukan hanya sebagai keberadaan elite politik dalam negara, melainkan sebagai struktur kekuasaan kompleks yang menembus berbagai sektor kehidupan. Struktur itulah yang memengaruhi arah kebijakan publik, mengendalikan akses terhadap sumber daya alam seperti sawit, batubara, dan nikel, hingga membentuk narasi besar politik dan pembangunan" (Pikiran Rakyat, 2025).

Definisi ini penting karena menunjukkan bahwa oligarki di Indonesia bukan sekadar sekelompok orang kaya yang memengaruhi politik, melainkan sebuah struktur kekuasaan yang sistemik yang memungkinkan segelintir orang untuk "menentukan semua keputusan politik bagi ratusan juta orang lainnya" (Wijayanto, 2023, Universitas Diponegoro).

"Demokrasi Cukong"

Fenomena yang semakin mencolok adalah apa yang disebut sebagai "demokrasi cukong": Kolaborasi antara oligarki ekonomi, partai politik, dan kapitalis yang "melalui praktik politik transaksional, di mana kapitalis tidak hanya menjadi penyokong, tetapi bahkan pemilik partai politik, sehingga dapat memengaruhi keputusan-keputusan strategis negara" (RRI.co.id, 2025).

Dalam skema ini, partai politik bukan lagi institusi yang menyalurkan aspirasi rakyat, melainkan kendaraan politik bagi segelintir elite ekonomi untuk mengamankan kepentingan bisnisnya melalui legislasi dan akses ke anggaran negara.

Elite Capture

Definisi dan Mekanisme

Konsep "elite capture" (pembajakan elite) telah menjadi salah satu istilah kunci dalam analisis politik Indonesia kontemporer. Istilah ini merujuk pada fenomena di mana "kekuasaan politik dalam sistem demokrasi kerap disandera oleh kelompok ekonomi kuat yang mampu mengendalikan narasi publik, kebijakan, bahkan hasil pemilu" (Radar Gorontalo Online, 2025).

Mekanisme elite capture bekerja melalui berbagai saluran:

1. Pembiayaan kampanye: Kandidat yang membutuhkan dana besar untuk berkampanye menjadi tergantung pada sumbangan dari elite ekonomi, menciptakan utang politik yang harus "dibayar" setelah terpilih melalui kebijakan yang menguntungkan penyumbang.
2. Kepemilikan media: Elite ekonomi membeli perusahaan media dan menggunakannya untuk membentuk opini publik yang menguntungkan kepentingan mereka.
3. Pintu Putar (revolving door): Pejabat publik pindah ke sektor swasta (atau sebaliknya), menciptakan konflik kepentingan yang sistemik.

Politik Dinasti dan Sirkulasi Elite Pareto

Fenomena politik dinasti di Indonesia, di mana kekuasaan politik diwariskan dari orang tua ke anak, saudara, atau kerabat, dapat dianalisis menggunakan teori sirkulasi elite Pareto.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, "sirkulasi elite" seringkali hanyalah sirkulasi semu: Elite lama dan elite baru "masih saling berkaitan atau dari kelompok yang sama sehingga kekuasaan tetap berputar dalam lingkar elite" (Brainly, 2025). Nama-nama yang mendominasi panggung politik Indonesia dari pemilu ke pemilu seringkali berasal dari trah politik yang sama. "Setiap zaman melahirkan elite dengan karakter dan nilai yang berbeda," tetapi di Indonesia, elite-elite baru ini seringkali hanyalah "wajah baru" dari jaringan keluarga yang sama (Edisi Indonesia, 2025).

Elite Lokal dan Pilkada

Penelitian tentang elite lokal di Indonesia memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana teori elit bekerja di tingkat akar rumput.

Studi tentang elite perkebunan di PTPN IV dalam Pilpres 2024, misalnya, menggunakan "pendekatan teori elite Mosca dan teori peran Soekanto untuk menganalisis kekuasaan elite dalam struktur kerja dan dampaknya terhadap kebebasan memilih" (Repositori USU, 2025). Temuan dari studi semacam ini menunjukkan bahwa dalam konteks di mana satu perusahaan atau individu mendominasi ekonomi lokal, "kebebasan memilih" dalam pemilu menjadi ilusi: pemilih akan "diarahkan" oleh elite ekonomi lokal yang mengendalikan mata pencaharian mereka.

Studi lain tentang "Pengaruh Elit Lokal dalam Pemilu di Madura" menemukan bahwa "Reformasi tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan," tetapi elite lokal, seringkali terdiri ats para kiai, blater, atau tokoh adat, tetap memainkan peran kunci dalam mengarahkan preferensi pemilih (Jurnal Kopertais, 2024).

Penelitian tentang "Electoral compliance and cultural hegemony" di pemilihan kepala desa di Pude Village bahkan menemukan "ketahanan feodalisme dalam kerangka demokrasi prosedural modern" (Harmoni Sosial, 2025). Dengan kata lain, institusi demokrasi formal (pemilu, kampanye, debat) hadir, tetapi hasilnya ditentukan oleh relasi kuasa tradisional antara elite desa dan warga.

Antara Pesimisme dan Harapan

Mungkinkah Demokrasi Melampaui Cengkeraman Elite?

Di tengah gelapnya diagnosis tentang oligarki dan elite capture, apakah masih ada ruang untuk harapan?

Beberapa perkembangan memberikan secercah optimisme:

1. Koalisi Masyarakat Sipil: Organisasi masyarakat sipil di Indonesia, meskipun menghadapi tekanan, terus menjadi penyeimbang terhadap dominasi elite. Dalam beberapa kasus, mereka berhasil menggagalkan legislasi yang merugikan kepentingan publik.
2. Teknologi dan Transparansi: Media sosial dan platform digital memungkinkan warga untuk memobilisasi opini dan mengungkap praktik-praktik korupsi elite dengan cara yang sebelumnya mustahil.
3. Fragmentasi Elite: Seperti yang dicatat oleh Mosca, perubahan politik seringkali berasal dari "konflik di dalam elite, bukan antara elite dan massa" (Mosca, 1896/1939). Ketika elite terfragmentasi dan saling bersaing secara sengit, celah bagi partisipasi rakyat menjadi lebih terbuka.

Studi tentang kegagalan upaya perpanjangan masa jabatan presiden di Indonesia (Aspinall & Mietzner, 2024) menunjukkan bahwa bahkan di tengah sistem yang didominasi elite, oposisi elite dapat menjadi rem darurat terhadap akumulasi kekuasaan yang berlebihan. "Upaya Presiden Widodo untuk mencapai revisi peraturan pembatasan masa jabatan atau menunda pemilu berikutnya gagal meskipun menggunakan strategi multi-pendekatan yang ditentukan, dan mereka gagal terutama karena oposisi elite yang berkelanjutan, termasuk dari partainya sendiri" (Research Portal Plus, ANU, 2024).

Teori Elit di Arena Global

Melampaui Negara-Bangsa

Teori elit klasik (dari Mosca hingga Mills) berfokus pada struktur kekuasaan di dalam negara-bangsa. Namun, di era globalisasi, muncul pertanyaan baru: Apakah elite kuasa kini telah melampaui batas-batas nasional?

Sebuah aliran pemikiran kontemporer berargumen bahwa kita sedang menyaksikan kemunculan "kelas penguasa transnasional" (transnational ruling class). Para sarjana seperti Kees van der Pijl (dengan konsep "Atlantic Ruling Class"-nya) telah melacak bagaimana jaringan elite melintasi Atlantik dan Pasifik, mengoordinasikan kepentingan mereka melalui institusi-institusi seperti Forum Ekonomi Dunia (Davos), Bank Dunia, IMF, dan pertemuan-pertemuan puncak informal lainnya.

"Kelas penguasa transnasional secara umum memainkan peran sentral dalam keseluruhan dinamika akumulasi kapitalisme, termasuk dalam eksploitasi dan apropriasi imperial nilai surplus, apalagi dalam menghasilkan konflik sosial global," tulis Jim Glassman (2024) dalam sebuah kuliah di Seoul National University.

Perspektif ini menunjukkan bahwa analisis teori elit perlu diperluas untuk mencakup jaringan kekuasaan global yang tidak lagi terikat pada satu negara tertentu.

The Power Elite di Era Trump

Tujuh puluh tahun setelah Mills menulis The Power Elite, seberapa relevankah analisisnya?

Dalam artikel tahun 2026 yang provokatif, jurnalis Jacobin mengajukan pertanyaan ini. Kesimpulannya ambivalen. Di satu sisi, "kritik pedas Mills terhadap eksekutif korporasi, pejabat negara, dan para apologis akademis mereka" tetap relevan. Namun, "mereka yang berada di 'pos komando' hari ini kurang merupakan kelas penguasa yang terorganisir dengan baik dan lebih merupakan parade antek-antek Trump, oportunis, dan mereka yang bersedia untuk memalingkan muka" (Jacobin, 2026).

Dengan kata lain, elite kuasa era Trump lebih kacau, lebih personalistik, dan kurang stabil dibandingkan dengan "power elite" yang digambarkan Mills pada era Eisenhower. Ini menunjukkan bahwa struktur elite bisa berubah seiring dengan perubahan sistem politik yang lebih luas.

Quo Vadis, Demokrasi?

Benang Merah dari Mosca ke Hari Ini

Setelah menelusuri perjalanan panjang dari Mosca, Pareto, dan Michels di Italia pada akhir abad ke-19 hingga analisis tentang oligarki Indonesia dan elite transnasional di abad ke-21, sebuah benang merah tetap terlihat jelas: Pertanyaan tentang siapa yang memerintah tidak akan pernah kehilangan relevansinya.

Teori elit, dalam segala variasinya, telah memberikan kita alat analitis yang kuat untuk membongkar ilusi-ilusi tentang demokrasi. Ia mengingatkan kita bahwa di balik prosedur-prosedur demokratis yang anggun sepeti pemilu, parlemen, debat publik, mungkin tersembunyi realitas yang kurang indah: Bahwa sekelompok kecil orang selalu memiliki lebih banyak kekuasaan daripada yang lainnya.

Relevansi Teori Elit untuk Kritik Sosial

Apakah teori elit hanya alat untuk sinisme? Apakah ia mengatakan bahwa demokrasi adalah kepalsuan total?

Tidak. Justru dengan memahami bagaimana kekuasaan benar-benar bekerja, melalui organisasi, jaringan, akumulasi sumber daya, dan kontrol atas narasi, kita dapat mulai membangun strategi untuk mendemokratisasikan demokrasi.

Teori elit tidak harus membuat kita putus asa. Ia dapat membuat kita lebih waspada, lebih kritis terhadap klaim-klaim populis yang menjanjikan "kedaulatan rakyat" tanpa mengubah struktur kekuasaan yang mendasar.

Quo Vadis, Indonesia?

Untuk Indonesia, pertanyaan yang tersisa adalah: Dapatkah demokrasi kita melampaui cengkeraman oligarki? Mampukah generasi baru elite yang demokratis dan akuntabel muncul dan bersirkulasi secara terbuka, alih-alih hanya mewarisi kekuasaan melalui dinasti politik?

Sirkulasi elite yang sehat (dalam pengertian Paretoian) membutuhkan "renewal" (pembaruan) yang autentik: Terbukanya jalan bagi individu-individu dari semua lapisan masyarakat untuk naik ke puncak, dan turunnya mereka yang gagal atau korup (Pikiran Rakyat Jabar, 2026). Seperti yang diingatkan oleh teori elite klasik, organisasi adalah kunci. Selama "seratus orang yang bertindak serempak dengan pemahaman bersama" masih bisa mengalahkan "seribu orang yang tidak terkoordinasi" (Mosca, 1896/1939, hlm. 53), perjuangan untuk demokrasi sejati adalah perjuangan untuk mengorganisir yang tidak terorganisir: rakyat biasa, kaum marjinal, suara-suara yang selama ini terpinggirkan dari lingkaran kekuasaan.

Esai ini hanyalah sebuah peta; perjalanan sesungguhnya, yakni membangun demokrasi yang lebih adil dan substantif terletak di tangan Anda, para pembaca yang kritis dan berdaya.

Daftar Pustaka

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2024). Elite opposition and popular rejection: The failure of presidential term limit evasion in Widodo's Indonesia. Research Portal Plus, Australian National University. https://researchportalplus.anu.edu.au/

Best, H., & Higley, J. (Eds.). (2018). The Palgrave handbook of political elites. Palgrave Macmillan.

Cambridge University Press. (2011). The managerial perspective on the democratic state. Dalam Powers of theory: Capitalism, the state, and democracy (hlm. 250–268). Cambridge University Press.

Dahl, R. A. (1961). Who governs? Democracy and power in an American city. Yale University Press.

Edisi Indonesia. (2025, November 10). Sandiaga Uno diusulkan gabung Perindo, pengamat kaitkan dengan teori sirkulasi elit. https://edisiindonesia.id/

Emmerson, D. K. (1976). Indonesia's elite: Political culture and cultural politics. Cornell University Press.

Femia, J. V. (1993). Pareto's concept of the elite. Dalam The Macmillan dictionary of political quotations. Macmillan.

Glassman, J. (2024, Juni 17). The transnational ruling class: A conspiratorial elite or part of a global class structure? [Kuliah tamu]. Seoul National University Asia Center. https://snuac.snu.ac.kr/

Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS. (2025). Electoral compliance and cultural hegemony: The political economy of elite power in Indonesia's village governance. Harmoni Sosial, 13(1).

Higley, J., & Pakulski, J. (2012). Elite theory versus Marxism: The twentieth century's verdict. Historical Social Research, 37(1), 123–143.

Jacobin. (2026, Februari 5). Reading C. Wright Mills in the age of Trump. https://jacobin.com/

Jurnal Kopertais IV. (2024). Mengukur pengaruh elit lokal: Studi tentang dinamika kekuasaan dalam pemilihan umum. Jurnal Kopertais IV.

Marcoglou, E. E. (1970). Pareto and his circulation of elites. Panteion University.

Michels, R. (1962). Political parties: A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy (E. Paul & C. Paul, Trans.). Free Press. (Karya asli diterbitkan 1911)

Mills, C. W. (1956). The power elite. Oxford University Press.

Mosca, G. (1939). The ruling class (H. D. Kahn, Trans.). McGraw-Hill. (Karya asli diterbitkan 1896 sebagai Elementi di scienza politica)

Oligarchs and Democrats. (2010). Intellectuals and politics. Dalam Oligarchs and Democrats (hlm. 7). Routledge.

Pareto, V. (1916). Trattato di sociologia generale. Barbera.

Pikiran Rakyat. (2025, Oktober 17). Oligarki bayangi demokrasi Indonesia, akademisi UI soroti akar masalah dan jalan reformasi. https://www.pikiran-rakyat.com/

Radar Gorontalo Online. (2025, Oktober 8). Menggugat kaum terpelajar di tengah demokrasi yang dikuasai kapital. https://rgol.id/

Repositori USU. (2025). Peran elit perkebunan PTPN IV Unit Bandar Pasir Mandoge pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Universitas Sumatera Utara.

Routledge. (Tanpa tahun). An analysis of Robert A. Dahl's Who Governs? Democracy and power in an American city. Macat Library.

RRI.co.id. (2025, Februari 23). Demokrasi cukong, wujud kolaborasi oligarki, parpol, dan kapitalis. https://www.rri.co.id/

Schumpeter, J. A. (1943). Capitalism, socialism and democracy. Harper & Brothers.

ScienceDirect. (2024). Elite research. Dalam International encyclopedia of the social & behavioral sciences. Elsevier. https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/elite-research

Taylor & Francis. (2018). The power elite (C. Wright Mills, 1956). Dalam The inequality reader (Edisi ke-2, hlm. 11–12). Routledge.

Teori Elite dan Kekuasaan. (2015, Mei 27). Blog. https://weinarifin.wordpress.com/

Walker, J. L. (1966). A critique of the elitist theory of democracy. American Political Science Review, 60(2), 285–295. https://doi.org/10.2307/1953357

Wijayanto. (2023, Januari 9). Oligarki, ketimpangan ekonomi dan imajinasi politik kita. Universitas Diponegoro. https://undip.ac.id/