Sosialisasi Politik Israel, Pembentukan Kesadaran dan Dukungan atas Kebijakan Ekspansi Wilayah

Studi ini menganalisis mekanisme sosialisasi politik dalam sistem politik Israel dan kontribusinya terhadap pembentukan persepsi kolektif mengenai wilayah Palestina. Dengan menggunakan kerangka teoretis Gabriel A. Almond tentang fungsi pemeliharaan sistem politik serta konseptualisasi Edward S. Greenberg mengenai transmisi nilai politik, studi ini menelaah peran lima agen sosialisasi yakni keluarga, sekolah, partai politik, media massa, dan pemerintah, dalam memproduksi dan mereproduksi dukungan terhadap perluasan permukiman di Tepi Barat. 

Melalui pendekatan analisis wacana kritis terhadap dokumen kebijakan, teks kurikulum, dan liputan media periode 2018–2026, studi ini menemukan bahwa kelima agen tersebut beroperasi secara sinergis dalam membangun narasi dominan yang mengaitkan identitas nasional Yahudi dengan klaim teritorial eksklusif. Temuan ini mengonfirmasi bahwa fungsi maintenance sistem politik Israel bertumpu pada efektivitas sosialisasi politik dalam mempertahankan dukungan publik terhadap kebijakan ekspansi, meskipun menghadapi kritik internasional. Studi ini juga menyoroti keterbatasan model struktural-fungsional Almond dalam menjelaskan dimensi kekerasan struktural yang melekat pada proyek kolonialisme pemukim.

Pendahuluan

Sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel A. Almond, setiap sistem politik memiliki mekanisme maintenance (pemeliharaan) dan adaptation (adaptasi) yang memungkinkannya untuk bertahan, beroperasi, dan menyempurnakan diri setelah menerima serangkaian pengaruh dari lingkungan intrasocietal maupun extrasocietal (Chilcote, 1981, p. 167–168). Kedua mekanisme ini berlangsung melalui dua fungsi input, yakni sosialisasi politik dan rekrutmen politik, yang menciptakan dukungan bagi sistem politik untuk terus eksis. 

Dalam konteks studi kasus Israel, pemahaman terhadap mekanisme sosialisasi politik menjadi krusial untuk menjelaskan fenomena yang diamati, yaitu bertahannya persepsi publik yang memandang wilayah Tepi Barat sebagai bagian integral dari tanah air Yahudi serta terus bertumbuhnya proyek permukiman di wilayah yang secara internasional diakui sebagai wilayah pendudukan.

Edward S. Greenberg (2009) mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses dengan mana individu menyerap sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan sistem politik di mana ia menjadi salah satu anggotanya serta sehubungan dengan perannya sendiri selaku warga negara di dalam sistem politik tersebut (p. 3). Proses inilah yang membentuk cara pandang kolektif warga Israel terhadap ruang geografis dan politik di sekitarnya.

Kebaruan Studi

Sejumlah studi sebelumnya telah mengkaji hubungan antara sosialisasi politik dan kebijakan ekspansi Israel dari berbagai sudut pandang. Pertama, studi komprehensif Nurit Peled-Elhanan (2012) dalam Palestine in Israeli School Books mendokumentasikan secara mendetail bagaimana buku-buku teks di Israel secara sistematis menghilangkan narasi dan keberadaan orang Palestina, serta merepresentasikan mereka semata-mata sebagai ancaman. 

Kedua, karya Hirsch-Hoefler dan Mudde (2020), The Israeli Settler Movement, berhasil memetakan keberhasilan gerakan pemukim dalam memengaruhi kebijakan negara melalui analisis gerakan sosial dan struktur kesempatan politik. Ketiga, studi oleh Podeh (2002) tentang The Arab-Israeli Conflict in Israeli History Textbooks menunjukkan evolusi penggambaran konflik dalam kurikulum dari masa ke masa. Keempat, penelitian oleh Bar-Tal dan Teichman (2005) tentang Stereotypes and Prejudice in Conflict mengungkap akar psikologis sosial dari delegitimasi pihak lain dalam konteks Israel-Palestina. Kelima, studi terbaru oleh Ben-Porat (2025) menyoroti pergeseran ideologis ke kanan dalam politik Israel sebagai produk dari arus nasionalisme eksklusioner dan tradisionalisme religius.

Meskipun literatur yang ada telah memberikan fondasi yang kokoh, terdapat celah penelitian yang belum terjembatani. Studi-studi tersebut cenderung memfokuskan analisis pada satu agen sosialisasi secara terpisah, utamanya sistem pendidikan atau gerakan politik, atau membahas sosialisasi sebagai fenomena psikologis dan kultural tanpa mengintegrasikannya ke dalam kerangka teoretis politik yang lebih makro. Kebaruan studi ini terletak pada dua aspek. Pertama, studi ini melakukan analisis terpadu terhadap lima agen sosialisasi politik secara simultan (keluarga, sekolah, partai, media, pemerintah) dalam satu kerangka analisis yang koheren, sebuah pendekatan yang belum dilakukan oleh Peled-Elhanan (yang berfokus pada buku teks) maupun Hirsch-Hoefler dan Mudde (yang berfokus pada dinamika gerakan sosial). 

Kedua, studi ini menggunakan data empiris terkini pasca-7 Oktober 2023 hingga April 2026, periode yang ditandai oleh eskalasi konflik dan percepatan kebijakan legalisasi pos-pos permukiman baru yang belum terakomodasi dalam studi-studi sebelumnya. Dengan demikian, studi ini tidak hanya mengonfirmasi temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga menawarkan pembaruan temporal dan integrasi analitis yang lebih komprehensif.

Tinjauan Teoretis

Sosialisasi politik mengacu pada proses belajar, dalam mana norma dan perilaku politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik ditransfer dari satu generasi ke generasi lain (Renshon, sebagaimana dikutip dalam Hawkesworth & Kogan). Dalam konteks Israel, nilai-nilai politik yang disosialisasikan berpusat pada ideologi Zionisme sebagai fondasi identitas nasional. Greenberg menegaskan pentingnya sosialisasi politik bagi eksistensi sistem politik melalui tiga aspek: (1) Membantu rezim politik membentuk perilaku politik yang dikehendaki atas para anggota mudanya; (2) Perilaku politik warga negara dewasa adalah hasil dari sosialisasi politik yang dilakukan di masa muda; dan (3) Opini-opini individu akan berdampak pada operasional kehidupan politik dan pemerintah suatu bangsa (Greenberg, 2009, p. 6).

Sistem politik Israel menunjukkan bagaimana ketiga aspek ini beroperasi secara simultan. Studi yang dilakukan oleh Hirsch-Hoefler dan Mudde (2020) menunjukkan bahwa gerakan pemukim Israel telah berkembang menjadi salah satu aktor paling berpengaruh dalam politik Israel, dan keberhasilan mereka tidak terlepas dari proses sosialisasi politik yang berlangsung secara masif dan sistematis (p. 2–4).

Metodologi Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Pilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk tidak hanya mendeskripsikan teks (misalnya, isi buku pelajaran atau berita media), tetapi juga untuk menyingkap bagaimana praktik diskursif tersebut memproduksi dan mereproduksi relasi kuasa yang timpang, khususnya dalam melegitimasi kebijakan perluasan permukiman. Analisis dilakukan pada tiga dimensi: (1) Teks (analisis mikro terhadap pilihan kata, struktur kalimat, dan representasi aktor dalam kurikulum sekolah, pemberitaan media, dan dokumen undang-undang); (2) Praktik diskursif (proses produksi dan konsumsi teks, misalnya bagaimana partai politik membingkai isu permukiman untuk mobilisasi massa); dan (3) Praktik sosiokultural (konteks institusional dan struktural yang memungkinkan wacana dominan tersebut bekerja, seperti sistem hukum diskriminatif dan dukungan infrastruktur negara).

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi ekstensif terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang meliputi: laporan resmi lembaga swadaya masyarakat internasional (Amnesty International, 2026; Human Rights Watch, 2001); pemberitaan media cetak dan daring Israel dan internasional (The Jerusalem Post, 2025; Al-Quds, 2025); transkrip pidato dan dokumen kebijakan pemerintah Israel; serta literatur akademik yang relevan. Periode analisis difokuskan pada rentang waktu 2018 (pengesahan Basic Law: Israel – The Nation-State of the Jewish People) hingga April 2026, guna menangkap dinamika sosialisasi politik mutakhir.

Batasan Kerangka Teoretis Almond 

Penting untuk dicatat bahwa penerapan teori struktural-fungsional Almond dalam studi ini dilakukan secara kritis. Model Almond, yang menekankan keseimbangan dan pemeliharaan sistem, cenderung melihat sosialisasi politik sebagai proses netral yang menjaga stabilitas. 

Namun, dalam kasus Israel, mekanisme pemeliharaan ini justru menopang praktik kolonialisme pemukim (settler colonialism) yang bersifat ekspansif dan destruktif terhadap komunitas Palestina. Dengan kata lain, apa yang oleh sistem dilihat sebagai "adaptasi" dan "dukungan" justru menghasilkan kebijakan aneksasi de facto yang melanggar hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, studi ini tidak menggunakan teori Almond secara ortodoks sebagai "alat potong kue", melainkan sebagai titik tolak untuk menunjukkan bahwa keberhasilan fungsi pemeliharaan sistem justru beriringan dengan eskalasi ketidakadilan struktural. Integrasi dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis diharapkan mampu mengatasi keterbatasan teori Almond yang cenderung tidak memadai dalam melihat dimensi kekerasan simbolik dan fisik dalam proyek aneksasi wilayah.

Teknik Sosialisasi Politik Israel

Terdapat tiga teknik sosialisasi politik yang lazim digunakan, yaitu imitasi, instruksi, dan motivasi. Ketiga teknik ini dapat diidentifikasi dengan jelas dalam praktik sosialisasi politik di Israel.

Teknik imitasi berlangsung tatkala individu meniru apa yang dilakukan orang terdekatnya. Di Israel, anak-anak tumbuh dalam lingkungan keluarga dan komunitas yang mengasosiasikan permukiman di Tepi Barat dengan konsep tanah air Yahudi. Perilaku orang tua yang mendukung atau turut serta dalam gerakan permukiman menyediakan model perilaku yang direplikasi oleh generasi muda. Fenomena "Hilltop Youth" (pemuda ekstremis nasionalis-religius yang mendirikan pos-pos permukiman ilegal) menunjukkan bagaimana imitasi terhadap figur-figur radikal dalam komunitas mereka menghasilkan reproduksi perilaku politik yang semakin eskalatif dari satu generasi ke generasi berikutnya (Egypt Independent, 2026, paragraf 50–51).

Teknik instruksi tampak paling jelas dalam sistem pendidikan Israel. Kurikulum sekolah secara terstruktur mengajarkan narasi yang menempatkan wilayah Tepi Barat sebagai bagian sah dari tanah air Yahudi. Menurut penelitian Peled-Elhanan (2012), representasi aspek budaya atau sosial positif dari kehidupan Palestina absen dari buku-buku teks Israel. Buku-buku teks tersebut mendefinisikan orang Palestina dengan label "non-Yahudi", "orang Arab Israel", atau "orang Filistin" (sebagaimana dikutip dalam Saif, 2024, paragraf 39–41). Instruksi semacam ini membentuk pemahaman generasi muda Israel bahwa tanah Palestina merupakan hak historis mereka dan bahwa penduduk asli Palestina merepresentasikan ancaman eksistensial.

Teknik motivasi melibatkan pemberian pemahaman tentang fungsi dari sikap atau perilaku yang ditunjukkan bagi kehidupan sistem politik. Di Israel, para pemuda yang bergabung dengan gerakan permukiman atau yang menunjukkan sikap patriotik terhadap "Eretz Yisrael" (Tanah Israel Raya) menerima penghargaan sosial, pengakuan politik, dan insentif material. Pemerintah Israel menyediakan infrastruktur, pendanaan, dan perlindungan hukum bagi para pemukim, yang secara implisit mengomunikasikan pesan bahwa tindakan mendiami tanah di Tepi Barat merupakan kontribusi bernilai tinggi bagi keberlangsungan sistem politik Israel.

Para Agen Sosialisasi Politik di Israel 

Agen sosialisasi politik dapat dibedakan menjadi primary groups (keluarga dan teman sebaya) dan secondary groups (sekolah, partai politik, media massa, dan pemerintah). Di Israel, seluruh agen ini bekerja secara terkoordinasi untuk menghasilkan satu narasi dominan: Pengaitan identitas nasional Yahudi dengan klaim teritorial atas tanah yang secara internasional diakui sebagai wilayah pendudukan.

1. Keluarga sebagai Agen Primer

Keluarga merupakan organisasi sosial terkecil dan paling dekat dengan individu. Di Israel, keluarga-keluarga religius-nasionalis (dati leumi) secara khusus berperan penting dalam mentransmisikan nilai-nilai mesianik tentang hak Yahudi atas tanah Tepi Barat. Gerakan Gush Emunim (Blok Kesetiaan), yang menjadi motor penggerak permukiman pasca-1967, berakar kuat pada keluarga-keluarga yang menggabungkan ortodoksi religius dengan nasionalisme Zionis. Para anggota gerakan ini memandang kemenangan militer Israel dan pendudukan Tepi Barat sebagai "fase dalam penebusan suci" yang akan berujung pada kedatangan Mesias dan pendirian kerajaan Yahudi (Perliger, 2024, paragraf 41–44).

Seorang anak yang tumbuh dalam keluarga dengan orientasi ideologis semacam ini akan membangun nilai-nilai dasar politik yang mengasosiasikan pendudukan dengan legitimasi teologis dan historis. Nilai yang terbentuk dalam keluarga ini kemudian menjadi fondasi yang kokoh ketika individu tersebut berinteraksi dengan agen-agen sosialisasi politik lainnya. Sesuai dengan kerangka teoretis, ketika individu menghadapkan nilai-nilai dari keluarga dengan nilai-nilai politik berbeda dari agen lain, mereka dapat memunculkan tiga subkultur politik: kooperatif, deviant, atau rebellious. Dalam konteks Israel, dominasi narasi Zionis yang kuat membuat mayoritas individu cenderung bersikap kooperatif terhadap narasi dominan, sementara mereka yang bersikap kritis terhadap pendudukan seringkali mengalami marjinalisasi sosial dan politik.

2. Sekolah: Agen Sosialisasi Sekunder 

Pendidikan kewarganegaraan (civic education) utamanya dilakukan oleh sekolah. Di Israel, sekolah berfungsi sebagai agen sosialisasi sekunder yang sangat signifikan dalam membentuk persepsi tentang wilayah dan identitas nasional. Sistem pendidikan Israel merupakan produk ideologi Zionis yang bertujuan menciptakan bahasa bersama, budaya bersama, dan sejarah bersama untuk membangun identitas kolektif yang kohesif (Saif, 2024, paragraf 26–28).

Human Rights Watch (2001) dalam laporannya mengungkapkan bahwa tujuan sistem pendidikan negara Israel, menurut Undang-Undang Pendidikan Negara, adalah "mendasarkan pendidikan dasar di negara pada nilai-nilai budaya Yahudi dan pencapaian ilmu pengetahuan, pada cinta tanah air dan kesetiaan kepada negara dan bangsa Yahudi" (bagian XII, paragraf 3–8). Laporan yang sama mencatat bahwa sistem pendidikan Arab di Israel telah dikritik secara luas karena kurang mengakomodasi identitas Palestina dari warga Arab di Israel.

Sejarawan Shlomo Sand (2008) dalam bukunya The Invention of the Jewish People menggambarkan bagaimana "pelajaran sejarah, pelajaran kewarganegaraan, hari libur nasional menyatu menjadi semesta imajiner yang merepresentasikan masa lalu jauh sebelum seseorang memperoleh perangkat kritis" (sebagaimana dikutip dalam Saif, 2024, paragraf 33–36). Pada Mei 2025, Menteri Pendidikan Israel mengumumkan program baru bernama "Roots—The National Program for Jewish and Zionist Identities" yang semakin memperkuat penekanan pada identitas Yahudi-Zionis, dengan pengabaian terhadap penyebutan istilah "demokrasi" (The Jerusalem Post, 2025, paragraf 13–14). Program ini memperkenalkan mata pelajaran wajib tentang "perang dan kelahiran kembali Israel" yang secara diskursif melegitimasi narasi pendudukan dan penghapusan eksistensi Palestina.

Profesor Nurit Peled-Elhanan dari Hebrew University, dalam studinya yang komprehensif tentang buku-buku teks Israel pasca-Oslo, menemukan bahwa "generasi demi generasi siswa sekolah Israel telah disosialisasikan untuk melihat orang Palestina sebagai 'the Other' ultimat, musuh bebuyutan setiap orang Israel" (Saif, 2024, paragraf 36–37). Analisis terhadap konten kurikulum dan kebijakan pendidikan menunjukkan adanya penekanan yang konsisten pada narasi Zionis yang homogen, yang secara struktural meminimalisasi representasi perspektif atau identitas non-Yahudi dalam wacana pendidikan formal (Peled-Elhanan, 2012; Saif, 2024). Pendekatan pedagogis ini, menurut para sarjana kritis, merupakan bentuk spesifik populisme otoriter yang memberikan preferensi pada definisi Israel sebagai negara Yahudi di atas definisinya sebagai negara demokrasi, sambil mendelegitimasi nilai-nilai liberal-demokratis (Tandfonline, 2022, p. 1–3).

3. Partai Politik, Ideologi Pemukim

Partai politik merupakan agen sosialisasi yang upayanya menarik dukungan warga negara sesuai visi dan misi partai tersebut. Dalam konteks Israel, partai-partai politik, khususnya dari spektrum kanan dan kanan-jauh, memainkan peran kunci dalam mensosialisasikan ideologi "Eretz Yisrael HaShlema" (Tanah Israel Raya).

Gerakan pemukim Israel, yang awalnya merupakan gerakan pinggiran, kini telah menjadi aktor paling berpengaruh dalam politik Israel (Perliger, 2024, paragraf 26–27). Mereka mencapai hal ini melalui kemampuan untuk memperoleh posisi di dalam pemerintahan, dengan bantuan menteri-menteri yang simpatik, dengan menggunakan pemilihan pendahuluan partai untuk mendapatkan penunjukan, dan dengan memenangkan hati para pemegang jabatan yang ada untuk mendukung perjuangan mereka (Hirsch-Hoefler & Mudde, 2020, sebagaimana dikutip dalam Perliger, 2024, paragraf 6–8).

Tokoh-tokoh seperti Bezalel Smotrich (pemimpin Partai Zionis Religius) dan Itamar Ben Gvir (pemimpin partai Otzma Yehudit/Kekuatan Yahudi) secara terbuka menganut ideologi anti-Arab dan keyakinan mesianik tentang hak bangsa Yahudi atas "Israel Raya" yakni sebuah negara Yahudi yang mencakup Tepi Barat, Gaza, dan bagian-bagian dari Yordania, Lebanon, Mesir, Suriah, Irak, dan Arab Saudi (Cole, 2025, paragraf 25–32). Meskipun data Pew Research Center tahun 2024 menunjukkan bahwa 45% dan 41% warga Israel memiliki pandangan yang sangat tidak menguntungkan terhadap Ben-Gvir dan Smotrich, partai gabungan Zionis Religius mereka memenangkan 10,84% suara dalam pemilu 2022 (Cole, 2025, paragraf 38–41).

Hal yang lebih signifikan adalah bagaimana partai-partai ini mampu menggunakan sistem multipartai Israel yang rapuh untuk "memegang kekuasaan yang tidak proporsional atas pemerintah yang bergantung pada dukungan mereka untuk tetap bertahan" (Cole, 2025, paragraf 44–47). Profesor Guy Ben-Porat dari Ben-Gurion University menegaskan bahwa pergeseran politik Israel ke kanan "bukan sekadar manuver strategis, melainkan produk dari arus ideologis yang lebih dalam," yang berakar pada anti-liberalisme, nasionalisme eksklusioner, dan tradisionalisme religius (European Center for Populism Studies, 2025, paragraf 25–28). Dengan demikian, partai-partai politik sayap kanan Israel tidak hanya merekrut kader-kader politik, tetapi juga secara aktif mensosialisasikan ideologi ekspansionis yang melegitimasi pendudukan dan aneksasi wilayah Palestina kepada konstituen mereka.

4. Media Massa

Media massa di Israel berfungsi sebagai agen sosialisasi politik yang sangat kuat. Sejak serangan 7 Oktober 2023, jurnalisme Israel memainkan peran sentral dalam memproduksi dan membingkai wacana politik dan keamanan, membentuk kesadaran kolektif Israel mengenai apa yang terjadi di Gaza dan Tepi Barat (Al-Quds, 2025, paragraf 8–10).

Dalam fase pertama perang, narasi "korban" (victimhood) mendominasi liputan media, membingkai serangan Palestina sebagai serangan brutal terhadap warga sipil Israel, dengan minimnya upaya untuk memberikan konteks historis konflik atau menyebutkan pendudukan dan blokade yang sedang berlangsung terhadap Gaza (Al-Quds, 2025, paragraf 14–17). Pembingkaian media ini, yang dapat dipahami sebagai salah satu instrumen dominasi simbolik, berkontribusi pada legitimasi respons militer Israel dan pembenaran operasi militer intensif di Jalur Gaza.

Studi terhadap pola pemberitaan media arus utama Israel mengindikasikan adanya disparitas signifikan dalam alokasi perhatian dan kerangka empati antara korban di pihak Israel dan korban di pihak Palestina. Media-media Israel seperti Yedioth Ahronoth dan Ynet mengandalkan wacana keamanan sebagai poros utama liputan mereka, menerbitkan laporan berjudul "Tentara Merespons Terorisme di Gaza" tanpa menyebutkan jumlah korban sipil atau tingkat kehancuran secara proporsional (Al-Quds, 2025, paragraf 21–24). Sementara itu, surat kabar Makor Rishon menulis dalam editorialnya: "Apa yang terjadi di Gaza bukanlah genosida, melainkan pembersihan terorisme yang diperlukan" (Al-Quds, 2025, paragraf 25–27).

Fenomena ini dapat dipahami sebagai bagian dari praktik pembingkaian (framing) yang mempertahankan legitimasi tindakan militer dan memarginalkan narasi korban dari pihak Palestina. Studi yang dilakukan oleh para peneliti di Universitas Salento menunjukkan bahwa outlet media arus utama Israel secara rutin menghilangkan, membenarkan, atau membingkai ulang tindakan militer Israel dengan cara-cara yang mempertahankan legitimasi moral Israel sambil menyangkal status korban yang sah bagi warga Palestina (Universitas Salento, 2025, p. 1–2). Analisis wacana terhadap liputan ini menyingkap mekanisme pembingkaian yang melucuti kemanusiaan para korban dan mengukuhkan monopoli narasi di ruang publik (Al-Quds, 2025, paragraf 43–48).

5. Pemerintah

Pemerintah Israel merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dan berkepentingan dalam melakukan sosialisasi politik. Kebijakan-kebijakan pemerintah tidak hanya menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi perluasan permukiman, tetapi juga secara aktif melembagakan legitimasinya.

Salah satu instrumen paling signifikan adalah pengesahan Basic Law: Israel – The Nation-State of the Jewish People pada Juli 2018. Undang-undang dasar ini mendeklarasikan bahwa hanya orang Yahudi yang memiliki hak penentuan nasib sendiri di negara tersebut. The Guardian (2018) mencatat bahwa undang-undang ini "secara implisit mensubordinasikan sifat demokratis negara pada sifat Yahudinya alih-alih menyeimbangkan keduanya" dan akan "mempromosikan komunitas dengan karakter Yahudi yang jelas dan mengurangi status bahasa Arab" (paragraf 14–19). Analisis akademis oleh Ben-Youssef dan Tamari (2018) dalam Journal of Palestine Studies menyoroti tiga premis sentral undang-undang ini: supremasi yang mengakar dari pemukim Yahudi; penghapusan penduduk asli Palestina; dan, dengan merujuk pada perbatasan, aneksasi efektif atas bagian-bagian Palestina historis yang diduduki pada tahun 1967 (p. 73).

Pemerintah Israel juga menunjukkan dukungan konkret terhadap permukiman melalui kebijakan-kebijakan yang bersifat material. Pada Maret 2026, kabinet keamanan Israel secara diam-diam menyetujui legalisasi lebih dari 30 pos permukiman dan lahan pertanian baru di Tepi Barat yang diduduki (Egypt Independent, 2026, paragraf 3–4). Keputusan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur listrik dan air ke pos-pos permukiman. Menurut Peace Now Settlement Watch, pada tahun 2025 tercatat rekor 86 pos permukiman baru didirikan, dengan total 10.098 unit permukiman baru ditawarkan (Egypt Independent, 2026, paragraf 23–28). Amnesty International (2026) mengonfirmasi bahwa pos-pos permukiman ini, terutama pos "penggembalaan" atau "pertanian", telah berkontribusi secara signifikan terhadap lonjakan kekerasan pemukim yang difasilitasi oleh negara dan pemindahan paksa komunitas Palestina (p. 1–2).

Terdapat kesenjangan yang mencolok antara status ilegal pos-pos permukiman tertentu menurut hukum Israel sendiri dengan dukungan logistik dan infrastruktur yang diberikan oleh otoritas negara. Kebijakan de facto ini memfasilitasi perluasan kehadiran permukiman di luar kerangka perizinan formal yang diakui secara internasional. Ini merupakan manifestasi paling konkret dari bagaimana sosialisasi politik yang telah berlangsung selama puluhan tahun berujung pada kebijakan negara yang secara sistematis mendorong perluasan wilayah ke wilayah Palestina.

Keterpaduan Agen Sosialisasi dan Dampaknya

Berdasarkan analisis terhadap kelima agen sosialisasi politik di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi politik di Israel berlangsung melalui suatu mekanisme yang sangat terpadu dan terstruktur. Keluarga menanamkan nilai-nilai dasar tentang hak Yahudi atas tanah; sekolah memperkuatnya melalui kurikulum yang berfokus pada narasi Zionis dan meminimalisasi eksistensi Palestina; partai-partai politik kanan dan kanan-jauh mentransformasi nilai-nilai ini menjadi agenda politik yang konkret; media massa membingkai realitas dengan cara yang melegitimasi kebijakan perluasan permukiman dan memarginalkan perspektif Palestina; dan pemerintah melembagakan seluruh proses ini melalui undang-undang dan kebijakan yang bersifat diskriminatif dan aneksasionis.

Mekanisme maintenance dan adaptation sistem politik Israel, dengan demikian, bergantung secara fundamental pada keberhasilan sosialisasi politik yang menghasilkan dukungan berkelanjutan dari warga negara terhadap kebijakan-kebijakan ekspansi. Seperti halnya mesin yang harus diservis secara berkala, sistem politik Israel terus-menerus "diservis" melalui sosialisasi politik yang memastikan bahwa generasi demi generasi warga Israel tumbuh dengan keyakinan bahwa tanah Palestina adalah hak mereka dan bahwa kehadiran permukiman di wilayah tersebut merupakan tindakan yang sah.

Peta yang digambarkan oleh Philip Mattar dalam Encyclopedia of the Palestinians (2005) yang menunjukkan semakin berkurangnya wilayah di bawah kendali Palestina akibat perluasan permukiman Israel bukanlah sekadar fakta geografis, melainkan hasil langsung dari keberhasilan sosialisasi politik yang telah berlangsung selama beberapa generasi di Israel. Mattar (2005) secara objektif mendokumentasikan faktor-faktor historis dan politik di balik topik-topik kontroversial seperti pengungsi, Tepi Barat, dan terorisme, dengan cakupan yang terkonsentrasi terutama pada era modern, dari periode akhir Ottoman hingga masa kini (p. 4–10).

Dalam bahasa teori Almond, fungsi input sosialisasi politik di Israel telah berhasil menciptakan dukungan yang cukup kuat bagi sistem politik untuk terus hidup dan beroperasi, bahkan ketika sistem tersebut menjalankan kebijakan-kebijakan yang secara luas dikritik oleh komunitas internasional sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Kemampuan sistem politik Israel untuk terus melakukan ekspansi permukiman meskipun mendapat kecaman global menunjukkan bahwa mekanisme pemeliharaan internalnya, terutama sosialisasi politik, telah beroperasi dengan sangat efektif. Namun, sebagaimana telah dikritisi sebelumnya, efektivitas model Almond ini justru menyingkap keterbatasannya dalam menjelaskan bahwa "pemeliharaan" sistem yang stabil tersebut dicapai melalui reproduksi ketidakadilan struktural terhadap kelompok lain.

Penutup

Sosialisasi politik di Israel menunjukkan bagaimana suatu sistem politik dapat membentuk persepsi kolektif yang begitu kuat sehingga mayoritas warganya memandang kehadiran permukiman di wilayah bangsa lain sebagai sesuatu yang sah dan alamiah. Melalui kerja sama yang terkoordinasi antara keluarga, sekolah, partai politik, media massa, dan pemerintah, sistem politik Israel telah berhasil mentransmisikan nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku-perilaku politik yang mendukung ekspansi teritorial dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Fenomena ini menegaskan pentingnya memahami sosialisasi politik bukan sekadar sebagai proses netral transmisi nilai, melainkan sebagai instrumen kuasa yang dapat digunakan untuk melegitimasi dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya. Sebagaimana diingatkan oleh Edward Greenberg (2009), "perilaku politik warga negara dewasa adalah hasil dari sosialisasi politik yang dilakukan atas mereka di masa muda" dan "opini-opini individu akan berdampak pada operasional kehidupan politik dan pemerintah suatu bangsa" (p. 6). Dalam kasus Israel, opini-opini yang dibentuk melalui sosialisasi politik telah menghasilkan dampak yang sangat nyata: Rerus berkurangnya wilayah di bawah administrasi Palestina dan berlanjutnya penderitaan rakyat Palestina.

Referensi

Al-Quds. (2025, September 21). Israeli journalism between mobilization and concealment: How the narrative of the war on Gaza is shaped. https://alquds.com/he/posts/188671

Amnesty International. (2026, Februari 26). Israel/OPT: Global impunity fueling Israel’s unlawful annexation measures in the West Bank. https://www.amnestyusa.org/

Bar-Tal, D., & Teichman, Y. (2005). Stereotypes and prejudice in conflict: Representations of Arabs in Israeli Jewish society. Cambridge University Press.

Ben-Porat, G. (2025). Israel’s rightward shift: Ideological roots and political manifestations. European Center for Populism Studies. https://www.populismstudies.org/

Ben-Youssef, N., & Tamari, S. S. (2018). Enshrining discrimination: Israel's Nation-State Law. Journal of Palestine Studies, 48(1), 73–87. https://doi.org/10.1525/jps.2018.48.1.73

Chilcote, R. H. (1981). Theories of comparative politics: The search for a paradigm. Westview Press.

Cole, J. (2025, Februari 1). The growing influence of Israel’s ultranationalist settler movement. Juan Cole. https://www.juancole.com/2025/02/influence-ultranationalist-movement.html

Egypt Independent. (2026, April 15). Israeli government secretly approves over 30 new settler outposts. https://www.egyptindependent.com/israeli-government-secretly-approves-over-30-new-settler-outposts/

European Center for Populism Studies. (2025, Juni 4). Professor Ben-Porat: Israel’s rightward shift is more than political strategy. https://www.populismstudies.org/

Greenberg, E. S. (2009). Consensus and dissent: Trends in political socialization research. Dalam E. S. Greenberg (Ed.), Political socialization (p. 1–16). Transaction Publishers.

Hawkesworth, M., & Kogan, M. (Eds.). Encyclopedia of government and politics. Routledge.

Hirsch-Hoefler, S., & Mudde, C. (2020). The Israeli settler movement: Assessing and explaining social movement success. Cambridge University Press.

Human Rights Watch. (2001). XII. Curricula. Dalam Second class: Discrimination against Palestinian Arab children in Israel's schools. https://www.hrw.org/reports/2001/israel2/ISRAEL0901-12.htm

The Jerusalem Post. (2025, Juni 3). Israel's new education plans fails to define our democratic values. https://www.jpost.com/

Mattar, P. (Ed.). (2005). Encyclopedia of the Palestinians (Edisi revisi). Facts on File.

Peled-Elhanan, N. (2012). Palestine in Israeli school books: Ideology and propaganda in education. I.B. Tauris.

Perliger, A. (2024, September 18). How the Israeli settlers movement shaped modern Israel. Yahoo News Malaysia. https://malaysia.news.yahoo.com/israeli-settlers-movement-shaped-modern-121232177.html

Podeh, E. (2002). The Arab-Israeli conflict in Israeli history textbooks, 1948-2000. Bergin & Garvey.

Saif, A. (2024, Oktober 17). How Israeli education serves the occupation and genocide in Gaza. The New Arab. https://www.newarab.com/opinion/how-israeli-education-serves-occupation-and-genocide-gaza

Sand, S. (2008). The invention of the Jewish people. Verso.

Tandfonline. (2022, Maret 15). Neo Zionist right-wing populist discourse and activism in the Israel education system. https://www.tandfonline.com/

The Guardian. (2018, Juli 22). The Guardian view on Israel’s new law: Popular will is being weaponised. https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jul/22/the-guardian-view-on-israels-new-law-popular-will-is-being-weaponised

Universitas Salento. (2025, Oktober 28). The enemy as victim: Israeli media coverage of mass crimes against Palestinians in Gaza. SIBA-ESE. https://siba-ese.unisalento.it/

Jika Anda merasa bahwa artikel telalu panjang untuk dibaca secara online, maka silakan Unduh PDF-nya di sini.