Ad Code

Shock Doctrine Theory atau Teori Doktrin Kejut

Saya akan membedah sebuah teori yang menjadi “kunci” untuk memahami bagaimana krisis, perang, dan bencana alam tidak hanya menjadi musibah kemanusiaan, tetapi juga menjadi “kesempatan emas” bagi segelintir elite untuk memaksakan agenda ekonomi yang dalam situasi normal akan ditolak mentah-mentah oleh rakyat. Teori itu adalah Shock Doctrine Theory, atau dalam bahasa kita, Teori Doktrin Kejut.
Teori ini tidak lahir dari menara gading akademik, melainkan dari kerja jurnalistik investigatif yang sangat berani, sangat teliti, dan sangat provokatif, yang dilakukan oleh seorang jurnalis dan aktivis Kanada bernama Naomi Klein. Buku monumentalnya, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (2007), adalah “kitab suci” dari teori ini.

Pahami Shock Doctrine Theory Naomi Klein: bagaimana bencana jadi alat privatisasi massal, dari Friedman & Chicago Boys hingga kasus krisis 1998, tsuna

Ini adalah teori yang berargumen bahwa bencana, baik bencana alam, perang, krisis ekonomi, teror, atau pandemi, bukanlah sekadar musibah. Bagi segelintir orang yang sangat kuat, bencana adalah kesempatan. Mereka secara sengaja dan sistematis menggunakan “kejutan” (shock) yang dialami oleh masyarakat yang sedang terguncang untuk memaksakan serangkaian kebijakan ekonomi radikal, privatisasi besar-besaran, deregulasi, pemotongan subsidi, penghapusan perlindungan sosial, yang dalam situasi normal tidak akan pernah diterima oleh rakyat. Inilah yang disebut Klein sebagai “kapitalisme bencana” (disaster capitalism).

Ketika Air Mata Menjadi Kontrak, dan Bom Menjadi Pasar

Untuk memahami mengapa Naomi Klein menulis The Shock Doctrine, kita harus melihat dunia pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, ketika serangkaian bencana besar terjadi, dan respons terhadap bencana-bencana itu terasa... aneh. Ada sesuatu yang tidak beres. Ada pola yang tersembunyi.

1 Tsunami Aceh 2004 Air Mata dan Kontrak Tambang

26 Desember 2004. Gempa bumi dahsyat di bawah Samudra Hindia memicu tsunami raksasa yang menghantam pesisir Aceh, Indonesia, dan belasan negara lainnya. Lebih dari 230.000 orang tewas. Ratusan ribu lainnya kehilangan rumah, keluarga, dan mata pencaharian. Dunia berduka. Bantuan mengalir dari seluruh penjuru planet. Ini adalah salah satu bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern. Solidaritas global mencapai puncaknya.

Namun, di tengah duka yang mendalam, Naomi Klein dan para jurnalis lainnya mulai mengamati sesuatu yang ganjil. Ketika para relawan masih sibuk mengumpulkan mayat, ketika para korban masih menggigil di tenda-tenda darurat, para pejabat dan konsultan asing sudah sibuk dengan agenda yang sama sekali berbeda. Mereka tidak hanya berbicara tentang bantuan darurat. Mereka berbicara tentang “reformasi ekonomi” , “peluang investasi” , dan “membangun kembali Aceh dengan lebih baik” , yang dalam praktiknya berarti membuka lebar-lebar pesisir Aceh yang indah untuk investasi asing, menghapus hambatan perdagangan, dan memprivatisasi aset-aset publik.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dibentuk dengan mandat mulia. Tetapi banyak proyek rekonstruksi raksasa dikerjakan oleh kontraktor besar dari Jakarta dan luar negeri, bukan oleh masyarakat lokal. Nelayan tradisional yang selamat dari tsunami justru kehilangan akses ke pantai karena pesisir dibangun untuk pelabuhan baru, resor, atau tambak udang industri. Lahan-lahan yang dulunya milik komunitas tiba-tiba menjadi bagian dari “zona ekonomi khusus”. Bantuan yang datang dalam bentuk utang mikro (microcredit) justru menjerat para korban dalam lingkaran utang, alih-alih memberi mereka modal hibah. Ini adalah “pembangunan” yang menggunakan air mata sebagai batu loncatan.

Klein menulis dengan nada yang sangat kritis:

“In Sri Lanka, the government used the tsunami to clear coastal areas of fishing communities and hand the land over to foreign hotel chains. In the Maldives, the government used the disaster to accelerate a long-standing plan to forcibly relocate entire communities to 'safe islands', and to build luxury resorts on their former land.” (Klein, The Shock Doctrine 10)
[Di Sri Lanka, pemerintah menggunakan tsunami untuk membersihkan daerah pesisir dari komunitas nelayan dan menyerahkan tanah itu kepada jaringan hotel asing. Di Maladewa, pemerintah menggunakan bencana itu untuk mempercepat rencana lama untuk merelokasi paksa seluruh komunitas ke ‘pulau-pulau aman’, dan untuk membangun resor mewah di tanah bekas mereka.]

Pola ini bukanlah kebetulan. Ini adalah strategi. Bencana menciptakan “batu tulis kosong” (blank slate), di mana tatanan lama bisa dihapus dan diganti dengan tatanan baru yang menguntungkan korporasi.

2 Badai Katrina 2005 New Orleans Tenggelam, Sekolah Swasta Berdiri

Hanya setahun setelah tsunami Aceh, pada Agustus 2005, Badai Katrina menghantam New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat. Tanggul jebol. Air bah menenggelamkan 80% kota. Lebih dari 1.800 orang tewas. Ratusan ribu orang, sebagian besar warga miskin dan berkulit hitam, mengungsi. Kota yang terkenal dengan musik jazz dan budayanya itu berubah menjadi kubangan lumpur dan puing-puing. Ini adalah salah satu bencana paling memalukan dalam sejarah Amerika modern, karena respons pemerintah federal yang lambat dan kacau.

Apa yang terjadi kemudian? Pemerintahan George W. Bush tidak hanya mengirim FEMA (badan penanggulangan bencana) ke sana. Ia juga mengirim... para konsultan dari think tank konservatif dan perusahaan-perusahaan pendukung school voucher (voucher sekolah). Rencananya? Menghapus sistem sekolah negeri yang hancur dan menggantinya dengan sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh korporasi. Ribuan guru negeri, sebagian besar adalah perempuan Afrika-Amerika yang telah mengabdi puluhan tahun, dipecat tanpa pesangon. Sekolah-sekolah negeri ditutup, dan para siswa dipaksa masuk ke sekolah-sekolah charter yang seringkali lebih buruk kualitasnya.

Sementara itu, kontrak-kontrak rekonstruksi senilai miliaran dolar diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar seperti Halliburton (yang saat itu dipimpin oleh Dick Cheney sebelum ia menjadi wakil presiden), Bechtel, dan Blackwater (sekarang Academi), tanpa proses tender yang transparan. Walmart dan Home Depot meraup untung besar. Perumahan rakyat dihancurkan dan digantikan dengan kondominium mewah. Penduduk miskin yang kehilangan rumah, sebagian besar warga Afrika-Amerika, tidak bisa kembali karena harga sewa melonjak dan bantuan pemerintah tidak memadai.

Klein menulis dengan getir:

“Katrina was the most extreme example yet of the shock doctrine in action: a disaster so catastrophic that it created a blank slate, a moment of suspended democracy, during which the radical right was able to push through its wish list of privatizations and deregulations.” (Klein, The Shock Doctrine 6)
[Katrina adalah contoh paling ekstrem dari doktrin kejut yang sedang beraksi: sebuah bencana yang begitu katastropik sehingga menciptakan sebuah batu tulis kosong, sebuah momen di mana demokrasi ditangguhkan, di mana kaum kanan radikal bisa memaksakan daftar keinginan mereka berupa privatisasi dan deregulasi.]

Di sini, Klein mulai melihat pola yang jelas: kejutan kolektif, entah itu bencana alam, perang, atau krisis ekonomi, digunakan untuk melumpuhkan demokrasi dan memaksakan agenda pasar bebas yang radikal. Ia menyebut para pelakunya sebagai “kapitalis bencana” (disaster capitalists).

3 Perang Irak 2003 Bom Jatuh, Pasar Saham Melonjak

Naomi Klein juga mengamati Perang Irak. Pada Maret 2003, Amerika Serikat dan sekutunya menyerbu Irak dengan dalih bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal (yang ternyata tidak pernah ditemukan). Perang ini menewaskan ratusan ribu warga sipil Irak. Infrastruktur negara hancur total. Museum-museum dijarah. Kekacauan melanda.

Apa yang terjadi setelah “kejutan dan kekaguman” (shock and awe) dari serangan bom AS itu? Amerika tidak hanya mengirim tentara. Ia mengirim Paul Bremer sebagai kepala Otoritas Sementara Koalisi (CPA), yang memerintah Irak seperti seorang raja muda (viceroy). Dan Bremer, pada hari-hari pertama pendudukan, mengeluarkan serangkaian dekrit yang secara fundamental mengubah struktur ekonomi Irak. Dekrit-dekrit ini ditulis oleh para ideolog pasar bebas dari Washington, dan tidak ada satu pun warga Irak yang dimintai pendapat.

Apa isi dekrit-dekrit itu?
  • Privatisasi total: Semua BUMN Irak, dari pabrik semen hingga perusahaan minyak, akan dijual ke investor asing. Ini adalah mimpi basah para neoliberal: privatisasi 200 perusahaan negara sekaligus.
  • Batasan kepemilikan asing dihapus: Investor asing bisa memiliki 100% aset Irak tanpa syarat. Keuntungan bisa dibawa keluar negeri sepenuhnya.
  • Pajak perusahaan dipotong drastis: Menjadi salah satu yang terendah di dunia, dari 40% menjadi 15% flat tax.
  • Hambatan perdagangan dihapus: Barang-barang impor membanjiri pasar Irak, menghancurkan industri lokal yang masih bertahan.

Semua ini dilakukan di bawah pendudukan militer, tanpa persetujuan rakyat Irak. Ini adalah eksperimen ekonomi paling radikal di dunia, yang dipaksakan di bawah bayonet dan bom. Para ekonom menyebutnya sebagai “liberalisasi besar-besaran”. Klein menyebutnya sebagai “perampokan di bawah todongan senjata” .

Klein menyebut Irak sebagai:

“The most radical free-market experiment ever attempted.” (Klein, The Shock Doctrine 12)
[Eksperimen pasar bebas paling radikal yang pernah dicoba.]

4 Pertanyaan yang Menghantui Siapa di Balik Semua Ini?

Semua fenomena ini, dari Aceh ke New Orleans ke Bagdad, menunjukkan pola yang sama. Sebuah bencana besar terjadi. Masyarakat terguncang, bingung, dan sibuk bertahan hidup. Pada saat itulah, dengan sangat cepat dan tanpa banyak diskusi publik, serangkaian kebijakan ekonomi “pasar bebas” dipaksakan: privatisasi, deregulasi, pemotongan subsidi, pembukaan pasar. Proses demokrasi ditangguhkan. Kesempatan ini dimanfaatkan secara maksimal.

Siapa yang merancang pola ini? Dari mana asalnya? Apakah ini hanya kebetulan, atau ada sebuah doktrin yang sengaja dijalankan?

Untuk menjawab pertanyaan inilah, Naomi Klein melakukan riset selama bertahun-tahun, menelusuri sejarah, membaca dokumen-dokumen rahasia, mewawancarai para korban dan pelaku. Ia pergi ke Argentina setelah krisis ekonominya, ke Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet, ke Afrika Selatan setelah apartheid, ke Sri Lanka setelah tsunami. Dan ia menemukan sebuah benang merah yang menjawab semuanya. Benang merah itu mengarah ke seorang ekonom legendaris dari Universitas Chicago. Namanya Milton Friedman.
 

Naomi Klein dan “Guru-Guru” di Balik Doktrin

1 Naomi Klein Sang Jurnalis-Investigatif yang Berani

Naomi Klein lahir di Montreal, Kanada, pada tahun 1970, dari keluarga kiri yang aktivis. Ayahnya seorang dokter yang sering memprotes perang, ibunya seorang feminis dan pembuat film dokumenter. Sejak kecil, Klein sudah terbiasa dengan diskusi politik dan ketidakadilan. Ia memulai karier sebagai jurnalis untuk majalah-majalah alternatif, meliput gerakan anti-globalisasi, protes mahasiswa, dan konflik buruh.

Buku pertamanya, No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies (1999), adalah mega-bestseller yang mengkritik praktik eksploitasi buruh oleh merek-merek global seperti Nike, Gap, dan McDonald's. Buku ini menjadi “kitab suci” bagi gerakan anti-globalisasi yang meletup di Seattle pada tahun 1999.

Setelah No Logo, Klein terus meneliti. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang belum ia pahami. Ia melihat bahwa perang, krisis, dan bencana alam selalu diikuti oleh gelombang privatisasi dan deregulasi yang menguntungkan segelintir korporasi. Ia menghabiskan tujuh tahun untuk meneliti, bepergian ke negara-negara yang hancur akibat bencana dan perang, Sri Lanka, Irak, Argentina, Rusia, Afrika Selatan, Polandia, mengumpulkan cerita, dokumen, dan wawancara. Hasilnya adalah The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism , yang diterbitkan pada tahun 2007.

Buku ini bukan sekadar jurnalisme. Ia adalah sebuah teori yang koheren, yang berargumen bahwa kapitalisme neoliberal telah berkembang bukan melalui demokrasi dan kebebasan, tetapi melalui kekerasan, paksaan, dan manipulasi psikologis terhadap masyarakat yang sedang syok. Buku ini menjadi film dokumenter pada tahun 2009. Klein kemudian menulis lanjutannya yang sangat relevan, The Battle for Paradise: Puerto Rico Takes on the Disaster Capitalists (2018), tentang bagaimana Badai Maria digunakan untuk agenda neoliberal di Puerto Rico.

2 Milton Friedman Sang “Aristoteles” dari Doktrin Kejut

Untuk memahami teori Klein, kita harus mengenal tokoh yang menjadi “otak” di baliknya: Milton Friedman (1912–2006), ekonom Amerika peraih Nobel dari Universitas Chicago. Friedman adalah pemimpin dari Mazhab Chicago (Chicago School of Economics), yang menganut paham neoliberalisme, keyakinan bahwa pasar bebas adalah solusi untuk hampir semua masalah, dan bahwa peran negara harus diminimalkan. Ia adalah ikon intelektual abad ke-20, sangat berpengaruh, dan sangat kontroversial.

Friedman bukanlah seorang diktator atau jenderal. Ia adalah seorang profesor yang sangat cerdas, sangat persuasif, dan sangat yakin pada kebenaran ide-idenya. Ia menulis buku-buku yang sangat berpengaruh, seperti Capitalism and Freedom (1962) dan Free to Choose (1980, dengan istrinya, Rose Friedman), yang menjadi buku wajib bagi para pendukung pasar bebas di seluruh dunia. Ia juga menjadi penasihat bagi Presiden Ronald Reagan di AS dan Perdana Menteri Margaret Thatcher di Inggris, dua tokoh yang menerapkan kebijakan neoliberal secara besar-besaran.

Tetapi Klein menemukan sisi lain dari Friedman. Ia menemukan bahwa Friedman tidak hanya mengajar di ruang kelas. Selama puluhan tahun, ia dan para muridnya (yang dijuluki “Chicago Boys” ) secara aktif “menjual” ide-ide mereka kepada para diktator, junta militer, dan rezim otoriter di seluruh dunia, yang kemudian menerapkan ide-ide itu dengan kekerasan dan paksaan. Bagi Friedman, sebuah krisis, entah itu kudeta militer, hiperinflasi, atau bencana alam, adalah “terapi kejut” (shock therapy) yang diperlukan untuk “membersihkan” ekonomi yang “sakit” dan menciptakan “batu tulis kosong” (clean slate) di mana pasar bebas yang murni bisa dibangun.

Kutipan Friedman yang paling terkenal, dan yang menjadi inti dari teori Klein, adalah:

“Only a crisis, actual or perceived, produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around. That, I believe, is our basic function: to develop alternatives to existing policies, to keep them alive and available until the politically impossible becomes the politically inevitable.” (Friedman, Capitalism and Freedom xiv)
[Hanya krisis, yang aktual atau yang dipersepsikan, yang menghasilkan perubahan sejati. Ketika krisis itu terjadi, tindakan-tindakan yang diambil bergantung pada ide-ide yang berserakan. Itulah, saya percaya, fungsi dasar kami: untuk mengembangkan alternatif-alternatif terhadap kebijakan yang ada, untuk menjaganya tetap hidup dan tersedia hingga yang secara politis mustahil menjadi yang secara politis tak terelakkan.]

Inilah inti dari Doktrin Kejut. Ketika krisis terjadi, masyarakat panik. Mereka tidak sempat berpikir panjang. Pada saat itulah, para ideolog pasar bebas, yang sudah menyiapkan “resep” mereka di laci, langsung menyodorkannya. Dan karena semua orang bingung dan ketakutan, resep itu ditelan begitu saja. “Politically impossible” (tidak mungkin secara politik) berubah menjadi “politically inevitable” (tak terelakkan secara politik). Inilah yang di kemudian hari disebut oleh ekonom Joseph Stiglitz sebagai “market fundamentalism” yang diterapkan di atas penderitaan rakyat.

3 Para “Chicago Boys” Agen-Agen Doktrin

Friedman tidak bekerja sendiri. Ia mendidik ratusan ekonom dari seluruh dunia di Universitas Chicago, yang kemudian dijuluki “Chicago Boys” . Mereka kembali ke negara masing-masing dan menjadi “agen” yang menerapkan doktrin kejut. Dua contoh paling terkenal:

1. Cile di bawah Augusto Pinochet (1973–1990): 

Ini adalah “laboratorium” pertama dan paling brutal dari neoliberalisme. Pada 11 September 1973, Jenderal Pinochet, didukung oleh CIA, melakukan kudeta militer berdarah melawan Presiden sosialis yang terpilih secara demokratis, Salvador Allende. Ribuan orang disiksa, “dihilangkan”, dan dibunuh di Stadion Nasional yang diubah menjadi kamp konsentrasi. Setelah “kejutan” kudeta itu, Pinochet memanggil para “Chicago Boys”, ekonom Cile yang belajar langsung dari Friedman, untuk merancang ulang ekonomi Cile dari nol. Mereka memprivatisasi hampir semua BUMN, menghapus subsidi, membuka pasar, menghancurkan serikat pekerja, dan memotong pajak untuk orang kaya. Rakyat Cile, yang masih trauma dengan kudeta berdarah, tidak bisa menolak. Friedman sendiri berkunjung ke Cile pada tahun 1975, memberikan ceramah kepada Pinochet, dan menulis surat dukungan. Klein menulis bahwa Friedman melihat Cile sebagai “laboratory” di mana “his theories could be tested free from the messiness of democracy” (Klein, The Shock Doctrine 86). [Laboratorium di mana teorinya bisa diuji bebas dari kekacauan demokrasi.]

2. Rusia di bawah Boris Yeltsin (1990-an): 

Setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, Rusia mengalami “kejutan” transisi dari komunisme ke kapitalisme. Para ekonom Harvard dan Chicago, bersama dengan IMF, mendesak Yeltsin untuk menerapkan “terapi kejut”: privatisasi total aset-aset negara secara cepat, penghapusan kontrol harga, dan pembukaan pasar. Hasilnya? Aset-aset negara yang bernilai triliunan dolar jatuh ke tangan segelintir “oligarki” yang memiliki koneksi politik. Jutaan orang jatuh miskin, sementara sekelompok kecil orang menjadi miliarder dalam semalam. Ini adalah “state capture” dalam skala yang paling dahsyat, yang sudah kita bahas dalam diskusi kita sebelumnya. Ekonom Joseph Stiglitz mengkritik keras “terapi kejut” ini sebagai “a misguided experiment that caused immense suffering” (Stiglitz 145). [Sebuah eksperimen sesat yang menyebabkan penderitaan luar biasa.]
 

Anatomi “Kapitalisme Bencana”

Sekarang kita masuk ke “dapur” teori ini. Klein tidak hanya mendongeng. Ia membangun sebuah kerangka analitis yang sangat kuat.

1 “The Shock Doctrine” Definisi dan Mekanisme

Klein mendefinisikan Doktrin Kejut sebagai strategi untuk mengeksploitasi momen-momen trauma kolektif untuk memaksakan reformasi ekonomi yang radikal. Ada tiga tahapan yang bekerja seperti sebuah mesin:

1. Menciptakan atau Memanfaatkan “Kejutan” (Shock): 

Kejutan bisa berupa bencana alam (tsunami, badai, gempa), perang atau pendudukan militer (Irak), serangan teroris (11 September), krisis ekonomi (hiperinflasi, krisis keuangan), atau bahkan pandemi (seperti Isu Wabah). Kejutan ini membuat masyarakat menjadi “bingung”, “lumpuh”, dan “sibuk bertahan hidup”, sehingga tidak bisa melakukan perlawanan politik yang efektif. Dalam keadaan syok, orang tidak bisa berpikir jernih; mereka hanya ingin situasi kembali normal. Inilah celahnya.

2. Menerapkan “Terapi Kejut” (Shock Therapy): 

Segera setelah kejutan, ketika perhatian publik masih teralihkan, serangkaian kebijakan ekonomi neoliberal yang sudah “siap pakai” (privatisasi, deregulasi, pemotongan pengeluaran publik, liberalisasi perdagangan) dipaksakan dengan cepat. Cepat adalah kuncinya. Jika terlalu lambat, masyarakat akan pulih dari kejutannya dan mulai melawan. Paul Bremer di Irak mengeluarkan dekrit-dekritnya dalam hitungan minggu. Di New Orleans, sekolah-sekolah negeri dihancurkan sebelum para pengungsi kembali. Di Indonesia, Letter of Intent (LoI) dengan IMF ditandatangani di tengah puncak krisis.

3. Mengunci Keuntungan (Locking in the Gains): 

Setelah kebijakan diterapkan, struktur ekonomi baru yang menguntungkan segelintir elite “dikunci” melalui undang-undang, perjanjian internasional, dan institusi-institusi baru yang sulit diubah. Demokrasi, jika masih ada, akan “dijinakkan” dengan aturan-aturan yang membatasi ruang gerak oposisi. Sekali perusahaan asing memiliki konsesi tambang, sangat sulit untuk mengambilnya kembali.

Klein menulis definisi operasionalnya dengan jelas:

“This is the shock doctrine: the use of public disorientation following a collective shock, wars, terrorist attacks, coups d'état, natural disasters, economic collapses, to push through radical pro-corporate measures, often called 'economic shock therapy.'” (Klein, The Shock Doctrine 8)
[Inilah doktrin kejut: penggunaan disorientasi publik setelah sebuah kejutan kolektif, perang, serangan teroris, kudeta, bencana alam, keruntuhan ekonomi, untuk memaksakan langkah-langkah radikal pro-korporasi, yang sering disebut ‘terapi kejut ekonomi’.]

2 Analogi Psikiatri Penyiksaan dan “Pemrograman Ulang”

Salah satu aspek paling kontroversial dan paling brilian dari teori Klein adalah analoginya dengan psikiatri. Klein menghubungkan terapi kejut ekonomi dengan eksperimen-eksperimen psikiatri yang dilakukan oleh CIA pada tahun 1950-an dan 1960-an, yang dikenal sebagai proyek MKULTRA.

Apa hubungannya? CIA, pada masa Perang Dingin, tertarik pada teknik “cuci otak” yang digunakan oleh Cina dan Uni Soviet terhadap tahanan perang Amerika. CIA membiayai penelitian rahasia oleh psikiater seperti Dr. Ewen Cameron di McGill University, Montreal. Cameron melakukan eksperimen brutal pada pasiennya yang tidak sadar (tanpa persetujuan mereka): memberikan sengatan listrik dosis tinggi berulang-ulang (terapi elektrokonvulsif/ECT), membuat mereka koma dengan obat-obatan, dan memutar rekaman suara secara berulang-ulang. Tujuannya adalah untuk “menghapus” pikiran pasien (depatterning) dan menciptakan “batu tulis kosong” (blank slate), yang kemudian bisa “diprogram ulang” dengan pikiran-pikiran baru.

Eksperimen ini sangat kejam dan menghancurkan banyak nyawa. Banyak pasien kehilangan memori permanen. Tapi inilah analogi Klein: krisis ekonomi, perang, dan bencana alam adalah “sengatan listrik” kolektif yang menghapus tatanan sosial yang ada, menciptakan “batu tulis kosong” di mana program neoliberal bisa dituliskan.

Klein menulis dengan sangat eksplisit:

“The original 'shock therapy' was the one administered to mental patients. The economists' version was, in a sense, a metaphorical extension of that brutal practice.” (Klein, The Shock Doctrine 38)
[‘Terapi kejut’ yang asli adalah yang diberikan kepada pasien jiwa. Versi para ekonom, dalam arti tertentu, adalah perluasan metaforis dari praktik brutal itu.]

Ini bukan hanya metafora puitis. Klein menunjukkan bahwa ada hubungan historis langsung antara penelitian tentang penyiksaan dan pengembangan strategi ekonomi. Ewen Cameron menerima dana dari CIA. Dan ide-idenya tentang “memprogram ulang” pikiran manusia bergema dalam keyakinan para ideolog pasar bebas bahwa krisis bisa digunakan untuk “memprogram ulang” masyarakat agar menerima kapitalisme radikal. Keduanya bertujuan untuk menghancurkan kapasitas individu dan masyarakat untuk melawan, dan kemudian membangun kembali mereka sesuai dengan cetak biru yang diinginkan.

3 Peran “Jaringan Kapitalisme Bencana”

Klein juga mengidentifikasi adanya jaringan yang terdiri dari politisi, korporasi, lembaga think tank, media, dan lembaga internasional (IMF, Bank Dunia) yang bekerja sama dalam mengimplementasikan Doktrin Kejut. Jaringan ini memiliki “rencana cadangan” yang sudah siap sebelum krisis terjadi. Ketika krisis datang, mereka langsung bergerak dengan proposal yang sudah jadi, sementara publik masih tergagap.

Contoh paling jelas adalah IMF (International Monetary Fund). Selama krisis ekonomi di Asia (1997-98) dan Amerika Latin, IMF memberikan “bantuan” berupa pinjaman, tetapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat (yang disebut Structural Adjustment Programs atau SAP): negara penerima harus memotong subsidi, memprivatisasi BUMN, membuka pasar, dan melakukan deregulasi. Inilah “terapi kejut” yang dipaksakan melalui “kejutan” krisis ekonomi. Para kritikus, termasuk mantan Kepala Ekonom Bank Dunia Joseph Stiglitz, menyebut ini sebagai “market fundamentalism” yang dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi lokal.

Friedman sendiri secara eksplisit mendukung pendekatan ini. Ia menulis bahwa “the International Monetary Fund and the World Bank should use their lending power to require countries to adopt pro-market reforms” (Friedman, dikutip dalam Klein 162). [Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia harus menggunakan kekuatan pinjaman mereka untuk mewajibkan negara-negara mengadopsi reformasi pro-pasar.]
 

Pengembangan Teori Dari Buku ke Gerakan Global dan Krisis-Krisis Baru

The Shock Doctrine bukan hanya buku. Ia menjadi bagian dari kosakata politik global dan lensa untuk membaca peristiwa-peristiwa kontemporer.

1 Pasca-2008 Krisis Finansial Global dan “Kejutan” Baru

Ketika krisis finansial global meletus pada tahun 2008, banyak yang menyebutnya sebagai “krisis neoliberalisme” atau “akhir dari fundamentalisme pasar.” Namun, Klein dan para pengamat kritis lainnya mengamati bahwa para pendukung neoliberalisme tidak menyerah. Sebaliknya, mereka menggunakan krisis ini untuk memaksakan lebih banyak “terapi kejut.”

Di Amerika Serikat, pemerintahan Bush dan Obama memberikan bailout triliunan dolar kepada bank-bank besar yang “too big to fail”, bank-bank yang spekulasinya menyebabkan krisis. Namun, uang itu tidak digunakan untuk meringankan beban rakyat yang kehilangan rumah. Sebaliknya, program penghematan (austerity) diterapkan, memotong program-program sosial. Inilah “shock doctrine” yang terbalik: krisis disebabkan oleh keserakahan Wall Street, tetapi solusinya adalah menyelamatkan Wall Street dengan uang rakyat, dan kemudian “mengencangkan ikat pinggang” rakyat.

Di Eropa, krisis utang di Yunani, Irlandia, Portugal, dan Spanyol digunakan oleh Troika (IMF, Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa) untuk memaksakan program penghematan yang sangat keras, memprivatisasi aset-aset negara, dan memotong pensiun serta layanan publik. Ini adalah resep yang persis sama: gunakan kepanikan krisis untuk memaksakan reformasi yang tidak populer.

2 Pandemi Isu Wabah dan “Great Reset”

Perkembangan terbaru adalah bagaimana pandemi Isu Wabah diinterpretasikan melalui lensa Doktrin Kejut. Ketika dunia dilanda pandemi pada tahun 2020, pemerintah di seluruh dunia mengucurkan stimulus triliunan dolar. Tetapi banyak pengamat mencatat bahwa krisis ini juga digunakan untuk mendorong agenda-agenda kontroversial.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, pengesahan undang-undang yang kontroversial dilakukan di tengah pandemi, ketika perhatian publik teralihkan pada krisis kesehatan. Di Indonesia, pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) pada Oktober 2020 adalah contoh yang paling sering dikutip. Prosesnya sangat cepat, di tengah pembatasan sosial, dengan sedikit partisipasi publik. UU ini memangkas banyak regulasi lingkungan dan ketenagakerjaan, yang menurut para pengkritiknya adalah “kado” bagi investor di tengah krisis.

Wacana “Great Reset” dari World Economic Forum (WEF) juga memicu perdebatan. Bagi para pendukungnya, ini adalah kesempatan untuk membangun kembali ekonomi global yang lebih hijau dan lebih adil. Bagi para pengkritiknya, ini adalah upaya elite global untuk menggunakan krisis pandemi untuk memperkuat kontrol korporasi dan teknologi atas masyarakat. Naomi Klein sendiri, dalam esai-esainya selama pandemi, menyerukan agar kita tidak membiarkan “kapitalisme bencana” kembali menang, melainkan membangun “People’s Vaccine” dan sistem kesehatan publik yang kuat, bukan menyerahkan segalanya pada pasar.

3 Bencana Iklim sebagai “Kejutan” Masa Depan

Para peneliti juga mulai menerapkan kerangka Klein untuk menganalisis krisis iklim. Bencana-bencana terkait iklim, kebakaran hutan, banjir, kekeringan, semakin sering terjadi. Apakah ini akan menjadi “kejutan” baru yang digunakan untuk memaksakan “solusi” yang hanya menguntungkan korporasi? Istilah “green grabbing” (perampasan hijau) muncul untuk menggambarkan bagaimana proyek-proyek energi terbarukan dan kredit karbon bisa digunakan untuk merampas tanah masyarakat adat dan memperkuat kontrol korporasi atas sumber daya. Ini adalah pengembangan dari teori Klein yang sangat relevan untuk masa depan.
 

Kritik atas Teori

Seperti biasa, teori seprovokatif ini tidak luput dari kritik. Kritik-kritik ini penting untuk mengukur validitas dan kelemahan argumen Klein.

1 Kritik dari Ekonom Neoliberal “Milton Friedman Bukanlah Diktator”

Kaum neoliberal membela Friedman dan para “Chicago Boys”. Mereka mengatakan bahwa Friedman adalah seorang advokat kebebasan, termasuk kebebasan politik. Kunjungannya ke Cile, kata mereka, hanyalah untuk memberikan kuliah tentang ekonomi, bukan untuk mendukung rezim Pinochet. Mereka menunjuk surat-surat pribadi Friedman yang menunjukkan bahwa ia mengkritik pelanggaran HAM di Cile, meskipun ia tetap membela kebijakan ekonominya. Banyak murid Friedman yang kemudian menjadi pendukung demokrasi. Mereka juga menunjukkan bahwa beberapa kebijakan “Chicago Boys” di Cile, dalam jangka panjang, membantu pertumbuhan ekonomi yang stabil, yang akhirnya berkontribusi pada transisi kembali ke demokrasi.

Mereka menuduh Klein melakukan “guilt by association” (menghakimi karena pergaulan) dan menyederhanakan sejarah yang kompleks menjadi narasi “baik vs. jahat” yang hitam-putih. Buku Johan Norberg, The Capitalist Manifesto, adalah contoh argumen tandingan bahwa kapitalisme pasar bebas justru telah menyelamatkan miliaran orang dari kemiskinan.

2 Kritik dari Sejarawan dan Ilmuwan Politik “Terlalu Deterministik”

Sejarawan ekonomi berpendapat bahwa kebijakan neoliberal seringkali diadopsi bukan semata-mata karena “doktrin kejut” yang dipaksakan dari luar, tetapi juga karena faktor-faktor internal yang kompleks. Di Indonesia, misalnya, privatisasi BUMN pasca-1998 tidak hanya didikte oleh IMF. Ada juga tekanan dari dalam negeri, dari para teknokrat Indonesia sendiri, seperti para ekonom “Mafia Berkeley” dan menteri-menteri reformis, yang percaya bahwa itu adalah jalan yang benar untuk efisiensi, transparansi, dan pertumbuhan. Mereka melihat krisis sebagai “momentum” untuk melakukan reformasi yang sudah lama mereka inginkan, bukan sebagai “paksaan” semata.

Mereka juga berargumen bahwa tidak semua krisis menghasilkan neoliberalisme. Ada negara yang, setelah krisis, justru memperkuat negara kesejahteraan (seperti negara-negara Skandinavia setelah krisis perbankan mereka di awal 1990-an). Jadi, faktor ideologi, struktur politik, dan kekuatan serikat pekerja domestik jauh lebih menentukan daripada sekadar “kejutan” dari luar.

3 Kritik dari Kiri Radikal “Klein Tidak Cukup Radikal”

Lucunya, Klein juga dikritik dari kiri. Ada yang berpendapat bahwa analisisnya tentang “kapitalisme bencana” masih terlalu fokus pada “korporasi yang serakah” dan “ideolog jahat”, dan tidak cukup menganalisis sistem kapitalisme itu sendiri. Bagi kaum Marxis, eksploitasi bencana oleh kapitalis bukanlah penyimpangan atau konspirasi; itulah cara kerja normal akumulasi kapital. Seperti yang ditulis oleh David Harvey dalam The New Imperialism (2003), kapitalisme selalu membutuhkan “perampasan” (dispossession) untuk terus berkembang. Krisis dan bencana adalah mekanisme yang digunakan untuk membuka ruang baru bagi akumulasi kapital. Jadi, apa yang disebut “doktrin kejut” sebenarnya adalah “bisnis seperti biasa” bagi kapitalisme. Tidak perlu ada konspirasi; itu adalah logika sistemiknya.

4 Kritik Metodologis “Jurnalisme, Bukan Ilmu Sosial”

Kritik ini datang dari kalangan akademik yang lebih “positivistik”. Mereka mengatakan bahwa The Shock Doctrine adalah karya jurnalisme yang brilian, tetapi bukan teori ilmu sosial yang ketat. Klein memilih kasus-kasus yang mendukung argumennya (selection bias) dan mengabaikan kasus-kasus yang mungkin melemahkannya. Gaya penulisannya penuh dengan metafora yang kuat, yang membuatnya sangat persuasif secara retoris, tetapi sulit diuji secara empiris. Apakah semua bencana menghasilkan kebijakan neoliberal? Tidak. Banyak bencana yang direspons dengan bantuan kemanusiaan murni dan penguatan peran negara. Jadi, hukum universal seperti “doktrin kejut” sulit dibuktikan.

Implementasi di Indonesia

Sekarang kita sampai di bagian yang paling “mengenaskan” dan paling “kita”. Indonesia adalah studi kasus yang sangat kaya dan sangat kompleks untuk teori ini.

1 Krisis Moneter 1997-98 “Kejutan” yang Membuka Pintu

Indonesia pada tahun 1997-98 adalah studi kasus sempurna dari Doktrin Kejut. “Kejutannya” adalah krisis moneter Asia. Dimulai dari Thailand pada Juli 1997, krisis dengan cepat menjalar ke Indonesia. Rupiah jatuh dari sekitar Rp2.500 per dolar AS menjadi lebih dari Rp15.000. Bank-bank kolaps. Perusahaan-perusahaan bangkrut karena utang dolar mereka membengkak. Harga-harga melambung. Rakyat panik. Kerusuhan pecah. Inilah “kejutan” yang menghancurkan tatanan yang ada. Orde Baru yang tampak kokoh tiba-tiba limbung.

Di tengah kekacauan ini, IMF datang dengan “paket bantuan” puluhan miliar dolar. Tetapi bantuan itu datang dengan syarat-syarat yang sangat ketat, yang merupakan “terapi kejut” klasik yang tercantum dalam Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia:
  • Likuidasi Bank: 16 bank swasta ditutup pada November 1997, tanpa jaminan simpanan yang memadai, yang justru memicu bank run.
  • Penghapusan Subsidi: Subsidi BBM dan listrik dipotong drastis, yang langsung memicu gelombang protes dan kerusuhan.
  • Privatisasi BUMN: Ratusan BUMN harus dijual ke swasta, termasuk asing.
  • Liberalisasi Perdagangan: Pasar Indonesia harus dibuka lebar-lebar, termasuk penghapusan monopoli Bulog.
Rakyat Indonesia, yang masih terguncang oleh krisis, tidak memiliki kapasitas untuk menolak. Pemerintahan Soeharto, yang juga sedang limbung, menandatangani LoI itu. Banyak yang berpendapat bahwa resep IMF ini justru memperburuk krisis, seperti yang dikemukakan oleh Joseph Stiglitz yang saat itu menjabat sebagai Kepala Ekonom Bank Dunia. Ini adalah momen di mana “the politically impossible becomes the politically inevitable.”

2 BLBI dan Bailout Penyelamatan Bank, Perampokan Rakyat

Salah satu aspek paling menyakitkan dari krisis ini adalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Untuk mencegah runtuhnya seluruh sistem perbankan, Bank Indonesia memberikan kredit darurat kepada puluhan bank. Total BLBI yang dikucurkan mencapai lebih dari Rp650 triliun, setara dengan sekitar 50% PDB Indonesia saat itu.

Apa yang terjadi? Uang BLBI itu tidak digunakan untuk membayar deposan. Banyak bankir yang menerima BLBI justru menggunakannya untuk spekulasi valuta asing, membeli dolar untuk diri sendiri, atau mengirimkannya ke luar negeri. Ini adalah pencurian uang negara dalam skala yang sangat besar. Setelah krisis mereda, pemerintah (melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional/BPPN) mengambil alih aset-aset para konglomerat sebagai jaminan BLBI. Namun, banyak dari mereka yang kemudian bisa “membeli kembali” aset mereka dengan harga murah melalui mekanisme yang tidak transparan, atau lolos dari jeratan hukum. Inilah “doktrin kejut” yang unik: uang rakyat digunakan untuk menyelamatkan bankir, lalu bankir itu berhasil lolos, dan rakyat menanggung beban utangnya.

3 Reformasi Struktural di Era Habibie dan Gus Dur “Blank Slate”

Setelah Soeharto jatuh pada Mei 1998, Indonesia memasuki era “reformasi”. Tetapi “reformasi” ini, dalam bidang ekonomi, sebagian besar adalah kelanjutan dari resep IMF. Anggapannya adalah bahwa ekonomi Indonesia “sakit parah” dan harus “dioperasi” dengan resep neoliberal. Ini adalah “blank slate” yang dimanfaatkan.
  • UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN: Menjadi landasan hukum untuk privatisasi besar-besaran. BUMN dianggap tidak efisien dan harus dijual.
  • Privatisasi Aktual: Indosat (telekomunikasi) dijual ke investor asing (Qtel dari Singapura). Bank-bank besar (BCA, Bank Niaga, Bank Permata, dll.) dijual kepada investor asing setelah direkapitalisasi oleh negara dengan dana BLBI yang sangat besar. Intinya, negara menyelamatkan bank-bank itu dengan uang rakyat, lalu menjualnya murah ke investor asing.
  • Deregulasi: Berbagai sektor dibuka untuk investasi asing.

Klein menulis tentang Indonesia dalam bukunya, mengaitkannya dengan pola global:

“Indonesia became a laboratory for the shock doctrine, with the IMF using the financial crisis to push through a radical restructuring of the economy.” (Klein, The Shock Doctrine 258)
[Indonesia menjadi laboratorium untuk doktrin kejut, dengan IMF menggunakan krisis finansial untuk memaksakan restrukturisasi ekonomi yang radikal.]


4 Kasus Freeport dan Sumber Daya Alam Kolonialisme Baru?

Salah satu contoh paling nyata adalah kontrak karya PT Freeport Indonesia di Papua. Kontrak ini dinegosiasikan di bawah rezim Orde Baru yang sentralistik dan militeristik, dan sangat menguntungkan Freeport-McMoRan. Perusahaan ini menikmati pajak dan royalti yang sangat rendah, sementara keuntungannya mengalir ke luar negeri. Operasi tambang di Grasberg juga didukung oleh kehadiran militer yang kuat, yang seringkali dituduh melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat Papua.

Setelah Reformasi, desakan untuk merenegosiasi kontrak agar lebih adil bagi Indonesia selalu kandas di tengah jalan, sampai akhirnya tercapai kesepakatan divestasi 51% saham ke pihak Indonesia pada tahun 2018 di bawah tekanan pemerintahan Jokowi. Namun, banyak aktivis berpendapat bahwa puluhan tahun eksploitasi tambang dengan pajak minimal adalah bentuk “kapitalisme bencana” yang didukung oleh kekuatan militer dan politik, di mana masyarakat adat Papua menjadi korban. Bencana lingkungan (pencemaran sungai) dan konflik bersenjata di sekitar tambang adalah “kejutan” terus-menerus yang memungkinkan eksploitasi berlangsung tanpa hambatan.

5 Tsunami Aceh 2004 “Build Back Better” untuk Siapa?

Seperti yang sudah saya ceritakan di awal, tsunami Aceh adalah momen “kejutan” yang sangat besar. Janji “Build Back Better” (Membangun Kembali dengan Lebih Baik) yang diusung oleh pemerintah Indonesia, donor internasional, dan LSM-LSM besar, dalam praktiknya, memiliki wajah ganda.

Di satu sisi, ratusan ribu rumah, sekolah, dan infrastruktur fisik dibangun kembali, dan itu adalah hal yang baik. Namun di sisi lain, banyak nelayan tradisional yang kehilangan akses ke pantai karena pesisir direklamasi untuk pelabuhan baru, resor wisata, atau tambak udang industri skala besar. Proyek-proyek rekonstruksi raksasa dikerjakan oleh kontraktor besar dari Jakarta dan luar negeri, bukan oleh masyarakat lokal, sehingga uang bantuan tidak berputar di ekonomi lokal. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) dituding melakukan banyak penyimpangan. Banyak korban yang justru terlilit utang mikro (microcredit) yang ditawarkan sebagai “solusi pemberdayaan”, bukan menerima hibah langsung. Ini adalah wajah lembut dari “kapitalisme bencana”: eksploitasi yang dibungkus dengan bahasa kemanusiaan dan pembangunan.

6 Pandemi Isu Wabah di Indonesia “Kejutan” Terbaru

Pandemi Isu Wabah adalah momen “kejutan” global terbaru. Di Indonesia, apakah “doktrin kejut” bekerja? Banyak pengamat mencatat beberapa hal:

  • Pengesahan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) pada 5 Oktober 2020:  Di tengah Isu Wabah, ketika perhatian publik terfokus pada lonjakan kasus, kematian, dan resesi ekonomi, pemerintah dan DPR mendorong pengesahan UU Cipta Kerja yang kontroversial. Prosesnya sangat cepat dan minim partisipasi publik, dengan alasan “percepatan pemulihan ekonomi.” UU ini, di antara banyak hal, mempermudah investasi asing, melemahkan perlindungan buruh (pesangon, upah minimum, outsourcing), dan mempermudah perizinan lingkungan yang dikhawatirkan akan merusak hutan. Bagi para pengkritik, ini adalah contoh sempurna dari penggunaan “kejutan” pandemi untuk meloloskan agenda neoliberal yang sudah lama direncanakan dan sebelumnya sulit disahkan. Ini adalah “politically impossible becomes politically inevitable” dalam aksi.
  • Peningkatan Pengawasan Digital: Aplikasi pelacakan kontak (PeduliLindungi) yang awalnya untuk kesehatan, menimbulkan kekhawatiran tentang privasi data dan potensi pengawasan negara yang lebih luas, yang bisa digunakan untuk mengontrol warga di masa depan.

7 Analisis Kritis Apakah Indonesia Sepenuhnya “Korban” Doktrin Kejut?

Para Indonesianis yang kritis, seperti Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, memberikan nuansa yang penting. Mereka berpendapat bahwa Indonesia bukanlah “korban pasif” dari IMF atau “kapitalis bencana” global. Elite oligarki Indonesia sangat cerdas dalam “menggunakan” krisis untuk agenda mereka sendiri. Krisis 1998 digunakan oleh oligarki Orde Baru untuk “merestrukturisasi” dan mempertahankan kekuasaan ekonomi mereka dalam sistem demokrasi yang baru, bukan untuk menyerahkan aset kepada asing sepenuhnya.

Dalam banyak kasus, privatisasi BUMN justru jatuh ke tangan konglomerat Indonesia yang dekat dengan kekuasaan, bukan ke perusahaan asing. Jadi, “kapitalisme bencana” di Indonesia adalah hasil dari kolaborasi antara elite predator domestik dan kekuatan pasar global, bukan semata-mata imposisi dari luar. Ini adalah “state capture” yang disempurnakan oleh krisis.
 

Belajar dari “Doktrin” untuk Melawannya

Teori Shock Doctrine dari Naomi Klein adalah sebuah peringatan yang sangat keras. Ia mengajarkan kita untuk tidak hanya melihat bencana sebagai musibah alam atau kesalahan kebijakan semata, tetapi juga sebagai medan pertempuran politik dan ekonomi. Setiap kali terjadi krisis besar, kita harus bertanya: Siapa yang diuntungkan? Kebijakan apa yang tiba-tiba dipaksakan dengan alasan “darurat”? Siapa yang mendapatkan kontrak-kontrak besar? Apakah kita sedang membangun kembali untuk rakyat, atau untuk para pemburu rente?

Klein tidak menawarkan pesimisme. Ia justru mendorong agar masyarakat waspada, terorganisir, dan memiliki “rencana tandingan” (counter-plan) yang siap dijalankan ketika krisis datang. Alih-alih pasrah pada “terapi kejut”, kita harus merespons dengan “kejutan solidaritas”: gotong royong, penguatan sektor publik, nasionalisasi aset-aset vital, dan demokrasi partisipatif. Dalam kata-kata Klein:

“The shock doctrine is a political strategy, not a natural law. The disaster capitalists can be defeated, but only if people understand the game being played and organize to stop it.” (Klein, The Shock Doctrine 28)
[Doktrin kejut adalah strategi politik, bukan hukum alam. Para kapitalis bencana bisa dikalahkan, tetapi hanya jika rakyat memahami permainan yang sedang dimainkan dan berorganisasi untuk menghentikannya.]

Pesan Klein sangat sederhana: Jangan pernah sia-siakan krisis yang baik, karena krisis adalah saat di mana segalanya mungkin, baik untuk perbaikan maupun untuk perampokan. Pilihan ada di tangan kita. Tugas kita adalah memastikan bahwa kali ini, pilihan itu jatuh pada perbaikan, bukan pada perampokan.

Sumber Primer:

Friedman, Milton. Capitalism and Freedom. 40th anniversary ed., University of Chicago Press, 2002. (Asli terbit 1962).

Klein, Naomi. The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism. Alfred A. Knopf, 2007.

lein, Naomi. The Battle for Paradise: Puerto Rico Takes on the Disaster Capitalists. Haymarket Books, 2018.
 

Sumber Sekunder

Harvey, David. A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press, 2005.

Harvey, David. The New Imperialism. Oxford University Press, 2003.

Robison, Richard, dan Vedi R. Hadiz. Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. RoutledgeCurzon, 2004.

Stiglitz, Joseph E. Globalization and Its Discontents. W.W. Norton, 2002.
 

Sumber Konteks Indonesia

Hadiz, Vedi R. "Reorganizing Political Power in Indonesia: A Reconsideration of So-Called 'Democratic Transitions'." The Pacific Review, vol. 17, no. 4, 2004, hlm. 591-611.

Mietzner, Marcus. Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia. NUS Press, 2013.

Warburton, Eve. "Resource Nationalism in Indonesia: Booms, Big Business, and the State." Southeast Asia Program Publications, Cornell University Press, 2023.

Posting Komentar

0 Komentar