Russell J. Dalton dan Teori Kelangsungan Hidup Partai Politik di Era Volatilitas

Bayangkan sebuah panggung teater di mana para aktor terus berganti kostum, naskah berubah setiap babak, dan penonton bebas keluar-masuk kapan saja. Inilah gambaran yang paling mendekati potret sistem kepartaian di sebagian besar negara demokrasi kontemporer.

Partai-partai yang dulu menjadi pilar kokoh identitas politik, yang bisa diandalkan pemilih dari generasi ke generasi, dari orang tua ke anak, dari sesepuh desa ke seluruh anggota komunitas, kini lebih menyerupai tenda sirkus yang bisa dibongkar kapan saja. Loyalitas pemilih melemah, suara berpindah dari satu pemilu ke pemilu berikutnya dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan partai-partai baru bermunculan menantang kemapanan dengan pesan-pesan yang mengguncang.

Di tengah pusaran perubahan inilah seorang sarjana bernama Russell J. Dalton, Research Professor of Political Science di University of California, Irvine, dan salah satu ilmuwan politik paling berpengaruh dalam studi politik elektoral komparatif, menawarkan peta untuk memahami, mendiagnosis, dan membaca arah angin perubahan tersebut.

Dalton bukanlah sekadar pengamat. Selama lebih dari empat dekade, ia telah menjadi arsitek utama pemahaman kita tentang bagaimana warga negara di demokrasi industri maju berubah dalam cara mereka berpikir tentang politik, berpartisipasi dalam proses demokrasi, dan, yang paling krusial untuk tulisan ini, terhubung dengan partai politik. Melalui karya-karya monumentalnya, dari Citizen Politics yang kini mencapai edisi ketujuh hingga Political Realignment (2018) yang memetakan pergeseran lanskap elektoral kontemporer, Dalton telah memberikan kepada kita kosakata dan kerangka analitis untuk mendeskripsikan dunia yang tampaknya kacau: Dealignment, cognitive mobilization, apartisanship, realignment, dan political linkage.

Jika Anda merasa bahwa artikel telalu panjang untuk dibaca secara online, 

maka silakan Unduh PDF-nya di sini.

Pertanyaan sentral yang diajukan oleh perspektif Dalton, dan yang akan menjadi benang merah tulisan ini, adalah: Bagaimana partai arus utama bertahan atau gagal di tengah perubahan lanskap politik yang bergejolak? Ketika pemilih tidak lagi memiliki identifikasi partisan yang mendalam, ketika partai-partai baru terus bermunculan, dan ketika volatilitas elektoral menjadi norma baru, strategi apa yang memungkinkan sebuah partai untuk tetap relevan, dan strategi apa yang menghukumnya dengan kemunduran atau bahkan kematian politik?

Dari Michigan hingga Dealignment

Dalton mengawali eksplorasi intelektualnya dari sebuah paradoks yang menggelisahkan: Partai politik tetap menjadi institusi sentral demokrasi, namun publik semakin menjauh dari mereka. Dalam bab pembuka Parties Without Partisans (2000), Dalton dan Wattenberg menyatakan bahwa "jika demokrasi tanpa partai politik tidak terpikirkan, apa yang akan terjadi jika peran partai politik dalam proses demokrasi dilemahkan?" (Dalton & Wattenberg, 2000, hlm. 3).

Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan retoris. Data empiris dari dua puluh negara OECD menunjukkan bahwa di satu sisi, partai-partai di pemerintahan telah "mempertahankan peran tradisional mereka dalam menstruktur aksi legislatif dan fungsi pemerintahan" (Dalton & Wattenberg, 2000, hlm. 269). Di sisi lain, bukti menunjukkan bahwa "partisanship dalam elektorat jelas menurun dalam banyak hal" (Dalton & Wattenberg, 2000, hlm. 263). Inilah paradoks partai kontemporer: partai sebagai institusi pemerintahan tetap kuat, sementara partai sebagai institusi yang menghubungkan warga negara dengan proses demokrasi mengalami erosi yang signifikan.

Untuk memahami kontribusi Dalton, kita harus mundur ke tahun 1960, ketika The American Voter karya Campbell, Converse, Miller, dan Stokes memperkenalkan konsep yang akan mendominasi studi perilaku pemilih selama setengah abad: Identifikasi partai (party identification).

Dalam model Michigan, identifikasi partai dipahami sebagai ikatan afektif dan psikologis yang stabil antara warga negara dan partai politik. Ikatan ini terbentuk melalui sosialisasi politik, terutama dalam keluarga, dan berfungsi sebagai "jangkar" yang menstabilkan pilihan elektoral individu sepanjang hidupnya. Warga negara yang mengidentifikasi diri sebagai "Demokrat" atau "Republik" (di AS), "Buruh" atau "Konservatif" (di Inggris), cenderung mempertahankan loyalitas ini dari pemilu ke pemilu, dari dekade ke dekade.

Dalton (2002) merangkum premis dasar model ini: "Stabilitas dalam ikatan partisan memungkinkan stabilitas dalam sistem kepartaian dan dalam proses elektoral" (hlm. 19). Identifikasi partai adalah fondasi di mana seluruh bangunan demokrasi perwakilan didirikan. Ia memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan tanpa harus mempelajari setiap isu secara detail. Ia memberikan prediktabilitas kepada partai tentang basis dukungan mereka. Ia menghubungkan generasi ke generasi dalam tradisi politik yang berkelanjutan.

Namun, seperti yang mulai dicatat oleh Dalton dan para koleganya sejak 1980-an, fondasi ini mulai retak. Dalton, Flanagan, dan Beck (1984), dalam studi klasik mereka Electoral Change in Advanced Industrial Democracies, adalah di antara yang pertama mendokumentasikan bahwa "partai-partai dan sistem kepartaian mengalami fragmentasi dan volatilitas yang meningkat" (Dalton, Flanagan, & Beck, 1984, hlm. 451). Apa saja gejala-gejalanya?

1. Penurunan jumlah pemilih yang mengidentifikasi diri dengan partai. Di hampir semua demokrasi industri maju, proporsi warga negara yang mengatakan bahwa mereka "merasa dekat" dengan partai politik tertentu telah menurun secara signifikan sejak 1960-an.
2. Pelemahan intensitas identifikasi. Bahkan di antara mereka yang masih mengidentifikasi diri dengan partai, intensitas ikatan tersebut melemah. Semakin sedikit pemilih yang mengatakan bahwa mereka adalah partisan "kuat"; semakin banyak yang hanya menjadi partisan "lemah."
3. Peningkatan volatilitas elektoral. Sebagaimana dicatat dalam studi longitudinal, "volatilitas elektoral agregat meningkat di 15 dari 18 negara antara 1950-an dan 1990-an, dan jumlah efektif partai meningkat di 17 negara" (Democracy and mass partisanship, 2024).
4. Peningkatan split-ticket voting. Pemilih semakin sering memilih kandidat dari partai yang berbeda untuk jabatan yang berbeda dalam satu pemilu, menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memberikan suara berdasarkan label partai semata.

Dalton (2002) menegaskan bahwa fenomena ini bukanlah fluktuasi jangka pendek, melainkan mencerminkan "karakteristik jangka panjang dan abadi dari masyarakat industri maju" (hlm. 29). Dealignment adalah proses struktural, bukan konjungtural.

Di sinilah Dalton menyumbangkan salah satu konsepnya yang paling orisinal dan berpengaruh: cognitive mobilization. Dalam artikel klasiknya di The Journal of Politics (1984), Dalton mengajukan argumen bahwa penurunan identifikasi partai terutama disebabkan oleh meningkatnya kapasitas kognitif warga negara.

Apa itu cognitive mobilization? Dalton (1984) mendefinisikannya sebagai proses di mana "warga negara memperoleh keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjadi lebih independen secara politik dari elit dan institusi politik tradisional" (hlm. 267). Sumber utamanya adalah ekspansi pendidikan di negara-negara industri maju pasca-Perang Dunia II. Ketika semakin banyak warga negara menyelesaikan pendidikan tinggi, mereka mengembangkan:

• Kemampuan untuk memproses informasi politik yang kompleks secara mandiri.
• Kepercayaan diri untuk membuat penilaian politik tanpa bergantung pada isyarat dari elit partai.
• Keterampilan untuk mengakses dan mengevaluasi sumber-sumber informasi alternatif.

Hasilnya adalah pemilih yang "dimobilisasi secara kognitif" (cognitively mobilized) tidak lagi membutuhkan partai sebagai jalan pintas informasi (information shortcut). Mereka bisa meneliti isu sendiri, mengevaluasi kandidat sendiri, dan membuat keputusan elektoral tanpa harus bergantung pada label partai. Sebagaimana diargumentasikan oleh Dalton (2002), "penurunan partisanship umumnya lebih besar di kalangan kaum muda, yang berpendidikan lebih baik, dan yang dimobilisasi secara kognitif" (hlm. 36).

Argumen cognitive mobilization ini memiliki implikasi yang sangat signifikan. Ia berarti bahwa penurunan identifikasi partai bukanlah patologi, bukan gejala krisis demokrasi, melainkan hasil dari perkembangan positif, meningkatnya kapasitas warga negara untuk berpikir sendiri. Inilah yang membedakan perspektif Dalton dari narasi "kemunduran partai" yang pesimistis.

Dalam The Apartisan American (2012), Dalton mengembangkan lebih lanjut argumen ini dengan menunjukkan bahwa independensi dari partai telah menjadi identitas politik yang koheren bagi segmen yang semakin besar dari elektorat. "Independen saat ini merupakan porsi terbesar dari pemilih, melebihi jumlah Demokrat atau Republik" (Dalton, 2012, hlm. 1).

Namun, penting untuk dipahami bahwa "apartisan" Dalton bukanlah pemilih yang apatis atau tidak tertarik pada politik. Justru sebaliknya: Banyak apartisan adalah warga negara yang sangat terlibat secara politik, tetapi memilih untuk tidak mengikatkan diri pada satu partai. Mereka "berpindah-pindah" (float) antarpartai dari pemilu ke pemilu bukan karena ketidakpedulian, melainkan karena mereka membuat penilaian independen tentang isu dan kandidat.

Dalton (2012) juga mencatat bahwa "tren dealignment yang sama terjadi di demokrasi mapan lainnya" (hlm. xi). Ini bukanlah fenomena khas Amerika; ia adalah ciri struktural demokrasi kontemporer.

Salah satu perkembangan terbaru dalam pemikiran Dalton adalah transisi dari fokus pada dealignment ke analisis realignment. Dalam Political Realignment: Economics, Culture, and Electoral Change (2018), Dalton berargumen bahwa "laju perubahan elektoral semakin cepat di demokrasi kontemporer" dan bahwa "kemunculan partai-partai Hijau pada 1980-an dan partai-partai kanan jauh baru-baru ini, Brexit, dan kemenangan Trump pada 2016 adalah bagian dari proses keseluruhan ini" (Dalton, 2018, hlm. 1).

Argumen inti Political Realignment adalah bahwa dealignment bukanlah titik akhir dari perubahan. Ia adalah fase transisi menuju realignment pada dimensi konflik baru: Dari konflik ekonomi kiri-kanan tradisional ke konflik dua dimensi yang mencakup isu ekonomi dan isu kultural. Dalton (2018) melacak "evolusi opini warga negara dan elit partai tentang isu ekonomi dan kultural dari 1970-an hingga 2010-an, dan dampak perubahan ini pada politik elektoral dan kebijakan publik" (hlm. 2-3).

Tiga Pilar Pemikiran Russell J. Dalton

Pilar pertama dan paling fundamental Dalton adalah pendokumentasian dan interpretasi teoretis dari fenomena partisan dealignment. Dalam bab "The Decline of Party Identifications" dalam Parties Without Partisans, Dalton (2002) menyusun "data timeseries lengkap dari hampir 20 seri opini nasional untuk mendokumentasikan erosi umum partisanship. Di hampir semua negara, baik jumlah pengidentifikasi partisan maupun kekuatan identifikasi partai menurun, menghasilkan pola partisan dealignment di sebagian besar negara" (hlm. 19).

Temuan ini memiliki beberapa konsekuensi yang sangat penting untuk memahami kelangsungan hidup partai:

1. “Bagi mereka yang berpartisipasi, dealignment menghasilkan lebih banyak volatilitas dalam pilihan suara mereka, keterbukaan terhadap seruan politik baru, dan prediktabilitas yang lebih rendah dalam preferensi partai mereka.” (Dalton, 2002, hlm. 38-39)
2. Pelemahan mobilisasi pemilih berbasis partai. Partai tidak lagi bisa mengandalkan loyalis yang secara rutin akan datang ke tempat pemungutan suara. Mereka harus membujuk pemilih setiap kali pemilu diadakan.
3. Meningkatnya ruang bagi partai-partai baru. Ketika pemilih tidak lagi terikat secara psikologis pada partai mapan, mereka lebih terbuka untuk mendukung partai-partai penantang yang menawarkan alternatif.
4. Volatilitas sebagai kondisi permanen. Stabilitas elektoral yang menjadi ciri era pasca-perang telah digantikan oleh volatilitas yang tampaknya struktural, bukan sementara.

Dalton dan Wattenberg (2000) merangkum temuan ini dengan tepat: "Sebagian besar demokrasi kontemporer sedang mengalami pola partisan dealignment yang memisahkan publik dari partai-partai politik" (hlm. 37).

Pilar kedua adalah apartisanship, manakala independensi menjadi identitas. Kontribusi kedua Dalton adalah konseptualisasi apartisanship bukan sebagai ketiadaan identitas politik, melainkan sebagai identitas politik yang positif. Dalam The Apartisan American, Dalton (2012) menunjukkan bahwa "penurunan keterikatan partisan telah sangat melemahkan pengaruh partai politik tradisional" namun pada saat yang sama telah menciptakan tipe pemilih baru: Apartisan yang terlibat secara kognitif (hlm. 5). Karakteristik apartisan Dalton di antaranya adalah:

1. Mereka tidak "anti-partai"; mereka hanya tidak melihat nilai tambah dalam mengikatkan diri pada satu partai.
2. Mereka cenderung membuat keputusan elektoral berdasarkan isu dan kandidat spesifik, bukan label partai.
3. Mereka lebih mungkin untuk menjadi swing voters yang menentukan hasil pemilu.
4. Mereka lebih muda, lebih terdidik, dan lebih urban dibandingkan partisan tradisional.

Dalton (2012) menekankan bahwa "memahami apartisan ini adalah kunci untuk memahami pemilu 2012 serta politik partai dan elektoral ke depannya" (hlm. xiii). Prediksi ini terbukti sangat presien, karena di tahun-tahun berikutnya, di banyak demokrasi, pemilih apartisanlah yang menentukan kemenangan dan kekalahan.

Pilar ketiga adaah realignment politik, yaitu dari konflik kelas ke konflik kultural. Kontribusi ketiga, dan paling relevan untuk fenomena politik kontemporer, adalah analisis Dalton tentang political realignment. Dalam Political Realignment (2018), Dalton berargumen bahwa dealignment telah menciptakan ruang untuk realignment pada basis konflik yang baru.

Argumen ini sangat berbeda dari narasi "kemunduran partai." Dalton menyatakan bahwa yang kita saksikan bukanlah kemunduran, melainkan reorganisasi hubungan antara pemilih dan partai di sekitar cleavage ekonomi dan kultural (Dalton, 2018, hlm. 5).

Pada era pasca-perang, kompetisi politik terutama terstruktur di sekitar konflik ekonomi kiri-kanan: Partai kiri mewakili kelas pekerja dan mendukung redistribusi; partai kanan mewakili kelas menengah dan bisnis serta mendukung pasar bebas. Namun, sejak 1970-an, dimensi baru telah muncul: konflik kultural yang mencakup isu-isu seperti imigrasi, identitas nasional, multikulturalisme, hak-hak minoritas, dan lingkungan hidup.

Dalton (2018) menunjukkan bahwa "partai-partai merespons tuntutan warga negara yang berubah ini dan telah menghasilkan realignment untuk merepresentasikan posisi ekonomi dan kultural" (hlm. 245). Hasilnya adalah peta politik yang sepenuhnya baru: Di mana partai-partai sosial-demokrat tradisional sering terpecah antara penulisp ekonomi kiri dan penulisp kultural liberal, sementara partai-partai kanan terpecah antara penulisp pro-bisnis dan penulisp populis-nasionalis.

Mekanisme Kelangsungan Hidup Partai Politik di Era Volatilitas

Salah satu temuan paling menggugah dari proyek Parties Without Partisans adalah bahwa partai mengalami nasib yang sangat berbeda di tiga arena yang berbeda: Elektoral, organisasional, dan pemerintahan. Di arena elektoral, partai jelas melemah. Dealignment partisan, menurunnya mobilisasi pemilih berbasis partai, dan meningkatnya volatilitas adalah fenomena yang terdokumentasi dengan baik.

Di arena organisasional, partai menghadapi krisis keanggotaan, sebuah tema yang dieksplorasi lebih lanjut oleh Susan Scarrow, yang karyanya telah kita bahas dalam tulisan sebelumnya. Namun, di arena pemerintahan, sesuatu yang kontra-intuitif terjadi. Sebagaimana dicatat dalam Parties Without Partisans, "partai-partai telah mempertahankan peran tradisional mereka dalam menstruktur aksi legislatif dan fungsi pemerintahan, bukti lebih lanjut bahwa organisasi partai sedang mengisolasi diri mereka dari perubahan yang mentransformasi publik demokratis" (Dalton & Wattenberg, 2000, hlm. 269).

Inilah strategi kelangsungan hidup pertama yang diidentifikasi oleh Dalton: partai bertahan dengan memperkuat kehadiran mereka di arena pemerintahan sambil melepaskan ketergantungan pada basis massa. Partai tidak lagi menjadi agen mobilisasi masyarakat; mereka menjadi agen pengelolaan negara. Michael Thies, dalam bab penutup Parties Without Partisans, secara eksplisit membahas "mengapa partai legislatif dapat bertahan dari penurunan partai dalam elektorat" (Thies, 2002).

Dalam Political Parties and Democratic Linkage (2011), Dalton bersama David Farrell dan Ian McAllister memperkenalkan kerangka yang sangat berpengaruh untuk memahami bagaimana partai mempertahankan relevansinya: Konsep political linkage.

Dalton, Farrell, dan McAllister (2011) mendefinisikan linkage sebagai "proses di mana partai menghubungkan warga negara individual dengan pembentukan pemerintahan dan kemudian dengan kebijakan pemerintah" (hlm. 3). Dengan menggunakan data dari Comparative Study of Electoral Systems (CSES), mereka menemukan bahwa "proses pemerintahan partai masih hidup dan sehat di sebagian besar demokrasi kontemporer" (Dalton, Farrell, & McAllister, 2011, hlm. 225). Namun, mekanisme linkage telah berubah.

Dalam era dealignment, partai tidak bisa lagi mengandalkan linkage berbasis identitas (ikatan afektif jangka panjang). Sebagai gantinya, mereka mengembangkan linkage berbasis:

• Akuntabilitas: Pemilih menghukum atau menghadiahi partai berdasarkan kinerja.
• Representasi programatik: Partai menawarkan paket kebijakan yang koheren kepada pemilih yang semakin berbasis isu.
• Kandidat: Personalitas dan kompetensi kandidat menjadi jalan pintas informasi yang menggantikan label partai.

Salah satu karya Dalton yang paling relevan untuk memahami tantangan kelangsungan hidup partai adalah Democratic Challenges, Democratic Choices: The Erosion of Political Support in Advanced Industrial Democracies (2004). Dalam buku ini, Dalton mendokumentasikan penurunan kepercayaan warga negara terhadap institusi-institusi politik, termasuk partai politik, di hampir semua demokrasi industri maju.

Dalton (2004) berargumen bahwa "sebagian besar warga negara demokratis kini mempertanyakan pilar-pilar demokrasi perwakilan" (hlm. 1). Penurunan dukungan politik ini memiliki implikasi langsung bagi kelangsungan hidup partai. Partai-partai arus utama menghadapi tantangan ganda: di satu sisi, pemilih semakin kritis terhadap kinerja mereka; di sisi lain, partai-partai penantang memanfaatkan ketidakpuasan ini untuk menarik dukungan.

Kombinasi antara dealignment partisan, meningkatnya cognitive mobilization, dan menurunnya dukungan politik menciptakan lingkungan yang sangat menantang bagi partai-partai mapan. Mereka harus beradaptasi, atau menghadapi risiko digantikan.

Relevansi Global

Tidak ada tempat di mana kerangka Dalton lebih relevan daripada di Amerika Serikat. Independen kini merupakan blok pemilih terbesar, dan loyalitas partisan telah tergerus secara signifikan di kedua sisi spektrum politik. Data CSES yang digunakan dalam Political Realignment menunjukkan bahwa "hanya sekitar 29% responden AS yang melaporkan identifikasi partai kuat pada 2011-2016, turun dari sekitar 38% pada 1960-an" (Dalton, 2018, hlm. 54-56).

Hal yang lebih penting lagi, AS adalah contoh utama dari realignment pada dimensi kultural. Ketika partai-partai mereposisi diri pada isu-isu seperti imigrasi, hak-hak sipil, dan identitas nasional, sering kali sebagai respons terhadap perubahan opini publik yang didokumentasikan Dalton, lanskap elektoral berubah secara fundamental. Kemenangan Trump pada 2016 dan Biden pada 2020 dapat dibaca melalui lensa ini.

Demokrasi Eropa menyediakan laboratorium yang sangat kaya untuk menguji kerangka Dalton. Di Inggris, dealignment partisan telah mengikis loyalitas kelas yang dulu menjadi fondasi sistem dua partai. Pemilu 2017 menunjukkan peningkatan dukungan untuk partai-partai kecil, yang menurut Dalton (2018) mencerminkan "perubahan dalam cara pemilih Inggris merespons daya tarik partai ketika ikatan partisan melemah" (hlm. 145-147).

Di Prancis, keruntuhan elektoral partai-partai arus utama, Partai Sosialis dan Les Républicains, dan kebangkitan En Marche! Emmanuel Macron pada 2017 adalah contoh dramatis dari volatilitas yang dimungkinkan oleh dealignment. Partai yang didirikan hanya setahun sebelum pemilu presiden berhasil memenangkan kursi kepresidenan dan mayoritas parlemen, sesuatu yang hampir tidak terpikirkan dalam era partisanitas yang stabil. Di Jerman, Alternative für Deutschland (AfD) muncul dengan mengeksploitasi dimensi kultural yang diidentifikasi Dalton, terutama isu imigrasi, untuk menantang partai-partai mapan yang telah berkuasa selama puluhan tahun.

Kerangka Dalton sangat relevan untuk memahami demokrasi baru di Eropa Timur, meskipun dengan adaptasi. Dalam artikel Partisanship and Party System Institutionalization (2007), Dalton dan Weldon berargumen bahwa "ikatan partai juga merupakan ukuran pelembagaan sistem kepartaian dari sudut pandang publik" dan bahwa "identitas partai dapat berkembang di demokrasi baru jika sistem kepartaian menciptakan kondisi untuk mengembangkan ikatan ini" (Dalton & Weldon, 2007, hlm. 179).

Namun, di banyak negara Eropa Timur, cognitive mobilization belum mencapai tingkat yang sama seperti di Barat. Konsekuensinya, pola volatilitas di kawasan ini sering lebih didorong oleh faktor-faktor lain: Kinerja ekonomi, skandal korupsi, dan kegagalan negara. Ini adalah pengingat penting bahwa kerangka Dalton dikembangkan terutama untuk demokrasi industri maju dan memerlukan adaptasi ketika diterapkan ke konteks yang berbeda.

Pertanyaan ini sangat penting. Kerangka Dalton tentang dealignment dan cognitive mobilization mengasumsikan tingkat perkembangan ekonomi dan pendidikan tertentu yang tidak selalu hadir di negara-negara berkembang. Di banyak negara Afrika, Amerika Latin, atau Asia Selatan, identifikasi partai mungkin lebih didorong oleh faktor-faktor identitas primordial atau jaringan klientelistik daripada oleh evaluasi kognitif terhadap isu.

Namun, argumen yang lebih luas tentang volatilitas, pelembagaan partai, dan adaptasi organisasional tetap relevan. Sebagaimana dicatat oleh Dalton dan Weldon (2007), "ikatan partai dapat berkembang di demokrasi baru jika sistem kepartaian menciptakan kondisi untuk mengembangkan ikatan ini" (hlm. 193). Ini adalah pernyataan yang memberikan harapan sekaligus peringatan: partai harus bekerja untuk membangun loyalitas; loyalitas tidak akan muncul dengan sendirinya.

Konteks Indonesia

Indonesia adalah negara dengan salah satu sistem multipartai paling kompleks di dunia. Sejak reformasi 1998, puluhan partai telah berpartisipasi dalam pemilu, beberapa bertahan, banyak yang gagal. Tetapi yang paling mencengangkan adalah rendahnya identifikasi partai di kalangan pemilih Indonesia.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret, Agus Riewanto, menyoroti bahwa sistem pemilu berbasis caleg terbuka telah melemahkan Party ID dan melahirkan fenomena "anti partai politik atau deparpolisasi yang berdampak buruk bagi bangunan demokrasi di Indonesia" (ANTARA News Banten, 2026). Dalam istilah Dalton, Indonesia sedang mengalami bentuknya sendiri dari partisan dealignment, meskipun melalui mekanisme dan dengan karakteristik yang berbeda dari yang diamati Dalton di Barat.

Data tentang volatilitas elektoral di Indonesia sangat menarik. Analisis Kompas (Maret 2026) menunjukkan bahwa "Indeks Volatilitas pemilu ... terakhir sejak era reformasi menunjukkan bahwa perubahan pilihan partai politik atau parpol kian sempit" (Kompas.id, 2026). Dengan kata lain, berbeda dengan banyak negara Eropa yang mengalami peningkatan volatilitas ekstrem, volatilitas di Indonesia justru menurun.

Pertama, perlu diingat bahwa rendahnya volatilitas tidak selalu berarti tingginya identifikasi partai. Volatilitas rendah bisa mencerminkan stabilitas perilaku tanpa stabilitas psikologis. Pemilih Indonesia mungkin memilih partai yang sama dari pemilu ke pemilu bukan karena identifikasi partisan yang mendalam, melainkan karena faktor-faktor lain: Patronase, loyalitas personal kepada kandidat, atau sekadar kebiasaan.

Kedua, analisis Kompas (2026) tentang blok volatilitas menunjukkan bahwa ketika volatilitas antar-blok partai diukur, gambaran yang berbeda muncul. Ini menunjukkan bahwa meskipun pemilih mungkin tetap dalam "keluarga partai" yang sama (misalnya, partai-partai nasionalis atau partai-partai Islam), mereka cukup mobile di dalam blok tersebut.

Ketiga, Pepinsky (2025), dalam analisisnya tentang pemilu 2024 yang diterbitkan di Party Politics, menemukan bahwa "demokrasi Indonesia dicirikan oleh koalisi pemerintahan besar dan presidensi dominan, ditambah dengan partai-partai lemah dengan sedikit perbedaan programatik" (Pepinsky, 2025, hlm. 2). Ini adalah deskripsi yang sangat sesuai dengan kerangka Dalton: Partai yang kuat di pemerintahan (koalisi besar, kontrol atas instrumen negara) tetapi lemah dalam hal ikatan dengan pemilih (sedikit perbedaan programatik).

Salah satu fenomena paling mencolok dalam politik Indonesia kontemporer adalah apa yang disebut oleh Kyoto Review sebagai "kartel partai di Indonesia: Menuju demokrasi tanpa oposisi" (Party Cartels in Indonesia, 2025). Pasca-Pemilu 2024, koalisi pemerintahan Prabowo Subianto mencakup hampir semua partai signifikan, meninggalkan hampir tidak ada oposisi yang berarti.

Bagaimana fenomena ini dibaca dalam kerangka Dalton? Di satu sisi, ini adalah manifestasi dari strategi adaptasi partai yang diidentifikasi oleh Parties Without Partisans: Partai bertahan dengan memperkuat kehadiran mereka di pemerintahan sementara hubungan mereka dengan pemilih melemah. Di sisi lain, tidak adanya oposisi yang efektif melanggar salah satu syarat penting demokrasi yang sehat: kompetisi yang berarti.

Sebagaimana dicatat oleh Pepinsky (2025), "ciri-ciri inti politik partai Indonesia dan kompetisi elektoral dalam pemilu 2024" konsisten dengan gambaran tentang partai yang kuat di pemerintahan namun lemah dalam membangun identitas partisan di kalangan pemilih (hlm. 3).

Salah satu adaptasi paling penting yang diperlukan ketika menerapkan kerangka Dalton ke Indonesia adalah mengakui peran sentral personalisme politik. Dalam split personality pemilih Indonesia yang teridentifikasi oleh studi New Mandala (2024), "pemilih Indonesia memisahkan preferensi partai dan preferensi kandidat" (New Mandala, 2024).

Ini sangat berbeda dari model linkage Dalton di mana partai adalah jalur utama yang menghubungkan warga negara dengan pemerintahan. Di Indonesia, partai hanyalah salah satu jalur, dan sering kali bukan jalur yang paling penting. Kandidat individual, dengan popularitas pribadi dan jaringan patronasenya, sering kali lebih signifikan daripada label partai yang mereka kenakan.

Namun, temuan ini tidak sepenuhnya bertentangan dengan kerangka Dalton. Dalton (2011) sendiri, dalam Political Parties and Democratic Linkage, mengakui bahwa linkage dapat beroperasi melalui kandidat. Pertanyaannya adalah: Sejauh mana partai dapat mengelola personalisme ini tanpa menjadi sekadar kulit kosong yang dipinjam oleh politisi ambisius?

Dengan menggunakan lensa Dalton, kita dapat mengidentifikasi beberapa tantangan utama bagi kelangsungan hidup partai di Indonesia:

1. Tantangan Cognitive Mobilization: Tingkat pendidikan di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda urban, meningkat pesat. Ini berpotensi menciptakan pemilih yang lebih independen secara kognitif, yang, dalam kerangka Dalton, akan kurang bergantung pada isyarat partai. Namun, cognitive mobilization di Indonesia mungkin mengambil bentuk yang berbeda: bukan menghasilkan apartisan yang terlibat secara kognitif, melainkan pemilih yang skeptis terhadap semua partai dan lebih mengandalkan figur personal.
2. Tantangan Kelembagaan: Sebagaimana diargumentasikan oleh Dalton dan Weldon (2007), ikatan partai yang stabil memerlukan sistem kepartaian yang terlembaga. Di Indonesia, di mana partai sering kali hanya menjadi kendaraan personal, pelembagaan ini masih lemah. Partai-partai yang tidak terlembaga menghadapi risiko tinggi untuk digantikan ketika figur sentralnya kehilangan popularitas atau pensiun.
3. Tantangan Dukungan Politik: Meskipun belum ada studi longitudinal yang komprehensif tentang dukungan politik di Indonesia setara dengan data Democratic Challenges Dalton, indikator-indikator awal menunjukkan adanya kekecewaan terhadap partai politik, terutama di kalangan generasi muda. Ini menciptakan ruang bagi partai-partai penantang.

Apa yang bisa dipelajari partai politik Indonesia dari perspektif Dalton? Pertama, linkage yang lebih programatik. Dalam era di mana identifikasi partisan semakin lemah, partai yang bertahan adalah partai yang menawarkan program yang jelas dan koheren. Partai-partai Indonesia yang hanya menawarkan koalisi transaksional tanpa substansi kebijakan akan semakin kehilangan relevansi. Kedua, adaptasi ke realitas cognitive mobilization. Partai harus mengakui bahwa pemilih, terutama pemilih muda, semakin kritis dan kurang bersedia menerima begitu saja instruksi dari elit partai. Ini adalah peluang sekaligus ancaman.

Ketiga, pelembagaan di luar figur personal. Partai yang kelangsungan hidupnya bergantung pada satu figur, entah itu Megawati, Prabowo, atau SBY, adalah partai yang rapuh dalam jangka panjang. Keempat, keseimbangan antara linkage elektoral dan linkage pemerintahan. Temuan Parties Without Partisans bahwa partai telah memperkuat peran pemerintahan sementara melemahkan peran elektoral adalah peringatan: partai yang hanya ada di parlemen dan kabinet, tanpa kehadiran di komunitas, adalah partai yang pada akhirnya akan kehilangan legitimasi demokratisnya.

Kesimpulan

Sampailah kita di penghujung tulisan ini. Mari kita rengkuh kembali benang merah dari seluruh perjalanan intelektual kita. Russell J. Dalton telah memberikan kepada kita sebuah lensa yang sangat berharga untuk memahami dinamika elektoral kontemporer. Melalui konsep-konsep kuncinya, partisan dealignment, cognitive mobilization, apartisanship, dan political realignment, ia telah membangun sebuah kerangka yang menghubungkan perubahan pada tingkat individu (bagaimana warga negara berpikir dan merasa tentang partai) dengan perubahan pada tingkat sistem (bagaimana sistem kepartaian terstruktur dan bagaimana partai bertahan atau gagal).

Kontribusi Dalton dapat diringkas dalam beberapa proposisi fundamental:

1. Partisan dealignment adalah fenomena struktural, bukan konjungtural. Ini mencerminkan perubahan mendasar dalam hubungan antara warga negara dan partai politik, didorong oleh meningkatnya kapasitas kognitif warga negara dan melonggarnya pembelahan sosial tradisional.
2. Apartisanship bukanlah apatisme, melainkan bentuk baru keterlibatan politik. Apartisan adalah warga negara yang membuat penilaian independen tentang politik, dan partai yang ingin bertahan harus belajar berkomunikasi dengan mereka, bukan meratapi hilangnya loyalitas buta.
3. Partai bertahan dengan memperkuat kehadiran mereka di arena pemerintahan sambil melepaskan ketergantungan pada basis keanggotaan massal. Namun, ini adalah strategi yang mengandung risiko jangka panjang: partai yang kehilangan akar di masyarakat sipil pada akhirnya akan kehilangan legitimasi demokratis.
4. Realignment politik kontemporer terjadi pada dua dimensi, ekonomi dan kultural, dan partai yang gagal mereposisi diri pada kedua dimensi ini berisiko digantikan oleh partai-partai baru yang lebih responsif terhadap perubahan preferensi pemilih.
5. Pola dealignment dan realignment sangat bervariasi antar konteks, dan kerangka yang dikembangkan oleh Dalton terutama untuk demokrasi industri maju memerlukan adaptasi substansial ketika diterapkan ke konteks demokrasi baru seperti Indonesia.

Untuk Indonesia, perspektif Dalton menawarkan wawasan yang berharga tentang dilema partai politik kontemporer: Di satu sisi, partai-partai telah memperkuat kontrol mereka atas instrumen negara (melalui koalisi besar, kontrol atas BUMN, dan akses ke anggaran); di sisi lain, hubungan mereka dengan pemilih semakin rapuh. Apakah ini dapat dipertahankan dalam jangka panjang? Dalam kerangka Dalton, jawabannya adalah: Hanya jika partai mampu membangun mekanisme linkage baru yang sesuai untuk pemilih yang semakin kritis dan kurang terikat secara partisan.

Pada akhirnya, mempelajari Russell J. Dalton adalah mempelajari bahwa transformasi hubungan antara warga negara dan partai politik bukanlah kematian demokrasi, melainkan metamorfosisnya. Partai tetap diperlukan, "demokrasi tanpa partai politik tidak terpikirkan", tetapi bentuk, fungsi, dan strategi mereka harus berubah seiring berubahnya warga negara yang mereka klaim wakili. Tugas kita sebagai ilmuwan dan warga negara adalah memahami perubahan ini, bukan sekadar meratapinya, dan berkontribusi pada penciptaan institusi politik yang lebih responsif terhadap aspirasi publik yang terus berevolusi.

Referensi

ANTARA News Banten. (2026, April 16). Pakar hukum UNS: Sistem pemilu terbuka melemahkan Party ID. ANTARA News. https://banten.antaranews.com

Dalton, R. J. (1984). Cognitive mobilization and partisan dealignment in advanced industrial democracies. The Journal of Politics, 46(1), 264–284.

Dalton, R. J. (2000). Citizen attitudes and political behavior. Comparative Political Studies, 33(6/7), 912–940.

Dalton, R. J. (2004). Democratic challenges, democratic choices: The erosion of political support in advanced industrial democracies. Oxford University Press.

Dalton, R. J. (2012). The apartisan American: Dealignment and the transformation of electoral politics. CQ Press/SAGE.

Dalton, R. J. (2014). Interpreting partisan dealignment in Germany. German Politics, 23(1-2), 1–11.

Dalton, R. J. (2017). The participation gap: Social status and political inequality. Oxford University Press.

Dalton, R. J. (2018). Political realignment: Economics, culture, and electoral change. Oxford University Press.

Dalton, R. J. (2020). Citizen politics: Public opinion and political parties in advanced industrial democracies (7th ed.). SAGE/CQ Press.

Dalton, R. J. (2025). The good citizen: How a younger generation is reshaping American politics (3rd ed.). Routledge.

Dalton, R. J., & Klingemann, H.-D. (Eds.). (2007). The Oxford handbook of political behavior. Oxford University Press.

Dalton, R. J., & Wattenberg, M. P. (2002). Partisan change and the democratic process. Dalam R. J. 

Dalton & M. P. Wattenberg (Eds.), Parties without partisans: Political change in advanced industrial democracies (pp. 261–285). Oxford University Press.

Dalton, R. J., & Wattenberg, M. P. (Eds.). (2000). Parties without partisans: Political change in advanced industrial democracies. Oxford University Press.

Dalton, R. J., & Weldon, S. (2007). Partisanship and party system institutionalization. Party Politics, 13(2), 179–196.

Dalton, R. J., Farrell, D. M., & McAllister, I. (2011). Political parties and democratic linkage: How parties organize democracy. Oxford University Press.

Dalton, R. J., Flanagan, S. C., & Beck, P. A. (Eds.). (1984). Electoral change in advanced industrial democracies: Realignment or dealignment? Princeton University Press.

Democracy and mass partisanship in advanced industrial societies. (2024, April 17). Revistas RCAAP. https://revistas.rcaap.pt

Kompas.id. (2026, Maret 23). Perubahan pilihan parpol menyempit, apa dampaknya? Kompas. https://www.kompas.id

New Mandala. (2024, April 2). Continuity was the surprise in Indonesia's legislative elections. New Mandala. https://www.newmandala.org

Party cartels in Indonesia: Towards an opposition-less democracy. (2025, Februari 27). Kyoto Review of Southeast Asia. https://kyotoreview.org

Pepinsky, T. B. (2025). Cleavages, institutions, and democracy in Indonesia: The 2024 elections in comparative perspective. Party Politics. Advance online publication. https://journals.sagepub.com

Russell J. Dalton. (n.d.). Center for the Study of Democracy, UC Irvine. https://sites.socsci.uci.edu