Togog Mencari Demokrasi, Debat Warung Kopi yang Mengguncang Astina

Satir politik ini alurnya tentang Togog yang penasaran dengan demokrasi, membandingkan Astina yang otoriter di bawah Duryudana tapi makmur, dengan Negeri Mahjong yang demokratis tapi korup dan stagnan. Togog akhirnya berdiskusi dengan Duryudana yang ternyata belajar filsafat kritik demokrasi dari Plato, Aristoteles, Rousseau, Bentham, Pareto, Schumpeter, Sukarno.

Bagian 1: 

Kegelisahan Seorang Togog

Siang itu, matahari di Negeri Astina sedang on fire. Maksudnya, panasnya bukan main. Seakan-akan sang surya dapat tender khusus dari kerajaan untuk memanggang seluruh negeri secara merata. Tapi di bawah pohon beringin raksasa di pinggir alun-alun ibukota Hastinapura, suasana masih lumayan teduh. Di sanalah Togog duduk termenung, sendirian, dengan wajah khasnya yang selalu terlihat bingung.

Sebenarnya, posisi Togog di Kerajaan Astina itu agak membingungkan. Secara silsilah, dia ini paman dari para Kurawa, kakak tertua dari Sengkuni. Tapi secara penampilan, dia lebih mirip satpam pohon beringin yang sedang tidak dibayar. Wajahnya bulat, matanya bulat, hidungnya bulat, perutnya juga bulat. Semua serba bulat, seolah-olah ketika dewa menciptakannya, sang dewa sedang malas dan cuma pakai template lingkaran. Satu-satunya yang tidak bulat dari Togog adalah pikirannya, karena pikirannya lebih sering kosong dan datar.

Tapi hari ini, pikiran Togog tidak datar. Pikirannya berkecamuk, bergejolak, berputar-putar seperti air di kloset yang sedang tersumbat. Penyebabnya adalah status WhatsApp dari Petruk, teman lamanya yang sekarang sudah hijrah ke Negeri Mahjong dan berprofesi sebagai "pengamat politik", sebuah profesi yang di Astina tidak ada, karena mengamati politik di Astina bisa dianggap kegiatan subversif.

Status WhatsApp Petruk bunyinya begini: "Demokrasi adalah sistem terbaik untuk rakyat! Kedaulatan di tangan rakyat! Suara rakyat adalah suara Tuhan! MahjongBerdaulat HidupDemokrasi"

Togog membaca status itu berulang-ulang. Lalu dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ini gesture standar kalau dia sedang berpikir keras. Masalahnya, kapasitas berpikir Togog itu seperti komputer jadul era 90-an: kalau kebanyakan input data, langsung nge-hang.

"Demokrasi," gumamnya pelan. "Apaan sih sebenernya Demokrasi itu?"

Dia mencoba merunut dengan otaknya yang terbatas. Di Negeri Astina, sistem pemerintahannya... apa ya namanya? Otoriter? Monarki absolut? Kediktatoran dengan bumbu-bumbu klenik? Yang jelas, yang berkuasa adalah keponakannya sendiri: Duryudana, sang Raja Astina.

Duryudana itu memerintah dengan gaya yang unik. Kalau diibaratkan perusahaan, Duryudana itu CEO yang juga merangkap jadi manajer operasional, kepala HRD, customer service, marketing, sampai office boy. Semua keputusan ada di tangannya. Semua kebijakan berasal dari mulutnya. Semua aturan ditetapkan olehnya. Pokoknya, Duryudana adalah alfa dan omega-nya pemerintahan Astina.

Parlemen di Astina memang ada, namanya Dewan Wong. Anggotanya sekitar 500-an orang, dipilih melalui... ya, semacam pemilihan. Tapi fungsinya agak unik. Kalau parlemen di negara lain bertugas mengkritisi pemerintah, mengawasi anggaran, dan membuat undang-undang, maka Dewan Wong Astina tugas utamanya ada tiga: mengangguk, mengamini, dan bertepuk tangan. Itu saja.

Saking kompaknya Dewan Wong dengan pemerintah, mereka bahkan punya jargon sendiri: "Apa Kata Boss, Itu Kata Kita." Disingkat jadi AKBIK, dan akronim ini sudah dipatenkan sebagai merek dagang. Kalau ada yang mau pakai jargon itu tanpa izin, bisa dituntut secara hukum.

Setiap hari Jumat, Duryudana mengadakan acara spesial untuk anggota Dewan Wong. Namanya "Jumat Penuh Cinta". Dalam acara ini, setiap anggota dewan mendapatkan voucher pulsa 100 ribu Rastino, mata uang Astina yang nilainya sangat stabil karena dijamin oleh cadangan emas dan kebijakan moneter yang ketat. Selain voucher pulsa, ada juga acara Makan Enak Gratis yang disingkat MEG.

Menu MEG ini luar biasa mewah. Ada lobster segar dari tambak-tambak di pesisir selatan. Ada caviar hitam yang diimpor dari negeri seberang, salah satu dari sedikit barang impor yang diizinkan masuk Astina. Ada tenderloin wagyu yang dimasak oleh chef profesional. Tapi Duryudana, dengan gayanya yang populis, juga membuka opsi menu alternatif. Kalau ada anggota dewan yang lagi kangen masakan rakyat, dia bisa request ikan asin gabus. Bahkan, konon ada anggota dewan dari daerah pesisir yang rutin minta ikan asin gabus, bukan karena kangen kampung halaman, tapi karena memang doyan.

"Makanannya enak-enak," Togog membatin. "Tapi fungsinya cuma buat bikin anggota dewan pada nurut. Ini mah bukan parlemen, tapi klub penggemar Duryudana."

Tapi kemudian Togog ingat dengan kondisi terkini Astina. Di bawah kepemimpinan Duryudana yang super otoriter itu, Astina justru maju pesat. Industrialisasi berjalan mulus. Di mana-mana berdiri pabrik-pabrik modern. Agrobisnis diterapkan dengan teknologi tinggi. Hasil panen para petani melimpah ruah, sampai-sampai Astina bisa mengekspor beras, sayuran, dan buah-buahan ke negara-negara tetangga. Padahal dulu, Astina itu pengimpor beras terbesar di kawasan.

Yang paling spektakuler adalah program hilirisasi produk mentah. Dulu, Astina hanya mengekspor bijih besi mentah, kayu gelondongan, dan bahan-bahan tambang lainnya. Harganya murah, karena yang dijual kan barang mentah. Tapi Duryudana dengan gagah berani melarang ekspor semua bahan mentah. Kebijakan ini awalnya ditentang habis-habisan oleh para pengusaha tambang dan pemilik hutan. Banyak yang protes. Banyak yang mengancam akan melakukan kudeta. Tapi Duryudana tidak gentar. Dia tetap menjalankan kebijakannya dengan dukungan militer dan polisi yang setia.

Hasilnya? Bahan-bahan mentah itu sekarang diolah dulu di dalam negeri. Bijih besi jadi baja berkualitas tinggi. Kayu gelondongan jadi furnitur mewah. Hasil perkebunan jadi produk makanan dan kosmetik. Nilai tambahnya luar biasa. Pabrik-pabrik pengolahan menyerap jutaan tenaga kerja. Pendapatan negara naik drastis. Dan yang paling penting, rakyat kecil ikut merasakan manfaatnya.

Tapi kok bisa ya?" Togog makin bingung. "Duryudana kan diktator. Harusnya diktator tuh kerjanya cuma korupsi, memperkaya diri sendiri, dan menindas rakyat. Ini kok malah rakyatnya makmur? Ada yang nggak beres nih."

Dia teringat pada satu hal yang selalu membuatnya penasaran: peran Resi Bhisma.

Resi Bhisma adalah kakek dari Duryudana, tepatnya kakek buyut, atau mungkin lebih tua lagi, pokoknya sudah sangat sepuh. Usianya mungkin sudah lebih dari satu abad, lebih tua dari pohon beringin tempat Togog berteduh. Tapi meskipun fisiknya sudah renta, pikiran Resi Bhisma masih setajam silet. Dia adalah sesepuh yang sangat dihormati di seluruh Astina.

Secara struktur pemerintahan, Resi Bhisma tidak punya jabatan resmi. Dia bukan menteri, bukan anggota dewan, bukan pejabat tinggi negara. Dia cuma seorang resi tua yang tinggal di pertapaan di pinggir hutan. Tapi entah kenapa, pengaruhnya sangat besar. Duryudana, yang terkenal galak dan tidak mau dibantah, selalu hormat pada Resi Bhisma.

Yang menarik, dalam setiap pengambilan keputusan penting, alurnya selalu begini: pertama, Duryudana berdiskusi dengan Sengkuni, adik Togog yang menjadi penasehat utama kerajaan. Sengkuni selalu memberikan saran-saran yang... bagaimana ya... agak miring secara etika. Sengkuni itu kalau menyarankan sesuatu, selalu ada udang di balik batu. Atau lebih tepatnya, selalu ada proyek di balik saran.

Tapi setelah mendengarkan Sengkuni, Duryudana tidak langsung mengambil keputusan. Dia selalu menyempatkan diri untuk chatting berjam-jam lewat WhatsApp dengan seseorang. Dari gerak-geriknya, dari ekspresi wajahnya, dari caranya mengetik dengan serius di ponselnya, Togog menduga keras orang itu adalah Resi Bhisma.

"Jadi gini," Togog menyusun teorinya, "Duryudana dengerin dulu saran Sengkuni yang biasanya mementingkan keuntungan pribadi dan kelompok. Terus dia konsultasi sama Resi Bhisma yang bijaksana. Nah, keputusan akhirnya biasanya lebih condong ke nasihat Resi Bhisma, tapi dengan tetap mempertimbangkan masukan dari Sengkuni supaya yang bersangkutan nggak ngamuk."

Ini baru teori, tentu saja. Togog tidak tahu pasti apakah benar Duryudana chatting dengan Resi Bhisma. Bisa jadi dia chatting dengan selingkuhannya, atau dengan admin toko online, atau dengan bot AI. Togog kan cuma "normal", bukan "paranormal". Dia tidak bisa melihat alam gaib, tidak bisa menerawang isi chat orang, tidak bisa membaca aura. Kemampuannya cuma satu: mengamati dengan teliti, lalu menyimpulkan dengan... yah, kadang akurat, kadang melenceng jauh.

"Tapi kalau teoriku benar," Togog melanjutkan monolognya, "berarti sistem di Astina ini bukan otoritarianisme murni. Ini lebih kayak... apa ya... Benevolent Authoritarianism? Otoritarianisme yang baik hati?"

Dia pernah membaca istilah itu dari sebuah buku yang dipinjamnya dari perpustakaan kerajaan. Sebenarnya lebih tepatnya dia pinjam tanpa izin, alias nyolong, karena dia malu kalau ketahuan bisa baca. Tapi itu tidak penting sekarang. Yang penting, istilah "Benevolent Authoritarianism" itu terus terngiang-ngiang di kepalanya.

"Tapi apa mungkin ada diktator yang baik hati?" Togog mengernyitkan dahi. "Diktator kan ya diktator. Harusnya jahat, kejam, sadis. Ini Duryudana memang galak dan nggak segan menghukum mati musuh-musuh politiknya, tapi rakyat kecilnya kok malah makmur? Ada yang salah nih dalam definisi diktator."

Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar-putar di otak Togog. Dia butuh jawaban. Tapi dia juga sadar, bertanya langsung pada Duryudana tentang hal-hal sensitif seperti ini bisa berbahaya. Bisa-bisa dia dianggap menghina raja, lalu dijebloskan ke penjara, atau lebih parah lagi: disuruh jadi anggota Dewan Wong.

"Nggak, nggak, aku nggak mau jadi anggota Dewan Wong," Togog menggeleng-geleng keras. "Makanannya enak sih, tapi tugasku cuma ngangguk-ngangguk doang? Mending aku jadi pengangguran aja, masih lebih bermartabat."

Togog menghela napas panjang. Masalah ini semakin rumit. Dia memutuskan untuk mencari lebih banyak informasi dulu sebelum mengambil tindakan nekat.

Bagian 2: 

Laporan dari Negeri Mahjong

Ketika Togog masih tenggelam dalam kebingungannya, ponselnya tiba-tiba berdering. Nada deringnya unik: suara "Semar Mesem" yang dinyanyikan oleh paduan suara anak-anak dengan iringan gamelan versi techno. Ini hadiah dari Petruk, yang selalu mengiriminya hal-hal aneh dan tidak jelas.

"Halo, Togog! Apa kabar, rek?" suara Petruk di seberang telepon terdengar ceria. Petruk memang selalu ceria, bahkan ketika membicarakan hal-hal yang membuat orang lain stres. Mungkin itu mekanisme pertahanan dirinya.

"Yah, lumayan, Truk. Lagi pusing mikirin Demokrasi," jawab Togog jujur. Dia dan Petruk sudah berteman sejak kecil, jadi tidak ada yang perlu ditutup-tutupi.

"Wah, kebetulan banget! Aku baru aja selesai riset tentang Demokrasi di Mahjong nih. Komprehensif, mendalam, dan pastinya bikin kamu makin pusing. Mau tak kirim lewat WA ya?"

"Kirim aja, tapi jangan yang banyak-banyak. Otakku udah mau meledak ini."

"Tenang, aku kirim yang ringkasan eksekutifnya aja. Cuma 50 halaman kok."

"50 HALAMAN ITU MAKSUTMU RINGKASAN?!"

Tapi Petruk sudah keburu menutup telepon. Beberapa menit kemudian, ponsel Togog bergetar berkali-kali. File-file mulai berdatangan: PDF, PowerPoint, Word, Excel, bahkan ada satu file berbentuk meme kucing yang tidak jelas hubungannya dengan politik.

"Astaga, Petruk ini kalau udah soal politik memang nggak bisa dihentikan," Togog menggerutu sambil mulai membaca.

Tapi semakin dia baca, semakin lebar matanya. Informasi yang dikirim Petruk benar-benar membuka perspektif barunya tentang Demokrasi.

Negeri Mahjong, menurut laporan Petruk, adalah negara yang sangat demokratis. Setiap lima tahun sekali, mereka mengadakan pesta demokrasi besar-besaran. Semua dipilih langsung oleh rakyat: presiden, anggota parlemen pusat, anggota parlemen daerah, gubernur, bupati, walikota. Kertas suara dicetak triliunan lembar. Dana yang dihabiskan untuk menyelenggarakan pemilu ini juga triliunan Ramahjong, mata uang lokal yang nilainya fluktuatif, kadang naik kadang turun, tergantung suasana hati pasar.

"Itu baru biaya penyelenggaraan pemilu lho," Togog membatin. "Belum termasuk biaya kampanye para calon."

Dan di sinilah letak masalahnya. Petruk menulis dengan detail bagaimana ongkos politik di Mahjong sangat mahal. Untuk menjadi calon bupati saja, seseorang butuh dana miliaran Ramahjong. Untuk calon gubernur, bisa puluhan miliar. Untuk calon presiden? Ratusan miliar, bahkan triliunan. Padahal, gaji resmi para pejabat itu tidak sebesar itu. Jadi pertanyaannya: dari mana duitnya?

Jawabannya ada di slide nomor 47 presentasi Petruk: Bohir.

Bohir adalah istilah populer di Mahjong untuk menyebut para cukong, pengusaha kaya raya yang mendanai kampanye para kandidat politik. Mereka ini rata-rata adalah pengusaha tambang, pengusaha kayu, pengusaha kelapa sawit, pengusaha properti, dan pengusaha komoditas mentah lainnya. Intinya, orang-orang yang kekayaannya berasal dari mengeruk sumber daya alam Mahjong dan menjualnya mentah-mentah ke luar negeri.

"Lha, ini kan mirip Astina zaman dulu," gumam Togog. "Bedanya, di Astina sekarang udah dilarang ekspor bahan mentah. Di Mahjong masih jalan terus."

Petruk menjelaskan mekanismenya dengan gamblang. Para kandidat politik, yang rata-rata tidak punya uang sendiri, mencari bohir untuk mendanai kampanye mereka. Bohir memberikan uang, dan sebagai imbalannya, setelah sang kandidat terpilih, dia harus memberikan konsesi proyek, kemudahan perizinan, atau bahkan menyusun undang-undang yang menguntungkan bisnis si bohir.

"Ini mah bukan Demokrasi, ini Oligarki berkedok Demokrasi," Togog bergumam. "Rakyat memang milih, tapi yang mereka pilih itu cuma orang-orang yang udah ditentukan oleh para bohir. Pilihannya terbatas pada kandidat-kandidat yang punya duit banyak."

Dan yang lebih parah, menurut Petruk, lingkaran setan ini sudah berlangsung selama 28 tahun. Dua puluh delapan tahun! Itu waktu yang sangat lama. Togog ingat, 28 tahun yang lalu dia masih muda, masih punya rambut lebat, dan masih punya semangat hidup. Sekarang? Rambutnya sudah pensiun dini, digantikan oleh permukaan kepala yang licin dan mengkilap kalau terkena sinar matahari.

"Selama 28 tahun, sistemnya sama terus," tulis Petruk dalam salah satu artikelnya. "Yang berkuasa ya itu-itu aja. Bapaknya jadi presiden, anaknya jadi ketua partai. Bapaknya jadi gubernur, istrinya jadi bupati, menantunya jadi walikota, sepupunya jadi anggota dewan. Ini namanya dinasti politik, dan dinasti ini bisa bertahan justru karena mekanisme Demokrasi!"

Togog menggaruk kepalanya lagi. "Berarti, Demokrasi di Mahjong itu cuma prosedural aja. Secara prosedur bener: ada pemilu, rakyat milih, suara dihitung. Tapi secara substansi, yang berkuasa tetap oligarki yang sama. Korupsi merajalela, kesenjangan ekonomi lebar, dan rakyat kecil tetap miskin."

Dia melanjutkan membaca. Ada satu bagian yang membuatnya sangat terkejut: tentang kondisi infrastruktur di Mahjong. Meskipun Mahjong kaya raya, mungkin lebih kaya dari Astina dalam hal sumber daya alam, tapi infrastrukturnya sangat buruk. Jalan-jalan rusak di mana-mana. Jembatan ambruk. Irigasi macet. Listrik byar-pet. Air bersih susah didapat.

"Lha, duitnya ke mana?" Togog bertanya-tanya. "Kan Mahjong jualan bahan mentah banyak banget. Harusnya duitnya banyak. Kok infrastrukturnya amburadul?"

Jawabannya ada di slide nomor 63: Korupsi.

Menurut data yang dikumpulkan Petruk, tingkat korupsi di Mahjong sangat tinggi. Mulai dari level pusat sampai daerah, semua lini pemerintahan terjangkit virus korupsi. Dana pembangunan infrastruktur dikorupsi. Dana kesehatan dikorupsi. Dana pendidikan dikorupsi. Bahkan dana bantuan bencana alam pun dikorupsi. Ada joke yang populer di Mahjong: "Kalau Anda pejabat dan belum pernah korupsi, berarti Anda belum berhasil."

"Busyet," Togog melongo. "Ini mah bukan Demokrasi, ini Kleptokrasi. Pemerintahan oleh para maling."

Dia teringat pada Astina. Di Astina, korupsi memang masih ada, tapi levelnya sangat rendah. Itu pun biasanya dilakukan oleh pejabat daerah yang masih berkerabat dengan Sengkuni. Tapi begitu ketahuan, hukumannya berat. Duryudana tidak segan-segan memecat, memenjarakan, bahkan mengeksekusi pejabat yang korupsi. Apalagi jika korupsinya sampai merugikan rakyat kecil. Duryudana bisa murka besar.

"Tapi kan di Astina ada Resi Bhisma yang ngawasin," Togog mulai menyambung-nyambungkan fakta. "Di Mahjong, siapa yang ngawasin? Media? Media di Mahjong kan udah dikuasai para oligarki. Penegak hukum? Penegak hukum juga bagian dari sistem yang korup. KPK? KPK di Mahjong itu seperti macan ompong: kelihatannya garang, tapi kalau gigit nggak sakit."

Dia terus membaca. Semakin banyak data yang diserap, semakin jelas gambaran tentang Mahjong: negara yang kaya raya dengan sumber daya alam melimpah, tapi rakyatnya tetap miskin. Negara yang demokratis secara prosedural, tapi dikuasai oligarki. Negara yang mengaku berkedaulatan rakyat, tapi kedaulatan sesungguhnya ada di tangan para bohir.

"Demokrasi kok kayak gini?" Togog menghela napas. "Kalau gini, buat apa susah-susah milih? Toh yang berkuasa ya itu-itu aja. Bedanya cuma ganti nama doang. Dulu Pak A, sekarang Bu B, yang ternyata adiknya Pak A. Dulu Pak C, sekarang Pak D, yang ternyata besannya Pak C."

Satu hal lagi yang membuat Togog tercenung adalah fenomena banjir di Mahjong. Setiap musim hujan, sejumlah wilayah di Mahjong selalu kebanjiran. Menurut Petruk, ini jelas-jelas akibat pembalakan hutan yang tidak terkendali. Para pengusaha kayu, yang juga merupakan bohir para politisi, menebang hutan sesuka hati. Izin penebangan bisa dibeli dengan mudah. Aturan tentang konservasi hutan hanya ada di atas kertas. Akibatnya, hutan gundul, air hujan tidak terserap tanah, dan banjir pun melanda.

"Di Astina, Duryudana sangat ketat soal hutan," Togog membandingkan. "Siapa pun yang nebang hutan ilegal, hukumannya mati. Nggak pandang bulu, bahkan keluarga Sengkuni pun pernah dihukum karena melanggar aturan kehutanan."

Togog mulai melihat pola yang kontradiktif. Astina yang otoriter ternyata lebih menjaga lingkungan. Mahjong yang demokratis malah merusak lingkungan. Astina yang otoriter korupsinya rendah. Mahjong yang demokratis korupsinya merajalela. Astina yang otoriter rakyatnya makmur. Mahjong yang demokratis rakyatnya sengsara.

"Tapi tunggu dulu," Togog menyadari sesuatu. "Jangan-jangan ini bukan masalah sistemnya, tapi masalah orangnya? Maksudku, Duryudana itu memang otoriter, tapi dia juga pintar dan, ini yang penting, dia mau dengerin nasihat orang bijak. Sementara pemimpin-pemimpin di Mahjong, mereka memang dipilih secara demokratis, tapi mereka nggak punya kapasitas dan integritas."

Tapi kemudian dia ragu lagi. "Atau jangan-jangan, Demokrasi itu sendiri yang punya kelemahan mendasar? Kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh para oligarki untuk tetap berkuasa?"

Pertanyaan ini terlalu berat untuk otaknya. Togog membutuhkan lebih banyak perspektif. Dia memutuskan untuk pergi ke Warung Kopi Cak Bagong dulu, mencari suasana baru, dan mungkin berdiskusi dengan orang-orang di sana.

Bagian 3: 

Warung Kopi Cak Bagong

Warung Kopi Cak Bagong adalah legenda hidup di Hastinapura. Tempat ini sudah ada sejak entah kapan, mungkin sejak zaman batu, mungkin lebih tua lagi. Bangunannya sederhana: kayu, bambu, atap daun kelapa. Di dalamnya ada beberapa meja dan kursi kayu yang sudah mulai reyot, tapi justru di situlah letak kenyamanannya. Orang datang ke sini bukan untuk mencari kemewahan, tapi untuk mencari ketenangan, kopi enak, dan diskusi yang kadang absurd tapi seringkali mencerahkan.

Pemiliknya adalah Bagong, anak bungsu Semar. Kalau Togog bulat, Bagong lebih bulat lagi. Badannya bulat, mukanya bulat, matanya bulat, bahkan cara jalannya pun bulat, menggelinding. Tapi di balik penampilannya yang kocak, Bagong adalah pendengar yang baik dan pengamat yang tajam. Warung kopinya selalu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dengan pemikiran nyeleneh: seniman, penulis, aktivis, mahasiswa, dosen, dan kadang-kadang pejabat yang sedang menyamar sebagai rakyat biasa.

Sore itu, ketika Togog tiba, warung sudah lumayan ramai. Bagong sedang sibuk di belakang bar, membuat kopi dengan ritual khasnya yang seperti dukun sedang meracik jamu.

"Eh, Togog! Tumben sore-sore ke sini! Ada angin apa?" seru Bagong dengan suaranya yang berat dan agak cempreng, suara khas yang tidak bisa ditiru oleh siapa pun.

"Anginnya kenceng banget, Gong. Angin kebingungan," jawab Togog sambil mengambil tempat duduk di pojokan, kursi favoritnya yang empuk dan strategis.

"Oho, angin kebingungan? Berarti kopinya harus yang spesial nih," Bagong mulai meracik kopi. "Kopi tubruk robusta, campuran gula aren, rempah rahasia turun-temurun. Dijamin melek sampe besok pagi dan otak langsung ngebul."

"Yang penting enak, Gong. Otakku udah ngebul duluan ini."

Sambil menunggu kopi, Togog memperhatikan sekeliling. Di meja sebelah, ada tiga mahasiswa yang sedang berdiskusi serius tentang teori konspirasi. Salah satunya berkata dengan penuh semangat: "Aku yakin, Duryudana itu sebenarnya cyborg yang dikendalikan oleh Resi Bhisma dari jarak jauh!"

Togog hanya geleng-geleng kepala. Mahasiswa memang selalu punya teori-teori yang kreatif.

Tak lama, Bagong datang membawa dua cangkir kopi. Satu untuk Togog, satu untuk dirinya sendiri. Dia duduk di depan Togog dengan gaya khasnya: menjatuhkan diri ke kursi kayu yang langsung berderit-derit menahan beban.

"Nah, sekarang cerita. Lagi mumet mikirin apa? Jangan bilang mikirin cinta, karena mukamu nggak kelihatan seperti orang yang lagi kasmaran."

"Lebih serius dari cinta, Gong. Aku lagi mikirin Demokrasi."

Bagong nyaris menyemburkan kopinya. "HAH? Demokrasi? Kamu? Togog? Mikirin Demokrasi? Kiamat sudah dekat rupanya."

"Aku serius, Gong. Kamu tahu kan Negeri Mahjong? Yang katanya paling demokratis sedunia itu?"

Bagong mengangguk. "Tahu. Itu lho negara yang setiap lima tahun bikin pesta rakyat. Triliunan duit habis cuma buat nyoblos. Terus yang menang ya itu-itu aja, yang kalah ya itu-itu aja. Rakyatnya heboh sendiri, padahal cuma jadi penonton."

"Nah, itu dia. Aku baru baca laporan dari Petruk. Katanya, di Mahjong itu korupsi merajalela, infrastruktur hancur, rakyat miskin, hutan gundul, banjir di mana-mana. Padahal mereka demokratis. Sementara di Astina yang otoriter, rakyat makmur, infrastruktur bagus, ekonomi maju, korupsi rendah. Ini kan aneh. Harusnya kan Demokrasi lebih baik dari Otoriter?"

Bagong menyesap kopinya pelan-pelan, lalu meletakkan cangkir dengan gerakan dramatis. "Togog, Togog. Kamu ini kenapa sih mikirin hal-hal rumit? Hidup ini sederhana. Ada kopi, minum. Ada makan, makan. Ada masalah, tidur."

"Tapi aku penasaran, Gong."

"Baiklah," Bagong mencondongkan badannya ke depan, posisi yang dia pakai kalau sedang serius. "Begini, menurutku, kamu salah fokus."

"Maksudmu?"

"Kamu membandingkan sistem politik: Demokrasi vs Otoriter. Tapi kamu lupa memperhatikan kualitas pemimpinnya. Lihat, di Mahjong, pemimpinnya memang dipilih secara demokratis. Tapi siapa yang dipilih? Orang-orang yang didanai bohir. Orang-orang yang naik karena uang, bukan karena kapasitas. Begitu berkuasa, ya korupsi. Sementara di Astina, Duryudana memang otoriter. Tapi dia pintar, dia pekerja keras, dan yang paling penting, dia mau dengar nasihat dari orang yang lebih bijak."

"Maksudmu Resi Bhisma?"

"Nah, kamu paham juga rupanya. Iya, Resi Bhisma. Kamu tahu sendiri kan, setiap Duryudana mau ambil keputusan penting, dia selalu konsultasi dulu sama Eyang Bhisma. Hasilnya, kebijakan-kebijakan yang keluar itu selalu terukur dan pro-rakyat."

Togog mengangguk-angguk. "Tapi kan tetap saja otoriter, Gong. Rakyat nggak punya kebebasan berpendapat. Dewan Wong cuma jadi stempel. Pers dikontrol ketat. Kritik sedikit dianggap makar."

"Memang itu harga yang harus dibayar," Bagong menghela napas. "Tapi coba kamu lihat, rakyat Astina sekarang lebih makmur. Mereka bisa makan tiga kali sehari. Anak-anak mereka bisa sekolah. Kalau sakit bisa berobat. Jalanan mulus, air bersih mengalir, listrik nyala 24 jam. Mereka mungkin nggak bebas mengkritik raja, tapi perut mereka kenyang. Kamu pilih mana: bebas ngomong tapi lapar, atau kenyang tapi nggak bebas ngomong?"

Pertanyaan itu menohok Togog. Dia jadi diam, merenung. Bagong melanjutkan.

"Dalam dunia ideal, kita pengen dua-duanya: bebas ngomong DAN kenyang. Tapi kalau harus milih, mayoritas rakyat akan milih kenyang dulu. Karena apa gunanya kebebasan kalau perut kosong? Kamu bebas ngomong apa aja, tapi kalau nggak ada yang dengerin, ngomong sama tembok."

"Tapi kan, Gong, dalam Demokrasi yang benar, rakyat seharusnya bisa memilih pemimpin yang membuat mereka bebas ngomong DAN kenyang."

"Teorinya begitu. Tapi praktiknya? Lihat Mahjong. Mereka sudah 28 tahun merdeka, 28 tahun demokrasi, tapi rakyatnya tetap miskin. Oligarki yang berkuasa. Kenapa? Karena Demokrasi yang mereka jalankan itu Demokrasi prosedural, bukan Demokrasi substansial. Pemilu diadakan, tapi peserta pemilunya cuma itu-itu aja. Rakyat disuruh milih, tapi pilihannya terbatas pada kandidat yang udah disetujui oligarki. Ini ibaratnya kamu disuruh milih menu makanan, tapi menunya cuma dua: nasi goreng atau nasi goreng."

Togog tertawa kecil mendengar analogi Bagong. Tapi dia masih penasaran. "Terus, solusinya apa dong?"

"Nah, itu pertanyaan yang lebih sulit. Kalau aku bilang sih, nggak ada sistem yang sempurna. Demokrasi punya kelemahan, Otoriter juga punya kelemahan. Yang penting adalah bagaimana sistem itu dijalankan dan siapa yang menjalankannya. Di Astina, sistemnya otoriter, tapi yang menjalankan adalah Duryudana yang, anehnya, peduli pada rakyat, plus ada Resi Bhisma yang mengawasi. Di Mahjong, sistemnya demokratis, tapi yang menjalankan adalah oligarki yang cuma peduli pada kantong sendiri."

"Hmm, jadi masalahnya bukan di sistem, tapi di orangnya?"

"Begitulah kira-kira. Tapi ada satu hal lagi yang bikin Astina lebih unggul: Sengkuni."

Togog terkejut. "Sengkuni? Adikku sendiri? Lha dia kan tukang intrik. Korup lagi. Jahat lagi. Apa untungnya dia?"

Bagong menyeringai. "Justru itu. Duryudana butuh Sengkuni untuk tahu cara berpikir para oligarki dan para penjahat. Sengkuni kan pikirannya licik, selalu mencari keuntungan pribadi. Nah, Duryudana mendengarkan saran Sengkuni, terus dia tanyakan ke Resi Bhisma. Dari situ, Duryudana jadi tahu: 'Oh, ini lho yang diinginkan oleh para elit yang rakus. Tapi kalau diturutin, rakyat bakal sengsara. Jadi, gimana caranya supaya para elit ini tetap bisa diakomodasi tapi rakyat nggak dirugikan?'"

"Jadi Sengkuni itu semacam... alat deteksi?" Togog mulai mengerti.

"Tepat! Sengkuni itu early warning system-nya Duryudana. Setiap kali Sengkuni menyarankan sesuatu, Duryudana langsung waspada: 'Ini pasti ada udang di balik batu.' Terus dia konsultasi ke Resi Bhisma, dan ketemu jalan tengahnya."

Togog tertegun. Ini perspektif yang sama sekali baru baginya. Selama ini dia menganggap Sengkuni cuma parasit yang menumpang hidup di istana. Ternyata, Sengkuni punya fungsi juga, meskipun fungsinya sebagai "contoh yang tidak boleh ditiru".

"Tapi tetap saja, Gong. Di Astina kan banyak juga pejabat daerah yang masih kerabat Sengkuni. Hampir 40 persen kursi kepala daerah diduduki keluarga Sengkuni. Nggak bahaya tuh?"

"Makanya ada Resi Bhisma. Kamu lihat sendiri kan, setiap kali ada pejabat daerah, terutama yang kerabat Sengkuni, yang mulai bertingkah, tiba-tiba ada inspeksi mendadak dari pusat. Dan inspeksi itu selalu berujung pada pemecatan atau bahkan hukuman lebih berat. Siapa yang memerintahkan inspeksi? Duryudana. Siapa yang ngasih tahu Duryudana? Resi Bhisma."

Togog manggut-manggut. "Jadi intinya, sistem di Astina ini kayak checks and balances versi tradisional ya?"

"Kurang lebih begitu. Sengkuni mewakili kepentingan elit. Resi Bhisma mewakili kebijaksanaan dan kepentingan rakyat. Duryudana sebagai penyeimbang. Kalau Duryudana terlalu condong ke Sengkuni, negara jadi korup. Kalau terlalu condong ke Resi Bhisma, para elit bisa ngamuk dan bikin kudeta. Jadi Duryudana harus pintar-pintar menyeimbangkan."

"Wah, jadi Duryudana itu sebenarnya pemain politik yang ulung juga ya."

"Dia belajar dari yang terbaik: Resi Bhisma. Dan jangan salah, Duryudana itu hobi baca buku. Koleksi bukunya banyak banget. Dari filsafat politik sampai ekonomi, dari strategi militer sampai psikologi massa. Dia itu diktator, iya. Tapi diktator yang terpelajar. Diktator yang paham bahwa kekuasaan absolut bisa korup secara absolut, jadi dia butuh rem."

Togog menyesap kopinya yang sudah mulai dingin. Pikirannya masih berkecamuk, tapi sekarang mulai ada titik-titik terang. "Tapi tetap saja, Gong. Aku nggak bisa menerima otoritarianisme. Bagaimanapun, rakyat harus punya suara dalam pemerintahan. Itu prinsip dasar Demokrasi."

"Dan aku setuju dengan prinsip itu. Tapi realitanya, nggak semua negara siap dengan Demokrasi. Demokrasi butuh rakyat yang terdidik, kritis, dan sejahtera. Kalau rakyatnya masih miskin dan gampang dibohongi, Demokrasi cuma jadi alat oligarki untuk melanggengkan kekuasaan."

Jawaban Bagong tidak sepenuhnya memuaskan Togog, tapi setidaknya memberikan perspektif baru. Dia memutuskan bahwa untuk mendapatkan jawaban yang lebih lengkap, dia harus berdiskusi dengan sumbernya langsung.

"Gong, aku mau tanya langsung ke Duryudana."

Bagong nyaris menyemburkan kopinya lagi. "APA?! Kamu mau tanya Duryudana? Soal Demokrasi dan Otoriter? Kamu yakin?!"

"Aku harus, Gong. Aku butuh jawaban langsung dari dia."

"Gila. Kamu ini kenapa sih nyari masalah? Udah enak-enak pensiunan, tinggal menikmati hidup, ini malah mau cari perkara."

"Aku nggak bisa tidur nyenyak kalau belum dapat jawaban, Gong. Ini udah mengganggu pikiranku."

Bagong menghela napas panjang. "Ya sudah, kalau itu maumu, aku doakan semoga kamu nggak langsung dijebloskan ke penjara. Atau lebih parah: dipaksa jadi anggota Dewan Wong."

"Amit-amit, Gong. Mendingan dipenjara daripada jadi anggota Dewan Wong."

Keduanya tertawa. Tapi di balik tawanya, Togog tahu bahwa keputusannya ini nekat dan berbahaya. Namun, rasa penasarannya sudah tidak bisa dibendung lagi. Dia HARUS tahu jawabannya.

Bagian 4: 

Persiapan Menuju Istana

Malam harinya, Togog tidak bisa tidur. Dia bolak-balik di tempat tidurnya yang sederhana, sebuah dipan bambu dengan kasur kapuk yang sudah mulai tipis. Pikirannya terus melayang ke rencana nekatnya: menemui Duryudana dan berdiskusi tentang Demokrasi dan Otoritarianisme.

"Gila, gila, gila," dia bergumam pada diri sendiri. "Ini tindakan paling bodoh yang pernah aku rencanakan. Level kebodohannya melebihi waktu aku coba beternak ikan di kolam yang nggak ada airnya."

Tapi meskipun merasa bodoh, Togog tidak bisa mengabaikan dorongan di dalam hatinya. Ada sesuatu yang tidak beres dengan pemahamannya tentang dunia, dan dia perlu meluruskannya. Selama ini dia selalu percaya bahwa Demokrasi adalah sistem terbaik. Tapi fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Astina yang otoriter makmur, Mahjong yang demokratis morat-marit.

"Apa mungkin selama ini aku salah?" dia bertanya pada langit-langit kamarnya. "Apa mungkin Demokrasi nggak seindah yang dibayangkan? Apa mungkin Otoritarianisme nggak seburuk yang diduga?"

Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar-putar sampai akhirnya Togog tertidur juga, sekitar pukul tiga pagi. Dalam tidurnya, dia bermimpi aneh. Dia bermimpi menjadi raja Astina, memakai mahkota yang terbuat dari mie instan, dan memberikan pidato kenegaraan di depan Dewan Wong yang semuanya memakai topeng badut. Dalam mimpi itu, Sengkuni berbisik di telinganya: "Prabu, semua menteri harus diganti dengan keluarga kita." Lalu Resi Bhisma muncul dari dalam HP, dari aplikasi WhatsApp, dan berkata: "Jangan dengarkan dia, Togog. Dengarkan hati nuranimu."

Mimpi itu begitu absurdnya sampai Togog terbangun dengan perasaan campur aduk antara geli dan bingung.

"OK, aku perlu bantuan," dia memutuskan. "Aku nggak bisa menemui Duryudana tanpa persiapan. Aku harus riset lebih dulu."

Pagi harinya, Togog pergi ke Perpustakaan Kerajaan Astina, sebuah gedung megah yang menyimpan ribuan buku dan manuskrip kuno. Togog jarang datang ke sini, karena biasanya dia cuma baca buku di rumah atau minjam punya teman. Tapi kali ini dia butuh referensi yang lebih lengkap.

Sesampainya di perpustakaan, dia disambut oleh pustakawan tua yang berkacamata tebal. "Selamat pagi, Pak Togog. Tumben ke sini. Ada yang bisa saya bantu?"

"Pagi, Pak. Saya mau cari buku-buku tentang Demokrasi dan Otoritarianisme. Sama kritik-kritik terhadap Demokrasi."

Pustakawan itu mengernyitkan dahi. "Buku kritik terhadap Demokrasi? Di Astina? Wah, jarang ada yang nyari. Tapi kebetulan ada beberapa. Silakan ke lantai tiga, rak nomor 17."

Togog naik ke lantai tiga dan menemukan rak yang dimaksud. Di sana, berjejer buku-buku tebal dengan judul-judul yang berat: "Demokrasi dan Kegagalannya", "Kritik atas Kedaulatan Rakyat", "Mengapa Demokrasi Bisa Gagal", dan seterusnya. Togog mengambil beberapa buku, lalu duduk di pojokan yang sepi.

Dia mulai membaca. Dan semakin dia baca, semakin banyak perspektif baru yang dia dapatkan. Ternyata, kritik terhadap Demokrasi bukanlah hal baru. Para filsuf besar dunia sudah sejak lama memperdebatkan kelemahan-kelemahan sistem ini.

Plato, filsuf Yunani kuno, sudah mengkritik Demokrasi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dalam bukunya "Republik", Plato berpendapat bahwa Demokrasi itu berbahaya karena menyerahkan kekuasaan kepada rakyat yang tidak terdidik. Menurut Plato, memerintah negara itu seperti mengemudikan kapal. Kalau kapal diserahkan kepada awak kapal yang tidak terlatih, kapal itu akan karam. Analoginya: kalau negara diserahkan kepada rakyat yang tidak paham politik, negara itu akan hancur.

"Wah, Plato ini galak juga ya," gumam Togog. "Tapi ada benarnya juga. Kalau rakyatnya nggak paham politik, mereka gampang dibohongi sama politisi populis."

Aristoteles, murid Plato, juga punya kritik terhadap Demokrasi. Menurut Aristoteles, Demokrasi murni, di mana semua rakyat ikut serta dalam pemerintahan, cenderung berubah menjadi "mob rule" atau pemerintahan oleh massa. Massa yang emosional dan mudah terpancing bisa membuat keputusan-keputusan yang tidak rasional. Aristoteles lebih menganjurkan sistem campuran: Politeia, yang menggabungkan elemen Demokrasi dan Oligarki.

"Campuran? Mirip kayak Astina dong," Togog berpikir. "Duryudana sebagai elemen otoriter, Dewan Wong sebagai elemen demokratis, meskipun cuma formalitas, dan para elit sebagai elemen oligarki."

Dia melanjutkan bacaannya. Jean-Jacques Rousseau, filsuf Prancis abad ke-18, sebenarnya pendukung Demokrasi, tapi dia juga mengkritik Demokrasi perwakilan. Menurut Rousseau, kedaulatan rakyat tidak bisa diwakilkan. Begitu rakyat memilih wakil, mereka sebenarnya kehilangan kedaulatannya. Wakil-wakil itu nantinya akan mementingkan diri sendiri dan mengabaikan rakyat yang memilihnya.

"Ini persis yang terjadi di Mahjong!" Togog nyaris berseru. "Para wakil rakyat di Mahjong, begitu terpilih, langsung lupa sama rakyat. Mereka sibuk balas budi ke bohir."

Jeremy Bentham, filsuf utilitarian Inggris, mengkritik Demokrasi dari sudut pandang efisiensi. Menurut Bentham, Demokrasi itu lambat dan boros. Proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang memakan waktu dan biaya yang besar. Kadang-kadang, keputusan yang diambil pun bukan yang terbaik, melainkan yang paling populer, dan populer belum tentu benar.

"Seperti pemilu di Mahjong," Togog mengangguk. "Habiskan triliunan Ramahjong, tapi hasilnya gitu-gitu aja."

Vilfredo Pareto, ekonom dan sosiolog Italia, punya teori tentang "elit". Menurut Pareto, dalam setiap masyarakat, selalu ada sekelompok elit yang berkuasa. Demokrasi tidak mengubah fakta ini; Demokrasi cuma mengganti cara elit berkuasa. Dalam monarki, elit berkuasa melalui warisan. Dalam Demokrasi, elit berkuasa melalui pemilu. Tapi yang berkuasa tetaplah elit. Rakyat biasa tidak pernah benar-benar berkuasa.

"Ini teori yang pesimis," Togog merenung. "Tapi kalau dilihat dari kenyataan di Mahjong, ada benarnya juga. Yang berkuasa di Mahjong kan memang elit, elit politik dan elit bisnis. Rakyat biasa cuma jadi penonton."

Joseph Schumpeter, ekonom Austria-Amerika, mendefinisikan ulang Demokrasi sebagai "persaingan antar elit untuk mendapatkan suara rakyat". Dalam Demokrasi, rakyat tidak memerintah; mereka cuma memilih siapa yang akan memerintah mereka. Ini seperti memilih menu di restoran: kamu bisa milih menu A atau menu B, tapi kamu nggak bisa masak sendiri.

"Jadi rakyat cuma konsumen?" Togog menggaruk kepala. "Pabriknya tetap para elit."

Dan yang paling mengejutkan Togog adalah kritik dari Sukarno, presiden pertama Republik Indonesia, negara tetangga yang cukup berpengaruh. Sukarno, meskipun awalnya pendukung Demokrasi, belakangan mengkritik Demokrasi liberal. Dia menyebutnya "Demokrasi ala Barat" yang tidak cocok dengan budaya Timur. Sukarno lalu memperkenalkan konsep "Demokrasi Terpimpin", sebuah sistem di mana presiden memiliki kekuasaan besar dan mengendalikan jalannya pemerintahan.

"Ini mirip banget sama Astina!" Togog terkejut. "Demokrasi Terpimpin ala Sukarno itu pada dasarnya Otoritarianisme terselubung! Presiden pegang semua kekuasaan!"

Togog mencatat semua informasi ini dengan rapi di buku catatannya, sebuah buku tulis kecil yang selalu dia bawa ke mana-mana. Dia merasa sekarang dia lebih siap untuk berdiskusi dengan Duryudana. Setidaknya, dia tahu argumen-argumen apa yang mungkin akan dipakai Duryudana.

"Tapi tunggu," Togog sadar satu hal. "Kalau Duryudana belajar semua filsafat ini dari Resi Bhisma, berarti Duryudana itu memang terpelajar. Dia menjalankan otoritarianisme bukan karena dia haus kekuasaan, tapi karena dia yakin ini sistem terbaik, atau setidaknya, yang paling cocok untuk Astina."

Dia menutup buku catatannya dan menghela napas panjang. "OK, aku siap. Besok, aku akan menghadap Duryudana."

Bagian 5: 

Menghadap Sang Raja

Pagi itu, Togog sudah berdiri di depan gerbang utama Istana Hastinapura. Istana ini megah sekali. Arsitekturnya perpaduan antara Jawa klasik dan modern minimalis. Gapura besarnya dihiasi ukiran-ukiran rumit yang menggambarkan kisah-kisah pewayangan. Tapi yang menarik, di samping gapura ada pos satpam lengkap dengan CCTV dan metal detector.

"Kamu yakin mau masuk?" suara di kepalanya bertanya. "Masih ada waktu buat mundur."

Tapi Togog sudah bertekad. Dia melangkah masuk, melewati pemeriksaan ketat dari para pengawal istana yang berseragam hitam-hitam. Badannya digeledah, tasnya diperiksa, bahkan buku catatannya pun dibuka dan dilihat isinya.

"Ini catatan apa, Pak?" tanya seorang pengawal.

"Catatan pribadi. Saya mau menghadap Prabu Duryudana. Ada keperluan penting."

Pengawal itu mengernyitkan dahi, lalu berkomunikasi lewat walkie-talkie dengan atasannya. Setelah beberapa menit, dia berkata: "Silakan masuk. Tapi harap menunggu di ruang tunggu dulu. Prabu masih ada rapat."

Togog dibawa ke ruang tunggu yang mewah. Sofa-sofanya empuk, AC-nya dingin, dan ada televisi layar lebar yang menayangkan siaran langsung dari ruang sidang Dewan Wong. Di layar televisi, Togog bisa melihat para anggota dewan sedang berdebat. Atau lebih tepatnya, satu orang berpidato, dan yang lain manggut-manggut.

"Demokrasi ala Astina," Togog menyeringai. "Pidato satu arah, tepuk tangan bersama."

Sambil menunggu, Togog mengamati sekeliling. Di dinding ruang tunggu, ada foto-foto Duryudana dalam berbagai pose: Duryudana sedang pidato, Duryudana sedang meresmikan pabrik, Duryudana sedang naik tank, Duryudana sedang makan siang dengan tentara. Semuanya dengan senyum khas Duryudana, senyum yang ramah tapi juga menakutkan.

"Halo, Paman."

Togog nyaris melompat dari sofa. Dia menoleh dan mendapati Duryudana sudah berdiri di belakangnya, entah sejak kapan. Postur Duryudana tinggi besar, dengan bahu lebar dan dada bidang. Matanya tajam, tapi ada kerutan di sekitar matanya yang menunjukkan bahwa dia juga sering tersenyum.

"Pra... Prabu," Togog tergagap. Dia langsung berdiri dan membungkuk hormat. "Ampun, Prabu. Saya tidak tahu Anda sudah datang."

"Santai, Paman. Kita kan keluarga," Duryudana tersenyum. "Ada perlu apa Paman datang ke sini? Jarang-jarang Paman ke istana."

Togog menelan ludah. Ini dia, momen yang dia tunggu-tunggu, dan juga momen yang paling dia takuti. "Ampun, Prabu. Saya... saya ingin berdiskusi."

"Diskusi?" Duryudana mengangkat alis. "Diskusi tentang apa?"

"Tentang... tentang sistem pemerintahan, Prabu."

Duryudana tertawa kecil. "Wah, serius sekali. Baiklah, mari kita ke ruang kerja saya. Di sana lebih nyaman."

Mereka berjalan menyusuri koridor istana yang panjang. Togog mengamati bahwa di sepanjang koridor, ada lukisan-lukisan besar yang menggambarkan sejarah Astina. Ada lukisan Pertempuran Kurusetra, ada lukisan penobatan Duryudana, dan ada satu lukisan yang menarik perhatian Togog: lukisan Duryudana sedang duduk bersila di depan Resi Bhisma, mendengarkan wejangan.

"Prabu, itu lukisan...?" Togog menunjuk.

"Itu lukisan waktu saya masih muda. Saya rutin berguru pada Eyang Bhisma. Beliau mengajari saya banyak hal: filsafat, politik, ekonomi, strategi. Semua yang saya tahu, saya dapat dari beliau."

"Termasuk... tentang Demokrasi?"

Duryudana berhenti sejenak, lalu menatap Togog dengan tatapan yang sulit diartikan. "Oh, jadi Paman mau diskusi tentang Demokrasi? Menarik. Sangat menarik."

Mereka sampai di ruang kerja Duryudana. Ruangan ini luas, dengan jendela besar yang menghadap ke taman istana. Di salah satu dinding, ada rak buku raksasa yang penuh dengan buku-buku tebal. Togog bisa melihat judul-judul seperti "The Republic" karya Plato, "Politics" karya Aristoteles, "The Social Contract" karya Rousseau, "Capitalism, Socialism and Democracy" karya Schumpeter, dan, yang paling mengejutkan, "Di Bawah Bendera Revolusi" karya Sukarno.

"Silakan duduk, Paman," Duryudana menunjuk ke sofa. "Mau minum apa? Kopi? Teh? Atau sesuatu yang lebih keras?"

"Teh saja, Prabu."

Duryudana memanggil pelayan, dan tak lama kemudian dua cangkir teh hangat tersaji di meja. Duryudana duduk di kursi kerjanya yang besar, sementara Togog duduk di sofa dengan perasaan campur aduk antara tegang dan penasaran.

"Jadi, Paman. Ceritakan, apa yang ingin Paman diskusikan?"

Togog menarik napas dalam-dalam. "Begini, Prabu. Beberapa waktu terakhir, saya membandingkan Negeri Astina dengan Negeri Mahjong. Astina menganut... eh... sistem otoriter. Sementara Mahjong menganut Demokrasi."

"Otoriter? Begitu ya Paman menyebutnya?" Duryudana tersenyum tipis. "Tapi lanjutkan."

"Maaf, Prabu. Maksud saya, di Astina, semua keputusan ada di tangan Anda. Parlemen, eh, Dewan Wong, lebih banyak mengikuti arahan Anda. Rakyat tidak punya kebebasan untuk mengkritik secara terbuka. Ini kan ciri-ciri otoritarianisme."

"Betul. Dan?"

"Tapi anehnya, di bawah sistem ini, Astina justru maju pesat. Rakyat makmur. Korupsi rendah. Infrastruktur bagus. Sementara di Mahjong yang demokratis, korupsi merajalela, kesenjangan ekonomi lebar, rakyat tetap miskin. Ini kan paradoks, Prabu. Harusnya Demokrasi lebih baik, tapi kenyataannya Otoriter yang lebih berhasil."

Duryudana menyesap tehnya, lalu meletakkan cangkir dengan gerakan perlahan. "Paman, sebelum saya menjawab, saya mau tanya dulu. Menurut Paman, apa itu Demokrasi?"

"Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," jawab Togog, mengutip definisi klasik yang pernah dibacanya.

"Bagus. Lalu, apakah di Mahjong pemerintahan benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat?"

Togog terdiam. "Yah... secara prosedural iya, Prabu. Ada pemilu, rakyat milih."

"Tapi secara substansi? Apakah yang berkuasa itu benar-benar wakil rakyat? Atau wakil dari para bohir yang mendanai kampanye mereka?"

Inilah dia. Duryudana langsung menohok ke inti masalah. Togog jadi gugup. "Saya... saya tidak yakin, Prabu."

"Kalau begitu, Paman sudah menemukan sendiri jawabannya. Demokrasi di Mahjong itu hanya Demokrasi prosedural. Prosedurnya benar, tapi substansinya kosong. Rakyat disuruh milih, tapi pilihan mereka terbatas pada kandidat-kandidat yang sudah dibeli oleh oligarki. Jadi, ini Demokrasi atau Oligarki? Ini namanya Demokrasi Oligarkis. Demokrasi yang dikuasai oleh segelintir orang kaya."

"Tapi kan, Prabu, bukan berarti Demokrasinya yang salah. Yang salah adalah praktiknya."

"Betul, Paman. Demokrasi sebagai konsep memang ideal. Tapi masalahnya, konsep yang ideal belum tentu bisa berjalan dengan baik di dunia nyata. Plato sudah mengingatkan ini 2500 tahun yang lalu."

Togog terkejut. "Anda tahu Plato, Prabu?"

Duryudana tertawa. "Paman kira saya ini cuma tukang perang? Saya ini murid Resi Bhisma. Beliau mengajari saya filsafat sejak saya masih remaja. Plato, Aristoteles, Rousseau, Bentham, Pareto, Schumpeter, bahkan Sukarno. Semua saya pelajari."

Dia berdiri dan berjalan menuju rak buku. Jari-jarinya menyentuh punggung buku "The Republic". "Plato bilang, Demokrasi itu seperti kapal yang dikemudikan oleh awak yang tidak terlatih. Para politisi itu seperti pelaut yang berebut kemudi, masing-masing mengaku paling bisa mengemudikan kapal. Tapi tak satu pun dari mereka benar-benar mengerti navigasi. Akibatnya, kapal oleng, dan akhirnya karam."

Togog mendengarkan dengan saksama. Duryudana melanjutkan.

"Di Demokrasi, siapa pun bisa jadi pemimpin, asalkan dia bisa meyakinkan rakyat untuk memilihnya. Tapi 'meyakinkan rakyat' tidak sama dengan 'mampu memimpin'. Seorang demagog, politisi populis yang cuma bisa ngomong manis, bisa dengan mudah memenangkan pemilu di negara yang rakyatnya tidak terdidik. Begitu berkuasa, dia akan menghancurkan negara. Plato menyebut ini 'tyranny of the majority', tirani mayoritas. Mayoritas rakyat memilih pemimpin yang buruk, dan semua rakyat harus menanggung akibatnya."

"Tapi kan, Prabu, rakyat bisa belajar dari kesalahan. Pemilu berikutnya, mereka bisa memilih yang lebih baik."

"Teorinya begitu. Tapi praktiknya? Di Mahjong, sudah 28 tahun mereka demokrasi, apa ada perubahan signifikan? Yang berkuasa ya itu-itu aja. Dinasti politik langgeng. Oligarki makin kuat. Kenapa? Karena begitu oligarki menguasai sumber daya ekonomi dan media, mereka bisa mengendalikan persepsi rakyat. Rakyat terus-menerus dicekoki propaganda bahwa pilihan mereka cuma kandidat A atau B, yang dua-duanya didanai oligarki."

Togog mengangguk pelan. "Jadi, menurut Plato, Demokrasi itu... gagal?"

"Tidak sepenuhnya gagal. Tapi Demokrasi punya kelemahan fundamental yang bisa dimanfaatkan oleh para demagog dan oligarki. Plato mengusulkan alternatif: pemerintahan oleh 'philosopher king', raja filsuf. Pemimpin yang bijaksana, terdidik, dan mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Pemimpin yang memerintah bukan karena haus kekuasaan, tapi karena rasa tanggung jawab."

"Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai philosopher king, Prabu?"

Duryudana tersenyum tipis. "Saya tidak seangkuh itu, Paman. Saya hanya berusaha menjadi pemimpin yang baik. Dan saya belajar dari Eyang Bhisma. Beliau adalah philosopher king yang sesungguhnya, meskipun beliau tidak pernah menjadi raja. Beliau adalah otak di balik semua kebijakan saya."

Togog mulai melihat gambaran besarnya. "Jadi, sistem di Astina ini sebenarnya adalah... Otoritarianisme yang dipandu oleh kebijaksanaan?"

"Itu istilah yang bagus. Ada juga yang menyebutnya 'Benevolent Authoritarianism'. Tapi saya lebih suka menyebutnya 'Enlightened Monarchy', Monarki yang Tercerahkan. Di mana kekuasaan absolut dijalankan dengan bimbingan kebijaksanaan dan pengetahuan."

"Tapi, Prabu, bagaimana kalau penerus Anda nanti tidak sebijaksana Anda? Bukankah itu kelemahan monarki? Plato sendiri mengakui bahwa philosopher king sangat langka, dan tidak ada jaminan anak seorang philosopher king akan menjadi philosopher king juga."

Mata Duryudana berkilat. "Pertanyaan yang sangat bagus, Paman. Itu memang kelemahan terbesar dari sistem seperti ini. Saya sendiri belum menemukan jawaban yang sempurna. Tapi setidaknya, saya sedang mempersiapkan calon-calon penerus. Mereka semua saya didik dengan keras. Mereka saya kirim untuk belajar pada Resi Bhisma. Dan mereka semua saya uji dengan berbagai tantangan. Mudah-mudahan, salah satu dari mereka layak."

"Tapi tetap saja, Prabu. Tidak ada jaminan."

"Memang. Tapi apa di Demokrasi ada jaminan akan menghasilkan pemimpin yang baik? Buktinya, di Mahjong, berkali-kali pemilu, berkali-kali pemimpinnya korup."

Togog terdiam. Duryudana melanjutkan.

"Paman, hidup ini penuh ketidakpastian. Tidak ada sistem yang sempurna. Semua sistem punya kelebihan dan kekurangan. Yang bisa kita lakukan adalah memilih sistem yang paling cocok untuk kondisi kita, dan berusaha meminimalkan risikonya. Di Astina, dengan tingkat pendidikan rakyat yang masih rendah, dengan ancaman perpecahan di mana-mana, dengan negara-negara tetangga yang terus mengintai, saya percaya bahwa kepemimpinan yang tegas dan terpusat adalah yang terbaik untuk saat ini."

Togog mencatat semua argumen ini dalam kepalanya. Tapi masih ada satu hal yang membuatnya penasaran. "Prabu, saya perhatikan, dalam mengambil keputusan, Anda selalu berdiskusi dulu dengan Paman Sengkuni. Tapi setelah itu, Anda selalu berkonsultasi lagi dengan... seseorang. Apakah itu Resi Bhisma?"

Duryudana tertawa kecil. "Paman memang jeli juga. Iya, saya selalu berkonsultasi dengan Eyang Bhisma."

"Kenapa harus begitu, Prabu? Kenapa tidak langsung ke Eyang Bhisma saja?"

"Itu strategi, Paman. Sengkuni itu orang yang sangat licik. Dia tahu seluk-beluk dunia bawah: para penyelundup, para koruptor, para oligarki. Kalau saya ingin tahu apa yang direncanakan oleh para elit, saya tanya Sengkuni. Dia selalu memberikan saran yang... bagaimana ya... sangat menguntungkan dirinya sendiri."

"Lalu kenapa Anda dengarkan?"

"Karena dari saran Sengkuni, saya bisa tahu apa maunya para elit. Saya tahu di mana letak potensi korupsi. Saya tahu celah-celah yang akan dimanfaatkan oleh para penjahat. Setelah saya tahu, saya tanyakan ke Eyang Bhisma: 'Bagaimana cara mengakomodasi kepentingan para elit tanpa merugikan rakyat?' Eyang Bhisma selalu memberikan solusi yang brilian. Hasilnya, keputusan yang saya ambil bisa menjaga keseimbangan."

Togog tertegun. Ini sama persis dengan teori yang dia diskusikan dengan Bagong. Sengkuni sebagai early warning system, Resi Bhisma sebagai sumber kebijaksanaan.

"Tapi ada satu hal yang saya tidak pernah diskusikan dengan Sengkuni," Duryudana melanjutkan. "Yaitu urusan Dagelan Publik, badan yudikatif kita."

"Kenapa, Prabu?"

"Karena Sengkuni selalu ingin mengintervensi keputusan pengadilan demi keuntungannya. Dia ingin hukum bisa dibeli. Tapi saya tidak pernah mengizinkan. Hukum harus adil. Kalau hukum tidak adil, negara akan hancur. Ini prinsip yang selalu ditekankan Eyang Bhisma: keadilan adalah fondasi negara. Tanpa keadilan, kekuasaan hanya akan menjadi alat penindasan."

"Tapi bukankah Anda sering mengintervensi keputusan Dagelan Publik, Prabu?"

"Benar. Tapi intervensi saya selalu untuk membuat keputusan lebih adil, bukan untuk menguntungkan pihak tertentu. Kalau ada hakim yang korup dan memberikan vonis tidak adil, saya akan turun tangan. Kalau ada orang kecil yang dizalimi oleh orang besar dan pengadilan tidak membelanya, saya akan turun tangan. Itu bedanya saya dengan Sengkuni."

Togog mengangguk-angguk. Dia mulai memahami kompleksitas sistem di Astina. Ini bukan sekadar Otoritarianisme buta. Ini adalah Otoritarianisme yang dikendalikan oleh prinsip-prinsip keadilan.

"Prabu, saya dengar Anda juga mempelajari pemikiran Sukarno. Apa yang Anda pelajari dari beliau?"

Duryudana tersenyum. "Sukarno adalah pemimpin yang hebat. Dia menghadapi dilema yang sama dengan kita: bagaimana memimpin negara yang besar, beragam, dan masih miskin? Dia mencoba Demokrasi liberal, dan gagal. Negaranya kacau, ekonominya hancur. Akhirnya dia memperkenalkan 'Demokrasi Terpimpin'. Intinya, presiden memiliki kekuasaan besar untuk menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan."

"Tapi bukankah Demokrasi Terpimpin itu pada dasarnya Otoriter juga, Prabu?"

"Betul. Itulah ironinya. Sukarno sendiri mengakui bahwa Demokrasi liberal tidak cocok untuk bangsanya saat itu. Dia butuh kekuasaan terpusat untuk menyatukan negara dan membangun ekonomi. Sama seperti saya."

"Tapi Sukarno akhirnya digulingkan, Prabu."

"Karena dia terlalu fokus pada politik dan mengabaikan ekonomi. Itu kesalahannya. Saya belajar dari kesalahan itu. Saya memastikan bahwa di Astina, pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan stabilitas politik. Rakyat boleh tidak bebas berpolitik, tapi perut mereka harus kenyang."

Togog mencatat lagi dalam hatinya: Duryudana belajar dari sejarah, baik dari para filsuf maupun dari pemimpin-pemimpin dunia. Dia bukan sekadar diktator yang haus kekuasaan, dia adalah pelajar sejati.

Bagian 6: 

Kritik Demokrasi dari Para Filsuf

Percakapan antara Togog dan Duryudana berlanjut semakin mendalam. Teh mereka sudah habis, dan pelayan sudah mengisi ulang dua kali. Di luar, matahari mulai condong ke barat, tapi di dalam ruangan, diskusi masih berlangsung seru.

"Paman, tadi Paman sudah mendengar kritik Plato terhadap Demokrasi," Duryudana bersandar di kursinya. "Sekarang saya ingin menjelaskan kritik dari Aristoteles."

"Silakan, Prabu."

"Aristoteles, murid Plato, sebenarnya lebih moderat. Dia tidak menolak Demokrasi sepenuhnya, tapi dia memperingatkan bahwa Demokrasi murni bisa berubah menjadi 'mob rule', pemerintahan oleh massa yang emosional. Kamu lihat sendiri di Mahjong, bagaimana rakyat mudah sekali terprovokasi oleh isu-isu SARA, hoax, dan politik identitas. Akhirnya, pemilu bukan lagi ajang memilih pemimpin terbaik, tapi ajang adu emosi."

"Itu karena pendidikan politik rakyat yang rendah, Prabu."

"Betul. Tapi itulah realita. Demokrasi mengasumsikan rakyatnya rasional dan terdidik. Kenyataannya? Tidak demikian. Aristoteles lebih menyukai sistem campuran yang dia sebut 'Politeia', gabungan antara Demokrasi dan Oligarki. Rakyat punya suara, tapi kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang kapabel. Mirip dengan sistem di Astina, bukan?"

"Tapi di Astina, rakyat tidak punya suara sama sekali, Prabu."

"Mereka punya suara, Paman. Lewat Dewan Wong. Memang, Dewan Wong jarang menolak usulan saya. Tapi mereka bisa menyampaikan aspirasi rakyat. Setiap anggota dewan punya kewajiban untuk turun ke daerahnya, mendengar keluhan rakyat, dan melaporkannya ke pusat. Itu suara rakyat."

"Tapi kalau aspirasi itu tidak sesuai keinginan Anda, tetap Anda abaikan, kan?"

Duryudana tertawa. "Paman skeptis sekali. Baiklah, saya akui, saya memang tidak selalu mengikuti aspirasi rakyat. Karena kadang-kadang, aspirasi rakyat itu tidak realistis. Misalnya, tahun lalu ada demonstrasi, diam-diam, yang menuntut harga BBM diturunkan sampai 50 persen. Secara ekonomi, itu tidak mungkin. Kalau saya turuti, APBN jebol, subsidi membengkak, dan akhirnya rakyat juga yang rugi. Jadi saya tolak. Tapi saya berikan kompensasi: bantuan langsung tunai untuk rakyat miskin."

"Itu keputusan yang bijak, Prabu."

"Saya belajar dari Rousseau," Duryudana melanjutkan. "Rousseau bilang, kedaulatan rakyat tidak bisa diwakilkan. Begitu rakyat memilih wakil, mereka kehilangan kedaulatannya. Wakil-wakil itu cenderung mementingkan diri sendiri. Itulah yang terjadi di Mahjong. Para wakil rakyat di sana lebih setia pada bohir mereka daripada pada rakyat."

"Rousseau juga mengkritik Demokrasi perwakilan?"

"Ya. Dia lebih suka Demokrasi langsung, seperti di kota-kota Yunani kuno. Tapi itu tidak praktis untuk negara besar. Astina punya 100 juta penduduk, tidak mungkin semua rakyat berkumpul setiap kali mau ambil keputusan. Jadi, mau tidak mau, harus ada perwakilan. Dan di situlah masalahnya: perwakilan itu rawan diselewengkan."

Togog manggut-manggut. "Terus, bagaimana dengan Jeremy Bentham?"

"Bentham? Ah, dia ini menarik. Dia pengusung utilitarianisme: prinsip bahwa kebijakan terbaik adalah yang memberikan kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar. Tapi dia juga mengkritik Demokrasi dari segi efisiensi. Menurut Bentham, Demokrasi itu lambat dan boros. Terlalu banyak prosedur, terlalu banyak perdebatan. Sementara masalah rakyat butuh solusi cepat."

"Tapi, Prabu, prosedur dan perdebatan itu penting untuk mencegah kesewenang-wenangan."

"Betul. Tapi semuanya ada batasnya. Kalau setiap keputusan harus melalui debat berbulan-bulan di parlemen, sementara rakyat kelaparan menunggu, itu namanya prosedur membunuh substansi. Saya lebih suka ambil keputusan cepat, jalankan, lalu evaluasi. Kalau salah, perbaiki. Kalau benar, lanjutkan."

"Bukankah itu berbahaya, Prabu? Kalau keputusan Anda salah, rakyat yang menanggung akibatnya."

"Memang. Tapi itulah risiko kepemimpinan. Saya selalu berusaha meminimalkan risiko itu dengan berkonsultasi pada ahlinya. Setiap keputusan besar, saya bentuk tim ahli. Mereka yang menghitung, meneliti, dan memberikan rekomendasi. Saya hanya mengambil keputusan akhir."

"Termasuk konsultasi dengan Resi Bhisma?"

"Terutama dengan Eyang Bhisma."

Togog mengangguk. Dia mulai bisa menerima logika Duryudana, meskipun hatinya masih belum sepenuhnya setuju. "Prabu, bagaimana dengan Pareto? Apa kritiknya terhadap Demokrasi?"

"Ah, Pareto. Ini yang paling sinis," Duryudana tersenyum. "Pareto bilang, dalam setiap masyarakat selalu ada elit yang berkuasa. Demokrasi tidak mengubah fakta ini, cuma mengganti cara elit berkuasa. Dulu, elit berkuasa lewat darah bangsawan. Sekarang, elit berkuasa lewat pemilu. Tapi yang berkuasa tetaplah elit. Rakyat biasa tidak pernah benar-benar berkuasa."

"Pandangan yang pesimis."

"Tapi realistis. Kamu lihat di Mahjong. Yang jadi presiden, menteri, gubernur itu siapa? Orang-orang kaya, orang-orang berpendidikan tinggi, orang-orang dari keluarga politisi. Jarang sekali ada rakyat biasa yang benar-benar miskin bisa jadi pejabat tinggi. Karena untuk maju dalam Demokrasi, butuh uang. Banyak uang. Rakyat miskin tidak punya akses ke sana."

"Tapi kan ada partai politik yang bisa mengusung rakyat biasa."

"Ada. Tapi partai politik juga butuh uang. Dari mana uangnya? Dari iuran anggota? Itu tidak cukup. Akhirnya, partai politik mencari donatur. Dan donatur itu, lagi-lagi, para bohir. Jadi lingkarannya kembali ke situ lagi."

Togog terdiam. Semua kritik ini sangat masuk akal dan didukung oleh kenyataan di lapangan. "Kalau begitu, Prabu, apakah artinya Demokrasi benar-benar gagal? Apakah tidak ada gunanya?"

"Saya tidak bilang begitu, Paman. Demokrasi itu ideal yang mulia. Gagasan bahwa rakyat harus punya suara dalam pemerintahan adalah gagasan yang benar. Tapi pelaksanaannya tidak semudah teorinya. Demokrasi butuh prasyarat: rakyat yang terdidik, ekonomi yang mapan, penegakan hukum yang kuat, budaya politik yang sehat. Tanpa prasyarat itu, Demokrasi hanya akan jadi ajang pertarungan oligarki."

"Dan Astina belum memenuhi prasyarat itu?"

"Belum. Tapi saya sedang membangunnya. Pendidikan kita tingkatkan, ekonomi kita tumbuhkan, hukum kita tegakkan. Kalau suatu saat nanti Astina sudah siap, mungkin sistemnya bisa lebih demokratis. Tapi untuk sekarang, sistem yang ada sudah cukup baik."

Togog merenungkan kata-kata Duryudana. Dia merasa sudah mendapatkan banyak jawaban, tapi masih ada satu hal yang mengganjal. "Prabu, saya masih punya satu pertanyaan. Tentang Schumpeter."

"Silakan."

"Schumpeter bilang, Demokrasi itu hanya prosedur memilih pemimpin. Rakyat tidak memerintah, mereka cuma memilih siapa yang akan memerintah. Apakah itu tidak cukup? Bukankah dengan memilih, rakyat sudah menggunakan kedaulatannya?"

"Itu argumen yang bagus," Duryudana mengangguk. "Tapi Schumpeter sendiri mengakui bahwa dalam sistem seperti itu, rakyat hanyalah konsumen, bukan produsen. Mereka cuma bisa milih dari menu yang disediakan oleh elit. Mereka tidak bisa masak sendiri. Jadi, kalau menunya sama-sama tidak enak, mereka tetap harus milih salah satu."

"Itu kan lebih baik daripada tidak bisa milih sama sekali."

"Betul. Tapi masalahnya, di Mahjong, semua menu itu dimasak oleh koki yang sama: oligarki. Kandidat A didanai oleh Oligarki X, kandidat B didanai oleh Oligarki Y. Siapa pun yang menang, oligarki tetap untung. Rakyat cuma dapat ilusi pilihan."

"Ilusi pilihan..." Togog mengulangi kata-kata itu.

"Ya, ilusi pilihan. Itu istilah yang tepat. Rakyat disuruh milih, tapi pilihan mereka sebenarnya sudah ditentukan oleh oligarki. Ini yang disebut 'manufactured consent', persetujuan yang direkayasa. Media yang dikuasai oligarki membentuk opini publik. Rakyat menyetujui apa yang sebenarnya menguntungkan oligarki. Demokrasi berjalan, tapi substansinya kosong."

Togog merasa pandangannya tentang Demokrasi telah berubah total. Dia dulu percaya bahwa Demokrasi adalah sistem terbaik. Tapi sekarang, dia melihat bahwa Demokrasi bisa menjadi topeng yang menutupi wajah Oligarki.

"Prabu, apakah mungkin ada Demokrasi yang benar-benar sehat? Di mana rakyat benar-benar berdaulat?"

"Mungkin," Duryudana menjawab. "Tapi itu butuh waktu, perjuangan, dan keberuntungan. Negara-negara Skandinavia mungkin contohnya. Tapi mereka punya sejarah panjang, budaya politik yang matang, dan ekonomi yang kuat. Dan itupun masih ada masalah. Tidak ada sistem yang sempurna."

Dia berdiri dan berjalan ke arah jendela, menatap taman istana yang mulai diselimuti senja. "Paman Togog. Saya tahu Paman mungkin tidak setuju dengan sistem saya. Saya tahu Paman mungkin menganggap saya diktator. Tapi percayalah, saya melakukan ini semua untuk Astina. Saya ingin rakyat saya makmur, aman, dan bahagia. Caranya mungkin tidak ideal, tapi hasilnya nyata."

"Tapi, Prabu, bagaimana dengan kebebasan? Apakah rakyat tidak merindukan kebebasan?"

"Mereka merindukan, saya tahu. Dan suatu hari nanti, mereka akan mendapatkannya. Tapi kebebasan tanpa kemakmuran adalah kebebasan yang kosong. Buat apa bebas ngomong kalau perut lapar? Buat apa bebas milih kalau pilihannya cuma antara koruptor A dan koruptor B? Saya mau rakyat saya kenyang dulu, pintar dulu, baru kemudian bebas."

Togog tertegun. Kata-kata Duryudana mengingatkannya pada percakapannya dengan Bagong. "Saya mengerti, Prabu."

"Dan satu lagi, Paman. Jangan samakan saya dengan diktator-diktator lain yang cuma memperkaya diri sendiri. Saya tidak punya istana mewah di luar negeri. Saya tidak punya rekening rahasia di bank asing. Semua kekayaan saya untuk negara. Saya hidup sederhana. Tanya saja pada pelayan-pelayan saya."

"Itu benar, Prabu. Saya dengar Anda bahkan sering menolak gaji."

Duryudana tertawa. "Gaji saya sebagai raja, saya sumbangkan untuk dana pendidikan. Saya kan tinggal di istana, makan dari dapur istana, bepergian pakai kendaraan dinas. Buat apa gaji?"

Ini fakta yang sering diabaikan oleh para pengkritik Duryudana. Raja Astina ini memang otoriter, tapi dia tidak korup. Kekuasaannya absolut, tapi dia tidak menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Ini yang membedakannya dari banyak diktator lain di dunia.

Togog akhirnya berdiri, memberi hormat. "Terima kasih, Prabu. Saya sudah mendapatkan banyak pencerahan hari ini."

"Sama-sama, Paman. Saya senang Paman mau berdiskusi. Jarang ada yang berani."

"Saya takut sebenarnya, Prabu."

Duryudana tertawa lebar. "Tidak perlu takut. Saya kan cuma keponakan Paman."

Bagian 7: 

Surat dari Petruk

Setelah pertemuan dengan Duryudana, Togog pulang dengan perasaan yang campur aduk. Dia mendapatkan jawaban, tapi juga mendapatkan lebih banyak pertanyaan. Dia tidak lagi bingung tentang mengapa Astina bisa makmur di bawah otoritarianisme, tapi dia sekarang bingung tentang bagaimana seharusnya dia menyikapi sistem ini.

"Haruskah aku menerima Otoritarianisme?" dia bertanya pada dirinya sendiri sambil berjalan pulang. "Atau haruskah aku tetap memperjuangkan Demokrasi, meskipun aku tahu Demokrasi punya banyak kelemahan?"

Malamnya, dia kembali membaca buku catatannya. Semua argumen Duryudana dia catat dengan rapi. Dia membaca ulang kritik-kritik para filsuf terhadap Demokrasi, dan mencoba merenungkannya.

Plato: Demokrasi bisa menghasilkan pemimpin yang buruk karena rakyat tidak terdidik.

Aristoteles: Demokrasi bisa berubah menjadi mob rule.

Rousseau: Demokrasi perwakilan menghilangkan kedaulatan rakyat.

Bentham: Demokrasi itu lambat dan boros.

Pareto: Demokrasi tidak mengubah fakta bahwa elit yang berkuasa.

Schumpeter: Demokrasi hanya prosedur memilih elit.

Sukarno: Demokrasi Barat tidak cocok dengan budaya dan kondisi negara berkembang.

"Semua kritik ini punya benang merah yang sama," Togog menyimpulkan. "Demokrasi itu indah dalam teori, tapi problematik dalam praktik. Terutama di negara-negara yang rakyatnya belum terdidik, ekonominya belum mapan, dan hukumnya belum tegak."

Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nada dering "Semar Mesem" techno itu lagi. Itu pasti Petruk.

"Halo, Truk."

"Togog! Gila, aku denger kamu barusan menghadap Duryudana? Beneran?! Berani banget kamu! Gimana? Dijeblosin penjara nggak?"

"Nggak, Truk. Malah aku diskusi sama dia."

"DISKUSI?! SAMA DURYUDANA?! Kamu yakin yang kamu temuin itu Duryudana asli? Bukan body double? Atau hologram? Atau robot?"

"Ini beneran, Truk. Dia bahkan jelasin kritik-kritik Plato, Aristoteles, Rousseau, Bentham, Pareto, Schumpeter, dan Sukarno terhadap Demokrasi."

Di seberang telepon, Petruk terdiam cukup lama. "WHAT?! Duryudana ngerti filsafat politik?! Aku kira dia cuma tukang perang!"

"Enggak, Truk. Dia terpelajar. Dia muridnya Resi Bhisma. Dia banyak baca buku."

"Wah, ini sih di luar ekspektasiku. Aku harus revisi teoriku."

"Teori apa?"

"Aku selama ini mikir kalau Duryudana itu cuma diktator bodoh yang dimanfaatkan Sengkuni. Tapi ternyata dia pinter. Ini mengubah segalanya."

"Memangnya kenapa kalau dia pinter?"

"Karena diktator yang pinter itu lebih berbahaya, Gok. Diktator yang bodoh gampang digulingkan. Tapi diktator yang pinter? Dia bisa bertahan puluhan tahun. Apalagi kalau rakyatnya makmur. Nggak akan ada yang berani memberontak."

Togog terdiam. Petruk melanjutkan.

"Tapi di sisi lain, diktator yang pinter juga lebih baik daripada diktator yang bodoh. Setidaknya, kebijakannya rasional dan hasilnya bagus. Lihat aja Singapura-nya Lee Kuan Yew. Otoriter, tapi rakyatnya makmur. Sampai sekarang Singapura masih belum benar-benar demokratis, tapi siapa yang peduli? Rakyatnya kaya."

"Jadi kamu setuju dengan Otoritarianisme?"

"Aku nggak bilang setuju. Aku cuma bilang, dalam kondisi tertentu, Otoritarianisme bisa menghasilkan kemakmuran. Tapi harganya mahal: kebebasan. Apakah kemakmuran worth it kalau harus kehilangan kebebasan? That's the big question."

"Itu pertanyaan yang masih aku renungkan, Truk."

"Terus, apa kesimpulanmu setelah diskusi sama Duryudana? Kamu jadi pendukung Otoritarianisme sekarang?"

Togog menghela napas. "Aku nggak tahu, Truk. Aku nggak bisa bilang aku setuju dengan Otoritarianisme. Tapi aku juga nggak bisa bilang Demokrasi lebih baik. Dua-duanya punya kelemahan."

"Itu artinya kamu udah jadi pemikir kritis, Gok. Selamat. Dulu kamu cuma bingung, sekarang kamu bingung dengan lebih canggih."

"Apa-apaan sih, Truk."

Mereka berdua tertawa. Tapi di balik tawanya, Togog tahu bahwa perjalanannya mencari jawaban belum selesai.

Bagian 8: 

Refleksi di Bawah Pohon Beringin

Beberapa hari kemudian, Togog kembali ke tempat favoritnya: bawah pohon beringin di pinggir alun-alun. Dia duduk sendirian, menikmati angin sore, sambil memandang lalu-lalang rakyat Astina yang tampak bahagia.

Di kejauhan, dia melihat anak-anak berlarian dengan seragam sekolah. Mereka tertawa-tawa, tanpa beban. Togog ingat, dulu sebelum Duryudana berkuasa, banyak anak yang tidak bisa sekolah karena orang tua mereka tidak mampu. Sekarang, pendidikan dasar gratis untuk semua. Bahkan ada program beasiswa untuk anak-anak berprestasi dari keluarga miskin.

Dia juga melihat para petani yang pulang dari sawah dengan hasil panen melimpah. Dulu, petani sering merugi karena harga gabah anjlok. Sekarang, pemerintah menetapkan harga pembelian yang menguntungkan petani. Ada juga program asuransi pertanian, jadi kalau gagal panen karena bencana alam, petani tetap dapat ganti rugi.

Di sudut lain, dia melihat para pekerja pabrik yang baru pulang kerja. Mereka naik sepeda motor, banyak yang baru. Dulu, mereka hanya bisa naik sepeda ontel atau berjalan kaki. Sekarang, upah minimum dinaikkan setiap tahun. Kondisi kerja juga lebih baik. Serikat pekerja boleh ada, meskipun diawasi ketat.

"Rakyat Astina memang makmur," Togog bergumam. "Tapi apakah mereka bahagia? Apakah mereka puas dengan hidup mereka? Apakah mereka tidak merindukan kebebasan?"

Dia teringat kata-kata Duryudana: "Buat apa bebas ngomong kalau perut lapar?" Tapi dia juga teringat kata-kata Petruk: "Apakah kemakmuran worth it kalau harus kehilangan kebebasan?"

Tidak ada jawaban yang mudah. Togog memandang ke langit yang mulai berwarna jingga. Awan-awan berarak pelan. Dunia terus berputar. Astina terus maju. Mahjong terus berjuang dengan Demokrasinya yang bermasalah.

"Mungkin," Togog akhirnya berkata pada dirinya sendiri, "tidak ada sistem yang sempurna. Setiap negara harus menemukan jalannya sendiri. Yang penting, pemimpinnya punya niat baik dan rakyatnya sejahtera. Entah itu lewat Demokrasi atau Otoritarianisme."

Dia bangkit dari duduknya, meregangkan badan, dan tersenyum. "Tapi aku tetap percaya, suatu hari nanti, Astina akan siap untuk lebih demokratis. Entah kapan. Mungkin setelah Duryudana turun takhta. Mungkin setelah generasiku sudah tiada. Tapi aku yakin, Demokrasi yang sejati, bukan Demokrasi oligarkis seperti di Mahjong, akan terwujud."

Dia melangkah pulang dengan perasaan yang lebih ringan. Perjalanannya mencari Demokrasi belum berakhir. Tapi setidaknya, dia sudah tidak sebodoh dan sebingung dulu. Dia sudah belajar banyak hal dari diskusinya dengan Duryudana. Dan dia akan terus belajar, terus bertanya, terus mencari.

Karena sejatinya, kebijaksanaan bukanlah tentang memiliki semua jawaban. Kebijaksanaan adalah tentang tahu bahwa kita tidak tahu segalanya, dan terus berusaha mencari tahu.

Sementara itu, di kejauhan, Petruk mengiriminya pesan WhatsApp lagi: "Gok, aku baru baca buku bagus nih. Judulnya 'How Democracies Die'. Mau tak kirim ringkasannya? Cuma 100 halaman kok."

Togog hanya bisa menghela napas dan membalas: "Kirim aja, Truk. Otakku udah terlatih sekarang."

Bagian 9: 

Epilog – Beberapa Bulan Kemudian

Beberapa bulan telah berlalu sejak diskusi bersejarah antara Togog dan Duryudana. Kehidupan di Astina berjalan seperti biasa: lancar, tertib, dan makmur. Dewan Wong tetap setia mengangguk-angguk setiap kali Duryudana memberikan arahan. Sengkuni tetap sibuk dengan intrik-intriknya, meskipun sebagian besar tidak berhasil karena selalu terdeteksi oleh sistem "early warning" yang tidak dia sadari. Resi Bhisma tetap menjadi penasihat bayangan yang bijaksana, chatting via WhatsApp dengan Duryudana setiap kali ada keputusan penting.

Togog sendiri telah menjadi semacam selebriti tidak resmi di kalangan intelektual Astina. Kisahnya yang berani menghadap Duryudana dan berdiskusi tentang Demokrasi telah menyebar luas, tentu saja, tidak lewat media mainstream yang dikontrol kerajaan, tapi lewat obrolan dari mulut ke mulut, lewat grup-grup WhatsApp rahasia, dan lewat warung kopi seperti punyanya Bagong.

Suatu sore, Togog kembali duduk di Warung Kopi Cak Bagong. Kali ini, dia tidak sendiri. Ada Petruk yang kebetulan sedang pulang kampung dari Mahjong. Ada Bagong yang sibuk membuat kopi. Dan ada beberapa mahasiswa yang penasaran dengan cerita Togog.

"Jadi, Pak Togog," tanya salah satu mahasiswa dengan semangat, "setelah semua riset dan diskusi itu, apa kesimpulan Bapak? Lebih baik Otoriter atau Demokrasi?"

Togog menyesap kopinya dulu sebelum menjawab. "Kesimpulan Bapak sederhana. Tidak ada sistem yang lebih baik. Yang ada adalah sistem yang lebih cocok."

"Maksudnya?"

"Di Astina, dengan kondisi rakyat yang masih banyak belum terdidik, dengan ancaman konflik di mana-mana, dengan kebutuhan pembangunan yang mendesak, Otoritarianisme yang tercerahkan mungkin sistem yang paling cocok untuk saat ini. Tapi bukan berarti ini sistem yang ideal. Ini hanya sistem transisi."

"Transisi menuju apa?"

"Menuju Demokrasi yang lebih matang. Demokrasi yang sesungguhnya. Bukan Demokrasi oligarkis seperti di Mahjong, di mana rakyat hanya diberi ilusi pilihan. Tapi Demokrasi di mana rakyat benar-benar berdaulat, di mana pemilu berjalan bersih dan adil, di mana hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan di mana setiap warga negara punya kesempatan yang sama untuk maju."

"Itu kan ideal banget, Pak. Apa mungkin terwujud?"

"Mungkin. Tapi butuh waktu. Dan butuh perjuangan. Yang penting, kita tidak boleh berhenti belajar, berhenti berpikir kritis, dan berhenti bertanya. Seperti kata filsuf, 'hidup yang tidak dipertanyakan adalah hidup yang tidak layak dijalani'."

Para mahasiswa manggut-manggut. Petruk yang duduk di sebelah Togog ikut menimpali. "Bener kata Togog. Aku yang tinggal di Mahjong, yang katanya negara demokratis, malah melihat betapa busuknya praktik Demokrasi yang cuma prosedural. Tapi aku juga nggak mau tinggal di Astina yang otoriter. Karena kebebasan itu penting."

"Lalu kamu maunya tinggal di mana, Truk?" tanya Bagong sambil membawa kopi pesanan.

"Di utopia, Gong. Di mana semuanya sempurna," Petruk tertawa.

"Utopia nggak ada, Truk. Yang ada cuma 'less worse', pilihan yang paling tidak buruk."

Semua tertawa. Suasana warung kopi sore itu hangat dan penuh gelak. Togog menatap teman-temannya, lalu menatap ke luar jendela. Di jalanan, rakyat Astina berlalu lalang dengan wajah-wajah yang relatif bahagia. Mereka mungkin tidak bebas mengkritik raja, tapi perut mereka kenyang, anak-anak mereka sekolah, dan masa depan mereka cukup cerah.

"Apakah ini yang disebut 'Benevolent Authoritarianism'?" Togog bertanya dalam hati. "Ataukah ini hanya ilusi kemakmuran yang suatu saat akan runtuh?"

Dia tidak tahu jawabannya. Tapi dia tahu satu hal: selama dia masih bisa bertanya, selama dia masih bisa berpikir, selama dia masih bisa duduk di warung kopi dan berdiskusi dengan teman-temannya, maka masih ada harapan.

Harapan bahwa suatu hari nanti, Astina akan menemukan jalannya sendiri. Jalan yang menggabungkan kemakmuran dan kebebasan. Jalan yang mungkin tidak persis Demokrasi, tidak persis Otoriter, tapi sesuatu yang baru. Sesuatu yang cocok untuk Astina.

"Ah, sudahlah," Togog akhirnya memutuskan. "Untuk sekarang, mari kita nikmati kopi dulu. Masalah Demokrasi, nanti dipikirin lagi."

Dan dia pun menyesap kopinya dengan nikmat. Karena kopi, seperti juga kebijaksanaan, paling enak dinikmati pelan-pelan.

TAMAT

Cerita ini adalah fiksi. Semua nama, tempat, dan kejadian adalah hasil imajinasi. Kalau ada kesamaan dengan realitas, itu cuma kebetulan, atau mungkin bukan kebetulan, karena realitas kadang lebih absurd daripada fiksi.