Di saat yang sama, Beijing diam-diam memperluas daftar mineral tanah jarang yang dilarang untuk diekspor, menciptakan kepanikan di rantai pasok otomotif global. Tidak ada satu pun tembakan yang dilepaskan, tidak ada satu pun tank yang melintasi perbatasan. Namun demikian, ketiga tindakan ini mewakili bentuk peperangan paling kontemporer: perang melalui sarana ekonomi.
Realitas inilah yang oleh Robert D. Blackwill dan Jennifer M. Harris dinamakan "geoekonomi" dalam karya magnum opus mereka War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft (2016). Diterbitkan oleh Harvard University Press, buku ini menyajikan analisis tajam tentang bagaimana negara-negara semakin menggunakan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan geopolitik, dan mengapa Amerika Serikat, negara adidaya yang justru merancang arsitektur ekonomi global pasca-Perang Dunia II, secara mengejutkan tertinggal dalam perlombaan ini.
Esai ini bertujuan untuk membedah perspektif geoekonomi sebagaimana diartikulasikan oleh Blackwill dan Harris, mengeksplorasi fondasi teoretisnya, dan mengevaluasi relevansinya dalam dinamika politik internasional masa kini. Dengan menggunakan gaya bahasa populer yang dapat diakses oleh mahasiswa dan publik umum, esai ini akan menunjukkan bahwa geoekonomi bukan sekadar jargon akademis, melainkan lensa esensial untuk memahami lanskap konflik global kontemporer, dari perang dagang AS-Tiongkok hingga sanksi terhadap Rusia, dari kompetisi mineral kritis hingga perebutan dominasi teknologi semikonduktor. Sebagaimana dikatakan oleh Blackwill dan Harris (2016), "hari ini, negara-negara semakin melakukan pertempuran geopolitik melalui sarana ekonomi" (hlm. 1).
Definisi dan Fondasi Teoretis
Apakah geoekonomi itu? Pertanyaan ini tampaknya sederhana, namun jawabannya telah memicu perdebatan sengit di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan selama lebih dari dua dekade. Dalam rumusan paling dasarnya, Blackwill dan Harris (2016) mendefinisikan geoekonomi sebagai "penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai tujuan geopolitik" (hlm. 20).Definisi ini menempatkan geoekonomi sebagai sebuah bentuk statecraft, seni mengelola negara, yang berada dalam kontinum yang sama dengan diplomasi, informasi, dan kekuatan militer, namun menggunakan perangkat yang berbeda: perdagangan, investasi, sanksi, bantuan luar negeri, kebijakan energi, dan nilai tukar mata uang.
Namun, definisi ini hanyalah titik awal. Christian Pfeiffer (2024), dalam bukunya Geoeconomics in International Relations: Neorealist and Neoliberal Conceptualizations, menawarkan analisis yang lebih sistematis. Pfeiffer (2024) membedakan geoekonomi dari geopolitik pada level konseptual, menunjukkan bahwa geopolitik berfokus pada hubungan antara ruang geografis dan kekuasaan politik, sementara geoekonomi berfokus pada hubungan antara kapasitas ekonomi dan pengaruh strategis (hlm. 15-18). Dengan kata lain, jika geopolitik bertanya "di mana letak kekuasaan?", geoekonomi bertanya "bagaimana kekuasaan diperoleh dan dijalankan melalui sarana ekonomi?"
Pfeiffer (2024) juga mengidentifikasi dua tradisi utama dalam pemikiran geoekonomi: neorealis dan neoliberal. Pendekatan neorealis, yang paling dekat dengan kerangka Blackwill dan Harris, memandang geoekonomi sebagai instrumen persaingan antarnegara dalam sistem internasional yang anarkis. Negara menggunakan alat ekonomi untuk meningkatkan posisi relatif mereka terhadap pesaing. Sebaliknya, pendekatan neoliberal menekankan potensi geoekonomi untuk menciptakan saling ketergantungan yang saling menguntungkan dan mempromosikan kerja sama internasional (Pfeiffer, 2024, hlm. 98-105). Ketegangan antara kedua pendekatan ini, apakah geoekonomi pada dasarnya bersifat kooperatif atau konfliktual, akan menjadi tema berulang dalam esai ini.
Meskipun Blackwill dan Harris sering dikreditkan sebagai pencetus kebangkitan kontemporer geoekonomi, konsep ini memiliki silsilah intelektual yang panjang dan kompleks. Felix Mallin dan James Sidaway (2024), dalam analisis genealogis mereka tentang geoekonomi, menelusuri akar konsep ini hingga ke Mazhab Sejarah Jerman (German Historical School) pada abad ke-19. Friedrich List, ekonom Jerman abad ke-19, berargumen bahwa kekuatan ekonomi nasional adalah fondasi bagi kemerdekaan politik dan pengaruh internasional, sebuah gagasan yang sangat resonan dengan geoekonomi kontemporer (Mallin & Sidaway, 2024, hlm. 8).
Namun, penggunaan istilah "geoekonomi" secara eksplisit baru muncul jauh kemudian. Edward Luttwak, seorang strateg militer Amerika, sering dikreditkan dengan mempopulerkan istilah ini dalam esainya tahun 1990 "From Geopolitics to Geo-economics." Menulis di akhir Perang Dingin, Luttwak (1990) berargumen bahwa "metode-metode commerce menggantikan metode-metode militer, dengan modal yang dapat dibelanjakan menggantikan daya tembak, inovasi sipil menggantikan kemajuan teknis militer, dan penetrasi pasar menggantikan garnisun dan pangkalan" (hlm. 17). Dengan runtuhnya Uni Soviet, logika konflik militer antara negara-negara besar digantikan oleh logika persaingan ekonomi.
Prediksi Luttwak sebagian besar terbukti akurat untuk era pasca-Perang Dingin, namun baru setelah krisis keuangan global 2008 dan kebangkitan China sebagai pesaing strategis, geoekonomi benar-benar memasuki arus utama pemikiran kebijakan luar negeri. Matthew Sparke (2024) mencatat bahwa pergeseran hegemoni global, dari dominasi Barat unilateral menuju tatanan yang lebih multipolar, telah membuat kebutuhan akan analisis geoekonomi kritis menjadi semakin mendesak (hlm. 3).
Salah satu kontribusi paling berharga dari Blackwill dan Harris (2016) adalah taksonomi terperinci tentang instrumen geoekonomi. Mereka mengidentifikasi tujuh kategori utama: (1) kebijakan perdagangan, termasuk tarif dan hambatan non-tarif; (2) kebijakan investasi, termasuk penyaringan investasi asing; (3) sanksi ekonomi dan keuangan; (4) kebijakan energi dan sumber daya alam; (5) bantuan luar negeri dan pinjaman pembangunan; (6) kebijakan nilai tukar dan moneter; dan (7) kontrol ekspor dan perlindungan kekayaan intelektual (Blackwill & Harris, 2016, hlm. 49-52).
Namun, taksonomi yang lebih bernuansa telah dikembangkan oleh para sarjana berikutnya. Mohr dan Trebesch (2025) mengusulkan kerangka yang lebih luas yang mencakup "senjata ekonomi" seperti sabotase, serangan siber, dan operasi rahasia sebagai bagian dari perangkat geoekonomi (hlm. 566). Sementara itu, Antto Vihma dan Mikael Wigell (2016) membedakan antara geoekonomi "negatif" (koersif) dan "positif" (induktif): sanksi dan tarif di satu sisi, bantuan pembangunan dan perjanjian perdagangan preferensial di sisi lain.
Pembedaan ini penting karena menunjukkan bahwa geoekonomi bukan sekadar tentang konflik dan paksaan. Sebagaimana dicatat oleh Vihma (2018), "geoekonomi dapat bersifat koersif sekaligus kolaboratif" (hlm. 5). Belt and Road Initiative (BRI) China, misalnya, menawarkan investasi infrastruktur besar-besaran yang disambut baik oleh banyak negara berkembang, namun juga menimbulkan kekhawatiran tentang "diplomasi perangkap utang" dan ketergantungan strategis.
Apa yang membuat War by Other Means menjadi kontribusi penting dalam literatur geoekonomi? Buku ini menawarkan tiga argumen inti yang saling terkait.
Pertama, Blackwill dan Harris (2016) berargumen bahwa geoekonomi telah menjadi bentuk statecraft yang setidaknya sama pentingnya dengan kekuatan militer tradisional, namun Amerika Serikat secara sistematis mengabaikannya. Mereka menulis: "Amerika masih terlalu sering meraih senjata daripada dompet untuk memajukan kepentingannya di luar negeri. Hasilnya adalah lapangan permainan yang miring tajam melawan Amerika Serikat" (hlm. 2).
Kedua, mereka berpendapat bahwa kebangkitan China sebagai kekuatan geoekonomi merupakan tantangan paling signifikan terhadap hegemoni AS sejak Perang Dingin. China, menurut Blackwill dan Harris (2016), telah "beradaptasi dengan cepat" terhadap era baru persaingan geoekonomi, menggunakan perangkat seperti BRI, kontrol ekspor mineral tanah jarang, dan kebijakan "Made in China 2025" untuk memproyeksikan pengaruh global (hlm. 93-97).
Ketiga, buku ini menawarkan resep kebijakan: Amerika Serikat harus membangun kapasitas kelembagaan untuk geoekonomi, mengoordinasikan instrumen ekonominya dengan sekutu, dan mengembangkan "doktrin geoekonomi" yang koheren. Blackwill dan Harris (2016) menyerukan pembentukan badan setingkat kabinet yang didedikasikan untuk geoekonomi, serta integrasi yang lebih dalam antara komunitas kebijakan luar negeri dan ekonomi (hlm. 255-260).
Salah satu perdebatan paling persisten dalam literatur adalah hubungan antara geoekonomi dan geopolitik. Apakah geoekonomi merupakan pengganti geopolitik, pelengkapnya, atau sekadar subkategori darinya?
Rafał Ulatowski (2025), dalam artikelnya yang provokatif "From Geopolitics to Geoeconomics and Back: Why the Age of Geoeconomics Is Over," menawarkan perspektif yang kontras dengan Blackwill dan Harris. Ulatowski (2025) mengembangkan teori struktural tentang kekuatan geoekonomi, berargumen bahwa preferensi negara untuk menggunakan kekuatan ekonomi versus militer bergantung pada distribusi kekuasaan dalam sistem internasional: "Di bawah multipolaritas, negara-negara besar cenderung lebih memilih kekuatan militer; di bawah bipolaritas, mereka lebih mengandalkan kombinasi keduanya; sementara di bawah unipolaritas, kekuatan geoekonomi menjadi lebih menonjol" (hlm. 756).
Jika argumen Ulatowski benar, maka kita mungkin sedang menyaksikan "kembalinya geopolitik", sebuah tesis yang didukung oleh invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, ketegangan di Selat Taiwan, dan konflik bersenjata di Timur Tengah. Namun, seperti yang akan kita lihat, realitas kontemporer lebih kompleks: geoekonomi dan geopolitik tidak saling menggantikan, melainkan semakin terjalin dalam apa yang oleh beberapa sarjana disebut sebagai "geopolitik geoekonomi" atau "geoekonomi geopolitik."
Geoekonomi dalam Praktik
Setelah memahami fondasi teoretis geoekonomi, kita beralih ke pertanyaan yang lebih mendesak: sejauh mana kerangka ini relevan untuk memahami dinamika politik internasional masa kini? Bagian ini mengeksplorasi lima arena kontemporer di mana logika geoekonomi beroperasi dengan intensitas yang semakin tinggi.Tidak ada contoh yang lebih gamblang tentang geoekonomi dalam aksi selain persaingan ekonomi antara Amerika Serikat dan China. Apa yang dimulai sebagai "perang dagang" di bawah pemerintahan Trump pertama (2017-2021) telah berkembang menjadi konfrontasi geoekonomi struktural yang mencakup tarif, kontrol ekspor teknologi, penyaringan investasi, dan persaingan untuk dominasi dalam industri strategis.
Pada April 2026, lanskap persaingan ini telah mencapai tingkat kompleksitas baru. Pemerintahan Trump kedua, setelah kembali menjabat pada Januari 2025, menggunakan tarif sebagai senjata geoekonomi dengan agresivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tarif 100% pada semikonduktor impor diumumkan pada awal 2026, meskipun Mahkamah Agung AS kemudian memutuskan pada Februari 2026 bahwa presiden tidak dapat menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk mengenakan tarif, sebuah pukulan terhadap eksekutif yang memaksanya untuk mengandalkan undang-undang perdagangan lain seperti Section 122 dari Trade Act of 1974 untuk memberlakukan tarif global 10% selama 150 hari (Congress.gov, 2026).
Sementara itu, China tidak tinggal diam. Di bawah "gencatan senjata perdagangan" yang dinegosiasikan antara Washington dan Beijing, China secara diam-diam memperluas "toolkit" ekonominya. Menurut laporan Reuters pada April 2026, China memanfaatkan gencatan senjata ini untuk "memperluas pengaruh hukumnya, kontrol rantai pasok, dan kontrol teknologi kritis, serta memperluas toolkit tindakan ekonomi retaliatifnya" (MarketScreener, 2026, paragraf 2-3). Dengan kata lain, China menggunakan periode tenang untuk mempersiapkan babak berikutnya dari konfrontasi geoekonomi.
Persaingan AS-Tiongkok adalah ilustrasi sempurna tentang tesis Blackwill dan Harris. Kedua negara menggunakan instrumen ekonomi, tarif, kontrol ekspor, pembatasan investasi, untuk mengejar tujuan strategis yang melampaui pertimbangan ekonomi sempit. Tujuan AS adalah untuk mempertahankan keunggulan teknologinya dan mencegah China menantang hegemoni globalnya. Tujuan China adalah untuk naik dalam rantai nilai global dan mengurangi ketergantungan pada teknologi Barat. Dalam kedua kasus, "perang melalui sarana lain" bukan lagi metafora; ia adalah realitas operasional.
Jika perang dagang AS-Tiongkok menunjukkan geoekonomi dalam mode ofensif, maka rezim sanksi terhadap Rusia menunjukkan geoekonomi dalam mode koersif. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, koalisi negara-negara Barat memberlakukan rangkaian sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal skala, kecepatan, dan koordinasi.
Pada April 2026, Uni Eropa telah mengadopsi 20 paket sanksi terhadap Rusia. Paket terbaru, yang diadopsi pada 23 April 2026, menargetkan "armada bayangan" kapal tanker yang digunakan Rusia untuk menghindari price cap minyak, serta membatasi ekspor barang-barang penggunaan ganda dan teknologi militer (EU Neighbours East, 2026). Sanksi-sanksi ini telah memberikan pukulan signifikan terhadap ekonomi Rusia, meskipun Moskow telah menunjukkan ketahanan yang mengejutkan dengan mengalihkan perdagangan ke China, India, dan negara-negara Global South lainnya.
Namun, efektivitas sanksi sebagai instrumen geoekonomi masih menjadi subjek perdebatan sengit. McGuirk dan Trebesch (2025), dalam tinjauan komprehensif mereka tentang geoekonomi dan konflik, mencatat bahwa "kita memerlukan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana alat-alat geoekonomi mempengaruhi kemungkinan konflik. Apakah sanksi, tarif strategis, atau bantuan militer memprovokasi atau mencegah perang?" (hlm. 2-3). Dengan kata lain, sanksi mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan: alih-alih mencegah konflik, sanksi dapat meningkatkannya.
Temuan serupa muncul dari data Hufbauer, Schott, dan Elliott, yang karyanya Economic Sanctions Reconsidered (edisi ketiga, 2009) tetap menjadi studi empiris paling berpengaruh tentang topik ini. Data HSE menunjukkan bahwa sanksi hanya berhasil dalam sekitar sepertiga kasus, tingkat keberhasilan yang jauh lebih rendah daripada yang sering diasumsikan oleh para pembuat kebijakan. Namun, studi terbaru oleh Navin Bapat dan rekan-rekannya (2026) menunjukkan bahwa sanksi multilateral mungkin lebih efektif daripada yang disarankan oleh data HSE sebelumnya, terutama ketika ditegakkan secara konsisten dan dalam jangka panjang (Poliscidata, 2026).
Kasus Rusia juga menunjukkan bagaimana geoekonomi beroperasi dalam lanskap yang semakin multipolar. Meskipun sanksi Barat telah membatasi akses Rusia ke sistem keuangan internasional, Moskow telah merespons dengan membangun infrastruktur keuangan alternatif. Pada April 2026, Maxim Oreshkin, penasihat ekonomi senior Kremlin, mengklaim bahwa 54% perdagangan Rusia kini dilakukan dalam rubel dan 31% dalam mata uang BRICS, dengan cryptocurrency mendukung arus yang tersisa (The Wire, 2026). Ini adalah geoekonomi dalam bentuk pertahanan: upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap "senjata" keuangan Barat.
Jika ada satu arena di mana geoekonomi mencapai puncak intensitasnya, itu adalah perlombaan untuk mendominasi industri semikonduktor. Chip semikonduktor adalah "minyak abad ke-21", komponen esensial untuk segala sesuatu mulai dari smartphone dan kendaraan listrik hingga sistem senjata canggih dan infrastruktur kecerdasan buatan. Mengontrol rantai pasok semikonduktor berarti mengontrol tulang punggung ekonomi digital global dan, pada akhirnya, kemampuan militer negara-negara modern.
Blackwill dan Harris (2016), menulis pada tahun 2016, tidak dapat sepenuhnya mengantisipasi betapa sentralnya isu semikonduktor dalam geoekonomi kontemporer. Namun, kerangka mereka sangat prescient. Mereka berargumen bahwa "kontrol ekspor teknologi" adalah salah satu instrumen geoekonomi paling kuat yang tersedia bagi Amerika Serikat (hlm. 51). Satu dekade kemudian, argumen ini telah divalidasi oleh realitas.
Pada Agustus 2022, pemerintahan Biden mengesahkan CHIPS and Science Act, yang mengalokasikan sekitar $53 miliar dalam bentuk subsidi pemerintah untuk sektor semikonduktor. Ini adalah kebijakan industri paling ambisius dalam sejarah AS, yang bertujuan untuk membawa kembali manufaktur chip ke wilayah Amerika dan mengurangi ketergantungan pada Taiwan dan Korea Selatan (Russian Council, 2025). Pemerintahan Trump kedua, meskipun mengkritik aspek-aspek tertentu dari CHIPS Act, melanjutkan dan bahkan memperluas pendekatan ini. Menurut Peterson Institute for International Economics (2026), pemerintahan Trump mengumumkan janji investasi asing senilai $5 miliar yang, ironisnya, selaras dengan inisiatif era Biden (PIIE, 2026, paragraf 7).
Sementara itu, pendekatan China terhadap geoekonomi semikonduktor berbeda secara fundamental. Alih-alih mengandalkan subsidi dan insentif seperti Amerika Serikat, Beijing telah mengembangkan toolkit yang mencakup kontrol ekspor mineral tanah jarang, bahan baku penting untuk manufaktur chip, dan kebijakan investasi yang dirancang untuk memperoleh teknologi asing. Anton Malkin (2024), dalam artikelnya tentang "The Geoeconomics of Global Semiconductor Value Chains," menunjukkan bagaimana persaingan teknologi AS-China telah mengubah arsitektur rantai nilai global, dengan ekstrateritorialitas menjadi fitur kunci: hukum AS sekarang berlaku untuk perusahaan di luar yurisdiksinya yang menggunakan teknologi Amerika (Malkin & He, 2024, hlm. 678-680).
Kasus Taiwan mengilustrasikan dimensi geoekonomi paling berbahaya dari persaingan semikonduktor. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) memproduksi sekitar 90% chip paling canggih di dunia. Setiap gangguan terhadap produksi TSMC, apakah karena konflik militer, bencana alam, atau tekanan politik, akan memiliki konsekuensi bencana bagi ekonomi global. Hsu (2025) berargumen bahwa "posisi Taiwan dalam perang chip global" adalah contoh klasik tentang bagaimana pertimbangan geoekonomi dapat menciptakan kerentanan strategis yang mendalam (hlm. 5-7).
Jika Amerika Serikat dan China adalah dua raksasa geoekonomi, Uni Eropa secara tradisional dipandang sebagai "katai geoekonomi", entitas dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar tetapi kemauan politik yang terbatas untuk menggunakan kekuatan itu secara strategis. Namun, lanskap ini berubah dengan cepat.
Pada Desember 2025, Komisi Eropa meluncurkan "doktrin keamanan ekonomi" baru yang bertujuan untuk "memperkuat pertahanan UE terhadap pembatasan ekspor China, tarif AS, dan kerentanan dalam rantai pasok kritis" (Tippinsights, 2025, paragraf 1). Doktrin ini menandai pergeseran paradigma yang signifikan: untuk pertama kalinya, UE secara eksplisit membingkai kebijakan ekonominya dalam istilah keamanan strategis.
Langkah-langkah konkret yang diusulkan mencakup percepatan penyebaran alat anti-dumping dan anti-subsidi, penyaringan investor berisiko tinggi, dan prioritas bagi perusahaan UE dalam tender publik strategis. Komisaris Perdagangan UE Maros Sefcovic menyatakan bahwa "UE harus beralih dari bereaksi terhadap krisis menjadi membentuk kembali kebijakan" (Tippinsights, 2025, paragraf 3).
Perubahan orientasi ini tidak terjadi dalam vakum. Invasi Rusia ke Ukraina, yang mengungkapkan ketergantungan berbahaya Eropa pada energi Rusia, adalah katalis utama. Demikian pula, kontrol ekspor mineral tanah jarang China memaksa Brussels untuk mengakui kerentanan rantai pasoknya. Pada Maret 2026, Komisi Eropa meluncurkan Industrial Accelerator Act, yang memberikan prioritas kepada produk "berasal dari Uni" dalam pengadaan publik, langkah proteksionis yang mencerminkan meningkatnya securitisasi kebijakan ekonomi Eropa (Global Times, 2026a).
Namun, pergeseran ini tidak tanpa kontroversi. Kritikus berpendapat bahwa UE berisiko meluncur ke dalam "non-level playing field", di mana dinding yang dibangun atas nama keamanan justru akan menjadi bumerang. Global Times (2026b) memperingatkan bahwa "jika EC menangani hubungan ekonomi dan perdagangan China-UE mengikuti logika laporan ini, UE mungkin mendorong hubungan bilateral ke dalam konfrontasi politik." Kekhawatiran ini mencerminkan ketegangan yang melekat dalam geoekonomi: bagaimana membedakan antara keamanan yang sah dan proteksionisme terselubung?
Salah satu kelemahan dalam analisis Blackwill dan Harris adalah fokusnya yang hampir eksklusif pada persaingan antara kekuatan besar. Namun, geoekonomi juga beroperasi di tingkat yang berbeda: negara-negara Global South semakin menggunakan instrumen ekonomi untuk mengejar kepentingan strategis mereka sendiri, seringkali bertentangan dengan preferensi kekuatan besar.
Perluasan BRICS pada tahun 2024 menjadi BRICS+, yang mencakup Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, adalah salah satu manifestasi paling signifikan dari tren ini. Sebagaimana dicatat oleh Cambridge University Press (2025), "negara-negara besar berkembang, yang diwakili oleh China, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan (BRICS) telah bangkit menjadi kekuatan ekonomi substansial" (hlm. 40). BRICS+ sekarang mewakili sekitar 37% dari PDB global (dalam paritas daya beli), melampaui G7.
Apa yang dilakukan BRICS+ secara geoekonomi? Beberapa inisiatif utama mencakup: (1) pengembangan sistem pembayaran alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada SWIFT yang didominasi Barat; (2) pembentukan New Development Bank sebagai alternatif dari Bank Dunia; (3) peningkatan perdagangan intra-BRICS dalam mata uang lokal; dan (4) koordinasi dalam isu-isu seperti perubahan iklim dan reformasi tata kelola global.
Contoh yang sangat ilustratif adalah negara-negara Teluk. GCC (Gulf Cooperation Council), yang terdiri dari enam monarki Arab, telah menggunakan kekayaan minyak mereka secara strategis untuk mendiversifikasi ekonomi dan memperluas pengaruh politik. Sebagaimana dicatat oleh Cambridge University Press (2025), "GCC sebagai blok mungkin memiliki lebih banyak potensi untuk menjadi mitra strategis bagi BRICS dan bahkan menjadi anggota baru BRICS" (hlm. 40). Sovereign wealth fund negara-negara Teluk, seperti Abu Dhabi Investment Authority dan Qatar Investment Authority, adalah instrumen geoekonomi yang kuat, memungkinkan negara-negara ini untuk memproyeksikan pengaruh jauh melampaui ukuran populasi atau militer mereka.
Pada saat yang sama, negara-negara Afrika semakin menjadi arena persaingan geoekonomi antara China, AS, dan Uni Eropa. Belt and Road Initiative China telah menuangkan miliaran dolar ke dalam infrastruktur Afrika, membangun pelabuhan, jalan kereta api, dan jaringan telekomunikasi. Namun, tuduhan "diplomasi perangkap utang" tetap menjadi narasi Barat yang persisten, mencerminkan kecemasan tentang pengaruh China yang berkembang di benua itu (AEI, 2025).
Geopolitik Kembali, Geoekonomi Breakhir
Sebuah pertanyaan provokatif telah diajukan oleh beberapa sarjana: apakah kita sedang menyaksikan "akhir dari era geoekonomi" dan "kembalinya geopolitik"? Rafał Ulatowski (2025), sebagaimana dibahas sebelumnya, berargumen bahwa preferensi untuk geoekonomi versus geopolitik bergantung pada struktur sistem internasional. Di bawah multipolaritas yang semakin meningkat, Ulatowski memperkirakan bahwa "negara akan lebih cenderung menggunakan kekuatan militer" (hlm. 770).Perspektif ini mendapatkan dukungan dari perkembangan kontemporer. Invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, ketegangan militer di Selat Taiwan, konflik bersenjata di Gaza, dan operasi militer AS di Venezuela (penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada awal 2026) semuanya menunjukkan bahwa kekuatan militer tradisional tetap menjadi fitur sentral politik internasional. Stanford University's Freeman Spogli Institute mencatat pada Februari 2026 bahwa "persaingan AS-China adalah arus bawah yang tenang dalam geopolitik, dengan dampak global pada tahun 2026" (Stanford FSI, 2026, paragraf 1).
Namun, penting untuk tidak jatuh ke dalam pemikiran biner. Geopolitik dan geoekonomi bukanlah alternatif yang saling eksklusif; mereka semakin terjalin. Ketika AS memberlakukan kontrol ekspor semikonduktor terhadap China, ia menggunakan instrumen ekonomi untuk tujuan strategis (geoekonomi), tetapi melakukannya dalam konteks persaingan geopolitik. Ketika Rusia menggunakan "senjata energi" melawan Eropa, ia mempersenjatai sumber daya ekonomi untuk tujuan politik. Garis antara geopolitik dan geoekonomi menjadi semakin kabur di dunia di mana perang dagang dapat meningkat menjadi konflik militer, dan konflik militer dikelola melalui sanksi ekonomi.
Salah satu arena geoekonomi yang paling dinamis dan kurang dipahami adalah kompetisi untuk mineral kritis yang diperlukan untuk transisi energi hijau. Lithium, kobalt, tanah jarang, nikel, grafit, dan mineral lainnya sangat penting untuk baterai kendaraan listrik, turbin angin, panel surya, dan teknologi pertahanan. Siapa pun yang mengontrol pasokan mineral ini memiliki pengaruh yang sangat besar atas masa depan energi global.
Geneva Centre for Security Policy (2025) menyatakan bahwa "mineral kritis telah menjadi 'minyak' abad ke-21," dengan mencatat bahwa "larangan ekspor, kecelakaan, atau konflik di simpul dominan mana pun dapat memicu lonjakan harga 500-1.000%, menggagalkan transisi energi, dan mengganggu rantai pasok pertahanan" (GCSP, 2025, hlm. 1).
Kerentanan rantai pasok mineral kritis sangat mencolok. Lebih dari 70% kobalt dunia berasal dari Republik Demokratik Kongo, sementara lebih dari 80% pemurnian tanah jarang terjadi di China. Konsentrasi ekstrem ini menciptakan "chokepoints" geoekonomi yang menyaingi Selat Hormuz atau Selat Malaka dalam signifikansi strategisnya. ODI (2026) melaporkan bahwa "pada tahun 2026, kompetisi atas mineral kritis terus membentuk kembali risiko geopolitik, kebijakan industri, dan keamanan nasional" (ODI, 2026, paragraf 2).
China telah menunjukkan kemauan untuk menggunakan dominasi mineralnya sebagai senjata geoekonomi. Pada 2024-2025, Beijing memberlakukan kontrol ekspor pada berbagai mineral tanah jarang, termasuk gallium dan germanium yang penting untuk manufaktur semikonduktor. Langkah-langkah ini menyebabkan kekurangan di rantai pasok otomotif AS dalam hitungan minggu, membantu membawa pemerintahan Trump ke meja perundingan (NDTV, 2026). Ini adalah contoh buku teks tentang bagaimana geoekonomi bekerja dalam praktik: menggunakan ketergantungan ekonomi untuk mencapai tujuan strategis.
Keterbatasan Konsep Geoekonomi
Meskipun kekuatan penjelasannya, geoekonomi sebagai kerangka analitis dan kebijakan tidak luput dari kritik. Beberapa kritik utama meliputi sejumlah proposisi berikut.Pertama, kritik dari perspektif ekonomi liberal. Ekonom arus utama telah lama skeptis terhadap argumen bahwa instrumen ekonomi dapat secara efektif mencapai tujuan geopolitik. Efisiensi pasar, menurut pandangan ini, berarti bahwa sanksi, tarif, dan kontrol ekspor seringkali memiliki biaya yang melebihi manfaatnya. Seperti yang ditunjukkan oleh data Hufbauer, Schott, dan Elliott, sanksi hanya berhasil dalam sebagian kecil kasus.
Kedua, kritik dari perspektif kritis. Matthew Sparke (2024) berargumen bahwa geoekonomi arus utama terlalu statis dan instrumental, gagal memperhitungkan dimensi struktural kapitalisme global. Sparke menyerukan "geoekonomi kritis" yang menggabungkan analisis kelas, ras, dan gender dengan pemahaman tentang dinamika geoekonomi (hlm. 15-17). Pendekatan ini berusaha melampaui asumsi realis tentang negara sebagai aktor rasional tunggal, mengakui bahwa kebijakan geoekonomi seringkali mencerminkan kepentingan kapitalis domestik daripada "kepentingan nasional" yang abstrak.
Ketiga, kritik dari perspektif Global South. Negara-negara berkembang sering memandang geoekonomi sebagai kedok untuk neo-imperialisme Barat. Ketika AS atau UE menerapkan sanksi atau kontrol ekspor, mereka melakukannya dari posisi kekuatan struktural yang tidak dimiliki oleh sebagian besar negara Global South. Narasi "diplomasi perangkap utang" yang digunakan untuk mengkritik BRI China, misalnya, dianggap oleh banyak analis sebagai manifestasi dari kecemasan Barat tentang menurunnya pengaruh mereka, bukan penilaian objektif tentang dampak investasi China. Seperti dicatat oleh Global Times (2025), "narasi 'perangkap utang' dengan sengaja mengabaikan beberapa fakta kunci" (paragraf 3).
Keempat, masalah normatif. Geoekonomi, terutama dalam mode koersifnya, menimbulkan pertanyaan etis yang mendalam. Apakah dapat dibenarkan untuk menyebabkan kesulitan ekonomi pada populasi sipil demi mencapai tujuan geopolitik? Sanksi terhadap Irak pada 1990-an, yang diperkirakan telah menyebabkan ratusan ribu kematian anak, tetap menjadi contoh yang menghantui tentang bagaimana geoekonomi dapat memiliki konsekuensi kemanusiaan yang menghancurkan.
Mengingat keterbatasan ini, bagaimana kita dapat mengembangkan kerangka geoekonomi yang lebih bernuansa dan bertanggung jawab? Christian Pfeiffer (2024) menawarkan jalan ke depan dengan "merekonseptualisasi" geoekonomi dalam kerangka neoliberal, yang berusaha untuk meningkatkan kegunaan empiris dan nilai analitisnya (hlm. 155-158). Pfeiffer menekankan pentingnya membedakan antara geoekonomi sebagai praktik (apa yang dilakukan negara) dan geoekonomi sebagai kerangka analitis (bagaimana para sarjana mempelajarinya).
Sementara itu, Mohr dan Trebesch (2025) mengusulkan agenda penelitian yang ambisius yang mencakup: (a) studi tentang alat-alat geoekonomi seperti sanksi dan embargo; (b) geopolitik perdagangan internasional, terutama pekerjaan tentang koersi dan fragmentasi; (c) geopolitik keuangan internasional, yang berfokus pada dominasi mata uang dan aliran modal yang diarahkan negara; (d) literatur tentang risiko geopolitik dan limpahannya ke ekonomi domestik; dan (e) ekonomi perang (hlm. 565-566).
Agenda ini mencerminkan kematangan geoekonomi yang berkembang sebagai bidang studi. Dari awalnya sebagai konsep yang agak samar yang didefinisikan secara beragam oleh para ahli strategi, geoekonomi telah menjadi subbidang yang dinamis dengan metodologi yang ketat, data yang kaya, dan relevansi kebijakan yang jelas.
Penutup
Pada akhirnya, esai ini telah menunjukkan bahwa geoekonomi, sebagaimana diartikulasikan oleh Blackwill dan Harris (2016), bukan sekadar jargon akademis atau tren kebijakan sementara. Ia adalah respons terhadap transformasi struktural dalam politik global: pergeseran dari dunia yang didominasi oleh persaingan militer bipolar menuju lanskap yang lebih kompleks di mana kekuatan ekonomi, teknologi, dan keuangan setidaknya sama pentingnya dengan kapasitas militer tradisional.Namun, seperti yang telah kita lihat, relevansi geoekonomi tidak berarti bahwa geopolitik tradisional telah menjadi usang. Justru sebaliknya: geoekonomi dan geopolitik semakin terjalin dalam apa yang bisa kita sebut sebagai "kompleks geoekonomi-geopolitik." Ketika AS memberlakukan kontrol ekspor semikonduktor, ia menggunakan instrumen geoekonomi dalam konteks persaingan geopolitik dengan China. Ketika Rusia menggunakan energi sebagai senjata melawan Eropa, ia mempersenjatai sumber daya ekonomi untuk tujuan militer. Ketika China membangun pelabuhan di Sri Lanka atau Djibouti, investasi infrastrukturnya memiliki implikasi strategis yang melampaui perhitungan ekonomi.
Beberapa kesimpulan kunci muncul dari analisis ini.
Pertama, geoekonomi telah menjadi bentuk statecraft yang tak terhindarkan di abad ke-21. Negara-negara yang gagal mengembangkan kapasitas geoekonomi, seperti yang diperingatkan oleh Blackwill dan Harris (2016), berisiko kalah dalam persaingan strategis, bukan karena inferioritas militer, tetapi karena ketidakmampuan untuk menggunakan instrumen ekonomi secara efektif. Amerika Serikat, ironisnya, adalah contoh paradoks: pencipta arsitektur ekonomi global, namun seringkali enggan atau tidak mampu menggunakan alat geoekonomi secara strategis.
Kedua, persaingan AS-Tiongkok adalah medan uji utama untuk teori dan praktik geoekonomi. Kedua negara menggunakan berbagai instrumen ekonomi, tarif, kontrol ekspor, penyaringan investasi, perjanjian perdagangan preferensial, inisiatif infrastruktur, untuk memajukan kepentingan strategis mereka. Hasil dari persaingan ini akan membentuk tatanan global untuk generasi yang akan datang.
Ketiga, Uni Eropa, yang secara tradisional dipandang sebagai pemain geoekonomi yang enggan, kini bangkit. "Doktrin keamanan ekonomi" yang diadopsi pada Desember 2025, bersama dengan langkah-langkah seperti Industrial Accelerator Act, menunjukkan bahwa Brussels akhirnya mengakui pentingnya geoekonomi. Namun, pergeseran ini membawa risiko: tanpa kehati-hatian, kebijakan yang dibingkai sebagai "de-risking" dapat merosot menjadi proteksionisme yang kontraproduktif.
Keempat, Global South bukan sekadar objek pasif persaingan geoekonomi kekuatan besar. Negara-negara berkembang, terutama melalui forum seperti BRICS+, semakin menggunakan instrumen geoekonomi mereka sendiri, dari diversifikasi mata uang hingga bank pembangunan alternatif, untuk membentuk tatanan global yang lebih sesuai dengan kepentingan mereka.
Kelima, geoekonomi memiliki wajah ganda. Di satu sisi, ia dapat menjadi instrumen koersi yang menyebabkan penderitaan manusia yang sangat besar, seperti yang ditunjukkan oleh sanksi ekstrem. Di sisi lain, ia dapat menjadi alat untuk kerja sama dan pembangunan, seperti yang ditunjukkan oleh investasi infrastruktur BRI (terlepas dari kontroversinya). Tantangan normatif bagi komunitas internasional adalah untuk memaksimalkan potensi konstruktif geoekonomi sambil meminimalkan dampak destruktifnya.
Saat kita menatap ke depan, beberapa tren kemungkinan akan semakin memperdalam relevansi geoekonomi. Transisi energi hijau akan mengintensifkan persaingan untuk mineral kritis. Revolusi kecerdasan buatan akan menjadikan semikonduktor sebagai komoditas strategis paling berharga di planet ini. Fragmentasi sistem keuangan global akan menciptakan ruang baru untuk persaingan mata uang. Dan perubahan iklim itu sendiri akan semakin mendorong negara-negara untuk menggunakan instrumen ekonomi dalam mengejar ketahanan dan adaptasi.
Dalam konteks ini, War by Other Means tetap menjadi teks esensial, bukan karena menawarkan jawaban final, tetapi karena mengajukan pertanyaan yang tepat. Blackwill dan Harris (2016) menyimpulkan dengan nada mendesak: "Yang dipertaruhkan bukanlah apakah Amerika Serikat akan menggunakan geoekonomi, tetapi apakah ia akan menggunakannya dengan sengaja dan efektif, atau secara sporadis dan tidak kompeten" (hlm. 305). Satu dekade setelah publikasi buku mereka, peringatan ini tetap relevan, tidak hanya untuk Amerika Serikat, tetapi untuk semua negara yang berusaha menavigasi lanskap berbahaya politik internasional kontemporer.
Pada akhirnya, Clausewitz terkenal mendefinisikan perang sebagai "kelanjutan politik dengan cara lain." Geoekonomi membalikkan rumusan ini: dalam dunia di mana perang skala penuh antara kekuatan nuklir tidak terpikirkan, ekonomi telah menjadi kelanjutan perang dengan cara lain. Ini adalah realitas yang harus dihadapi oleh para pembuat kebijakan, sarjana, dan warga negara. Karena seperti yang telah ditunjukkan oleh Blackwill, Harris, dan generasi baru sarjana geoekonomi, pertanyaan yang kita hadapi bukanlah apakah geoekonomi akan membentuk masa depan kita, tetapi bagaimana kita akan membentuk geoekonomi itu sendiri.
Referensi
AEI. (2025, 2 Juni). How Washington is ceding its geoeconomic edge to China. American Enterprise Institute. https://www.aei.orgBlackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). War by other means: Geoeconomics and statecraft. The Belknap Press of Harvard University Press.
Cambridge University Press. (2025). GCC-BRICS strategic cooperation in the new era: The dual implications of geoeconomics and geopolitics. Dalam The Arab States of the Gulf and BRICS (hlm. 40–56). Gerlach Press.
Congress.gov. (2026, 4 Maret). H.R. 1 – One, Big, Beautiful Bill. https://www.congress.gov
EU Neighbours East. (2026, 24 April). Twentieth package of EU sanctions hits Russian energy revenues, military industrial complex, trade and financial services including crypto. https://euneighbourseast.eu
GCSP. (2025, 5 September). Securing the new resource frontier: Critical minerals in an era of great-power rivalry. Geneva Centre for Security Policy. https://www.gcsp.ch
Global Times. (2025, 29 Mei). Western selective blindness toward Chinese lending rooted in anxiety, bias. https://www.globaltimes.cn
Global Times. (2026a, 28 Maret). EU risks sliding into a 'non-level playing field': Walls built in the name of security may ultimately backfire. https://www.globaltimes.cn
Global Times. (2026b, 29 April). Beware of EU steering trade ties with China toward geopolitical contention. https://www.globaltimes.cn
Hsu, S.-Y. (2025). Critical approaches to geoeconomics: Taiwan's position/ing in the global chip war. Environment and Planning A: Economy and Space. https://doi.org/10.1177/0308518X241269362
Hufbauer, G. C., Schott, J. J., & Elliott, K. A. (2009). Economic sanctions reconsidered (edisi ke-3). Peterson Institute for International Economics.
Luttwak, E. N. (1990). From geopolitics to geo-economics: Logic of conflict, grammar of commerce. The National Interest, (20), 17–23.
Malkin, A., & He, T. (2024). The geoeconomics of global semiconductor value chains: Extraterritoriality and the US-China technology rivalry. Review of International Political Economy, 31(2), 674–699.
Mallin, F., & Sidaway, J. D. (2024). On the genealogy of geoeconomics. Environment and Planning A: Economy and Space, 56(1), 3–21.
MarketScreener. (2026, 27 April). How China has expanded its economic toolkit during its trade truce with the US. https://hk.marketscreener.com
McGuirk, E., & Trebesch, C. (2025). Geoeconomics and conflict: A review and open questions. Kiel Institute for the World Economy. https://www.kielinstitut.de
Mohr, C., & Trebesch, C. (2025). Geoeconomics. Annual Review of Economics, 17, 563–587. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-092424-111952
NDTV. (2026, 2 Mei). Under cover of trade truce with Trump, China expands economic pressure toolkit. https://www.ndtv.com
ODI. (2026, 27 Januari). Critical minerals geopolitics in 2026: Risks, supply chains and global power shifts. Overseas Development Institute. https://odi.org
Pfeiffer, C. (2024). Geoeconomics in international relations: Neorealist and neoliberal conceptualizations. Routledge.
PIIE. (2026, 11 Februari). The Trump administration wants foreign investment pledges to boost several sectors that Biden targeted. Peterson Institute for International Economics. https://www.piie.com
Poliscidata. (2026, 12 April). New data suggests multilateral sanctions often outperform unilateral. https://www.poliscidata.com
Russian Council. (2025, 9 Juli). US semiconductor reindustrialization: Implications for the world. Russian International Affairs Council. https://russiancouncil.ru
Sparke, M. (2024). Defining geoeconomics amid shifts in global hegemony: Critical geographies of new international conjunctures. Environment and Planning A: Economy and Space. https://doi.org/10.1177/0308518X241265293
Stanford FSI. (2026, 23 Februari). How U.S. competition with China is shaping the global political landscape. Freeman Spogli Institute for International Studies. https://tec.fsi.stanford.edu
Tippinsights. (2025, 3 Desember). EU unveils plan to cut China dependence and boost economic security. https://tippinsights.com
Ulatowski, R. (2025). From geopolitics to geoeconomics and back: Why the age of geoeconomics is over. Australian Journal of International Affairs, 79(4), 755–776.
Vihma, A. (2018). Geoeconomic analysis and the limits of critical geopolitics: A new engagement with Edward Luttwak. Geopolitics, 23(1), 1–21.
Vihma, A., & Wigell, M. (2016). Geopolitics versus geoeconomics: The case of Russia's geostrategy and its effects on the EU. International Affairs, 92(3), 605–627.
The Wire. (2026, 28 April). Russian sanctions and the rise of a Eurasian backdoor war economy. https://m.thewire.in
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar
Silakan tulis komentar Anda.