Madu dan Pedang, Seni Berkuasa Mu'awiyah Tak Lekang Zaman

Pernahkah kita mendengar nama seorang pemimpin yang, lebih dari empat belas abad setelah kematiannya, masih mampu memicu perdebatan sengit di ruang-ruang kelas, forum-forum diskusi, hingga di media sosial? Pemimpin itu adalah Mu'awiyah bin Abi Sufyan (602–680 M), pendiri Daulah Umayyah, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi aktor utama dalam salah satu bab paling krusial dalam sejarah Islam: transisi dari era Khulafa'ur Rasyidin menuju era monarki Islam pertama.

Sebuah kontroversi abadi menyelimuti sosok ini. Di satu sisi, para pengkritiknya, terutama dari tradisi Syiah, memandangnya sebagai perampas kekuasaan yang sah dari Ahlul Bait dan pengkhianat sistem kekhalifahan yang demokratis. Di sisi lain, para sejarawan Sunni dan para analis politik melihatnya sebagai seorang negarawan kelas satu yang membangun fondasi pemerintahan Islam yang kokoh, mengakhiri perang saudara, dan memperluas imperium ke wilayah yang belum pernah dijangkau sebelumnya (Majalla, 2023, hlm. 3-4). Di antara dua kutub yang saling bertolak belakang ini, di manakah seharusnya kita menempatkan Mu'awiyah?

Buya Hamka, ulama besar Indonesia, memberikan penilaian yang jernih dan penuh kekaguman. Dalam Sejarah Umat Islam, Hamka melukiskan Mu'awiyah sebagai "seorang yang panjang akal, cerdik, cendikiawan, bijaksana, serta luas ilmu dan strateginya... pandai mengatur pekerjaan, ahli hikmah, lemah lembut, fasih lidahnya dan berarti tutur katanya" (Hamka, sebagaimana dikutip dalam Republika, 2023, hlm. 6). Sementara itu, sejarawan Barat Stephen Humphreys mencatat bahwa "Mu'awiya was universally known as a figure of immense political acumen" (Humphreys, 2006, hlm. 1). Mu'awiyah secara luas diakui sebagai figur yang dianugerahi ketajaman nalar politik yang mengagumkan. Dua penilaian dari dua peradaban yang berbeda ini mengisyaratkan bahwa kita sedang berhadapan dengan seorang maestro politik yang langka.

Jika Anda merasa bahwa artikel telalu panjang untuk dibaca secara online, 

maka silakan Unduh PDF-nya di sini.

Tulisan ini bertujuan untuk menggali pemikiran politik Mu'awiyah secara sistematis. Kita tidak akan terjebak dalam perdebatan teologis tentang "benar atau salah" tindakannya. Sebaliknya, kita akan membedah konsep-konsep politik inti yang ia praktikkan, proposisi-proposisi tata kelola yang ia ajukan, serta persyaratan kepemimpinan yang ia tetapkan, baik secara eksplisit melalui kebijakan-kebijakannya, maupun secara implisit melalui tindakan-tindakan politiknya. Pada akhirnya, kita akan mengevaluasi relevansi semua ini bagi dunia politik kontemporer, khususnya di Indonesia.

Fondasi Teori

Sebelum menyelami konsep-konsep politik inti Mu'awiyah, Sahabat harus terlebih dahulu memahami konteks historis yang membentuknya. Pemikiran politik Mu'awiyah bukanlah produk ruang hampa; ia lahir dari pengalaman panjang sebagai administrator, negosiator, dan panglima perang.

Mu'awiyah bin Abi Sufyan lahir sekitar tahun 602 M di Mekah, dalam keluarga terpandang dari klan 'Abd Syams suku Quraisy. Ayahnya, Abu Sufyan bin Harb, adalah seorang pemimpin Quraisy terkemuka yang pada awalnya menjadi musuh utama Nabi Muhammad SAW, tetapi kemudian masuk Islam pada Fathu Makkah (Penaklukan Mekah) tahun 630 M. Ibu Mu'awiyah adalah Hindun binti Utbah, seorang perempuan bangsawan yang juga awalnya menentang dakwah Islam (Britannica, 1998, hlm. 5).

Ironi sejarah: Mu'awiyah lahir di keluarga yang menjadi simbol penentangan terhadap Islam, tetapi justru di tangannyalah salah satu imperium Islam terbesar di dunia dibangun. Transformasi ini mengandung pelajaran politik yang mendalam: latar belakang keluarga tidak menentukan masa depan politik seseorang. Lebih dari itu, pengalaman hidup dalam keluarga yang terlibat dalam intrik politik Quraisy memberi Mu'awiyah pendidikan politik sejak usia dini yang tidak dimiliki oleh banyak sahabat lainnya.

Buya Hamka mencatat bahwa Mu'awiyah sangat mencintai saudara perempuannya, Ummu Habibah, yang menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Kedekatan ini memberinya akses langsung ke lingkaran dalam pemerintahan Islam awal. Hamka mengisahkan bahwa ketika Mu'awiyah masih muda dan tertidur di pangkuan Ummu Habibah, Nabi Muhammad SAW datang dan berkata, "Sayangkah engkau akan adikmu itu, hai Ummi Habibah? Patutlah dia disayangi! Kelak dia akan menjadi orang besar Arab seluruhnya." Mendengar sabda ini, Mu'awiyah berkata, "Sabda inilah yang amat mempengaruhi jiwaku, hingga sejak saat itu tidak lepas-lepas ingatanku keinginan menjadi orang besar" (Republika, 2023, hlm. 34-35).

Setelah masuk Islam, Mu'awiyah diangkat sebagai juru tulis wahyu oleh Nabi Muhammad SAW, sebuah posisi yang menunjukkan kepercayaan tinggi. Namun, karir politiknya yang sesungguhnya dimulai setelah wafatnya Nabi. Ia ikut dalam ekspedisi militer ke Syam (Suriah) di bawah komando kakaknya, Yazid bin Abi Sufyan. Ketika Yazid wafat karena wabah pada tahun 640 M, Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Mu'awiyah sebagai gubernur Damaskus, sebuah posisi yang akan ia pegang selama hampir dua puluh tahun (Britannica, 1998, hlm. 34).

Di tangannya, provinsi Syam bertransformasi menjadi basis kekuatan yang paling solid dan paling makmur di seluruh imperium Islam. "Under his governorship," tulis seorang analis, "Syria became the most prosperous province of the caliphate" (Country Studies, tanpa tahun, hlm. 10). Mu'awiyah membangun angkatan laut Islam pertama, mengkonsolidasikan suku-suku Arab di Syam, menjalin hubungan baik dengan penduduk Kristen setempat, dan melakukan ekspedisi militer yang sukses melawan Kekaisaran Bizantium (Syifa, 2022, hlm. 28).

Dua puluh tahun pengalaman sebagai gubernur inilah yang membentuk fondasi pemikiran politik Mu'awiyah. Ketika ia akhirnya naik menjadi khalifah pada tahun 661 M, ia sudah memiliki cetak biru pemerintahan yang teruji.

Jalan Mu'awiyah menuju tampuk kekhalifahan dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa dramatis yang mengubah peta politik Islam selamanya. Ketika Khalifah Utsman bin Affan, yang merupakan kerabat dekat Mu'awiyah dari klan Umayyah, dibunuh oleh pemberontak pada tahun 656 M, Mu'awiyah menuntut agar para pembunuhnya diadili. Tuntutan ini membawanya ke dalam konflik dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang telah dibaiat sebagai khalifah keempat (Britannica, 1998, hlm. 4-6).

Pertempuran Shiffin pada tahun 657 M adalah titik balik yang menentukan. Ketika pasukan Ali hampir memenangkan pertempuran, pihak Mu'awiyah mengangkat lembaran-lembaran Al-Qur'an di ujung tombak sebagai isyarat untuk menyelesaikan konflik melalui arbitrase (tahkim), bukan pertumpahan darah lebih lanjut. Langkah ini merupakan sebuah manuver politik yang jenius: di satu sisi, ia menyelamatkan pasukannya dari kekalahan; di sisi lain, ia menempatkan Ali dalam posisi yang sulit secara politik (Syifa, 2022, hlm. 14).

Arbitrase yang berlangsung di Daumatul Jandal pada akhirnya menghasilkan hasil yang ambigu dan memecah belah kubu Ali. Kelompok yang menentang arbitrase, yang kemudian dikenal sebagai Khawarij, memisahkan diri dan akhirnya membunuh Ali pada tahun 661 M.

Setelah wafatnya Ali, putranya, Hasan bin Ali, dibaiat sebagai khalifah di Irak. Namun, menyadari bahwa kekuatan militernya tidak sebanding dengan kekuatan Mu'awiyah, dan didorong oleh keinginan untuk mengakhiri pertumpahan darah sesama Muslim, Hasan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan kepada Mu'awiyah melalui sebuah perjanjian damai yang bersejarah. Tahun 661 M, 40 Hijriah, dikenal sebagai 'Amul Jama'ah (Tahun Persatuan), karena umat Islam kembali bersatu di bawah satu kepemimpinan untuk pertama kalinya sejak pembunuhan Utsman (IslamiCity, 2007, hlm. 17-19).

Formula Kekuasaan Mu'awiyah

Setelah memahami konteks historisnya, kini kita memasuki inti dari tulisan ini: apa saja konsep-konsep politik inti yang dipraktikkan dan dikembangkan oleh Mu'awiyah? Berdasarkan analisis terhadap berbagai sumber primer dan sekunder, kita dapat mengidentifikasi enam pilar utama dalam pemikiran politik Mu'awiyah.

Pertama adalah al-Hilm yakni pengendalian diri sebagai strategi kekuasaan. Jika ada satu kata yang paling sering digunakan oleh para sejarawan untuk menggambarkan Mu'awiyah, kata itu adalah al-Hilm. Konsep ini merupakan jantung dari seluruh filosofi politiknya.

Apa itu al-hilm? Secara harfiah, kata ini berarti "kelembutan", "kesabaran", atau "pengendalian diri". Namun, dalam konteks politik, al-hilm adalah sebuah seni yang jauh lebih kompleks. Humphreys (2006) mendefinisikannya sebagai "a combination of magnanimity, tolerance, and self-discipline" (Country Studies, tanpa tahun, hlm. 19-20). Sementara itu, penulis Cambridge History of Islam menjelaskan lebih rinci: "However extreme and intimidating the pressures were, as a man of ḥilm he kept absolute self-control and made decisive judgements. He took decisions after long and judicious thought, and whenever possible rejected a show of power as a solution to his problems" (Cambridge, 2012, hlm. 6-11).

Bagaimanapun ekstrem dan mengintimidasinya tekanan yang menerpanya, sebagai sosok yang mengejawantahkan ḥilm (kesabaran serta penguasaan diri) ia senantiasa menjaga kontrol diri secara absolut dan membuat vonis-vonis yang tegas. Ia baru menetapkan pilihan setelah olah pikir yang mendalam dan penuh kebijaksanaan; dan kapan pun memungkinkan, ia menampik unjuk kekuatan sebagai solusi atas masalah-masalahnya.

Al-hilm bukanlah kelemahan. Justru sebaliknya: ia adalah kekuatan untuk tidak menggunakan kekuatan. Seperti yang ditunjukkan dalam kajian kebijakan politik Mu'awiyah, "Muawiyah dikenal sebagai negarawan dan praktisi politik yang sangat ulung" dengan ungkapannya yang terkenal: "Aku tidak akan menggunakan pedangku selagi cambukku sudah cukup. Aku tidak akan menggunakan cambukku selagi lisanku masih bisa mengatasinya" (Republika, 2023, hlm. 22-24). Ini adalah teori eskalasi kekuatan yang sistematis: gunakan kekuatan minimal yang diperlukan, dan selalu beri ruang bagi musuh untuk mundur dengan terhormat.

Prinsip al-hilm ini memiliki landasan yang mendalam dalam ajaran Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan" (QS. Ali Imran: 134). Mu'awiyah menerjemahkan prinsip ini ke dalam arena politik praktis dengan cara yang sangat efektif.

Konsep kunci kedua dalam pemikiran politik Mu'awiyah adalah ad-daha' , yang secara harfiah berarti "kelicikan" atau "kelihaian". Dalam bahasa politik modern, ad-daha' dapat diterjemahkan sebagai kecerdasan strategis (strategic intelligence) atau political finesse. IslamiCity (2007) mencatat: "To have daha' means to be a good orator, to be able to extemporise, to have presence of mind" (IslamiCity, 2007, hlm. 9-10). Konsep dahā' merujuk pada kepandaian berorasi, kemampuan menyusun tuturan secara spontan, dan ketajaman pikiran yang selalu siap siaga.

Buya Hamka memberikan ilustrasi yang sangat hidup tentang ad-daha' Mu'awiyah: "Siapapun orang yang mendekat kepada Muawiyah, jarang tidak terikat oleh tutur katanya. Dia pemaaf pada tempat yang pantas dimaafkan, keras pada tempat yang layak untuk dikeraskan. Tetapi lebih banyak maafnya dari marahnya" (Republika, 2023, hlm. 12-14).

Perhatikan kisah berikut ini: para pembesar Quraisy yang pernah berselisih dengannya, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Az-Zubair, Abdurrahman bin Abu Bakar, dan beberapa keturunan Abu Thalib, semuanya diterima oleh Mu'awiyah "dengan muka yang jernih dan bibir tersenyum." Bahkan, "ada yang memaki Muawiyah dia tersenyum juga, ada yang menyindirnya dia tersenyum juga. Sindiran orang-orang itu seakan-akan tidak didengarnya dan bila mereka kembali ke negerinya masing-masing, semuanya diberi anugerah selayaknya" (Republika, 2023, hlm. 19-21).

Apa pelajaran yang bisa kita tarik dari sini? Dalam kerangka politik Mu'awiyah, musuh politik bukanlah musuh pribadi. Mengubah lawan menjadi kawan, atau setidaknya menetralisir permusuhan mereka, adalah seni politik tertinggi. Ini bukan tentang "kalah atau menang", melainkan tentang "menang tanpa membuat lawan merasa kalah".

Konsep inti ketiga adalah pragmatisme politik, yakni memiliki fleksibilitas tanpa kehilangan tujuan. Mu'awiyah adalah seorang realis politik (political realist) dalam pengertian yang paling murni. Ia tidak terjebak dalam idealisme abstrak yang mengabaikan kenyataan di lapangan.

"His mind was eminently pragmatic and political," tulis Cambridge History of Islam, "characterized by restraint and self-control. Such a leader was exactly what was needed at this time" (Cambridge, 2012, hlm. 17-18). Ia adalah tokoh yang wataknya dikuasai oleh restraint (pengekangan diri) serta kontrol diri yang tangguh. Kepemimpinan dengan karakter itulah yang tepat dan dibutuhkan dalam babak sejarah tersebut. Pragmatisme Mu'awiyah terlihat jelas dalam beberapa kebijakan kuncinya:

1. Penggunaan tenaga administratif Kristen. Ia merekrut para birokrat Kristen yang keluarganya telah melayani pemerintahan Bizantium selama bertahun-tahun. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Sarjun bin Manshur, seorang pejabat tinggi Kristen Ortodoks yang dipercaya mengelola keuangan negara (Britannica, 1998, hlm. 18-19).
2. Penerapan sistem administrasi Romawi-Bizantium. Alih-alih menciptakan sistem yang sama sekali baru, Mu'awiyah mengadopsi dan mengadaptasi prosedur administratif yang telah teruji di wilayah bekas Bizantium. Divan (departemen) registrasi, sistem pos, dan struktur birokrasi semuanya dibangun di atas fondasi yang sudah ada (Majalla, 2023, hlm. 54).
3. Pendekatan "mengalir seperti air". Metafora yang paling tepat untuk pragmatisme Mu'awiyah adalah ungkapannya sendiri: "Jika ada rambut yang membentang antara diriku dan penentangku, maka rambut itu tidak akan putus selamanya. Jika mereka mengulurkannya, maka aku akan menariknya. Jika mereka menariknya, maka aku akan mengulurnya" (Republika, 2023, hlm. 27-28). Ini adalah prinsip "jangan melawan arus, tetapi arahkanlah ia ke tujuanmu".

Konsep keempat adalah konsolidasi kekuasaan berbasis keseimbangan tribal. Mu'awiyah mewarisi imperium yang terdiri dari puluhan suku Arab dengan loyalitas dan kepentingan yang seringkali bertentangan. Menyatukan mereka di bawah satu komando bukanlah tugas yang mudah. Strategi Mu'awiyah didasarkan pada politik keseimbangan tribal yang rumit:

1. Membangun basis kekuatan di Syam. Mu'awiyah menginvestasikan sumber daya yang besar untuk mengembangkan provinsi Syam sebagai pusat kekuasaannya. Ia berhasil mengikat loyalitas suku-suku Arab di Syam dengan memberikan penghasilan yang teratur dan perlakuan yang istimewa (Syifa, 2022, hlm. 31-32).
2. Memperlakukan tokoh-tokoh besar dengan baik. "Memperlakukan sebaik-baiknya tokoh-tokoh besar," tulis Syifa (2022, hlm. 32). Mu'awiyah memahami bahwa para pemimpin opini dan tokoh masyarakat adalah kunci untuk mengontrol suku-suku mereka.
3. Menyalurkan energi agresif ke luar. Alih-alih membiarkan suku-suku Arab saling bertikai, Mu'awiyah menyalurkan energi agresif mereka ke dalam kampanye militer melawan musuh eksternal. Ini adalah strategi "ekspor agresi" yang cerdas: pertahankan kesatuan internal dengan menciptakan musuh eksternal (Britannica, 1998, hlm. 16-17).

Para peneliti kontemporer mengkonfirmasi hal ini. "Pembentukan stabilitas politik pada masa awal Dinasti Umayyah," tulis Rizqullah (2022), "membutuhkan konsolidasi kekuasaan serta pembuatan budaya politik baru. Hal ini dibutuhkan untuk melanggengkan kekuasaan serta terciptanya sistem pemerintahan Islam yang kuat" (Rizqullah, 2022, hlm. 8-11).

Konsep kelima adalah sistem suksesi herediter yang sekaligus merupakan inovasi politik yang kontroversial. Tanpa ragu, inilah konsep politik Mu'awiyah yang paling diperdebatkan sepanjang sejarah. Pengangkatan putra mahkota (heir apparent), di mana ia menunjuk putranya, Yazid bin Mu'awiyah, sebagai penggantinya, adalah tindakan yang secara fundamental mengubah arah perkembangan sistem politik Islam.

Sebelum Mu'awiyah, para khalifah dipilih melalui mekanisme syura (musyawarah) yang beragam: Abu Bakar melalui pemilihan umum, Umar melalui penunjukan langsung oleh Abu Bakar, Utsman melalui dewan elektoral (ahl al-hall wa al-'aqd), dan Ali melalui baiat spontan di Madinah. Tidak ada preseden suksesi herediter dalam Islam.

Mu'awiyah mengubah semua itu. Para peneliti mencatat bahwa "The Creation of the System of Heir-Apparent by Mu'awiyah bin Abu Sufian in (680 A.D)... played a major role in shaping the system of government in the Islamic state" (Al-Alawi & Ba Hashwan, 2014, hlm. 5-7). Studi ini juga menemukan bahwa sistem ini "was one of the causes of bloody conflicts and violent strife experienced by the Islamic State, and was, in fact, a major cause of the fall of the Umayyad State" (Al-Alawi & Ba Hashwan, 2014, hlm. 30-31).

Mengapa Mu'awiyah mengambil langkah kontroversial ini? Setidaknya ada dua faktor kunci:

1. Trauma Perang Saudara: Mu'awiyah menyaksikan bagaimana ketidakpastian suksesi menyebabkan perang saudara yang berkepanjangan. Ia ingin menyelesaikan masalah ini secara definitif dengan menciptakan kejelasan suksesi. "The time... could not bear the formula of choosing the caliph," tulis Majalla (2023) (Majalla, 2023, hlm. 8-10).
2. Pragmatisme: Mu'awiyah menilai bahwa dengan menunjuk Yazid, ia dapat mencegah perpecahan yang mungkin terjadi jika masalah suksesi dibiarkan terbuka. Ini adalah kalkulasi politik yang realistis, meskipun berisiko.

Sistem ini memang terbukti problematis dalam jangka panjang, tetapi ia juga menciptakan stabilitas yang memungkinkan Daulah Umayyah bertahan selama hampir satu abad.

Konsep keenam adalah birokrasi profesional dan militer reguler. Intinya adalah apa yang oleh seorang analis disebut sebagai "arsitektur negara modern pertama dalam Islam." Mu'awiyah adalah khalifah pertama yang membangun birokrasi profesional dan militer reguler dalam pengertian yang lebih modern.

"Muawiyah created a professional army and, although rigorous in training them, won the undying loyalty of his troops for his generous and regularly paid salaries," tulis Country Studies (tanpa tahun, hlm. 10-11). Selain itu, ia juga "conceived and established an efficient government, including a comptroller of finance and a postal system" (Country Studies, tanpa tahun, hlm. 13-14). Mu'awiyah membentuk suatu korps ketentaraan profesional. Kendati disiplin pelatihannya sangat keras, ia merebut loyalitas tak kunjung pudar dari anak buahnya melalui gaji yang berlimpah dan pembayaran yang konsisten tepat waktu. Selain itu, ia merancang sekaligus mendirikan sistem tata negara yang efisien, antara lain mencakup lembaga kontrol keuangan (comptroller of finance) dan sebuah infrastruktur pos.

Sistem birokrasi yang dibangun Mu'awiyah mencakup beberapa inovasi penting (Syifa, 2022, hlm. 23-26):

1. Diwan al-Khatam (Biro Pendaftaran). Untuk mencegah pemalsuan dokumen resmi, setiap surat negara didaftarkan dan disegel.
2. Sistem pos (barid). Jaringan kurir yang menghubungkan Damaskus dengan seluruh provinsi, memungkinkan kontrol administratif yang efisien.
3. Diwan al-Kharaj. Departemen keuangan yang dikelola secara profesional, mengadopsi sistem administrasi Bizantium dan Persia.
4. Protokoler kenegaraan. Mu'awiyah adalah khalifah pertama yang memperkenalkan konsep "pengadilan" (majlis) dengan aturan protokoler yang jelas (Majalla, 2023, hlm. 23-24).

Tata Kelola Politik Ala Mu'awiyah

Setelah memahami keenam konsep inti di atas, kini kita akan melihat bagaimana Mu'awiyah menerjemahkan konsep-konsep tersebut ke dalam proposisi-proposisi tata kelola yang konkret. Berikut adalah delapan proposisi yang dapat kita rekonstruksi dari kebijakan-kebijakan Mu'awiyah.

Proposisi pertama menyatakan bahwa stabilitas adalah segalanya. Bagi Mu'awiyah, stabilitas politik adalah prasyarat mutlak bagi segala hal lainnya. Tanpa stabilitas, tidak ada pembangunan, tidak ada perluasan wilayah, dan tidak ada kesejahteraan rakyat. Ini adalah pelajaran yang ia petik dari trauma perang saudara (fitnah).

Kajian kontemporer menegaskan: "Pada masa awal setelah diserahkannya kekuasaan Islam kepada Muawiyah bin Abu Sufyan (Ammul Jamaah) yang menandai berdirinya dinasti Umayyah, dibutuhkanlah konsolidasi kekuasaan serta pembuatan budaya politik baru. Hal ini dibutuhkan untuk melanggengkan kekuasaan serta terciptanya sistem pemerintahan Islam yang kuat dan tidak kembali dalam pusaran konflik umat yang berkepanjangan" (Rizqullah, 2022, hlm. 8-11).

Proposisi ini memiliki implikasi yang sangat luas: seorang penguasa harus mengutamakan stabilitas dan persatuan umat di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau bahkan idealisme tertentu. Keputusan politik yang berpotensi memecah belah umat harus dihindari, meskipun secara prinsip ia bisa dibenarkan. Ini adalah kalkulus politik yang mungkin tidak populer, tetapi sangat efektif dalam konteks masyarakat yang rentan terhadap konflik.

Proposisi kedua menyatakan bahwa gunakan kekuatan yang proporsional. Ini adalah proposisi yang paling terkenal dari Mu'awiyah, sebagaimana disampaikan melalui metaforanya tentang pedang, cambuk, dan lisan. Proposisi ini dapat dirumuskan sebagai: eskalasikan kekuatan secara bertahap, mulai dari yang paling lunak, dan hanya gunakan kekuatan keras sebagai pilihan terakhir.

Ungkapannya yang legendaris: "Aku tidak akan menggunakan pedangku selagi cambukku sudah cukup. Aku tidak akan menggunakan cambukku selagi lisanku masih bisa mengatasinya" (Republika, 2023, hlm. 23-24). Lebih jauh lagi: "Jika ada rambut yang membentang antara diriku dan penentangku, maka rambut itu tidak akan putus selamanya. Jika mereka mengulurkannya, maka aku akan menariknya. Jika mereka menariknya, maka aku akan mengulurnya" (Republika, 2023, hlm. 27-28).

Dalam perspektif politik modern, proposisi ini mengajarkan manajemen konflik yang berbasis pada deeskalasi dan negosiasi. Seorang penguasa yang bijaksana tidak akan terburu-buru menggunakan kekuatan represif, melainkan akan mencoba semua cara damai terlebih dahulu. Ini juga merupakan prinsip biaya-manfaat dalam penggunaan kekuasaan: hasil maksimal dengan sumber daya minimal.

Proposisi ketiga adalah jangan pernah membuat musuh merasa terhina. Salah satu proposisi paling brilian dari Mu'awiyah adalah: kalahkan musuh, tetapi jangan hancurkan martabatnya. Mengapa? Karena musuh yang dipermalukan akan menjadi musuh selamanya, sedangkan musuh yang dikalahkan dengan hormat bisa menjadi sekutu di masa depan. Cambridge History of Islam mencatat: "Mu'awiya was always quick to offer reconciliation and treated his fallen enemies with an unassuming generosity and magnanimity which saved their dignity and self-respect and gained him their loyalty" (Cambridge, 2012, hlm. 14-16). Mu'awiyah dikenal selalu sigap membuka jalan rekonsiliasi. Kepada musuh-musuhnya yang sudah terjatuh, ia memperlakukan mereka dengan sikap pemurah dan berjiwa besar yang sama sekali tidak menggurui, sebuah sikap yang menyelamatkan marwah dan kehormatan pribadi mereka serta, pada gilirannya, mengamankan kesetiaan mereka kepadanya.

Hamka menggambarkan bagaimana Mu'awiyah menerima para bekas musuhnya: "semuanya diterima dengan muka yang jernih dan bibir tersenyum... dan bila mereka kembali ke negerinya masing-masing, semuanya diberi anugerah selayaknya" (Republika, 2023, hlm. 21-22). Prinsip ini memiliki akar dalam Al-Qur'an: "Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan dia ada permusuhan akan menjadi teman yang sangat setia" (QS. Fushshilat: 34). Mu'awiyah adalah salah satu pemimpin yang paling berhasil menerapkan ayat ini dalam politik praktis.

Proposisi keempat adalah selalu rekrut orang terbaik, tanpa memandang latar belakang. Mu'awiyah sangat sadar bahwa kekuasaan yang efektif bergantung pada kualitas orang-orang yang menjalankannya. Oleh karena itu, ia mengembangkan proposisi: rekrut dan tempatkan orang-orang terbaik di posisi-posisi kunci, berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan agama, suku, atau hubungan keluarga. Syifa (2022) menulis Mu’awiyah "menugasi banyak orang yang paling cerdas, kompeten, dan paling berpengalaman dalam mengurus masyarakat" (Syifa, 2022, hlm. 32-33).

Contoh paling mencolok adalah penunjukan Sarjun bin Manshur, seorang Kristen Ortodoks, sebagai kepala administrasi keuangan. Ini adalah langkah yang sangat berani untuk zamannya. Mu'awiyah juga merekrut orang-orang Kristen untuk posisi-posisi tinggi lainnya, termasuk di militer, di mana mereka dibayar dua kali lipat (Country Studies, tanpa tahun, hlm. 15-16).

Proposisi ini mengajarkan bahwa pluralisme dan meritokrasi bukanlah nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Justru sebaliknya: Mu'awiyah menunjukkan bahwa pengelolaan negara yang efektif membutuhkan pemanfaatan seluruh sumber daya manusia yang tersedia, tanpa diskriminasi yang tidak perlu.

Proposisi kelima adalah bangun loyalitas, bukan ketakutan. Ini adalah proposisi yang sangat berbeda dengan citra penguasa tirani yang sering dilekatkan pada Mu'awiyah. Alih-alih memerintah dengan ketakutan, Mu'awiyah justru memerintah dengan loyalitas yang dibangun melalui penghargaan dan kemurahan hati.

Basis loyalitas militer Mu'awiyah bukanlah ancaman hukuman, melainkan "generous and regularly paid salaries" yang memenangkan kesetiaan abadi para prajuritnya (Country Studies, tanpa tahun, hlm. 10-12). Hamka menambahkan dimensi psikologis yang lebih dalam: "Siapapun orang yang mendekat kepada Muawiyah, jarang tidak terikat oleh tutur katanya" (Republika, 2023, hlm. 11-12). Ini menunjukkan bahwa Mu'awiyah membangun loyalitas tidak hanya melalui materi, tetapi juga melalui karisma personal dan kemampuan interpersonal yang luar biasa.

Proposisi ini mengajarkan bahwa loyalitas yang dibangun dengan cinta lebih tahan lama daripada loyalitas yang dibangun dengan ketakutan. Ini sejalan dengan ajaran Islam tentang kepemimpinan yang penuh kasih penulisng.

Proposisi keenam adalah kontrol langsung dan pengawasan ketat. Meskipun Mu'awiyah dikenal sebagai pemimpin yang lunak dan toleran, ia juga menerapkan proposisi yang tampaknya paradoks: kontrol langsung dan pengawasan ketat terhadap seluruh aparatur negara. Mu’awiyah " mengawasi langsung sendiri segala urusan negara," tulis Syifa (2022, hlm. 34). Ini bukanlah mikromanajemen yang tidak efisien, melainkan sistem pengawasan strategis di mana khalifah memegang kendali atas keputusan-keputusan kunci sambil mendelegasikan operasi-operasi rutin kepada para pembantunya.

Sistem pos (barid) yang dibangun Mu'awiyah adalah instrumen utama dari proposisi ini. Melalui jaringan kurir yang menghubungkan Damaskus dengan seluruh penjuru imperium, Mu'awiyah dapat memonitor situasi di provinsi-provinsi yang jauh dan memberikan instruksi dengan cepat (Majalla, 2023, hlm. 54-55).

Proposisi ketujuh adalah disiplin fiskal dan administrasi yang efisien. Mu'awiyah mewarisi tradisi administratif yang telah dimulai sejak Umar bin Khattab, dan ia mengembangkannya lebih lanjut dengan proposisi: disiplin fiskal dan efisiensi administratif adalah tulang punggung negara yang kuat.

Dalam kajian kebijakan politik Mu'awiyah dari perspektif siyasah syar'iyyah, dijelaskan bahwa "dalam bidang siyasah maliyah, kebijakan Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan pada dasarnya mengikuti kebijakan Khalifah Umar bin Khathab. Antara lain sumber pendapatan berasal dari zakat, jizyah, kharaj..." (Sabbih, 2022, hlm. 36-38). Penerapan sistem administrasi keuangan yang disiplin memungkinkan Mu'awiyah membiayai angkatan bersenjata yang besar, membangun infrastruktur, dan mengembangkan perekonomian provinsi-provinsi di bawah kekuasaannya.

Proposisi kedelapan adalah lakukan ekspansi eksternal untuk persatuan internal. Proposisi terakhir ini mungkin yang paling kontroversial, tetapi juga yang paling efektif. Mu'awiyah memahami bahwa tidak ada yang menyatukan sebuah bangsa lebih efektif daripada musuh bersama. Dengan mengarahkan energi militer suku-suku Arab ke arah luar, melawan Kekaisaran Bizantium di utara dan memperluas wilayah ke Afrika Utara di barat, Mu'awiyah menciptakan katup pengaman bagi ketegangan internal (Britannica, 1998, hlm. 16-17).

"Muawiyah kembali melakukan penaklukan yang sebelumnya sempat terhenti pada masa Usman bin Affan," tulis Syifa (2022, hlm. 35). Ekspedisi-ekspedisi militer ini tidak hanya memperluas wilayah imperium, tetapi juga menyediakan ghanimah (harta rampasan perang) yang membantu membiayai negara.

Kriteria Pemimpin Ala Mu'awiyah

Setelah membahas konsep-konsep inti dan proposisi-proposisi tata kelola, kini kita sampai pada pertanyaan krusial: kriteria apa yang ditetapkan Mu'awiyah bagi individu yang ingin menjalankan politik suatu negara? Jawabannya dapat kita rekonstruksi dari beberapa sumber: kebijakan-kebijakannya, perkataan-perkataannya, dan penilaian para sejarawan terhadapnya.

Kriteria pertama adalah kecerdasan strategis dan keluasan ilmu. Ini adalah kriteria paling mendasar. Mu'awiyah bukanlah sekadar "politisi licik" seperti yang sering dicitrakan oleh para pengkritiknya. Ia adalah seorang pemikir strategis dengan pengetahuan yang luas. Hamka mencatat Mu'awiyah sebagai "seorang yang panjang akal, cerdik, cendikiawan, bijaksana, serta luas ilmu dan strateginya" (Republika, 2023, hlm. 8). Ini mencakup:

• Pengetahuan agama. Ia adalah juru tulis wahyu Nabi SAW, yang menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang Al-Qur'an.
• Pengetahuan administrasi. Ia menguasai sistem administrasi Bizantium dan mampu mengadaptasinya.
• Pengetahuan militer. Ia adalah panglima perang yang berpengalaman dan pendiri angkatan laut Islam.
• Pengetahuan diplomasi. Ia menguasai seni negosiasi dan manajemen konflik.

Dalam konteks modern, kriteria ini menuntut seorang pemimpin untuk memiliki pengetahuan multidisipliner yang memungkinkannya memahami kompleksitas pemerintahan modern.

Kriteria kedua adalah pengendalian diri dan stabilitas emosional. Ini adalah manifestasi dari al-hilm yang telah kita bahas sebelumnya. Seorang pemimpin, menurut standar Mu'awiyah, tidak boleh dikuasai oleh emosinya sendiri. Ia harus mampu tetap tenang dalam situasi yang paling genting sekalipun. Cambridge History of Islam menekankan: "However extreme and intimidating the pressures were, as a man of ḥilm he kept absolute self-control and made decisive judgements" (Cambridge, 2012, hlm. 9-11). Betapapun ekstrem dan mengintimidasinya tekanan yang dihadapi, sebagai seorang yang memiliki ḥilm ia menjaga pengendalian diri sepenuhnya dan membuat keputusan-keputusan yang tegas.

Mengapa kriteria ini penting? Karena keputusan yang diambil dalam keadaan emosional cenderung menjadi keputusan yang buruk. Seorang pemimpin yang mudah marah atau panik akan membawa negaranya ke dalam bencana. Sebaliknya, pemimpin yang tenang dan terkendali dapat menavigasi krisis dengan kepala dingin.

Kriteria ketiga adalah kemampuan komunikasi dan persuasi. Mu'awiyah adalah seorang orator dan negosiator ulung yang mampu "mengikat" lawan bicaranya dengan kata-kata. "Fasih lidahnya dan berarti tutur katanya," tulis Hamka. "Siapapun orang yang mendekat kepada Muawiyah, jarang tidak terikat oleh tutur katanya" (Republika, 2023, hlm. 9-10, 11-12). IslamiCity (2007) menambahkan: "To have daha' means to be a good orator, to be able to extemporise, to have presence of mind" (IslamiCity, 2007, hlm. 9-10). Konsep dahā' mencakup kefasihan berorasi, kemampuan menyusun ujaran secara spontan (extemporise), serta kesiagaan mental, yakni ketajaman pikiran yang tetap tenang di bawah tekanan.

Dalam politik modern, komunikasi adalah salah satu keterampilan paling penting bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang tidak mampu mengkomunikasikan visinya secara meyakinkan akan kesulitan membangun koalisi dan memobilisasi dukungan publik.

Kriteria keempat adalah kemurahan hati (magnanimity) dan kesiapan memaafkan. Ini adalah prinsip yang paling kontraintuitif dalam politik kekuasaan: mengapa seorang penguasa harus memaafkan musuh-musuhnya? Jawabannya sederhana: karena dendam adalah beban yang mahal. Musuh yang dimaafkan bisa menjadi sekutu, sedangkan musuh yang dihukum bisa menjadi martir yang menginspirasi perlawanan yang lebih besar. "Di pemaaf pada tempat yang pantas dimaafkan, keras pada tempat yang layak untuk dikeraskan. Tetapi lebih banyak maafnya dari marahnya," tulis Hamka (Republika, 2023, hlm. 13-14). Cambridge History of Islam mencatat bagaimana Mu'awiya "treated his fallen enemies with an unassuming generosity and magnanimity which saved their dignity and self-respect and gained him their loyalty" (Cambridge, 2012, hlm. 14-16).

Kriteria kelima adalah visi jangka panjang dan kemampuan membangun institusi, bukan sekadar kekuasaan personal. Mu'awiyah tidak hanya memikirkan pemerintahannya sendiri; ia membangun struktur-struktur yang akan bertahan melampaui masa hidupnya. "He laid down the foundations of the 'majlis' of the Caliphate and engineered its organisation and conditions" (Majalla, 2023, hlm. 23-24). Ini adalah ciri seorang negarawan sejati: ia tidak hanya membangun kekuasaan, tetapi juga membangun institusi.

"Leaving a deep imprint on Arab and Muslim politics, Muawiyah became a role model and paved the way for all those who came after him. His supporters and opponents both agree that all subsequent Muslim 'states' and 'kingdoms' followed his exact governance model" (Majalla, 2023, hlm. 28-30). Warisan Mu'awiya tertanam amat dalam di ranah politik Arab dan Islam. Ia menjadi model peran (role model) dan merintis trayek bagi siapa pun yang tampil sesudahnya. Pendukung dan penentangnya bertemu dalam satu pengakuan: bahwa segala 'negara' dan 'kerajaan' Muslim yang berdiri kemudian, tanpa terkecuali, mengikuti persis cetakan tata kelola pemerintahan yang ia bangun.

Kriteria keenam adalah keberanian dan ketegasan yang tampaknya bertentangan dengan al-hilm tetapi sebenarnya melengkapinya. Mu'awiyah bukanlah orang yang lemah. Ketika diplomasi dan persuasi gagal, ia tidak ragu untuk menggunakan kekuatan. Perang Shiffin, ekspedisi militer melawan Bizantium, dan penumpasan pemberontakan Khawarij adalah bukti-bukti keberanian dan ketegasannya.

Kriteria ini mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus mampu menyeimbangkan antara kelembutan dan ketegasan. Terlalu lunak akan membuatnya terlihat lemah; terlalu keras akan membuatnya menjadi tiran. Keseimbangan inilah yang menjadi seni kepemimpinan yang sesungguhnya.

Kriteria ketujuh adalah akseptabilitas dan legitimasi. Mu'awiyah memahami bahwa kekuasaan yang tidak diakui oleh rakyat tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, ia bekerja keras untuk membangun legitimasi, baik melalui konsolidasi dukungan dari tokoh-tokoh kunci maupun melalui kinerja pemerintahan yang nyata. Kajian tentang stabilitas politik Dinasti Umayyah menekankan pentingnya "legitimasi dari seluruh masyarakat Islam saat itu" sebagai syarat bagi keberlangsungan kekuasaan (Rizqullah, 2022, hlm. 24-25).

Relevansi Abad Ke-7 dan Ke-21

Setelah menyelami pemikiran politik Mu'awiyah secara mendalam, kini saatnya kita mengevaluasi relevansinya bagi dunia kontemporer, khususnya Indonesia.

Relevansi pertama adalah manajemen konflik dan resolusi damai. Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, prinsip al-hilm Mu'awiyah menjadi sangat relevan. Kemampuan untuk mengelola konflik tanpa kekerasan, untuk mencari kompromi alih-alih konfrontasi, adalah keterampilan yang semakin langka di era media sosial dan politik identitas. "Mu'awiya was always quick to offer reconciliation," tulis Cambridge History (2012). Dalam konteks konflik-konflik kontemporer, dari Timur Tengah hingga Ukraina, prinsip ini tetap menjadi pelajaran yang berharga: damai lebih murah daripada perang, dan kompromi lebih bijaksana daripada konfrontasi.

Relevansi kedua adalah birokrasi profesional dan meritokrasi. Model birokrasi profesional yang dibangun Mu'awiyah, dengan merekrut orang-orang terbaik tanpa memandang latar belakang agama atau suku, adalah fondasi dari apa yang sekarang kita sebut sebagai good governance. Sistem ini mendahului konsep-konsep modern tentang reformasi birokrasi dan pelayanan publik dengan lebih dari seribu tahun.

Relevansi ketiga adalah dilema suksesi dan stabilitas politik. Masalah suksesi yang dihadapi Mu'awiyah tetap menjadi topik yang relevan hingga hari ini. Banyak negara, dari Korea Utara hingga Suriah, masih berkutat dengan pertanyaan: bagaimana memastikan transisi kekuasaan yang stabil tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi? Eksperimen Mu'awiyah, meskipun kontroversial, adalah pelajaran tentang trade-off antara stabilitas dan partisipasi yang harus dipahami oleh para pemimpin modern.

Relevansi keempat politik keseimbangan dan pluralisme. Pendekatan Mu'awiyah terhadap pluralisme, merekrut orang-orang berbakat dari berbagai komunitas agama, memberikan preseden historis yang kuat bagi masyarakat multikultural modern. Di saat retorika anti-imigran dan Islamofobia meningkat di berbagai belahan dunia, contoh Mu'awiyah menunjukkan bahwa keragaman bisa menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Indonesia adalah bangsa yang lahir dari konflik, entah itu konflik melawan penjajah, konflik internal antara kelompok-kelompok politik, atau konflik horizontal antara komunitas. Dalam konteks ini, pengalaman Mu'awiyah dalam mengkonsolidasikan umat Islam pasca-perang saudara memberikan pelajaran yang berharga.

"Ammul Jamaah", Tahun Persatuan, adalah metafora yang tepat untuk apa yang dibutuhkan Indonesia setelah setiap episode konflik. Prinsip Mu'awiyah tentang stabilitas sebagai prasyarat pembangunan mengingatkan kita bahwa tanpa persatuan nasional, segala rencana pembangunan akan gagal.

Salah satu kelemahan politik Indonesia adalah kecenderungan untuk melakukan "politik balas dendam". Setiap pergantian kekuasaan seringkali diikuti oleh kriminalisasi terhadap pemimpin sebelumnya. Mu'awiyah menawarkan alternatif: memaafkan dan merangkul, bukan menghancurkan dan mempermalukan. Contoh Mu'awiyah yang menerima para bekas musuhnya "dengan muka yang jernih dan bibir tersenyum" serta memberikan "anugerah selayaknya" adalah teladan yang relevan bagi para pemimpin Indonesia yang ingin menyembuhkan luka-luka politik bangsa ini.

Indonesia masih bergulat dengan masalah nepotisme dan patronase politik. Praktik "bagikan kursi" kepada pendukung politik alih-alih merekrut berdasarkan kompetensi adalah salah satu hambatan utama bagi kemajuan birokrasi Indonesia. Mu'awiyah, dengan penunjukan orang-orang seperti Sarjun bin Manshur berdasarkan kompetensi, menawarkan kontras yang tajam. Pesannya jelas: jika Anda ingin membangun negara yang kuat, berikan jabatan kepada orang yang paling kompeten, bukan kepada orang yang paling dekat.

Di era media sosial dan polarisasi politik, kemampuan komunikasi yang diajarkan oleh Mu'awiyah menjadi semakin penting. "Fasih lidahnya dan berarti tutur katanya", ini adalah kualitas yang sangat dibutuhkan oleh para pemimpin Indonesia yang seringkali terjebak dalam retorika yang memecah belah. Mu'awiyah mengajarkan bahwa kata-kata bisa menjadi senjata yang lebih efektif daripada pedang. Seorang pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik dapat meredakan ketegangan, membangun konsensus, dan menginspirasi rakyatnya.

Terlalu sering, para pemimpin Indonesia terjebak dalam visi jangka pendek yang dibatasi oleh siklus pemilu lima tahunan. Mu'awiyah mengajarkan pentingnya membangun institusi yang bertahan melampaui masa jabatan seorang pemimpin. Infrastruktur, sistem hukum, dan birokrasi yang dibangun Mu'awiyah bertahan selama hampir satu abad setelah kematiannya. Ini adalah pelajaran bagi para pemimpin Indonesia: tinggalkan warisan institusi, bukan sekadar warisan proyek.

Akhirnya, pemikiran politik Mu'awiyah mengingatkan kita bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak. Meskipun Mu'awiyah dikenal sebagai politisi yang ambisius, ia juga memahami bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana ia pernah katakan, "Aku tidak akan menggunakan pedangku selagi cambukku sudah cukup." Ini adalah prinsip penggunaan kekuasaan secara bertanggung jawab yang harus dipegang teguh oleh setiap pemimpin Indonesia.

Penutup

Mu'awiyah bin Abi Sufyan meninggal pada bulan April atau Mei tahun 680 M di Damaskus, setelah memerintah selama hampir dua puluh tahun sebagai khalifah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ia berwasiat kepada Yazid, putranya yang telah ia tunjuk sebagai penerus. Wasiat ini, yang dicatat oleh para sejarawan, adalah ringkasan dari seluruh pemikiran politiknya: jagalah persatuan umat, perlakukan rakyat dengan adil, dan waspadalah terhadap musuh-musuh eksternal.

Lebih dari empat belas abad setelah kematiannya, nama Mu'awiyah masih diperdebatkan. Bagi sebagian orang, ia adalah simbol pengkhianatan terhadap sistem kekhalifahan yang demokratis. Bagi yang lain, ia adalah arsitek imperium yang cemerlang. Di antara dua penilaian yang bertolak belakang inilah letak kompleksitas dan keagungannya.

Pembaca yang budiman, tulisan ini telah membawa kita berkelana dari padang pasir Arabia ke istana-istana Damaskus, dari perang saudara ke persatuan umat, dari prinsip al-hilm hingga seni ad-daha'. Apa yang telah kita pelajari? Pertama, bahwa politik adalah seni mengelola kekuasaan. Mu'awiyah adalah seniman sejati dalam hal ini. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan yang efektif bukanlah kekuasaan yang paling keras, melainkan kekuasaan yang paling cerdas.

Kedua, bahwa politik adalah seni mengelola manusia. Dari kemampuannya "mengikat" hati lawan bicaranya hingga kebijakannya merekrut orang-orang terbaik tanpa memandang latar belakang, Mu'awiyah menunjukkan bahwa pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang memahami psikologi manusia. Ketiga, bahwa politik adalah seni mengelola keseimbangan, antara kelembutan dan ketegasan, antara stabilitas dan perubahan, antara idealisme dan realisme. Mu'awiyah hidup dalam tegangan-tegangan ini, dan ia berhasil menavigasi dengan presisi yang mengagumkan.

Apakah pelajaran-pelajaran ini masih relevan? Jawabannya jelas: sangat relevan. Di Indonesia yang majemuk, di dunia yang terpolarisasi, di zaman di mana konflik bisa meletus karena sebuah postingan media sosial, prinsip-prinsip politik Mu'awiyah, al-hilm, ad-daha', pragmatisme, keseimbangan, dan visi jangka panjang, adalah kompas yang dapat membimbing kita melewati badai. Wallahu a'lam bi al-shawab.

Referensi

Al-Alawi, B., & Ba Hashwan, K. (2014). The creation of the system of heir-apparent by Mu'awiyah bin Abu Sufian in (680 A.D) and reactions against it. Journal of Arts and Social Sciences, 5(2), 95–109. https://doi.org/10.24200/jass.vol5iss2pp95-109

Britannica. (1998). Muʿāwiyah I: Biography, history, & significance. Encyclopaedia Britannica.

Cambridge History of Islam. (2012). Mu'āwiya and the second civil war. Dalam Islamic history: A new interpretation (hlm. 79–99). Cambridge University Press.

Country Studies. (Tanpa tahun). Syria: Umayyad Caliphate. Country Studies.

Humphreys, R. S. (2006). Muʻawiya ibn Abi Sufyan: From Arabia to empire. Oneworld.

IslamiCity. (2007). Mu'awiya as a model of Islamic governance. IslamiCity Forum.

Majalla. (2023). Muawiyah: A first-class statesman and pioneer of civilisation. Majalla.

Majalla. (2023). Why do we argue about Muawiyah in the first place? Majalla.

Republika. (2023). Kepiawaian politik Muawiyah di mata Buya Hamka. Republika Online.

Rizqullah, M. N. (2022). Pembentukan stabilitas politik pada masa awal Dinasti Umayyah. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 4(5), 4001–4009. https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7251

Rasyid, S. (2011). Dinamika politik di dunia Islam: Studi tentang perilaku politik Muawiyah kaitannya dengan pembentukan dinasti dalam Islam. Jurnal Adabiyah, 11(2), 217–227.

Sabbih, M. N. (2022). Kebijakan politik dalam negeri Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam perspektif siyasah syar'iyyah [Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri].

Syifa, A. (2022). Kepemimpinan politik Muawiyah bin Abu Sufyan pada Dinasti Umayyah di Damaskus (661-680 M) [Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri].