Algoritma Palantir di Persimpangan Etika, Kekuasaan, dan Masa Depan Konflik Global

Pagi itu, 28 Februari 2026, langit di atas kota Minab, Iran selatan, tidak hanya dirobek oleh deru jet tempur. Di kejauhan, di pusat-pusat komando dan ruang server yang dingin, serangkaian keputusan yang lahir dari perhitungan mesin telah menjahit nasib ratusan jiwa. Target telah dikunci, risiko diperhitungkan, dan persetujuan, yang berpindah hanya dalam empat kali klik mouse, telah diberikan.

Lebih dari 1.000 skenario serangan dihasilkan dalam beberapa jam pertama agresi, sebuah kecepatan yang tak terbayangkan dalam sejarah perang konvensional. Hasilnya: Runtuhnya sebuah sekolah dasar perempuan, menewaskan 168 anak, dan melontarkan umat manusia ke dalam sebuah babak baru yang mengerikan di mana perang, keuntungan, dan kode-kode algoritma melebur menjadi satu entitas tunggal yang tak terpisahkan.

Di pusat pusaran ini berdiri sebuah perusahaan yang namanya diambil dari batu penglihatan dalam mitologi J.R.R. Tolkien: Palantir Technologies. Selama dua dekade, ia beroperasi dalam bayang-bayang komunitas intelijen, sebuah arsitek perang yang tak terlihat. Kini, ia telah melangkah ke panggung utama. Pernyataan dingin CEO-nya, Alex Karp, yang diutarakan selama deposisi hukum, menggema sebagai pengakuan yang gamblang bahwa "Produk kami digunakan untuk membunuh orang" (Asher Hamilton, 2020, paragraf 8). Kalimat ini bukan sekadar pengakuan fakta, melainkan sebuah proklamasi tentang realitas baru kekuasaan global.

Jika Anda merasa bahwa artikel telalu panjang untuk dibaca secara online, 

maka silakan Unduh PDF-nya di sini.

Esai ini bertujuan untuk membedah fenomena Palantir bukan sebagai anomali, tetapi sebagai puncak dari evolusi panjang persinggungan antara teknologi, kapital, dan kekerasan yang dilegitimasi negara. Dengan menggunakan Teori Perang yang Adil (Just War Theory) sebagai pisau analisis moral dan Teori-teori Hubungan Internasional sebagai kerangka untuk memahami dinamika kekuasaan, kita akan mengevaluasi bagaimana entitas korporat privat seperti Palantir secara fundamental menulis ulang aturan-aturan peperangan, mengikis akuntabilitas, dan secara aktif membentuk tatanan global yang baru.

Palantir

Untuk memahami ruang lingkup masalah ini, kita harus memahami terlebih dahulu posisi unik Palantir. Ia bukanlah pewaris industri pertahanan konvensional yang memproduksi tank, pesawat, atau rudal. Palantir memproduksi sistem saraf pusat dari mesin perang modern: Perangkat lunak yang mengintegrasikan, menganalisis, dan mengubah miliaran keping data, dari intelijen sinyal, citra satelit, hingga percakapan yang disadap, menjadi perintah yang siap dieksekusi.

Cikal bakal kolaborasinya dengan kekuasaan negara bukanlah insidental; ia adalah fondasi eksistensialnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2003 dengan pendanaan awal dari In-Q-Tel, cabang modal ventura CIA, yang dirancang khusus untuk menjembatani kebutuhan birokrasi intelijen dengan inovasi teknologi swasta (Press TV, 2026, L27-L28). Pendirinya, Peter Thiel, dan CEO-nya, Alex Karp, dengan sengaja membangun sebuah entitas yang mengaburkan batas antara sektor publik dan privat, menempatkan perusahaan sebagai mitra tak terpisahkan dari proyek kekuasaan nasional dan global Amerika Serikat.

Pergeseran seismik dari kontraktor konvensional menjadi "otak perang" ini paling jelas termanifestasi dalam kontrak senilai $10 miliar (Rp.173.210.000.000.000) yang diteken Angkatan Darat AS pada Agustus 2025. Kesepakatan "Enterprise Agreement" ini secara radikal mengkonsolidasikan 75 kontrak kecil menjadi satu aliran tunggal, menjadikan Palantir sebagai vendor perangkat lunak default untuk seluruh infrastruktur digital tempur Angkatan Darat (Defence-blog.com, 2025, paragraf 1-2; Press TV, 2026, L43-L45). Dalam istilah yang lebih sederhana, kontrak ini menandakan ketergantungan eksistensial: Militer AS tidak dapat lagi bertempur tanpa sistem operasi buatan Palantir.

Dampak ketergantungan ini bersifat langsung dan brutal. Hasil keuangan kuartal ketiga 2025 menunjukkan pendapatan perusahaan melonjak 63% year-over-year menjadi $1,18 miliar (Rp. 20.438.780.000.000), dengan segmen pemerintahan AS sendiri menyumbang $486 juta (Rp.8.418.006.000.000), sebuah pertumbuhan tahunan 52% (Press TV, 2026, L48-L51). Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita menyaksikan sebuah perusahaan di mana "perang" bukan lagi sekadar lini bisnis; ia adalah mesin pertumbuhan utama, yang menciptakan insentif material langsung untuk konflik yang berkelanjutan.

Palantir membangun infrastruktur kekaisaran yang tak terlihat melalui aliansi strategis dengan raksasa teknologi lain:

1. Microsoft: Platform "Army Vantage" mengintegrasikan perangkat lunak Palantir dengan Microsoft Power BI, sebuah alat komersial yang digunakan oleh jutaan analis bisnis (Press TV, 2026, L84-L85). Ironisnya, alat yang digunakan untuk membuat grafik penjualan kini menjadi dasbor untuk mengelola "rantai pembunuhan," menormalisasi proses mematikan seolah-olah hanya pekerjaan kantor biasa.
2. Anthropic: Model AI Claude dari Anthropic diintegrasikan ke dalam Maven Smart System untuk menghasilkan lebih dari 3.000 opsi target dalam 24 jam pertama perang di Iran (CNA, 2026, paragraf 4). Ironisnya, sistem ini kemudian dianggap sebagai "risiko rantai pasokan" oleh NSA karena sifatnya yang tidak dapat diprediksi, tetapi tetap digunakan untuk misi pamungkas (Press TV, 2026, L130-L131).
3. Airbus: Melalui platform Skywise, yang digunakan oleh ribuan insinyur di Eropa untuk manajemen data penerbangan, Palantir membuka "pintu belakang" ke infrastruktur digital Eropa yang berpotensi digunakan untuk mendukung logistik atau pengawasan militer AS (Press TV, 2026, L147-L149).

Legitimasi Moral di Era Algoritma

Untuk menguji klaim kebajikan dan keniscayaan teknologi ini, kita memerlukan kerangka moral yang kokoh, dan di sinilah Just War Theory (Teori Perang yang Adil), tradisi filsafat yang telah berusia lebih dari satu milenium, menjadi sangat relevan. Teori ini bukanlah resep kaku, melainkan seperangkat prinsip yang dirancang untuk menjawab dua pertanyaan fundamental: Kapan perang dapat dibenarkan (jus ad bellum), dan bagaimana perang harus dilaksanakan secara etis (jus in bello).

Pertama adalah kegagalan Jus ad Bellum. Palantir menjustifikasi eksistensinya melalui narasi keniscayaan teknologis: Musuh membangun AI, maka Barat harus memimpin perlombaan ini. Dalam buku manifesto CEO-nya, The Technological Republic, Karp dan co-founder Nicholas Zamiska menyerukan "kekuatan keras yang didukung perangkat lunak mutakhir" sebagai kewajiban moral Barat, dan menolak apa yang mereka sebut "pluralisme kosong" yang menghambat supremasi teknologi (Al Jazeera, 2026, paragraf 5, 22). Filsuf Mark Coeckelbergh menyebut narasi ini sebagai "contoh teknofasisme" (Al Jazeera, 2026, paragraf 16).

Namun, dalam kerangka jus ad bellum, klaim ini sangat problematis. Prinsip niat benar (right intention) mensyaratkan bahwa perang hanya boleh dilakukan untuk mencapai perdamaian yang adil, bukan untuk keuntungan material atau perluasan kekuasaan. Ketika pendapatan perusahaan melonjak 63% saat perang berkecamuk (Press TV, 2026, L49), sulit untuk mengabaikan kesimpulan bahwa insentif finansial Palantir sangat bergantung pada eskalasi dan keberlanjutan konflik, bukan pada perdamaian. Prinsip otoritas yang sah (legitimate authority) juga terkikis: Entitas korporat swasta yang digerakkan oleh nilai pemegang saham kini menjadi gatekeeper kapasitas militer negara, menghapus batas demokratis yang selama ini menjadi landasan legitimasi perang.

Kedua dalah terjadinya keruntuhan Jus in Bello. Jika jus ad bellum bermasalah, pukulan telak sesungguhnya adalah pada jus in bello, prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana perang yang adil harus dilaksanakan. Dua pilar utamanya adalah prinsip pembedaan (distinction) dan prinsip proporsionalitas (proportionality).

Dalam konteks ini kasus Gaza dapat dijadikan Laboratorium Kegagalan Distingsi jus in bello. Di Jalur Gaza, Palantir menyediakan infrastruktur AI yang mendukung sistem penargetan Israel seperti "Lavender" dan "Where’s Daddy" (BDS Movement, 2026, L33-L35). Sistem ini, yang dikembangkan bersama data dari Unit 8200 militer Israel, mitra jangka panjang Palantir sejak 2013 (Indian Express, 2025, paragraf 28), memproses data pengawasan massal untuk menghasilkan "daftar pembunuhan."

Sebuah investigasi oleh majalah +972 mengungkap bahwa sistem seperti Lavender akan secara otomatis menetapkan skor numerik pada penduduk Gaza, menunjukkan kemungkinan mereka menjadi anggota kelompok bersenjata. Kriterianya bisa sangat longgar: Menjadi laki-laki muda, tinggal di area tertentu, atau menunjukkan pola komunikasi tertentu sudah cukup untuk menjadi target (Indian Express, 2025, paragraf 31). UN Special Rapporteur Francesca Albanese secara eksplisit menyebut perusahaan seperti Palantir "mendapatkan keuntungan dari genosida" dan menyerukan pertanggungjawaban atas keterlibatan korporat dalam kejahatan perang (The Guardian, 2025, paragraf 1, 4).

Puncak dari kegagalan pembedaan ini terjadi di Sekolah Dasar Perempuan Minab, Iran, di mana setidaknya 168 anak tewas. Serangan ini memunculkan pertanyaan yang belum terjawab: Apakah AI yang menentukan target tersebut, dan jika ya, bagaimana sistem itu mengklasifikasikan sebuah sekolah dasar penuh anak-anak sebagai target militer yang sah? (Press TV, 2026, L118-L120). Profesor Elke Schwarz dari Queen Mary University of London memperingatkan bahwa "prioritisasi kecepatan dan skala penggunaan kekuatan menyisakan sangat sedikit waktu untuk verifikasi target yang bermakna" (BBC, 2026, paragraf 16).

Ketidakmampuan AI untuk melakukan penilaian kontekstual yang diperlukan untuk mematuhi prinsip proporsionalitas, menimbang keuntungan militer yang diantisipasi terhadap potensi kerugian sipil, adalah "lubang hitam" moral. Palantir sendiri, melalui kepala bisnisnya di Inggris, secara eksplisit mendelegasikan semua tanggung jawab ini kepada militer pengguna, dengan pernyataan, "Itu benar-benar pertanyaan untuk pelanggan militer kami. Merekalah yang memutuskan kerangka kebijakan... Itu bukan peran kami." (BBC, 2026, paragraf 11, 12). Pernyataan ini menciptakan kekosongan akuntabilitas yang sempurna. Ketika serangan salah sasaran terjadi, teknolog menunjuk ke tentara, dan tentara menunjuk ke mesin yang "merekomendasikan" target tersebut. Di tengah kekosongan ini, keadilan pun sirna.

Logika Kekuasaan di Balik Layar

Untuk melampaui analisis etis dan memahami posisi Palantir dalam struktur politik global, kita perlu meninjaunya melalui lensa Teori Hubungan Internasional.

Pertama, realisme ofensif dan kompleks industri-militer digital. Dalam pandangan realis, politik internasional adalah arena perjuangan tanpa henti untuk kekuasaan di tengah sistem yang anarkis. Teoriwan seperti John Mearsheimer berpendapat bahwa negara-negara besar selalu mencari peluang untuk mendominasi, karena itulah cara paling pasti untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Palantir adalah manifestasi sempurna dari logika ini di abad ke-21. Ia adalah kunci untuk mencapai superioritas informasi dan kecepatan pengambilan keputusan, menjadi “kompleks industri-militer digital” yang telah berevolusi jauh melampaui peringatan Presiden Eisenhower pada tahun 1961.

Aliansi negara, korporasi, dan think tank yang diperingatkan Eisenhower kini tidak lagi didominasi oleh kontraktor fisik seperti Lockheed Martin, tetapi oleh perusahaan perangkat lunak seperti Palantir yang keberadaannya bergantung pada konflik abadi (Keen, 2025). Kontrak $10 miliar dari Angkatan Darat AS adalah perwujudan material dari dorongan ofensif ini: Sebuah investasi triliunan rupiah untuk memastikan bahwa Amerika dapat melihat dan menyerang lebih dulu, sebelum musuh sempat bereaksi.

Kedua, Marxisme dan kapitalisme pengawasan (surveillance capitalism). Perspektif kritis memungkinkan kita melihat bahwa Palantir bukan sekadar melayani negara, tetapi secara fundamental mengubah sifat negara itu sendiri. Shoshana Zuboff (2019) menggambarkan "kapitalisme pengawasan" sebagai sistem di mana pengalaman manusia mentah diklaim secara sepihak sebagai bahan baku gratis untuk diterjemahkan ke dalam data perilaku, yang kemudian digunakan untuk memprediksi dan mengubah perilaku demi keuntungan. Palantir adalah perwujudan sempurna dari logika ini, tetapi dengan tujuan yang jauh lebih mematikan.

Data yang "ditambang" bukan untuk menjual iklan, melainkan untuk mengidentifikasi, melacak, dan melenyapkan target. Sistem ELITE yang dibangun Palantir untuk ICE, yang diduga menambang basis data layanan publik seperti Medicaid untuk menandai individu yang "berpotensi tinggi" untuk ditangkap (Press TV, 2026, L164-L165), adalah contoh sempurna dari logika ini. Jaring pengaman sosial diubah menjadi jaring deportasi. Lebih jauh, seperti ditunjukkan oleh Nadibaidze dan Vanderborght (2025), demonstrasi virtual oleh Palantir secara visual merepresentasikan perang algoritmik sebagai "bisnis yang bersih, terkendali, dan presisi, terputus dari pengalaman nyata para korban tak bersalah" (Nadibaidze & Vanderborght, 2025, hlm. 1). Ini adalah mekanisme kunci untuk menormalisasi kekerasan yang termediasi oleh korporasi.

Ketiga adalah kritik dari aliran Konstruktivisme bahwa Palantir telah membangun kategori 'kombatan'. Pendekatan konstruktivis menekankan bahwa realitas sosial dibangun melalui ide, norma, dan praktik bersama. Sebuah makalah luar biasa yang dipresentasikan di Konferensi BISA 2026 secara kritis meneliti bagaimana platform seperti Maven tidak hanya "membantu" pengambil keputusan, tetapi secara aktif membangun kategori hukum dari "kombatan" dan "sipil" di hulu. Infrastruktur teknis, data, model, antarmuka, secara diam-diam membakukan asumsi tentang siapa yang boleh dibunuh dan atas dasar bukti apa, di luar pengawasan demokratis dan hukum tradisional (BISA Conference Paper, 2026). Ini menunjukkan bahwa hukum humaniter internasional tidak rusak secara eksternal oleh AI, melainkan dimaknai ulang dari dalam oleh infrastruktur sosioteknikal yang diprivatisasi. Palantir tidak hanya menjual alat, tetapi secara diam-diam menulis ulang aturan keterlibatan perang.

Keempat, keberadaan Palantir adalah peringatan bersejarah dari realitas baru. Analisis ini mencapai puncaknya pada sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada 31 Maret 2026, Iran, melalui Korps Garda Revolusi Islamnya (IRGC), mengumumkan daftar 18 perusahaan teknologi, termasuk Palantir, dan secara resmi menyatakan fasilitas mereka di Asia Barat sebagai "target militer yang sah" (Press TV, 2026a, paragraf 2).

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah perusahaan perangkat lunak swasta secara resmi ditetapkan sebagai target militer oleh sebuah negara bangsa. Ini adalah respons geopolitik yang menghancurkan "tempat aman" (safe haven) tradisional perusahaan teknologi. Jika server dan algoritma memandu rudal, maka server dan algoritma itu sendiri menjadi sasaran balasan yang sah. Realitas ini menandai fase baru yang berbahaya dalam konflik global, di mana infrastruktur digital yang sebelumnya dianggap kebal kini menjadi medan tempur itu sendiri.

Penutup

Perjalanan kita tiba pada sebuah persimpangan yang suram. Palantir bukanlah sekadar perusahaan teknologi yang membantu militer; ia adalah sebuah fenomena sistemik, titik kulminasi dari penggabungan mendalam antara kapitalisme pengawasan, dorongan ofensif negara adidaya, dan erosi norma-norma humaniter yang berusia berabad-abad.

Teori Perang yang Adil mengajarkan kita bahwa perang yang paling adil sekalipun terikat oleh batasan, dan setiap serangan adalah tragedi moral yang harus dijaga dengan hati-hati. Namun, dalam sistem yang digerakkan oleh kecepatan algoritmik dan imperatif keuntungan korporasi, ruang untuk penilaian moral yang cermat dan "keraguan yang manusiawi" (human hesitation) telah direkayasa hingga nyaris punah. "Prinsip pembedaan" (distinction) runtuh di bawah tekanan data yang ambigu, dan "prinsip proporsionalitas" (proportionality) menjadi mustahil diverifikasi ketika 1.000 target sudah dihasilkan sebelum fajar menyingsing. Kekosongan akuntabilitas yang tercipta, di mana Palantir menyalahkan militer, militer menyalahkan perangkat lunak, dan korban terkubur di bawah puing-puing, adalah lanskap moral baru yang kita huni.

Dari perspektif Hubungan Internasional, kita menyaksikan lahirnya sebuah aktor hibrida baru dalam sistem global: Korporasi yang bukan negara, namun memiliki kapasitas untuk secara fundamental membentuk hasil dari konflik bersenjata dan bahkan memprovokasi deklarasi perang militer terhadapnya. Teori realisme melihatnya sebagai alat negara yang ampuh; Marxisme kritis melihat negara itu sendiri sedang ditelan oleh logika ekstraktif kapital; dan konstruktivisme mengingatkan kita bahwa sebelum rudal dijatuhkan, pertempuran sesungguhnya telah dimenangkan di dalam kode-kode yang mendefinisikan realitas.

Kita berdiri di ambang era di mana hidup dan mati diputuskan oleh algoritma yang ditulis oleh perusahaan swasta dengan pengawasan publik yang minim. Jalan ke depan, oleh karena itu, harus dimulai dengan tuntutan yang paling mendasar: Transparansi radikal dan akuntabilitas tak terbagi. Kita harus membangun kembali pagar yang kokoh di antara mesin, negara, dan pasar. Sebab, dalam kegelapan yang dihasilkan oleh "batu penglihatan" modern ini, kita tidak bisa membiarkan "kilatan keempat" dari siklus pembunuhan menjadi satu-satunya cahaya yang memandu peradaban. Masa depan hukum humaniter dan akuntabilitas itu sendiri mungkin bergantung pada kemampuan kita untuk merebut kembali kendali dari mesin-mesin yang telah kita bangun, tetapi gagal kita atur.

Referensi

Al Jazeera. (2026, 20 April). ‘Technofascism’: Critics accuse Palantir of pushing AI war doctrine. Al Jazeera. [https://www.aljazeera.com/news/2026/4/20/technofascism-critics-accuse-palantir-of-pushing-ai-war-doctrine](https://www.aljazeera.com/news/2026/4/20/technofascism-critics-accuse-palantir-of-pushing-ai-war-doctrine)

Asher Hamilton, I. (2020, 26 Mei). ‘Our product is used on occasion to kill people’: Palantir’s CEO claims its tech is used to target and kill terrorists. Business Insider India. [https://www.businessinsider.in/tech/news/our-product-is-used-on-occasion-to-kill-people-palantirs-ceo-claims-its-tech-is-used-to-target-and-kill-terrorists/articleshow/76003454.cms](https://www.businessinsider.in/tech/news/our-product-is-used-on-occasion-to-kill-people-palantirs-ceo-claims-its-tech-is-used-to-target-and-kill-terrorists/articleshow/76003454.cms)

BBC. (2026, 1 April). Palantir UK boss says it's up to militaries to decide how AI targeting is used in war. BBC News. [https://www.bbc.com/news/articles/cdrm52g4pl2o](https://www.bbc.com/news/articles/cdrm52g4pl2o)

BDS Movement. (2026, 2 Maret). Palestinians call for increased pressure on the tech companies powering Israel’s occupation and Gaza genocide that also enable ICE violence in the US. BDS Movement. [https://bdsmovement.net](https://bdsmovement.net)

BISA Conference. (2026). Making a Combatant: Palantir and the Technological Construction of a Legal Category. BISA 2026 Conference Paper. [https://indico.bisa.ac.uk/event/579/contributions/2223/subcontributions/6677](https://indico.bisa.ac.uk/event/579/contributions/2223/subcontributions/6677)

CNA. (2026, 14 April). 帕蘭泰爾AI系統助攻美軍 伊朗戰爭首日產逾千打擊方案 [Palantir's AI system assists U.S. military, produces over a thousand strike plans on the first day of Iran war]. 中央社 (Central News Agency). [https://www.cna.com.tw/news/aopl/202604140337.aspx](https://www.cna.com.tw/news/aopl/202604140337.aspx)

Defence-blog.com. (2025, 2 Agustus). Palantir wins $10B U.S. Army AI contract. Defence-blog.com. [https://defence-blog.com/palantir-wins-10b-u-s-army-ai-contract/](https://defence-blog.com/palantir-wins-10b-u-s-army-ai-contract/)

The Guardian. (2025, 3 Juli). Global firms ‘profiting from genocide’ in Gaza, says UN rapporteur. The Guardian. [https://www.theguardian.com/world/2025/jul/03/global-firms-profiting-israel-genocide-gaza-united-nations-rapporteur](https://www.theguardian.com/world/2025/jul/03/global-firms-profiting-israel-genocide-gaza-united-nations-rapporteur)

The Indian Express. (2025, 6 Agustus). How a US tech firm filled its coffers by helping Israel bomb Gaza & enabling Trump to spy on his critics. The Indian Express. [https://indianexpress.com/article/explained/explained-global/palantir-trump-gaza-10173572/](https://indianexpress.com/article/explained/explained-global/palantir-trump-gaza-10173572/)

Nadibaidze, A., & Vanderborght, R. (2025). Military demonstrations as digital spectacles: How virtual presentations of AI decision-support systems shape perceptions of war and security. European Journal of International Security. Dipublikasikan daring pada 28 Juli 2025. [https://doi.org/10.1017/eis.2025.xx](https://doi.org/10.1017/eis.2025.xx)

Press TV. (2026, 26 April). Algorithm of war: How Palantir became Pentagon's indispensable AI arsenal in wars abroad. Press TV. [https://www.presstv.ir/Detail/2026/04/26/767567/algorithm-war-how-palantir-became-pentagon-indispensable-ai-arsenal-wars-abroad](https://www.presstv.ir/Detail/2026/04/26/767567/algorithm-war-how-palantir-became-pentagon-indispensable-ai-arsenal-wars-abroad)

Press TV. (2026a, 31 Maret). Explainer: Which US tech and arms companies did IRGC declare 'legitimate targets’. Press TV. [https://www.presstv.ir/Detail/2026/03/31/766152/explainer-which-us-tech-arms-companies-irgc-declare-legitimate-targets](https://www.presstv.ir/Detail/2026/03/31/766152/explainer-which-us-tech-arms-companies-irgc-declare-legitimate-targets)

Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. PublicAffairs.