Jika geopolitik klasik berkutat pada pertanyaan "siapa menguasai Selat Malaka?", maka techno-geopolitics bertanya, "Siapa menguasai GPU, algoritma, dan pusat data?" Pertanyaan ini bukan lagi spekulasi akademik di ruang seminar, ia adalah realitas yang menentukan naik-turunnya kekuatan negara, berlangsungnya perang dagang, dan arah aliansi internasional di abad ke-21.
Esai ini hadir sebagai jembatan antara kompleksitas teknis dan kebutuhan pemahaman publik. Gaya bahasa populer sengaja dipilih agar mahasiswa dan masyarakat umum dapat menikmati perjalanan intelektual ini tanpa harus memiliki latar belakang teknik. Namun, ketelitian akademik tetap dijaga melalui kutipan yang cermat dari buku, jurnal bereputasi, dan laporan lembaga internasional terkini. Saya berharap esai ini menjadi lentera kecil di tengah derasnya arus informasi tentang perang teknologi yang sedang berlangsung.
Pendahuluan
Bayangkan seorang jenderal di abad ke-19. Ia mengamati peta, menghitung jumlah kavaleri, dan memetakan rute logistik melewati gunung dan sungai. Kini, bayangkan seorang perencana strategis di Pentagon atau Zhongnanhai. Ia mengamati rantai pasok semikonduktor global, menghitung kapasitas komputasi pusat data, dan memetakan aliran data lintas batas negara. Dua gambar ini, yang satu klasik, yang lain kontemporer, adalah wajah dari transformasi fundamental dalam cara negara memperebutkan kekuasaan.Transformasi inilah yang menjadi inti dari techno-geopolitics: Sebuah pendekatan yang menempatkan teknologi sebagai arena utama sekaligus instrumen kompetisi geopolitik antarnegara. Pak Nung Wong, dalam bukunya Techno-Geopolitics: U.S.-China Tech War and the Practice of Digital Statecraft (2022), mendefinisikan techno-geopolitics sebagai studi tentang bagaimana "persaingan teknologi-finansial membentuk ulang lanskap geopolitik kontemporer" dan bagaimana negara menggunakan instrumen teknologi untuk mencapai tujuan strategisnya (Wong, 2022, hlm. 9-12). Wong melampaui dualisme "tekno-nasionalisme vs. tekno-globalisme" dengan mengajukan kerangka baru yang melihat teknologi sebagai medan pertempuran sekaligus alat negosiasi dalam hubungan internasional.
Techno-geopolitics berbeda dari geopolitik klasik. Jika Halford Mackinder berbicara tentang Heartland, jantung daratan Eurasia, sebagai kunci penguasaan dunia, techno-geopolitics berbicara tentang chip heartland, pusat-pusat manufaktur semikonduktor di Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang, sebagai choke point baru perekonomian global. Jika Alfred Thayer Mahan menekankan pentingnya sea power, techno-geopolitics menekankan pentingnya compute power. Pergeseran ini tidak menghapus relevansi geografi fisik, tetapi menambahkan lapisan baru yang semakin menentukan: geografi digital.
Untuk memahami techno-geopolitics secara sistematis, esai ini berfokus pada tiga pilar yang saling terkait dan membentuk "segitiga strategis" baru dalam politik internasional. Pertama, kecerdasan buatan (AI), bukan hanya sebagai teknologi, melainkan sebagai general purpose technology abad ke-21. AI menjanjikan siapa yang akan memimpin inovasi ekonomi, mendominasi kemampuan militer, dan membentuk norma-norma global selama beberapa dekade mendatang. Kedua, semikonduktor, "otak" dari setiap perangkat digital modern, dari rudal hingga mesin pencuci piring. Kontrol atas rantai pasok chip telah menjadi isu keamanan nasional setara dengan kontrol atas minyak pada abad ke-20. Ketiga, data raya, "minyak baru" ekonomi digital. Data mentah adalah bahan bakar yang menghidupkan mesin AI; tanpa akses ke volume data yang masif, algoritma tercanggih pun tidak akan berarti.
Ketiga pilar ini tidak berdiri sendiri-sendiri. AI membutuhkan chip canggih untuk beroperasi; chip canggih membutuhkan data untuk melatih model AI; dan seluruh siklus ini membutuhkan energi dan infrastruktur digital yang aman. Sebagaimana dicatat oleh laporan Dana Moneter Internasional (IMF), "kontes dalam algoritma adalah kompetisi untuk energi, tanah, air, semikonduktor, dan mineral" (van de Graaf, 2025, paragraf 7). Inilah AI-led resource race: Perlombaan yang menghubungkan Silicon Valley dengan tambang litium di Kongo, pabrik chip di Taiwan, dan pusat data di Abu Dhabi.
Techno-geopolitics bukanlah fenomena yang muncul tiba-tiba. Akarnya dapat ditelusuri ke era Perang Dingin, ketika persaingan AS-Uni Soviet mendorong investasi besar-besaran dalam teknologi luar angkasa, nuklir, dan komputasi. Namun, ada tiga perkembangan yang menjadikan techno-geopolitics sangat relevan saat ini.
Pertama, kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan teknologi. Dalam dua dekade, Tiongkok telah bertransformasi dari "pabrik dunia" menjadi pemain utama dalam AI, 5G, dan manufaktur semikonduktor. Tiongkok kini menghasilkan sekitar 28% dari seluruh data global dan telah berinvestasi lebih dari $250 miliar dalam manufaktur semikonduktor sejak 2019 (Bain & Company, 2025, hlm. 44-46).
Kedua, "sekuritisasi" teknologi oleh Amerika Serikat. Sejak 2018, AS telah secara sistematis menggunakan kontrol ekspor, sanksi, dan pembatasan investasi untuk memperlambat kemajuan teknologi Tiongkok, khususnya dalam AI dan semikonduktor. Strategi ini menandai pergeseran dari keterbukaan pasar menuju intervensi negara yang agresif dalam ekosistem teknologi.
Ketiga, fragmentasi tata kelola global. Alih-alih membangun norma-norma bersama, negara-negara besar kini membangun "blok teknologi" yang terpisah: Satu dipimpin AS dengan kerangka seperti Pax Silica, yang lain dipimpin Tiongkok melalui Prakarsa Sabuk dan Jalan Digital. Dunia menyaksikan kemunculan splinternet, internet yang terfragmentasi, tidak hanya dalam ranah digital tetapi juga dalam rantai pasok fisik teknologi.
Techno-Geopolitics
Untuk memahami techno-geopolitics, kita perlu menengok sebentar ke belakang, ke tradisi geopolitik klasik yang menjadi fondasinya. Geopolitik, secara sederhana, adalah studi tentang bagaimana geografi mempengaruhi politik internasional. Dari Mackinder (1904) yang melihat Eurasia sebagai "poros sejarah" hingga Nicholas Spykman (1944) yang menekankan pentingnya Rimland, kawasan pesisir yang mengelilingi Eurasia, para pemikir ini berargumen bahwa kontrol atas ruang fisik adalah kunci kekuasaan global.Techno-geopolitics tidak menolak warisan ini, melainkan memperluasnya. Wong (2022) mengusulkan pemetaan ulang konsep Rimland Spykman. Dalam analisisnya tentang persaingan 5G AS-Tiongkok, ia menunjukkan bahwa "Rimland baru" bukan lagi sekadar kawasan pesisir Eurasia secara geografis, melainkan negara-negara yang menjadi simpul kritis dalam rantai pasok teknologi, Taiwan (semikonduktor), Korea Selatan (memori chip), Jepang (bahan kimia presisi), dan Belanda (peralatan litografi). "Re-charting the Rimland, " tulis Wong, "berarti memetakan ulang choke points teknologi global dalam persaingan AS-Tiongkok" (Wong, 2022, hlm. 27-35).
Pemetaan ulang ini memiliki implikasi strategis yang mendalam. Jika dalam geopolitik klasik angkatan laut digunakan untuk mengamankan selat dan jalur perdagangan, dalam techno-geopolitics kontrol ekspor digunakan untuk mengamankan rantai pasok chip. Jika dulu aliansi dibangun berdasarkan kedekatan geografis, kini aliansi teknologi, seperti Chip 4 Alliance atau Pax Silica, dibangun berdasarkan posisi dalam rantai nilai teknologi global.
Techno-geopolitics tidak memiliki "teori tunggal" yang disepakati. Sebaliknya, ia merupakan arena di mana berbagai tradisi teoretis dalam hubungan internasional bertemu dan bersaing.
Pertama adalah perspektif Neorealis. Teknologi sebagai Kapabilitas Relatif. Dalam tradisi neorealisme, negara-negara berkompetisi dalam sistem internasional yang anarkis untuk memaksimalkan keamanan mereka, dan, karenanya, mereka peduli pada relative gains (keuntungan relatif) alih-alih absolute gains (keuntungan absolut).
Teknologi adalah kapabilitas yang secara langsung mempengaruhi keseimbangan kekuasaan. Bashir dan Zahid (2025), dalam artikel mereka "Artificial Intelligence as New Capital, "mengeksplorasi bagaimana AI telah menciptakan "dilema keamanan tekno-geoekonomi" (techno-geoeconomic security dilemma): Ketika satu negara meningkatkan kapabilitas AI-nya, negara lain merasa terancam dan merespons dengan langkah pengimbangan, memicu spiral kompetisi. Studi mereka menyimpulkan bahwa "kompetisi ini didorong bukan oleh kemakmuran ekonomi atau keuntungan absolut, melainkan oleh keuntungan relatif dan kedaulatan teknologi untuk mengamankan keunggulan struktural dalam sistem internasional yang anarkis" (Bashir & Zahid, 2025, hlm. 33-53).
Kedua adalah perspektif Interdependensi. Rantai Pasok sebagai Senjata. Namun, neorealisme tidak menangkap seluruh cerita. Tidak seperti kapabilitas militer tradisional, yang dapat dimiliki secara independen, teknologi kontemporer dicirikan oleh interdependensi yang dalam. Tidak ada satu negara pun yang dapat memproduksi chip canggih sendirian; perusahaan Belanda (ASML) membuat mesin litografi, perusahaan Jepang memasok bahan kimia, perusahaan Taiwan (TSMC) memfabrikasi, dan perusahaan AS (Apple, Nvidia) mendesain. Ini menciptakan apa yang oleh para sarjana disebut sebagai weaponized interdependence: kemampuan untuk menggunakan posisi sentral dalam jaringan global sebagai alat pemaksaan.
Ketiga adalah perspektif Digital Statecraft. Wong (2022) mengajukan konsep digital statecraft sebagai sintesis. Digital statecraft adalah "praktik penggunaan instrumen digital dan teknologi untuk mencapai tujuan strategis negara" (Wong, 2022, hlm. 33-39). Ini mencakup kontrol ekspor chip, regulasi platform digital, investasi dalam infrastruktur AI domestik, dan pembentukan aliansi teknologi internasional. Hal yang penting, digital statecraft tidak hanya tentang hard power (memaksa); ia juga tentang soft power (mempengaruhi) dan structural power (membentuk aturan main). Ketika AS mensponsori Pax Silica, kerangka strategis yang menyelaraskan "mitra tepercaya" di sepanjang rantai nilai AI, ia sedang mempraktikkan digital statecraft: Membangun arsitektur kekuasaan yang melampaui kapabilitas militer tradisional (Defence Redefined, 2025, paragraf 9-15).
Terdapat sejumlah konsep kunci yang telah membentuk kosakata dasar dari konsep techno-geopolitics, yaitu:
- Kedaulatan Teknologi (Technological Sovereignty): Kemampuan suatu negara untuk mengembangkan, mengakses, dan mengontrol teknologi kritis secara independen. Istilah ini telah bergeser dari wacana akademik menjadi pendorong utama kebijakan di UE, Tiongkok, India, dan Indonesia.
- Kontrol Ekspor (Export Controls): Instrumen kebijakan yang membatasi transfer teknologi tertentu ke negara lain atas dasar keamanan nasional. AS secara progresif memperketat kontrol ekspor chip AI ke Tiongkok sejak 2022, menciptakan "tembok tinggi, taman kecil" (high walls, small yard) di sekitar teknologi paling sensitif.
- Blok Teknologi (Tech Blocs): Pengelompokan negara-negara berdasarkan standar, infrastruktur, dan rantai pasok teknologi bersama. Dunia semakin terbagi antara blok yang dipimpin AS dan blok yang dipimpin Tiongkok, dengan beberapa negara (terutama di Global South) mencoba mempertahankan ruang manuver di antara keduanya.
- Fragmentasi (Splintering): Kecenderungan sistem teknologi global untuk terpecah menjadi subsistem-subsistem yang terpisah dan saling tidak kompatibel. Ini terjadi tidak hanya pada internet (splinternet) tetapi juga pada standar AI, arsitektur cloud, dan rantai pasok semikonduktor.
- Perlombaan Sumber Daya AI (AI-led Resource Race): Kompetisi tidak hanya untuk mengembangkan algoritma terbaik, tetapi juga untuk mengamankan input fisik yang dibutuhkan AI: chip, energi, air, dan mineral kritis. Sebagaimana dicatat oleh IMF, "pasokan listrik dan chip akan menentukan seberapa cepat revolusi AI bergerak dan negara serta perusahaan mana yang akan mengendalikannya" (van de Graaf, 2025, paragraf 10).
Pilar pertama yaitu kecerdasan buatan (AI) sebagai arena kompetisi. Pertanyaannya, mengapa AI Penting Secara Geopolitik? Kecerdasan buatan sering disebut sebagai general purpose technology, teknologi yang dampaknya meresap ke seluruh sektor, mirip dengan listrik atau mesin uap pada zamannya. AI tidak hanya mempercepat penemuan ilmiah dan meningkatkan produktivitas ekonomi; ia juga mentransformasi kemampuan militer melalui sistem otonom, analisis intelijen berbasis data, dan pengambilan keputusan yang dipercepat.
Signifikansi geopolitik AI terletak pada karakternya sebagai capability multiplier. Negara yang unggul dalam AI tidak hanya memiliki keunggulan di satu sektor; ia memiliki keunggulan yang berlipat ganda di hampir semua domain, dari ekonomi hingga militer, dari kesehatan hingga pendidikan. Bashir dan Zahid (2025) mencatat bahwa AI "semakin mentransformasi sektor-sektor inti ekonomi global, mencakup semikonduktor, infrastruktur cloud, dan keuangan digital, " dan bukannya memperdalam kerja sama internasional, AI justru "mempercepat kompetisi strategis" antara AS dan Tiongkok (Bashir & Zahid, 2025, hlm. 33-35).
Peta persaingan antara AS-Tiongkok. Perlombaan AI antara AS dan Tiongkok adalah inti dari techno-geopolitics kontemporer. Menurut analisis Bloomberg Economics (2025), empat faktor kritis menentukan hasil perlombaan ini: Daya komputasi, talenta elit, volume data, dan infrastruktur energi.
Dalam hal daya komputasi, AS memimpin telak: Sekitar 75% dari kapasitas klaster GPU global berada di AS, sementara Tiongkok berada di posisi kedua dengan 15%. Fabrikasi semikonduktor Barat setidaknya tiga generasi lebih maju dari Tiongkok dalam memproduksi chip canggih yang dibutuhkan untuk model AI terkuat. Kontrol ekspor AS membatasi Tiongkok menggunakan chip yang lebih lemah seperti Nvidia H20, sementara Huawei dilaporkan hanya mampu memproduksi sekitar 200.000 chip AI per tahun, dibandingkan dengan Nvidia yang mengirim 3, 76 juta chip pada 2023 (Bloomberg Economics, 2025, paragraf 12-15).
Namun, dalam hal volume data, Tiongkok unggul. Dengan lebih dari satu miliar pengguna internet, Tiongkok menghasilkan sekitar 28% dari seluruh data global pada 2024, naik dari 9, 5% pada 2019. Sementara itu, pangsa AS justru diproyeksikan menurun menjadi 17, 5% (Bloomberg Economics, 2025, paragraf 19-22). Data adalah bahan bakar AI; volume data yang besar memberi Tiongkok keunggulan potensial, meskipun sensor ketat dan ekosistem tertutup platform seperti WeChat membatasi variasi dan aksesibilitas data untuk pelatihan model.
Untuk infrastruktur energi, Tiongkok memiliki keunggulan yang jelas. Kapasitas pembangkitan listrik Tiongkok lebih dari dua kali lipat AS, dan dengan biaya listrik serendah $0, 05/kWh di beberapa provinsi, pusat data Tiongkok dapat mengompensasi inferioritas perangkat keras dengan mengerahkan jumlah chip yang lebih besar (Bloomberg Economics, 2025, paragraf 28-32).
Terkait talenta, AS mempertahankan keunggulan dalam peneliti AI elit, meskipun semakin tergerus oleh kebijakan imigrasi yang lebih ketat dan upaya rekrutmen agresif Tiongkok. Ironisnya, Tiongkok adalah produsen terbesar talenta AI papan atas secara global, menghasilkan hampir separuh peneliti elit dunia, tetapi untuk saat ini, AS tetap menjadi tujuan utama mereka (Bloomberg Economics, 2025, paragraf 36-39).
Kini kita tiba pada premis bahwa kedaulatan AI merupakan obsesi geopolitik baru. "Dari aula Komisi Eropa hingga ruang rapat Silicon Valley, 'kedaulatan AI' telah menjadi obsesi geopolitik yang menentukan, " tulis World Economic Forum (2026). Pemerintah di seluruh dunia berencana membelanjakan lebih dari $1 triliun pada 2030 untuk mengejar sovereign stack, serangkaian penuh perangkat keras dan kapabilitas yang diperlukan untuk menjalankan infrastruktur AI secara independen (WEF, 2026, paragraf 2-4). Namun, pencarian ini paradoksal: Teknologi AI pada dasarnya bersifat global, dibangun di atas penelitian terbuka, perangkat keras lintas batas, dan data yang mengalir bebas, sehingga upaya untuk "mengedaulatkan" AI berpotensi kontradiktif.
Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah relasi AI dan perlombaan sumber daya. IMF menekankan bahwa di balik antarmuka AI yang tampak imaterial, terdapat "tulang belakang fisik" yang sangat besar: Pusat data yang mengonsumsi listrik setara kota kecil, sistem pendingin yang membutuhkan jutaan galon air, chip yang bergantung pada rantai pasok yang rapuh, dan mineral yang digali dari perut bumi (van de Graaf, 2025, paragraf 2-3). Kontes dalam algoritma adalah kompetisi untuk energi, tanah, air, semikonduktor, dan mineral, dan siapa yang mengontrol input-input ini akan menentukan siapa yang memimpin dalam output AI.
Pilar kedua adalah semikonduktor sebagai "mata uang" baru bagi kekuasaan. Mengapa chip bisa menempatik lokus yang begitu strategis? Semikonduktor telah menjadi "sumber daya paling strategis di abad ke-21, " tulis Chris Miller, penulis buku Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology (Miller, 2022, dikutip dalam GMF, 2026). Chip memberi daya pada segala sesuatu: Dari ponsel pintar dan pusat data hingga jet tempur dan sistem intelijen. "Siapa pun yang mengendalikan teknologi ini, mengendalikan masa depan kekuatan militer dan ekonomi" (GMF, 2026, paragraf 2-3).
Fenomena yang membuat semikonduktor unik secara geopolitik adalah konsentrasi ekstrem rantai pasoknya. Taiwan (melalui TSMC) memproduksi sekitar 90% chip paling canggih di dunia (di bawah 5 nanometer). Satu perusahaan Belanda, ASML, memproduksi 100% mesin litografi ultraviolet ekstrem (EUV) yang dibutuhkan untuk membuat chip mutakhir. Perusahaan-perusahaan AS mendominasi perangkat lunak desain chip (electronic design automation). Jepang menguasai bahan kimia dan material presisi tinggi. Ini adalah rantai pasok yang sangat terspesialisasi, saling bergantung, dan sangat rentan terhadap gangguan geopolitik (GMF, 2026, paragraf 9-13).
Kini dunia terpaksa menjadi saksi perang Chip antara AS vs. Tiongkok. Sejak 2018, AS telah secara sistematis membangun "pagar" di sekitar teknologi semikonduktor canggih. Kontrol ekspor Oktober 2022 dan pembaruannya pada 2023-2025 melarang penjualan chip AI canggih, peralatan pembuatan chip, perangkat lunak desain, dan chip memori high-bandwidth ke Tiongkok. Tujuannya: Mempertahankan kesenjangan teknologi setidaknya dua generasi antara Barat dan Tiongkok, sehingga AS dan sekutunya tetap memimpin dalam AI dan aplikasi militer terkait (Bain & Company, 2025, hlm. 29-33).
Strategi ini memiliki dampak signifikan, tetapi belum sepenuhnya berhasil. Tiongkok merespons dengan investasi besar-besaran. Sejak 2019, Tiongkok telah menggelontorkan lebih dari $250 miliar dalam manufaktur semikonduktor, meningkatkan kapasitas produksi domestik tiga kali lipat menjadi hampir 3 juta wafer per bulan, sekitar 20% dari kapasitas global. Meskipun sebagian besar pertumbuhan ini berada di node yang lebih matang (chip yang kurang canggih tetapi masih penting), Tiongkok juga membuat kemajuan dalam produksi chip di bawah 28 nanometer, kini menyumbang sekitar seperlima dari output global chip logika dan seperempat chip memori (Bain & Company, 2025, hlm. 43-49).
Hal yang lebih mengkhawatirkan bagi para perencana AS adalah munculnya "ekosistem chip baru" di Tiongkok yang beroperasi sepenuhnya di luar kendali Barat. Perusahaan seperti Huawei dan DeepSeek telah menunjukkan kemampuan untuk mencapai hasil kompetitif dengan GPU yang lebih lemah melalui peningkatan algoritmik, menantang asumsi bahwa dominasi chip secara otomatis berarti dominasi AI.
Fenomena yang kemudian mengedepan dalam pilar kedua ini adalah Pax Silica dan terjadinya fragmentasi rantai pasok. Pada 12 Desember 2025, AS meluncurkan inisiatif bernama Pax Silica, nama yang secara sadar membangkitkan Pax Romana atau Pax Americana. Inisiatif ini adalah kerangka strategis yang dipimpin AS untuk menyelaraskan "mitra tepercaya" di sepanjang rantai nilai AI: Dari ekstraksi mineral kritis, desain dan manufaktur semikonduktor, pusat data, hingga manufaktur maju. Negara-negara yang berpartisipasi mencakup Jepang, Korea Selatan, Singapura, Belanda, Inggris, Israel, Australia, dan Uni Emirat Arab (Defence Redefined, 2025, paragraf 7-12).
Meskipun dibingkai sebagai kerja sama, Pax Silica pada dasarnya adalah strategi penangkalan (containment) terhadap Tiongkok, tanpa menyebut nama Tiongkok secara eksplisit. Tujuannya bukanlah decoupling penuh, yang akan membawa biaya ekonomi yang mahal, melainkan de-risking: Pengurangan ketergantungan strategis pada Tiongkok. Dari perspektif Beijing, bagaimanapun, inisiatif ini dipersepsikan sebagai "blok teknologi yang dirancang untuk mengecualikan Tiongkok dari ekosistem paling maju dan mempertahankan supremasi teknologi Amerika" (Defence Redefined, 2025, paragraf 48-58). Persepsi ini meningkatkan risiko pembalasan dan fragmentasi lebih lanjut dari lanskap teknologi global.
Pilar ketiga adalah data raya atau Big Data sebagai medan pertempuran kedaulatan. Kini, data telah menjadi aset strategis. Jika semikonduktor adalah "otak, " maka data adalah "darah" dari ekonomi digital. AI kontemporer, khususnya model deep learning dan large language models, membutuhkan volume data yang sangat besar untuk pelatihan. Semakin banyak data, semakin baik performa model. Ini menjadikan data bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan aset strategis yang setara dengan cadangan minyak pada abad ke-20.
Pergeseran ini telah mendorong apa yang oleh Digital Impact Alliance (DIAL) sebut sebagai "politikisasi data itu sendiri." Ketika sistem AI tumbuh semakin kuat, data yang menjadi tumpuan mereka "telah berubah menjadi aset strategis. Arus data lintas batas yang dulu dianggap rutin kini menghadapi pengawasan lebih ketat atau pembatasan langsung di bawah panji 'kedaulatan digital'" (DIAL, 2025, paragraf 12-16).
Hal yang kemudian mengemuka adalah kedaulatan data sebagai alat geopolitik. Kedaulatan data, gagasan bahwa data harus tunduk pada hukum negara tempat data tersebut dikumpulkan atau disimpan, telah bergerak dari konsep akademik menjadi pendorong utama investasi dan regulasi (FTI Consulting, 2026). Uni Eropa memimpin dengan GDPR, diikuti oleh Digital Markets Act dan Digital Services Act. Tiongkok memiliki Cybersecurity Law dan Data Security Law yang mewajibkan lokalisasi data. India, Indonesia, Brasil, dan puluhan negara lain mengikuti dengan regulasi serupa.
Hasilnya adalah apa yang oleh World Economic Forum sebut sebagai "penyimpanan nasional" (national silos) dari data: "Pemerintah dari Uni Eropa hingga Tiongkok menerapkan undang-undang untuk menyimpan data sensitif di dalam perbatasan mereka, memfragmentasi cloud yang dulunya tanpa batas menjadi silo-silo nasional" (WEF, 2025, paragraf 22-25). Fragmentasi ini memiliki konsekuensi geopolitik yang mendalam: Ia menciptakan lanskap di mana data tidak lagi mengalir bebas mengikuti logika pasar, melainkan mengikuti logika keamanan nasional.
Fenomena lain dari pilar ketiga adalah kenyataan bahwa data dan pusat data telah menjadi infrastruktur kritis. Data tidak hanya tentang informasi; ia juga tentang infrastruktur fisik tempat data disimpan dan diproses: Pusat data. Pusat data kini dipandang sebagai "infrastruktur kritis dalam ekonomi digital global, " setara dengan pembangkit listrik atau pelabuhan di era industri (WEF, 2025, paragraf 26-29). AS sendiri menampung sekitar 51% pusat data dunia, konsentrasi yang mencerminkan dominasi digital AS dan ketergantungan negara lain pada cloud berbasis AS. Dominasi ini mendorong negara-negara lain untuk membangun kapasitas pusat data mereka sendiri, didorong oleh insentif pajak dan izin yang dipercepat.
Fenomena terakhir dari pilar ketiga adalah kenyataan relasi antara AI dan gelombang pusat data baru. Ledakan AI generatif telah memicu gelombang pembangunan pusat data yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pusat data hyperscale, fasilitas raksasa dengan kebutuhan daya dalam puluhan megawatt, setara dengan kota kecil, berkembang biak di seluruh dunia. Amazon, Microsoft, Google, dan Meta sudah mengoperasikan ratusan pusat data global, tetapi gelombang berikutnya jauh lebih besar, dengan proyek-proyek dalam skala gigawatt. Di Abu Dhabi, OpenAI dan mitranya merencanakan kampus 5-gigawatt, setara dengan output lima reaktor nuklir dan membentang seluas 10 mil persegi (van de Graaf, 2025, paragraf 11-15).
Gelombang ini menimbulkan ketegangan geopolitik tersendiri. Negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, secara agresif memposisikan diri sebagai pusat AI global. Menteri Keuangan Saudi, Mohammed al-Jadaan, secara eksplisit menyatakan: "Alih-alih mengekspor minyak, kami akan mengekspor data" (INSS, 2026, paragraf 16-18). Ini adalah pergeseran strategis yang signifikan: Rezim-rezim Teluk, yang legitimasinya telah lama bertumpu pada kemampuan mendistribusikan rente minyak, kini bertaruh bahwa data dan AI dapat menjadi sumber legitimasi dan pengaruh baru.
Dampak atas Geopolitik
Implikasi paling mencolok dari techno-geopolitics adalah fragmentasi sistem teknologi global yang dulunya terintegrasi. Bain & Company (2025) dalam laporan teknologinya menyatakan dengan gamblang: "Tarif, kontrol ekspor, dan dorongan sovereign AI pemerintah mempercepat fragmentasi rantai pasok teknologi global dan pusat-pusat pengaruh. Tiongkok dan AS terus bersaing di seluruh tumpukan teknologi (tech stack), dari perangkat lunak hingga perangkat keras" (Bain & Company, 2025, hlm. 4-6).Fragmentasi ini terjadi pada beberapa tingkat sekaligus. Pada tingkat rantai pasok, strategi "China Plus One", di mana perusahaan mendiversifikasi manufaktur ke negara-negara seperti Meksiko dan Vietnam, telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam: Regionalisasi atau bahkan nasionalisasi rantai pasok. Pada tingkat standar, dua ekosistem teknologi yang terpisah semakin mengkristal: satu mengikuti standar dan arsitektur Barat, yang lain mengikuti standar Tiongkok.
Salah satu perkembangan paling menarik adalah kebangkitan negara-negara Teluk sebagai kekuatan AI. Negara-negara ini memanfaatkan "jendela emas" harga minyak dan gas yang tinggi untuk membiayai lompatan teknologi yang dipercepat. Arab Saudi, UEA, dan Qatar telah mengadopsi AI sebagai tulang punggung strategi diversifikasi ekonomi mereka. Pada akhir 2025, AS menyetujui ekspor pertama chip AI tercanggih Nvidia ke Arab Saudi dan UEA, perkembangan yang memiliki proporsi historis karena kedua negara berencana mengakuisisi ratusan ribu chip, volume yang hanya dimiliki oleh AS dan Tiongkok (INSS, 2026, paragraf 19-23).
Logika di balik strategi ini sangat geopolitik. Ketergantungan global pada minyak Teluk telah melemah karena transisi energi, dan komitmen keamanan AS telah terkikis, terbukti dengan tidak adanya respons terhadap serangan Iran terhadap fasilitas minyak Saudi pada 2019. AI, dalam kalkulasi para pemimpin Teluk, menawarkan aset strategis baru yang dapat memulihkan pengaruh dan relevansi keamanan mereka.
Bagi negara-negara berkembang, techno-geopolitics menyajikan dilema yang sulit. Di satu sisi, dominasi AS dan Tiongkok atas semua lapisan infrastruktur AI, "dari semikonduktor hingga platform cloud hingga model frontier", menciptakan ketergantungan struktural (New America, 2026, paragraf 1-3). Di sisi lain, negara-negara berkembang memiliki aset-aset strategis yang memberikan leverage: Mineral kritis (DRC, Chili, Indonesia), choke points kabel bawah laut (Mesir, Djibouti), data lokal, aset energi, dan kumpulan talenta yang berkembang pesat.
Pilihannya bukanlah antara AS dan Tiongkok secara biner. Seperti yang ditunjukkan oleh Digital Impact Alliance, munculnya kepemimpinan India melalui kepresidenan G20 2023, yang memprioritaskan inklusi dan infrastruktur publik digital, menunjukkan bahwa negara-negara berkembang dapat membangun "platform Selatan-Selatan informal yang menyelaraskan negara-negara dengan tantangan serupa di sekitar tujuan bersama" (DIAL, 2025, paragraf 30-37). Ruang untuk agency ada, tetapi membutuhkan investasi strategis, koordinasi regional, dan kemauan politik.
Dimensi militer dari techno-geopolitics layak mendapat perhatian khusus. AI dan semikonduktor "muncul sebagai pilar kritis kekuatan militer modern dan kapabilitas pertahanan melalui sistem otonom atau alat pemrosesan data dan pendukung keputusan" (CNTR Monitor, 2025, paragraf 1-2). Efektivitas AI, bagaimanapun, bergantung pada akses ke semikonduktor khusus yang diproduksi melalui rantai pasok yang terfragmentasi secara global dan sensitif secara geopolitik.
Ini menciptakan situasi yang unik: Keunggulan militer tidak lagi hanya tentang memiliki anggaran pertahanan terbesar atau pasukan terlatih terbaik. Ia juga tentang memiliki akses terjamin ke chip canggih dan infrastruktur AI. Sebuah negara dengan militer besar tetapi tanpa akses ke chip AI canggih mungkin mendapati dirinya inferior secara teknologi terhadap negara yang lebih kecil tetapi memiliki infrastruktur AI superior.
Techno-geopolitics beroperasi dalam ketegangan konstan antara dorongan untuk bersaing dan kebutuhan untuk bekerja sama. World Economic Forum mengidentifikasi ini dengan baik, "Menyeimbangkan antara kolaborasi dan kompetisi akan membentuk tidak hanya siapa yang memimpin dalam AI, tetapi juga seberapa aman dan adil AI terintegrasi ke dalam dunia kita" (WEF, 2025, paragraf 5-7).
Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak akan tata kelola AI global: Standar keamanan, transparansi, dan ketahanan infrastruktur. Sekretaris Jenderal PBB, dalam pidatonya di Dewan Keamanan pada September 2025, menekankan bahwa "AI tidak boleh menurunkan hambatan untuk memperoleh atau menggunakan senjata terlarang atau melemahkan kewajiban perlucutan senjata" (PBB, 2025, paragraf 14-17). Di sisi lain, ketegangan geopolitik membuat kerja sama semacam itu sangat sulit. AS dan Tiongkok masing-masing memiliki insentif untuk membentuk aturan sesuai kepentingan mereka, dan ketidakpercayaan timbal balik menghalangi pembentukan rezim tata kelola yang benar-benar global.
Studi kasus klasik techno-geopolitics adalah rezim kontrol ekspor semikonduktor AS terhadap Tiongkok. Dimulai pada 2018 dengan larangan komponen ke ZTE, diperluas pada 2019 dengan memasukkan Huawei ke dalam Entity List, dan diperdalam secara dramatis pada Oktober 2022 dengan pembatasan komprehensif terhadap chip AI, peralatan manufaktur, dan perangkat lunak desain, rezim ini terus berkembang hingga 2025 dengan penambahan pembatasan memori high-bandwidth.
Apa yang membuat studi kasus ini instruktif adalah bahwa ia mengungkapkan baik kekuatan maupun keterbatasan techno-statecraft. Di satu sisi, kontrol ekspor telah secara signifikan memperlambat kemampuan Tiongkok untuk memproduksi chip canggih, mempertahankan kesenjangan teknologi yang substansial. Di sisi lain, kontrol tersebut telah memicu respons balasan yang kuat dari Tiongkok, termasuk investasi $250 miliar dalam kapasitas domestik, pembatasan ekspor germanium dan galium, dan upaya yang semakin intensif untuk membangun ekosistem chip yang sepenuhnya mandiri. Seperti yang dicatat oleh Bain & Company, respons Tiongkok "menantang gagasan bahwa kepemimpinan pasar dalam semikonduktor semata-mata didefinisikan oleh leading edge" (Bain & Company, 2025, hlm. 51-53).
Pada awal 2025, laboratorium AI Tiongkok DeepSeek mengejutkan dunia dengan merilis model yang kompetitif dengan model frontier Barat, tetapi dilatih menggunakan GPU yang lebih lemah dan lebih sedikit. Pencapaian ini memiliki implikasi geopolitik yang mendalam: Ia menunjukkan bahwa kontrol ekspor chip saja tidak cukup untuk mempertahankan keunggulan AI. Inovasi algoritmik, efisiensi arsitektur, dan strategi pelatihan yang cerdas dapat mengompensasi inferioritas perangkat keras.
Kasus DeepSeek mengilustrasikan tema yang lebih luas dalam techno-geopolitics: Konstrain dapat memicu inovasi. Tiongkok, yang terputus dari chip paling canggih, memiliki insentif kuat untuk mengembangkan pendekatan alternatif terhadap AI, pendekatan yang mungkin pada akhirnya terbukti lebih efisien atau lebih tangguh daripada pendekatan Barat yang bergantung pada daya komputasi brute-force.
Uni Eropa menyajikan studi kasus tentang upaya untuk mengukir posisi yang berbeda di antara dua raksasa techno-geopolitik. Strategi Eropa bersifat ganda: Di satu sisi, regulasi, GDPR, AI Act, Digital Markets Act, Digital Services Act, yang bertujuan untuk membentuk norma-norma global tentang privasi data, etika AI, dan persaingan platform. Di sisi lain, investasi, dalam komputasi awan Eropa (Gaia-X), kapasitas manufaktur chip (European Chips Act), dan pusat data regional.
Namun, jalan Eropa penuh dengan ketegangan. FTI Consulting (2026) mencatat ketidakpercayaan institusional yang mendalam sedang mempercepat perdebatan tentang kedaulatan digital di jantung UE. "Ketergantungan pada komponen dan peralatan jaringan dari pasar eksternal adalah realitas teknis yang sulit dibalik dalam jangka pendek, namun tekanan regulasi mendorong dengan kuat ke arah yang berlawanan" (FTI Consulting, 2026, paragraf 18-21). Eropa harus secara simultan mengelola ketergantungan teknologinya pada AS sambil menavigasi hubungan ekonominya dengan Tiongkok, semuanya sambil mencoba membangun kapasitas teknologi independennya sendiri.
Bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, pertanyaan techno-geopolitik sangat konkret: Bagaimana membangun infrastruktur digital tanpa menjadi bergantung secara struktural pada kekuatan teknologi asing? Bagaimana memanfaatkan data warga negara untuk pembangunan tanpa menyerahkannya kepada perusahaan teknologi global?
Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting: Kebijakan lokalisasi data, pembangunan Pusat Data Nasional di Cikarang, dan negosiasi dengan penyedia teknologi asing tentang persyaratan investasi. Namun, jalan menuju kedaulatan teknologi penuh dengan kompromi. Membangun infrastruktur AI yang sepenuhnya domestik membutuhkan investasi miliaran dolar, akses ke chip yang dibatasi secara geopolitik, dan kumpulan talenta yang belum sepenuhnya tersedia. Seperti yang ditunjukkan oleh New America (2026), pengaruh sejati bagi kekuatan-kekuatan yang sedang berkembang "datang dari indispensabilitas strategis, melalui mineral kritis, choke points kabel bawah laut, data lokal, aset energi, dan kumpulan populasi dan talenta yang berkembang pesat" (New America, 2026, paragraf 1-3). Tantangannya adalah menerjemahkan aset-aset ini menjadi leverage yang nyata.
Relevansi Techno-Geopolitics dalam Politik Internasional Kontemporer
Techno-geopolitics mencerminkan dan memperkuat pergeseran struktural yang lebih luas dalam sistem internasional: Dari hegemoni unipolar AS menuju fragmentasi multipolar. Era di mana satu negara dapat mendominasi semua domain teknologi secara bersamaan telah berakhir. Sebagai gantinya, kita menyaksikan pembentukan "ekosistem yang saling terkait tetapi terpisah" yang masing-masing memiliki logika, aturan, dan pusat gravitasinya sendiri.Relevansi techno-geopolitics terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan pergeseran ini dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh kerangka tradisional. Realisme, dengan fokusnya pada kapabilitas militer dan keseimbangan kekuasaan, hanya menangkap sebagian dari cerita. Liberalisme, dengan penekanannya pada institusi dan interdependensi, tidak dapat sepenuhnya menjelaskan mengapa interdependensi justru menjadi senjata alih-alih menjadi sumber perdamaian. Techno-geopolitics menjembatani kesenjangan ini dengan menunjukkan bagaimana teknologi secara fundamental mengubah, bukan hanya mempengaruhi, dinamika kekuasaan.
Salah satu kontribusi utama techno-geopolitics adalah konsep kedaulatan teknologi. Namun, sebagaimana telah kita lihat, kedaulatan teknologi bukanlah konsep yang stabil atau disepakati. Bagi AS, ia berarti mempertahankan posisi market leader dan mengontrol teknologi paling sensitif. Bagi Tiongkok, ia berarti swasembada total dan kemampuan untuk beroperasi sepenuhnya di luar ekosistem yang dikontrol Barat. Bagi UE, ia berarti kemampuan untuk menetapkan aturan sesuai nilai-nilai Eropa. Bagi negara-negara berkembang, ia sering diartikulasikan sebagai perlawanan terhadap "kolonialisme data."
Keragaman makna ini bukanlah kelemahan, melainkan indikasi bahwa kedaulatan teknologi adalah konsep yang inheren politis. Ia adalah situs kontestasi di mana aktor-aktor yang berbeda mencoba mendefinisikan masa depan teknologi sesuai kepentingan mereka.
Kejujuran intelektual menuntut kita juga mengakui keterbatasan techno-geopolitics. Pertama, ia memiliki bias struktural terhadap perspektif kekuatan besar. Fokus pada persaingan AS-Tiongkok mengabaikan atau memarjinalkan cara-cara di mana negara-negara kecil dan aktor non-negara membentuk lanskap teknologi. Kedua, techno-geopolitics kadang mengasumsikan bahwa teknologi itu sendiri bersifat monolitik, bahwa "AI" atau "semikonduktor" adalah kategori yang tunggal dan stabil, padahal sebenarnya keduanya adalah ekosistem yang beragam dan terus berubah. Ketiga, ada risiko determinisme teknologi: Asumsi bahwa teknologi mendorong politik, alih-alih melihatnya sebagai arena di mana politik dipertarungkan sama sengitnya seperti di tempat lain.
Bagaimana techno-geopolitics akan berkembang dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan? Setidaknya ada tiga skenario yang mungkin:
- Skenario Pertama adalah Konsolidasi Blok. Fragmentasi terus berlanjut, dengan dua ekosistem teknologi yang semakin berbeda mengkristal, satu dipimpin AS, yang lain dipimpin Tiongkok, dan negara-negara lain dipaksa untuk memilih pihak. Standar, infrastruktur, dan rantai pasok menjadi semakin tidak kompatibel, menciptakan "Tirai Besi digital."
- Skenario Kedua adalah Konvergensi Regulasi. Melalui negosiasi multilateral (G20, PBB, WTO), norma-norma bersama untuk tata kelola AI dan data muncul, menjembatani kesenjangan antara berbagai pendekatan dan memungkinkan interoperabilitas yang lebih besar. Ini tidak akan menghilangkan kompetisi, tetapi akan menempatkannya dalam kerangka aturan yang disepakati.
- Skenario Ketiga adalah Multipolaritas yang Kacau. Tidak ada blok yang jelas atau aturan yang disepakati. Sebagai gantinya, lanskap teknologi dicirikan oleh pluralitas pendekatan yang saling tumpang tindih, aliansi yang berubah-ubah, dan fragmentasi terus-menerus. Ini mungkin skenario yang paling realistis untuk masa depan yang dapat diperkirakan.
Penutup
Esai ini telah membawa kita dalam perjalanan intelektual dari fondasi teoretis techno-geopolitics, melalui analisis mendalam tentang tiga pilarnya, AI, semikonduktor, dan data raya, hingga implikasi dan studi kasus kontemporer. Apa yang menjadi jelas dari seluruh eksplorasi ini adalah bahwa techno-geopolitics bukanlah sekadar kata kunci akademik. Ia adalah realitas struktural yang mengubah bagaimana kekuasaan didistribusikan, bagaimana aliansi dibentuk, dan bagaimana konflik dipertarungkan di abad ke-21.Tiga pilar techno-geopolitics, AI, semikonduktor, dan data raya, membentuk segitiga strategis yang saling memperkuat. Kemajuan dalam AI membutuhkan chip yang lebih canggih. Chip yang lebih canggih membutuhkan proses manufaktur yang lebih presisi dan rantai pasok yang aman. Dan seluruh siklus inovasi ini membutuhkan data dalam volume yang terus meningkat. Negara yang dapat mengamankan ketiga pilar ini secara bersamaan akan memiliki keunggulan struktural yang luar biasa dalam sistem internasional.
Bagi pembuat kebijakan, pesan utamanya adalah: Teknologi tidak lagi dapat diperlakukan sebagai domain terpisah yang dikelola oleh kementerian komunikasi atau regulator sektoral. Teknologi adalah inti dari kebijakan luar negeri, strategi keamanan nasional, dan perencanaan ekonomi. Kebijakan teknologi membutuhkan koordinasi tingkat tinggi di seluruh lembaga pemerintah dan pemikiran strategis jangka panjang.
Bagi warga negara dan mahasiswa, pesan utamanya adalah: Memahami techno-geopolitics bukan lagi pilihan, ia adalah keharusan. Setiap kali Anda menggunakan ponsel pintar, mengunggah data ke cloud, atau membaca tentang terobosan AI, Anda berpartisipasi dalam lanskap techno-geopolitik yang lebih luas. Keputusan tentang di mana data Anda disimpan, chip apa yang digunakan di perangkat Anda, dan algoritma apa yang membentuk informasi yang Anda terima semuanya memiliki dimensi geopolitik.
Techno-geopolitics adalah bidang yang bergerak begitu cepat sehingga esai apa pun berisiko menjadi usang dalam hitungan bulan. Inovasi teknologi, entah itu terobosan dalam komputasi kuantum, arsitektur AI baru, atau sumber energi alternatif untuk pusat data, dapat mengubah lanskap dalam semalam. Inilah mengapa esai ini harus dibaca bukan sebagai kata akhir, melainkan sebagai undangan untuk terus mempertanyakan, terus belajar, dan terus terlibat dengan salah satu isu paling menentukan di zaman kita.
Di dunia di mana "alih-alih mengekspor minyak, kami akan mengekspor data, " di mana chip telah menjadi "sumber daya paling strategis di abad ke-21," dan di mana kedaulatan AI telah menjadi "obsesi geopolitik yang menentukan," pemahaman tentang techno-geopolitics bukanlah kemewahan intelektual, ia adalah kebutuhan dasar untuk memahami dunia di sekitar kita.
Referensi
Bain & Company. (2025). Sovereign tech, fragmented world: Technology report 2025. https://www.bain.com/de/insights/sovereign-tech-fragmented-world-technology-report-2025/Bashir, S., & Zahid, Z. M. (2025). Artificial intelligence as new capital: Geoeconomic competition and reshaping of global order. Margalla Papers, 29(2), 33–53. https://doaj.org/article/2c4bed9c02e14996ab84d6de5986c2f8
Bloomberg Economics. (2025, November 13). Global insight: Who innovates, who benefits? Gauging the AI race. Bloomberg Professional Services. https://www.bloomberg.com/professional/insights/artificial-intelligence/global-insight-who-innovates-who-benefits-gauging-the-ai-race/
CNTR Monitor. (2025). Artificial intelligence, semiconductors, and the chip wars: Reviewing the geopolitics of AI in the military and in international security. CNTR Monitor 2025, Focus: Artificial Intelligence. https://www.cntrarmscontrol.org
Defence Redefined. (2025, December 21). Pax Silica: The geopolitics of microchips, power and the new order in the age of artificial intelligence. https://defenceredefined.com.cy/pax-silica-the-geopolitics-of-microchips-power-and-the-new-order-in-the-age-of-artificial-intelligence/
Digital Impact Alliance (DIAL). (2025, December 19). Shifting geopolitics, the AI race, and rising data sovereignty will shape 2026. DIAL Global. https://dial.global/geopolitics-ai-data-jobs-africa-2026-trends/
FTI Consulting. (2026, April 2). Data sovereignty in a geopolitically uncertain world. https://www.fticonsulting.com/de-de/germany/insights/articles/data-sovereignty-geopolitically-uncertain-world
German Marshall Fund of the United States (GMF). (2026, January 13). Chip wars revisited: Geoeconomics, security, Taiwan, and the global tech battle. https://www.gmfus.org/news/chip-wars-revisited-geoeconomics-security-taiwan-and-global-tech-battle
Institute for National Security Studies (INSS). (2026, January 11). "We will export data instead of oil": The rise of the Gulf states as artificial intelligence powers and its geopolitical implications. https://www.inss.org.il/publication/ai-gulf-states/
New America. (2026, February 4). The new geopolitics of tech: Where can Africa build real power in the age of AI? https://www.newamerica.org
United Nations. (2025, September 24). Secretary-General's remarks to the Security Council open debate on artificial intelligence and international peace and security. https://www.un.org
van de Graaf, T. (2025, December). Inside the AI-led resource race. Finance & Development, International Monetary Fund. https://www.imf.org/en/publications/fandd/issues/2025/12/inside-the-ai-led-resource-race-thijs-van-de-graaf
Wong, P. N. (2022). Techno-geopolitics: U.S.-China tech war and the practice of digital statecraft. Routledge India. https://www.routledge.com/Techno-Geopolitics-US-China-Tech-War-and-the-Practice-of-Digital-Statecraft/Wong/p/book/9780367492687
World Economic Forum. (2025, July 24). AI geopolitics and data in the era of technological rivalry. https://www.weforum.org/stories/2025/07/ai-geopolitics-data-centres-technological-rivalry/
World Economic Forum. (2026, April 30). The myth of AI sovereignty. https://www.weforum.orgargumen tentang perang dan keadilan adalah "kebutuhan politik dan moral" di setiap zaman (hlm. xvii).
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar
Silakan tulis komentar Anda.