Stabilitas Politik Era Prabowo dari Lensa Huntington

Prabowo Subianto adalah presiden Indonesia yang kini tengah “menari” di atas tiga pilar stabilitas politik yaitu pembangunan ekonomi, partisipasi politik, dan pelembagaan politik. Setiap sistem politik, dari demokrasi liberal paling mapan hingga otokrasi paling keras, memiliki satu kebutuhan yang samaS stabilitas.
Ini bukanlah kondisi statis, melainkan keseimbangan dinamis yang memungkinkan negara menjalankan fungsi-fungsi dasarnya tanpa terjerumus ke dalam kekacauan. Samuel P. Huntington, dalam magnum opus-nya Political Order in Changing Societies (1968), menawarkan sebuah formula klasik untuk memahami stabilitas ini. Ia berargumen bahwa stabilitas politik adalah produk dari keseimbangan antara tiga pilar fundamental: Pembangunan ekonomi, partisipasi politik, dan pelembagaan politik. Ketiganya ibarat kaki-kaki penyangga yang harus tumbuh seirama; jika salah satu pilar timpang, seluruh bangunan kekuasaan berisiko runtuh.

Memasuki kuartal pertama tahun 2026, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyajikan studi kasus yang sangat relevan untuk menguji relevansi "piramida" Huntington ini di Indonesia kontemporer. Setelah gelombang protes besar pada Agustus 2025, pemerintah kini berada di persimpangan kritis antara mempertahankan stabilitas dan mengelola tuntutan publik yang kian kompleks. Esai ini akan mengkaji satu per satu ketiga pilar tersebut di era Prabowo, tidak hanya melalui lensa Huntington, tetapi juga diperkaya dengan perspektif para pemikir dari tradisi politik Islam dan kebijaksanaan pragmatis Asia Timur.

Pilar 1, Pembangunan Ekonomi

Dalam masalah pembangunan ekonomi Indonesia-Prabowo berdiri di atas fondasi makro yang kokoh, tetapi di atas lahan yang retak. Bagi Huntington (1968), korelasi antara kemiskinan dan instabilitas politik bersifat nyaris mutlak. Rakyat yang kesejahteraannya terpenuhi akan cenderung memberikan legitimasi pada sistem, sementara rakyat yang berjuang memenuhi kebutuhan dasar adalah bahan bakar paling mudah tersulut bagi api protes.

 
Dalam konteks ini, pemerintahan Prabowo menunjukkan kinerja makroekonomi yang patut diapresiasi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada triwulan IV-2025, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,39% secara tahunan, menjadikannya performa kuartal keempat tertinggi sejak pandemi COVID-19. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 mencapai 5,11%, sedikit meningkat dari 5,03% pada tahun 2024. Di tengah ketidakpastian global dan perang dagang, angka ini adalah bukti ketahanan fundamental ekonomi nasional.

Stabilitas makro juga tercermin dari keberhasilan pemerintah dalam mengelola inflasi dan ketahanan pangan strategis. Bank Indonesia bersama pemerintah berhasil menjaga inflasi nasional 2025 di level 2,92% (years on years), masih dalam sasaran yang ditetapkan. Salah satu kisah sukses yang paling menonjol adalah pencapaian swasembada beras. Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan bahwa stok awal beras pada tahun 2026 mencapai 12,53 juta ton, termasuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog sebesar 3,25 juta ton. Ini adalah stok tertinggi dalam sejarah Indonesia, memungkinkan pemerintah untuk dengan percaya diri menyatakan tidak akan ada impor beras, gula konsumsi, dan jagung pada tahun 2026.

Namun, di sinilah letak paradoksnya. Stabilitas di tingkat agregat tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi rasa aman di tingkat rumah tangga. Seperti yang diingatkan oleh sosiolog Jerman Max Weber, legitimasi sebuah tatanan politik tidak hanya bergantung pada legalitas formal, melainkan juga pada persepsi subjektif masyarakat tentang keadilan dan kesejahteraan.

 
Ketika data inflasi umum terkendali, harga komoditas pangan strategis seperti cabai rawit merah justru menembus Rp86.150 per kilogram pada awal April 2026, sementara daging ayam ras menyentuh Rp42.050 per kilogram. Di Batam, harga cabai merah bahkan mencapai Rp75.000–Rp80.000 per kilogram, membuat para pedagang kecil seperti Ibu Painem mengeluh karena pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka.

Fenomena ini menggemakan peringatan dari Ibnu Khaldun (1377), sejarawan dan bapak sosiologi Islam, dalam Muqaddimah-nya. Ia menegaskan bahwa kejatuhan sebuah dinasti atau negara sering kali berawal dari "ketidakpekaan penguasa terhadap kondisi pasar dan harga kebutuhan pokok rakyat." Jika pemerintah terlalu asyik dengan proyek-proyek mercusuar yang manfaatnya terpusat, sementara gejolak harga kebutuhan sehari-hari diabaikan, maka 'asabiyyah (solidaritas sosial) akan melemah. Inilah "retakan" pada pilar pertama: fondasi ekonomi yang terlihat kokoh dari kejauhan, tetapi menyimpan kerentanan yang dalam jika ditelusuri lebih dekat ke dapur-dapur rakyat.

Pilar 2, Partisipasi Politik

Dalam masalah partisipasi politik, Indonesia-Prabowo ada dalam konteks energi yang meluap dan mencari saluran. Inilah, pilar kedua Huntington, partisipasi politik, adalah keniscayaan dalam masyarakat modern. Ia bisa hadir dalam wujud konvensional seperti pemilu, namun juga bisa meledak dalam bentuk protes jalanan ketika saluran formal dianggap tersumbat. Tahun 2025 menjadi saksi nyata dari teori ini.

 
Gelombang demonstrasi besar-besaran yang melanda berbagai kota pada Agustus 2025, dipicu oleh kombinasi frustrasi atas kondisi ekonomi dan kemarahan atas kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah himpitan ekonomi rakyat, berujung pada penangkapan 3.195 orang sepanjang 25-31 Agustus 2025. Presiden Prabowo sendiri kemudian mengklaim memiliki bukti bahwa aksi-aksi tersebut dikendalikan oleh "kekuatan asing".

Gelombang partisipasi ini tidak berhenti di situ. Menjelang Hari Buruh 1 Mei 2026, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali merencanakan demonstrasi di depan Gedung DPR dengan membawa enam tuntutan, mulai dari pengesahan RUU Ketenagakerjaan hingga penghapusan sistem outsourcing. Fakta bahwa tuntutan ini masih sama seperti tahun sebelumnya menunjukkan adanya kebuntuan dalam dialog antara masyarakat sipil dan negara. Dalam terminologi Huntington, ini adalah "partisipasi anomik"—partisipasi yang tidak terlembaga dan berpotensi meledak secara sporadis karena ketiadaan saluran resolusi yang efektif.

Francis Fukuyama (2014), dalam Political Order and Political Decay, memperluas argumen Huntington dengan menekankan pentingnya "Kapasitas Negara" (State Capacity). Fukuyama berargumen bahwa negara modern membutuhkan birokrasi yang kuat dan otonom untuk menyalurkan energi partisipasi publik ke dalam kebijakan yang efektif, bukan sekadar menampungnya dengan janji atau represi.
Di sisi lain, para pemikir Asia Timur seperti Lee Kuan Yew menekankan bahwa "stabilitas berarti makanan di atas meja dan atap di atas kepala," dan bahwa disiplin sosial adalah prasyarat bagi kemakmuran. Tantangan bagi pemerintahan Prabowo adalah menemukan titik temu antara model partisipatif yang terbuka dan model pembangunan yang tertib, tanpa terjebak pada otoritarianisme yang kontraproduktif.

Pilar 3, Pelembagaan Politik

Indonesia-Prabowo mengalamai sindrom parlemen yang gemuk dengan pposisi yang lunglai dalam masalah pelembagaan politik. Pilar ketiga, sekaligus yang paling krusial bagi Huntington, adalah pelembagaan politik (political institutionalization). Ini adalah proses di mana prosedur dan organisasi politik—parlemen, partai politik, sistem hukum—memperoleh nilai dan stabilitas yang melekat, sehingga mampu menyalurkan partisipasi dan mengelola konflik secara damai. Jika lembaga-lembaga ini lemah, politik akan berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan antarfaksi secara brutal.

Di era Prabowo, pelembagaan politik menunjukkan wajah yang paradoksal. Di satu sisi, stabilitas pemerintahan sangat kokoh berkat "Koalisi Indonesia Maju Plus" yang menguasai lebih dari 80% kursi DPR. Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 48 menteri dan kepala lembaga mencerminkan koalisi "gemuk" yang merangkul hampir semua warna politik, termasuk partai-partai yang sebelumnya berada di luar pemerintahan seperti PKB, Partai Demokrat, dan PAN. Akibatnya, DPR RI praktis tanpa kekuatan oposisi resmi, sebuah situasi yang oleh peneliti Formappi dinilai dapat "membuat kerja DPR semakin terpuruk" karena semua fraksi cenderung mengiyakan kehendak pemerintah tanpa check and balances yang memadai.

Kondisi ini mengingatkan kita pada peringatan Robert A. Dahl (1971) dalam Polyarchy. Dahl menegaskan bahwa demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya "kontestasi publik" dan "hak untuk beroposisi". Tanpa oposisi yang efektif, parlemen berubah fungsi dari lembaga pengawas (watchdog) menjadi sekadar corong eksekutif. Dalam jangka panjang, hal ini justru melemahkan pelembagaan politik itu sendiri, karena lembaga negara menjadi rapuh—hanya bergerak berdasarkan instruksi pusat kekuasaan, bukan berdasarkan tradisi konstitusional yang kuat.

Al-Mawardi (abad ke-11), dalam karya monumentalnya Al-Ahkam al-Sultaniyya, memberikan kesejajaran yang menarik. Ia menekankan pentingnya Ahl al-Hall wa al-'Aqd—sebuah dewan perwakilan yang memiliki otoritas moral dan politik untuk menasihati bahkan mengoreksi Khalifah. Al-Mawardi tidak membayangkan kekuasaan absolut tanpa kontrol. Ketiadaan oposisi yang sehat di parlemen Indonesia saat ini telah mendorong lahirnya "Oposisi Ekstra-Parlemen" yang lebih keras dan taktis: Masyarakat sipil, LSM, dan kampus. Skor indeks demokrasi liberal Indonesia yang merosot ke level 0,3 poin pada 2025—rekor terendah sedekade terakhir menurut V-Dem Institute—adalah indikator kuantitatif dari pelemahan institusi demokrasi ini.

Risiko Piramida di Era Prabowo

Ketiga pilar Huntington tidak berdiri sendiri; interaksi di antara merekalah yang menentukan stabilitas. Jika kita formulasikan kerangka kerja sederhana untuk Indonesia per April 2026, gambaran yang muncul adalah sebagai berikut.

Pertama, Pembangunan Ekonomi. Dalam hal ini Indonesia-Prabowo kuat secara makro, tetapi rapuh di tingkat mikro. Pertumbuhan di atas 5% dan swasembada beras adalah pencapaian signifikan, tetapi gejolak harga pangan strategis menunjukkan bahwa "rasa" stabilitas belum merata.

Kedua, Partisipasi Politik. Dalam hal ini Indonesia-Prabowo ada dalam kondisi “tinggi” dan “meluas.” Energi partisipasi masyarakat tidak tersalurkan dengan baik, sehingga mencari jalannya sendiri melalui demonstrasi dan gugatan hukum.

Ketiga, Pelembagaan Politik. Dalam hal ini Indonesia-Prabowo ada dalam posisi “kuat dalam stabilitas koalisi,” tetapi “lemah dalam fungsi checks and balances.” Parlemen yang tanpa oposisi efektif kehilangan fungsinya sebagai katup pengaman sosial.

Ketika pelembagaan politik (terutama fungsi kontrol) melemah sementara partisipasi politik tetap tinggi, sistem berada dalam keadaan yang oleh Huntington disebut "Ketegangan Modernisasi". Pemerintahan Prabowo berada di persimpangan jalan. Pilihannya ada dua: Pertama, mengekang partisipasi secara represif untuk menyesuaikan dengan pelembagaan yang timpang—sebuah langkah yang akan mengingatkan pada era Otoritarianisme Kontemporer Orde Baru yang pada akhirnya runtuh oleh implosi sosial 1998. Kedua, secara sadar melakukan reformasi pelembagaan dengan memperkuat otonomi lembaga peradilan, memuliakan kembali fungsi pengawasan DPR yang kritis, dan membuka ruang dialog yang lebih substantif dengan masyarakat sipil.

Pemikir Islam modernis seperti Fazlur Rahman menekankan pentingnya ijtihad politik—sebuah upaya sungguh-sungguh untuk menafsirkan ulang realitas sosial demi kemaslahatan bersama. Stabilitas yang diinginkan Huntington bukanlah stabilitas yang statis dan kaku, melainkan stabilitas yang dinamis dan adaptif.

 
Pemerintahan Prabowo, dengan segala capaian ekonomi makronya, perlu menyadari bahwa legitimasi jangka panjang tidak bisa dibeli hanya dengan pertumbuhan PDB atau kekuatan koalisi parlemen. Legitimasi itu harus ditanam di tanah kepercayaan publik melalui pelembagaan yang adil dan partisipasi yang dihargai. Jika tidak, sejarah 1998—yang diawali dengan kemacetan pelembagaan dan ledakan partisipasi—bukanlah kenangan yang mustahil untuk terulang dalam wujud yang lebih modern dan kompleks.

Daftar Pustaka

Al-Mawardi, A. H. (1996). Al-Ahkam as-Sultaniyyah: The Ordinances of Government (W. H. Wahba, Trans.). Garnet Publishing. (Karya asli diterbitkan pada abad ke-11 M).

Badan Pangan Nasional. (2026, 2 Januari). Stok menumpuk, pemerintah janji tak ada impor beras, gula konsumsi hingga jagung pada 2026. Bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20260102/99/1941000/stok-menumpuk-pemerintah-janji-tak-ada-impor-beras-gula-konsumsi-hingga-jagung-pada-2026

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). Indonesia's economy grows 5.39 percent, highest since COVID-19 pandemic. RRI.co.id. https://rri.co.id/en/business/2162610/privacy.html

Bank Mandiri. (2026, 12 Februari). Daily Economic and Market Review: Transformasi Pengendalian Inflasi melalui GPIPS di Tengah Dinamika Pangan dan Risiko Iklim. https://www.bankmandiri.co.id

Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and opposition. Yale University Press.

Fukuyama, F. (2014). Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy. Farrar, Straus and Giroux.

Gammon, L. (2025, 28 Desember). Prabowo books a second political honeymoon with post-protest stimulus. East Asia Forum. https://eastasiaforum.org/2025/12/28/prabowo-books-a-second-political-honeymoon-with-post-protest-stimulus/

Huntington, S. P. (1968). Political order in changing societies. Yale University Press.

Ibnu Khaldun. (2011). Mukadimah Ibnu Khaldun (Masturi Ilham, dkk., Trans.). Pustaka Al-Kautsar. (Karya asli diterbitkan pada 1377).

Kompas TV. (2026, 3 Februari). Prabowo mengaku punya bukti kekuatan asing kendalikan demo di Indonesia. Kompas.tv. https://www.kompas.tv/nasional/647975/prabowo-mengaku-punya-bukti-kekuatan-asing-kendalikan-demo-di-indonesia

Media Indonesia. (2026, 6 April). Lonjakan harga bahan pokok di Batam, cabai hingga daging ayam meroket. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/nusantara/876697/lonjakan-harga-bahan-pokok-di-batam-cabai-hingga-daging-ayam-meroket

Nugraheny, D. E., & Maulana, A. H. (2026, 6 April). Buruh bakal demo di depan gedung DPR pada 1 Mei, bawa 6 tuntutan ini. Kompas.com. https://megapolitan.kompas.com/read/2026/04/06/12394691/buruh-bakal-demo-di-depan-gedung-dpr-pada-1-mei-bawa-6-tuntutan-ini

PIHPS Nasional. (2026, 8 April). Harga cabai rawit merah capai Rp86.150/kg, daging ayam Rp42.050/kg. ANTARA News. https://jatim.antaranews.com/berita/1055303/harga-cabai-rawit-merah-capai-rp86150-kg-daging-ayam-rp42050-kg

Reyhans. (2025, 3 Desember). Kabinet jumbo dan parlemen minim oposisi: Menilik efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/reyhansnpmb2349/6930026ac925c40adf1ef1a2/kabinet-jumbo-dan-parlemen-minim-oposis-menilik-efektivitas-pemerintahan-presiden-prabowo

Times Indonesia. (2026, 3 Januari). Menutup 2025, menatap 2026: Dinamika demokrasi koalisi tanpa oposisi. Times Indonesia. https://timesindonesia.co.id/peristiwa-nasional/571898/menutup-2025-menatap-2026-dinamika-demokrasi-koalisi-tanpa-oposisi

V-Dem Institute. (2026, Maret). Democracy Report 2026: Unraveling the democratic era?. https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/69ca351a717b9/demokrasi-liberal-di-indonesia-melemah-pada-2025-terendah-sedekade

Weber, M. (1978). Economy and society: An outline of interpretive sociology. University of California Press.