Meskipun kerap disandingkan sebagai respons terhadap sekularisme dan imperialisme Barat, kedua konsep ini memiliki perbedaan fundamental dalam hal sumber kedaulatan, mekanisme representasi politik, dan struktur akuntabilitas kekuasaan.
Dengan menggunakan pendekatan ideologi komparatif yang didukung oleh kajian tekstual atas sumber-sumber primer dan sekunder, artikel ini menelusuri akar teologis kedua konsep, mengeksplorasi hubungan historis antara gerakan Islam di Iran dan Pakistan, serta mengkaji implikasi praktisnya terhadap struktur kekuasaan di kedua negara. Artikel ini juga menelaah sejumlah kritik internal dari para sarjana Muslim kontemporer seperti Mohsen Kadivar, Abdolkarim Soroush, dan Fazlur Rahman terhadap kedua model pemerintahan ini.
Temuan menunjukkan bahwa Wilayat al-Faqih merepresentasikan model "top-down" di mana mandat Ilahi terkonsentrasi pada otoritas seorang Faqih sebagai wakil Imam Mahdi, sementara Teodemokrasi Mawdudi menawarkan model "bottom-up" yang mendistribusikan mandat Ilahi kekhalifahan kepada seluruh komunitas Muslim secara kolektif. Perbedaan mendasar ini berimplikasi pada derajat partisipasi politik, mekanisme checks and balances, serta responsivitas terhadap aspirasi rakyat dalam kedua sistem.
Artikel ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih bernuansa tentang spektrum ideologi Islamisme di Asia Selatan dan Timur Tengah, sekaligus menegaskan bahwa gerakan Islamis tidak dapat diperlakukan sebagai entitas yang monolitik. Kata Kunci: wilayat al-faqih; Teodemokrasi; Khomeini; Mawdudi; ideologi politik Islam; Iran; Pakistan; kedaulatan Ilahi; kekhalifahan rakyat
Jika Anda tertarik untuk membaca, maka silakan kunjungi Research Gate:
April 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.31268.23687
LicenseCC BY-ND 4.0
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar
Silakan tulis komentar Anda.