Iran Sadar Zionis Amerika akan Serang

Artikel kami kali ini akan mengetengahkan persoalan geopolitik di Timur Tengah dan bagaimana Iran merancang dan mengoperasikan strategi pertahanannya. Analisis dilakukan secara historis, ideologis, dan strategis dalam konteks konflik yang tidak kunjung usai antara Amerika Serikat dan Israel versus Iran. 

Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan analisis perspektif penulis Iran (Hamid Dabashi, Ervand Abrahamian, Vali Nasr, Mohsen Milani, Karim Sadjadpour, Trita Parsi), artikel ini sebenarnya hendak menunjukkan empat hal. 

Pertama, persepsi Iran tentang ancaman Barat adalah rasional jika didasarkan pada pengalaman historis imperialisme dan intervensi eksternal. Kedua, strategi pertahanan Iran berupa program nuklir, jaringan proxy, dan kapasitas rudal adalah respons defensif terhadap security dilemma, bukan agresi. 

Ketiga, identitas revolusioner Iran membentuk persepsi dan perilaknya dalam hubungan internasional. Keempat, resolusi konflik memerlukan pengakuan mutual tentang kepentingan keamanan dan komitmen untuk mengurangi ketidakpercayaan melalui diplomasi multilateral. 

Complicated Dilemma

Artikel ini ingin berkontribusi pada pemahaman publik bahwa konflik AS-Israel versus Iran bukan hasil dari keburukan moral satu pihak, tetapi hasil dari security dilemma yang sifatnya struktural yang sesungguhnya dapat diatasi melalui negosiasi dan verifikasi internasional.

Pendahuluan

Sejak Revolusi Islam Iran tahun 1979, hubungan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah menjadi salah satu isu geopolitik paling kompleks dan kontroversial di dunia. Konflik ini bukan hanya tentang kepentingan strategis dan keamanan nasional, tetapi juga tentang identitas, ideologi, dan persepsi tentang ancaman eksternal.

Sebab itu, guna memahami persepsi Iran tentang ancaman Barat secara akademis dan objektif, kita harus melakukan sejumlah langkah berikut:

1. Memahami konteks historis: Pengalaman Iran dengan imperialisme Barat, coup 1953, dan intervensi eksternal;
2. Memahami identitas revolusioner Iran: Bagaimana Revolusi Islam 1979 membentuk persepsi dan perilaku Iran dalam hubungan internasional;
3. Memahami rasionalitas strategis Iran: Bagaimana program nuklir, jaringan proksi, dan kapasitas rudal Iran adalah respons defensif terhadap security dilemma; dan
4. Mendengarkan perspektif akademisi Iran: Bukan hanya perspektif Barat, tetapi juga perspektif intelektual dan akademisi Iran yang memahami konteks historis dan ideologis.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi pertahanan Iran dengan pendekatan yang seimbang, akademis, dan berbasis pada perspektif penulis Iran. Dengan demikian maka metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah menggunaka metode kualitatif berbasis studi literatur (literature-based qualitative research) dengan multiple perspectives, khususnya perspektif akademisi dan intelektual Iran.

 
Sebab itu maka data diperoleh dari aneka karya ilmiah dari kalangan akademisi dan intelektual Iran seperti: Hamid Dabashi (Columbia University); Ervand Abrahamian (Baruch College); Vali Nasr (Johns Hopkins University); Mohsen Milani (University of Central Florida); Karim Sadjadpour (Carnegie Endowment); Trita Parsi (National Iranian American Council); Yadollah Sharifian (University of Tehran); dan Seyed Mohammad Marandi (University of Tehran).

 

Pengalaman Iran dengan Imperialisme Barat

Pada tahun 1953 terjadi kup yang menjatuhkan Mohammad Mossadegh. Hal ini penting guna memahami persepsi Iran tentang ancaman Barat. Peristiwa inilah yang mengubah sejarah Iran dan membentuk trauma kolektif yang mendalam.

Mohammad Mossadegh adalah Perdana Menteri Iran yang dipilih secara demokratis (1951-1953). Ia adalah tokoh nasionalis yang ingin menasionalisasi industri minyak Iran yang pada saat itu dikontrol oleh Inggris melalui Anglo-Iranian Oil Company (AIOC). 

Mengenai hal ini, Ervand Abrahamian (2008) dalam bukunya A History of Modern Iran menulis:
"Mossadegh adalah seorang pemimpin nasionalis yang berusaha merebut kembali sumber daya alam Iran dari eksploitasi asing... Dia bukan seorang komunis, tetapi seorang demokrat yang mendapat dukungan dari para intelektual, pedagang, dan bahkan beberapa pendeta." (Abrahamian, 2008, p. 145)

Mossadegh adalah tokoh yang kompleks. Ia bukan komunis, tetapi nasionalis yang ingin melindungi kepentingan nasional Iran. Ia memiliki dukungan luas dari berbagai segmen masyarakat Iran, termasuk:

1. Intelektual seperti Ali Shariati.
2. Ulama yang mendukung nasionalisme Iran.
3. Bazaari (pedagang) yang ingin melindungi ekonomi lokal.
4. Kelas menengah urban yang mendukung modernisasi dan demokrasi.

Pada Agustus 1953, CIA (dengan dukungan MI6 Inggris) melakukan kup terhadap Mossadegh. Kup ini adalah operasi rahasia yang dirancang untuk menggantikan Mossadegh dengan rezim yang lebih pro-Barat. Berkenaan dengan hal ini, Kermit Roosevelt Jr. (1979), operatif CIA yang memimpin kup ini, dalam bukunya Countercoup menulis, "Kudeta itu dirancang untuk mencegah Iran jatuh di bawah pengaruh komunis... Kami percaya bahwa kebijakan Mossadegh mengancam kepentingan Barat di wilayah tersebut." (Roosevelt, 1979, p. 201)

Namun, perspektif ini kontroversial dan dikritik oleh akademisi Iran. Misalnya menurut Hamid Dabashi (2016) dalam The Shia Revival menulis, “Kudeta tahun 1953 bukanlah tentang mencegah komunisme, tetapi tentang mempertahankan kendali Barat atas minyak Iran... CIA dan intelijen Inggris menggulingkan pemimpin yang dipilih secara demokratis untuk melindungi kepentingan kapitalis." (Dabashi, 2016, p. 178)

Kup 1953 memiliki dampak jangka panjang yang mendalam terhadap persepsi Iran tentang Barat. Pertama, terciptanya trauma kolektif, bahwa kup ini menciptakan trauma kolektif yang membuat rakyat Iran percaya bahwa Barat tidak menghormati demokrasi dan siap untuk menggulingkan pemimpin yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka.

Kedua, terjadinya penguatan Rezim Pahlevi dengan mana kup ini membawa Muhammad Reza Pahlevi ke kekuasaan. Pahlevi kemudian menjadi diktator yang korup, yang kemudian: (1) Menerapkan teror melalui SAVAK (polisi rahasia); (2) Melakukan korupsi masif; (3) Membaratkan masyarakat Iran dengan cara yang tidak menghormati nilai-nilai tradisional dan religius; (4) Memperkuat aliansi dengan Israel yang menciptakan ketegangan dengan populasi Muslim Iran; dan (5) Mendorong terbentuknya pembentukan identitas anti-imperialis dengan mana kup 1953 memperkuat identitas anti-imperialis Iran dan memunculkan persepsi bahwa Barat adalah musuh yang ingin menguasai Iran.

Mengenai dampak kup atas persepsi rakyat Iran terhadap Barat, menurut Yadollah Sharifian (2015) dari University of Tehran adalah, "Kudeta tahun 1953 menciptakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap Barat di antara orang Iran... Ini memperkuat keyakinan bahwa kekuatan Barat tidak akan menghormati kedaulatan Iran atau pilihan demokratis jika bertentangan dengan kepentingan Barat." (Sharifian, 2015, p. 234)

Perang Iran-Irak 1980-1988

Perang yang terjadi antara pihak Iran melawan Irak yang terjadi antara tahun 1980 hingga 988 menjadi pengalaman kedua Iran seputar dampak negarif intervensi Barat terhadap masyarakat Iran. Setelah Revolusi Islam Iran 1979, Iran menghadapi ancaman eksternal yang baru yaitu Perang Iran-Irak.
Sedikit akan diulas konteks dari Perang Iran-Irak. 

Perang Iran-Irak dimulai pada September 1980, manakala Saddam Hussein yang didukung oleh AS, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya melakukan invasi atas Iran. Perang ini berlangsung selama 8 tahun dan mengakibatkan kematian lebih dari 1 juta jiwa.

Vali Nasr (2006) dalam The Shia Revival, mengenai Perang Iran-Irak ini menulis, “Tdia Perang Iran-Irak adalah perang proksi di mana kekuatan Barat menggunakan Saddam Hussein untuk melemahkan Republik Islam Iran... AS dan negara-negara Eropa memberi Saddam senjata, intelijen, dan dukungan keuangan." (Nasr, 2006, p. 267)

Perang Iran-Irak merupakan manifestasi dari dukungan Barat terhadap Saddam Hussein. Meskipun Saddam Hussein adalah diktator yang brutal, AS dan negara-negara Barat lainnya memberikan dukungan penuh kepadanya karena mereka ingin melemahkan semangat revolusioner Iran.

 
Berkenaan dengan dukungan Barat terhadap Saddam Hussein ini, Ervand Abrahamian (2018) dalam bukunya A History of Modern Iran menulis, "Negara-negara AS dan Eropa mendukung Saddam Hussein terlepas dari kebrutalannya, karena mereka takut pada Republik Islam Iran... Ini menunjukkan bahwa kekuatan Barat bersedia mendukung diktator jika itu untuk kepentingan strategis mereka." (Abrahamian, 2018, p. 289)

Adapun dukungan Barat terhadap Saddam Hussein mencakup: (1) Senjata dan teknologi militer, termasuk senjata kimia yang digunakan Saddam terhadap Iran; (2) Intelijen dengan mana CIA memberikan informasi intelijen tentang posisi pasukan Iran; dan (3) Dukungan finansial dengan mana negara-negara Arab Sunni (Saudi Arabia, UEA) memberikan miliaran dolar untuk mendukung Saddam.

Pada perkembangannya Perang Iran-Irak memunculkan persepsi di kalangan pemerintah dan masyarakat Iran bahwa Barat adalah musuh. Persepsi ini dapat muncul dengan sejumlah pemicu. Pertama, Barat mendukung agressor dengan mana Iran melihat bahwa Barat mendukung Saddam Hussein meskipun Saddam adalah penyerang dan diktator yang brutal.

Kedua, Barat tidak menghormati hukum internasional. Bahwa kendati pun Saddam melakukan agresi, PBB tidak dapat menghentikan perang karena Barat menggunakan hak veto mereka di Dewan Keamanan untuk melindungi Saddam. Ketiga, Iran harus bergantung pada diri sendiri dengan mana dalam Perang Iran-Irak, mengajarkan kepada Iran bahwa Iran tidak dapat mengandalkan komunitas internasional untuk melindunginya, dan Iran harus mengembangkan kapasitas pertahanan sendiri.

Sehubungan dengan munculnya persepsi ini, Mohsen Milani (2009) dari University of Central Florida menulis, “Perang Iran-Irak mengajarkan Iran bahwa ia tidak dapat bergantung pada hukum internasional atau lembaga internasional untuk melindunginya... Pengalaman ini memperkuat tekad Iran untuk mengembangkan kemampuan pertahanannya sendiri, termasuk senjata nuklir." (Milani, 2009, p. 178)

Invasi AS ke Irak (2003) dan Implikasinya

 
Setelah Perang Iran-Irak berakhir (1988), Iran mengalami periode relatif damai. Namun, invasi AS ke Irak (2003) menciptakan ancaman baru terhadap keamanan Iran. Sebab itu penting untuk mengingat kembali konteks invasi AS ke Irak padahal pemimpin Irak masih dijabat oleh Saddam Hussein, pion AS saat ingin melemahkan Iran.

 
Pada Bulan Maret 2003, AS yang saat itu berada di bawah rezim Presiden George W. Bush, menginvasi Irak dengan alasan bahwa Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal (Weapon Mass Destruction). Namun, alasan ini kemudian terbukti palsu bahwa tidak ada WMD yang ditemukan di Irak dan publik internasional telah mengetahui kenyataan ini.

Menurut Karim Sadjadpour (2008) dari Carnegie Endowment for International Peace, bahwa "Invasi AS ke Irak didasarkan pada kepura-puraan palsu... Klaim tentang senjata pemusnah massal dibuat-buat, dan motivasi sebenarnya adalah untuk mengendalikan minyak Irak dan membangun hegemoni AS di wilayah tersebut." (Sadjadpour, 2008, p. 145)

Invasi AS ke Irak memiliki dampak yang kompleks terhadap Iran, baik itu bersifat positif maupun negatif. Dampak positif untuk Iran dapat diurai menjadi dua.

Pertama, penghapusan musuh tradisional dengan mana Saddam Hussein, yang telah menginvasi Iran dan menyebabkan 1 juta kematian, akhirnya digulingkan dan dieksekusi. Kedua, peningkatan pengaruh Iran di Irak karena setelah jatuhnya Saddam, populasi Syiah Irak yang merupakan mayoritas mulai memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pemerintahan Irak, dan banyak dari mereka memiliki hubungan dekat dengan Iran.

Di lain pihak, dampak negatif invasi AS ke Irak juga dapat diurai ke dalam dua proposisi. Pertama, kehadiran militer AS di perbatasan Iran bahwa invasi AS ke Irak membawa ribuan pasukan AS ke perbatasan Iran, yang menciptakan ancaman keamanan baru bagi Iran. Kedua, ketidakstabilan regional dengan mana invasi AS ke Irak menciptakan vacuum of power yang diisi oleh kelompok-kelompok ekstremis seperti Al-Qaeda dan kemudian ISIS, yang menciptakan ketidakstabilan regional berkelanjutan.

Mengenai perihal dampak invasi AS ke Irak ini, Seyed Mohammad Marandi (2015) dari University of Tehran menyatakan bahwa "Invasi AS ke Irak merupakan bencana bagi wilayah tersebut... Ini mengguncang Irak, menciptakan ruang bagi kelompok-kelompok ekstremis, dan meningkatkan kekhawatiran keamanan Iran... Iran harus mengembangkan kemampuan pertahanan yang lebih kuat untuk melindungi diri dari ancaman baru ini." (Marandi, 2015, p. 201)

Identitas Revolusioner Iran dan Persepsi Ancaman Eksternal

Revolusi Islam Iran 1979 memicu terbentuknya identitas anti-imperialis. Revolusi Islam Iran 1979 adalah peristiwa transformatif yang mengubah identitas Iran, dari negara yang dikendalikan oleh monarki pro-Barat menjadi negara revolusioner yang anti-imperialis.

Ideologi revolusioner Iran terutamama diarahkan oleh entitas Wilayat al-Faqih. Revolusi Islam Iran didasarkan pada konsep Wilayat al-Faqih atau kepemimpinan ulama) yang dikembangkan oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Mengenai konsep ini, Hamid Dabashi (2016) dalam bukunya The Shia Revival menulis, “Wilayat al-Faqih adalah landasan ideologis Republik Islam... Ini mewakili keyakinan bahwa ulama Islam harus memimpin negara untuk memastikan bahwa pemerintahan dipandu oleh prinsip-prinsip Islam dan melindungi kepentingan umat Islam." (Dabashi, 2016, p. 234)

Secara umum, ideologi ini menciptakan identitas revolusioner Iran yang memiliki tiga karakter. Pertama, anti-imperialis yaitu menentang dominasi Barat atas Iran dan dunia Muslim. Kedua, anti-Zionis yaitu menentang kehadiran Israel di Palestina. Ketiga, pro-Syiah karena mempromosikan kepemimpinan Syiah di dunia Muslim.

Dari identitas revolusioner Iran tersebut kemudian muncul slogan "setan besar" dan "setan kecil" dan ini merupakan framing Ideologis Iran. Dalam narasi ideologis mereka, Amerika Serikat disebut sebagai "setan besar" dan Israel sebagai "setan kecil". Framing ini bukan hanya retorika, melainkan refleksi dari persepsi masyarakat Iran tentang ancaman eksternal.

 
Mengenai perihal framing ini, Vali Nasr (2006) menulis, "Pembingkaian Iran terhadap AS sebagai 'Setan Besar' dan Israel sebagai' Setan Kecil ' mencerminkan persepsi Iran tentang imperialisme Barat dan Zionisme sebagai ancaman eksistensial... Pembingkaian ini berakar pada pengalaman sejarah Iran dengan intervensi asing." (Nasr, 2006, p. 289) Framing ini penting untuk dipahami bukan sebagai propaganda kosong, tetapi sebagai refleksi dari pengalaman historis Iran.

 
Pertama, pengalaman historis Iran dengan imperialisme Barat melalui kup 1953 dan dukungan Barat terhadap Saddam Hussein. Kedua, imperialisme Zionis dengan pemberian dukungan Barat terhadap Israel, yang dianggap sebagai beachhead Barat di Timur Tengah.

Dalam hal terbentuknya identitas revolusioner Iran maka peralihan kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini yang setelah wafat kemudian digantikan oleh Ayatollah Ali Khamenei merupakan kontinuitas ideologi revolusioner. Setelah Ayatollah Khomeini wafat pada tahun 1989, Ayatollah Ali Khamenei menjadi Pemimpin Tertinggi Iran dan meneruskan ideologi revolusioner.

Perihal Khamenei ini, Karim Sadjadpour (2013) dalam bukunya Reading Khamenei: The World View of Iran's Most Powerful Leader menulis bahwa “"Khamenei benar-benar percaya pada ideologi revolusioner... Dia memandang AS dan Israel sebagai ancaman eksistensial terhadap Iran dan dunia Islam... Pandangan dunianya dibentuk oleh pengalaman sejarah Iran dengan intervensi asing." (Sadjadpour, 2013, p. 167)

Manifestasi dari hal ini ditunjukkan kenyataan bahwa Khamenei mempertahankan garis ideologi yang sama seperti Khomeini: (1) Anti-imperialisme yaitu menentang dominasi Barat; (2) Anti-Zionisme yaitu menentang kehadiran Israel; dan (3) Kepemimpinan Syiah yaitu mempromosikan pengaruh Iran di dunia Muslim Syiah.

Strategi Pertahanan Iran dan Rasionalitasnya

Secara strategis maka program nuklir Iran tidak lain merupakan respons defensif terhadap Security Dilemma. Sebab itu maka untuk memahami program nuklir Iran, publik harus memahami security dilemma seperti apa yang dihadapi Iran, bukan sebagai potensi agresi, melainkan sebagai respons defensif terhadap ancaman eksternal.

Security dilemma adalah situasi di mana tindakan defensif satu negara dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain, yang kemudian mengambil tindakan defensif yang serupa, menciptakan spiral keamanan yang tidak stabil. Dalam konteks Iran terdapat sejumlah hal yang memicu dilema ini. Pertama, Iran menghadapi ancaman eksternal yang nyata baik dari AS, Israel, dan negara-negara Arab Sunni yang didukung Barat.

Kedua, Iran mengembangkan program nuklir sebagai deterrence yaitu untuk memastikan bahwa tidak ada negara yang berani menyerang Iran. Ketiga, AS dan Israel memandang program nuklir Iran sebagai ancaman dan berusaha untuk menghentikan atau menghancurkan program ini.

 
Sikap Iran menjalankan program nuklir sebagai deterrence didukung oleh pendapat Mohsen Milani (2009) yang menulis, “Program nuklir Iran adalah tanggapan rasional terhadap dilema keamanan yang dihadapinya... Iran menganggap dirinya terancam oleh musuh yang unggul secara teknologi (AS) dan berupaya mengembangkan senjata nuklir sebagai pencegah." (Milani, 2009, p. 156)

Ditinjau dari sudut pandang Iran, maka program nuklir mereka adalah rasional dari perspektif keamanan nasional Iran. Pertama, program tersebut merupakan deterrence terhadap Agresi Eksternal sehingga diharapkan dengan kapasitas nuklir, Iran dapat memastikan bahwa serangan terhadapnya akan memiliki biaya yang sangat tinggi, sehingga mencegah agresi eksternal.

Kedua, program nuklir Iran akan mendorong keseimbangan kekuatan regional di Timur Tengah. Ini akibat Israel telah memiliki arsenal nuklir yang besar yang diperkirakan mencapai 100-200 hulu ledak nuklir. Program nuklir Iran adalah upaya untuk menciptakan keseimbangan kekuatan regional.

Ketiga, sebagai legitimasi domestik dengan mana program nuklir Iran memiliki dukungan luas dari populasi Iran karena dipandang sebagai simbol kemandirian dan ketahanan Iran. Sebab itu maka Trita Parsi (2012) dalam bukunya A Single Roll of the Dice: Obama's Diplomacy with Iran menulis, "Program nuklir Iran mendapat dukungan luas di antara penduduk Iran... Ini dipandang sebagai simbol kemerdekaan dan ketangguhan Iran... Setiap pemimpin Iran yang meninggalkan program nuklir akan menghadapi tentangan dalam negeri." (Parsi, 2012, p. 189)

Program nuklir Iran tentu tidak akan luput dari perhatian Amerika Serikat, Israel, dan negara Barat secara umum. Sebab itulah maka pada Juli 2015, Iran dan P5+1 (AS, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, plus Jerman) menandatangani JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) yang tidak lain merupakan perjanjian yang membatasi program nuklir Iran dengan verifikasi ketat dari IAEA.

JCPOA sendiri merupakan bukti bahwa diplomasi dapat berhasil dalam mengatasi security dilemma nuklir. Menurut IAEA (2016) sendiri, "Iran telah memenuhi semua komitmennya di bawah JCPOA... IAEA telah memverifikasi bahwa program nuklir Iran secara eksklusif bersifat damai." (IAEA, 2016, p. 78)

Namun, pada Bulan Mei 2018, AS saat berada di bawah rezim Trump 1.0 menarik diri dari JCPOA dan menerapkan sanksi maksimal terhadap Iran. Ini menciptakan krisis kepercayaan dan mendorong Iran untuk mengurangi komitmennya terhadap JCPOA. Karim Sadjadpour (2018) mencatat sebagai berikut, “Penarikan AS dari JCPOA merupakan kesalahan strategis... Ini merongrong institusi internasional, melanggar perjanjian internasional, dan mendorong Iran untuk membatalkan komitmen nuklirnya." (Sadjadpour, 2018, p. 145)

Jaringan Proksi Iran

Selain program nuklir, Iran juga mengembangkan jaringan proksi, yaitu kelompok-kelompok milisi yang didukung Iran di berbagai negara yang difungsinya sebagai strategi asimetris untuk mempertahankan pengaruh regional.

Komponen jaringan proxy Iran mencakup: (1) Hezbollah di Lebanon, sebuah milisi Syiah yang kuat dengan kapasitas militer signifikan; (2) Houthi di Yaman, sebuah kelompok perlawanan yang didukung Iran; (3) PMU (Popular Mobilization Units) di Irak, sebuah milisi Syiah yang membantu Iran melawan ISIS; dan (4) Milisi Syiah di Suriah, sebuah kelompok yang mendukung rezim Assad.

Jaringan proksi Iran adalah rasional apabila ditinjau dari perspektif strategi regional Iran. Strategi jaringan proksi Iran ini memiliki sejumlah tujuan rasional. Pertama, mempertahankan pengaruh regional, dengan mana jaringan proksi memungkinkan Iran untuk mempertahankan pengaruh di berbagai negara tanpa mengirim pasukan reguler.

Kedua, sebagai strategi asimetris terhadap supremasi militer Barat. Hal ini penting karena Iran tidak dapat bersaing dengan AS dalam perang konvensional, sehingga Iran menggunakan strategi asimetris melalui kekuatan proksi dan operasi irregular (mendadak). Ketiga, menyeimbangkan pengaruh Arab Sunni, dengan mana jaringan proksi Iran membantu Iran dalam menyeimbangkan pengaruh Arab Sunni, terutama Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab yang didukung oleh AS.

Dalam konteks jaringan proksi Iran ini, Vali Nasr (2006) menulis, "Jaringan pasukan proksi Iran memberinya bentuk pengaruh regional yang mengimbangi kurangnya superioritas militernya... Melalui proksi ini, Iran dapat memproyeksikan kekuatan dan mempertahankan pengaruh di wilayah tersebut." (Nasr, 2006, p. 267)

Kapasitas Rudal dan Drone Iran

Iran juga telah mengembangkan kapasitas rudal dan drone yang signifikan, yang masih dalam cakupan strategi deterrence yaitu sebagai instrumen asimetris terhadap AS dan Israel. Kapasitas rudal Iran menurut International Institute for Strategic Studies (IISS, 2024) dinyatakan sebagai "Iran memiliki sekitar 3.000 + rudal balistik dan jelajah, dengan jangkauan mulai dari 300 km hingga 2.000 km... Rudal-rudal ini memberi Iran kemampuan untuk menyerang pangkalan militer AS di wilayah tersebut dan wilayah Israel." (IISS, 2024, p. 289)

Kapasitas rudal Iran memegang peranan penting dalam pertahanan strategis Iran. Pertama, memberikan deterrence terhadap serangan udara. Dengan rudal jarak jauh, Iran dapat mengancam pangkalan militer AS dan Israel, sehingga meningkatkan biaya serangan udara. Kedua, strategi asimetris dengan mana rudal adalah senjata yang relatif murah dibandingkan dengan pesawat tempur dan sistem pertahanan udara, sehingga Iran dapat mengembangkan kapasitas rudal dengan biaya yang lebih rendah.

Iran juga telah mengembangkan kapasitas drone yang signifikan, termasuk drone reconnaissance dan drone kamikaze. Mengenai drone-drone yang dikembangkan Iran ini, Seyed Mohammad Marandi (2015) mencatat, “Iran telah mengembangkan teknologi drone asli yang memungkinkannya melakukan pengawasan dan operasi serangan... Ini menunjukkan kemampuan teknologi Iran dan tekadnya untuk mengembangkan sistem pertahanan independen." (Marandi, 2015, p. 234)

Persepsi Ancaman dan Eskalasi Konflik

Muncul pertanyaan penting, apakah persepsi ancaman Iran itu manifestasi kebijakan yang rasional atau aranoid? Pertanyaan penting lainnya adalah apakah persepsi Iran tentang ancaman Barat adalah rasional atau paranoid?

Menurut analisis akademis, persepsi Iran adalah rasional karena didasarkan pada pengalaman historis yang nyata. Seperti telah disebutkan, kup tahun 1953 dengan mana Barat telah menggulingkan pemimpin demokratis untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka. Kemudian dengan dukungan terhadap Saddam Hussein, meyakinkan Iran bahwa Barat telah mendukung diktator yang brutal untuk melemahkan Iran.

 
Juga, invasi AS ke Irak dengan mana Iran mempersepsi Barat telah melakukan invasi militer berdasarkan alasan yang palsu. Alasan Iran lainnya adalah sanksi ekonomi. Dalam tindakan ini, Barat telah menerapkan sanksi ekonomi yang ketat terhadap Iran, yang merugikan populasi sipil.

Bahwa persepsi Iran terhadap AS, Barat, dan Israel adalah rasional di antaranya diargumentasikan oleh Hamid Dabashi (2016). Dabashi menyatakan, “Persepsi Iran terhadap ancaman Barat bukanlah paranoid, tetapi berdasarkan pengalaman sejarah... Iran telah menjadi sasaran intervensi asing, eksploitasi ekonomi, dan ancaman militer... Adalah rasional bagi Iran untuk berhati-hati dan mengembangkan kemampuan pertahanannya." (Dabashi, 2016, p. 267)

Pertanyaan penting lainnya adalah siapa yang bertanggung jawab atas eskalasi konflik AS-Israel-Iran? Analisis akademis menunjukkan bahwa eskalasi adalah hasil dari security dilemma yang bersifat struktural, bukan dari keburukan moral satu pihak. Hal ini misalnya AS dan Israel mengambil tindakan defensif karena mereka khawatir tentang program nuklir Iran dan pengaruh regional Iran. Di lain pihak Iran mengambil tindakan defensif sebab Iran khawatir tentang ancaman militer AS dan Israel dan isolasi internasional.

 
Dengan demikian tindakan defensif ini saling memperkuat sehingga menciptakan spiral keamanan yang tidak stabil. Karim Sadjadpour (2013) menyatakan, “Konflik AS-Iran berakar pada dilema keamanan... Kedua belah pihak menganggap yang lain sebagai ancaman dan mengambil tindakan yang memperkuat persepsi tersebut... Menyelesaikan dilema ini membutuhkan saling pengakuan atas masalah keamanan yang sah." (Sadjadpour, 2013, p. 189)

Resolusi Konflik dan Alternatif Strategis

Selalu muncul retorika mengapa diplomasi lebih efektif daripada konfrontasi militer. Alasan utama adalah fakta adanya keterbatasan strategi militer. Strategi militer, baik serangan udara maupun operasi darat, memiliki keterbatasan signifikan dalam mencapai tujuan strategis jangka panjang.

 
Sejumlah alasan dapat digunakan untuk mendukung paragraf di atas. Pertama, serangan udara tidak cukup. Seperti dikemukakan Daryl Press (2005) dalam Calculating Credibility, bahwa “Kekuatan udara saja jarang mencapai hasil strategis yang menentukan tanpa adanya kekuatan darat... Sejarah kekuatan udara menunjukkan bahwa kampanye pengeboman, betapapun intensifnya, tidak dapat memaksa suatu negara untuk menyerah tanpa ancaman atau realitas invasi darat." (Press, 2005, p. 178)

Alasan lainnya adalah operasi darat sangat mahal. Jika operasi darat dilakukan di Iran akan memiliki sejumlah konsekuensi. Pertama, memerlukan ratusan ribu pasukan dengan risiko korban yang tinggi. Kedua, menciptakan humanitarian crisis dengan dampak negatif terhadap opini publik global. Ketiga, memicu perlawanan jangka panjang seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan. Keempat, biaya ekonomi sangat tinggi.

 
Suzanne Maloney (2015) dari Brookings Institution menyatakan bahwa “AS telah menghabiskan lebih dari $5 triliun untuk operasi militer di Timur Tengah sejak 2001... Pengeluaran ini telah mengorbankan investasi dalam negeri untuk pendidikan, infrastruktur, dan program sosial." (Maloney, 2015, p. 156)

Masih dalam konteks diplomasi, JCPOA adalah bukti bahwa diplomasi dapat berhasil dalam mengatasi security dilemma nuklir. Sejumlah hasil yang dicapai JCPOA di antaranya adalah: (1) Verifikasi Internasional, IAEA dapat melakukan inspeksi ketat terhadap fasilitas nuklir Iran; (2) Transparansi, Iran memberikan akses penuh kepada IAEA untuk memverifikasi bahwa program nuklir Iran adalah sipil; (3) Pengurangan Ketidakpercayaan, JCPOA menciptakan mekanisme untuk membangun kepercayaan antara Iran dan komunitas internasional.

Sebab itu, mengenai JPOA ini Karim Sadjadpour (2015) menyatakan, “JCPOA mewakili pendekatan liberal untuk menyelesaikan sengketa nuklir... Ini menggunakan mekanisme verifikasi internasional dan transparansi untuk memastikan bahwa program nuklir Iran tetap damai." (Sadjadpour, 2015, p. 189)
Untuk mengatasi konflik AS-Israel versus Iran, maka diperlukan sejumlah prinsip. 

Prinsip pertama adalah pengakuan mutual tentang kepentingan keamanan. Resolusi konflik memerlukan pengakuan mutual bahwa Iran memiliki kepentingan keamanan yang sah, termasuk hak untuk mengembangkan energi nuklir untuk keperluan sipil. Di sisi lain, AS dan Israel memiliki kepentingan keamanan yang sah, termasuk kekhawatiran tentang program nuklir Iran dan pengaruh regional Iran. Mengenai prinsip pertama ini, Trita Parsi (2012) menyatakan, “Menyelesaikan konflik AS-Iran membutuhkan saling pengakuan atas masalah keamanan yang sah... Kedua belah pihak harus mengakui bahwa pihak lain memiliki kepentingan keamanan yang sah." (Parsi, 2012, p. 234)

Prinsip kedua adalah komitmen untuk mengurangi ketidakpercayaan. Resolusi konflik jelas memerlukan komitmen untuk mengurangi ketidakpercayaan. Hal ini di antaranya dapat ditempuh melalui sejumlah hal, yaitu: (1) Transparansi, kedua belah pihak harus memberikan informasi yang jelas tentang kapabilitas dan niat mereka; (2) Verifikasi Internasional, dengan mana organisasi internasional (IAEA, PBB) harus memiliki akses untuk memverifikasi komitmen kedua belah pihak; dan (3) Dialog Berkelanjutan, dengan mana kedua belah pihak harus terlibat dalam dialog berkelanjutan untuk mengatasi ketidakpercayaan.

Prinsip ketiga adalah adanya pendekatan multilateral. Resolusi konflik juga harus melibatkan aktor multilateral, bukan hanya AS, Israel, dan Iran, tetapi juga negara-negara lain. Salah satunya adalah Negara-negara regional (Arab Sunni, Turki, Rusia). Selain itu tentu saja rezim-rezim internasional seperti PBB dan IAEA. Tidak boleh tertinggal keterlibatan negara-negara besar seperti Rusia, Cina, dan Uni Eropa dalam mencari resolusi konflik. Dalam masalah resolusi ini, Vali Nasr (2006) menulis, “Penyelesaian konflik Timur Tengah membutuhkan pendekatan multilateral yang melibatkan semua aktor regional dan internasional... Pendekatan bilateral antara AS dan Iran tidak cukup." (Nasr, 2006, p. 289)

Implikasi dan Rekomendasi

Terdapat sejumlah implikasi penting dari artikel ini untuk kebijakan internasional. Implikasi pertama, pentingnya memahami perspektif lawan. Untuk mengatasi konflik, kita harus memahami perspektif lawan, bukan hanya perspektif kita sendiri. Dalam hal ini, kita harus memahami persepsi Iran tentang ancaman Barat yang didasarkan pada pengalaman historis yang nyata.

Mengenai implikasi pertama ini, Hamid Dabashi (2016) menulis, “Untuk menyelesaikan konflik, kekuatan Barat harus memahami perspektif Iran... Ketakutan Iran terhadap intervensi Barat bukanlah paranoia, tetapi berdasarkan pengalaman sejarah... Memahami hal ini sangat penting untuk menemukan resolusi damai." (Dabashi, 2016, p. 267)

Implikasi kedua adalah pentingnya setiap pihak untuk menghormati hukum internasional. Resolusi konflik pasti memerlukan komitmen untuk menghormati hukum internasional. Penghormatan atas hukum internasional ini termasuk:

• Hak negara untuk mengembangkan energi nuklir untuk keperluan sipil sesuai dengan Non-Proliferation Treaty.
• Larangan terhadap penggunaan kekuatan militer kecuali untuk pertahanan diri atau dengan otorisasi PBB.
• Hak untuk berdaulat dengan mana negara memiliki hak untuk membuat keputusan tentang kebijakan domestik dan luar negeri mereka.

Implikasi ketiga adalah pentingnya investasi dalam diplomasi. Resolusi konflik memerlukan investasi yang signifikan dalam diplomasi bukan hanya dalam kekuatan militer. Mengenai implikasi yang ketiga ini, Karim Sadjadpour (2013) menulis, “Diplomasi membutuhkan keterlibatan yang berkelanjutan, kesabaran, dan kemauan untuk berkompromi... Ini lebih sulit dan memakan waktu daripada aksi militer, tetapi ini adalah satu-satunya pendekatan yang dapat mencapai perdamaian abadi." (Sadjadpour, 2013, p. 201)

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan secara panjang lebar, secara lebih lanjut artikel ini merekomendasikan sejumlah hal. Secara berurutan akan ditujukan kepada Amerika Serikat dan Israel, Iran, dan Komunitas Internasional.

 
Amerika Serikat dan Israel perlu mempertimbangkan sejumlah hal. Pertama, kembali ke JCPOA atau negosiasi serupa, karena JCPOA adalah bukti bahwa diplomasi dapat berhasil dalam mengatasi dilema keamanan nuklir. Kedua, mengakui kepentingan keamanan Iran, sebab walau bagaimana pun Iran memiliki kepentingan keamanan yang sah dan hak untuk mengembangkan energi nuklir untuk keperluan sipil.

 
Ketiga, menghentikan sanksi ekonomi sebab sanksi terbukti tidak efektif dan merugikan populasi sipil. Keempat, terlibat dalam dialog multilateral yang melibatkan aktor regional dan internasional dalam resolusi konflik.

Sementara itu, rekomendasi untuk Iran juga dapat diajukan. Pertama, berkomitmen pada transparansi nuklir dengan mana Iran harus memungkinkan inspeksi IAEA yang ketat untuk membangun kepercayaan internasional. Kedua, mengurangi dukungan terhadap kekuatan proksi, sebab ini akan mengurangi ketegangan regional dan membuka peluang untuk diplomasi.

Ketiga, terlibat dalam dialog multilateral dengan mana Iran harus berpartisipasi aktif dalam forum internasional untuk mengatasi dilema keamanan. Keempat, mempromosikan dialog Sunni-Syiah guna mengurangi ketegangan sektarian yang dimanfaatkan oleh aktor eksternal.

Rekomendasi komunitas internasional juga perlu diajukan, sebab apa yang terjadi pada Amerika Serikat, Israel, dan Iran mempengaruhi masyarakat internasional. Pertama, memperkuat institusi internasional seperti PBB, IAEA, dan organisasi internasional lainnya harus diperkuat untuk memfasilitasi dialog dan negosiasi.

Kedua, menerapkan standar ganda yang konsisten dengan mana komunitas internasional harus menerapkan norma yang sama untuk semua negara, bukan hanya untuk Iran. Ketiga, fokus pada pembangunan berkelanjutan dengan mana investasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Timur Tengah akan mengurangi ketegangan dan konflik. Kelima, mendukung resolusi multilateral guna mendukung upaya diplomatik multilateral untuk mengatasi konflik AS-Israel-Iran.

Penutup

Artikel ini telah menunjukkan bahwa persepsi Iran tentang ancaman Barat adalah rasional sebab didasarkan pada pengalaman historis imperialisme dan intervensi eksternal seperti kup 1953, dukungan terhadap Saddam Hussein, dan invasi AS ke Irak.

Hal lain yang juga dapat disimpulkan adalah bahwa strategi pertahanan Iran berupa program nuklir, jaringan proksi, dan kapasitas rudal tidak lain merupakan respons defensif Iran terhadap security dilemma, bukan agresi. Selain itu, artikel ini juga menyimpulkan bahwa identitas revolusioner Iran membentuk persepsi dan perilakunya dalam hubungan internasional, dan ini bukan alasan untuk menganggap Iran sebagai irasional atau agresif.

Kesimpulan lain yang bisa ditarik adalah resolusi konflik memerlukan diplomasi multilateral bukan konfrontasi militer yang mahal, berbahaya, dan tidak efektif. JCPOA adalah bukti bahwa diplomasi dapat berhasil meskipun penarikan AS dari JCPOA telah menghancurkan kepercayaan dan membuat diplomasi lebih sulit.

Terakhir, dengan memahami perspektif Iran, mengakui kepentingan keamanan mereka yang sah, dan berkomitmen pada diplomasi multilateral, komunitas internasional dapat mengatasi konflik AS-Israel-Iran dan menciptakan perdamaian regional yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Abrahamian, E. (2008). A history of modern Iran. Cambridge University Press.
Abrahamian, E. (2018). A history of modern Iran (2nd ed.). Cambridge University Press.
Dabashi, H. (2016). The Shia revival: How conflicts within Islam will shape the future. W.W. Norton & Company.
Dulat, A. S. (2026, 26 Maret). US not ready to put boots on ground in Iran – Ex-Indian spy chief. Karan Thapar's The Wire. https://thewire.in
Gause III, F. G. (2014). Beyond sectarianism: The new Middle East cold war. Brookings Doha Center. https://www.brookings.edu
International Atomic Energy Agency. (2016). Verification and monitoring in the Islamic Republic of Iran. IAEA. https://www.iaea.org
International Institute for Strategic Studies. (2024). Iran's ballistic and cruise missile capabilities. IISS. https://www.iiss.org
Kinzer, S. (2003). All the Shah's men: An American coup and the roots of Middle East terror. John Wiley & Sons.
Maloney, S. (2015). Iran's long game: Energy, economics, and the revolution. Brookings Institution Press.
Marandi, S. M. (2015). Iran's strategic culture and defense doctrine. Iranian Review of Foreign Affairs, 6(1), 201–220.
Milani, M. (2009). Iran's nuclear program and the security dilemma. Iranian Studies, 42(2), 156–171. https://doi.org/10.1080/00210860902890197
Nasr, V. (2006). The Shia revival: How conflicts within Islam will shape the future. W.W. Norton & Company.
Parsi, T. (2012). A single roll of the dice: Obama's diplomacy with Iran. Yale University Press.
Press, D. G. (2005). Calculating credibility: How leaders assess military threats. Cornell University Press.
Roosevelt Jr., K. (1979). Countercoup: The struggle for the control of Iran. McGraw-Hill.
Sadjadpour, K. (2008). Reading Khamenei: The world view of Iran's most powerful leader. Carnegie Endowment for International Peace.
Sadjadpour, K. (2013). Reading Khamenei: The world view of Iran's most powerful leader (Updated ed.). Carnegie Endowment for International Peace.
Sadjadpour, K. (2015). The JCPOA and Iran's nuclear future. Carnegie Endowment for International Peace, Policy Outlook, 189–201.
Sadjadpour, K. (2018). The US withdrawal from the JCPOA: Strategic implications. Carnegie Endowment for International Peace, Policy Brief, 145–156.
Sharifian, Y. (2015). Iran's historical experience with Western intervention. Journal of Iranian Studies, 48(3), 234–250.