Saat “Bebas Aktif” Dijual, “Kedaulatan” Dibayar Dollar

Malaysia memperoleh izin Iran untuk mendistribusikan tanker minyak dan komoditas lain melalui Selat Hormuz. Prestasi Malaysia ini patut dipuji karena negara tersebut melalui Perdana Menteri Anwar Ibrahim tetap berpegang pada kenyataan obyektif. Malaysia mengecam serangan sepihak AS-Israel atas Iran.

Pernyataan ini sangat normatif bagi para pemimpin negara yang berani menyatakan sikap obyektif mereka. Berbeda dengan pemimpin Indonesia yang sikapnya atas agresi sepihak AS-Israel ke Iran tampak “samar”, serba terlambat, dan berlangsung dalam ruang “sunyi”. Penulis sendiri tidak tahu apa sebenarkan sikap pemerintah Indonesia dan kementerian luar negeri sehubungan dengan agresi AS-Israel atas Iran tanggal 28 Februari 2026.

 

Politik Luar Negeri “Bebas Aktif?” atau “Bebas Dikendalikan?”

Baiklah, Sang Presiden menerjemahkan masuknya Indonesia ke BOP sebagai pengejawantahan dari Politik Luar Negeri Bebas Aktif yang berpihak pada perdamaian dunia. Itu hanya aktif saja, aspek bebas kurang diperhatikan.

Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia menyatakan bahaw “Politik luar negeri suatu negara wajib didasarkan atas konsep national interest.” Indonesia adalah bangsa yang pernah berdiri tegak di atas prinsip bebas aktif. Politik luar negeri ini lahir dari pidato Moh. Hatta berjudul “Mendajung di antara Dua Karang”.

Di tahun 2026 ini, apa yang ditulis Hatta dan dianut oleh seluruh rezim politik Indonesia sejak Sukarno hingga Joko Widodo, tampaknya kini tengah berjalan di atas jembatan rapuh. Pada satu kontinum politik luar negeri Indonesia dihiasi retorika kebebasan, sementara di kontinum lain diikat oleh kepentingan geopolitik Amerika Serikat.

Masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace (BOP), yang di dalamnya terdapat perwakilan negara penjajah, Israel, bukan sekadar keputusan teknis. Ini adalah keputusan ideologis yang menggugurkan prinsip bebas dalam politik luar negeri kita. Hal yang tertinggal hanyalah “aktif” tetapi “aktif tanpa juntrungan.”

Sebagai bangsa yang telah mengakui kemerdekaan Palestina sejak 1988 melalui didirikannya pemerintahan Palestina dengan representasi Palestine Liberation Organzation (PLP) di Aljazair, dan hingga kini tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, keputusan ini adalah kontradiksi yang terbuka.

Mengenai kontradiksi ini,Rizal Sukma, mantan Direktur Eksekutif CSIS menyatakan bahwa “Politik luar negeri yang tidak berpihak pada prinsip moral, akan kehilangan legitimasi di mata rakyat dan dunia.” Selain itu, sukma melanjutkan bahwa “Kebijakan luar negeri tanpa prinsip moral adalah kebijakan kosong.” (Sukma, 2018). Kebijakan luar negeri suatu negara adalah memanifestasikan kedaulatan yang mereka miliki. Mengenai ini, Yudi Latif dalam Negara Paripurna menyatakan bahwa “Indonesia tidak boleh menjadi negara yang membeli kedaulatan dengan dolar.”

Ekonom senior Indonesia, almarhum Faisal Basri pada tahun 2023 pernah melantunkan pernyataan “Membeli minyak AS adalah membayar kedaulatan dengan dolar, yang nilainya terus merosot.” Hal ini karena “Kedaulatan energi adalah kedaulatan nasional” seperti diujar oleh Iwa Kusuma Sumantri dari BPPT pada tahun 2021. Dalam bukunya Indonesia Foreign Policy tahun 2018, Rizal Sukma menyatakan “Politik luar negeri tanpa keberanian adalah politik kosong” (2018). Penulis sendiri cenderung berpendapat lebih bebas yaitu Indonesia tidak perlu “lebay”, yang diperlukan adalah kita mampu bersikap secara berani.

 

Sukarno versus Sukarno Kostum

Sejarawan BRIN (dulu LIPI) Asvi Warman Adam menyatakan bahwa “Sukarno adalah satu-satunya presiden Indonesia yang paling berani menjalankan politik luar negeri bebas aktif.” Sukarno tidak hanya berpidato, tetapi ia juga bertindak. Ia dengan berani menyatakan penolakannya atas blok Barat dan Timur, menolak dominasi AS dan Uni Soviet, lalu kemudian memimpin Konferensi Asia-Afrika 1955.

Ia dijatuhkan bukan karena kegagalan, melainkan karena terlalu independen, persis seperti yang dialami Mohammad Mossadegh di Iran tahun 1953, yang digulingkan oleh CIA karena ingin Iran mandiri dengan menasionalisasi minyak yang digarap AS dan Inggris. Mengenai hal ini, Himahanto Juwana menulis, “Ia dijatuhkan bukan karena kegagalan, tapi karena terlalu independen” (Hikmahanto Juwana, 2020). Rizal Sukma (2018) melanjutkan, “Seperti Mossadegh di Iran digulingkan oleh CIA karena menasionalisasi minyak.”

Kini, Indonesia memiliki presiden yang memakai “peci”, “berpidato gaya Sukarno”, tetapi tidak berani menolak perilaku AS. Buktinya, jelas-jelas tindakan sepihak menyerang Iran di tengah proses perundingan resmi internasional, pimpinan Indonesia ini bersikap silent. Ini bukan kebetulan karena di dalam dunia pewayangan dikenal sindrom “Togog”, yaitu tokoh wayang yang ambisius, tetapi tanpa arah. Asvi Warman Adam menulis, “Togog adalah tokoh wayang yang ambisius, tapi tanpa arah (2015).

Apabila seseorang terlalu aktif, maka ia menjadi Togog, tokoh wayang yang sangat ambisius ingin berbuat apa pun yang menurutnya baik, tetapi tidak punya arah. Manakala ke sini mentok lalu langsung berbalik ke sana. Ke sana mentok lalu berbalik ke sono. Ke sono mentok lalu berbalik ke mana-mana.

Seperti yang diingatkan oleh Prof. Dr. M. Rizal Sukma dalam Indonesia’s Foreign Policy: Between Idealism and Realism (2018), bahwa politik luar negeri tanpa national interest adalah politik kosong. Yudi Latif mengingatkan bahwa “Kita tidak boleh menjadi negara yang terlalu aktif, tapi tidak punya arah” (2012). Bagi Indonesia, yang diperlukan adalah keberanian, bukan sekadar pidato penuh retorika.

 

Minyak, Dolar, dan Dilema Kedaulatan

Archandra Tahar, mantan Menteri ESDM di era Jokowi 1 menyatakan “Minyak Iran lebih ringan, lebih dekat, dan lebih murah. Tapi kita pilih minyak AS yang mahal, jauh, dan harus bayar pakai dolar.” Selain itu, minyak AS yang masuk ke Indonesia harus diolah di Singapura sehingga menambah biaya produksi” (Iwa Kusuma Sumantri, 2021). Faisal Basri juga mencatat kelemahan jika Indonesia membeli minyak dari AS, yaitu “jika dibeli dalam bentuk jadi, biaya produksi di AS jauh lebih tinggi” (2023). Dengan demikian, secara satir, Faisal Basri menyatakan bahwa “membeli minyak AS adalah membayar kedaulatan dengan dolar (2023).

Dalam konteks hubungan internasional maka “yang diperlukan adalah strategi, bukan keputusan emosional” demikian dinyatakan Hikmahanto Juwana (2020). Dengan demikian, mari kita adakah sedikit kalkulasi mengenai dari mana Indonesia dapat memperoleh minyak dari para produsennya.

Jika dilakukan prediksi dolar, maka nilai kini kurang lebih Rp. 17.000 dan bisa saja tembus ke titik Rp. 20.000. Minyak AS yang masuk ke Indonesia harus terlebih dahulu diolah di Singapura (refinery) dan tentu saja ini menambah biaya dan menaikkan harga BBM siap pakai. Di lain pihak, jika minyak AS dibeli dalam bentuk jadi (Pertalite atau Pertamax) biaya produksi di AS jauh lebih tinggi karena tinggi upah buruh dan regulasi di sana. Sekali lagi, penting untuk diingat pernyataan Faisal Basri bahwa, “Membeli minyak AS adalah membayar kedaulatan dengan dolar yang nilainya terus merosot.”
Menurut pakar minyak Archandra Tahar, minyak Iran itu ringan dan lebih mudah diolah menjadi aneka jenis bahan bakar. Jalurnya pun lebih dekat, dari Selat Hormuz langsung menuju Samudera Hindia, masuk Selat Sunda dan didistribusikan ke aneka kilang minyak yang ada di Indonesia.

 
Pada lain pihak, menteri ESDM yang cerdas secara politik tetapi tidak di bidang ekonomi dan minyak berserah pada AS. Minyak AS jika pun ada pasti masuk program MAGA. Minyak di pasar AS dan cadangan minyaknya pasti diprioritaskan untuk dalam negerinya. Kalau ada sisa baru dijual ke luar negeri. Dan, belinya pun harus menggunakan Dollar yang kini hampir 17.000 rupiah.

 
Mungkin menteri-menteri Indonesia yang berkait dengan minyak dan gas ingin menari di atas agresi AS atas Venezuela. Ya, minyak Venezuela itu banyak tetapi berat, menurut Archandra Tahar. Proses salinasinya lebih rumit ketimbang minyak dari Iran. Dan itu pun, hingga kini belum ada perusahaan minyak yang bersedia mengolah minyak Venezuela.

 
Pertama, belum adanya kepastian politik di Venezuela. Apakah rakyat Venezuela begitu saja menerima presiden mereka, Nicolas Maduro diadili begitu saja oleh pemerintah Amerika di pengadilan negeri Amerika? Sungguh, itu adalah ibarat melemparkan kerak comberan ke wajah rakyat Venezuela. Entah mereka sadar atau tidak. Jika AS kalah perang dengan Iran, kemungkinan besar Maduro akan bebas, PBB bebas mengutuk Trump, dan negara-negara Teluk akan berkerumun di sekeliling Iran (ditambah Rusia dan Cina).

 
Kedua, perusahaan minyak yang hendak mengolah minyak Venezuela berpikir soal pembiayaan. Proses rekonstruksi aneka kilang minyak, sebelum bisa produksi, memakan waktu 5 tahun. Setelah itu proses produksi baru dimulai dan kemungkinan besar modal baru kembali setelah 10 tahun investasi. Jadi perlu waktu 15 tahun bagi setiap perusahaan yang "nekad" berinvestasi di Venezuela. Perusahaan mana yang berani berspekulasi mengingat Donald Trump menunjukkan perilaku politik serupa dengan "togog."

Baiklah, AS berbaik hati kepada Indonesia. Namun, kapan dalam sejarah Indonesia AS benar-benar tulus membantu Indonesia? Mereka masih dendam pada Indonesia akibat saham Freeport mereka tinggal 49% dan Indonesia 51%. Lalu berapa harga minyak yang harus dibeli Indonesia dari AS.
Berapa jarak yang harus ditempuh oleh tanker-tanker Indonesia yang tanggung atau tanker-tanker AS yang harus kita sewa dengan harga mahal. Maka berapa harga minyak bumi dan gas saat masuk ke pasar Indonesia. Itu pun dengan asumsi Indonesia sendiri yang melakukan desalinasi minyak bumi menjadi Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, ataupun Avtur. Bagaimana kalau minyak yang dibeli Indonesia dari AS sudah dalam bentuk jadi? Berapa ongkos produksinya di sana mengingat upah buruh di AS jauh lebih tinggi ketimbang Indonesia.

Alternatifnya, AS berbaik hati mengirimkan minyak mentah ke Indonesia. Karena pemerintah Indonesia malas mengkonversi minyak mentah menjadi BBM siap SPBU, maka konversi dilakukan di negara ke-3, taruhlah Singapura. Lalu, apabila dari tangan ke-3, berapa jatuhnya harga BBM di SPBU-SPBU Indonesia, berapa di Papua, Papua Barat?

Juga, darimana BBM untuk prestasi baru kebanggaan Prabowo Subianto yaitu Kapal Induk Prabu Siliwangi II ? Ketimbang mengisi BBM kapal tersebut yang entah mau pesiar ke mana, lebih baik BBM distok untuk kebutuhan SPBU-SPBU karena langsung menyentuh hajat hidup orang banyak.

 
Iran mengajarkan kita untuk hati-hati memilih kawan. Saat negara-negara teluk dirudal Iran, Zionis Amerika tidak berbuat apa-apa. Sejumlah kilang dan hotel mewah milik tuan-tuan kaya negara teluk hancur dan AS tidak berbuat apa-apa. Dengan demikian, janganlah pimpinan negeri ini "marah-marah" saat AS nantinya menerapkan kuota pembelian minyak untuk Indonesia lengkap dengan harga tak masuk akal karena kini nilai rupiah terus merosot terhadap Dollar.

Malaysia Lebih Gentleman

Satu hal yang penulis catat dengan garis tebal bahwa Anwar Ibrahim berani berkata tidak pada Zionis Israel dan Zionis Amerika. Padahal sama-sama kita ketahui, bahwa Malaysia merdeka jauh setelah Indonesia. Selain itu, Malaysia pun adalah anggota Persemakmuran Inggris. Inggris adalah satu-satunya negara di dunia yang punya perjanjian “khusus” dengan AS.

 
Di tengah kebingungan Indonesia, Malaysia justru tampil sebagai negara yang cerdas dan berani. Malaysia tidak ragu untuk mengecam serangan Israel dan AS terhadap Iran. Selain itu, dengan terang-terangan Malaysia menyatakan belasungkawa atas syahidnya Ayatollah Khamenei secara lisan, bukan sekadar selembar surat. Keberanian lain dari Malaysia adalah menjalin kerja sama minyak dengan Iran kendati Iran mempersyaratkan pembelian kepada Iran wajib tanpa dolar melainkan yuan (mata uang Cina).

 
Atas negosiasi berani dan didasarkan pada semangat memenuhi national interest Anwar Ibrahim yang notabene bukan berasal dari kalangan militer (apalagi jenderal) Malaysia, Ibrahim mampu meyakinkan Iran agar kapal-kapal Malaysia mendapat pengawalan Iran saat melalui Selat Hormuz. Azmi Hassan dari Universiti Malaya menyatakan “Malaysia membuktikan bahwa ‘bebas aktif’ bukan slogan, tetapi strategi.”

Dan yang paling penting adalah Malaysia tidak takut kehilangan hubungan dengan AS. Pemimpian Malaysia benar-benar tahu bahwa kedaulatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia lebih berharga daripada kenyamanan diplomatik. Dengan demikian “Malaysia membuktikan bahwa ‘bebas aktif’ bukan slogan tetapi strategi” demikian pernyataan Azmi Hassan dari Universiti Malaya (2022). Hassan melanjutkan bahwa “Malaysia tidak takut kehilangan hubungan dengan AS” (2022). “Sikap Malaysia ini bukan kebetulan melainkan strategi” tandas Hassa (2022).

Suara Iran dan Israel

Dalam percakapannya dengan Anwar Ibrahim, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan “Kita tidak akan menerima tindakan negara mana pun yang mencederai kedaulatan dan integritas wilayah negara lain” (Pezeshkian, 2026). Iran menghargai Malaysia karena sikap konsisten mereka atas kemanusiaan dan hukum internasional, —karena kekuatan militer melainkan karena prinsip.

Di lain pihak, dari sudut pandang Israel dinyatakan “AS dan Israel bukan sekadar sekutu, mereka adalah sistem yang saling memperkuat dominasi global” (Noam Chomsky, Hegemony or Survival. 2003).
Jika Indonesia masuk BOP yang di dalamnya ada Israel, maka secara tidak langsung Indonesia secara politik dianggap turut mendukung sistem yang menindas Palestina. Ini bukan hanya masalah politik melainkan meluas ke masalah etika global.

Beranikah Indonesia Beli Minyak Nir Dolar?

Jika BBM Indonesia kurang, maka dapat saja Indonesia melakukan diskusi dengan Anwar Ibrahim yang intinya “titip uang” non-Dollar untuk beli minyak dari Iran. Hal ini bukan lelucon satir melainkan strategi yang cukup realistis. Mengapa Indonesia harus takut menggunakan yuan atau rupiah guna membeli minyak Iran yang nir dolar? Melalui Malaysia sebagai perantara, sebab mereka punya akses ke Iran, dan kalau masih takut dengan AS, Indonesia bisa membeli minyak Iran atas nama Malaysia. Baru setelah tiba di kilang Indonesia, “barang titipan” disalurkan ke Indonesia.

 
Selain itu, apabila pemerintah Indonesia masih “kikuk” berhadapan dengan pihak AS, maka dalam pembelian minyak, Indonesia dapat menggunakan kapal tanker Malaysia sebab mereka telah diizinkan melintas Selat Hormuz. Di atas itu semua, Indonesia sebagai negara berdaulat tidak boleh membiarkan AS mengatur harga minyak kita. “Kedaulatan energi adalah kedaulatan nasional” demikian pernyataan Iwa Kusuma Sumantri, mantan Kepala BPPT.

“Apakah kita ingin menjadi negara yang berani seperti Malaysia? Atau negara yang malu-malu akibat takut kehilangan hubungan dengan AS?” demikian dahulu M. Rizal Sukma pernah melontarkan pernyataan (2018). “Jawabannya ada di tangan kita. Bukan hanya di tangan presiden, tapi di tangan rakyat yang sadar” demikian pendapat Yudi Latif kendati bukan dalam konteks terkini, tetapi dalam konteks kedaulatan bangsa sebelumnya (2012).