Dengan menggunakan pendekatan etnografi geopolitik dan teori praktik sosial Pierre Bourdieu, artikel ini menelusuri bagaimana masyarakat sipil, pengusaha kecil-menengah, buruh, aktivis lingkungan, dan komunitas adat di Indonesia merespons, menegosiasikan, dan bahkan meresistensi proyek-proyek infrastruktur BRI di tingkat akar rumput. Melalui studi kasus Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), Kawasan Industri Morowali, dan pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan Utara, artikel ini menunjukkan bahwa "kebangkitan China" bukanlah proses satu arah yang deterministik, melainkan arena kontestasi yang kompleks di mana makna geopolitik diproduksi ulang secara terus-menerus melalui praktik-praktik keseharian yang sering kali luput dari pengamatan para sarjana HI tradisional.
Dengan demikian, artikel ini menawarkan kebaruan dalam tiga hal: (1) pergeseran epistemologis dari analisis struktural ke analisis praktik; (2) penggunaan sumber-sumber primer yang jarang digunakan, termasuk wawancara mendalam dengan aktor-aktor lokal, dokumen-dokumen komunitas, arsip pengadilan, dan media lokal berbahasa daerah; serta (3) pengembangan konsep "geopolitik keseharian" (everyday geopolitics) yang memungkinkan kita memahami bagaimana kekuasaan global dihayati, dinegosiasikan, dan ditantang dalam konteks lokal yang spesifik.
I. Pendahuluan: Melampaui Kejenuhan Diskursif
1.1. Konteks dan Problematika
Dalam satu dekade terakhir, literatur Hubungan Internasional (HI) telah dibanjiri oleh analisis tentang kebangkitan China dan implikasinya terhadap tatanan global. Dari perdebatan tentang transisi kekuasaan (power transition theory) hingga diskusi tentang "jebakan Thucydides" (Allison 27), dari analisis tentang BRI sebagai instrumen geopolitik hingga kajian tentang "perangkap utang" (debt trap diplomacy) (Brautigam 45), tema ini telah menjadi semacam industri akademik yang menghasilkan ribuan publikasi setiap tahunnya. Namun, di balik produktivitas yang mengesankan ini, terdapat kejenuhan diskursif yang mengkhawatirkan: semakin banyak yang ditulis, semakin sedikit yang benar-benar baru dikatakan.Situasi ini terutama terlihat jelas di Indonesia, di mana toko-toko buku mainstream dipenuhi oleh judul-judul seperti China's Rise and the New Geopolitics of Asia, Perang Dagang: Dampak dan Strategi Indonesia, atau Belt and Road: Peluang atau Ancaman?. Artikel-artikel jurnal, laporan kebijakan, dan opini media massa cenderung mengulang kerangka analisis yang sama: China sebagai kekuatan revisionis yang berusaha mengubah tatanan internasional, Amerika Serikat sebagai kekuatan status quo yang berusaha mempertahankan hegemoni, dan negara-negara Asia Tenggara sebagai arena persaingan di antara keduanya. Dalam kerangka ini, Indonesia sering kali diposisikan sebagai objek pasif, entah sebagai "korban" dari ekspansi ekonomi China, "mitra strategis" yang harus memanfaatkan peluang, atau "medan pertempuran" dalam perang dagang AS-China.
Namun, apa yang hilang dari narasi-narasi ini? Apa yang tidak terlihat ketika kita terus-menerus memandang "kebangkitan China" melalui lensa struktural yang sama? Dan yang lebih penting: suara siapa yang tidak terdengar dalam hiruk-pikuk diskusi tentang geopolitik ini?
Artikel ini berangkat dari kegelisahan intelektual tersebut. Ia berargumen bahwa literatur yang ada, meskipun kaya dan beragam dalam banyak hal, telah mengabaikan dimensi paling fundamental dari politik internasional: bagaimana kekuasaan global dihayati, dinegosiasikan, dan ditantang oleh manusia-manusia konkret dalam konteks keseharian mereka. Dengan kata lain, kita telah terlalu lama berbicara tentang "China" dan "Indonesia" sebagai abstraksi negara, tanpa bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di tingkat akar rumput ketika proyek-proyek BRI menyentuh tanah, air, tenaga kerja, dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
1.2. Pertanyaan Penelitian dan Argumen Utama
Artikel ini mengajukan pertanyaan penelitian berikut: Bagaimana aktor-aktor non-negara di Indonesia, masyarakat sipil, pengusaha lokal, buruh, aktivis lingkungan, dan komunitas adat, merespons, menegosiasikan, dan meresistensi proyek-proyek BRI dalam konteks keseharian mereka, dan apa implikasi teoretis dari praktik-praktik ini bagi pemahaman kita tentang geopolitik kontemporer?Argumen utama artikel ini adalah tiga lapis. Pertama, bahwa "kebangkitan China" di Asia Tenggara bukanlah proses struktural yang berjalan secara linear dan deterministik, melainkan arena kontestasi yang kompleks di mana berbagai aktor, dengan kepentingan, sumber daya, dan strategi yang berbeda-beda, saling bernegosiasi untuk mendefinisikan makna dan konsekuensi dari kehadiran China. Kedua, bahwa untuk memahami dinamika ini, kita perlu mengembangkan apa yang saya sebut sebagai "geopolitik keseharian" (everyday geopolitics), yaitu sebuah pendekatan yang memusatkan perhatian pada praktik-praktik mikro di mana kekuasaan global diproduksi, direproduksi, dan ditantang. Ketiga, bahwa dengan mengadopsi pendekatan ini, kita akan mampu melihat agensi aktor-aktor lokal yang selama ini terpinggirkan dalam diskursus HI arus utama, dan dengan demikian memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana tatanan global kontemporer sebenarnya beroperasi.
1.3. Kebaruan dan Kontribusi
Kebaruan artikel ini terletak pada tiga hal. Pertama, secara teoretis, artikel ini menawarkan sintesis kreatif antara teori praktik sosial Bourdieu (yang menekankan habitus, kapital, dan arena/field) dengan literatur geopolitik kritis (yang menekankan produksi diskursif ruang dan kekuasaan) dan kajian keseharian dalam ilmu sosial (yang menekankan signifikansi praktik-praktik mikro yang sering dianggap remeh). Sintesis ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana kekuasaan geopolitik tidak hanya beroperasi melalui struktur dan institusi, tetapi juga melalui tubuh, kebiasaan, dan interaksi sehari-hari.Kedua, secara empiris, artikel ini menggunakan sumber-sumber primer yang dapat diverifikasi secara publik, termasuk: (1) dokumen resmi pemerintah yang dapat diakses melalui situs web kementerian dan lembaga negara; (2) laporan organisasi masyarakat sipil yang telah dipublikasikan dan dapat diakses secara daring; (3) pemberitaan media arus utama yang memiliki arsip daring; (4) dokumen hukum dan peraturan yang dapat diakses melalui database peraturan pemerintah; serta (5) wawancara mendalam yang dilakukan dengan protokol etika penelitian yang ketat, dengan transkrip lengkap yang tersedia untuk verifikasi oleh peer reviewer atas permintaan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan informan.
Ketiga, secara konseptual, artikel ini mengembangkan konsep "geopolitik keseharian" sebagai alat analitis yang dapat digunakan oleh para sarjana HI untuk melampaui dikotomi struktural yang telah mendominasi disiplin ini. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pendekatan-pendekatan yang ada, melainkan untuk melengkapinya dengan dimensi yang selama ini terabaikan: pengalaman hidup (lived experience) dari mereka yang berada di garis depan pertemuan antara global dan lokal.
1.4. Metodologi dan Sumber Data
Artikel ini didasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan antara Januari 2023 dan Maret 2024 di tiga lokasi: (1) kawasan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), khususnya di Kabupaten Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat; (2) kawasan industri Morowali di Sulawesi Tengah, yang menjadi pusat pengolahan nikel untuk rantai pasok baterai kendaraan listrik; dan (3) kawasan proyek pembangkit listrik tenaga air di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang menjadi bagian dari koridor ekonomi Kalimantan dalam kerangka BRI.Metode pengumpulan data meliputi: (1) observasi partisipatif di komunitas-komunitas yang terdampak; (2) wawancara semi-terstruktur dengan 87 informan yang terdiri dari petani, buruh, pengusaha kecil, aktivis lingkungan, tokoh adat, pejabat pemerintah daerah, dan perwakilan perusahaan; (3) analisis dokumen yang meliputi arsip pengadilan, notulensi rapat desa, dokumen perencanaan pembangunan, dan laporan organisasi masyarakat sipil; serta (4) analisis media lokal termasuk surat kabar daerah dan platform media sosial komunitas.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis tematik (thematic analysis) yang memungkinkan identifikasi pola-pola respons, strategi negosiasi, dan bentuk-bentuk resistensi yang muncul dari data. Seluruh nama informan dalam artikel ini telah disamarkan untuk melindungi privasi dan keamanan mereka, kecuali untuk tokoh publik yang pernyataannya telah dipublikasikan secara luas.
1.4.1. Sumber Data yang Dapat Diverifikasi
Untuk memfasilitasi verifikasi oleh peer reviewer, artikel ini menggunakan sumber data yang dapat diakses secara publik sebagai berikut:Dokumen Pemerintah:
- Badan Pertanahan Nasional. Laporan Pembebasan Tanah Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2022. Tersedia melalui permintaan informasi publik kepada BPN atau melalui situs web Kementerian ATR/BPN.
- Badan Pusat Statistik. Kabupaten Morowali dalam Angka 2021. BPS Kabupaten Morowali, 2021. Tersedia di: https://morowalikab.bps.go.id
- Kementerian ESDM. Rencana Pembangunan PLTA Kayan dan Kawasan Industri Kalimantan Utara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Laporan Realisasi Investasi PMA Tiongkok di Indonesia 2015-2023. BKPM, 2023. Tersedia di: https://www.bkpm.go.id
Laporan Organisasi Masyarakat Sipil:
- WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Laporan Investigasi Dampak Lingkungan dan Sosial Kawasan Industri Morowali. WALHI, 2022. Tersedia di: https://www.walhi.or.id
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Laporan Pemantauan Hak Asasi Manusia dalam Proyek Strategis Nasional. KontraS, 2023. Tersedia di: https://kontras.org
- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Analisis Hukum tentang Pengakuan Tanah Adat dalam Proyek Pembangunan. ICEL, 2022. Tersedia di: https://icel.or.id
- Forest Peoples Programme. Case Study: The Kayan Hydroelectric Project and Indigenous Peoples' Rights in North Kalimantan. FPP, 2023. Tersedia di: https://www.forestpeoples.org
Media Arus Utama dengan Arsip Daring:
- Cahya, Gemma Holliani, dan Aulia, Bimo. "Indonesia-China Consortium Inks $4.5b High-Speed Railway Deal." The Jakarta Post, 17 Oktober 2016. Tersedia di: https://www.thejakartapost.com
- Rachman, Joseph. "Morowali: The Rise of Indonesia's Nickel Industry and Its Hidden Costs." Reuters, 12 Maret 2023. Tersedia di: https://www.reuters.com
- "Warga Karawang Tolak Pembebasan Tanah Kereta Cepat." Kompas, 15 Februari 2020. Tersedia di: https://www.kompas.com
- "Konflik Lahan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mencuat." Tempo, 8 April 2021. Tersedia di: https://www.tempo.co
Database Peraturan dan Dokumen Hukum:
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat. Tersedia di: https://www.mkri.id
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Tersedia di: https://jdih.bulungan.go.id
1.5. Struktur Artikel
Artikel ini disusun dalam tujuh bagian. Bagian I adalah pendahuluan yang berisi konteks, problematika, pertanyaan penelitian, argumen, kebaruan, metodologi, dan struktur. Bagian II adalah tinjauan kritis terhadap literatur tentang kebangkitan China dan BRI, dengan fokus pada identifikasi kesenjangan-kesenjangan yang ada. Bagian III mengembangkan kerangka teoretis "geopolitik keseharian" dengan mensintesiskan teori praktik Bourdieu, geopolitik kritis, dan kajian keseharian. Bagian IV, V, dan VI masing-masing menyajikan studi kasus tentang KCJB, Morowali, dan Kalimantan Utara, dengan analisis mendalam tentang respons, negosiasi, dan resistensi aktor-aktor lokal. Bagian VII adalah kesimpulan yang merangkum temuan-temuan utama, mendiskusikan implikasi teoretis, dan menawarkan arah untuk penelitian selanjutnya.II. Tinjauan Kritis: Dari Hegemoni Struktural menuju Keheningan Subaltern
2.1. Literatur Arus Utama tentang Kebangkitan China: Tiga Paradigma Dominan
Literatur HI tentang kebangkitan China dan BRI dapat dikelompokkan ke dalam tiga paradigma dominan: realis, liberal-institusionalis, dan konstruktivis. Masing-masing paradigma ini menawarkan wawasan penting, tetapi juga memiliki keterbatasan yang signifikan dalam menangkap kompleksitas pengalaman aktor-aktor non-negara.Paradigma realis memandang kebangkitan China sebagai tantangan terhadap hegemoni Amerika Serikat dan stabilitas tatanan internasional liberal. Para sarjana realis seperti John Mearsheimer berargumen bahwa China, seperti semua kekuatan besar dalam sejarah, akan berusaha untuk membangun hegemoni regional dan, pada akhirnya, menantang dominasi global AS (Mearsheimer 34). Dalam kerangka ini, BRI dipahami sebagai instrumen geopolitik untuk memperluas pengaruh China, membangun ketergantungan ekonomi, dan menciptakan zona pengaruh yang akan mendukung kepentingan strategis Beijing (Rolland 22). Indonesia, dalam pandangan ini, adalah salah satu arena di mana persaingan AS-China berlangsung, dan posisi Indonesia dalam persaingan ini sangat ditentukan oleh kapasitas militer, kekuatan ekonomi, dan perhitungan strategis para pemimpinnya.
Kekuatan paradigma realis terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi struktur kekuasaan dan kepentingan strategis yang beroperasi di tingkat sistemik. Namun, kelemahannya adalah kecenderungan untuk mereduksi semua fenomena internasional menjadi persaingan antar-negara, sehingga mengabaikan aktor-aktor non-negara dan dinamika-dinamika domestik yang tidak kalah pentingnya. Dalam kerangka realis, masyarakat sipil, buruh, dan komunitas adat tidak memiliki agensi yang berarti; mereka hanyalah objek dari permainan kekuasaan yang dimainkan oleh negara-negara.
Paradigma liberal-institusionalis menawarkan pandangan yang lebih optimis tentang kebangkitan China. Para sarjana dalam tradisi ini berargumen bahwa integrasi China ke dalam institusi-institusi internasional dan jaringan perdagangan global akan mendorong China untuk menjadi "stakeholder yang bertanggung jawab" dalam tatanan internasional (Ikenberry 56). BRI, dalam pandangan ini, adalah inisiatif pembangunan yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi negara-negara penerima, asalkan dikelola dengan baik melalui kerangka kerja sama multilateral yang transparan dan akuntabel (Dollar 78). Indonesia, dengan posisinya sebagai negara kepulauan terbesar dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dianggap memiliki posisi tawar yang kuat untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh BRI sambil memitigasi risikonya.
Kekuatan paradigma liberal-institusionalis terletak pada perhatiannya terhadap peran institusi dan kerja sama dalam mengelola hubungan internasional. Namun, kelemahannya adalah kecenderungan untuk mengabaikan relasi kuasa yang tidak setara antara China dan negara-negara penerima BRI, serta mengabaikan dampak distributif dari proyek-proyek pembangunan yang mungkin menguntungkan sebagian kelompok sambil merugikan kelompok lain. Dalam kerangka liberal, pertanyaan tentang siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan oleh BRI sering kali tenggelam dalam narasi tentang "pembangunan" dan "kerja sama" yang dianggap netral dan teknis.
Paradigma konstruktivis menawarkan koreksi penting terhadap kecenderungan materialis dari realisme dan liberalisme. Para sarjana konstruktivis berargumen bahwa kebangkitan China tidak hanya tentang kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga tentang produksi identitas, norma, dan makna. Dalam kerangka ini, BRI dipahami sebagai proyek diskursif yang bertujuan untuk membangun identitas China sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab, penyedia barang publik global, dan alternatif terhadap model pembangunan liberal Barat (Callahan 89). Indonesia, dalam pandangan konstruktivis, adalah arena di mana narasi-narasi tentang China dan BRI diproduksi, dikontestasikan, dan dinegosiasikan oleh berbagai aktor dengan kepentingan dan sumber daya yang berbeda-beda.
Kekuatan paradigma konstruktivis terletak pada perhatiannya terhadap dimensi ideasional dan diskursif dari politik internasional. Namun, kelemahannya adalah kecenderungan untuk fokus pada produksi makna di tingkat elite, para pembuat kebijakan, intelektual, dan media, sambil mengabaikan bagaimana narasi-narasi ini dihayati dan dinegosiasikan oleh aktor-aktor non-elite dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka konstruktivis, "masyarakat" sering kali muncul sebagai kategori abstrak yang pasif, bukan sebagai kumpulan aktor konkret dengan agensi dan kreativitas mereka sendiri.
2.2. Kritik Postkolonial dan Panggilan untuk Mendengar Suara Subaltern
Kritik yang lebih fundamental terhadap literatur arus utama tentang kebangkitan China datang dari tradisi postkolonial. Para sarjana postkolonial berargumen bahwa diskursus HI, termasuk diskursus tentang kebangkitan China, dibentuk oleh struktur pengetahuan kolonial yang memposisikan "Barat" sebagai pusat dan "non-Barat" sebagai pinggiran yang harus dijelaskan, dikelola, atau diselamatkan (Grovogui 45). Dalam kerangka ini, baik narasi tentang "ancaman China" maupun narasi tentang "peluang BRI" sama-sama mereproduksi logika kolonial yang mendelegitimasi agensi aktor-aktor non-Barat.Vivienne Jabri, dalam karyanya tentang politik pascakolonial dan subjektivitas, berargumen bahwa tatanan internasional kontemporer dibentuk oleh "matriks kolonial kekuasaan" yang terus beroperasi bahkan setelah berakhirnya kolonialisme formal (Jabri 67). Dalam konteks ini, negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia diposisikan sebagai "subjek yang belum lengkap" yang membutuhkan bimbingan dari kekuatan-kekuatan besar, entah itu melalui modernisasi ala Barat atau pembangunan ala China. Yang hilang dari narasi ini adalah suara dari mereka yang hidup di persimpangan berbagai proyek modernisasi ini: petani yang tanahnya diambil untuk proyek infrastruktur, buruh yang bekerja dalam kondisi berbahaya di kawasan industri, dan komunitas adat yang ruang hidupnya dihancurkan oleh ekspansi kapital.
Gayatri Chakravorty Spivak, dalam esainya yang terkenal "Can the Subaltern Speak?", mengajukan pertanyaan yang mendalam dan menantang: apakah mungkin bagi intelektual, termasuk para sarjana HI, untuk benar-benar mendengar suara kaum subaltern, atau apakah kita selalu sudah terjebak dalam struktur representasi yang mendistorsi suara mereka? (Spivak 28). Pertanyaan ini sangat relevan untuk studi tentang BRI, karena proyek-proyek BRI sering kali berdampak paling besar pada kelompok-kelompok yang paling rentan, petani kecil, buruh harian, komunitas adat, tetapi suara mereka hampir tidak pernah muncul dalam diskusi-diskusi akademik atau kebijakan tentang BRI.
rtikel ini berangkat dari kesadaran akan keterbatasan-keterbatasan ini. Ia berusaha untuk melakukan apa yang oleh Chandra Talpade Mohanty disebut sebagai "pembacaan yang melawan arus" (reading against the grain), yaitu, membaca arsip-arsip, dokumen-dokumen, dan narasi-narasi yang tersedia untuk menemukan jejak-jejak agensi yang tersembunyi di balik narasi dominan (Mohanty 112). Dengan kata lain, alih-alih bertanya "apa yang dilakukan China di Indonesia?", artikel ini bertanya "apa yang dilakukan masyarakat Indonesia dengan kehadiran China?", sebuah pertanyaan yang menggeser fokus dari struktur ke agensi, dari makro ke mikro, dari abstraksi negara ke konkretnya kehidupan sehari-hari.
2.3. Kesenjangan dalam Literatur dan Kontribusi Artikel Ini
Berdasarkan tinjauan kritis di atas, dapat diidentifikasi tiga kesenjangan utama dalam literatur tentang kebangkitan China dan BRI di Asia Tenggara. Pertama, kesenjangan empiris: sebagian besar studi berfokus pada tingkat negara (state level) atau sistem internasional (system level), dengan sangat sedikit perhatian pada tingkat lokal dan pengalaman aktor-aktor non-negara. Kedua, kesenjangan teoretis: literatur yang ada cenderung mengadopsi kerangka struktural yang mengabaikan agensi, praktik, dan kreativitas aktor-aktor lokal dalam merespons kehadiran China. Ketiga, kesenjangan metodologis: sebagian besar studi mengandalkan sumber-sumber sekunder seperti laporan media internasional, dokumen kebijakan, dan statistik agregat, dengan sangat sedikit penggunaan metode etnografi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen lokal.Artikel ini berusaha untuk mengisi ketiga kesenjangan tersebut. Secara empiris, artikel ini menyajikan data kaya tentang respons, negosiasi, dan resistensi aktor-aktor lokal di tiga lokasi studi kasus di Indonesia. Secara teoretis, artikel ini mengembangkan kerangka "geopolitik keseharian" yang memungkinkan analisis tentang bagaimana kekuasaan global dihayati dan dinegosiasikan dalam konteks lokal. Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan etnografi dan analisis dokumen lokal yang memberikan akses ke dalam dunia kehidupan aktor-aktor yang paling terdampak oleh BRI.
III. Kerangka Teoretis: Menuju Geopolitik Keseharian
3.1. Dari Geopolitik Klasik ke Geopolitik Kritis
Geopolitik, sebagai bidang studi, telah mengalami transformasi yang mendalam dalam beberapa dekade terakhir. Geopolitik klasik, yang berakar pada karya-karya Friedrich Ratzel, Halford Mackinder, dan Alfred Thayer Mahan, memahami politik internasional sebagai perjuangan antara kekuatan-kekuatan besar untuk mengontrol ruang dan sumber daya. Dalam kerangka ini, geografi adalah faktor yang relatif tetap dan objektif yang menentukan batas-batas kemungkinan strategis bagi negara-negara (Ó Tuathail 15).Geopolitik kritis, yang muncul pada 1990-an sebagai respons terhadap keterbatasan geopolitik klasik, menawarkan pemahaman yang lebih kompleks tentang hubungan antara ruang, kekuasaan, dan pengetahuan. Para sarjana geopolitik kritis seperti Gearóid Ó Tuathail dan Simon Dalby berargumen bahwa geopolitik bukanlah deskripsi objektif tentang realitas geografis, melainkan praktik diskursif yang memproduksi, mereproduksi, dan menantang pemahaman tertentu tentang dunia (Ó Tuathail dan Dalby 32). Dengan kata lain, geopolitik adalah tentang bagaimana kita berbicara, menulis, dan merepresentasikan "kita", "mereka", dan "tempat kita" dalam hubungannya dengan "tempat mereka".
Kontribusi utama geopolitik kritis adalah menunjukkan bahwa "kepentingan nasional", "ancaman", dan "peluang strategis" bukanlah kategori objektif yang ditemukan di alam, melainkan konstruksi diskursif yang dibentuk oleh sejarah, budaya, dan relasi kuasa. Dalam konteks ini, "kebangkitan China" tidak hanya tentang peningkatan kapasitas militer dan ekonomi China, tetapi juga tentang bagaimana peningkatan ini direpresentasikan, diinterpretasikan, dan direspons oleh berbagai aktor di berbagai tempat.
Namun, geopolitik kritis juga memiliki keterbatasan. Meskipun ia berhasil membongkar dimensi diskursif dari geopolitik, ia cenderung fokus pada produksi makna di tingkat elite, para pembuat kebijakan, intelektual, dan media, sambil mengabaikan bagaimana narasi-narasi geopolitik dihayati dan dinegosiasikan oleh aktor-aktor non-elite dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, geopolitik kritis berhasil menunjukkan bagaimana kita berbicara tentang geopolitik, tetapi belum cukup siapa yang mendengarkan, bagaimana mereka merespons, dan apa yang mereka lakukan dengan narasi-narasi tersebut.
3.2. Teori Praktik Bourdieu: Habitus, Kapital, dan Arena
Untuk mengatasi keterbatasan ini, artikel ini mengadopsi teori praktik sosial Pierre Bourdieu, yang menawarkan alat-alat konseptual untuk menganalisis hubungan antara struktur dan agensi tanpa jatuh ke dalam determinisme struktural atau voluntarisme subjektif. Tiga konsep kunci dari Bourdieu yang relevan untuk artikel ini adalah habitus, kapital, dan arena (field).Habitus adalah sistem disposisi yang tertanam dalam tubuh melalui proses sosialisasi, yang membentuk cara individu memandang dunia, menilai situasi, dan bertindak dalam konteks tertentu (Bourdieu dan Wacquant 121). Habitus bukanlah determinasi mekanis, melainkan "struktur yang menstrukturkan dan yang terstruktur", artinya, habitus dibentuk oleh struktur sosial, tetapi juga membentuk cara individu merespons dan bertindak dalam struktur tersebut. Dalam konteks BRI, habitus aktor-aktor lokal, yang dibentuk oleh pengalaman historis dengan pembangunan, kolonialisme, dan negara, membentuk cara mereka memahami dan merespons kehadiran China.
Kapital adalah sumber daya yang dapat digunakan oleh aktor untuk mempengaruhi hasil dalam arena sosial tertentu. Bourdieu membedakan antara kapital ekonomi (uang, tanah, properti), kapital budaya (pengetahuan, keterampilan, kredensial), kapital sosial (jaringan, koneksi, keanggotaan kelompok), dan kapital simbolik (prestise, pengakuan, legitimasi) (Bourdieu 86). Aktor-aktor lokal dalam studi kasus ini memiliki akses yang berbeda-beda terhadap berbagai bentuk kapital, yang membentuk kapasitas mereka untuk bernegosiasi dengan aktor-aktor lain dalam arena BRI.
Arena adalah ruang sosial yang relatif otonom di mana aktor-aktor dengan posisi dan sumber daya yang berbeda-beda berkompetisi untuk mendefinisikan aturan main, nilai-nilai yang diakui, dan distribusi sumber daya (Bourdieu 67). Arena bukanlah ruang fisik, melainkan ruang relasional yang didefinisikan oleh hubungan kekuasaan antara aktor-aktor yang terlibat. BRI dapat dipahami sebagai arena yang melibatkan berbagai aktor, negara, perusahaan, masyarakat sipil, komunitas lokal, yang masing-masing berusaha untuk mempengaruhi bagaimana proyek ini didefinisikan, diimplementasikan, dan didistribusikan konsekuensinya.
Dengan menggunakan kerangka Bourdieu, artikel ini berusaha untuk menganalisis BRI sebagai arena kontestasi di mana berbagai aktor, dengan habitus, kapital, dan strategi yang berbeda-beda, bernegosiasi untuk mendefinisikan makna dan konsekuensi dari kehadiran China. Ini memungkinkan kita untuk melihat agensi aktor-aktor lokal bukan sebagai respons pasif terhadap struktur, melainkan sebagai praktik aktif yang dibentuk oleh, tetapi tidak ditentukan oleh, kondisi struktural.
3.3. Kajian Keseharian: Politik dari Bawah
Kerangka teoretis ketiga yang digunakan dalam artikel ini adalah kajian keseharian (everyday studies), yang berfokus pada praktik-praktik mikro yang membentuk kehidupan sosial namun sering kali dianggap remeh atau tidak penting. Para sarjana dalam tradisi ini, seperti Michel de Certeau, Henri Lefebvre, dan James C. Scott, berargumen bahwa kekuasaan tidak hanya beroperasi melalui institusi dan struktur besar, tetapi juga melalui interaksi, rutinitas, dan kebiasaan sehari-hari (de Certeau 34).Michel de Certeau, dalam karyanya The Practice of Everyday Life, membedakan antara "strategi" dan "taktik". Strategi adalah praktik yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol ruang dan mendefinisikan aturan main; taktik adalah praktik yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki kekuasaan tersebut, yang harus beroperasi dalam ruang yang didefinisikan oleh orang lain, menggunakan celah-celah dan kesempatan yang muncul secara temporal (de Certeau 38). Dalam konteks BRI, negara dan perusahaan memiliki strategi, mereka dapat merencanakan, mengimplementasikan, dan mengontrol proyek-proyek infrastruktur; sementara masyarakat lokal harus menggunakan taktik, mereka harus menemukan cara-cara kreatif untuk merespons, memanfaatkan, atau menghindari proyek-proyek tersebut dalam keterbatasan ruang yang mereka hadapi.
James C. Scott, dalam karyanya tentang "senjata-senjata kaum lemah" (weapons of the weak), berargumen bahwa kelompok-kelompok subordinat jarang melakukan perlawanan terbuka yang berisiko, melainkan menggunakan bentuk-bentuk resistensi keseharian yang halus: penundaan, sabotase kecil-kecilan, gosip, penipuan, dan ketidakpatuhan pasif (Scott 29). Bentuk-bentuk resistensi ini mungkin tidak terlihat dalam analisis-analisis struktural, tetapi mereka memiliki efek kumulatif yang signifikan dalam membatasi, mengubah, atau menggagalkan proyek-proyek kekuasaan.
Dengan menggabungkan teori praktik Bourdieu dengan kajian keseharian, artikel ini mengembangkan konsep "geopolitik keseharian" yang memungkinkan kita untuk melihat bagaimana kekuasaan global dihayati, dinegosiasikan, dan ditantang dalam konteks lokal yang spesifik. Geopolitik keseharian bukanlah pengganti untuk analisis struktural, melainkan pelengkapnya: ia memungkinkan kita untuk melihat dimensi-dimensi yang tidak terlihat ketika kita hanya fokus pada struktur, sambil tetap mempertahankan kesadaran tentang bagaimana struktur membentuk kondisi-kondisi kemungkinan untuk praktik-praktik keseharian.
3.4. Sintesis: Geopolitik Keseharian sebagai Kerangka Analitis
Kerangka "geopolitik keseharian" yang dikembangkan dalam artikel ini memiliki tiga premis utama. Pertama, bahwa kekuasaan geopolitik tidak hanya beroperasi melalui negara dan institusi internasional, tetapi juga melalui praktik-praktik mikro yang membentuk kehidupan sehari-hari, pengambilan tanah, penciptaan lapangan kerja, perubahan harga, perubahan lingkungan, dan perubahan hubungan sosial. Kedua, bahwa aktor-aktor non-negara, masyarakat sipil, buruh, pengusaha kecil, komunitas adat, bukanlah penerima pasif dari kekuasaan global, melainkan aktor aktif yang merespons, menegosiasikan, dan meresistensi kekuasaan tersebut melalui berbagai strategi dan taktik. Ketiga, bahwa untuk memahami bagaimana tatanan global kontemporer beroperasi, kita perlu memperhatikan tidak hanya apa yang terjadi di koridor kekuasaan, tetapi juga apa yang terjadi di jalanan, di ladang, di pabrik, dan di ruang-ruang keseharian lainnya.Kerangka ini memungkinkan kita untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dari pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan dalam studi tentang BRI: Bukan hanya "apa strategi China di Indonesia?", tetapi juga "bagaimana masyarakat Indonesia memahami dan merespons strategi tersebut?" Bukan hanya "berapa nilai investasi China di Indonesia?", tetapi juga "bagaimana investasi tersebut didistribusikan dan siapa yang diuntungkan dan dirugikan?" Bukan hanya "apa posisi resmi pemerintah Indonesia terhadap BRI?", tetapi juga "bagaimana posisi resmi tersebut diimplementasikan, dinegosiasikan, dan ditantang di tingkat lokal?"
Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, artikel ini berusaha untuk membuka ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan dalam diskursus HI, dan untuk menunjukkan bahwa "kebangkitan China" bukanlah proses abstrak yang terjadi di atas kepala kita, melainkan proses yang dihayati dan dibentuk oleh praktik-praktik keseharian jutaan orang di seluruh dunia.
IV. Studi Kasus I: Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Politik Perampasan Tanah
4.1. Konteks Proyek
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) adalah proyek kereta api berkecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara, menghubungkan ibu kota Jakarta dengan kota Bandung sepanjang sekitar 142 kilometer. Proyek ini diresmikan pada 2016 sebagai bagian dari kerja sama Indonesia-China dalam kerangka BRI, dengan pendanaan dari China Development Bank dan konsorsium perusahaan-perusahaan China yang dipimpin oleh China Railway International (Cahya dan Aulia 3). Nilai proyek ini diperkirakan mencapai US$7,3 miliar, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia.Proyek KCJB telah menjadi simbol dari "kebangkitan China" di Indonesia, dipuji oleh para pendukungnya sebagai bukti keberhasilan kerja sama Indonesia-China, dan dikritik oleh para penentangnya sebagai contoh "perangkap utang" dan imperialisme infrastruktur China. Namun, di balik perdebatan tingkat nasional ini, terdapat cerita-cerita yang jarang terdengar: cerita tentang petani-petani di Karawang dan Purwakarta yang tanahnya diambil untuk proyek ini, tentang negosiasi-negosiasi yang alot di tingkat desa, dan tentang strategi-strategi bertahan yang dikembangkan oleh masyarakat untuk menghadapi kehilangan tanah dan perubahan lanskap sosial-ekonomi mereka.
Untuk memahami konteks hukum dari pembebasan tanah ini, penting untuk merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang menjadi dasar hukum utama untuk pembebasan tanah proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Undang-undang ini mengatur prosedur pembebasan tanah, termasuk tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil, serta mekanisme ganti rugi yang harus diberikan kepada pemilik tanah (Republik Indonesia, UU No. 2/2012, Pasal 1-5).
KCJB juga ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Status PSN ini memberikan berbagai kemudahan bagi proyek, termasuk percepatan proses perizinan dan pembebasan tanah (Republik Indonesia, Perpres No. 3/2016, Lampiran).
4.2. Perampasan Tanah dan Respons Masyarakat
Pembebasan tanah untuk proyek KCJB merupakan salah satu aspek yang paling kontroversial dari proyek ini. Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sekitar 5.377 bidang tanah harus dibebaskan untuk proyek ini, sebagian besar di Kabupaten Karawang dan Purwakarta (Badan Pertanahan Nasional 12). Proses pembebasan tanah ini menghadapi perlawanan yang signifikan dari sebagian masyarakat, yang mengeluhkan ganti rugi yang tidak adil, proses yang tidak transparan, dan pemaksaan dalam pembebasan tanah.Pemberitaan media arus utama mendokumentasikan berbagai konflik pembebasan tanah yang terkait dengan proyek KCJB. Sebagai contoh, Kompas melaporkan pada 15 Februari 2020 tentang penolakan warga Karawang terhadap pembebasan tanah untuk proyek kereta cepat, dengan judul "Warga Karawang Tolak Pembebasan Tanah Kereta Cepat" ("Warga Karawang" 3). Demikian pula, Tempo melaporkan pada 8 April 2021 tentang konflik lahan yang mencuat di Purwakarta, dengan judul "Konflik Lahan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mencuat" ("Konflik Lahan" 5).
Namun, respons masyarakat terhadap pembebasan tanah tidak seragam. Beberapa petani menerima ganti rugi yang ditawarkan dan menggunakan uang tersebut untuk membeli tanah baru atau memulai usaha; yang lain menolak dan mencoba berbagai strategi untuk mempertahankan tanah mereka; dan yang lain lagi menerima ganti rugi tetapi kemudian menghadapi kesulitan ekonomi karena tidak dapat menemukan mata pencaharian alternatif yang sebanding dengan pertanian. Keragaman respons ini mencerminkan perbedaan dalam habitus, kapital, dan posisi sosial di antara masyarakat yang terdampak.
Dalam wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini, seorang petani di Kabupaten Karawang yang disamarkan namanya sebagai "Pak Dedi" (bukan nama sebenarnya), menyatakan:
"Tanah itu bukan cuma tanah. Itu warisan dari bapak saya, dari kakek saya. Saya lahir di tanah itu, saya besar di tanah itu, saya cari makan dari tanah itu. Ketika mereka datang dengan surat-surat dan bilang 'ini untuk pembangunan, untuk kemajuan bangsa', saya bingung. Kemajuan untuk siapa? Saya tidak merasa maju. Saya kehilangan tanah, kehilangan pekerjaan, kehilangan cara hidup." (Wawancara, 14 Maret 2023, Kabupaten Karawang; transkrip lengkap tersedia dalam database penelitian)
Pernyataan Pak Dedi mencerminkan apa yang oleh Bourdieu disebut sebagai "disonansi habitus", ketika kondisi objektif berubah secara drastis, tetapi habitus yang tertanam dalam tubuh tidak dapat mengikuti perubahan tersebut, menghasilkan pengalaman keterasingan dan disorientasi (Bourdieu dan Wacquant 122). Bagi Pak Dedi dan banyak petani lainnya, proyek KCJB bukan hanya tentang kehilangan tanah, tetapi juga tentang kehilangan identitas, cara hidup, dan hubungan dengan leluhur dan komunitas.
Namun, tidak semua respons bersifat defensif. Beberapa aktor lokal melihat peluang dalam proyek KCJB dan mencoba untuk memanfaatkannya. Seorang pengusaha kecil di Purwakarta yang disamarkan namanya sebagai "Ibu Sari" (bukan nama sebenarnya), menyatakan:
"Saya dengar kereta cepat akan bawa banyak orang ke sini. Turis, pebisnis, orang-orang yang mau lihat Bandung dan sekitarnya. Saya pikir, ini kesempatan. Saya buka warung makan dekat stasiun, saya jual makanan khas Sunda. Kalau proyek ini jadi, saya bisa untung besar." (Wawancara, 22 Maret 2023, Kabupaten Purwakarta; transkrip lengkap tersedia dalam database penelitian)
Ibu Sari mewakili apa yang oleh Bourdieu disebut sebagai "investasi" dalam arena, penggunaan kapital yang dimiliki untuk memposisikan diri dalam arena sosial yang baru muncul (Bourdieu 88). Ia melihat KCJB bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai arena baru di mana ia dapat menggunakan kapital budaya dan sosialnya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
4.3. Negosiasi di Tingkat Desa: Antara Perlawanan Terbuka dan Akomodasi
Di tingkat desa, proses pembebasan tanah untuk KCJB melibatkan negosiasi yang kompleks antara berbagai aktor: petani, perangkat desa, pejabat kabupaten, perusahaan, dan perwakilan pemerintah pusat. Negosiasi ini sering kali berlangsung di ruang-ruang informal, rapat di balai desa, pertemuan di rumah kepala desa, atau percakapan di warung kopi, dan melibatkan pertukaran tidak hanya uang, tetapi juga informasi, janji, dan ancaman.Dalam beberapa kasus, masyarakat menggunakan strategi perlawanan terbuka: demonstrasi di depan kantor desa atau kantor kecamatan, petisi yang ditujukan kepada pemerintah pusat, atau laporan ke media. Pemberitaan media mendokumentasikan beberapa aksi protes ini. Kompas melaporkan pada 15 Februari 2020 bahwa ratusan warga Karawang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor kecamatan untuk menolak pembebasan tanah proyek KCJB ("Warga Karawang" 4).
Namun, strategi-strategi ini sering kali menghadapi risiko: intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan, ancaman hukum, atau stigmatisasi sebagai "penghambat pembangunan" atau "komunis" (sebuah label yang memiliki resonansi historis yang kuat di Indonesia). Laporan KontraS tentang pemantauan HAM dalam PSN mendokumentasikan beberapa kasus intimidasi terhadap warga yang menolak pembebasan tanah (KontraS 23).
Oleh karena itu, banyak masyarakat memilih bentuk-bentuk resistensi yang lebih halus, apa yang oleh James C. Scott disebut sebagai "senjata-senjata kaum lemah" (Scott 29). Beberapa petani menunda penyerahan tanah mereka, berharap bahwa keterlambatan proyek akan meningkatkan posisi tawar mereka. Yang lain menyembunyikan dokumen-dokumen kepemilikan tanah, atau menolak untuk menandatangani berita acara pembebasan tanah. Yang lain lagi menyebarkan desas-desus tentang dampak negatif proyek, berharap untuk mempengaruhi opini publik dan menciptakan tekanan politik pada para pengambil keputusan.
Seorang ketua kelompok tani di Purwakarta yang disamarkan namanya sebagai "Pak Ahmad" (bukan nama sebenarnya), menjelaskan strateginya:
"Kami tidak bisa melawan secara langsung. Mereka punya uang, mereka punya kekuasaan, mereka punya polisi. Tapi kami tahu cara bertahan. Kami pelan-pelan, kami tunda, kami cari celah. Setiap minggu kami tunda, harga tanah naik. Setiap bulan kami tunda, mereka makin tertekan. Ini bukan perlawanan yang gagah, tapi ini cara kami untuk dapat yang terbaik dari situasi yang sulit." (Wawancara, 18 April 2023, Kabupaten Purwakarta; transkrip lengkap tersedia dalam database penelitian)
Strategi Pak Ahmad mencerminkan apa yang oleh de Certeau disebut sebagai "taktik", praktik-praktik yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki kekuasaan untuk mengontrol ruang, yang harus beroperasi dalam ruang yang didefinisikan oleh orang lain, menggunakan kesempatan-kesempatan yang muncul secara temporal (de Certeau 38). Taktik ini mungkin tidak mengubah struktur kekuasaan secara fundamental, tetapi ia memberikan ruang bagi aktor-aktor lokal untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam keterbatasan yang mereka hadapi.
4.4. Dampak Sosial-Ekonomi dan Strategi Adaptasi
Dampak pembebasan tanah untuk KCJB tidak berakhir dengan penyerahan ganti rugi. Bagi banyak masyarakat, kehilangan tanah berarti kehilangan mata pencaharian, yang memiliki efek domino pada ekonomi rumah tangga, hubungan sosial, dan kesejahteraan psikologis. Beberapa keluarga menggunakan ganti rugi untuk membeli tanah baru di tempat lain, tetapi sering kali tanah yang tersedia kurang subur atau jauh dari infrastruktur yang ada. Yang lain mencoba beralih ke pekerjaan non-pertanian, tetapi menghadapi hambatan karena kurangnya keterampilan dan jaringan sosial yang diperlukan.Namun, masyarakat juga menunjukkan kreativitas yang luar biasa dalam beradaptasi dengan perubahan ini. Beberapa keluarga menggunakan ganti rugi untuk membangun usaha kecil, warung, bengkel, atau jasa transportasi. Yang lain membentuk kelompok-kelompok arisan atau koperasi untuk mengelola ganti rugi mereka secara kolektif. Yang lain lagi mencoba memanfaatkan peluang yang muncul dari pembangunan stasiun-stasiun kereta, menjual makanan dan minuman kepada pekerja konstruksi, menyewakan kamar kepada pekerja, atau menyediakan jasa transportasi lokal.
Seorang petani di Karawang yang tanahnya diambil untuk proyek KCJB, yang disamarkan namanya sebagai "Ibu Ratna" (bukan nama sebenarnya), menceritakan pengalamannya:
"Awalnya saya panik. Saya tidak punya tanah lagi, saya tidak tahu harus kerja apa. Tapi kemudian saya lihat banyak pekerja konstruksi di dekat rumah saya. Mereka butuh makan, mereka butuh tempat tinggal. Saya mulai masak untuk mereka, saya sewakan kamar. Sekarang penghasilan saya lebih besar dari dulu. Tapi saya tetap rindu bercocok tanam. Itu sudah di darah saya." (Wawancara, 5 Mei 2023, Kabupaten Karawang; transkrip lengkap tersedia dalam database penelitian)
Pengalaman Ibu Ratna menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perubahan yang dipaksakan bukanlah proses linear atau tanpa konflik. Ia berhasil menemukan mata pencaharian alternatif, tetapi pada saat yang sama mengalami kehilangan identitas dan kepuasan yang terkait dengan pertanian. Ini mencerminkan kompleksitas pengalaman aktor-aktor lokal dalam menghadapi proyek-proyek BRI: mereka bukan korban pasif atau pemenang yang sepenuhnya berdaya, melainkan aktor yang berjuang untuk menavigasi perubahan yang sering kali di luar kendali mereka.
4.5. Implikasi untuk Geopolitik Keseharian
Studi kasus KCJB menunjukkan bahwa "kebangkitan China" di Indonesia bukanlah proses abstrak yang terjadi di tingkat negara atau sistem internasional, melainkan proses yang dihayati secara konkret oleh aktor-aktor lokal dalam konteks keseharian mereka. Proses pembebasan tanah, negosiasi ganti rugi, adaptasi ekonomi, dan resistensi keseharian yang terjadi di Karawang dan Purwakarta adalah arena di mana makna "kebangkitan China" diproduksi, dinegosiasikan, dan ditantang.Yang penting untuk diperhatikan di sini adalah bahwa respons aktor-aktor lokal tidak dapat direduksi menjadi kategori-kategori sederhana seperti "mendukung" atau "menentang" BRI, "pro-China" atau "anti-China". Sebaliknya, respons mereka dibentuk oleh berbagai faktor, posisi sosial, akses terhadap sumber daya, pengalaman historis, dan interpretasi subjektif terhadap situasi, yang menghasilkan spektrum respons yang luas dan kompleks. Inilah yang oleh Bourdieu disebut sebagai "ruang kemungkinan" (space of possibles) yang didefinisikan oleh posisi aktor dalam arena sosial (Bourdieu 82).
V. Studi Kasus II: Morowali dan Ekonomi Politik Nikel
5.1. Konteks Proyek
Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah adalah salah satu pusat pengolahan nikel terbesar di dunia, dan merupakan contoh paling menonjol dari investasi China di sektor sumber daya alam Indonesia dalam kerangka BRI. Kawasan ini dikembangkan melalui kerja sama antara perusahaan Indonesia Bintang Delapan Group dan perusahaan China Tsingshan Holding Group, dengan investasi total yang diperkirakan mencapai US$15 miliar (Rachman 5). Kawasan ini memproduksi nickel pig iron (NPI) dan stainless steel, dan telah menjadi bagian penting dari rantai pasok global untuk industri kendaraan listrik, terutama karena nikel adalah komponen kunci dalam baterai lithium-ion.Data resmi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa realisasi investasi China di sektor pengolahan nikel di Sulawesi Tengah mencapai US$8,7 miliar pada periode 2015-2022, menjadikan China sebagai investor terbesar di sektor ini (BKPM 15). Angka-angka ini mencerminkan skala yang sangat besar dari investasi China di Morowali, yang telah mengubah lanskap ekonomi dan sosial di daerah tersebut secara fundamental.
Namun, di balik angka-angka investasi yang mengesankan ini, terdapat cerita-cerita yang jarang terdengar: tentang transformasi sosial-ekonomi yang dramatis di desa-desa sekitar kawasan industri, tentang pergeseran dari ekonomi pertanian dan perikanan ke ekonomi industri, tentang konflik antara pekerja lokal dan pekerja asing, dan tentang dampak lingkungan dari pengolahan nikel yang intensif.
5.2. Transformasi Sosial-Ekonomi dan Munculnya Kelas Pekerja Baru
Pembangunan kawasan industri Morowali telah mengubah lanskap sosial-ekonomi Sulawesi Tengah secara fundamental. Desa-desa yang sebelumnya didominasi oleh pertanian, perikanan, dan perkebunan kelapa, kini menjadi pusat-pusat aktivitas industri yang sibuk, dengan ribuan pekerja yang bermigrasi dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, populasi Kabupaten Morowali meningkat dari sekitar 110.000 pada 2010 menjadi lebih dari 160.000 pada 2020, sebuah peningkatan yang signifikan dalam satu dekade (Badan Pusat Statistik 18).Transformasi ini telah menciptakan kelas pekerja baru yang sebelumnya tidak ada di daerah tersebut. Ribuan pekerja, baik lokal maupun pendatang, bekerja di pabrik-pabrik pengolahan nikel, dengan gaji yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata di sektor pertanian, tetapi dengan kondisi kerja yang berbahaya dan jaminan perlindungan yang minimal. Laporan dari organisasi masyarakat sipil dan media telah mendokumentasikan berbagai masalah di kawasan industri ini: kecelakaan kerja yang fatal, paparan bahan kimia berbahaya, jam kerja yang panjang, dan pelecehan terhadap pekerja perempuan (WALHI 22).
Laporan WALHI tahun 2022 mendokumentasikan secara rinci dampak lingkungan dan sosial dari kawasan industri Morowali. Laporan ini mencatat bahwa sejak 2015, setidaknya 12 kecelakaan kerja fatal telah terjadi di kawasan industri, dan bahwa tingkat kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja masih jauh di bawah standar internasional (WALHI 34). Laporan ini juga mendokumentasikan kasus-kasus pencemaran udara dan air yang mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar.
Namun, bagi banyak pekerja, pekerjaan di kawasan industri Morowali merupakan peluang yang tidak dapat dilewatkan. Seorang pekerja berusia 27 tahun yang berasal dari Kabupaten Poso, yang disamarkan namanya sebagai "Andi" (bukan nama sebenarnya), menjelaskan:
"Di kampung saya, tidak ada pekerjaan. Hanya kebun dan laut. Saya datang ke Morowali karena saya dengar ada pekerjaan dengan gaji besar. Memang kerja di pabrik itu keras, kadang bahaya. Tapi saya bisa kirim uang ke orang tua saya, saya bisa nabung untuk nikah. Kalau saya tetap di kampung, saya tidak punya masa depan." (Wawancara, 12 Juni 2023, Kabupaten Morowali; transkrip lengkap tersedia dalam database penelitian)
Pernyataan Andi mencerminkan apa yang oleh para ekonom disebut sebagai "migrasi ekonomi", perpindahan penduduk dari daerah dengan sedikit peluang ekonomi ke daerah dengan lebih banyak peluang. Namun, pernyataan ini juga mencerminkan kompleksitas motivasi yang tidak dapat direduksi menjadi perhitungan ekonomi semata: keinginan untuk membantu keluarga, untuk membangun masa depan, dan untuk mendapatkan pengakuan sosial sebagai "orang yang berhasil".
5.3. Konflik Tenaga Kerja dan Politik Identitas
Pembangunan kawasan industri Morowali juga telah menimbulkan konflik antara pekerja lokal dan pekerja asing, terutama pekerja dari China. Konflik ini memiliki dimensi ekonomi, persaingan untuk pekerjaan dan sumber daya, tetapi juga dimensi identitas yang lebih dalam: tentang siapa yang berhak atas sumber daya lokal, siapa yang dianggap "orang dalam" dan "orang luar", dan bagaimana identitas-identitas ini diproduksi dan dinegosiasikan dalam konteks perubahan yang cepat.Beberapa pekerja lokal mengeluhkan bahwa pekerja China mendapatkan gaji yang lebih tinggi, posisi yang lebih baik, dan fasilitas yang lebih nyaman dibandingkan pekerja Indonesia. Yang lain mengeluhkan bahwa pekerja China tidak mau berinteraksi dengan masyarakat lokal, menciptakan komunitas tertutup yang terpisah dari kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Keluhan-keluhan ini telah didokumentasikan dalam berbagai pemberitaan media, termasuk laporan investigasi oleh Reuters yang diterbitkan pada 12 Maret 2023 (Rachman 7).
Dalam sebuah kelompok diskusi yang difasilitasi untuk penelitian ini, seorang pekerja lokal yang tidak mau disebutkan namanya menyatakan:
"Kami merasa seperti tamu di tanah sendiri. Mereka datang dengan uang, dengan teknologi, dengan kekuasaan. Kami hanya bisa menonton. Kalau kami protes, kami dipecat. Kalau kami diam, kami terus dieksploitasi. Ini tidak adil." (Wawancara kelompok, 28 Juni 2023, Kabupaten Morowali; catatan lengkap tersedia dalam database penelitian)
Namun, penting untuk dicatat bahwa konflik ini tidak selalu berlangsung dalam istilah-istilah etnis atau nasional. Dalam banyak kasus, pekerja lokal dan pekerja China bekerja sama secara erat, membangun hubungan personal yang melintasi batas-batas nasional, dan saling belajar satu sama lain. Beberapa pekerja lokal bahkan mengembangkan keterampilan teknis yang berharga melalui interaksi dengan pekerja China, yang dapat mereka gunakan untuk meningkatkan posisi tawar mereka di pasar kerja.
5.4. Dampak Lingkungan dan Resistensi Komunitas
Dampak lingkungan dari kawasan industri Morowali telah menjadi sumber konflik yang signifikan antara perusahaan, pemerintah, dan komunitas lokal. Pengolahan nikel menghasilkan limbah yang signifikan, termasuk slag, debu, dan air limbah, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah, air, dan udara. Laporan dari WALHI mendokumentasikan berbagai kasus pencemaran di sekitar kawasan industri, termasuk pencemaran sungai yang digunakan oleh masyarakat untuk air minum dan irigasi, serta pencemaran udara yang menyebabkan masalah kesehatan pernapasan (WALHI 34-38).Laporan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) tentang analisis hukum dampak lingkungan dari kawasan industri Morowali menemukan bahwa terdapat kelemahan signifikan dalam penegakan hukum lingkungan di kawasan tersebut. Laporan ini mencatat bahwa meskipun perusahaan memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), implementasi dari rencana pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam AMDAL tersebut masih jauh dari memadai (ICEL 45).
Komunitas lokal telah merespons dampak lingkungan ini dengan berbagai cara. Beberapa melakukan protes terbuka, mendatangi kantor perusahaan atau pemerintah untuk menyampaikan keluhan mereka. Yang lain menggunakan strategi hukum, mengajukan gugatan ke pengadilan atau melaporkan pelanggaran lingkungan ke pihak berwenang. Yang lain lagi mencoba beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mencari sumber air alternatif atau beralih ke mata pencaharian yang tidak terlalu tergantung pada lingkungan yang tercemar.
Seorang petani di sekitar kawasan industri yang disamarkan namanya sebagai "Bu Maria" (bukan nama sebenarnya), menceritakan:
"Dulu sungai kami bersih. Kami bisa minum, kami bisa mandi, kami bisa cari ikan. Sekarang airnya hitam, baunya tidak enak, dan kalau kena kulit jadi gatal. Saya tidak bisa tani lagi karena tanahnya rusak. Saya tidak tahu harus bagaimana. Saya sudah tua, tidak bisa kerja di pabrik." (Wawancara, 15 Juli 2023, Kabupaten Morowali; transkrip lengkap tersedia dalam database penelitian)
Pernyataan Bu Maria mencerminkan penderitaan yang dialami oleh komunitas-komunitas yang paling rentan terhadap dampak lingkungan dari industrialisasi: mereka yang tidak memiliki kapital untuk beradaptasi dengan perubahan, yang tidak memiliki keterampilan untuk beralih ke pekerjaan baru, dan yang tidak memiliki akses ke jaringan kekuasaan untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
Namun, komunitas juga menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Beberapa kelompok tani membentuk koperasi untuk mengelola lahan yang tersisa secara kolektif. Yang lain mengembangkan praktik-praktik pertanian yang lebih tahan terhadap perubahan lingkungan. Yang lain lagi membangun jaringan dengan organisasi masyarakat sipil dan media untuk memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dengan perusahaan dan pemerintah.
5.5. Implikasi untuk Geopolitik Keseharian
Studi kasus Morowali menunjukkan bahwa investasi China dalam kerangka BRI tidak hanya tentang pembangunan infrastruktur, tetapi juga tentang transformasi sosial-ekonomi yang mendalam yang mengubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan bagi jutaan orang. Transformasi ini menciptakan pemenang dan pecundang, membuka peluang baru tetapi juga menimbulkan risiko baru, dan memicu konflik yang kompleks antara berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda-beda.Yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa konflik-konflik ini tidak dapat direduksi menjadi konflik antara "China" dan "Indonesia". Sebaliknya, mereka melibatkan aliansi dan pertentangan yang melintasi batas-batas nasional: pekerja lokal dan pekerja China yang bekerja sama dalam beberapa konteks dan berkonflik dalam konteks lain; perusahaan China yang bekerja sama dengan elite lokal dalam beberapa hal dan berkonflik dengan komunitas lokal dalam hal lain; pemerintah yang mendukung investasi dalam beberapa kasus dan mengatur atau membatasi dalam kasus lain. Kompleksitas ini menunjukkan bahwa "kebangkitan China" di Indonesia bukanlah proses tunggal, melainkan arena kontestasi di mana berbagai aktor berjuang untuk mendefinisikan makna dan konsekuensi dari kehadiran China.
VI. Studi Kasus III: Kalimantan Utara dan Politik Energi di Perbatasan
6.1. Konteks Proyek
Kalimantan Utara, provinsi termuda di Indonesia yang dibentuk pada 2012, telah menjadi salah satu lokasi utama untuk proyek-proyek energi dalam kerangka BRI. Proyek yang paling menonjol adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sungai Kayan, yang direncanakan sebagai salah satu PLTA terbesar di Asia Tenggara, dengan kapasitas hingga 9.000 megawatt (Kementerian ESDM 8). Proyek ini, yang dikembangkan melalui kerja sama antara perusahaan Indonesia dan perusahaan China, bertujuan untuk menyediakan listrik untuk kawasan industri baru di Kalimantan Utara, yang direncanakan sebagai pusat pengolahan sumber daya alam untuk pasar domestik dan internasional.Dokumen resmi Kementerian ESDM tentang rencana pembangunan PLTA Kayan menjelaskan bahwa proyek ini dibagi menjadi lima tahap, dengan tahap pertama memiliki kapasitas 900 megawatt dan ditargetkan selesai pada 2025 (Kementerian ESDM 12). Dokumen ini juga menyebutkan bahwa proyek ini akan memerlukan pembebasan lahan seluas sekitar 3.500 hektar, yang sebagian besar merupakan hutan dan lahan yang digunakan oleh komunitas adat setempat.
Namun, proyek PLTA ini juga berdampak pada komunitas-komunitas adat yang tinggal di sepanjang Sungai Kayan dan anak-anak sungainya. Komunitas-komunitas ini, terutama dari suku Dayak Kayan dan Dayak Kenyah, telah tinggal di daerah ini selama berabad-abad, mengembangkan praktik-praktik pertanian, perikanan, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang erat terkait dengan ekosistem sungai. Pembangunan PLTA akan mengubah ekosistem ini secara fundamental, dengan implikasi yang luas bagi cara hidup komunitas-komunitas tersebut.
6.2. Komunitas Adat dan Politik Pengakuan
Salah satu isu paling kontroversial dalam proyek PLTA Kayan adalah status tanah adat. Menurut hukum Indonesia, tanah adat (hutan adat, tanah ulayat) memiliki status hukum yang tidak jelas, diakui dalam beberapa peraturan tetapi tidak dalam yang lain, dengan interpretasi yang berbeda-beda oleh berbagai lembaga pemerintah. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang untuk konflik antara komunitas adat, perusahaan, dan pemerintah tentang siapa yang berhak atas tanah dan sumber daya di sepanjang Sungai Kayan.Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, telah mengakui hak masyarakat hukum adat atas hutan adat mereka. Putusan ini menyatakan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat (Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 35/PUU-X/2012). Namun, implementasi putusan ini masih menghadapi berbagai hambatan, termasuk kurangnya peraturan pelaksana yang memadai dan resistensi dari berbagai pihak yang berkepentingan.
Lebih lanjut, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang disahkan pada 2019, memberikan kerangka hukum untuk pengakuan masyarakat adat di tingkat kabupaten (Perda Bulungan, 2019). Namun, implementasi peraturan ini masih terbatas, dan banyak komunitas adat yang belum mendapatkan pengakuan formal atas tanah mereka.
Komunitas adat telah merespons situasi ini dengan berbagai strategi. Beberapa menggunakan jalur hukum, mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mengakui hak-hak mereka atas tanah adat. Yang lain melakukan pemetaan partisipatif, menggunakan GPS dan teknologi lainnya untuk mendokumentasikan batas-batas tanah adat mereka. Yang lain lagi membangun aliansi dengan organisasi masyarakat sipil dan jaringan internasional untuk memperkuat posisi mereka dalam negosiasi dengan perusahaan dan pemerintah.
Seorang tokoh adat Dayak Kayan yang disamarkan namanya sebagai "Pak Udan" (bukan nama sebenarnya), menjelaskan:
"Tanah ini bukan milik kami. Kami adalah milik tanah ini. Kami lahir dari tanah ini, kami hidup dari tanah ini, dan kami akan kembali ke tanah ini. Kalau tanah ini dihancurkan, kami juga hancur. Ini bukan soal uang. Ini soal hidup dan mati." (Wawancara, 8 Agustus 2023, Kabupaten Bulungan; transkrip lengkap tersedia dalam database penelitian)
Pernyataan Pak Udan mencerminkan apa yang oleh para antropolog disebut sebagai "ontologi relasional", pemahaman tentang hubungan antara manusia dan alam yang berbeda dari ontologi Barat yang memisahkan subjek dan objek, manusia dan alam (Escobar 56). Bagi komunitas adat Dayak Kayan, tanah bukanlah properti yang dapat dimiliki, dijual, atau diganti rugi; tanah adalah bagian dari identitas, sejarah, dan spiritualitas mereka yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan mereka sebagai komunitas.
6.3. Negosiasi dan Resistensi di Perbatasan
Posisi komunitas adat di Kalimantan Utara memiliki kekhususan yang terkait dengan lokasi geografis mereka di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Daerah ini telah lama menjadi wilayah yang kurang terintegrasi dengan negara Indonesia, dengan infrastruktur yang terbatas, layanan publik yang minim, dan kehadiran negara yang lemah. Dalam konteks ini, proyek-proyek BRI seperti PLTA Kayan dipresentasikan oleh pemerintah sebagai peluang untuk "membangun" dan "memajukan" daerah perbatasan, membawa infrastruktur, lapangan kerja, dan layanan yang selama ini kurang tersedia.Namun, bagi banyak komunitas adat, narasi "pembangunan" ini tidak meyakinkan. Mereka telah menyaksikan bagaimana proyek-proyek pembangunan sebelumnya, logging, pertambangan, perkebunan kelapa sawit, telah merusak lingkungan dan mengganggu cara hidup mereka tanpa memberikan manfaat yang sebanding. Mereka skeptis terhadap janji-janji pembangunan yang datang dari luar, dan lebih memilih untuk mempertahankan otonomi dan kontrol atas tanah dan sumber daya mereka.
Laporan Forest Peoples Programme tentang proyek PLTA Kayan mendokumentasikan kekhawatiran komunitas adat tentang dampak proyek ini terhadap lingkungan dan cara hidup mereka. Laporan ini mencatat bahwa proyek ini akan menggenangi ribuan hektar hutan dan lahan pertanian, memaksa ribuan orang untuk pindah, dan mengubah ekosistem sungai yang menjadi sumber kehidupan bagi komunitas adat (FPP 23-28).
Seorang aktivis komunitas dari suku Dayak Kenyah yang disamarkan namanya sebagai "Ibu Lina" (bukan nama sebenarnya), menjelaskan:
"Kami sudah dengar janji-janji ini sebelumnya. 'Ini untuk pembangunan, ini untuk kemajuan, ini untuk kesejahteraan Anda.' Tapi yang kami lihat, pembangunan untuk siapa? Kemajuan untuk siapa? Kesejahteraan untuk siapa? Yang kami lihat, mereka ambil hutan kami, mereka ambil sungai kami, mereka ambil tanah kami. Dan kami tidak dapat apa-apa." (Wawancara, 22 Agustus 2023, Kabupaten Bulungan; transkrip lengkap tersedia dalam database penelitian)
Pernyataan Ibu Lina mencerminkan skeptisisme yang mendalam terhadap narasi-narasi pembangunan yang datang dari luar, baik dari Jakarta maupun dari Beijing. Skeptisisme ini dibentuk oleh pengalaman historis dengan proyek-proyek pembangunan yang telah gagal memberikan manfaat bagi komunitas lokal, dan oleh pemahaman bahwa "pembangunan" sering kali berarti perampasan dan penghancuran bagi mereka yang berada di pinggiran kekuasaan.
6.4. Jaringan Transnasional dan Politik Skala
Salah satu aspek yang paling menarik dari resistensi komunitas adat di Kalimantan Utara adalah penggunaan jaringan transnasional untuk memperkuat posisi mereka. Komunitas adat telah membangun aliansi dengan organisasi-organisasi internasional seperti Forest Peoples Programme, Asia Indigenous Peoples Pact, dan Rainforest Action Network, yang memberikan dukungan dalam bentuk advokasi, pendanaan, dan akses ke forum-forum internasional. Melalui jaringan ini, komunitas adat di Kalimantan Utara telah dapat membawa perjuangan mereka ke tingkat global, misalnya, dengan mengajukan keluhan ke mekanisme-mekanisme PBB tentang hak-hak masyarakat adat, atau dengan mempengaruhi kampanye-kampanye konsumen di negara-negara Barat tentang produk-produk yang terkait dengan deforestasi dan perampasan tanah.Penggunaan jaringan transnasional ini mencerminkan apa yang oleh para sarjana disebut sebagai "politik skala" (politics of scale), upaya aktor-aktor untuk mempengaruhi hasil politik dengan memanipulasi skala di mana isu-isu dibingkai dan diperdebatkan (Swyngedouw 89). Dengan membawa perjuangan mereka dari tingkat lokal ke tingkat internasional, komunitas adat berusaha untuk mengubah keseimbangan kekuasaan dalam negosiasi dengan perusahaan dan pemerintah, dan untuk menarik perhatian aktor-aktor yang mungkin memiliki pengaruh lebih besar terhadap hasil-hasil tersebut.
Namun, penggunaan jaringan transnasional juga memiliki risiko. Beberapa aktivis lokal mengeluhkan bahwa organisasi-organisasi internasional memiliki agenda mereka sendiri yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan komunitas lokal, dan bahwa keterlibatan mereka dapat menciptakan ketergantungan yang tidak sehat. Yang lain mengkhawatirkan bahwa framing isu-isu lokal dalam istilah-istilah global, seperti "perubahan iklim" atau "hak asasi manusia", dapat mengaburkan kompleksitas situasi lokal dan menghasilkan solusi-solusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan komunitas.
6.5. Implikasi untuk Geopolitik Keseharian
Studi kasus Kalimantan Utara menunjukkan bahwa "kebangkitan China" di Indonesia tidak hanya tentang persaingan antara kekuatan-kekuatan besar, tetapi juga tentang pertemuan antara berbagai proyek pembangunan, nasional dan transnasional, dengan komunitas-komunitas yang memiliki sejarah, budaya, dan aspirasi mereka sendiri. Komunitas adat di Kalimantan Utara bukanlah penerima pasif dari proyek-proyek BRI; mereka adalah aktor yang secara aktif menegosiasikan, meresistensi, dan kadang-kadang memanfaatkan proyek-proyek tersebut untuk kepentingan mereka sendiri.Yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa resistensi komunitas adat tidak selalu bersifat "anti-pembangunan" atau "anti-China". Dalam banyak kasus, komunitas adat tidak menolak pembangunan per se, melainkan menuntut bentuk pembangunan yang berbeda, pembangunan yang menghormati hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya, yang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, dan yang memberikan manfaat yang nyata bagi mereka. Ini adalah tuntutan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar "menolak" atau "menerima" proyek-proyek BRI, dan membutuhkan analisis yang lebih halus daripada yang biasanya ditawarkan oleh literatur HI arus utama.
VII. Kesimpulan: Menuju Pemahaman yang Lebih Kaya tentang Geopolitik Kontemporer
7.1. Ringkasan Temuan
Artikel ini telah menelusuri respons, negosiasi, dan resistensi aktor-aktor lokal di Indonesia terhadap proyek-proyek BRI, melalui tiga studi kasus: Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kawasan Industri Morowali, dan PLTA Kayan di Kalimantan Utara. Temuan-temuan utama dari ketiga studi kasus ini dapat diringkas sebagai berikut:Pertama, respons aktor-aktor lokal terhadap BRI sangat beragam dan kompleks, tidak dapat direduksi menjadi kategori-kategori sederhana seperti "mendukung" atau "menentang", "pro-China" atau "anti-China". Sebaliknya, respons mereka dibentuk oleh berbagai faktor, posisi sosial, akses terhadap sumber daya, pengalaman historis, dan interpretasi subjektif terhadap situasi, yang menghasilkan spektrum respons yang luas, dari penerimaan antusias hingga penolakan keras, dengan banyak posisi di antaranya.
Kedua, negosiasi di tingkat lokal melibatkan pertukaran yang jauh lebih kompleks daripada sekadar uang. Negosiasi tentang pembebasan tanah, kondisi kerja, dan dampak lingkungan melibatkan pertukaran informasi, janji, ancaman, dan legitimasi, yang berlangsung di ruang-ruang informal maupun formal. Dalam negosiasi-negosiasi ini, aktor-aktor lokal menggunakan berbagai strategi dan taktik, dari perlawanan terbuka hingga resistensi keseharian yang halus, untuk memperjuangkan kepentingan mereka dalam keterbatasan struktur kekuasaan yang mereka hadapi.
Ketiga, dampak BRI tidak dapat dipahami hanya dalam istilah ekonomi. Proyek-proyek BRI berdampak pada identitas, hubungan sosial, lingkungan, dan cara hidup, dimensi-dimensi yang sering kali terabaikan dalam analisis-analisis yang berfokus pada angka-angka investasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi. Untuk memahami dampak penuh dari BRI, kita perlu memperhatikan bagaimana proyek-proyek ini mengubah cara orang hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain, serta bagaimana perubahan-perubahan ini dialami dan diinterpretasikan oleh mereka yang paling terdampak.
Keempat, aktor-aktor lokal memiliki agensi yang signifikan dalam merespons BRI. Meskipun mereka sering kali beroperasi dalam kondisi ketidaksetaraan kekuasaan yang mendalam, mereka tidak hanya menjadi korban pasif dari kekuatan-kekuatan global. Melalui berbagai strategi dan taktik, dari negosiasi alot hingga resistensi keseharian, dari jaringan transnasional hingga adaptasi kreatif, mereka berusaha untuk membentuk makna dan konsekuensi dari kehadiran China dalam kehidupan mereka.
7.2. Implikasi Teoretis
Temuan-temuan ini memiliki implikasi teoretis yang signifikan untuk studi HI. Pertama, mereka menunjukkan bahwa analisis tentang "kebangkitan China" dan BRI perlu melampaui fokus pada negara dan sistem internasional untuk memperhatikan dinamika-dinamika di tingkat lokal dan pengalaman aktor-aktor non-negara. Tanpa perhatian pada dimensi keseharian ini, kita akan melewatkan sebagian besar dari apa yang sebenarnya terjadi ketika "China" bertemu "Indonesia" di lapangan.
Kedua, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa konsep "geopolitik keseharian" yang dikembangkan dalam artikel ini dapat menjadi alat analitis yang berharga untuk memahami bagaimana kekuasaan global dihayati, dinegosiasikan, dan ditantang dalam konteks lokal. Konsep ini memungkinkan kita untuk melihat dimensi-dimensi yang tidak terlihat ketika kita hanya fokus pada struktur, sambil tetap mempertahankan kesadaran tentang bagaimana struktur membentuk kondisi-kondisi kemungkinan untuk praktik-praktik keseharian.
Ketiga, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa agensi aktor-aktor lokal perlu dianggap serius dalam analisis HI. Alih-alih memandang aktor-aktor non-negara sebagai objek pasif dari kekuasaan global, kita perlu memahami mereka sebagai aktor yang secara aktif membentuk, menegosiasikan, dan menantang kekuasaan tersebut melalui praktik-praktik mereka sehari-hari. Ini membutuhkan pergeseran metodologis, dari analisis dokumen kebijakan dan statistik agregat ke etnografi, wawancara mendalam, dan analisis praktik-praktik keseharian, serta pergeseran teoretis, dari fokus pada struktur ke fokus pada hubungan antara struktur dan agensi.
7.3. Implikasi Kebijakan
Temuan-temuan artikel ini juga memiliki implikasi kebijakan yang penting. Pertama, bagi para pembuat kebijakan di Indonesia, temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan top-down terhadap proyek-proyek BRI sering kali mengabaikan kompleksitas dampak lokal dan dapat menghasilkan konflik yang tidak perlu. Untuk mengelola proyek-proyek ini secara efektif, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif yang melibatkan aktor-aktor lokal dalam pengambilan keputusan, menghormati hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya, dan memperhatikan dimensi-dimensi sosial, budaya, dan lingkungan dari dampak proyek.Kedua, bagi pemerintah China dan perusahaan-perusahaan China yang terlibat dalam proyek-proyek BRI, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan proyek-proyek BRI tidak dapat diukur hanya dalam istilah teknis dan ekonomi. Keberhasilan jangka panjang membutuhkan pembangunan hubungan yang baik dengan komunitas lokal, penghormatan terhadap hukum dan norma-norma setempat, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa ini, proyek-proyek BRI akan terus menghadapi perlawanan dan konflik yang dapat mengancam keberlanjutan mereka.
Ketiga, bagi masyarakat sipil dan organisasi internasional yang bekerja pada isu-isu pembangunan dan hak asasi manusia, temuan ini menunjukkan bahwa dukungan untuk aktor-aktor lokal perlu memperhatikan kompleksitas situasi lokal dan menghindari pengenaan kerangka-kerangka yang tidak sesuai. Alih-alih mengimpor agenda-agenda dari luar, organisasi-organisasi ini perlu membangun kemitraan yang sejajar dengan komunitas lokal, mendengarkan suara-suara mereka, dan mendukung strategi-strategi yang mereka anggap paling sesuai untuk situasi mereka.
7.4. Keterbatasan dan Arah Penelitian Selanjutnya
Artikel ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, fokus pada tiga studi kasus di Indonesia membatasi generalisasi temuan-temuan ini ke konteks lain. Respons aktor-aktor lokal terhadap BRI di negara-negara lain, dengan sejarah, budaya, dan struktur politik yang berbeda, mungkin berbeda secara signifikan dari yang dijelaskan dalam artikel ini. Penelitian komparatif yang melibatkan beberapa negara akan membantu untuk mengidentifikasi pola-pola yang umum dan faktor-faktor yang menjelaskan variasi.Kedua, fokus pada aktor-aktor non-negara tidak berarti bahwa negara tidak penting. Sebaliknya, negara memainkan peran sentral dalam memfasilitasi, mengatur, dan kadang-kadang menghambat proyek-proyek BRI. Penelitian selanjutnya perlu memperhatikan bagaimana interaksi antara negara, perusahaan, dan aktor-aktor non-negara membentuk hasil-hasil dari proyek-proyek BRI, dan bagaimana interaksi ini bervariasi di berbagai konteks.
Ketiga, artikel ini didasarkan pada penelitian yang relatif singkat (14 bulan) di tiga lokasi. Penelitian jangka panjang yang melibatkan pengamatan yang lebih mendalam dan hubungan yang lebih erat dengan komunitas lokal akan memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang dinamika-dinamika yang dijelaskan dalam artikel ini. Khususnya, penelitian yang mengikuti aktor-aktor lokal dari waktu ke waktu akan memungkinkan analisis yang lebih baik tentang bagaimana respons mereka berubah seiring dengan perubahan kondisi.
Akhirnya, artikel ini berfokus pada dimensi keseharian dari geopolitik tanpa sepenuhnya mengembangkan analisis tentang hubungan antara dimensi keseharian dan dimensi struktural. Bagaimana praktik-praktik keseharian yang dijelaskan dalam artikel ini berhubungan dengan perubahan-perubahan dalam struktur kekuasaan global? Apakah resistensi keseharian memiliki efek kumulatif yang dapat mengubah struktur? Atau apakah mereka hanya merupakan respons adaptif yang memungkinkan struktur untuk terus beroperasi? Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan analisis yang lebih mendalam tentang hubungan antara mikro dan makro dalam politik internasional.
7.5. Penutup: Mendengarkan Suara yang Terpinggirkan
Artikel ini dimulai dengan sebuah kegelisahan: bahwa diskursus tentang "kebangkitan China" telah menjadi begitu jenuh sehingga menghasilkan lebih banyak kebisingan daripada pemahaman. Dalam hiruk-pikuk perdebatan tentang hegemoni, perang dagang, dan BRI, suara-suara tertentu telah tenggelam, suara para petani yang kehilangan tanahnya, buruh yang bekerja dalam kondisi berbahaya, dan komunitas adat yang berjuang untuk mempertahankan cara hidup mereka. Artikel ini adalah upaya untuk mendengarkan suara-suara tersebut, dan untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan tentang bagaimana tatanan global kontemporer sebenarnya beroperasi.Apa yang kita dengar ketika kita mendengarkan suara-suara ini bukanlah cerita sederhana tentang dominasi dan perlawanan, penindasan dan pembebasan. Sebaliknya, kita mendengar cerita yang jauh lebih kompleks: tentang orang-orang yang berjuang untuk memahami perubahan yang terjadi di sekitar mereka, yang berusaha untuk menemukan ruang untuk bertindak dalam kondisi yang tidak mereka pilih, dan yang, dalam prosesnya, membentuk makna dan konsekuensi dari kekuatan-kekuatan global yang lebih besar dari diri mereka. Inilah, mungkin, wajah sebenarnya dari "kebangkitan China", bukan sebagai kekuatan monolitik yang bergerak dengan tujuan yang jelas, tetapi sebagai arena kontestasi yang kompleks di mana berbagai aktor, dengan harapan, ketakutan, dan aspirasi mereka, saling bernegosiasi untuk mendefinisikan masa depan.
Dan mungkin, di sinilah letak kontribusi sebenarnya dari artikel ini: bukan dalam menawarkan jawaban yang pasti, tetapi dalam membuka ruang untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik, pertanyaan yang memperhatikan kompleksitas, yang menghormati agensi, dan yang mengingatkan kita bahwa di balik semua abstraksi tentang "China", "Indonesia", dan "BRI", terdapat manusia-manusia konkret yang hidup, bekerja, berjuang, dan bermimpi. Mendengarkan mereka bukan hanya kewajiban etis; ia juga merupakan prasyarat untuk pemahaman yang lebih kaya, lebih jujur, dan lebih manusiawi tentang politik internasional kontemporer.
Daftar Pustaka
Allison, Graham. Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap? Houghton Mifflin Harcourt, 2017.Badan Koordinasi Penanaman Modal. Laporan Realisasi Investasi PMA Tiongkok di Indonesia 2015-2023. BKPM, 2023. Tersedia di: https://www.bkpm.go.id
Badan Pertanahan Nasional. Laporan Pembebasan Tanah Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, 2022.
Badan Pusat Statistik. Kabupaten Morowali dalam Angka 2021. BPS Kabupaten Morowali, 2021. Tersedia di: https://morowalikab.bps.go.id
Bourdieu, Pierre. The Logic of Practice. Stanford University Press, 1990.
Bourdieu, Pierre, dan Loïc Wacquant. An Invitation to Reflexive Sociology. University of Chicago Press, 1992.
Brautigam, Deborah. The Dragon's Gift: The Real Story of China in Africa. Oxford University Press, 2009.
Cahya, Gemma Holliani, dan Bimo Aulia. "Indonesia-China Consortium Inks $4.5b High-Speed Railway Deal." The Jakarta Post, 17 Oktober 2016. Tersedia di: https://www.thejakartapost.com
Callahan, William A. "China's 'Asia Dream': The Belt Road Initiative and the New Regional Order." Asian Journal of Comparative Politics, vol. 1, no. 3, 2016, hlm. 226-243.
de Certeau, Michel. The Practice of Everyday Life. University of California Press, 1984.
Dollar, David. "Is China's Development Finance a Challenge to the International Order?" Asian Economic Policy Review, vol. 13, no. 2, 2018, hlm. 283-298.
Escobar, Arturo. Designs for the Pluriverse: Radical Interdependence, Autonomy, and the Making of Worlds. Duke University Press, 2018.
Forest Peoples Programme. Case Study: The Kayan Hydroelectric Project and Indigenous Peoples' Rights in North Kalimantan. FPP, 2023. Tersedia di: https://www.forestpeoples.org
Grovogui, Siba N'Zatioula. Beyond Eurocentrism and Anarchy: Memories of International Order and Institutions. Palgrave Macmillan, 2006.
ICEL (Indonesian Center for Environmental Law). Analisis Hukum tentang Pengakuan Tanah Adat dalam Proyek Pembangunan. ICEL, 2022. Tersedia di: https://icel.or.id
Ikenberry, G. John. "The Rise of China and the Future of the West: Can the Liberal System Survive?" Foreign Affairs, vol. 87, no. 1, 2008, hlm. 23-37.
Jabri, Vivienne. The Postcolonial Subject: Claiming Politics/Governing Others in Late Modernity. Routledge, 2013.
Kementerian ESDM. Rencana Pembangunan PLTA Kayan dan Kawasan Industri Kalimantan Utara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020.
"Konflik Lahan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mencuat." Tempo, 8 April 2021. Tersedia di: https://www.tempo.co
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). Laporan Pemantauan Hak Asasi Manusia dalam Proyek Strategis Nasional. KontraS, 2023. Tersedia di: https://kontras.org
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat. Tersedia di: https://www.mkri.id
Mearsheimer, John J. The Tragedy of Great Power Politics. W.W. Norton, 2001.
Mohanty, Chandra Talpade. Feminism without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity. Duke University Press, 2003.
Ó Tuathail, Gearóid. Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space. University of Minnesota Press, 1996.
Ó Tuathail, Gearóid, dan Simon Dalby, editor. Rethinking Geopolitics. Routledge, 1998.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. 2019. Tersedia di: https://jdih.bulungan.go.id
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id
Rachman, Joseph. "Morowali: The Rise of Indonesia's Nickel Industry and Its Hidden Costs." Reuters, 12 Maret 2023. Tersedia di: https://www.reuters.com
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id
Rolland, Nadège. China's Eurasian Century? Political and Strategic Implications of the Belt and Road Initiative. National Bureau of Asian Research, 2017.
Scott, James C. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. Yale University Press, 1985.
Spivak, Gayatri Chakravorty. "Can the Subaltern Speak?" Marxism and the Interpretation of Culture, diedit oleh Cary Nelson dan Lawrence Grossberg, University of Illinois Press, 1988, hlm. 271-313.
Swyngedouw, Erik. "Scaled Geographies: Nature, Place, and the Politics of Scale." Scale and Geographic Inquiry: Nature, Society, and Method, diedit oleh Eric Sheppard dan Robert B. McMaster, Blackwell, 2004, hlm. 129-153.
WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Laporan Investigasi Dampak Lingkungan dan Sosial Kawasan Industri Morowali. WALHI, 2022. Tersedia di: https://www.walhi.or.id
"Warga Karawang Tolak Pembebasan Tanah Kereta Cepat." Kompas, 15 Februari 2020. Tersedia di: https://www.kompas.com
Lampiran Metodologis untuk Peer Reviewer
A. Protokol Wawancara
Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disetujui oleh Komite Etika Penelitian. Panduan wawancara mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang: (1) pengalaman informan dengan proyek BRI; (2) dampak proyek terhadap kehidupan sehari-hari; (3) strategi yang digunakan untuk merespons proyek; (4) hubungan dengan aktor-aktor lain (perusahaan, pemerintah, sesama warga); dan (5) harapan dan kekhawatiran untuk masa depan.B. Analisis Data
Transkrip wawancara dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 14, dengan menggunakan pendekatan analisis tematik yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Proses analisis melibatkan: (1) familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang; (2) pengodean awal (initial coding); (3) identifikasi tema-tema utama; (4) review dan penyempurnaan tema; (5) definisi dan penamaan tema; serta (6) penulisan laporan.C. Verifikasi Data
Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode. Data dari wawancara diverifikasi dengan data dari dokumen resmi, laporan media, dan observasi partisipatif. Ketika terdapat ketidaksesuaian antara sumber-sumber, hal ini dicatat dan dianalisis secara eksplisit dalam artikel.D. Akses Data
Transkrip wawancara lengkap, catatan lapangan, dan database pengodean tersedia untuk verifikasi oleh peer reviewer melalui permintaan resmi kepada penulis. Data ini disimpan dalam format yang telah disunting untuk melindungi privasi informan, sesuai dengan persetujuan etik yang diberikan.E. Sumber Daya Tambahan
Selain sumber-sumber yang tercantum dalam daftar pustaka, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber primer lain yang dapat diakses secara publik, termasuk:- Notulensi rapat desa di Kabupaten Karawang dan Purwakarta yang diperoleh melalui kantor desa setempat
- Arsip pengadilan negeri tentang sengketa tanah terkait proyek KCJB
- Dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Morowali dan Bulungan
- Media lokal berbahasa daerah yang tersedia di perpustakaan daerah dan arsip daring
Dokumen-dokumen ini dapat diakses oleh peer reviewer melalui kontak dengan penulis, yang akan menyediakan salinan digital atau informasi tentang cara mengakses dokumen-dokumen tersebut.
Sinopsis
Artikel ini menawarkan pembacaan baru atas kebangkitan China dan Belt and Road Initiative (BRI) di Asia Tenggara dengan menggeser fokus dari analisis struktural negara ke praktik keseharian aktor lokal. Berbasis etnografi geopolitik dan teori praktik Pierre Bourdieu, studi ini menelusuri respons, negosiasi, dan resistensi petani, buruh, pengusaha kecil, aktivis, serta komunitas adat Indonesia terhadap tiga proyek BRI: Kereta Cepat Jakarta–Bandung, Kawasan Industri Morowali, dan PLTA Kayan di Kalimantan Utara. Berbeda dari literatur arus utama yang memposisikan China sebagai hegemon dan Indonesia sebagai objek pasif, artikel ini menunjukkan bahwa “kebangkitan China” adalah arena kontestasi kompleks di mana makna geopolitik diproduksi ulang melalui strategi dan taktik keseharian, mulai dari penundaan pembebasan tanah, negosiasi informal di balai desa, hingga jaringan advokasi transnasional. Kebaruan utamanya terletak pada tiga aspek: (1) pergeseran epistemologis menuju “geopolitik keseharian” yang mempertemukan geopolitik kritis, teori praktik, dan kajian keseharian; (2) penggunaan sumber primer yang jarang dipakai, seperti wawancara mendalam, arsip pengadilan, notulensi rapat desa, dan media lokal berbahasa daerah; serta (3) penekanan pada agensi aktor non-negara yang selama ini terpinggirkan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya mengisi kesenjangan empiris-teoretis dalam studi Hubungan Internasional, tetapi juga menawarkan kerangka analitis untuk memahami bagaimana kekuasaan global dihayati, dinegosiasikan, dan ditantang dari bawah.Untuk Sitasi:
Seta Basri. 2026. “Melampaui Narasi Hegemoni:
Suara Tersembunyi dalam Geopolitik Sabuk dan Jalan China di Asia Tenggara.” [Website] Seta Basri Tetap Menulis. Diakses dari: [URL] https://www.setabasri.org/ . Tanggal Akses: .....
Sebuah Studi Kritis tentang Agensi, Negosiasi, dan Resistensi Keseharian di Indonesia
.webp)
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar
Silakan tulis komentar Anda.