Argumen utama yang diajukan adalah bahwa tagar tidak sekadar alat mobilisasi, melainkan arena pertarungan untuk menentukan apa yang layak terlihat, siapa yang boleh berbicara, dan bagaimana kemarahan publik dikelola, sering kali oleh aktor yang sama sekali tidak terafiliasi dengan gerakan.
Dengan membandingkan lintasan global dan lokal, artikel ini menunjukkan bahwa efektivitas gerakan tagar sangat bergantung pada kemampuannya menerjemahkan visibilitas sesaat menjadi perubahan struktural, bukan pada jumlah cuitan atau tren yang dihasilkan.
Data dan analisis dalam artikel ini diharapkan memberikan kebaruan dengan mengungkap pola-pola yang jarang dibahas: umur paruh tagar, kooptasi korporasi, pembungkaman algoritmik, serta peran “arsip afektif” dalam menjaga memori gerakan ketika sorotan publik telah berpindah. Artikel ini juga memasukkan studi kasus tambahan dari Afrika (#EndSARS, #FeesMustFall) sebagai pembanding Global South, memperkaya analisis dengan perspektif komparatif lintas konteks.
Pendahuluan: Dari Layar Kaca ke Linimasa
Pada suatu pagi di bulan Oktober 2017, frasa dua kata sederhana, “Me too”, mengalir deras di linimasa Twitter. Alyssa Milano, seorang aktris, menulis, “If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet” (Milano). Dalam waktu 24 jam, tagar #MeToo digunakan lebih dari 500.000 kali di Twitter dan 12 juta kali di Facebook dalam 24 jam pertama (Sayej). Ribuan perempuan, dan beberapa laki-laki, membagikan pengalaman kekerasan seksual yang selama ini mereka simpan rapat-rapat. Dunia menyaksikan lahirnya gerakan sosial yang tidak dimulai dari mimbar rapat akbar, melainkan dari kotak ketik di ponsel.Lima tahun sebelumnya, setelah pembebasan George Zimmerman dalam kasus penembakan Trayvon Martin, Alicia Garza menulis sebuah unggahan Facebook yang diakhiri dengan kalimat, “Black people. I love you. I love us. Our lives matter” (Garza 3). Patrisse Cullors melihat unggahan itu dan membubuhkan tagar #BlackLivesMatter. Sejak saat itu, tiga kata tersebut berubah dari ekspresi duka individual menjadi kerangka kolektif bagi perlawanan terhadap rasisme sistemik, memuncak pada protes global tahun 2020 setelah pembunuhan George Floyd.
Di Indonesia, ruang digital juga menjadi panggung pertarungan. Pada Oktober 2021, tagar #PercumaLaporPolisi meledak setelah kasus pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang ditangani secara buruk oleh aparat kepolisian. Lebih dari 1,5 juta cuitan menggunakan tagar itu dalam beberapa hari, mengungkap akumulasi kemarahan publik terhadap institusi penegak hukum (Damarjati). Dua tahun kemudian, tagar #SahkanRUUPKS menjadi alat desakan agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual segera disahkan, setelah bertahun-tahun mandek di parlemen. Dan pada awal 2025, tagar #IndonesiaGelap menyebar di kalangan anak muda, terutama Gen Z, sebagai respons terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap memberatkan dan menyempitkan ruang demokrasi.
Fenomena-fenomena ini memunculkan pertanyaan yang tidak sederhana: Apa sebenarnya yang terjadi ketika sebuah tagar menjadi trending topic? Apakah jutaan cuitan mampu mengubah undang-undang, mencopot pejabat, atau menumbangkan struktur kekuasaan? Atau justru tagar hanya menjadi katup pelepas kemarahan, sebuah slacktivism yang membuat pengguna merasa telah berbuat sesuatu tanpa benar-benar mengubah apa pun?
Artikel ini berangkat dari kegelisahan tersebut. Namun, alih-alih terjebak dalam perdebatan lama antara optimisme teknologi dan pesimisme digital, saya mengajukan kerangka baru: “ekonomi visibilitas algoritmik”. Dalam kerangka ini, tagar bukan sekadar simbol solidaritas, melainkan komoditas yang diperebutkan di pasar perhatian digital. Visibilitas adalah sumber daya langka yang didistribusikan secara tidak merata oleh algoritme, kebijakan platform, dan dinamika pasar. Gerakan sosial digital harus beroperasi dalam logika pasar ini: mereka harus bersaing dengan konten hiburan, kampanye pemasaran, dan propaganda politik untuk mendapatkan perhatian publik.
Lebih jauh, saya mengusulkan konsep “arsip afektif” untuk menjelaskan apa yang tersisa setelah tagar tidak lagi trending. Arsip afektif adalah jejak emosi, narasi, dan pengalaman pribadi yang tertinggal di platform, bukan sekadar kumpulan cuitan, melainkan cadangan energi emosional yang dapat diaktifkan kembali ketika gerakan membutuhkan momentum. Berbeda dengan arsip konvensional yang netral dan terstruktur, arsip afektif bersifat cair, tidak rapi, dan sarat perasaan. Ia hidup dalam komentar, utas, tangkapan layar, dan memori kolektif pengguna.
Dengan menggunakan perbandingan antara #MeToo, #BlackLivesMatter, tiga kasus Indonesia, serta dua kasus Afrika sebagai pembanding, artikel ini akan menunjukkan bahwa kebaruan gerakan sosial digital tidak terletak pada teknologinya, melainkan pada cara gerakan menegosiasikan visibilitas, mengelola afek, dan menerjemahkan perhatian menjadi perubahan nyata. Saya juga akan menyajikan fakta-fakta yang jarang muncul dalam artikel populer: data umur paruh tagar, pola kooptasi oleh korporasi, peran bot dan akun anonim, serta strategi gerakan Indonesia dalam menghadapi pembatasan algoritmik dan politik.
Artikel ini disusun sebagai berikut. Bagian kedua membahas kerangka teoretis dengan menguraikan evolusi dari teori gerakan sosial klasik menuju teori jaringan dan ekonomi perhatian. Bagian ketiga menjelaskan metodologi. Bagian keempat hingga kesembilan menyajikan analisis mendalam untuk setiap kasus. Bagian kesepuluh menambahkan studi kasus #EndSARS dan #FeesMustFall sebagai pembanding Global South. Bagian kesebelas menyajikan analisis komparatif dengan fokus pada pola-pola yang jarang dibahas. Bagian kedua belas memaparkan kontribusi teoretis dan proposisi baru. Bagian ketiga belas adalah kesimpulan.
Kerangka Teoretis: Dari Gerakan Jaringan ke Ekonomi Perhatian
Untuk memahami gerakan sosial digital secara memadai, kita perlu melepaskan diri dari dua asumsi yang saling bertentangan. Pertama, asumsi bahwa media sosial secara otomatis mendemokratisasi ruang publik, bahwa setiap suara memiliki kesempatan yang sama untuk didengar. Kedua, asumsi bahwa aktivisme digital hanyalah ilusi, tidak lebih dari “klik tanpa konsekuensi.” Keduanya gagal menangkap kompleksitas relasi antara teknologi, afek, dan kekuasaan.Gerakan Sosial Klasik dan Kebangkitan Jaringan
Teori gerakan sosial klasik, seperti teori mobilisasi sumber daya dan proses politik, menekankan pentingnya organisasi formal, sumber daya material, dan struktur kesempatan politik. Charles Tilly, misalnya, melihat gerakan sosial sebagai “kampanye berkelanjutan yang menggunakan repertoar aksi kolektif untuk membuat klaim terhadap otoritas” (Tilly 7). Dalam kerangka ini, keberhasilan gerakan sangat bergantung pada kemampuannya membangun organisasi yang stabil, mengumpulkan dana, dan membaca peluang politik.Namun, kemunculan internet dan media sosial mengubah lanskap secara fundamental. Manuel Castells, dalam Networks of Outrage and Hope, menegaskan bahwa gerakan sosial kontemporer terbentuk melalui “jaringan komunikasi digital yang memungkinkan individu untuk mengatasi rasa takut dan menemukan harapan bersama” (Castells 2). Castells melihat media sosial sebagai infrastruktur yang memungkinkan apa yang ia sebut networked social movements, gerakan yang tidak memiliki pusat komando, tetapi terdistribusi dalam jaringan. Namun, Castells menulis pada era sebelum algoritme menjadi penjaga gerbang utama. Ia belum sepenuhnya memperhitungkan bahwa jaringan itu sendiri tidak netral; jaringan memiliki arsitektur yang menentukan arus informasi.
W. Lance Bennett dan Alexandra Segerberg menawarkan konsep the logic of connective action untuk membedakan gerakan digital dari gerakan konvensional. Jika gerakan konvensional mengandalkan organisasi formal, keanggotaan, dan identitas kolektif yang stabil, maka connective action bertumpu pada “jaringan personal yang terpersonalisasi, di mana individu berbagi konten dan kerangka aksi secara otonom” (Bennett dan Segerberg 744). Dalam logika ini, tagar berfungsi sebagai “kerangka inklusif” yang memungkinkan siapa pun, tanpa harus menjadi anggota organisasi, untuk bergabung dengan cukup menambahkan tagar pada unggahan mereka. Bennett dan Segerberg mencatat bahwa logika ini sangat cocok dengan budaya partisipatif digital, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kohesi dan daya tahan gerakan.
Zeynep Tufekci, dalam Twitter and Tear Gas, memberikan kontribusi penting dengan mengamati bahwa gerakan digital memiliki kemampuan mobilisasi yang luar biasa cepat, tetapi sering kali rapuh secara organisasi karena mereka tidak memiliki struktur yang memungkinkan pengambilan keputusan kolektif yang berkelanjutan. Tufekci menulis, “Perhatian adalah sumber daya yang langka dalam lingkungan digital yang penuh sesak” (45). Ia menyebut fenomena ini sebagai adhocracy, kemampuan untuk bertindak cepat tanpa birokrasi, tetapi dengan kelemahan berupa ketidakmampuan untuk bertahan dalam jangka panjang. Tufekci juga menyoroti perbedaan antara kapasitas mobilisasi dan kapasitas organisasi: gerakan digital bisa mengumpulkan ribuan orang dalam hitungan jam, tetapi belum tentu mampu membuat keputusan strategis, menjaga keamanan anggota, atau menghadapi represi negara.
Publik Afektif dan Ekonomi Perhatian
Zizi Papacharissi, dalam Affective Publics, mengalihkan perhatian dari struktur jaringan ke dinamika emosi. Ia berpendapat bahwa media sosial memungkinkan terbentuknya “publik afektif” yang terikat oleh perasaan bersama, bukan oleh ideologi atau organisasi, dan bahwa afek ini menjadi kekuatan penggerak utama dalam penyebaran tagar. Papacharissi menulis, “Afek adalah energi yang menggerakkan aliran informasi, mengubah pesan menjadi gelombang yang dapat membanjiri ruang publik” (Papacharissi 18). Dalam kerangka ini, tagar bukan hanya label; ia adalah penanda afektif yang memungkinkan orang merasakan keterhubungan emosional dengan orang asing.Namun, ada dimensi yang kurang diperhatikan oleh Bennett, Segerberg, Tufekci, dan Papacharissi: tidak semua unggahan dengan tagar yang sama memiliki bobot visibilitas yang sama. Di sinilah saya mengembangkan konsep “ekonomi visibilitas algoritmik”. Platform seperti Twitter/X dan Instagram tidak sekadar menampung percakapan publik; mereka mengatur percakapan itu melalui algoritme yang menentukan konten mana yang muncul di linimasa, berapa lama konten itu bertahan, dan siapa yang melihatnya. Algoritme ini dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan (engagement), bukan untuk memaksimalkan keadilan sosial. Akibatnya, tagar yang kontroversial, emosional, atau memicu perdebatan cenderung lebih cepat menyebar daripada tagar yang informatif dan tenang. Ini bukan kebetulan; ini adalah logika ekonomi platform.
Ekonomi visibilitas algoritmik tidak hanya soal algoritme. Ada aktor manusia dan nonmanusia yang turut bermain: pengguna berpengaruh dengan banyak pengikut, akun bot yang memperkuat tagar secara artifisial, media arus utama yang memantau trending topic untuk mencari berita, dan korporasi yang memanfaatkan tagar populer untuk pemasaran. Dalam ekosistem ini, gerakan sosial bukan satu-satunya pihak yang berkepentingan terhadap sebuah tagar. Tagar dapat dibajak, diencerkan, atau bahkan dikomodifikasi oleh aktor lain. Seperti yang diingatkan oleh Siva Vaidhyanathan, “Platform bukanlah ruang publik yang netral; mereka adalah perusahaan yang mengejar keuntungan dengan menjual perhatian kita kepada pengiklan” (Vaidhyanathan 12).
Arsip Afektif: Melampaui Ledakan Sesaat
Konsep kedua yang saya ajukan, “arsip afektif”, berakar pada pemikiran Sara Ahmed tentang ekonomi afek. Ahmed berpendapat bahwa emosi tidak berada di dalam individu, melainkan beredar di antara tubuh dan tanda, menciptakan “permukaan dan batas yang memungkinkan individu dan kolektif untuk dikenali” (Ahmed 10). Dalam konteks tagar, setiap cuitan #MeToo atau #PercumaLaporPolisi bukan hanya pesan informasi, melainkan juga transfer afek: kemarahan, kesedihan, solidaritas, kelelahan. Afek-afek ini menumpuk di platform, membentuk arsip yang hidup. Arsip ini bisa diakses kembali, dikutip, dijadikan bukti, atau dipicu ulang oleh peristiwa serupa di masa depan.Arsip afektif berbeda dari arsip digital biasa dalam beberapa hal penting. Pertama, arsip afektif tidak terstruktur; ia tidak memiliki katalog, indeks, atau kurator resmi. Ia hidup dalam komentar, utas, tangkapan layar, dan memori kolektif pengguna. Kedua, arsip afektif bersifat emosional; ia menyimpan bukan hanya kata-kata, tetapi juga perasaan yang menyertainya. Ketiga, arsip afektif rentan terhadap penghapusan dan manipulasi; algoritme dapat mengubur cuitan lama, platform dapat menghapus konten, dan akun dapat ditangguhkan. Namun, arsip afektif juga memiliki ketahanan tertentu: ia tersimpan dalam memori kolektif para pengguna, dalam tangkapan layar yang beredar di grup WhatsApp, dalam artikel berita yang mengutip cuitan-cuitan itu. Ketika sebuah peristiwa baru memicu kemarahan yang sama, arsip afektif lama diaktifkan, dan gerakan memperoleh kembali energinya tanpa harus memulai dari nol.
Dalam literatur arsip dan memori, konsep ini dapat dihubungkan dengan apa yang Ann Cvetkovich sebut sebagai “arsip perasaan” (archive of feelings), arsip yang tidak hanya mendokumentasikan peristiwa, tetapi juga menyimpan jejak emosional dari trauma, kehilangan, dan perlawanan. Cvetkovich menulis, “Arsip perasaan adalah tempat di mana kenangan pribadi dan sejarah publik saling bertaut, menciptakan ruang bagi kesaksian yang tidak muat dalam kategori resmi” (Cvetkovich 7). Dalam konteks digital, arsip afektif tagar adalah bentuk arsip perasaan yang dimediasi oleh teknologi platform.
Dengan menggabungkan ekonomi visibilitas algoritmik dan arsip afektif, kita dapat melihat gerakan tagar bukan sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai proses yang berlapis: ada momen ledakan visibilitas, ada periode pengendapan afek, ada upaya penerjemahan menjadi aksi politik, dan ada kemungkinan kebangkitan kembali di masa depan. Kerangka ini memungkinkan analisis yang lebih jujur tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh tagar.
Metodologi dan Batasan
Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus memiliki kekhasan konteks. #MeToo muncul di Amerika Serikat tetapi dengan cepat menjadi fenomena transnasional; #BlackLivesMatter lahir dari pengalaman rasisme di AS tetapi juga diadopsi oleh gerakan anti-rasisme di berbagai negara. Tiga kasus Indonesia, #PercumaLaporPolisi, #SahkanRUUPKS, dan #IndonesiaGelap, beroperasi dalam lanskap politik yang berbeda, dengan tantangan hukum dan budaya yang khas. Karena itu, perbandingan dalam artikel ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan, melainkan untuk menemukan pola-pola yang dapat menjelaskan dinamika umum gerakan sosial digital.
Untuk memperkaya perspektif komparatif, artikel ini juga memasukkan dua studi kasus tambahan dari Afrika: #EndSARS di Nigeria dan #FeesMustFall di Afrika Selatan. Kedua kasus ini dipilih karena menunjukkan bagaimana gerakan tagar di negara-negara Global South menghadapi represi negara yang lebih keras, tetapi juga memiliki akar organisasi yang lebih dalam daripada yang sering diasumsikan oleh pengamat Barat.
Batasan lain yang perlu dinyatakan: artikel ini tidak mengklaim sebagai representasi suara semua pihak yang terlibat. Ada banyak pengalaman yang tidak tertangkap oleh tagar, terutama dari kelompok yang tidak memiliki akses digital atau yang memilih diam karena takut. Analisis di sini terbatas pada apa yang tampak di ruang publik digital dan pada interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Selain itu, karena sifat platform yang dinamis, data yang dikutip dalam artikel ini dapat berubah seiring waktu; tangkapan layar dan arsip digital yang dirujuk adalah yang tersedia pada saat penulisan.
#MeToo: Ledakan Afek dan Politik Visibilitas Korban
Tagar #MeToo sering diceritakan sebagai kisah kemenangan: perempuan akhirnya berani bersuara, predator seksual diadili, dan budaya bisu akhirnya retak. Kisah ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar. Untuk memahami #MeToo secara lebih jujur, kita perlu membedahnya sebagai fenomena ekonomi visibilitas dan arsip afektif.Akar Gerakan: Tarana Burke dan Jaringan Penyintas Kulit Hitam
Awal mula #MeToo bukanlah tahun 2017, melainkan tahun 2006, ketika Tarana Burke, seorang aktivis kulit hitam, menciptakan frasa “Me Too” untuk mendukung para penyintas kekerasan seksual di komunitas kulit berwarna yang miskin. Burke menuturkan bahwa ia menciptakan frasa itu karena “tidak ada ruang yang aman bagi perempuan kulit hitam untuk berbicara tentang kekerasan seksual tanpa merasa dihakimi” (Burke 23). Dalam wawancara dengan The New York Times, Burke menegaskan, “Ini bukan tentang menjadi terkenal. Ini tentang menciptakan ruang bagi perempuan yang tidak pernah didengarkan” (Garcia). Jadi, sejak awal, #MeToo adalah gerakan akar rumput yang berfokus pada kelompok yang paling rentan, bukan pada selebritas Hollywood.Burke bekerja selama lebih dari satu dekade dengan organisasi nirlaba Just Be Inc., yang ia dirikan untuk memberdayakan perempuan kulit hitam muda. Ia menggunakan frasa “Me Too” dalam lokakarya dan kelompok dukungan, tetapi tanpa platform digital yang besar, pesannya tidak menyebar jauh. Ini adalah contoh nyata tentang bagaimana visibilitas digital tidak otomatis; ia membutuhkan akses ke modal sosial dan algoritme yang berpihak. Seperti yang dicatat oleh Sarah J. Jackson, “Tagar tidak menciptakan gerakan; tagar memperkuat gerakan yang sudah ada, tetapi hanya jika ada aktor dengan pengaruh yang mau membawanya ke arus utama” (Jackson 35).
Ledakan Oktober 2017: Selebritas sebagai Penguat dan Pencuri Perhatian
Pada 15 Oktober 2017, Alyssa Milano, seorang aktris dengan jutaan pengikut, mengunggah cuitan yang mengajak penyintas kekerasan seksual untuk membalas dengan “me too.” Cuitan itu muncul di tengah skandal Harvey Weinstein, produser film yang dituduh melakukan pelecehan seksual selama puluhan tahun. Dalam hitungan jam, tagar #MeToo menjadi fenomena global. Milano sendiri mengakui bahwa ia tidak tahu tentang asal-usul frasa tersebut; ia hanya ingin menunjukkan besarnya masalah kekerasan seksual (Sayej).Pola ini penting: “visibilitas tagar sering kali bergantung pada selebritas atau akun berpengaruh, bukan pada kekuatan pesan itu sendiri.” Dalam ekonomi visibilitas algoritmik, pengguna dengan modal sosial tinggi dapat melipatgandakan jangkauan sebuah pesan dalam hitungan jam, sementara suara akar rumput mungkin tidak pernah menembus arus utama. Fenomena ini juga menimbulkan ketegangan: siapa yang berhak berbicara atas nama gerakan? Apakah gerakan akan tetap setia pada akar radikalnya, atau justru dijinakkan oleh arus utama?
Tarana Burke awalnya khawatir bahwa #MeToo akan kehilangan maknanya ketika diadopsi oleh selebritas. Dalam memoarnya, ia menulis, “Saya takut gerakan ini akan menjadi tentang perempuan kulit putih terkenal dan mengabaikan perempuan kulit hitam yang saya layani” (Burke 67). Kekhawatiran ini terbukti sebagian benar. Media arus utama cenderung menyoroti cerita selebritas, seperti Alyssa Milano, Rose McGowan, atau Ashley Judd, sementara cerita perempuan kulit hitam, perempuan miskin, dan pekerja migran sering kali tetap tidak terlihat. Dalam istilah ekonomi visibilitas, ini adalah contoh bagaimana pasar perhatian lebih menyukai cerita yang dramatis, selebritas, atau kontroversial, sementara cerita yang tidak sesuai dengan logika pasar tersingkir.
Arsip Afektif #MeToo: Jutaan Kesaksian yang Terakumulasi
Ledakan #MeToo pada Oktober 2017 menghasilkan arsip afektif yang luar biasa. Jutaan orang menuliskan pengalaman pribadi yang menyakitkan, sering kali untuk pertama kalinya. Arsip ini bukan sekadar data statistik; ia adalah kumpulan luka yang dapat dibaca siapa pun. Seorang peneliti komunikasi, Sarah J. Jackson, mencatat bahwa #MeToo berfungsi sebagai “ruang publik tandingan di mana para penyintas dapat saling memvalidasi pengalaman yang sebelumnya dianggap memalukan” (Jackson 34). Dalam kerangka arsip afektif, validasi ini adalah bentuk akumulasi modal emosional: setiap pengakuan memperkuat yang lain, menciptakan perasaan bahwa seseorang tidak sendirian.Namun, arsip afektif #MeToo juga rentan. Platform seperti Twitter/X tidak dirancang untuk menyimpan kesaksian trauma dalam jangka panjang. Cuitan lama dapat hilang dari pencarian, akun dapat ditangguhkan, dan topik dapat dikubur oleh algoritme. Beberapa peneliti juga mencatat bahwa kesaksian #MeToo sering kali disertai dengan hashtag hijacking, penggunaan tagar oleh aktor yang tidak berkepentingan untuk menyebarkan iklan, meme, atau konten provokatif (Mendes et al.). Ini mencemari arsip dan membuat kesaksian asli lebih sulit ditemukan.
Perubahan Kebijakan dan Batas-Batas Visibilitas
Dalam istilah ekonomi visibilitas algoritmik, #MeToo menunjukkan bahwa ledakan perhatian dapat membuka jendela peluang politik, tetapi jendela itu cepat tertutup. Ketika tagar berhenti trending, para pembuat kebijakan kehilangan tekanan publik, dan status quo cenderung pulih. Arsip afektif #MeToo memang tetap ada, dan sesekali diaktifkan kembali, misalnya ketika kasus baru muncul, tetapi tanpa organisasi yang kuat, arsip itu tidak cukup untuk memaksa perubahan struktural.
Kritik Internal: Siapa yang Tidak Terlihat?
Kritik paling tajam terhadap #MeToo datang dari dalam gerakan itu sendiri. Tarana Burke dan aktivis kulit hitam lainnya menegaskan bahwa gerakan ini seharusnya berfokus pada penyintas yang paling rentan, bukan hanya pada perempuan kulit putih kelas menengah yang bisa berbicara di depan kamera. Dalam sebuah wawancara, Burke berkata, “Jika #MeToo hanya tentang memecat beberapa laki-laki terkenal, maka kita telah gagal. Ini harus tentang mengubah kondisi yang membuat perempuan miskin dan perempuan kulit berwarna tidak punya akses ke keadilan” (Garcia). Kritik ini menggemakan apa yang disebut Kimberlé Crenshaw sebagai intersectionality, pemahaman bahwa pengalaman penindasan tidak tunggal, melainkan berlapis-lapis (Crenshaw 1244). Dalam ekonomi visibilitas algoritmik, suara yang paling terpinggirkan sering kali kalah bersaing dengan suara yang lebih “layak dijual” oleh platform.#BlackLivesMatter: Dari Tagar ke Gerakan Jalanan
Berbeda dengan #MeToo yang lahir dari pengakuan individual, #BlackLivesMatter lahir dari kemarahan kolektif atas pembunuhan orang kulit hitam oleh polisi dan warga sipil. Tagar ini pertama kali muncul pada 2013 setelah George Zimmerman dibebaskan, tetapi menjadi fenomena global pada 2020 setelah Derek Chauvin, seorang polisi Minneapolis, menekan leher George Floyd selama sembilan menit dua puluh sembilan detik hingga tewas. Video pembunuhan itu menyebar di media sosial, memicu protes di lebih dari 60 negara dan menjadikan #BlackLivesMatter sebagai salah satu tagar paling banyak digunakan dalam sejarah Twitter (Anderson et al.).Asal-Usul dan Infrastruktur Organisasi
Apa yang membuat #BlackLivesMatter berbeda dari banyak tagar lainnya adalah kemampuannya menerjemahkan visibilitas digital menjadi mobilisasi jalanan yang masif. Freelon, McIlwain, dan Clark, dalam studi mereka tentang penggunaan media sosial oleh gerakan BLM, menemukan bahwa “tagar #BlackLivesMatter tidak hanya berfungsi untuk menyebarkan informasi, tetapi juga untuk mengoordinasikan aksi protes, menggalang dana, dan membangun solidaritas transnasional” (Freelon et al. 12). Ini menunjukkan bahwa tagar dapat menjadi lebih dari sekadar simbol; ia bisa menjadi infrastruktur organisasi.Namun, penting untuk melihat bahwa #BlackLivesMatter tidak lahir dari ruang hampa. Jaringan aktivis kulit hitam telah ada sejak era perbudakan, gerakan hak sipil, Black Panther, hingga gerakan anti-kekerasan polisi kontemporer. Tagar hanyalah lapisan terbaru dari perjuangan panjang itu. Alicia Garza menegaskan, “Kami bukan sekadar tagar. Kami adalah gerakan yang dibangun oleh orang-orang yang telah berorganisasi selama bertahun-tahun” (Garza 45). Pelajaran ini penting bagi gerakan digital: tagar bisa menjadi percikan, tetapi api harus dipelihara oleh organisasi.
Algoritme, Represi, dan Paradoks Visibilitas
Paradoks ini juga terlihat dalam cara media arus utama meliput protes. Pada puncak protes 2020, banyak kanal berita menayangkan gambar-gambar kekerasan dan penjarahan, sementara tuntutan substantif gerakan, seperti pengurangan anggaran polisi dan reformasi peradilan pidana, jarang menjadi sorotan. Dalam istilah ekonomi visibilitas, ini adalah contoh bagaimana perhatian publik dapat diarahkan oleh aktor media yang memiliki kepentingan berbeda dengan gerakan.
Kooptasi Korporasi dan Woke Washing
Setelah protes 2020, banyak perusahaan besar, dari Nike hingga Amazon, mengeluarkan pernyataan dukungan, memasang logo hitam, atau mengucurkan dana. Namun, sebagian dari dukungan itu bersifat simbolis tanpa perubahan kebijakan internal yang berarti. Dalam analisis kritis, fenomena ini disebut woke washing: perusahaan memanfaatkan energi gerakan untuk meningkatkan citra merek tanpa benar-benar mengubah praktik bisnis yang diskriminatif (Sobande). Ekonomi visibilitas algoritmik membuat kooptasi semacam ini semakin mudah, karena korporasi dapat membeli iklan atau bermitra dengan influencer untuk tampil “peduli” tanpa harus berhadapan dengan risiko politik.Francesca Sobande, dalam bukunya The Digital Lives of Black Women in Britain, menulis, “Woke-washing adalah cara kapitalisme menyerap kritik sosial dan mengubahnya menjadi komoditas, sambil tetap mempertahankan struktur yang tidak adil” (Sobande 87). Dalam konteks #BlackLivesMatter, banyak perusahaan yang memasang tagar #BlackLivesMatter di media sosial mereka tetapi tidak melakukan apa pun untuk mengatasi diskriminasi rasial di tempat kerja mereka sendiri.
Arsip Afektif yang Terlembaga
Yang paling menarik dari #BlackLivesMatter adalah munculnya arsip afektif yang terlembaga. Video pembunuhan George Floyd tidak hilang setelah tagar berhenti trending; video itu menjadi bagian dari memori kolektif yang dirawat oleh museum digital, arsip komunitas, dan karya seni. Proyek seperti “The Black Lives Matter Memorial Fence” yang mendokumentasikan poster-poster protes di Washington D.C. adalah contoh bagaimana arsip afektif diubah menjadi warisan budaya yang dapat diakses generasi berikutnya. Selain itu, banyak universitas dan perpustakaan yang mengumpulkan cuitan, foto, dan video protes BLM sebagai bagian dari arsip sejarah digital. Ini menunjukkan bahwa arsip afektif tidak harus pasif; ia dapat dikurasi dan dilembagakan.Namun, pelembagaan arsip juga memiliki risiko. Ketika arsip dikelola oleh institusi formal, ada kemungkinan ia kehilangan energi afektifnya dan menjadi objek studi yang steril. Oleh karena itu, beberapa aktivis memilih untuk menjaga arsip mereka tetap hidup di ruang-ruang komunitas, jauh dari logika institusi.
Hasil Kebijakan dan Kemunduran Politik
Setelah puncak protes 2020, perhatian publik berangsur menurun. Anggaran kepolisian di banyak kota AS justru meningkat, bukan menurun seperti tuntutan gerakan “Defund the Police.” Beberapa undang-undang reformasi kepolisian yang dijanjikan tidak kunjung disahkan. Namun, #BlackLivesMatter berhasil mengubah percakapan publik tentang rasisme secara fundamental. Sebuah survei Pew Research Center pada 2020 menemukan bahwa mayoritas orang Amerika, untuk pertama kalinya, mengakui bahwa rasisme sistemik adalah masalah serius (Horowitz et al.). Ini adalah perubahan budaya yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi perubahan kebijakan.Dalam kerangka ekonomi visibilitas algoritmik, #BlackLivesMatter menunjukkan bahwa visibilitas dapat mengubah norma budaya, tetapi perubahan struktural membutuhkan perjuangan yang jauh lebih panjang daripada siklus perhatian media sosial. Arsip afektif #BlackLivesMatter tetap menjadi sumber energi bagi gerakan-gerakan berikutnya, seperti gerakan untuk keadilan Breonna Taylor atau protes menentang penembakan Jacob Blake.
Konteks Indonesia: Aktivisme Digital dalam Bayang-Bayang Pembatasan
Sejarah Aktivisme Digital Indonesia
Sejarah aktivisme digital Indonesia sebenarnya tidak dimulai dari tagar. Jauh sebelum Twitter, milis dan forum diskusi sudah menjadi ruang bagi gerakan reformasi 1998. Blog menjadi medium kritis pada era 2000-an. Menjelang Pemilu 2004 dan 2009, blog politik memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Namun, kemunculan Twitter pada akhir 2000-an mengubah lanskap secara fundamental: tagar menjadi cara yang mudah untuk mengumpulkan suara, sementara trending topic menjadi indikator opini publik yang dipantau oleh media dan pemerintah.Merlyna Lim, dalam studinya tentang ruang digital Indonesia, mencatat bahwa media sosial di Indonesia telah menjadi “ruang publik ketiga” setelah ruang fisik dan media konvensional, tetapi juga rentan terhadap manipulasi oleh aktor politik yang memiliki sumber daya (Lim 413). Lim memperkenalkan istilah “algoritmic enclaves” untuk menggambarkan bagaimana pengguna Indonesia cenderung berkumpul dalam gelembung informasi yang homogen, yang memperkuat polarisasi dan mempersulit dialog lintas kelompok.
Ekosistem Buzzer dan Manipulasi Percakapan
Salah satu ciri khas ruang digital Indonesia adalah kehadiran aktor non-gerakan yang sangat aktif dalam membentuk percakapan tagar. Akun-akun anonim, bot, dan pasukan siber (buzzer) kerap membanjiri tagar kritis dengan narasi tandingan, meme, atau serangan pribadi. Penelitian tentang polarisasi digital di Indonesia menunjukkan bahwa tagar-tagar politik sering kali dibajak oleh aktor partisan untuk mengalihkan isu (Lim 420). Dalam ekonomi visibilitas algoritmik, pembajakan ini adalah strategi yang efektif: dengan membanjiri tagar dengan konten yang tidak relevan atau provokatif, aktor-aktor tersebut menenggelamkan pesan asli gerakan.Fenomena buzzer di Indonesia tidak hanya terjadi pada isu politik elektoral, tetapi juga pada isu-isu sosial seperti kekerasan seksual dan kritik terhadap kepolisian. Dalam beberapa kasus, tagar yang sedang trending justru dibanjiri oleh konten promosi atau meme yang tidak terkait, sehingga pesan asli gerakan sulit ditemukan oleh pengguna awam. Ini adalah contoh bagaimana ekonomi visibilitas algoritmik dapat dipersenjatai oleh aktor yang memiliki kepentingan untuk meredam kritik.
Ancaman Hukum: UU ITE dan Ruang Sempit Ekspresi
Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki rekam jejak dalam membatasi ruang digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah digunakan untuk mempidanakan ekspresi yang dianggap mencemarkan nama baik atau menyebarkan kebencian. Beberapa aktivis digital telah dilaporkan, ditangkap, atau diintimidasi karena unggahan mereka. Laporan dari SafeNet, sebuah organisasi yang memantau kebebasan digital, mencatat peningkatan kasus kriminalisasi ekspresi daring di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir (SafeNet). Dalam konteks ini, gerakan tagar di Indonesia tidak hanya berhadapan dengan algoritme platform, tetapi juga dengan ancaman hukum dan politik yang nyata.Ancaman ini menciptakan apa yang disebut sebagai chilling effect, efek dingin yang membuat pengguna ragu untuk berbicara karena takut dipidana. Dalam ekonomi visibilitas, chilling effect mengurangi jumlah suara yang berani muncul, sehingga arsip afektif yang terbentuk menjadi lebih tipis dan lebih rentan. Namun, seperti yang akan kita lihat pada kasus #PercumaLaporPolisi dan #IndonesiaGelap, ketakutan tidak selalu berhasil membungkam kemarahan kolektif.
#PercumaLaporPolisi: Ketika Tagar Menjadi Pengadilan Rakyat
Kronologi dan Ledakan Tagar
Pada awal Oktober 2021, media lokal melaporkan bahwa tiga anak perempuan di Luwu Timur menjadi korban pemerkosaan, dan pelakunya adalah anak seorang anggota kepolisian. Keluarga korban mengeluh bahwa laporan mereka tidak ditindaklanjuti dengan serius. Berita ini menyebar di media sosial, dan pada 13 Oktober 2021, tagar #PercumaLaporPolisi mulai digunakan secara luas. Dalam hitungan hari, tagar ini digunakan lebih dari 1,5 juta kali di Twitter (Damarjati). Banyak pengguna membagikan pengalaman pribadi mereka berurusan dengan polisi: laporan yang tidak ditindaklanjuti, penyalahgunaan wewenang, permintaan uang, hingga pelecehan oleh aparat.Arsip afektif yang terbentuk dari tagar ini sangat kuat karena berisi kesaksian langsung, bukan hanya opini, tetapi pengalaman konkret yang sulit dibantah. Seorang pengguna menulis, “Saya melaporkan pelecehan di kantor polisi, tapi malah ditanya ‘kamu pakai baju apa?’” (dikutip dalam Damarjati). Kesaksian semacam ini menciptakan resonansi emosional yang luas, memperkuat persepsi bahwa kepolisian tidak berpihak pada korban.
Respons Institusional: Antara Janji dan Keraguan
Dalam kerangka ekonomi visibilitas algoritmik, #PercumaLaporPolisi adalah contoh hampir sempurna tentang bagaimana kemarahan kolektif dapat memaksa institusi negara merespons. Beberapa hari setelah tagar trending, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan pernyataan publik, membentuk tim khusus, dan berjanji akan menindak tegas pelanggaran. Dalam konferensi pers, Kapolri mengatakan, “Saya minta seluruh jajaran untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, khususnya yang viral di media sosial, dengan serius dan transparan” (Detik). Beberapa kasus yang diangkat melalui tagar kemudian ditangani ulang. Ini menunjukkan bahwa visibilitas digital dapat menciptakan tekanan politik yang nyata.Namun, ada nuansa yang sering hilang dari narasi kemenangan ini. Pertama, tagar #PercumaLaporPolisi tidak lahir dari organisasi yang mapan, melainkan dari akumulasi kemarahan yang tersebar. Akibatnya, tuntutan gerakan ini tidak terstruktur. Apakah tuntutannya adalah reformasi kepolisian? Pemecatan oknum? Perubahan undang-undang? Tagar itu sendiri tidak menjawab. Kedua, respons kepolisian cenderung bersifat damage control, menenangkan publik tanpa mengubah sistem secara fundamental. Beberapa bulan setelah tagar mereda, laporan tentang penyalahgunaan wewenang polisi masih terus muncul.
Revictimization dan Biaya Psikologis
Yang paling penting, #PercumaLaporPolisi menunjukkan bahwa visibilitas tidak selalu berarti keadilan. Banyak korban kekerasan seksual yang berani bersuara melalui tagar justru mengalami revictimization: identitas mereka tersebar, mereka dihujat, atau laporan mereka tidak pernah sampai ke pengadilan. Ekonomi visibilitas memiliki biaya psikologis yang sering kali ditanggung oleh korban, bukan oleh institusi yang dikritik. Dalam beberapa kasus, korban yang kisahnya viral justru menerima ancaman dari orang-orang yang tidak suka dengan kritik terhadap polisi.Fenomena ini menunjukkan bahwa arsip afektif, meskipun kuat, juga bisa menjadi bumerang. Ketika kesaksian pribadi diunggah ke ruang publik digital, korban kehilangan kendali atas narasinya sendiri. Algoritme dapat memperkuat kisah itu secara tidak proporsional, tetapi tidak menyediakan mekanisme perlindungan bagi korban. Ini adalah salah satu batas paling gelap dari ekonomi visibilitas algoritmik.
Pelajaran tentang Umur Paruh Tagar
#PercumaLaporPolisi juga memberikan pelajaran penting tentang umur paruh tagar. Penelitian tentang siklus hidup tagar di Twitter menunjukkan bahwa sebagian besar tagar politik mencapai puncak dalam 24–48 jam, kemudian menurun drastis dalam beberapa hari (Lehmann et al.). Dalam kasus #PercumaLaporPolisi, puncak terjadi sekitar hari ketiga, kemudian menurun setelah respons resmi dari kepolisian. Ini berarti jendela perhatian publik sangat sempit. Gerakan yang tidak memiliki strategi untuk memanfaatkan jendela ini, misalnya dengan mengarahkan ke petisi, aksi jalanan, atau lobi kebijakan, akan kehilangan momentumnya.Namun, arsip afektif #PercumaLaporPolisi tidak sepenuhnya hilang. Ketika kasus-kasus baru muncul, seperti kasus pembunuhan oleh anggota polisi atau laporan yang diabaikan, tagar ini sering kali dihidupkan kembali, meskipun tidak pernah sebesar ledakan pertama. Ini menunjukkan bahwa arsip afektif dapat bekerja di bawah permukaan, menunggu pemicu yang tepat.
#SahkanRUUPKS: Gerakan Feminis yang Belajar dari Kegagalan
Sejarah Panjang RUU PKS dan Koalisi Masyarakat Sipil
RUU PKS pertama kali diusulkan oleh Komnas Perempuan pada 2012, setelah bertahun-tahun advokasi oleh organisasi perempuan. RUU ini dirancang untuk mengisi kekosongan hukum dalam penanganan kekerasan seksual, yang selama ini tersebar di berbagai peraturan dan sering kali tidak berpihak pada korban. Namun, pembahasan di DPR berjalan lambat, dengan banyak anggota parlemen yang menganggap RUU ini tidak prioritas atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya.Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Komnas Perempuan, LBH APIK, Yayasan Pulih, dan puluhan organisasi lainnya kemudian membentuk aliansi untuk mendorong pengesahan RUU PKS. Mereka menggunakan berbagai strategi, termasuk kampanye media sosial, audiensi dengan anggota DPR, dan aksi jalanan. Tagar #SahkanRUUPKS menjadi salah satu alat utama kampanye, terutama setelah kasus-kasus kekerasan seksual yang viral di media sosial.
Strategi Digital yang Terkoordinasi
Dalam kerangka ekonomi visibilitas algoritmik, #SahkanRUUPKS menunjukkan bahwa gerakan yang terorganisasi dapat memanfaatkan momentum digital tanpa kehilangan arah. Ketika tagar trending, koalisi mengarahkan perhatian publik ke tuntutan yang spesifik: segera sahkan RUU PKS. Mereka juga menyiapkan petisi daring, menggalang dukungan dari tokoh publik, dan menekan anggota DPR melalui media sosial. Hasilnya, RUU PKS akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada April 2022.
Kompromi yang Menyakitkan
Namun, proses pengesahan itu tidak mulus. Ada kompromi yang menyakitkan. Beberapa pasal yang awalnya diusulkan, seperti perluasan definisi kekerasan seksual dan pengakuan terhadap hak korban atas aborsi, dihilangkan atau dilemahkan karena tekanan dari kelompok konservatif. Beberapa aktivis feminis mengkritik bahwa undang-undang yang disahkan adalah versi yang “dikebiri” dan tidak sepenuhnya mencerminkan semangat gerakan (Kompas). Ini adalah dilema klasik dalam gerakan sosial: antara menerima kemenangan parsial atau terus berjuang untuk tuntutan yang utuh.Dalam analisis gerakan sosial, dilema ini sering disebut sebagai the dilemma of reform, apakah kemenangan parsial akan melemahkan gerakan atau justru menjadi batu loncatan untuk perubahan lebih lanjut. Bagi sebagian aktivis, pengesahan UU TPKS adalah kemenangan penting yang membuka ruang bagi advokasi lanjutan. Bagi yang lain, kompromi itu terlalu besar dan mengkhianati korban yang paling rentan.
Arsip Afektif yang Dilembagakan
Dari perspektif arsip afektif, #SahkanRUUPKS meninggalkan warisan yang lebih terstruktur daripada #PercumaLaporPolisi. Kesaksian para penyintas yang dikumpulkan selama kampanye tidak hilang; sebagian diarsipkan oleh organisasi seperti Komnas Perempuan dan digunakan sebagai bahan advokasi lanjutan. Selain itu, jaringan solidaritas yang terbentuk selama kampanye tetap aktif dan menjadi basis bagi gerakan-gerakan feminis berikutnya. Ini menunjukkan bahwa arsip afektif dapat dirawat dan dilembagakan, asalkan ada aktor yang mau melakukannya.Komnas Perempuan, misalnya, menerbitkan laporan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan yang menggunakan data dari media sosial, termasuk tagar #SahkanRUUPKS, sebagai salah satu sumber. Laporan ini tidak hanya menjadi dokumen statistik, tetapi juga arsip afektif yang menyimpan cerita-cerita korban dan perjuangan mereka.
Pelajaran tentang Tagar dan Advokasi Kebijakan
Pelajaran penting dari #SahkanRUUPKS adalah bahwa tagar tidak cukup. Tagar harus diterjemahkan menjadi kerja politik yang melelahkan: lobi, negosiasi, penyusunan naskah akademik, dan tekanan berkelanjutan. Tanpa kerja politik itu, tagar hanya akan menjadi riak di permukaan. Gerakan feminis Indonesia belajar dari kegagalan kampanye sebelumnya, seperti kampanye menentang RUU Ketahanan Keluarga yang dianggap berbahaya, dan menggunakan tagar sebagai salah satu alat, bukan satu-satunya alat.#IndonesiaGelap: Suara Gen Z dan Ekonomi Perhatian di Era Ketidakpastian
Konteks Ekonomi dan Politik 2025
Pada awal 2025, Indonesia menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan: inflasi tinggi, nilai tukar rupiah melemah, dan gelombang PHK di sektor manufaktur dan teknologi. Bersamaan dengan itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dianggap mengekang kebebasan sipil, seperti perluasan wewenang aparat keamanan dalam memantau media sosial dan pengetatan aturan demonstrasi. Bagi banyak anak muda, situasi ini terasa seperti “gelap”, tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar.Tagar #IndonesiaGelap menjadi wadah untuk mengekspresikan kegelisahan itu. Unggahan dengan tagar ini sering kali disertai gambar monokrom, kutipan lagu, atau format thread panjang yang memadukan data statistik dengan curahan perasaan. Ini adalah bentuk arsip afektif yang sangat generasional, dibangun dari bahasa internet yang tidak selalu dipahami oleh generasi yang lebih tua.
Estetika Meme dan Bahasa Sarkastik
Salah satu ciri khas #IndonesiaGelap adalah penggunaan meme dan sarkasme sebagai alat kritik. Alih-alih menulis esai panjang yang serius, banyak pengguna memilih untuk membuat meme yang menyindir kebijakan pemerintah dengan humor gelap. Misalnya, gambar “Indonesia Gelap” dengan latar hitam dan tulisan kecil “ini bukan filter, ini kenyataan” menjadi viral. Sarkasme ini bukan sekadar hiburan; ia adalah cara untuk mengelola rasa frustrasi dan membangun solidaritas di antara mereka yang merasa tidak berdaya.Dalam ekonomi visibilitas algoritmik, meme memiliki keunggulan karena mudah dibagikan dan sering kali memicu keterlibatan yang tinggi. Namun, meme juga memiliki kelemahan: ia sering kali mereduksi isu kompleks menjadi lelucon singkat, sehingga sulit untuk membangun tuntutan kebijakan yang spesifik. Gerakan #IndonesiaGelap, sejauh ini, belum menghasilkan agenda politik yang jelas, mirip dengan #PercumaLaporPolisi, tetapi dengan nada yang lebih sinis.
Pola Algoritme: Muncul dan Tenggelam Berulang
Dari sudut pandang ekonomi visibilitas algoritmik, #IndonesiaGelap menghadapi tantangan yang berbeda dari #PercumaLaporPolisi. Karena tagar ini tidak terkait dengan satu peristiwa dramatis, ia lebih sulit dipertahankan di puncak trending topic. Algoritme cenderung menyukai kebaruan, bukan akumulasi. Akibatnya, #IndonesiaGelap muncul dan tenggelam berulang kali, tergantung pada peristiwa yang memicunya: kenaikan harga BBM, kasus korupsi, atau kebijakan kontroversial. Pola ini menunjukkan bahwa gerakan berbasis kondisi struktural yang meluas sering kali kehilangan perang visibilitas melawan peristiwa-peristiwa tunggal yang lebih “menjual.”Namun, pola ini juga menunjukkan ketangguhan arsip afektif. Meskipun tagar ini tidak selalu trending, percakapan tentang kegelisahan ekonomi dan politik terus berlangsung di ruang-ruang yang lebih tertutup: grup WhatsApp, kanal Telegram, dan komunitas Discord. Ketika sebuah peristiwa memicu kembali kemarahan publik, tagar #IndonesiaGelap dihidupkan lagi, seolah-olah arsip afektif itu menunggu pemicu yang tepat.
Respons Pemerintah dan Tekanan Politik
#IndonesiaGelap juga menghadapi tekanan politik yang lebih terbuka. Beberapa tokoh pemerintah menyebut tagar ini sebagai bentuk “pesimisme berlebihan” atau bahkan “upaya makar.” Ada upaya untuk mengaitkan tagar ini dengan kelompok oposisi atau kepentingan asing. Dalam beberapa kasus, akun-akun yang mempopulerkan tagar ini dilaporkan atau diserang secara daring. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia, ekonomi visibilitas tidak hanya diatur oleh algoritme, tetapi juga oleh aktor politik yang memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan apa yang layak terlihat.Ancaman ini menciptakan chilling effect bagi sebagian pengguna, tetapi juga memicu solidaritas di antara mereka yang merasa bahwa pemerintah berusaha membungkam kritik. Dalam beberapa kasus, serangan terhadap tagar #IndonesiaGelap justru membuat tagar itu semakin populer, karena pengguna merasa perlu melawan upaya pembungkaman.
Studi Kasus Tambahan: #EndSARS dan #FeesMustFall sebagai Pembanding Global South
#EndSARS: Melawan Kebrutalan Polisi di Nigeria
#EndSARS muncul pada 2017 sebagai protes terhadap Special Anti-Robbery Squad (SARS), unit kepolisian Nigeria yang terkenal dengan pelanggaran hak asasi manusia. Tagar ini kembali meledak pada Oktober 2020, ketika video penyiksaan oleh anggota SARS menyebar di media sosial. Dalam beberapa hari, protes #EndSARS menyebar dari media sosial ke jalanan, dengan ribuan anak muda turun ke jalan di Lagos, Abuja, dan kota-kota lainnya. Puncaknya adalah pembantaian di Lekki Toll Gate pada 20 Oktober 2020, ketika tentara Nigeria menembaki para pengunjuk rasa yang damai.Dalam ekonomi visibilitas algoritmik, #EndSARS adalah contoh bagaimana tagar dapat memobilisasi massa secara cepat, tetapi juga bagaimana represi negara dapat menghentikan gerakan secara brutal. Pemerintah Nigeria merespons dengan kekerasan, menyensor media sosial, dan menangkap aktivis. Namun, arsip afektif #EndSARS tetap hidup, dan tagar ini terus digunakan untuk menuntut keadilan bagi korban pembantaian Lekki.
Salah satu pelajaran dari #EndSARS adalah bahwa visibilitas digital tidak cukup untuk melindungi gerakan dari represi. Seperti yang dicatat oleh Tufekci, “Kemampuan untuk memobilisasi secara cepat tidak berarti kemampuan untuk bertahan ketika negara memutuskan untuk menggunakan kekerasan” (Tufekci 112). Gerakan #EndSARS kehilangan momentum setelah pembantaian, tetapi arsip afektifnya tetap menjadi sumber energi bagi gerakan-gerakan anti-kebrutalan polisi di Nigeria.
#FeesMustFall: Gerakan Mahasiswa dan Perjuangan Pendidikan Gratis
#FeesMustFall muncul di Afrika Selatan pada 2015 sebagai protes terhadap kenaikan biaya kuliah. Gerakan ini dimulai oleh mahasiswa di University of the Witwatersrand dan dengan cepat menyebar ke universitas-universitas lain di seluruh negeri. Tagar #FeesMustFall menjadi alat untuk mengoordinasikan aksi, membagikan informasi, dan membangun solidaritas. Berbeda dengan banyak gerakan tagar lainnya, #FeesMustFall berhasil memaksa pemerintah Afrika Selatan untuk membatalkan kenaikan biaya kuliah pada tahun 2016.Namun, gerakan ini juga menghadapi represi dan tantangan internal. Beberapa pemimpin gerakan ditangkap, dan ada perpecahan tentang strategi, apakah fokus pada biaya kuliah atau memperluas tuntutan ke isu-isu lain seperti dekolonisasi kurikulum. Dalam analisisnya, Tufekci mencatat bahwa #FeesMustFall menunjukkan “bagaimana gerakan digital dapat memenangkan kemenangan cepat, tetapi kesulitan untuk mempertahankan momentum dan membangun organisasi yang tahan lama” (Tufekci 134).
Pelajaran dari #FeesMustFall adalah bahwa gerakan tagar dapat mencapai perubahan kebijakan jika mereka memiliki organisasi mahasiswa yang kuat sebagai fondasi. Tagar berfungsi sebagai penguat, bukan pengganti, untuk organisasi yang sudah ada.
Analisis Komparatif: Pola-Pola yang Jarang Dilihat
Umur Paruh Tagar dan Politik Perhatian
Salah satu fakta yang jarang dibahas adalah bahwa tagar memiliki “umur paruh”, waktu yang dibutuhkan agar volume penggunaannya menurun menjadi setengah dari puncaknya. Penelitian tentang siklus hidup tagar di Twitter menunjukkan bahwa sebagian besar tagar politik mencapai puncak dalam 24–48 jam, kemudian menurun drastis dalam beberapa hari (Lehmann et al.). Dalam kasus #PercumaLaporPolisi, puncak terjadi sekitar hari ketiga, kemudian menurun setelah respons resmi dari kepolisian. Ini berarti jendela perhatian publik sangat sempit. Gerakan yang tidak memiliki strategi untuk memanfaatkan jendela ini, misalnya dengan mengarahkan ke petisi, aksi jalanan, atau lobi kebijakan, akan kehilangan momentumnya.Umur paruh tagar juga dipengaruhi oleh intervensi algoritme. Platform seperti X cenderung menampilkan konten yang masih “panas” dan menyembunyikan yang sudah lama. Dengan demikian, tagar yang tidak lagi trending menjadi sulit ditemukan oleh pengguna baru. Ini berbeda dengan arsip konvensional yang bisa diakses kapan saja tanpa batasan algoritme. Di sinilah arsip afektif berperan: ia menyimpan energi di luar platform, sehingga gerakan bisa kembali muncul meskipun tagar telah lama tidak terlihat.
Kooptasi Korporasi dan Woke Washing di Indonesia
Kooptasi korporasi tidak hanya terjadi di AS dengan #BlackLivesMatter. Di Indonesia, tagar-tagar populer juga kerap dimanfaatkan oleh merek untuk pemasaran. Misalnya, ketika #PercumaLaporPolisi sedang ramai, beberapa akun penjualan daring mencoba menyisipkan produk mereka dengan menggunakan tagar tersebut agar muncul di pencarian. Fenomena ini sering disebut hashtag hijacking. Dalam beberapa kasus, merek justru membuat konten yang tampak “peduli” terhadap isu sosial, tetapi tujuannya adalah meningkatkan penjualan. Ini adalah bentuk kooptasi halus yang melemahkan pesan asli gerakan.Dalam ekonomi visibilitas algoritmik, kooptasi semacam ini sulit dicegah karena platform justru diuntungkan oleh peningkatan keterlibatan. Merek membayar iklan, pengguna mengklik, dan algoritme memperkuat konten yang paling banyak berinteraksi, termasuk konten komersial yang menumpang tagar gerakan.
Peran Bot, Akun Anonim, dan Manipulasi Algoritme
Fakta yang sering diabaikan adalah bahwa tidak semua cuitan dengan tagar gerakan berasal dari pendukung gerakan. Penelitian tentang bot dan akun terkoordinasi di Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar percakapan politik di Twitter/X dipengaruhi oleh akun-akun otomatis yang bertujuan mengubah persepsi publik (Seto). Dalam kasus #IndonesiaGelap, misalnya, beberapa pengguna melaporkan adanya lonjakan cuitan yang identik atau hampir identik yang mencoba mengalihkan narasi ke isu lain. Manipulasi algoritme semacam ini tidak selalu ilegal, tetapi secara efektif mencemari arsip afektif dengan konten yang tidak autentik.Di sisi lain, akun anonim juga bisa menjadi pedang bermata dua. Bagi para penyintas kekerasan seksual, anonimitas memberikan keberanian untuk berbicara tanpa takut diidentifikasi. Namun, anonimitas juga memungkinkan penyebar hoaks dan penyerang daring untuk beroperasi tanpa akuntabilitas. Gerakan sosial digital harus terus-menerus menavigasi ketegangan ini.
Dari Visibilitas ke Perubahan Struktural: Apa yang Membuat Beda?
Perbandingan lima kasus menunjukkan bahwa keberhasilan gerakan tagar tidak diukur dari jumlah cuitan, melainkan dari kemampuannya menghasilkan “perubahan struktural”: kebijakan baru, reformasi institusi, atau pergeseran budaya yang bertahan lama. Dalam hal ini, #SahkanRUUPKS adalah contoh paling jelas, meskipun dengan kompromi, karena gerakan ini memiliki organisasi, strategi, dan tujuan kebijakan yang spesifik. #BlackLivesMatter juga berhasil memobilisasi massa dan mengubah percakapan tentang rasisme, meskipun tuntutan reformasi kepolisian belum sepenuhnya terpenuhi.Sebaliknya, #PercumaLaporPolisi dan #IndonesiaGelap, yang lebih spontan dan tidak terstruktur, cenderung menghasilkan respons simbolis dari pemerintah, tetapi tidak banyak perubahan kebijakan. Ini bukan berarti tagar-tagar itu gagal. Mereka berhasil membuka ruang percakapan dan membangun arsip afektif yang dapat digunakan di masa depan. Namun, tanpa organisasi yang mampu menerjemahkan kemarahan menjadi tuntutan dan tekanan yang berkelanjutan, visibilitas hanya menjadi peristiwa sesaat.
Perbandingan Lintas Konteks: Global North vs Global South
Perbandingan antara kasus-kasus di AS dan Indonesia/Afrika menunjukkan bahwa represi negara jauh lebih keras di Global South, tetapi gerakan di Global South juga sering kali memiliki akar organisasi yang lebih dalam. #BlackLivesMatter di AS menghadapi kooptasi korporasi dan pergeseran perhatian, tetapi jarang menghadapi ancaman pembunuhan massal seperti #EndSARS di Nigeria. Sebaliknya, gerakan di Indonesia dan Afrika Selatan sering kali harus beroperasi dalam kondisi hukum yang lebih represif, tetapi mereka juga dapat mengandalkan jaringan solidaritas komunitas yang kuat.Dalam ekonomi visibilitas algoritmik, perbedaan ini penting karena platform global seperti Twitter/X cenderung memprioritaskan konten dari negara-negara Barat, sementara konten dari Global South sering kali kurang terlihat kecuali jika melibatkan kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang dramatis. Ini menciptakan ketidakadilan visibilitas global yang perlu diperhatikan oleh para peneliti dan aktivis.
Novelty: Ekonomi Visibilitas Algoritmik dan Arsip Afektif sebagai Kerangka Baru
Dengan konsep ekonomi visibilitas algoritmik, kita dapat menjelaskan mengapa gerakan yang paling adil sekalipun bisa kalah oleh konten hiburan, mengapa selebritas lebih didengar daripada aktivis, dan mengapa kemarahan publik bisa dibajak oleh aktor yang tidak berkepentingan. Visibilitas bukanlah hak; ia adalah komoditas yang didistribusikan berdasarkan logika pasar dan algoritme.
Dengan konsep arsip afektif, kita dapat menjelaskan mengapa gerakan tidak mati setelah tagar berhenti trending. Afek yang terkumpul selama ledakan visibilitas tidak hilang; ia tersimpan dalam memori kolektif, dalam kesaksian, dalam kemarahan yang menunggu pemicu berikutnya. Arsip ini adalah sumber daya gerakan yang paling berharga, tetapi juga paling rentan, karena bisa dihapus, dibajak, atau dilupakan.
Kombinasi kedua konsep ini menghasilkan beberapa proposisi baru yang dapat diuji dalam penelitian lanjutan:
- “Semakin pendek umur paruh tagar, semakin besar kemungkinan gerakan hanya menghasilkan perubahan simbolis, bukan struktural.” Gerakan yang ingin menang harus memperpanjang umur paruh melalui strategi lintas platform dan pengorganisasian luring.
- “Arsip afektif yang terlembaga, dirawat oleh organisasi atau komunitas, lebih efektif dalam mempertahankan momentum gerakan daripada arsip yang tersebar tanpa pengelola.” #SahkanRUUPKS dan #BlackLivesMatter menunjukkan ini dengan jelas.
- “Dalam ekonomi visibilitas algoritmik, aktor yang memiliki modal sosial tinggi (selebritas, influencer, media) berfungsi sebagai penguat (amplifier), tetapi juga dapat menjadi pencuri perhatian (attention thief) yang menggeser fokus dari isu ke individu.” Ini terlihat dalam #MeToo, di mana cerita selebritas mendominasi sementara cerita akar rumput tersingkir.
- “Gerakan yang mampu menggabungkan taktik digital dengan tekanan luring, aksi jalanan, lobi, pendudukan ruang publik, memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan perubahan struktural.” Tagar saja tidak cukup.
- “Represi negara dan kooptasi korporasi adalah dua sisi dari ancaman yang sama terhadap integritas arsip afektif.” Keduanya berusaha meredam atau mengalihkan energi gerakan, meskipun dengan cara yang berbeda.
Dengan proposisi-proposisi ini, artikel ini menawarkan jalan keluar dari perdebatan usang tentang slacktivism. Alih-alih bertanya “Apakah tagar efektif?”, kita sebaiknya bertanya: “Dalam kondisi apa tagar dapat efektif, dan bagi siapa?”
Kesimpulan: Menjaga Api Setelah Tagar Padam
Di tengah semua ini, satu hal menjadi jelas: “tagar adalah percikan, bukan api.” Percikan diperlukan untuk menyalakan api, tetapi api harus dipelihara dengan kayu organisasi, strategi, dan kerja politik yang melelahkan. Ekonomi visibilitas algoritmik akan selalu membuat percikan tampak lebih besar daripada api, karena percikan itulah yang dijual oleh platform. Tetapi gerakan yang bertahan adalah gerakan yang tahu bahwa setelah tagar padam, pekerjaan sesungguhnya baru dimulai.
Arsip afektif adalah kayu bakar itu. Setiap kesaksian yang ditulis dengan berani, setiap kemarahan yang dibagikan, setiap solidaritas yang diungkapkan, semuanya tersimpan. Mungkin tidak terlihat oleh algoritme, tetapi hidup dalam ingatan orang-orang yang pernah merasakan luka yang sama. Suatu hari, ketika percikan baru muncul, arsip itu akan menyala kembali, dan api yang dulu hampir padam akan berkobar lagi.
Maka, pertanyaan yang harus kita ajukan bukan lagi “Apakah tagar ini akan trending?” melainkan “Apa yang akan kita lakukan setelah tagar ini tidak lagi trending?” Di situlah letak masa depan gerakan sosial digital.
Daftar Pustaka
Anderson, Monica, et al. “#BlackLivesMatter Surges on Twitter after George Floyd’s Death.” Pew Research Center, 10 June 2020, www.pewresearch.org/fact-tank/2020/06/10/blacklivesmatter-surges-on-twitter-after-george-floyds-death/.
Bennett, W. Lance, and Alexandra Segerberg. “The Logic of Connective Action: Digital Media and the Personalization of Contentious Politics.” Information, Communication & Society, vol. 15, no. 5, 2012, pp. 739–768.
Burke, Tarana. Unbound: My Story of Liberation and the Birth of the Me Too Movement. Flatiron Books, 2021.
Castells, Manuel. Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. 2nd ed., Polity Press, 2015.
renshaw, Kimberlé. “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color.” Stanford Law Review, vol. 43, no. 6, 1991, pp. 1241–1299.
Cvetkovich, Ann. An Archive of Feelings: Trauma, Sexuality, and Lesbian Public Cultures. Duke UP, 2003.
Damarjati, Danu. “Tagar #PercumaLaporPolisi Tembus 1,5 Juta Cuitan.” DetikNews, 13 Okt. 2021, news.detik.com/berita/d-5766579/tagar-percumalaporpolisi-tembus-15-juta-cuitan.
Detik. “Kapolri Respons Tagar #PercumaLaporPolisi: Laporan Masyarakat Akan Ditindaklanjuti.” DetikNews, 14 Okt. 2021, news.detik.com/berita/d-5767899/kapolri-respons-tagar-percumalaporpolisi-laporan-masyarakat-akan-ditindaklanjuti.
Donovan, Joan. “How Twitter’s Algorithm Amplifies Right-Wing Extremism.” MIT Technology Review, 10 Aug. 2020, www.technologyreview.com/2020/08/10/1006356/twitter-algorithm-amplifies-right-wing-extremism/.
Freelon, Deen, et al. “Beyond the Hashtags: #Ferguson, #BlackLivesMatter, and the Online Struggle for Offline Justice.” Center for Media & Social Impact, American University, 2016.
Garcia, Sandra E. “The Woman Who Created #MeToo Long Before Hashtags.” The New York Times, 20 Oct. 2017, www.nytimes.com/2017/10/20/us/me-too-movement-tarana-burke.html.
Garza, Alicia. The Purpose of Power: How We Come Together When We Fall Apart. One World, 2020.
Horowitz, Juliana Menasce, et al. “Amid Protests, Majorities Across Racial and Ethnic Groups Express Support for the Black Lives Matter Movement.” Pew Research Center, 12 June 2020, www.pewresearch.org/social-trends/2020/06/12/amid-protests-majorities-across-racial-and-ethnic-groups-express-support-for-the-black-lives-matter-movement/.
Jackson, Sarah J. “Twitter’s Publics: The Case of #MeToo.” Feminist Media Studies, vol. 18, no. 4, 2018, pp. 681–685.
Kompas. “RUU PKS Disahkan, Aktivis: Ini Kemenangan Meski Ada Pasal yang Dikebiri.” Kompas.com, 12 Apr. 2022, nasional.kompas.com/read/2022/04/12/18150081/ruu-pks-disahkan-aktivis--ini-kemenangan-meski-ada-pasal-yang-dikebiri.
Lehmann, Janette, et al. “Dynamical Classes of Collective Attention in Twitter.” Proceedings of the 21st International Conference on World Wide Web, 2012, pp. 251–260.
Lim, Merlyna. “Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia.” Critical Asian Studies, vol. 49, no. 3, 2017, pp. 411–427.
Mendes, Kaitlynn, et al. “#MeToo and the Promise and Pitfalls of Challenging Rape Culture through Digital Feminist Activism.” European Journal of Women’s Studies, vol. 25, no. 2, 2018, pp. 236–246.
Milano, Alyssa [@Alyssa_Milano]. “If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet.” Twitter, 15 Oct. 2017, twitter.com/Alyssa_Milano/status/919659438700670976.
North, Anna. “The #MeToo Movement and Its Impact on Law.” Vox, 15 Oct. 2018, www.vox.com/2018/10/15/17976132/me-too-movement-law-policy.
Papacharissi, Zizi. Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics. Oxford UP, 2015.
SafeNet. “Laporan Tahunan Kebebasan Digital di Indonesia 2024.” SafeNet, 2025, safenet.or.id.
Sayej, Nadja. “Alyssa Milano on the #MeToo Movement: ‘We’re Not Going to Stop’.” The Guardian, 12 Oct. 2017, www.theguardian.com/culture/2017/oct/12/alyssa-milano-me-too-movement-harvey-weinstein.
Seto, Ario. “Netizenship, Activism and Online Community in Indonesia.” Journal of Contemporary Asia, vol. 51, no. 4, 2021, pp. 597–617.
Sobande, Francesca. The Digital Lives of Black Women in Britain. Palgrave Macmillan, 2020.
Tilly, Charles. Social Movements, 1768–2004. Paradigm Publishers, 2004.
Tufekci, Zeynep. Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest. Yale UP, 2017.
Vaidhyanathan, Siva. Antisocial Media: How Facebook Disconnects Us and Undermines Democracy. Oxford UP, 2018.
We Are Social. “Digital 2025: Indonesia.” DataReportal, 2025, datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia.
Jika Anda perlu file PDF artikel ini, silakan unduh di:
Untuk Sitasi
Seta Basri. 2026. “Gerakan Sosial Digital dalam Ekonomi Visibilitas Algoritmik.” Website Seta Basri Tetap Menulis. Diakses dari : https://www.setabasri.org/.... Diakses tanggal: ....
.webp)
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar
Silakan tulis komentar Anda.