Permintaan itu, wajar, tidak sepenuhnya didengar. Di hari yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberhentikan Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Penyadapan terhadap Presiden, kata Prasetyo, “mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar” (RRI, 5 November 2026). Tiga perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka: Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso. Nomor telepon yang disadap bukan hanya milik Presiden; sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, dan pengusaha juga masuk ke dalam daftar (Antara, 4 November 2026).
Dua peristiwa itu, pasukan yang bergerak ke ibu kota dan presiden yang disadap oleh orang kepercayaannya sendiri, terjadi dalam satu tarikan napas. Tidak ada pernyataan resmi yang menghubungkan keduanya. TNI mengatakan pengerahan itu bagian dari kesiapsiagaan rutin; Istana mengatakan penyadapan itu urusan hukum yang sedang diproses. Tetapi bagi siapa pun yang membaca dua peristiwa itu berdampingan, ada pertanyaan yang tidak bisa dihindari: apa yang sebenarnya sedang terjadi pada negara ini?
Buku ini tidak berangkat dari pertanyaan “siapa yang bersalah.” Itu urusan pengadilan, dan buku ini bukan pengadilan. Buku ini berangkat dari pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa elite politik Indonesia, selama dua tahun terakhir, tampak begitu sibuk saling mengunci, membentuk koalisi yang nyaris tanpa lawan, membagi jabatan sampai kabinet membengkak menjadi lebih dari seratus orang, dan mencurigai satu sama lain sampai penyadapan dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung Presiden? Mengapa insting untuk bertahan, membentuk ikatan, dan menaklukkan lawan, insting yang secara biologis wajar, justru menghasilkan pemerintahan yang gagal memenuhi hajat hidup orang banyak? Dalam kata gagal ini saya tidak menyuruh Anda melihat Medsos, tetapi berkunjunglah dari kampung ke kampung, gang ke gang, dan para sobat kita yang dulu kelas menengah sekarang sibuk gadaikan emas buat bayar cicilan rumah dan mobil. Setelah Anda lakukan itu, baru bolehlah Anda setuju atau menghujat saya sebagai pembohong.
Pertanyaan itu bukan pertanyaan baru. Ia adalah pertanyaan lama yang muncul berulang kali, di tempat yang berbeda, dengan aktor yang berbeda. Di Guinea-Bissau, November 2025, militer mengklaim “kontrol total” atas negara setelah mengepung istana presiden dan markas komisi pemilihan (RT, 26 November 2025). Di Niger, Agustus 2026, sebuah upaya kudeta meletus di pangkalan udara Niamey, dan presiden tidak muncul ke publik selama berjam-jam (163.com, 30 Agustus 2026). Di Burkina Faso, Januari 2022, pasukan yang membelot mengambil alih televisi nasional dan mengepung istana presiden, dengan alasan yang selalu berubah tetapi dengan pola yang selalu sama (The Paper, 2022). Dalam setiap kasus, ada satu pola yang berulang: ketika elite politik tidak lagi bisa menyelesaikan perbedaan melalui institusi, yang muncul bukan argumentasi, melainkan tubuh, mesin, dan gerak pasukan.
Eric A. Nordlinger menyebut pola ini praetorianism: situasi di mana militer mendominasi urusan sipil secara langsung, menggunakan kekuasaan dan kemampuannya untuk mengintervensi politik ketika ada kesempatan (Nordlinger 1977, 2–4). Nordlinger membedakan tiga tipe intervensi, moderator, guardian, dan ruler, tetapi yang paling relevan untuk membaca peristiwa seperti Jakarta 2026 bukanlah tipologinya, melainkan pengamatannya bahwa intervensi militer tidak pernah muncul dari ruang hampa. Ia muncul ketika institusi sipil gagal menyerap konflik, ketika elite tidak lagi punya saluran untuk bersaing tanpa saling menghancurkan. Dalam bahasa Nordlinger, kudeta adalah gejala, bukan penyebab.
Edward Luttwak, dalam Coup d’État: A Practical Handbook, melangkah lebih jauh. Ia tidak menulis tentang mengapa kudeta terjadi, tetapi tentang bagaimana kudeta bekerja: siapa yang harus dikooptasi, fasilitas apa yang harus dikuasai, dan bagaimana membuat tindakan itu tampak sah di mata publik (Luttwak 1968, 1–15). Luttwak menunjukkan bahwa kudeta bukan tindakan spontan; ia adalah operasi yang memerlukan perencanaan, sumber daya, dan, yang paling penting, pembacaan yang cermat terhadap kelemahan institusi yang sedang berkuasa. Jika Jakarta 2026 bukan kudeta, ia tetap memperlihatkan logika yang sama: pengerahan pasukan bukan tindakan acak, melainkan sinyal yang dikirim melalui bahasa yang tidak memerlukan kata-kata.
Namun, membaca Jakarta 2026 semata-mata sebagai persoalan militer akan melewatkan sesuatu yang lebih dalam. Dalam literatur perbandingan politik, ada temuan yang konsisten: ketika eksekutif dan legislatif terjebak dalam kebuntuan, ketika presiden tidak memiliki dukungan legislatif yang memadai, dan ketika konflik antar-elite tidak lagi tersalurkan melalui mekanisme politik normal, risiko intervensi, baik oleh militer maupun oleh aktor-aktor di dalam lingkaran kekuasaan, meningkat secara signifikan (Kenney 2005, 3–7). Kebuntuan tidak selalu berarti parlemen menolak anggaran presiden; ia bisa berarti parlemen terlalu patuh, sehingga tidak ada lagi ruang untuk menyalurkan perbedaan. Dalam kasus Indonesia 2024–2026, koalisi yang menguasai lebih dari 80 persen kursi DPR justru menciptakan kebuntuan yang lain: tidak ada lawan yang bisa menyalurkan ketegangan, sehingga ketegangan itu berpindah ke dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri, ke kabinet, ke istana, ke orang-orang yang paling dekat dengan presiden.
Literatur tentang Indonesia pasca-2024 memberikan konteks yang lebih spesifik. Sebuah studi atas 317 artikel berita nasional dari Januari hingga Maret 2025 menemukan bahwa ekspansi pengaruh militer dalam tata kelola Indonesia tidak lagi terjadi melalui kudeta terbuka, melainkan melalui penempatan perwira aktif dan pensiunan di posisi-posisi strategis, perluasan operasi militer selain perang, dan legislasi yang secara bertahap melegitimasi kembali peran sosial-politik TNI (ScienceDirect, Januari 2026). Data empiris 2024–2025 menunjukkan bahwa 60 persen posisi kabinet strategis diisi oleh perwira militer, tiga demonstran tewas dalam kerusuhan Maret 2025, dan indeks kebebasan pers turun dari 60 menjadi 45 (Garuda, 2025). Ini bukan kudeta. Ini adalah sesuatu yang lebih sunyi: pergeseran batas antara apa yang dianggap “politik” dan apa yang dianggap “keamanan,” yang berlangsung tanpa satu pun tembakan.
Di titik ini, biopolitik menawarkan sesuatu yang tidak diberikan oleh literatur kudeta maupun literatur civil-military relations. Michel Foucault, dalam kuliah-kuliahnya tentang biopower, menunjukkan bahwa kekuasaan modern tidak lagi bekerja semata-mata melalui hak untuk membunuh, tetapi melalui pengelolaan kehidupan: mengatur tubuh, mengelola populasi, dan menetapkan siapa yang dianggap bagian dari “kita” dan siapa yang dianggap ancaman bagi kesehatan dan kesejahteraan kolektif (Foucault 2003, 239–245). Ketika pasukan dikerahkan ke ibu kota, yang sedang terjadi bukan sekadar pengerahan militer; yang sedang terjadi adalah negara yang sedang mendefinisikan ulang batas antara “keamanan” dan “politik,” antara tubuh yang dilindungi dan tubuh yang diawasi. Foucault tidak menulis tentang Indonesia, dan buku ini tidak akan memaksanya untuk berbicara tentang Indonesia. Tetapi gagasannya tentang biopolitik membantu menjelaskan mengapa pengerahan 20.980 personel ke Jakarta tidak bisa dibaca hanya sebagai “kesiapsiagaan”: ia adalah tindakan yang, pada saat yang sama, mengirim pesan tentang siapa yang memegang kendali atas batas antara hidup dan mati politik.
Lima karya itu, Nordlinger, Luttwak, literatur kebuntuan eksekutif-legislatif, studi tentang ekspansi militer Indonesia pasca-2024, dan Foucault, berbicara tentang hal yang sama dengan bahasa yang berbeda. Mereka semua menunjukkan bahwa ketika institusi tidak lagi mampu menyerap konflik, konflik itu tidak hilang; ia berpindah ke tempat lain, ke jalan, ke istana, ke tubuh.
Buku ini akan menggunakan pisau yang berbeda: Biopolitik Neo-Darwinis, yang melihat politik sebagai kelanjutan dari repertoar perilaku yang sudah ada jauh sebelum negara ditemukan, ikatan, hierarki, kewaspadaan terhadap orang luar, dan keinginan untuk bertahan. Tetapi pisau itu tidak akan digunakan untuk mengatakan bahwa semua yang terjadi di Jakarta 2026 adalah “alami” atau “tidak bisa dihindari.” Ia akan digunakan untuk menunjukkan bahwa insting yang sama yang membuat manusia membentuk koalisi dan melindungi kerabatnya juga membuat mereka mencurigai sekutu, menyadap sahabat, dan mengerahkan pasukan ketika merasa terancam. Yang membedakan manusia dari primata bukanlah ketiadaan insting itu, melainkan kemampuan, atau ketidakmampuan, institusi untuk mengarahkannya.
Buku ini terdiri dari delapan bab. Bab pertama akan memperkenalkan Biopolitik Neo-Darwinis bukan sebagai teori yang mengawang, melainkan sebagai alat baca yang dibangun dari peristiwa konkret: Gibran, koalisi, kabinet, sadapan, pasukan. Bab-bab berikutnya akan membawa pembaca ke peristiwa-peristiwa yang membentuk dua tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran: Putusan MK Nomor 90, sengketa ijazah, koalisi yang nyaris tanpa oposisi, kabinet 109, penyadapan, dan pengerahan pasukan. Setiap bab berdiri sendiri sebagai peristiwa, tetapi semuanya diikat oleh satu pertanyaan yang sama: mengapa insting politik yang secara biologis wajar justru menghasilkan pemerintahan yang gagal?
Buku ini tidak akan menjawab pertanyaan itu dengan tuntas. Ia hanya akan menunjukkan bahwa pertanyaan itu layak diajukan, dan bahwa jawabannya tidak akan datang dari mereka yang sedang menikmati lingkungan yang salah itu.
Buku ini tidak akan menjawab pertanyaan itu dengan tuntas. Ia hanya akan menunjukkan bahwa pertanyaan itu layak diajukan, dan bahwa jawabannya tidak akan datang dari mereka yang sedang menikmati lingkungan yang salah itu.
Daftar Pustaka
Antara. “Para pemimpin dunia ini ternyata juga pernah disadap.” 4 November 2026. https://www.antaranews.com/berita/5832615/.
Foucault, Michel. Society Must Be Defended: Lectures at the Collège de France, 1975–1976. Diterjemahkan oleh David Macey. New York: Picador, 2003.
Garuda. “Penelitian tentang dampak perluasan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).” 2025. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id.
Kenney, Charles D. Fujimori’s Coup and the Breakdown of Democracy in Latin America. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2004.
Luttwak, Edward N. Coup d’État: A Practical Handbook. Revised ed. Cambridge: Harvard University Press, 2016.
Nordlinger, Eric A. Soldiers in Politics: Military Coups and Governments. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1977.
Okezone. “Heboh Puluhan Ribu Pasukan Elite Dikirim ke Jakarta, Mabes TNI Buka Suara!” 4 November 2026. https://news.okezone.com/read/2026/11/04/337/3251984/.
RRI. “Dugaan Penyadapan Presiden, Mensesneg: Membahayakan Kepentingan Negara.” 5 November 2026. https://rri.co.id/berita-video/52508/.
ScienceDirect. “The expansion of military influence in Indonesia’s governance: A corpus-assisted discourse analysis of media narratives.” Januari 2026. https://www.sciencedirect.com.
VnExpress. “Thiết giáp, pháo binh Indonesia nối đuôi tiến vào thủ đô giữa cuộc điều tra tướng cảnh sát.” 5 November 2026. https://vnexpress.net/thiet-giap-phao-binh-indonesia-noi-duoi-tien-vao-thu-do-giua-cuoc-dieu-tra-tuong-canh-sat-5141003.html.
Mengapa negara ini terasa semakin asing bagi rakyatnya sendiri?
Pada 4 November 2026, 20.980 personel TNI Angkatan Laut bergerak ke Jakarta. Di hari yang sama, Presiden memecat Kepala Staf Kepresidenannya karena diduga menyadapnya. Dua peristiwa yang tidak pernah dijelaskan hubungannya, tetapi bagi siapa pun yang mau melihat, keduanya berbicara dalam bahasa yang sama: bahasa tubuh, bukan bahasa argumen.
Buku ini bukan buku tentang kudeta. Ini buku tentang sesuatu yang lebih sunyi dan lebih berbahaya: bagaimana insting politik yang secara biologis wajar, membentuk ikatan, membangun koalisi, mendominasi, mencurigai, bekerja dalam lingkungan yang tidak menuntut apa pun selain loyalitas. Ketika koalisi menguasai 81 persen kursi parlemen, ketika kabinet membengkak menjadi 109 orang, ketika partai terbesar di luar kekuasaan menolak disebut oposisi, ketika 44,5 persen rakyat menyatakan tidak puas tetapi tidak ada yang mendengarkan, yang sedang terjadi bukanlah stabilitas. Yang sedang terjadi adalah hilangnya kemampuan negara untuk mengoreksi dirinya sendiri.
Dengan pisau Biopolitik Neo-Darwinis, tradisi yang dirintis Albert Somit, Roger D. Masters, dan Steven Peterson, Seta Basri membedah dua tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran bukan sebagai cerita tentang politisi jahat, melainkan sebagai cerita tentang manusia yang membawa repertoar primata ke ruang yang seharusnya dikelola oleh akal budi. Bonding yang dilegalkan melalui Putusan MK 90. Koalisi yang menghapus seleksi. Kabinet yang membeli kepatuhan. Sadapan yang datang dari orang kepercayaan. Pasukan yang dikerahkan untuk mengamankan kursi, bukan rakyat.
Ini bukan buku yang menghakimi. Ini buku yang menunjukkan. Dan yang ditunjukkan bukanlah sesuatu yang nyaman: bahwa alam liar politik Indonesia bukanlah metafora. Ia adalah kenyataan yang setiap hari dihidupi oleh mereka yang berkuasa, dan setiap hari ditanggung oleh mereka yang tidak.
.webp)
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar
Silakan tulis komentar Anda.