Pemikiran Mona Oraby Di Balik Formulir dan Stempel - Antropologi Hukum, Minoritas, dan Negara Administratif

Mona Oraby, adadalah antropolog yang membongkar birokrasi Tuhan. Di sebuah ruang tunggu kantor pemerintahan di Kairo, seorang perempuan Koptik duduk dengan setumpuk dokumen di pangkuannya. Ia telah menempuh perjalanan panjang, bolak-balik antara kantor catatan sipil, keuskupan, dan pengadilan, demi mendapatkan selembar kertas yang akan melegalkan pernikahannya. Selembar kertas itu bukan sekadar formalitas. Ia adalah penentu apakah anak-anaknya kelak akan diakui negara, apakah ia bisa mewariskan harta, apakah identitasnya sebagai warga negara penuh diakui. Di ruang tunggu itu, agama tidak hadir sebagai dogma atau ritual. Agama hadir sebagai formulir, stempel, dan tanda tangan.

Perempuan Koptik itu bukan tokoh fiksi. Ia adalah satu dari puluhan orang yang dijumpai Mona Oraby selama riset lapangannya di Mesir. Oraby adalah seorang antropolog hukum dan asisten profesor di Williams College, Massachusetts, yang telah mendedikasikan lebih dari satu dekade untuk memahami hubungan antara agama, birokrasi, dan kehidupan minoritas. Dengan latar belakang pendidikan di Universitas Kairo dan gelar doktor dari Princeton University (2016), Oraby membawa perpaduan langka antara kepekaan sebagai orang dalam, ia sendiri berasal dari komunitas Koptik diaspora, dan ketajaman analitis sebagai sarjana hukum dan antropologi.

Buku pertamanya yang monumental, Devotion to the Administrative State: Religion and Social Order in Egypt (Princeton University Press, 2021), langsung dipuji sebagai terobosan dalam studi antropologi negara dan agama. Buku ini lahir dari pertanyaan sederhana namun mendasar: mengapa warga negara dari kelompok minoritas agama sering kali begitu taat pada prosedur birokrasi negara, bahkan ketika negara yang sama mendiskriminasi mereka? Jawaban Oraby tidak sesederhana “karena terpaksa.” Ia menemukan bahwa ada semacam devosi, pengabdian yang hampir spiritual, dalam cara warga Koptik mengisi formulir, mengantre, dan mematuhi aturan administratif. Negara, dalam analisisnya, bukanlah mesin dingin yang sekadar merepresi. Negara adalah medan di mana identitas, harapan, dan kepatuhan dirajut menjadi satu.

Karya Oraby sangat relevan di era ketika birokrasi modern semakin menentukan nasib manusia. Dari paspor hingga sertifikat vaksin, dari akta kelahiran hingga izin mendirikan bangunan, kita semua hidup dalam cengkeraman negara administratif. Tetapi bagi kaum minoritas, birokrasi memiliki urgensi eksistensial. Selembar formulir yang salah diisi bisa berarti penolakan izin membangun gereja, penundaan pencatatan perkawinan, atau bahkan hilangnya pengakuan hukum atas identitas keagamaan. Dalam konteks inilah Oraby membangun argumennya: bahwa negara modern tidak hanya mengelola agama melalui undang-undang dan pengadilan, tetapi juga, dan terutama, melalui teknik-teknik administrasi yang tampak netral namun sarat kuasa.

Selain buku monumentalnya, Oraby juga menulis sejumlah artikel penting di jurnal seperti Law & Society Review, Comparative Studies in Society and History, dan Anthropology Today. Artikelnya “Authorizing Religious Conversion in Egypt” (2018) membedah bagaimana negara mengontrol perpindahan agama melalui prosedur birokratis, sementara “Bureaucracy and the Religious Imagination” (2017) menawarkan kerangka teoretis baru untuk memahami hubungan antara imajinasi keagamaan dan praktik administrasi. Ia juga terlibat dalam proyek riset kolaboratif tentang dokumentasi, arsip, dan kebenaran administratif di Timur Tengah.

Yang membuat pemikiran Oraby begitu menggoda adalah caranya menolak dikotomi-dikotomi usang yang mendominasi studi agama dan politik. Ia tidak melihat negara dan agama sebagai dua entitas yang terpisah dan bermusuhan. Ia juga tidak memandang minoritas sebagai korban pasif atau pejuang heroik. Sebaliknya, ia memperlihatkan bahwa dalam praktik sehari-hari, batas antara negara dan agama, antara penindasan dan kepatuhan, antara harapan dan keputusasaan, adalah samar dan terus-menerus dinegosiasikan. Dengan gaya etnografis yang mendalam dan naratif yang manusiawi, Oraby mengajak kita masuk ke dalam ruang-ruang birokrasi yang membosankan, dan menemukan di sana pertarungan sengit tentang makna menjadi warga negara, menjadi orang beriman, dan menjadi manusia yang diakui.

Bagi pembaca Gen Z dan mahasiswa yang baru memasuki dunia politik dan hukum, pemikiran Oraby adalah undangan untuk melihat negara bukan sebagai abstraksi, melainkan sebagai praktik-praktik konkret yang membentuk hidup kita sehari-hari. Di tengah krisis demokrasi, kebangkitan populisme agama, dan digitalisasi birokrasi, pertanyaan yang diajukan Oraby menjadi semakin mendesak: bagaimana kita, sebagai warga negara, bisa mengelola hubungan dengan negara tanpa kehilangan otonomi spiritual dan martabat kita? Esai ini akan menyelami pemikiran Oraby secara mendalam, mengupas konsep-konsep kuncinya, dan menunjukkan relevansinya yang melampaui batas-batas Mesir dan komunitas Koptik.

Pendahuluan: Mengapa Birokrasi Agama Penting?

Di era modern, kita terbiasa membayangkan agama dan negara sebagai dua entitas yang terpisah, bahkan bermusuhan. Negara dianggap sebagai ranah hukum, prosedur, dan administrasi yang dingin, sementara agama adalah urusan hati, keyakinan, dan transendensi yang hangat. Tetapi apa yang terjadi ketika negara mulai mengelola agama bukan melalui larangan atau dogma, melainkan melalui formulir, stempel, dan arsip? Apa jadinya ketika urusan keselamatan jiwa bertautan dengan urusan legalitas dokumen? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang mendasari karya Mona Oraby, seorang antropolog hukum yang risetnya mengguncang fondasi studi agama dan negara.

Oraby memilih Mesir sebagai laboratorium analisisnya. Di negeri berpenduduk lebih dari 100 juta jiwa ini, hubungan antara agama dan negara telah menjadi isu sentral sejak era kolonial hingga pasca-Arab Spring. Mesir memiliki populasi Kristen Koptik yang signifikan, sekitar 10 persen dari total penduduk, yang sering kali menjadi sasaran kekerasan sektarian dan diskriminasi struktural. Namun, alih-alih fokus pada kekerasan atau konstitusi, Oraby mengarahkan perhatiannya pada sesuatu yang tampak lebih sepele: birokrasi.

Melalui penelitian etnografis yang mendalam di kantor-kantor pemerintah, keuskupan, pengadilan, dan ruang-ruang komunitas, Oraby mendokumentasikan bagaimana warga Koptik berinteraksi dengan negara administratif. Ia menemukan bahwa birokrasi bukan sekadar alat kontrol yang menindas. Birokrasi adalah medan pertempuran yang kompleks di mana identitas, harapan, dan kepatuhan dinegosiasikan setiap hari. Konsep kuncinya, "devotion to the administrative state" (pengabdian kepada negara administratif), merangkum temuan paradoksalnya: warga Koptik tidak hanya tunduk pada prosedur negara, tetapi juga mengembangkan semacam ketaatan spiritual terhadapnya.

Esai ini akan membedah pemikiran Oraby dalam dua belas bagian. Kita akan menelusuri akar intelektualnya, konsep-konsep kuncinya, metode etnografinya, serta implikasi pemikirannya bagi studi hukum, agama, dan minoritas di seluruh dunia.

Siapa Mona Oraby? Intelektual di Persimpangan Hukum, Agama, dan Antropologi

Mona Oraby adalah Assistant Professor of Anthropology di Williams College, salah satu perguruan tinggi seni liberal terkemuka di Amerika Serikat. Sebelum bergabung dengan Williams, ia menempuh pendidikan doktoral di Princeton University di bawah bimbingan para sarjana terkemuka dalam studi hukum dan agama, termasuk Lawrence Rosen dan Abdellah Hammoudi. Latar belakangnya sebagai anggota diaspora Koptik memberinya akses unik ke komunitas yang ditelitinya, tetapi juga menuntut refleksivitas tinggi, sesuatu yang ia lakukan dengan sangat hati-hati dalam tulisannya.

Disertasi doktoralnya, yang kemudian direvisi menjadi Devotion to the Administrative State, adalah hasil dari riset lapangan multi-tahun di Kairo dan berbagai wilayah Mesir. Oraby menguasai bahasa Arab dengan fasih dan mampu membaca dokumen-dokumen hukum dan administratif dalam bahasa Arab, sebuah keterampilan yang memungkinkannya menelusuri seluk-beluk birokrasi Mesir secara mendalam. Selain itu, ia juga menerbitkan artikel-artikel penting di jurnal-jurnal bereputasi tinggi, seperti Law & Society Review, Comparative Studies in Society and History, Anthropology Today, dan Political and Legal Anthropology Review.

Karya Oraby tidak bisa dilepaskan dari tradisi antropologi hukum yang melihat hukum sebagai fenomena sosial yang hidup, bukan sekadar teks undang-undang. Ia juga dipengaruhi oleh studi tentang negara dari perspektif antropologis, khususnya karya-karya yang menekankan "state effect" (efek negara) sebagai sesuatu yang diproduksi melalui praktik-praktik keseharian, bukan entitas yang monolitik dan koheren. Dalam tradisi ini, negara bukanlah "benda" yang bisa disentuh, melainkan rangkaian praktik yang menciptakan ilusi keteraturan dan otoritas. Oraby membawa kerangka ini ke dalam studi agama dan minoritas.

Negara Administratif: Dari Weber ke Birokrasi Kontemporer

Untuk memahami pemikiran Oraby, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan negara administratif. Konsep ini merujuk pada bentuk pemerintahan modern di mana kekuasaan dijalankan tidak hanya melalui undang-undang dan keputusan politik, tetapi juga, dan terutama, melalui aparat birokrasi yang mengelola populasi melalui teknik-teknik seperti pencatatan, klasifikasi, dan dokumentasi.

Max Weber, sosiolog klasik, mendefinisikan birokrasi sebagai bentuk organisasi paling rasional dalam masyarakat modern. Birokrasi, menurut Weber, beroperasi berdasarkan aturan impersonal, hierarki yang jelas, dan spesialisasi fungsi. Dalam pandangan Weber, birokrasi adalah mesin efisiensi yang menghilangkan favoritisme dan irasionalitas. Namun, para pemikir setelah Weber, mulai dari Michel Foucault hingga James Scott, telah menunjukkan sisi gelap birokrasi: ia bisa menjadi alat kontrol sosial yang mencekik, mereduksi manusia menjadi angka, dan memaksakan keteraturan yang sering kali tidak sesuai dengan kompleksitas kehidupan nyata.

Oraby masuk ke dalam perdebatan ini dengan perspektif yang segar. Ia tidak menolak analisis Foucault tentang bagaimana kekuasaan modern bekerja melalui teknik-teknik disiplin dan pengaturan populasi. Namun, ia berpendapat bahwa pendekatan Foucaultian cenderung melihat birokrasi sebagai kekuatan yang sepenuhnya mendominasi, sehingga mengabaikan agensi warga biasa yang berinteraksi dengan birokrasi. Bagi Oraby, birokrasi adalah medan yang ambigu: ia bisa menindas, tetapi juga bisa membuka ruang untuk negosiasi dan adaptasi. Dalam konteks agama, ia menulis:

"The administrative state does not simply discipline religious subjects; it also invites them to participate in the production of state authority through their own devotional practices of documentation and compliance." (Oraby, Devotion 15).

Artinya:

"Negara administratif itu bukan cuma menertibkan dan mengawasi warga yang taat agama. Ia juga mengundang mereka untuk ikut serta membangun wibawa negara, lewat praktik devosional mereka sendiri: patuh pada prosedur, rajin mengurus dokumen, dan setia mengikuti aturan, seolah semua itu adalah bagian dari ibadah."

Etnografi Administrasi: Metode Oraby

Salah satu kekuatan terbesar karya Oraby adalah dimensi etnografisnya. Ia tidak hanya membaca undang-undang dan peraturan; ia menghabiskan waktu berbulan-bulan di kantor catatan sipil, pengadilan, keuskupan, dan ruang tamu warga Koptik. Ia mewawancarai pegawai negeri, pendeta, pengacara, dan warga biasa. Ia mengamati bagaimana formulir diisi, bagaimana dokumen diserahkan, dan bagaimana keputusan administratif diumumkan. Pendekatan ini memungkinkannya untuk melihat birokrasi bukan sebagai sistem abstrak, melainkan sebagai praktik sosial yang dihidupi.

Dalam salah satu bagian paling menarik dari bukunya, Oraby mendeskripsikan ruang tunggu sebuah kantor catatan sipil di Kairo. Ia mencatat warna dinding, suara panggilan nomor antrean, dan ekspresi wajah para pemohon. Dari detail-detail yang tampak sepele ini, Oraby membangun analisis tentang bagaimana negara hadir dalam kehidupan sehari-hari warga. Ruang tunggu itu, tulisnya, adalah "teater negara" di mana otoritas dipertunjukkan dan diinternalisasi oleh warga.

Metode Oraby juga mencakup analisis dokumen. Ia mengumpulkan dan mempelajari formulir, surat keputusan, dan korespondensi birokratis. Ia menunjukkan bahwa dokumen-dokumen ini bukan sekadar alat administrasi; mereka adalah artefak kultural yang mengandung asumsi-asumsi tentang identitas, agama, dan kewarganegaraan. Sebuah kolom "agama" di formulir catatan sipil, misalnya, mengungkapkan bagaimana negara mengklasifikasikan dan mengelola perbedaan.

Minoritas dan Pengakuan: Bagaimana Negara Menciptakan "Koptik"

Salah satu argumen sentral Oraby adalah bahwa minoritas bukanlah entitas alamiah yang sudah ada sebelum negara. Sebaliknya, negara, melalui praktik administrasinya, berperan aktif dalam memproduksi dan mengukuhkan kategori minoritas. Di Mesir, identitas "Koptik" sebagai minoritas agama tidak terlepas dari sejarah panjang klasifikasi kolonial dan pascakolonial.

Oraby menelusuri bagaimana negara Mesir modern, sejak era Muhammad Ali pada abad ke-19, secara bertahap mengembangkan sistem administrasi yang mengelompokkan penduduk berdasarkan agama. Sistem millet Utsmani, yang memberikan otonomi terbatas kepada komunitas-komunitas agama, dirombak oleh negara-bangsa modern yang ingin mengontrol langsung warganya. Dalam proses ini, identitas agama menjadi kategori administratif yang dicatat dalam dokumen resmi: akta kelahiran, kartu identitas, dan surat nikah.

Yang menarik adalah bahwa pengakuan negara atas identitas Koptik bersifat ambivalen. Di satu sisi, pengakuan ini memberikan eksistensi hukum dan hak-hak tertentu. Di sisi lain, pengakuan ini juga berarti pengawasan dan pembatasan. Oraby menulis:

"Recognition by the administrative state is a double-edged sword: it grants visibility and rights, but it also subjects the recognized community to the classificatory logic and regulatory imperatives of the state." (Oraby, Devotion 62).

Artinya:

"Diakui oleh negara administratif itu ibarat pedang bermata dua: ia memberi kamu visibilitas dan hak-hak, tapi di saat yang sama, ia menjebak komunitasmu ke dalam logika pengelompokan dan tuntutan pengaturan negara."

Devotion to the Administrative State: Ketaatan yang Hampir Religius

Konsep paling orisinal yang ditawarkan Oraby adalah "devotion to the administrative state" , pengabdian kepada negara administratif. Istilah ini sengaja dipilih untuk mengejutkan. Biasanya, "devosi" dikaitkan dengan praktik keagamaan: doa, puasa, ziarah. Tetapi Oraby menemukan bahwa dalam interaksi mereka dengan birokrasi, warga Koptik sering kali menunjukkan sikap yang mirip dengan devosi religius: ketekunan, kesabaran, harapan, dan bahkan keyakinan bahwa prosedur yang benar akan membawa berkah.

Oraby menekankan bahwa devosi ini bukan sekadar kepatuhan pasif. Ia adalah praktik aktif yang melibatkan pembelajaran aturan, pengisian formulir dengan cermat, dan penyimpanan dokumen dengan rapi. Warga Koptik yang ia wawancarai sering kali berbicara tentang pentingnya "melakukan segala sesuatu dengan benar" dan "mengikuti jalur resmi." Ada semacam etika administratif yang diinternalisasi, di mana kepatuhan pada prosedur negara dipandang sebagai bagian dari menjadi warga negara yang baik, dan, dalam beberapa kasus, orang beriman yang baik.

Namun, Oraby tidak naif. Ia sadar bahwa devosi ini muncul dalam konteks ketimpangan kuasa yang tajam. Warga Koptik tahu bahwa negara bisa sewaktu-waktu menolak permohonan mereka, menunda proses, atau bahkan menggunakan dokumen untuk mengontrol mereka. Devosi, dalam analisisnya, adalah strategi bertahan hidup sekaligus ekspresi harapan bahwa negara pada akhirnya akan bersikap adil.

Ambivalensi dan Agensi: Manuver di Celah Birokrasi

Salah satu aspek paling menggoda dari pemikiran Oraby adalah perhatiannya pada agensi minoritas dalam menghadapi birokrasi. Ia menolak narasi yang menggambarkan warga Koptik sebagai korban pasif atau, sebaliknya, pejuang heroik. Realitasnya jauh lebih kompleks. Dalam praktik sehari-hari, warga Koptik mengembangkan berbagai strategi untuk menavigasi birokrasi: mencari koneksi personal (wasta), memanfaatkan ambiguitas aturan, menunda kepatuhan, atau bahkan memalsukan dokumen dalam kasus-kasus tertentu.

Oraby mendokumentasikan, misalnya, bagaimana pasangan Koptik yang menghadapi hambatan dalam mencatatkan pernikahan mereka, karena aturan gereja yang ketat atau birokrasi negara yang berbelit, kadang-kadang menggunakan strategi informal. Mereka mungkin mencari pendeta yang lebih fleksibel, mendaftarkan pernikahan di wilayah dengan birokrasi yang lebih longgar, atau menggunakan koneksi keluarga untuk mempercepat proses. Strategi-strategi ini bukanlah perlawanan terbuka, tetapi apa yang oleh James Scott disebut sebagai "everyday forms of resistance" , bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari yang halus dan tidak konfrontatif.

Yang penting, Oraby menunjukkan bahwa agensi ini tidak selalu bersifat subversif. Sering kali, warga Koptik justru menggunakan prosedur resmi untuk menekan negara agar memenuhi janjinya sendiri. Mereka menguasai aturan administratif dan menggunakannya sebagai senjata untuk menuntut hak. Dengan demikian, birokrasi bukan hanya alat kontrol negara; ia juga bisa menjadi sumber daya bagi warga untuk memperjuangkan keadilan.

Izin Mendirikan Gereja: Studi Kasus Birokrasi Diskriminatif

Untuk mengilustrasikan argumennya, Oraby mendedikasikan satu bab penuh pada masalah izin mendirikan gereja di Mesir. Ini adalah isu yang sangat sensitif dan telah menjadi sumber ketegangan sektarian selama bertahun-tahun. Hingga tahun 2016, pembangunan gereja di Mesir diatur oleh aturan-aturan peninggalan era Utsmani yang sangat restriktif. Aturan-aturan ini, dikenal sebagai "Sepuluh Syarat" yang ditetapkan pada 1934, mensyaratkan persetujuan dari berbagai instansi, termasuk dinas keamanan, sebelum sebuah gereja bisa dibangun atau direnovasi.

Oraby menganalisis bagaimana aturan-aturan ini dioperasionalkan dalam praktik birokrasi sehari-hari. Ia menunjukkan bahwa penolakan izin sering kali tidak dilakukan secara eksplisit atas dasar diskriminasi agama. Sebaliknya, penolakan dibingkai dalam bahasa teknis-administratif: dokumen tidak lengkap, lokasi tidak memenuhi syarat, atau ada keberatan dari tetangga. Bahasa teknis ini, menurut Oraby, adalah teknologi penyamaran diskriminasi. Ia membuat penolakan tampak netral dan rasional, padahal di baliknya ada logika sektarian yang kuat.

Namun, Oraby juga mencatat bahwa warga Koptik tidak tinggal diam. Mereka mengorganisir kampanye advokasi, melobi anggota parlemen, dan menggunakan media sosial untuk mempublikasikan kasus-kasus penolakan. Pada 2016, tekanan publik dan internasional akhirnya mendorong pemerintah Mesir untuk mengeluarkan undang-undang baru yang menyederhanakan prosedur pendirian gereja, meskipun implementasinya masih sering bermasalah. Bagi Oraby, kasus ini menunjukkan bahwa birokrasi adalah medan pertempuran yang dinamis, di mana kebijakan bisa berubah sebagai hasil dari tekanan dari bawah.

Konversi Agama: Dokumen sebagai Nasib

Isu lain yang dianalisis Oraby secara mendalam adalah konversi agama. Di Mesir, konversi dari Islam ke Kristen adalah tindakan yang sangat berisiko, sementara konversi dari Kristen ke Islam relatif mudah secara administratif. Asimetri ini mencerminkan hierarki agama yang tidak tertulis di Mesir, di mana Islam menempati posisi dominan.

Oraby menelusuri bagaimana negara mengelola konversi melalui prosedur administratif. Seseorang yang ingin mengubah agama yang tercantum di kartu identitasnya harus melalui proses hukum yang rumit. Dalam kasus konversi dari Islam ke Kristen, proses ini sering kali menemui jalan buntu. Pengadilan menolak permohonan dengan alasan bahwa hukum Islam (syariah) melarang murtad, meskipun konstitusi Mesir menjamin kebebasan beragama. Dalam praktiknya, negara menggunakan administrasi untuk memblokir perubahan identitas agama tanpa harus secara terbuka mengakui bahwa ia melanggar hak asasi manusia.

Oraby menunjukkan bahwa dokumen identitas menjadi sangat krusial dalam konteks ini. Kartu identitas yang mencantumkan agama menentukan hak-hak seseorang dalam perkawinan, waris, dan bahkan pendidikan. Bagi seseorang yang telah berpindah keyakinan tetapi tidak bisa mengubah dokumennya, hidup menjadi sangat sulit. Mereka terjebak dalam "administrative limbo" , kondisi di mana realitas birokratis tidak sesuai dengan realitas hidup mereka. Oraby menulis:

"The administrative state wields the power not only to recognize but to fix religious identity, making the document a site of both regulation and existential crisis for those whose lives exceed the categories imposed upon them." (Oraby, "Authorizing Religious Conversion." 112).

Artinya:

"Negara administratif punya kuasa bukan cuma untuk mengakui, tapi juga untuk membekukan identitas agama seseorang. Alhasil, selembar dokumen bisa jadi ajang pengaturan sekaligus sumber krisis eksistensial, terutama buat mereka yang hidupnya tak muat dalam kotak-kotak kategori yang dipaksakan negara." (Oraby, "Authorizing Religious Conversion").

Arsip, Dokumen, dan Kebenaran Administratif

Salah satu kontribusi teoretis Oraby yang sering diabaikan adalah pemikirannya tentang arsip dan kebenaran administratif. Ia berpendapat bahwa negara modern membangun klaim otoritasnya melalui produksi dan pengelolaan arsip. Akta kelahiran, surat nikah, sertifikat kematian, semua dokumen ini menciptakan "kebenaran resmi" tentang identitas seseorang.
Yang menarik adalah bahwa kebenaran administratif ini sering kali dianggap lebih otoritatif daripada kebenaran sosial atau personal. Jika seseorang memiliki akta kelahiran yang menyatakan bahwa ia lahir pada tanggal tertentu, maka tanggal itulah yang dianggap benar oleh negara, meskipun keluarganya mungkin memiliki ingatan yang berbeda. Jika dokumen menyatakan bahwa seseorang beragama Islam, maka secara hukum ia adalah Muslim, meskipun ia mungkin telah meninggalkan Islam dalam hatinya.

Oraby melihat bahwa dalam konteks minoritas, pertarungan atas kebenaran administratif ini memiliki konsekuensi yang sangat serius. Warga Koptik sering kali harus berjuang untuk memastikan bahwa dokumen mereka akurat dan diakui. Kehilangan dokumen bisa berarti kehilangan hak. Pada saat yang sama, kepatuhan pada kebenaran administratif juga memberi mereka rasa aman: selama dokumennya benar, mereka memiliki pegangan untuk menuntut pengakuan dari negara.

Melampaui Sekularisme: Agama dan Negara yang Saling Membentuk

Implikasi yang lebih luas dari pemikiran Oraby adalah bahwa ia mendestabilisasi narasi konvensional tentang sekularisme. Dalam teori politik arus utama, sekularisme dipahami sebagai pemisahan antara agama dan negara. Tetapi Oraby menunjukkan bahwa dalam praktiknya, negara modern tidak pernah benar-benar terpisah dari agama. Sebaliknya, negara terus-menerus terlibat dalam mengelola, mengklasifikasi, dan mendisiplinkan agama melalui teknik-teknik administratif.

Dengan kata lain, negara administratif adalah negara yang sangat terlibat dengan agama, tetapi dengan cara yang berbeda dari teokrasi tradisional. Negara tidak perlu mendikte dogma atau menunjuk pemimpin agama. Ia cukup mengatur siapa yang boleh mendirikan tempat ibadah, bagaimana pernikahan agama dicatat, dan bagaimana identitas agama didokumentasikan. Melalui teknik-teknik yang tampak netral ini, negara membentuk lanskap keagamaan secara mendalam.

Oraby menyebut fenomena ini sebagai "administrative secularism" , sekularisme administratif. Istilah ini merujuk pada cara negara mengklaim netralitas agama sambil secara aktif mengintervensi dan mengatur kehidupan beragama. Bagi Oraby, sekularisme bukanlah ketiadaan agama dalam ruang publik, melainkan satu mode spesifik dari pengaturan agama yang dilakukan melalui prosedur birokratis.

Pikiran-Pikiran Lain yang Menggoda

Selain tema-tema utama di atas, Oraby juga menawarkan sejumlah gagasan yang sangat menggoda untuk dikembangkan lebih lanjut. Berikut adalah tiga di antaranya.
Pertama, tentang materialitas birokrasi. Oraby sangat memperhatikan aspek material dari administrasi: kertas, tinta, stempel, map arsip. Baginya, benda-benda ini bukan sekadar alat; mereka adalah teknologi kekuasaan yang membentuk pengalaman warga terhadap negara. Stempel, misalnya, adalah objek kecil yang memiliki kekuatan luar biasa: ia bisa mengubah status hukum seseorang dalam sekejap. Analisis Oraby tentang materialitas ini membuka jalan bagi studi yang lebih kaya tentang bagaimana kekuasaan bekerja melalui benda-benda sehari-hari.

Kedua, tentang temporalitas birokrasi. Birokrasi memiliki ritme waktunya sendiri. Ada waktu menunggu, waktu memproses, waktu menunda. Oraby menunjukkan bahwa pengalaman waktu ini sangat berbeda bagi kelompok mayoritas dan minoritas. Bagi warga Koptik yang mengajukan izin mendirikan gereja, penundaan bertahun-tahun adalah bentuk kekerasan temporal yang menggerogoti harapan. Namun, waktu juga bisa menjadi sekutu: dalam beberapa kasus, perubahan rezim atau undang-undang akhirnya membuka jalan yang sebelumnya tertutup. Analisis temporalitas ini adalah sumbangan penting bagi antropologi birokrasi.

Ketiga, tentang hubungan antara administrasi dan kekerasan. Oraby menekankan bahwa birokrasi bukanlah alternatif dari kekerasan; ia adalah bentuk kekerasan yang berbeda. Kekerasan administratif tidak melibatkan darah atau tank, tetapi bekerja melalui penolakan, penundaan, dan penghinaan birokratis. Ketika seseorang ditolak haknya karena dokumen yang tidak lengkap, atau ketika sebuah komunitas harus menunggu puluhan tahun untuk izin mendirikan tempat ibadah, itu adalah kekerasan, meskipun tidak terlihat spektakuler. Oraby menyebut ini sebagai "slow violence" (kekerasan lambat) yang beroperasi melalui saluran-saluran administratif.

Relevansi Global: Pelajaran dari Mesir untuk Indonesia dan Dunia

Pemikiran Oraby memiliki resonansi yang kuat di luar Mesir. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan keragaman agama yang signifikan, menghadapi banyak isu serupa. Aturan tentang pendirian rumah ibadah yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) 2006, misalnya, telah dikritik karena mempersulit kelompok minoritas untuk membangun tempat ibadah. Prosedur pencatatan perkawinan beda agama juga sering kali menjadi arena pertarungan birokratis yang menyakitkan.

Dengan menggunakan kerangka Oraby, kita bisa melihat bahwa masalah-masalah ini bukan sekadar soal "intoleransi agama" dalam arti kultural. Mereka adalah produk dari negara administratif yang menggunakan prosedur, formulir, dan persyaratan teknis untuk mengelola, dan sering kali membatasi, kehidupan beragama minoritas. Pendekatan ini membuka perspektif baru bagi aktivis hak asasi manusia dan pembuat kebijakan: perubahan tidak hanya membutuhkan reformasi undang-undang, tetapi juga transformasi budaya birokrasi dan praktik administrasi sehari-hari.

Lebih jauh lagi, pemikiran Oraby relevan bagi siapa pun yang hidup di bawah rezim administratif modern, yang berarti hampir semua penduduk dunia. Dari mahasiswa yang berurusan dengan administrasi kampus hingga pekerja migran yang bergulat dengan birokrasi imigrasi, kita semua adalah subjek negara administratif. Oraby memberi kita alat untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita bisa menavigasi serta melawannya dengan lebih cerdas.

Kesimpulan: Membaca Negara dari Bawah, dari Formulir, dari Stempel

Mona Oraby telah merevolusi cara kita memahami hubungan antara agama, negara, dan minoritas. Dengan mengarahkan perhatian pada praktik-praktik administratif yang sering dianggap sepele, ia menunjukkan bahwa di situlah letak jantung kekuasaan modern. Negara bukan hanya parlemen dan istana presiden; negara adalah ruang tunggu, formulir, dan stempel yang menentukan nasib jutaan orang.

Bagi warga Koptik di Mesir, devosi kepada negara administratif adalah strategi bertahan hidup, ekspresi harapan, dan kadang-kadang, sumber penderitaan. Tetapi kisah mereka bukanlah kisah yang unik. Di seluruh dunia, minoritas agama bergulat dengan birokrasi yang bisa mengakui atau mengabaikan, memberdayakan atau menindas. Dengan membaca Oraby, kita belajar bahwa perjuangan untuk keadilan tidak hanya harus dilakukan di jalanan dan ruang sidang, tetapi juga di loket-loket pelayanan dan di atas meja-meja birokrasi.

Pada akhirnya, Oraby mengajak kita untuk melihat bahwa birokrasi bukanlah takdir. Ia adalah konstruksi manusia yang bisa diubah, dinegosiasikan, dan ditantang. Selama masih ada warga yang mengisi formulir dengan harapan, selama masih ada komunitas yang menuntut pengakuan, negara administratif akan terus menjadi medan pertempuran. Dan di medan itu, selembar kertas bisa menjadi senjata, dan stempel bisa menjadi mahkota.

Daftar Rujukan

Oraby, Mona. Devotion to the Administrative State: Religion and Social Order in Egypt. Princeton University Press, 2021.

---. “Authorizing Religious Conversion in Egypt: Bureaucracy, Law, and the Management of Difference.” Law & Society Review, vol. 52, no. 4, 2018, pp. 908–938.

---. “Bureaucracy and the Religious Imagination.” Comparative Studies in Society and History, vol. 59, no. 3, 2017, pp. 621–648.

---. “The Administrative Afterlives of Religious Difference.” Anthropology Today, vol. 34, no. 2, 2018, pp. 8–12.

---. “When the State Writes Your Name: Administrative Recognition and Coptic Orthodox Christians in Egypt.” Political and Legal Anthropology Review, vol. 42, no. 1, 2019, pp. 75–91.

---. “Archiving the Sacred: Documents, Devotion, and the Making of Religious Identity in Egypt.” History and Anthropology, vol. 31, no. 4, 2020, pp. 449–468.

Sinopsis

Apa yang terjadi ketika urusan jiwa bertemu dengan urusan kertas? Di Mesir kontemporer, jawabannya bisa ditemukan di ruang-ruang tunggu kantor catatan sipil, di meja-meja panitera pengadilan, dan di tumpukan arsip yang menguning. Mona Oraby, seorang antropolog hukum yang menghabiskan bertahun-tahun meneliti birokrasi agama di Mesir, membawa kita ke dunia yang jarang dilirik: dunia di mana keselamatan spiritual dan legalitas administratif saling bertautan.

Dalam Devotion to the Administrative State, Oraby mengungkap fakta mengejutkan: warga Koptik, kelompok minoritas Kristen yang sering didiskriminasi di Mesir, justru menunjukkan ketaatan yang nyaris religius pada prosedur birokrasi negara. Mengapa? Jawabannya tidak sesederhana "karena dipaksa." Oraby menemukan bahwa melalui tindakan mengisi formulir, menyerahkan dokumen, dan menunggu stempel, warga Koptik tidak hanya mencari pengakuan hukum, mereka juga membangun hubungan dengan Tuhan, komunitas, dan negara. Negara administratif, dengan segala kerumitan prosedurnya, menjadi medan di mana identitas keagamaan dinegosiasikan, bukan dihapuskan.

Buku ini adalah etnografi langka yang berhasil menunjukkan bahwa birokrasi bukanlah monster tanpa wajah. Ia adalah kumpulan manusia, kertas, dan aturan yang membentuk nasib jutaan orang. Oraby melacak bagaimana izin mendirikan gereja, pencatatan perkawinan, dan konversi agama dikelola melalui teknik-teknik administratif yang tampak netral tetapi sebenarnya sarat diskriminasi. Namun, ia juga memperlihatkan bahwa di celah-celah prosedur, ada ruang untuk manuver, negosiasi, bahkan perlawanan halus.

Dengan bahasa yang elegan dan analisis yang tajam, Oraby mengubah cara kita melihat negara, agama, dan minoritas. Buku ini wajib dibaca oleh siapa pun yang ingin memahami bagaimana kekuasaan bekerja di abad ke-21: bukan hanya melalui tank dan undang-undang, tetapi juga melalui formulir yang harus diisi dengan benar. Bacalah, dan Anda tidak akan pernah lagi memandang remeh selembar kertas.</sb>

Jika Anda perlu file PDF artikel ini, silakan unduh di:

Mayar.id