Gelombang Disalignment dan Koalisi Pileg DPR-RI Periode 2014–2024

Ketika basis pemilih partai-partai politik mulai berpaling, maka di saat itu tibalah fenomena yang esai ini sebut sebagai gelombang disalignment. Kasus gelombang disalignment yang akan diketengahkan adalah konfigurasi koalisi dalam Pileg DPR-RI 2014–2024.

Pernahkah kita membayangkan sebuah rumah yang dulunya selalu ramai, tiba-tiba ditinggalkan penghuninya? Bukan karena rumahnya rusak, melainkan karena para penghuni merasa tidak lagi “betah” dengan suasana di dalamnya. Kira-kira seperti itulah gambaran sederhana dari fenomena disalignment dan realignment yang terjadi dalam dunia partai politik.

Dalam ilmu politik, kedua istilah ini bukanlah hal baru. Charles S. Mack, dalam bukunya yang terbit pada 2010, When Political Parties Die: A Cross-National Analysis of Disalignment and Realignment, mendefinisikan disalignment sebagai “hilangnya dukungan secara besar-besaran dari pemilih inti (core base voters) terhadap partai politik utama” (Mack, 2010, p. 8). Sementara itu, realignment adalah “perpindahan dukungan yang substansial, terus-menerus, dan meluas dari pemilih medial (medial voters) dari satu partai ke partai lainnya” (Mack, 2010, p. 8).

Mack membagi pemilih ke dalam tiga kategori: Pemilih Inti (Core Base Voters/CBV), mereka yang setia memilih partai tertentu tanpa terlalu peduli siapa kandidatnya; Pemilih Medial (Medial Voters/MV), pemilih mengambang yang tidak terikat pada partai mana pun; dan Pemilih Periferal (Peripheral Base Voters/PBV), yang mirip CBV namun lebih kritis dan sewaktu-waktu dapat berpindah pilihan (Mack, 2010).

Esai ini akan menelusuri bagaimana konsep-konsep tersebut bekerja dalam lanskap politik Indonesia. Dengan menggunakan studi kasus Pemilu Legislatif DPR-RI tahun 2014, 2019, dan 2024, kita akan melihat bagaimana gelombang disalignment dan realignment membentuk, dan dibentuk oleh, konfigurasi koalisi partai politik, hingga akhirnya bermuara pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Mengapa Partai Bisa Kehilangan Pemilih Setia?

Mack (2010) menginventarisasi setidaknya empat faktor utama yang dapat menyebabkan sebuah partai mengalami disalignment:

1. Gagalnya Kepemimpinan: 

Ini bukan sekadar soal kalah dalam pemilu, melainkan tentang ketidakmampuan elit partai membaca peta politik, menilai posisi mereka di hadapan konstituen, serta mengelola konflik internal. Korupsi yang dilakukan elit partai, inkompetensi dalam berkomunikasi, dan sikap eksklusif yang menjauhkan mereka dari akar rumput adalah gejala-gejala yang dapat menggerus kepercayaan pemilih inti (Mack, 2010).

2. Pembelahan Isu dan Identitas Nasional: 

Ketika sebuah partai, yang biasanya memiliki posisi ideologis yang jelas—tiba-tiba mengambil sikap yang berbeda demi kepentingan pragmatis sesaat, para pemilih intinya akan mulai bertanya-tanya. Mereka merasa identitas mereka yang telah “selesai” dengan partai tersebut terusik. Jika jawaban yang memuaskan tak kunjung datang, rasa keterasingan pun mulai muncul (Mack, 2010).

3. Alienasi Partai atas Pemilih Inti: 

Ini adalah tahap lanjutan dari dua faktor sebelumnya. Ketika rasa keterasingan semakin intens, ikatan afeksi antara pemilih dan partai pun putus. Dalam kondisi “galau” ini, pemilih inti bisa berubah menjadi pemilih periferal yang kritis, atau bahkan menjadi pemilih medial yang apolitis dan mengambang. Di titik inilah partai kompetitor hadir sebagai “pelipur lara” (Mack, 2010).

4. Adanya Partai Alternatif: 

Menariknya, pemilih yang telah teralienasi umumnya tidak “menyeberang” melintasi garis ideologis. Seorang pemilih partai berbasis agama, misalnya, akan sulit berpindah ke partai sekuler, dan sebaliknya. Mereka cenderung mencari partai lain yang memiliki “gerbong” ideologi serupa (Mack, 2010).

Dengan kerangka teoretis ini, mari kita bongkar satu per satu dinamika politik elektoral Indonesia dalam tiga pemilu terakhir.

Awal Mula Pergeseran Lanskap Politik di Pileg 2014

Pemilu Legislatif 2014 adalah titik awal yang penting. Hasilnya menunjukkan konfigurasi kekuatan yang cukup merata. PDI Perjuangan (PDI-P) keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara 18,95% (23.681.471 suara), disusul oleh Partai Golkar (14,75%), Partai Gerindra (11,81%), dan Partai Demokrat (10,19%) (SuaraSurabaya.net, 2014).

Fenomena menarik untuk dicermati adalah mulai munculnya benih-benih disalignment, terutama pada partai-partai yang sebelumnya dianggap mapan. Partai Demokrat, yang pada Pemilu 2009 berjaya dengan 20,85% suara, mengalami penurunan drastis pada 2014 dengan hanya meraih 10,19% suara (SuaraSurabaya.net, 2014). Jika menggunakan kacamata Mack (2010), fenomena ini dapat dijelaskan sebagai disalignment akibat gagalnya kepemimpinan.

Skandal korupsi yang menjerat sejumlah elit partai menjadi pukulan telak yang membuat pemilih inti Demokrat mulai mempertanyakan integritas partai dan secara perlahan mengalienasi diri. Puncaknya terjadi pada 22 Februari 2013, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana olahraga Hambalang, Bogor (Kompas.com, 2013). Anas kemudian mengundurkan diri dari jabatannya, dan KPK menyita sejumlah aset yang diduga terkait dengannya, termasuk dua bidang tanah di Yogyakarta seluas 7.670 meter persegi (Antara News, 2014).

Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robet, menilai bahwa penetapan Anas sebagai tersangka dan pengunduran dirinya sebagai ketua umum secara politik dianggap bisa sedikit membebaskan Demokrat dari belenggu kasus Hambalang, tetapi kerusakan pada citra partai sudah terlanjur terjadi (Kompas.com, 2013). Skandal ini menggerus kepercayaan para pemilih inti Demokrat yang sebelumnya setia mendukung partai ini sejak era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka mulai merasa bahwa partai yang dulu mereka banggakan telah kehilangan kompas moralnya.

Konfigurasi koalisi pasca-Pileg 2014 juga mulai menunjukkan pola yang akan menjadi tren di masa depan. Dua poros utama terbentuk: Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla (didukung PDI-P, PKB, NasDem, dan Hanura) dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (didukung Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan Demokrat). Polarisasi ini menciptakan garis demarkasi yang jelas antara dua kubu besar.

Konsolidasi Kekuasaan dan Disalignment Berbasis Kepemimpinan, Pileg 2019

Pileg 2019 membawa cerita yang berbeda. PDI-P masih menjadi jawara dengan 19,33% suara dan 128 kursi, diikuti oleh Gerindra yang naik signifikan menjadi 12,57% (78 kursi) dan Golkar dengan 12,31% (85 kursi) (Kompas.com, 2022).

Pada periode ini, disalignment mulai menimpa partai-partai Islam yang memiliki basis massa tradisional. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyajikan contoh paling dramatis tentang bagaimana gagalnya kepemimpinan dapat menghancurkan sebuah partai politik. Pada Pileg 2014, PPP meraih 8.157.488 suara (6,53%) dan mendapatkan 39 kursi di DPR. Namun pada Pileg 2019, perolehan suaranya anjlok menjadi hanya sekitar 6,3 juta suara (4,52%) dan kursinya merosot tajam menjadi hanya 19 kursi (Beritasatu.com, 2019).

Apa yang menyebabkan penurunan drastis ini? Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuzy (Rommy) menuding KPK sebagai penyebab utama. Rommy ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 16 Maret 2019, hanya sekitar sebulan sebelum Pemilu 2019 digelar, terkait perkara dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Beritasatu.com, 2019). Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rommy menyatakan bahwa penangkapan ini menurunkan suara PPP lebih dari satu juta suara dibandingkan Pemilu 2014, menjadikan PPP sebagai partai "paling buncit dan nyaris tidak lolos ambang batas parlemen" (Beritasatu.com, 2019).

Jaksa KPK menanggapi tudingan ini dengan tegas, meminta Rommy untuk tidak mencari-cari alasan dan menegaskan bahwa penegakan hukum tidak ada hubungannya dengan politik (Detik.com, 2019). Namun terlepas dari perdebatan tersebut, yang jelas adalah bahwa skandal korupsi yang menjerat ketua umum partai telah mengakibatkan disalignment besar-besaran pada basis pemilih PPP. Konflik internal yang berkepanjangan antara kubu Rommy dan kubu Djan Faridz juga dinilai sebagai faktor yang memperparah situasi, memengaruhi raihan suara di banyak daerah (Harian Haluan Riau, 2019).

Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan ketahanan yang menarik. Sebagai partai kader yang memiliki basis pemilih inti (CBV) yang kuat dari kalangan aktivis tarbiyah, PKS justru naik perolehan suaranya menjadi 8,2% dan 50 kursi pada 2019, dari sebelumnya 6,8% dan 40 kursi pada 2014 (Arifianto, 2024). Fenomena ini sejalan dengan teori Mack (2010) bahwa disalignment jarang terjadi pada partai yang berhasil memelihara hubungan ideologis yang kuat dengan basis intinya.

Namun, yang paling mencolok dari Pileg 2019 adalah konfigurasi koalisi pasca-pemilu. Presiden Jokowi, yang kini tidak lagi terikat dengan komitmen ideologis koalisi awalnya, mulai menerapkan strategi yang oleh para pengamat disebut sebagai “koalisi gemuk” atau oversized coalition. Secara bertahap, partai-partai yang sebelumnya berseberangan seperti Golkar, PAN, dan PPP ditarik ke dalam kabinet. Pada Pilpres 2014, hanya sekitar 40 persen partai pengusung Jokowi yang memenuhi kursi parlemen. Namun jumlah ini meningkat hingga 60 persen setelah Golkar, PAN, dan PPP yang semula oposisi bergabung dengan koalisi Jokowi (CNN Indonesia, 2019).

Puncaknya, bahkan rival utamanya, Prabowo Subianto dari Gerindra, diajak bergabung dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan (Karim, 2024). Pengamat politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, menyebut bahwa bertambahnya partai baru ke koalisi Jokowi akan memudahkan kerja pemerintah dalam memuluskan kebijakan dan pembuatan undang-undang di DPR, namun ia juga mengingatkan bahwa koalisi yang terlalu gemuk tak akan menjamin pemerintahan berjalan efektif dan dapat mengganggu proses check and balances (CNN Indonesia, 2019).

Puncak Disalignment dan Lahirnya Koalisi Tanpa Oposisi, Pileg 2024

Pemilu 2024 menjadi panggung bagi fenomena disalignment yang lebih dramatis. Dua partai yang sebelumnya menjadi pilar utama politik Indonesia, PDI-P dan PKS, sama-sama mengalami kemunduran yang signifikan, meskipun dalam konteks yang berbeda.

PDI-P, meskipun tetap menjadi pemenang Pileg dengan 25,38 juta suara dan 110 kursi, harus menelan pil pahit kekalahan di Pilpres. Kandidat yang mereka usung, Ganjar Pranowo, hanya menempati posisi ketiga dengan perolehan suara sekitar 16% (Madinier, 2025).

Lebih ironis lagi, hubungan antara Jokowi, yang merupakan kader utama PDI-P, dengan partainya sendiri mengalami keretakan hebat. Jokowi secara terbuka memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putranya sendiri, Gibran Rakabuming Raka. Tindakan ini dapat dibaca sebagai bentuk disalignment internal yang ekstrem, di mana partai “ditinggalkan” oleh figur utamanya sendiri.

Di sisi lain, PKS mengalami disalignment yang bersumber dari alienasi atas pemilih inti akibat langkah pragmatis yang diambilnya. Setelah Pemilu 2024, PKS memutuskan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Padahal, selama bertahun-tahun PKS membangun citra sebagai partai Islam yang kritis dan berada di luar kekuasaan. Langkah ini, menurut Alexander R. Arifianto (2024), telah mengalienasi kader-kader ideologis PKS yang kemudian “desertir” secara massal dalam Pilkada 2024, menyebabkan kekalahan di banyak daerah yang sebelumnya menjadi basis kuat mereka.

Kasus PKS ini adalah contoh sempurna dari teori Mack tentang pembelahan isu dan positioning terkait identitas nasional. Mahfudz Siddiq, Sekretaris Jenderal Partai Gelora (partai yang didirikan oleh mantan tokoh PKS), menyatakan bahwa apabila PKS bergabung dengan KIM, akan terjadi pembelahan antara PKS dan pendukung fanatiknya yang kerap menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye. Menurutnya, sikap elite dan akar rumput sangat berbeda, dan "apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya" (Republika.co.id, 2024).

Kekalahan PKS di Pilkada 2024 menjadi bukti nyata dari alienasi ini. Di Jawa Barat, pasangan calon gubernur yang diusung PKS, Ahmad Syaikhu dan Ilham Habibie, hanya meraih 18,76 persen suara, berada jauh di urutan kedua setelah pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan yang meraih 62,22 persen (Radar Bekasi, 2024).

Di Depok dan Jakarta, dua kota penting yang menjadi barometer kekuatan politik PKS, partai ini gagal mempertahankan posisi mereka. Pengamat politik dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, menyatakan bahwa "hasil Pilkada kali ini memang menjadi awan kelabu bagi PKS. Kedigdayaan politik PKS tidak terlihat, bahkan sebaliknya, rontok di banyak tempat" (Kompas.com, 2024).

Zaki menambahkan bahwa di Jakarta, banyak konstituen PKS yang kecewa dengan batalnya PKS mendukung Anies Baswedan, yang bagi banyak pemilih Muslim Jakarta sudah dianggap sebagai maskot (Kompas.com, 2024). Pengamat politik Bekasi, Roy Kamarullah, bahkan menyebut bahwa "PKS kehilangan arah pada saat bergabung dari partai oposisi menjadi partai koalisi dengan pemerintah. Ini saya pikir momen yang membawa PKS akhirnya ditinggalkan para pendukungnya yang selama ini kita ketahui loyal dan solid" (Radar Bekasi, 2024).

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai Islam tertua di Indonesia, mengalami disalignment yang berujung pada kegagalan total. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, PPP tidak berhasil melampaui ambang batas parlemen 4% dan kehilangan semua kursinya di DPR RI (Media Indonesia, 2024). Ini adalah contoh klasik dari disalignment yang disebabkan oleh gagalnya kepemimpinan dalam mengelola konflik internal dan ketidakmampuan beradaptasi dengan dinamika politik yang berubah.

Puncak dari semua dinamika ini adalah terbentuknya konfigurasi koalisi yang nyaris sempurna di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Hampir seluruh partai politik parlemen, termasuk NasDem dan PKB yang sebelumnya berada di kubu berbeda, kini bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Satu-satunya partai yang masih berada di luar pemerintahan hanyalah PDI-P (Kompas.com, 2025).

Fenomena ini, oleh Thomas B. Pepinsky (2025), digambarkan sebagai konsekuensi dari “koalisi presidensial” di Indonesia yang dicirikan oleh partai-partai yang lemah dengan sedikit perbedaan programatik. Sistem proporsional dengan daerah pemilihan yang besar, menurutnya, mendorong partai-partai untuk lebih memilih “berbagi kekuasaan” (power-sharing) daripada membangun oposisi yang kuat dan berbasis program.

Dalam istilah yang lebih tajam, Marcus Mietzner (2023) dalam bukunya The Coalitions Presidents Make menjelaskan bagaimana para presiden Indonesia pasca-2004 telah mengembangkan strategi yang sangat canggih untuk membangun koalisi yang luas, tidak hanya untuk memenangkan pemilu, tetapi juga untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menetralisir oposisi.

Alignment dan Disalignment Merambah Era Prabowo

Perjalanan dari Pileg 2014 hingga 2024, jika dibaca dengan kerangka Mack (2010), menunjukkan sebuah siklus yang jelas:

1. Fase Disalignment Awal (2014): 

Ditandai dengan merosotnya suara partai mapan (Demokrat) akibat gagalnya kepemimpinan dan skandal korupsi. Kasus Anas Urbaningrum dan proyek Hambalang menjadi simbol kegagalan moral yang membuat pemilih inti Demokrat mulai kecewa dan mencari alternatif.

2. Fase Realignment Pragmatis (2019): 

Terjadi perpindahan dukungan dari partai-partai Islam tradisional (PPP) ke partai-partai yang dianggap lebih mampu mengakomodasi kepentingan mereka, termasuk partai-partai nasionalis yang pragmatis. Kasus OTT Rommy yang terjadi sebulan sebelum pemilu menjadi pukulan telak bagi PPP, sementara Presiden Jokowi menjadi magnet yang berhasil menarik dukungan dari berbagai segmen pemilih, termasuk pemilih medial.

3. Fase Disalignment Ideologis dan Puncak Realignment (2024): 

Partai-partai yang mencoba mempertahankan “kemurnian” ideologis namun gagal beradaptasi (PPP) terlempar dari parlemen. Sementara partai yang mengorbankan ideologi demi pragmatisme (PKS) justru mengalami alienasi dari basis intinya sendiri, terbukti dari kekalahan telak di Pilkada 2024 di basis-basis tradisional mereka seperti Depok, Jakarta, dan Jawa Barat. Realignment besar-besaran terjadi ketika hampir semua partai “direlokasi” ke dalam satu koalisi besar pendukung pemerintah, sebuah fenomena yang oleh para ahli disebut sebagai pergeseran dari “polarisasi ideologis menuju aliansi pragmatis” (Alkaff, 2024).

Era Prabowo Subianto saat ini adalah puncak dari siklus tersebut. Ketiadaan oposisi yang signifikan di parlemen adalah konsekuensi langsung dari realignment besar-besaran yang terjadi. Para ahli menyebut kondisi ini sebagai “competitive authoritarianism” yang mengkhawatirkan, di mana stabilitas politik dicapai dengan mengorbankan kompetisi dan representasi yang sehat (Aspinall & Mietzner, 2019; Mietzner, 2024).

Mietzner (2024) dalam artikelnya Elite Collusion in Indonesia menjelaskan bahwa meskipun kolusi elit telah memungkinkan presiden untuk memperkuat kekuasaannya, para elit juga secara paradoks menetapkan batas-batas terhadap ambisi otoriter tersebut, seperti penolakan terhadap upaya Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya melampaui dua periode yang diizinkan konstitusi.

Peta Politik Terus Bergerak

Charles Mack, dalam studinya tentang matinya partai-partai politik di berbagai negara, mengingatkan kita bahwa stabilitas partai politik ibarat “berada di ujung tanduk”. Tidak ada jaminan bahwa pemenang hari ini akan terus berjaya di masa depan. Kisah Pileg DPR-RI dari 2014 hingga 2024 adalah bukti nyata dari peringatan tersebut.

Kita telah menyaksikan bagaimana Partai Demokrat yang perkasa bisa merosot karena skandal korupsi ketua umumnya, bagaimana PPP sang partai tua bisa terjerembab dan akhirnya terlempar dari parlemen karena konflik internal dan kasus hukum yang menjerat pemimpinnya, dan bagaimana PKS, yang selama ini dikenal memiliki basis pendukung paling loyal, bisa kehilangan “kesaktiannya” dan rontok di banyak basis tradisionalnya karena mengorbankan ideologi demi pragmatisme.

Semua ini adalah konsekuensi dari kegagalan dalam mengelola kepemimpinan, membaca perubahan zaman, dan yang terpenting, menjaga ikatan batin dengan para pemilih inti yang menjadi fondasi utama kekuatan mereka. Di sisi lain, kita juga melihat bagaimana realignment besar-besaran telah melahirkan konfigurasi politik yang baru dan belum pernah terjadi sebelumnya: sebuah pemerintahan yang didukung oleh koalisi “raksasa” yang nyaris tanpa oposisi.

Apakah ini akan menjadi “normal baru” dalam politik Indonesia? Ataukah justru menjadi bibit bagi disalignment dan realignment di masa depan, ketika para pemilih kembali “galau” dan mulai mencari “rumah politik” yang baru? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti: peta politik Indonesia akan terus bergerak, dan memahami konsep disalignment serta realignment adalah kunci untuk membacanya.

Daftar Pustaka

Alkaff, S. H. B. O. (2024). Between political ideology and political reality: The case of Riau Islands (IDSS Paper No. IP24107). S. Rajaratnam School of International Studies.

Antara News. (2014, January 10). Former ruling party chief detained by KPK over corruption allegations. https://jatim.antaranews.com

Arifianto, A. R. (2024). PKS electoral setbacks in the Indonesian regional elections: Pragmatism at the cost of losing core constituencies (IDSS Paper No. IP24104). S. Rajaratnam School of International Studies.

Beritasatu.com. (2019, September 23). Rommy tuding KPK penyebab suara PPP anjlok di Pileg 2019. https://www.beritasatu.com/news/576559/rommy-tuding-kpk-penyebab-suara-ppp-anjlok-di-pileg-2019

CNN Indonesia. (2019, July 4). Koalisi gemuk Jokowi di Senayan rentan jadi batu sandungan. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190704100356-32-408949/koalisi-gemuk-jokowi-di-senayan-rentan-jadi-batu-sandungan

Detik.com. (2019, September 30). Jaksa KPK soal klaim Rommy OTT kurangi suara PPP: Jangan cari alasan. https://news.detik.com/berita/d-4727747/jaksa-kpk-soal-klaim-rommy-ott-kurangi-suara-ppp-jangan-cari-alasan

Harian Haluan Riau. (2019, May 24). Suara PPP merosot karena kasus Romy dan dualisme. https://riau.harianhaluan.com

Karim, M. (2024). Changes in coalition patterns of ideological political parties to transactional pragmatists President Joko Widodo's leadership period 2014-2024. CORE. https://core.ac.uk/works/268416172

Kompas.com. (2013, February 27). Partai Demokrat harus segera konsentrasi untuk Pemilu 2014. https://lipsus.kompas.com/rayakanperbedaan/read/2013/02/27/0904289/partai.demokrat.harus.segera.konsentrasi.untuk.pemilu.2014

Kompas.com. (2022, June 21). Hasil Pemilu 2019: Persentase suara dan jumlah kursi parpol. https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/06150031/hasil-pemilu-2019--persentase-suara-dan-jumlah-kursi-parpol

Kompas.com. (2024, November 29). Berakhirnya dominasi PKS di Jakarta dan Depok. https://megapolitan.kompas.com/read/2024/11/29/10481141/berakhirnya-dominasi-pks-di-jakarta-dan-depok

Kompas.com. (2025, October 18). Tak ada oposisi di era Prabowo-Gibran, cukupkah dengan “penyeimbang”? https://nasional.kompas.com

Mack, C. S. (2010). When political parties die: A cross-national analysis of disalignment and realignment. Praeger.

Madinier, R. (2025). De Jokowi à Prabowo: Les frontières brouillées de l'histoire indonésienne [From Jokowi to Prabowo: The blurred boundaries of Indonesian history]. Archipel, 109, 141–157. https://doi.org/10.4000/archipel.7742

Media Indonesia. (2024, August 25). Kursi DPR RI 2024-2029, PDI Perjuangan terbanyak, Demokrat paling sedikit. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/695596/kursi-dpr-ri-2024-2029-pdi-perjuangan-terbanyak-demokrat-paling-sedikit

Mietzner, M. (2023). The coalitions presidents make: Presidential power and its limits in democratic Indonesia. Cornell University Press.

Mietzner, M. (2024). Elite collusion in Indonesia: How it has both enabled and limited executive aggrandizement. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. https://doi.org/10.1177/00027162241309436

Pepinsky, T. B. (2025). Cleavages, institutions, and democracy in Indonesia: The 2024 elections in comparative perspective. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 44(3), 345–365. https://doi.org/10.1177/18681034251349467

Radar Bekasi. (2024, December 11). PKS gagal raih kemenangan di Pilkada 2024, pengamat sebut kehilangan arah politik. https://radarbekasi.id/2024/12/11/pks-gagal-raih-kemenangan-di-pilkada-2024-pengamat-sebut-kehilangan-arah-politik/

Republika.co.id. (2024, April 30). Fahri Hamzah: Problem PKS tak ada lagi ideloginya, yang ada hanya mesin partai. https://news.republika.co.id/berita/scqpdf377/fahri-hamzah-problem-pks-tak-ada-lagi-ideloginya-yang-ada-hanya-mesin-partai-part1

SuaraSurabaya.net. (2014, May 10). Hasil Pileg 2014, PBB dan PKPI gagal melangkah ke Senayan. https://www.suarasurabaya.net/road-to-parlemen/2014/Hasil-Pileg-2014-PBB-dan-PKPI-Gagal-Melangkah-ke-Senayan/

Jika Anda perlu file PDF artikel ini, silakan unduh di:

Mayar.id