Diskusi yang adil dan komprehensif mengenai masalah Palestina justru harus membuka ruang bagi suara-suara otentik dari dalam tradisi Yahudi dan Kristen sendiri, yaitu mereka yang dengan berani dan obyektif mengkritik Zionisme berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal, ajaran agama yang lurus, atau analisis politik yang tajam. Menghadirkan perspektif kritis dari dalam justru akan memperkuat fondasi diskusi dan menjauhkannya dari tuduhan sepihak.
Ada sebuah pertanyaan yang terus menggelitik, “mengapa kawasan Timur Tengah sejak tahun 1948 hingga saat ini terus terjadi perang dan konflik? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan satu alasan tunggal. Ini adalah hasil akumulasi luka sejarah, perebutan sumber daya strategis, intervensi kekuatan asing, dan pertarungan narasi ideologis. Para intelektual Muslim, cendekiawan kritis, dan teolog telah menggambarkan krisis ini bukan sekadar perang, melainkan “perang makna dan perebutan hak untuk mendefinisikan sejarah”(Salim, 2026).
Fondasi Sejarah
Akar konflik modern ini tidak dapat dilepaskan dari intervensi kekuatan kolonial Eropa pasca-Perang Dunia I. Ketika Kekaisaran Ottoman runtuh, wilayah Palestina jatuh ke tangan Inggris melalui sistem Mandat. Penelitian dari UIN Alauddin Makassar secara tegas menyimpulkan bahwa konflik ini berakar pada “kolonialisme, proyek Zionis, dan kebijakan Barat pasca runtuhnya Kekhalifahan Ottoman” (Azwar et al., 2025).
Ini bukan semata konflik internal penduduk lokal, melainkan konsekuensi langsung dari politik pecah-belah dan janji-janji kolonial yang saling bertentangan. Deklarasi kemerdekaan Israel pada 14 Mei 1948 adalah titik ledaknya, yang dalam perspektif sejarah kritis, menandai dimulainya perang terbuka dan tragedi kemanusiaan bagi rakyat Palestina (Azwar et al., 2025).
Titik Nol Konflik Modern
Bagi dunia Arab dan umat Muslim, tahun 1948 bukanlah tahun "kemerdekaan", melainkan tahun malapetaka, “Nakba.” Peristiwa ini adalah momen kunci yang menentukan dinamika permusuhan hingga hari ini. Momen-momen kunci tersebut adalah:
- Pembersihan Etnis Sistematis. Para cendekiawan dan sejarawan menggambarkan Nakba sebagai aksi pengusiran paksa dan pembersihan etnis. Lebih dari 700.000 warga Palestina, atau sekitar 75% dari populasi saat itu, diusir dari rumah dan tanah leluhur mereka oleh milisi Zionis (sebagaimana dikutip dalam Masjid Nusantara, 2025). Tindakan ini, menurut banyak pihak, dilakukan dengan "menerobos semua hukum dan hak asasi manusia" (Masjid Nusantara, 2025).
- Proyek Berkelanjutan.Poin krusial yang sering diabaikan adalah bahwa Nakba bukanlah peristiwa sejarah yang telah berakhir. Ini adalah proses yang masih berlangsung hingga detik ini, melalui pembangunan pemukiman ilegal, perampasan tanah, dan kebijakan apartheid yang terus mengikis eksistensi dan kedaulatan Palestina (Sindonews, 2023).
Oleh karena itu, bagi para intelektual yang kritis, konflik ini bukan sekadar sengketa perbatasan, melainkan perjuangan melawan penjajahan dan pendudukan yang belum selesai.
Bahan Bakar Geopolitik
Timur Tengah adalah pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia. Kawasan ini menyimpan dua "harta karun” yang membuatnya menjadi ajang perebutan pengaruh tanpa henti:
- Sumber Daya Minyak. Kawasan ini menyumbang lebih dari setengah cadangan minyak dunia. Kontrol atas minyak secara langsung berarti kontrol atas ekonomi global (Viva.co.id, 2025). Perebutan sumber daya alam ini telah menjadi salah satu pemicu utama konflik di kawasan (FISIP UNS, 2020).
- Lokasi Geostrategis. Sebagai jalur perdagangan utama antar benua, negara yang memiliki pengaruh di kawasan ini dapat mengatur arus perdagangan dunia dan mempengaruhi ekonomi negara lain (Viva.co.id, 2025).
Panggung "Proxy War"
Sejak awal, konflik Arab-Israel dan konflik internal di Timur Tengah tidak pernah berdiri sendiri. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menggambarkan kawasan ini sebagai "wadah konflik ideologis antara negara-negara dan bangsa-bangsa yang mendiaminya" sekaligus arena pertarungan "superpowers" (Wahid, t.t.). Intervensi ini terwujud dalam berbagai bentuk "perang proksi" (proxy war) yang dikelola oleh kekuatan-kekuatan besar agar konflik tetap berada di bawah ambang perang konvensional, namun terus membara (Editorialkaltim.com, 2026).
Keterlibatan negara-negara besar seperti Inggris, Prancis, Uni Soviet (dulu), Amerika Serikat, Rusia, hingga kini China, telah membuat konflik lokal menjadi semakin kompleks dan sulit diselesaikan, karena setiap pihak memiliki agenda dan kepentingannya sendiri (Wahid, t.t.).
Pertarungan Narasi
Inilah dimensi konflik yang paling mendalam dan sulit diselesaikan. Analisis Ustaz Fahmi Salim dari Al Fahmu Institute menunjukkan bahwa konflik di Timur Tengah telah bertransformasi dari "konflik kepentingan" menjadi "konflik makna". Entitas yang dipertaruhkan bukan lagi sekadar garis di peta, melainkan "siapa yang berhak mendefinisikan sejarah, menentukan makna tanah suci, dan mengklaim legitimasi atas nama Tuhan" (Salim, 2026).
Ketika narasi-narasi keagamaan yang absolut masuk ke dalam logika perang, kompromi menjadi hampir mustahil. Hal yang dinegosiasikan bukan lagi kepentingan politik, melainkan iman (Salim, 2026). Inilah mengapa perang di Timur Tengah seringkali tidak tunduk pada rasionalitas politik biasa.
Saling Mengunci
Dari sejumlah perspektif, konflik berkepanjangan di Timur Tengah adalah hasil dari perpaduan tiga elemen yang saling mengunci:
- Sejarah Kelam. Warisan kolonialisme yang menciptakan negara di atas penderitaan bangsa lain (Nakba).
- Kepentingan Material.Perebutan sumber daya strategis (minyak dan jalur perdagangan) yang melibatkan kekuatan global dan regional dalam pusaran perang proksi.
- Keyakinan Absolut. Transformasi konflik menjadi pertarungan makna dan klaim teologis yang membuat resolusi damai menjadi sangat sulit dijangkau.
Kombinasi ketiganya membuat kawasan ini menjadi "panorama pergolakan yang tak kunjung berhenti" (Wahid, t.t.), di mana setiap upaya perdamaian seringkali kandas karena akar masalah yang sebenarnya tidak pernah diatasi.
Nakba 1948 dalam Perspektif.
Nakba bukanlah sekadar "tragedi kemanusiaan" yang terjadi secara spontan akibat perang. Nakba adalah “tindakan pembersihan etnis yang direncanakan untuk menciptakan ruang demografis bagi negara Yahudi yang eksklusif, yang menjadi fondasi bagi ambisi ekspansi selanjutnya.
Noam Chomsky secara konsisten menegaskan bahwa Nakba adalah "pembersihan etnis terhadap dua pertiga populasi" Palestina yang diusir dari tanah air mereka "untuk memberi ruang bagi sebuah negara baru, Israel" (Chomsky, sebagaimana dikutip dalam Goodreads, 2024). Ia juga melihat bahwa "solusi dua negara" yang ditawarkan oleh Israel dan pendukungnya justru melegitimasi penciptaan "Israel Raya", di mana entitas Palestina akan terfragmentasi dan tidak berdaya (Chomsky, sebagaimana dikutip dalam Sobrief, 2025).
Norman Finkelstein, putra korban Holocaust, mengkritik tajam bagaimana tragedi kemanusiaan yang dialami orang Yahudi digunakan untuk membenarkan penindasan terhadap bangsa lain. Dalam sebuah debat dalam rangka memperingati Nakba, Finkelstein secara langsung mengaitkan perayaan "kemerdekaan" Israel dengan malapetaka yang menimpa rakyat Palestina, sebuah narasi yang secara fundamental bertentangan dengan klaim moral negara Zionis (Democracy Now, 2008).
Rabbi Yisroel Dovid Weiss, juru bicara Neturei Karta, menyatakan bahwa bagi umat Yahudi yang saleh, Zionisme dan pendirian negara Israel adalah Nakba yang lebih besar”. Ia menegaskan bahwa Zionisme-lah yang menyebabkan Nakba 1948, di mana "pembunuhan dan pencurian jelas-jelas dilarang dalam agama kami, sementara orang-orang ini (Israel) mendirikan negara mereka dengan mencuri dari orang Arab" (Alquds, 2023; Mehrnews, 2020). Dengan kata lain, Nakba adalah dosa fundamental Zionisme, bukan takdir ilahi.
Alfred M. Lilienthal, penulis buku monumental “The Zionist Connection (1976), menghabiskan hidupnya untuk memperingatkan bahaya menyamakan Yudaisme, agama monoteistik tertua di dunia, dengan Zionisme, sebuah gerakan politik sekuler. Baginya, tujuan akhir dari gerakan ini adalah “penciptaan negara Palestina” yang merdeka dan berdaulat, yang berarti pengakuan atas hak-hak rakyat yang tanahnya dirampas sejak Nakba (WRMEA, 1994).
Dari aneka perspektif ini, jelas bahwa Nakba adalah langkah pertama yang kejam namun strategis. Tujuannya adalah untuk mengubah demografi dan menguasai tanah seluas mungkin sebagai batu loncatan menuju visi "Greater Israel".
Greater Israel
Jika Nakba adalah peristiwa historisnya, maka "Greater Israel" adalah cetak biru ideologis yang mendasarinya. Proyek ini, yang telah dipetakan sejak era Theodore Herzl, adalah rencana ekspansionis untuk menguasai wilayah yang membentang dari Sungai Nil hingga Eufrat. Lebih mengerikan lagi, rencana ini juga membayangi tanah suci Makkah dan Madinah.
Rabbi Joel Teitelbaum (Satmar Rebbe), dalam magnum opus-nya Va-yo'el Moshe, secara teologis mengutuk Zionisme sebagai "dosa terburuk yang bisa dibayangkan" dan bentuk kemurtadan yang ekstrem. Ia berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar Zionisme melanggar "Tiga Sumpah" dalam Midrash, yang melarang orang Yahudi untuk mendirikan negara dengan kekerasan atau "memanjat tembok" sebelum kedatangan Mesias (Teitelbaum, 1961, sebagaimana dikutip dalam Tradition Online, 2021; UC Press, t.t.). Oleh karena itu, negara Israel dan segala tindakan ekspansinya adalah pemberontakan melawan Tuhan, bukan penggenapan nubuat.
Para Teolog Kristen Palestina, seperti Naim Ateek, Mitri Raheb, dan Geries Khoury, melihat Zionisme dan proyek "Greater Israel" sebagai ancaman eksistensial yang didasarkan pada pembacaan Alkitab yang keliru dan menindas. Mereka mengembangkan Teologi Pembebasan Palestina, yang menantang narasi Zionis dan mengadvokasi boikot terhadap Israel. Bagi mereka, klaim teologis atas "Tanah Perjanjian" yang digunakan untuk membenarkan perampasan tanah adalah penodaan terhadap pesan Injil (Quer, 2019).
Steven Paas, seorang teolog Kristen Reformed dari Belanda, dalam bukunya Christian Zionism Examined, dengan tegas menentang teologi Zionisme Kristen. Ia berargumen bahwa ideologi ini keliru menafsirkan nubuat Alkitab dan menempatkan negara Israel modern di samping atau bahkan menggantikan posisi Kristus. Paas menyebutnya sebagai "gevaar" (bahaya bagi iman Kristen yang sejati (Nederlands Dagblad, 2012; Wipf & Stock, 2020).
Hubungan Sebab-Akibat
Terdapat sejumlah hubungan resiprokal antara Nakba 1948 dan Greater Israel. Rinciannya sebagai berikut:
- Nakba adalah implementasi awal dan fondasi dari proyek "Greater Israel. Tanpa pengusiran massal dan perampasan tanah pada tahun 1948, mustahil bagi gerakan Zionis untuk menciptakan negara dengan mayoritas Yahudi yang eksklusif, apalagi bermimpi untuk melakukan ekspansi lebih jauh.
- Keduanya berasal dari akar ideologis yang sama, yaitu Zionisme politik, yang secara teologis dikutuk oleh para pemuka agama Yahudi Ortodoks seperti Rabbi Teitelbaum dan Rabbi Weiss sebagai bentuk kemurtadan, serta oleh teolog Kristen seperti Ateek dan Paas sebagai penyelewengan Alkitab.
- Proyek ini adalah proses yang berkelanjutan. Nakba tidak berakhir pada tahun 1948. Seperti yang diisyaratkan oleh Chomsky dan para kritikus lainnya, kebijakan pendudukan, pembangunan pemukiman ilegal, aneksasi, dan blokade terhadap Gaza adalah kelanjutan dari Nakba, yang terus menerus mengikis kemungkinan berdirinya negara Palestina yang berdaulat dan membuka jalan bagi visi "Greater Israel".
Dengan demikian, memahami Nakba tidak bisa dilepaskan dari memahami ambisi "Greater Israel". Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama: Sebuah proyek kolonial pemukim (settler colonialism) yang tujuannya adalah penguasaan total atas tanah dan sumber daya, dengan mengorbankan hak-hak dasar dan eksistensi bangsa Palestina.
Perkembangan Proyek Greater Israel
Sejauh mana sebenarnya proyek Greater Israel telah berhasil, dan bagaimana kaitannya dengan Nakba? Ibarat membangun sebuah gedung pencakar langit, Nakba adalah fondasi pertama yang ditanam pada tahun 1948. Kini, hampir 80 tahun kemudian, kita bisa melihat bahwa fondasi itu tidak hanya kokoh, tetapi bangunannya sudah menjulang tinggi ke atas.
Capaian Proyek
Jika kita menggunakan bahasa populer, proyek ini ibarat permainan catur tiga dimensi. Permainan tersebut dijalankan secara bertahap, diam-diam, tetapi pasti. Ada tiga "kemenangan" besar yang sudah dikantongi oleh para pendukung visi Eretz Yisrael HaShlema (Israel Raya).
1. Perluasan Wilayah yang Melampaui Batas Awal
Sejak awal, batas negara ini tidak pernah jelas. Pada tahun 1947, Rencana Pembagian PBB memberikan 56% wilayah Mandat Palestina untuk negara Yahudi. Namun, pasca perang 1948 (Nakba), mereka menguasai sekitar 77% wilayah tersebut. Ini adalah "kemenangan" pertama.
Kemudian, Perang Enam Hari 1967 menjadi puncaknya. Dalam sekejap, mereka menguasai Tepi Barat, Jalur Gaza, Yerusalem Timur, Semenanjung Sinai (Mesir), dan Dataran Tinggi Golan (Suriah). Bagi para pengusung visi ini, 1967 bukanlah penaklukan, melainkan "penebusan" yakni sebuah sinyal ilahi bahwa tanah yang dijanjikan kini berada dalam genggaman. Bahkan, sebagian dari mereka dengan percaya diri menyatakan bahwa perbatasan seharusnya membentang "dari Sungai Nil hingga Sungai Eufrat".
2. Creeping Annexation
Inilah strategi paling cerdik dan efektif. Alih-alih mendeklarasikan perluasan wilayah secara terang-terangan dan menuai kecaman global, mereka memilih jalan "aneksasi merayap" (creeping annexation).
Idenya sederhana, bangun pemukiman demi pemukiman di tanah yang diduduki, hubungkan dengan jalan-jalan khusus, dan biarkan fakta di lapangan yang berbicara. Slogan "katakan lebih sedikit, lakukan lebih banyak" menjadi mantra mereka. Lihatlah hasilnya:
- Ledakan Pemukiman. Pada tahun 2025, otoritas Israel mengeluarkan tender untuk 10.098 unit pemukiman baru hanya dalam satu tahun, sebuah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tahun yang sama, 41 pemukiman baru disetujui.
- Proyek E1. Proyek ini adalah "mahkota" dari strategi ini. Rencana pembangunan 3.401 unit di area E1, antara Yerusalem dan pemukiman besar Ma'ale Adumim, bertujuan untuk membelah Tepi Barat menjadi dua bagian. Ini secara permanen akan memutus kontinuitas wilayah Palestina dan mengubur dalam-dalam kemungkinan berdirinya negara Palestina yang layak.
- Total Pemukim Ilegal. Saat ini, sekitar 750.000 pemukim Israel tinggal secara ilegal di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Bahkan, dalam tiga tahun terakhir, pemerintah koalisi saat ini telah menyetujui “68 pemukiman baru,” menjadikan total pemukiman resmi menjadi sekitar 210.
3. Aneksasi Terbuka
Jika sebelumnya mereka bermain "sembunyi-sembunyi", kini topeng itu perlahan mulai dilepas. Langkah-langkah aneksasi yang dulunya rahasia, kini dilakukan secara terang-terangan. Amnesty International bahkan menyebut langkah-langkah ini sebagai "eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala dan kecepatan" untuk menjadikan aneksasi sebagai "realitas yang tidak dapat diubah lagi" (Amnesty International, 2026).
Sejak Desember 2025, pemerintah Israel meluncurkan serangkaian kebijakan yang secara sistematis merampas tanah Palestina, melegalkan pos-pos pemukiman liar, dan mendaftarkan tanah di Tepi Barat sebagai "tanah negara" Israel. Mereka bertindak dengan keyakinan penuh bahwa tidak akan ada konsekuensi serius, berkat dukungan tanpa syarat dari Amerika Serikat dan lemahnya tekanan internasional.
Mengapa Proyek Ini Belum Sepenuhnya Berhasil?
Meski kemajuannya pesat, proyek Greater Israel belum sepenuhnya mencapai garis akhir. Ada beberapa "batu sandungan" serius yang membuat langkah mereka tersendat:
- Perlawanan Rakyat Palestina. Perlawanan di Gaza dan Tepi Barat, meskipun tidak seimbang, terus menjadi duri dalam daging. Ini membuktikan bahwa semangat untuk merdeka tidak bisa dipadamkan hanya dengan bom dan pemukiman.
- Kebangkitan Poros Perlawanan Regional. Kegagalan Israel untuk sepenuhnya mengamankan perbatasan utara dengan Lebanon (terkait Hizbullah) dan menghadapi serangan dari Yaman menunjukkan bahwa proyek ini tidak berjalan dalam ruang hampa.
- Tantangan Internal dan Demografis. Sebagian pengamat menilai ambisi untuk menguasai wilayah sebesar itu dengan populasi yang relatif kecil adalah hal yang tidak realistis.
- Fatwa dan Penolakan Teologis. Dari dalam komunitas Yahudi sendiri, penolakan datang dari kelompok Neturei Karta dan pemimpin spiritual seperti Rabbi Yisroel Dovid Weiss, yang menyebut Zionisme sebagai "Nakba yang lebih besar" karena telah mengubah Yudaisme menjadi materialisme politik belaka (Weiss, sebagaimana dikutip dalam Mehrnews, 2020; Tehran Times, 2011).
Suara Kritis yang Tak Pernah Padam
Di tengah gegap gempita "keberhasilan" di lapangan, suara-suara kritis dari para intelektual terus mengingatkan dunia akan akar masalah dan bahaya laten dari proyek ini.
Noam Chomsky mengingatkan bahwa apa yang terjadi adalah "pembersihan etnis" berkelanjutan, dan "solusi dua negara" yang ditawarkan hanyalah kedok untuk menciptakan "Israel Raya" yang sesungguhnya (Chomsky, sebagaimana dikutip dalam Goodreads, 2024; Sobrief, 2025). Norman Finkelstein (2025), terus membongkar bagaimana Israel menggunakan "kampanye pemerasan internasional" untuk mempertahankan citranya sambil terus melakukan genosida di Gaza. Teolog Kristen Palestina, Naim Ateek, melihat benih-benih Teologi Pembebasan Palestina lahir justru dari penderitaan Nakba, dan menyerukan pembacaan Alkitab yang berpusat pada kasih dan keadilan, bukan pada klaim tanah yang eksklusif (Ateek, 2018).
"Rumah" yang Sudah Berdiri, Tapi Belum Selesai
Jadi, sejauh mana keberhasilan proyek Greater Israel yang berakar pada Nakba? Jawabannya “secara signifikan, proyek ini telah berhasil.” Lebih dari 75% tanah Palestina historis kini berada di bawah kendali Israel. Strategi "aneksasi merayap" melalui pemukiman telah secara efektif mengubah peta dan demografi di lapangan, membuat solusi dua negara menjadi semakin mustahil.
Namun, "rumah" ini belum sepenuhnya selesai. Perlawanan yang tak kunjung padam, baik dari rakyat Palestina, kekuatan regional, maupun suara-suara kritis dari dalam tradisi Yahudi dan Kristen sendiri, menjadi "alarm" yang terus berbunyi. Mereka mengingatkan bahwa sebuah bangunan yang didirikan di atas fondasi ketidakadilan dan penderitaan bangsa lain (Nakba) adalah bangunan yang rapuh dan pada akhirnya tidak akan pernah menemukan kedamaian sejati.
Pertanyaan yang membuncah di benak kita bersama apakah terdapat kunci untuk membuka tabir gelap di balik konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Seringkali kita terjebak dalam narasi konflik agama atau perebutan wilayah semata, tertapi realitasnya jauh lebih kompleks. Di balik dentuman artileri dan perundingan diplomatik yang alot, terdapat mesin pendanaan raksasa yang bekerja tanpa lelah, memastikan bahwa proyek Nakba dan visi Greater Israel tidak pernah kehabisan bahan bakar. Elaborasi berikut akan membedah secara objektif dan mendalam enam pilar utama pendanaan tersebut, dengan merujuk pada sumber-sumber kredibel.
Pemerintah Amerika Serikat
Pemerintah Amerika Serikat (AS) adalah tulang punggung utama yang menopang seluruh proyek Zionis di Palestina. Tanpa aliran dana dan dukungan diplomatik yang luar biasa dari Washington, sangat mustahil bagi Israel untuk mempertahankan pendudukan, memperluas pemukiman ilegal, dan melancarkan operasi militer secara berkelanjutan. Status ini bukanlah hasil dari kebijakan yang netral, melainkan buah dari upaya lobi yang sistematis dan pengaruh mendalam dari jaringan pro-Israel dalam struktur kekuasaan AS (Mearsheimer & Walt, 2007, hlm. 5-7).
Magnitudo Bantuan
Untuk memahami skala dukungan ini, kita harus melihat angkanya. Sejak pendirian Israel pada tahun 1948, AS telah menggelontorkan bantuan ekonomi dan militer dalam jumlah yang tidak tertandingi oleh negara penerima bantuan lainnya. Berbagai sumber menunjukkan angka yang fantastis. Menurut laporan dari Congressional Research Service (CRS), hingga saat ini AS telah memberikan bantuan bilateral dan pendanaan pertahanan rudal kepada Israel sebesar $174 miliar dolar AS (dalam nilai dolar saat itu, tidak disesuaikan dengan inflasi), setara Rp. 2.982.360.000.000.000 (Sharp, 2025, hlm. 1). Angka ini belum termasuk berbagai bentuk dukungan lain seperti jaminan pinjaman (loan guarantees) yang seringkali tidak dihitung sebagai bantuan luar negeri (Jewish Virtual Library, t.t.).
Ketika disesuaikan dengan inflasi, jumlahnya menjadi jauh lebih mencengangkan. The Jerusalem Fund mencatat bahwa total bantuan AS ke Israel mencapai lebih dari $318 miliar dolar AS (dalam nilai dolar saat ini) setara dengan Rp.5.450.520.000.000.000 (Arikat, 2025, para. 5). Laporan lain dari lembaga pemikir Council on Foreign Relations bahkan menyebutkan angka yang sedikit lebih kecik, yaitu lebih dari $310 miliar dolar AS, setara Rp. 5.313.400.000.000.000, sejak tahun 1946 (Parstoday, 2026; Pikiran Rakyat, 2025). Ini bukan sekadar bantuan, ini adalah investasi geopolitik terbesar dalam sejarah modern, yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah.
Bantuan ini mayoritas disalurkan dalam bentuk bantuan militer. Sejak tahun 1985, AS secara konsisten memberikan hampir $3 miliar dolar AS (Rp. 51.420.000.000.000) dalam bentuk hibah tahunan kepada Israel, dengan sebagian besar dialokasikan untuk program Foreign Military Financing (FMF) (Sharp, 2025, hlm. 2). Melalui Memorandum of Understanding (MOU) 10 tahun yang ditandatangani pada tahun 2016, AS berkomitmen untuk memberikan $38 miliar dolar AS (651.320.000.000.000) dalam bantuan militer untuk periode 2019-2028, yang terdiri dari $33 miliar dalam bentuk hibah FMF dan $5 miliar (setara Rp. 85.700.000.000.000) untuk program pertahanan rudal seperti Iron Dome (Sharp, 2025, hlm. 3). Iron Dome sendiri, yang menjadi simbol keunggulan militer Israel, sebagian besar dikembangkan dan dibiayai oleh uang serta keahlian teknis AS (Arikat, 2025, para. 5).
Lebih dari Sekadar Uang
Dukungan AS tidak berhenti pada bantuan finansial dan persenjataan canggih. Washington juga berfungsi sebagai perisai diplomatik yang kokoh bagi Israel di panggung internasional. Di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), AS telah menggunakan hak vetonya puluhan kali untuk memblokir resolusi yang mengkritik kebijakan pendudukan Israel, perluasan pemukiman, atau tindakan militernya di wilayah Palestina. Sejak 7 Oktober 2023 saja, AS telah menggunakan hak veto sebanyak enam kali (Arikat, 2025, para. 7). Perlindungan diplomatik ini memberikan Israel "kebebasan manuver" yang tidak dimiliki negara lain, memungkinkannya untuk bertindak tanpa takut akan sanksi atau isolasi internasional yang berarti.
Secara politik, aliansi ini telah tertanam dalam proses pengambilan keputusan di kedua negara. Di AS, dukungan untuk Israel bersifat lintas partai dan hampir bulat di Kongres, sebuah fenomena yang didorong oleh pengaruh kuat organisasi lobi pro-Israel seperti American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC (Arikat, 2025, para. 8). Pengaruh ini melampaui pemungutan suara legislatif, merambah ke dalam kerja sama intelijen, latihan militer gabungan, dan koordinasi kebijakan regional yang erat. Seperti yang dikemukakan oleh Mearsheimer dan Walt (2007, hlm. 4), kombinasi dukungan AS yang tak tergoyahkan untuk Israel dan upaya untuk menyebarkan "demokrasi" di kawasan justru telah mengobarkan opini Arab dan Islam serta membahayakan keamanan AS sendiri. Mereka berargumen bahwa "tidak ada lobi yang berhasil mengalihkan kebijakan luar negeri AS sejauh ini dari apa yang seharusnya menjadi kepentingan nasional Amerika" (Mearsheimer & Walt, 2006, hlm. 1).
Miliarder Zionis
Jika pemerintah AS adalah penyandang dana resmi, para miliarder Zionis adalah investor kakap yang beroperasi di belakang layar, membentuk opini publik dan mendikte arah kebijakan melalui kekuatan uang mereka. Mereka adalah "Koch Bersaudara"-nya Israel, menggunakan kekayaan fantastis untuk memastikan bahwa kandidat politik yang pro-Israel memenangkan pemilu dan kebijakan yang mereka inginkan dijalankan.
Dinasti Adelson
Keluarga Adelson, yang dipimpin oleh mendiang Sheldon Adelson dan kini istrinya, Miriam Adelson, adalah nama yang paling disegani dan ditakuti dalam politik pro-Israel di AS. Sebagai taipan kasino dengan kekayaan puluhan miliar dolar, Sheldon Adelson mengubah dukungannya menjadi sebuah kerajaan pengaruh politik. Mereka secara konsisten menjadi donatur terbesar bagi Partai Republik dan kampanye presiden Donald Trump, menyumbang lebih dari $600 juta dolar AS (Rp.10.284.000.000.000) untuk mendukung tiga kampanye presiden Trump dan kandidat Republik lainnya sejak tahun 2015 (Cole, 2025, para. 2).
Pengaruh mereka begitu besar sehingga Trump sendiri secara terbuka memberikan penghormatan kepada Miriam Adelson di depan parlemen Israel (Knesset), mengakui perannya dalam membentuk kebijakan Timur Tengah pemerintahannya. Trump bahkan menceritakan bagaimana pasangan Adelson akan secara rutin menelepon dan mengunjunginya di Ruang Oval untuk mendesak kebijakan-kebijakan pro-Israel, termasuk pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan Kedutaan Besar AS ke sana pada tahun 2017 (Cole, 2025, para. 4-5). Atas jasanya, Trump menganugerahi Miriam Adelson Presidential Medal of Freedom, penghargaan sipil tertinggi di AS (Jerusalem Post, 2018).
Selain mendanai kampanye politik, Adelson juga menginvestasikan dananya untuk membentuk generasi muda Yahudi. Melalui Adelson Family Foundation, mereka telah menyumbang lebih dari $100 juta dolar AS (Rp.1.714.000.000.000) untuk program Birthright Israel (Taglit-Birthright Israel) sejak tahun 2007 (Jewish Ledger, 2011, para. 1). Program ini memberikan perjalanan gratis 10 hari ke Israel bagi pemuda Yahudi di seluruh dunia, dengan tujuan eksplisit untuk memperkuat identitas Yahudi mereka dan menumbuhkan loyalitas kepada negara Israel, yang pada gilirannya akan memperkuat basis dukungan politik di masa depan.
Haim Saban
Di kubu Partai Demokrat, nama Haim Saban berdiri sejajar dengan Adelson dalam hal pengaruh dan kedalaman kantong. Seorang miliarder media kelahiran Mesir yang besar di Israel, Saban membangun kerajaan hiburannya melalui Saban Entertainment dan terus menjadi salah satu donatur terbesar dan paling berpengaruh bagi Partai Demokrat. Ia secara terbuka menyatakan bahwa kepeduliannya terhadap Israel adalah motivasi utama dari donasinya (Jerusalem Post, 2024).
Pada tahun 2002, Saban menyumbang $7 juta dolar AS (Rp.119.980.000.000) untuk dana pembangunan gedung Democratic National Committee (DNC), yang pada saat itu merupakan sumbangan individu terbesar dalam sejarah partai (WRMEA, 2014, para. 2). Pengaruhnya tidak hanya terletak pada besarnya cek yang ia tulis, tetapi juga pada kemampuannya untuk memobilisasi dana dari jaringan donatur kaya lainnya dan untuk secara langsung melobi para pemimpin Partai Demokrat. Ketika Presiden Joe Biden mengancam akan menghentikan pengiriman senjata ke Israel pada tahun 2024, Saban secara terbuka mengkritik keputusan tersebut sebagai "keputusan yang buruk, buruk, dan buruk di semua tingkatan" (Jerusalem Post, 2024, para. 1). Ia juga dikenal karena secara agresif menentang kandidat atau pejabat Demokrat yang dianggapnya tidak cukup pro-Israel, seperti yang ia lakukan terhadap anggota Kongres Keith Ellison (Times of Israel, 2016).
Baik Adelson maupun Saban, meskipun berada di spektrum politik yang berlawanan, memiliki satu tujuan yang sama yaitu memastikan dukungan AS yang tanpa syarat untuk Israel. Mereka berdua pernah bekerja sama dalam berbagai inisiatif pro-Israel, seperti pendanaan untuk Israeli-American Council (IAC) dan kelompok anti-BDS di kampus-kampus (Jewish Journal, 2015). Duo ini adalah bukti nyata bahwa bagi para bohir Zionis, kepentingan Israel melampaui perbedaan politik partisan.
Larry Ellison
Larry Ellison, pendiri raksasa teknologi Oracle, adalah contoh lain dari miliarder yang menggunakan kekayaannya untuk mendukung Israel secara langsung. Ia adalah donatur terbesar yang tercatat untuk Friends of the Israel Defense Forces (FIDF), sebuah organisasi yang menyalurkan dana dan dukungan langsung kepada tentara Israel (Al-Mayadeen, 2025, para. 20). Dalam berbagai acara penggalangan dana, Ellison berulang kali menjadi donatur utama, pernah memberikan sumbangan sebesar $16,6 juta dolar AS (Rp. 284.524.000.000) untuk membangun fasilitas kesejahteraan bagi batalion infanteri IDF (Ynetnews, 2017, para. 1), serta sumbangan jutaan dolar lainnya. Pada tahun 2007, ia bahkan memberikan setengah juta dolar langsung ke pemukiman ilegal Israel di Sderot (PressTV, 2023, para. 4).
Lebih jauh, pengaruh Ellison merambah ke ranah penguasaan media dan narasi. Melalui Oracle, yang didirikan dengan dana dari CIA, ia mengendalikan infrastruktur data dan teknologi yang krusial bagi pemerintah AS dan Inggris (Al-Mayadeen, 2025, para. 9-10). Akuisisi yang ia lakukan terhadap perusahaan media besar seperti Paramount (pemilik CBS News) dan upayanya untuk membeli Warner Bros. Discovery (pemilik CNN) menimbulkan kekhawatiran serius tentang independensi editorial dan potensi penyensoran narasi yang kritis terhadap Israel (Al-Mayadeen, 2025, para. 7-8; CodePink, 2025). CEO Oracle, Safra Catz, yang lahir di Israel, juga secara terbuka menyatakan bahwa perusahaan tidak akan mempekerjakan siapa pun yang tidak pro-AS atau pro-Israel, menegaskan bahwa sikap politik yang "benar" adalah prasyarat untuk bekerja di sana (Al-Mayadeen, 2025, para. 24-25).
Michael Bloomberg dan Jaringan Miliarder Lainnya
Daftar miliarder pendukung Israel tidak berhenti sampai di situ. Michael Bloomberg, mantan Wali Kota New York dan salah satu orang terkaya di dunia, juga merupakan donatur besar. Sejak perang Gaza terbaru, ia menjadi salah satu donatur individu terbesar untuk badan amal Israel, memberikan $44 juta dolar AS (Rp. 754.160.000.000) untuk layanan ambulans Magen David Adom dan berkomitmen $28 juta dolar AS (Rp.479.920.000.000) untuk merehabilitasi komunitas Israel yang menjadi sasaran serangan Hamas (Jerusalem Post, 2025). Total donasi yang dipimpinnya untuk Magen David Adom mencapai $88 juta dolar AS (,1.508.320.000.000) yang merupakan hadiah terbesar dalam sejarah organisasi tersebut (Yahoo Finance, 2023).
Selain nama-nama besar ini, terdapat jaringan miliarder lainnya seperti Michael Dell (pendiri Dell Technologies) dan Jan Koum (pendiri WhatsApp) yang juga memberikan kontribusi signifikan, baik melalui donasi langsung maupun investasi strategis di Israel, yang secara kolektif membentuk ekosistem pendanaan yang kuat dan saling terkait (Jerusalem Post, t.t.).
Obligasi Israel
Jika para miliarder adalah pemain utama, program Israel Bonds adalah skema "urunan" raksasa yang melibatkan jutaan orang Yahudi di seluruh dunia. Ini adalah mekanisme pembiayaan yang unik dan sangat efektif, yang memungkinkan negara Israel untuk memanfaatkan loyalitas dan sentimen diaspora Yahudi untuk mendanai pembangunan ekonominya.
Lebih dari Sekadar Investasi
Development Corporation for Israel (DCI), yang lebih dikenal sebagai Israel Bonds, didirikan pada tahun 1951 atas prakarsa Perdana Menteri pertama Israel, David Ben-Gurion (Israel Bonds, 2025). Idenya adalah untuk melibatkan diaspora Yahudi sebagai mitra dalam membangun negara Yahudi melalui investasi dalam surat utang negara Israel (Jewish Exponent, 2026). Sejak awal, ini bukan sekadar instrumen keuangan biasa; ini adalah simbol solidaritas dan koneksi pribadi dengan tanah air Yahudi.
Sejak penerbitan obligasi pertama pada tahun 1951, program ini telah berhasil menghimpun dana lebih dari $57 miliar dolar AS (Rp.983.877.000.000.000) di seluruh dunia (Israel Bonds, 2025, para. 5). Dana ini telah menjadi sumber modal pembangunan yang vital bagi Israel, membantu membangun infrastruktur, mengembangkan industri, dan memperkuat ekonomi negara tersebut. Hal yang menarik, hingga saat ini, negara Israel tidak pernah gagal membayar pokok atau bunga dari obligasi-obligasi ini, sebuah rekor yang semakin memperkuat kepercayaan investor (Israel Bonds, 2025, para. 7).
Lonjakan Pendanaan di Masa Krisis
Efektivitas Israel Bonds paling jelas terlihat pada saat-saat krisis. Setelah serangan 7 Oktober 2023, penjualan obligasi Israel secara global melonjak tajam. Dalam dua tahun setelah serangan tersebut, Israel Bonds berhasil menghimpun rekor investasi global sebesar $5,7 miliar dolar AS (Rp.98.387.700.000.000), yang dua kali lipat lebih besar dari penjualan tahunan biasanya sebelum tahun 2023 (Israel Bonds, 2025, para. 2). Untuk tahun 2025 saja, Israel Bonds melaporkan penjualan global tahunan melebihi $2 miliar dolar AS (Rp.34.522.000.000.000) untuk tahun ketiga berturut-turut (Israel Bonds, 2025, para. 1). Lonjakan ini bukan hanya respons finansial, melainkan "pertunjukan solidaritas global yang sesungguhnya" dengan Israel, yang menunjukkan bahwa program ini berhasil mengubah simpati menjadi dukungan finansial yang nyata dan terukur (Hutter, sebagaimana dikutip dalam Israel Bonds, 2025, para. 13).
Selain individu, banyak pemerintah negara bagian dan kota di AS, serta dana pensiun pegawai negeri, juga berinvestasi besar-besaran dalam obligasi Israel. Total investasi dari entitas publik AS ini mencapai lebih dari $3,5 miliar dolar AS, setara Rp.6.041.350.000.000 (Israel Bonds, t.t.). Hal ini semakin mengaburkan batas antara keuangan pribadi dan kebijakan publik, serta menunjukkan betapa dalamnya dukungan institusional terhadap Israel di AS.
Lobi AIPAC
American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) adalah mesin politik paling efektif dan paling ditakuti di Washington D.C. Tugas utamanya adalah memastikan bahwa Kongres AS dan Gedung Putih tetap setia pada satu tujuan: Memberikan dukungan tanpa syarat kepada Israel. AIPAC adalah "pembisik" yang kata-katanya lebih didengar daripada kepentingan rakyat Amerika sendiri.
Strategi dan Pengaruh
Selama lebih dari setengah abad, AIPAC membangun pengaruhnya secara diam-diam di dalam Kongres dan Washington melalui tekanan politik yang halus namun efektif. Mereka memposisikan diri sebagai sumber informasi bagi anggota Kongres, mengatur perjalanan gratis ke Israel untuk "mengedukasi" mereka, dan memperluas jaringan aktivis regionalnya tanpa secara langsung memasuki arena kampanye pemilu (Al-Quds, 2025, para. 15-16). Strategi ini berhasil menciptakan konsensus bipartisan yang kokoh dalam mendukung Israel.
Namun, perang Gaza baru-baru ini memaksa AIPAC untuk keluar dari bayang-bayang. Menghadapi gelombang kritik publik yang belum pernah terjadi sebelumnya, AIPAC melancarkan kampanye publik yang agresif selama siklus pemilu 2024. Mereka dan PAC afiliasinya, United Democracy Project, menghabiskan rekor “lebih dari $100 juta dolar AS (Rp.1.726.100.000.000) untuk mempengaruhi hasil pemilu Kongres (Al-Quds, 2025, para. 3). Sebagian besar dana ini digunakan untuk menyingkirkan anggota Kongres dari Partai Demokrat yang secara terbuka mengkritik Israel dan menyerukan gencatan senjata di Gaza, seperti Jamaal Bowman dan Cori Bush (New Republic, 2025, para. 5). Dari 535 anggota Kongres, 349 di antaranya (65%) menerima uang dari AIPAC atau PAC afiliasinya (PAC atau Political Action Committee adalah lembaga legal di AS yang beroperasi guna mendanai aneka kandidat politik), dengan jumlah yang bervariasi dari ratusan ribu hingga hampir satu juta dolar per orang (New Republic, 2025, para. 3).
Pengaruh AIPAC begitu merasuk sehingga seorang anggota Kongres dari Partai Republik, Thomas Massie, menggambarkan hubungan beracun antara anggota Kongres dan AIPAC dengan mengatakan bahwa "setiap anggota Republik di Kongres memiliki pengasuh dari AIPAC" (Massie, sebagaimana dikutip dalam Pearls and Irritations, 2025, para. 2). Pernyataan ini secara gamblang menunjukkan bagaimana AIPAC memonitor dan mengendalikan suara para politisi AS.
Kemunduran Taktis dan Adaptasi
Kesuksesan AIPAC dalam pemilu 2024 juga memicu reaksi balik yang signifikan. Kemarahan publik atas genosida di Gaza membuat nama AIPAC menjadi beban elektoral bagi sebagian kandidat. Menyadari hal ini, AIPAC mulai menarik diri dari kampanye publik yang konfrontatif menjelang pemilu paruh waktu 2026. Mereka kembali ke strategi lama, yaitu mendukung kandidat melalui perantara dan jaringan pendanaan tidak langsung untuk menjaga pengaruh tanpa mengorbankan citra publik (Al-Quds, 2025, para. 1). Ini adalah bukti bahwa meskipun reputasinya mungkin berada di titik terendah, AIPAC tetaplah kekuatan politik yang ulet dan adaptif, yang akan terus mencari cara untuk memastikan bahwa Kongres AS tetap berada "di dalam saku Israel" (Intercept, 2025).
Zionis Kristen
Di samping lobi Yahudi yang terorganisir, terdapat kekuatan politik dan finansial lain yang sama pentingnya, yaitu gerakan Zionis Kristen. Kelompok ini, yang sebagian besar berasal dari kalangan evangelis fundamentalis di AS, memberikan dukungan tanpa syarat kepada Israel bukan karena cinta kepada bangsa Yahudi, melainkan karena tafsir Alkitab yang unik dan kontroversial.
Teologi yang Mengerikan
Zionisme Kristen modern adalah sebuah gerakan teo-politik yang memandang negara Israel modern sebagai penggenapan nubuat Alkitab dan karenanya layak mendapatkan dukungan tanpa syarat (Wagner, sebagaimana dikutip dalam Kelley, 2004, para. 12). Para penganutnya percaya pada skenario akhir zaman yang melibatkan pengumpulan semua orang Yahudi di Tanah Suci, pembangunan Bait Suci Ketiga di Yerusalem, dan pecahnya perang besar di Armageddon. Dalam skenario ini, Yesus Kristus akan turun kembali ke bumi, dan pada saat itu, orang-orang Yahudi harus memilih untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Mesias atau binasa selamanya.
Pandangan ini, yang secara inheren bersifat antisemitik dan Islamofobik, adalah pendorong utama di balik dukungan mereka yang kuat terhadap Israel (Hochberg, 2025, hlm. 141). Bagi mereka, setiap konflik dan perluasan wilayah Israel adalah "tanda-tanda zaman" yang semakin mendekatkan kedatangan Yesus kembali. Seperti yang dijelaskan oleh sarjana Sean Durbin (2026), bagi kelompok ini, "Israel adalah dasar dari jam kenabian Tuhan, dan peristiwa-peristiwa penting di Israel dan Timur Tengah dipahami dan ditafsirkan melalui lensa kenabian ini" (para. 5).
John Hagee dan Christians United for Israel (CUFI)
Tokoh paling menonjol dalam gerakan ini adalah John Hagee, seorang pendeta dan televangelis dari Texas. Pada tahun 2006, ia mendirikan Christians United for Israel (CUFI), yang sejak saat itu telah berkembang menjadi organisasi pro-Israel terbesar di AS, melampaui AIPAC dalam hal jumlah anggota. CUFI mengklaim memiliki lebih dari 10 juta anggota di seluruh negeri (Political Research Associates, 2024).
Hagee dan CUFI secara aktif melobi Kongres untuk memberikan dukungan tanpa syarat kepada pemerintah Israel, menentang solusi dua negara, dan mendukung perluasan pemukiman ilegal di Tepi Barat. Pada tahun 2008, Hagee secara terbuka mengumumkan donasi sebesar $6 juta dolar AS (Rp.103.566.000.000) untuk berbagai tujuan di Israel, termasuk untuk pemukiman Yahudi di Ariel, dan menyatakan bahwa Israel harus tetap menguasai seluruh Yerusalem (Ynetnews, 2008, para. 1-2). Aksi-aksi seperti ini secara terbuka menunjukkan komitmen mendalam CUFI terhadap ekspansi negara Israel (CIAO, t.t.).
Pengaruh Hagee mencapai puncaknya ketika ia diundang oleh pemerintahan Trump untuk "memberkati" pembukaan Kedutaan Besar AS di Yerusalem pada tahun 2018 (Durbin, 2026, para. 1). Di sana, ia menyatakan keyakinannya bahwa Yerusalem adalah tempat "di mana Mesias akan datang dan mendirikan kerajaan yang tidak akan pernah berakhir" (Hagee, sebagaimana dikutip dalam Durbin, 2026, para. 2). Dukungan dari kelompok Zionis Kristen ini memberikan legitimasi moral dan politik yang sangat besar bagi kebijakan-kebijakan paling kontroversial Israel, sekaligus memobilisasi jutaan pemilih evangelis untuk mendukung politisi pro-Israel.
Dinasti Perbankan Rothschild
Kita tidak dapat memahami jaringan pendanaan modern tanpa menelusuri akar sejarahnya hingga ke Dinasti Rothschild. Keluarga perbankan Yahudi yang sangat kaya dan berpengaruh ini memainkan peran yang tak terhapuskan dalam meletakkan fondasi bagi pendirian negara Israel.
Baron Edmond de Rothschild "Bapak" Kolonisasi Yahudi
Baron Edmond James de Rothschild (1845-1934) adalah figur sentral dalam tahap awal kolonisasi Yahudi di Palestina. Sebagai seorang dermawan yang taat, ia menyadari penderitaan orang-orang Yahudi yang melarikan diri dari pogrom di Eropa Timur dan melihat Palestina sebagai tempat perlindungan yang potensial. Dimulai pada tahun 1882, ia mulai membiayai pendirian "koloni" (pemukiman) Yahudi di Palestina yang saat itu berada di bawah kekuasaan Ottoman. Ia mendanai pembelian tanah dalam skala besar dari pemerintah Ottoman dan tuan tanah Arab, serta mendirikan pemukiman permanen Yahudi pertama seperti Rishon LeZion dan Petah Tikva (Sindonews, t.t.; Aaronsohn, 2000, hlm. 1-3).
Dukungan Rothschild bukan hanya finansial; ia juga menyediakan keahlian agronomi, mendanai sekolah-sekolah Ibrani, dan bahkan membantu mendirikan industri anggur Israel. Antara tahun 1883 dan 1900, ia bertanggung jawab atas sekelompok tujuh koloni perintis dan mendirikan dana untuk mempertahankan serta memperluas proses kolonisasi (National Library of Scotland, t.t., hlm. 26). Diperkirakan bahwa Edmond de Rothschild menghabiskan lebih dari $50 juta dolar AS (Rp.863.050.000.000) untuk mendukung pemukiman-pemukiman ini, sebuah jumlah yang sangat besar pada zamannya, dan mendanai penelitian di bidang kelistrikan serta pembangunan stasiun pembangkit listrik (Schama, 2015, hlm. 45; NJOP, 2015). Atas jasanya yang begitu besar, ia sering disebut sebagai "HaBaron" ("Sang Baron") atau "Bapak Kolonisasi" di Israel.
Walter Rothschild dan Deklarasi Balfour
Jika Edmond de Rothschild adalah pembangun fondasi fisik, maka sepupunya, Lionel Walter Rothschild (1868-1937), adalah arsitek dari fondasi diplomatiknya. Sebagai seorang Zionis yang taat dan teman dekat Chaim Weizmann, Walter Rothschild menjabat sebagai pemimpin tidak resmi komunitas Yahudi Inggris (Sindonews, 2022, para. 5-6).
Pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour, menulis sebuah surat yang ditujukan kepada "Lord Rothschild". Surat yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour ini berisi pernyataan bahwa pemerintah Inggris "memandang positif pendirian di Palestina sebuah rumah nasional bagi bangsa Yahudi" (Rothschild Archive, t.t.). Surat yang diterima oleh Walter Rothschild untuk diteruskan kepada Federasi Zionis ini menjadi "batu fondasi diplomatik bagi negara Israel" (Rothschild Archive, t.t.). Deklarasi ini, yang menjanjikan tanah yang bukan miliknya kepada orang-orang yang tidak berhak, menjadi legitimasi internasional pertama bagi proyek Zionis dan membuka jalan bagi gelombang imigrasi Yahudi besar-besaran yang pada akhirnya mengarah pada Nakba dan pendirian negara Israel pada tahun 1948 (Rothschild Archive, t.t.; Balfour Project, t.t.).
Simfoni Pendanaan Proyek Kolonial
Keenam aktor yang telah kita bedah bukanlah entitas yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka membentuk sebuah simfoni pendanaan yang kompleks dan terkoordinasi dengan baik. Pemerintah AS menyediakan kerangka kerja makro, pendanaan resmi, dan perisai diplomatik. Para miliarder Zionis adalah pemodal ventura yang mendanai kampanye politik dan membentuk opini publik. Obligasi Israel memobilisasi dukungan akar rumput dari diaspora Yahudi global. AIPAC bertindak sebagai mekanisme transmisi yang memastikan kekuatan finansial ini diterjemahkan menjadi kebijakan politik yang nyata di Washington. Zionis Kristen memberikan legitimasi moral dan basis pemilih yang besar, sementara Dinasti Rothschild adalah arsitek sejarah yang meletakkan fondasi bagi keseluruhan proyek ini.
Setiap aktor memainkan peran uniknya, tetapi semuanya bekerja menuju satu tujuan yang sama: Mempertahankan dan memperluas proyek kolonial Zionis di Palestina, yang dimulai dengan Nakba dan terus berlanjut hingga hari ini. Memahami jaringan pendanaan ini sangatlah krusial, karena selama mesin uang ini terus bekerja tanpa hambatan, perdamaian yang adil dan abadi di Timur Tengah akan tetap menjadi ilusi belaka.
Lebih dari Sekadar Angka
Untuk memahami skala kejahatan kemanusiaan ini, kita harus berpegang pada data. Badan Pusat Statistik Palestina (PCBS) mencatat, sejak Nakba 1948 hingga hari ini, lebih dari 156.000 warga Palestina dan Arab telah gugur sebagai syuhada, baik di dalam maupun di luar wilayah Palestina (PCBS, 2025). Angka ini bukanlah sekadar statistik; setiap digitnya mewakili seorang ayah, ibu, anak, yang harapan dan masa depannya direnggut secara paksa.
Perang terbaru di Gaza yang dimulai pada 7 Oktober 2023 telah menambah daftar kelam ini secara eksponensial. Hingga akhir Januari 2026, Kementerian Kesehatan Palestina, yang datanya dilaporkan oleh PBB, mencatat 71.667 warga Palestina gugur dan 171.343 lainnya luka-luka di Jalur Gaza saja (UNRWA, 2026). Lebih mengerikan lagi, sebuah studi independen yang diterbitkan pada Februari 2026 menemukan bahwa jumlah korban tewas sebenarnya bisa mencapai 75.000 jiwa, dengan 56% di antaranya adalah perempuan, anak-anak, dan lansia (AA, 2026). Di Tepi Barat, hingga pertengahan 2025, tercatat 991 warga Palestina tewas sejak agresi dimulai (PCBS, 2025).
Hal yang lebih memilukan adalah nasib anak-anak. Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa lebih dari 18.000 anak telah menjadi korban jiwa dalam agresi terbaru ini (PCBS, 2025). Mereka tewas akibat pemboman, kelaparan, dan penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Bahkan, di tengah musim dingin yang menusuk, 11 anak meninggal dunia karena hipotermia di tenda-tenda pengungsian yang tidak layak (UNRWA, 2026). Ini adalah potret nyata dari "pembunuhan diam-diam" (silent killing) yang terjadi setiap hari.
Pelaku Crimes Against Humanity
Kejahatan sebesar ini tidak terjadi secara spontan. Ada rantai komando yang jelas, dari arsitek kebijakan hingga para pelaksana di lapangan.
Para Arsitek Kebijakan
Di puncak piramida komando, terdapat nama-nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Benjamin Netanyahu (Perdana Menteri Israel). ICC menemukan "alasan yang masuk akal" (reasonable grounds) untuk meyakini bahwa Netanyahu memiliki "tanggung jawab pidana" atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza (ICC, 2024). Ia dituduh secara spesifik menggunakan “kelaparan sebagai metode perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa “pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya” (ICC, 2024). Kebijakan "pengepungan total" yang ia umumkan pada awal perang secara langsung memutus akses warga sipil Gaza terhadap makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar (ICC, 2024).
Yoav Gallant (Mantan Menteri Pertahanan Israel). Gallant, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan, juga masuk dalam surat perintah penangkapan ICC dengan tuduhan yang sama. Ia adalah orang yang secara terbuka menyatakan, "Saya telah memerintahkan pengepungan total di Jalur Gaza. Tidak akan ada listrik, tidak ada makanan, tidak ada bahan bakar, semuanya ditutup" (Gallant, 2023). Pernyataan ini menjadi bukti kuat niat jahat (mens rea) di balik kebijakan yang menyebabkan kematian massal warga sipil.
Para Algojo Lapangan
Di bawah Netanyahu dan Gallant, terdapat jaringan komandan militer yang menjalankan perintah di lapangan. Lembaga-lembaga HAM seperti Hind Rajab Foundation dan Palestinian Center for Human Rights (PCHR) telah mengajukan gugatan ke ICC terhadap sejumlah nama, termasuk Kepala Staf IDF dan komandan senior lainnya, atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap jurnalis dan warga sipil (Alquds, 2025).
Salah satu kasus yang paling menonjol adalah pembunuhan terhadap jurnalis Al Jazeera, Anas al-Sharif, dan rekan-rekannya. Gugatan ke ICC menuduh para perwira tinggi Israel bertanggung jawab atas "kejahatan perang, termasuk pembunuhan berencana dan genosida" (Alquds, 2025). Sejak perang dimulai, lebih dari 292 jurnalis telah terbunuh di wilayah pendudukan, sebuah jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah konflik modern (The African Mirror, 2026). Ini adalah upaya sistematis untuk membungkam saksi dan menghancurkan narasi kebenaran.
Mengapa Mereka Tidak Dihukum?
Pertanyaan ini adalah inti dari seluruh permasalahan. Jawabannya terletak pada kombinasi rumit antara arsitektur hukum internasional yang cacat dan realitas politik kekuasaan yang timpang.
- Veto dan Perlindungan dari Kekuatan Adidaya. Sejak 7 Oktober 2023 saja, AS telah menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB sebanyak “enam kali” untuk memblokir resolusi yang mengecam Israel atau menyerukan gencatan senjata (Arikat, 2025). Perlindungan ini memberikan Israel "kekebalan de facto" dari tekanan hukum internasional yang berarti.
- Penolakan Yurisdiksi dan Sanksi terhadap ICC. AS dan Israel bukanlah pihak dari Statuta Roma, yang menjadi dasar hukum ICC. Ketika ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant, AS tidak hanya mengecam keputusan tersebut sebagai sesuatu yang "memalukan" (outrageous), tetapi juga menjatuhkan sanksi kepada para pejabat senior ICC (The National, 2025). Ini adalah pesan yang jelas kepada dunia: Hukum internasional tidak berlaku bagi Israel dan para pemimpinnya.
- Kendala Praktis di Lapangan. Penegakan surat perintah ICC bergantung pada kerja sama negara-negara anggota. Ketika seorang tersangka memasuki wilayah negara anggota ICC, negara tersebut wajib menangkapnya. Namun, hal ini terbukti sangat sulit. Beberapa negara Eropa memang telah menyatakan akan menangkap Netanyahu jika ia berkunjung (Noticias Fides, 2026). Akan tetapi, dukungan politik yang kuat dari AS memastikan bahwa para pemimpin Israel dapat melakukan perjalanan dengan aman ke banyak negara, tanpa takut akan penangkapan.
- Keengganan Politik Global. Sebagian besar negara di dunia, termasuk negara-negara Muslim dan Arab, hanya mengeluarkan kecaman verbal tanpa tindakan nyata yang dapat memberikan efek jera. Mereka terjebak dalam ketergantungan ekonomi, tekanan diplomatik, dan kepentingan politik internal yang membuat mereka enggan mengambil langkah-langkah drastis seperti memutuskan hubungan diplomatik atau menjatuhkan sanksi ekonomi yang berarti. Keadilan seolah dikorbankan di altar pragmatisme politik.
Apakah Keadilan Telah Mati?
Pertanyaan ini menusuk jantung nurani kita. Secara kasat mata, keadilan seolah telah mati dan dikubur dalam-dalam. Para "bohir" dan "jagal lapangan" Zionis memang tampak bebas berkeliaran dan membunuhi rakyat Palestina tanpa hukuman yang setimpal.
Namun, jika kita melihat lebih dalam, ada "alarm" yang terus berbunyi, meskipun suaranya masih sayup-sayup. Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) terus berkembang dan mulai menunjukkan hasilnya, dengan beberapa perusahaan besar menarik investasi mereka dari Israel. Solidaritas global, terutama dari generasi muda dan gerakan mahasiswa di seluruh dunia, semakin masif dan tak terbendung. Di Mahkamah Internasional (ICJ), Afrika Selatan telah mengajukan gugatan genosida terhadap Israel, yang telah didukung oleh puluhan negara.
Ini semua adalah "bara dalam sekam". Secara institusional, sistem peradilan global memang sedang dalam krisis dan gagal menjalankan fungsinya. Namun, secara moral, hati nurani kemanusiaan global sedang bangkit. Proses ini mungkin lambat dan melelahkan, tetapi ia tidak bisa dihentikan. Seperti yang sering dikatakan, "busur alam semesta moral memang panjang, tetapi ia melengkung menuju keadilan."
Apakah Dunia Dikuasai Zionis Israel?
Ini adalah kesimpulan yang sering muncul dari rasa frustrasi dan putus asa, tetapi mari kita lihat dengan lebih jernih. Dunia “tidak dikuasai secara total” oleh Zionis Israel. Jika mereka benar-benar menguasai dunia, kita tidak akan melihat gelombang protes global, gugatan di ICJ, surat perintah ICC, atau negara-negara yang secara resmi mengakui Negara Palestina.
Namun, yang benar adalah bahwa “pusat-pusat kekuasaan global yang paling menentukan—terutama kekuatan militer, finansial, dan diplomatik AS, yaitu berada di bawah pengaruh yang sangat kuat dari lobi pro-Israel. Ini adalah realitas yang telah didokumentasikan dengan sangat baik oleh para sarjana kritis seperti John Mearsheimer dan Stephen Walt dalam buku mereka yang monumental, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (2007). Mereka menunjukkan bagaimana AIPAC dan jaringan pendukungnya telah berhasil "membajak" kebijakan luar negeri AS untuk melayani kepentingan Israel, bahkan ketika hal itu bertentangan dengan kepentingan nasional AS sendiri.
Pengaruh ini memastikan bahwa satu-satunya negara adidaya di dunia memberikan "cek kosong" dan perisai diplomatik kepada Israel. Inilah yang menciptakan ilusi bahwa Zionis menguasai dunia. Mereka tidak menguasai dunia, tetapi mereka “menguasai negara yang paling berkuasa di dunia", dan itu sudah cukup untuk menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang luar biasa dan menciptakan budaya impunitas yang kita saksikan hari ini.
Antara Keputusasaan dan Harapan
Kita sampai pada sebuah potret dunia yang suram dan penuh ketidakadilan. Jumlah korban yang fantastis, para penjahat yang bebas berkeliaran, dan sistem hukum internasional yang tumpul adalah realitas yang tidak bisa kita pungkiri. Rasa putus asa adalah respons yang wajar dan manusiawi.
Namun, di tengah kegelapan itu, kita juga menemukan bara perjuangan yang tak kunjung padam: Solidaritas global, gerakan akar rumput, dan keberanian para sarjana serta aktivis yang terus menyuarakan kebenaran. Mereka adalah bukti bahwa Zionisme dan para pendukungnya mungkin telah menguasai banyak hal, tetapi mereka belum, dan tidak akan pernah, menguasai hati nurani dan semangat keadilan yang ada dalam diri setiap manusia merdeka.
Perjuangan melawan impunitas adalah perjuangan panjang, sebuah maraton, bukan lari cepat. Dan dalam maraton ini, setiap suara yang menuntut keadilan, setiap tindakan solidaritas, dan setiap langkah untuk mengungkap kebenaran adalah sebuah kemenangan kecil yang pada akhirnya akan membawa kita pada perubahan besar. Perjuangan perlu waktu panjang. Namun sekarang sudah tahun 2026 dan jika kita asumsikan diawal sejak 1948 maka sudah berlangsung selama 78 tahun. Palestina pun adalah satu-satunya bangsa peserta Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung yang belum merdeka. Melihat kenyataan ini, apakah PBB memang sudah tidak diperlukan? Apakah harus ada satu negara yang berani melawan Israel dan Amerika Serikat agar pembantaian atas rakyat Palestina dan Lebanon Selatan dapat berakhir?
PBB Macan Ompong Peliharaan Kekuatan Besar
Banyak yang bertanya, jika PBB tidak bisa menghentikan pembantaian di Gaza dan Lebanon Selatan, lalu apa gunanya organisasi ini? Jawabannya tidak sesederhana "PBB tidak berguna". PBB adalah arena pertarungan, dan di arena itu, kekuatan besar memegang kendali.
Noam Chomsky dengan tegas menyatakan bahwa perlakuan Israel terhadap Palestina adalah "penindasan, lebih buruk dari apartheid di Afrika Selatan, dan Amerika bertanggung jawab". Bagi Chomsky, PBB adalah instrumen yang mencerminkan distribusi kekuasaan global, bukan badan moral yang independen. Amerika Serikat, sebagai sponsor utama Israel, secara sistematis "melanggar Piagam PBB dan hukumnya sendiri dengan melanjutkan aliran senjata ke Israel". Dengan kata lain, PBB lumpuh bukan karena lemah secara inheren, melainkan karena dikebiri oleh negara adidaya yang memegang hak veto.
Kritik paling pedas terhadap PBB justru datang dari Norman Finkelstein. Ia menyebut bahwa Dewan Keamanan PBB, dengan mengadopsi Resolusi 2803 pada tahun 2025, telah "membatalkan preseden selama puluhan tahun yang ditetapkan berdasarkan hukum internasional tentang Palestina, menghapus seluruh sejarah hukumnya". Finkelstein bahkan melangkah lebih jauh dengan menyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB telah "menyerahkan akta kepemilikan Gaza kepada Donald Trump" dan "menghapuskan hukum internasional".
Rabbi Yisroel Dovid Weiss dari Neturei Karta memberikan perspektif teologis yang menghancurkan. Ia memperingatkan bahwa "Zionisme membahayakan orang Yahudi di seluruh dunia dengan menggabungkan iman mereka dengan tindakan Israel di Palestina". Weiss secara eksplisit menyatakan bahwa "Negara Israel harus diakhiri". Bagi Weiss, pembubaran negara Israel adalah prasyarat bagi perdamaian sejati.
Mitri Raheb, dalam bukunya Decolonizing Palestine (2025), berargumen bahwa teologi Barat telah menciptakan "Palestina yang dibayangkan, yang dibangun terutama melalui pembacaan Alkitab yang tidak kontekstual". Dengan kata lain, PBB dan tatanan internasional yang ada dibangun di atas fondasi epistemologis yang cacat, sebuah fondasi yang menganggap klaim Alkitabiah lebih sahih daripada hak penduduk asli atas tanah mereka. Steven Paas menyebut Zionisme Kristen sebagai "bidah" yang "menggantikan Kristus dari pusat iman". Jika Zionisme adalah bidah, maka setiap institusi yang mendukungnya, termasuk PBB yang dimanipulasi oleh kekuatan pro-Zionis, turut serta dalam bidah tersebut.
Apakah ada Negara yang Berani Melawan Ketidakadilan Global?
Pertanyaan ini mengandaikan bahwa solusi militer konvensional, negara melawan negara, adalah jawaban. Namun, realitas geopolitik dan analisis para pemikir kritis menunjukkan gambaran yang lebih kompleks.
Kemungkinan Perang Konvensional
Gagasan tentang satu negara yang berani "melawan" Israel dan AS secara militer langsung perlu kita uji dengan kenyataan. Mari kita lihat peta kekuatan saat ini.
Iran dan Axis of Resistance
Iran, melalui jaringan proksinya, Hizbullah di Lebanon, Hamas di Gaza, dan milisi di Irak serta Yaman,telah membangun apa yang mereka sebut sebagai "Poros Perlawanan". Pada Maret 2026, Hizbullah membuka front melawan Israel setelah terbunuhnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, menembakkan roket ke Israel utara. Ini adalah eskalasi besar, tetapi apakah ini berarti Iran "berani melawan" secara langsung? Tidak.
Hal yang terjadi adalah perang proksi (proxy war) yang berkepanjangan. Iran menggunakan Hizbullah sebagai ujung tombak di Lebanon, tetapi menghindari konfrontasi langsung dengan AS dan Israel. Mengapa? Karena perang langsung akan menghancurkan Iran secara ekonomi dan militer. Para analis mencatat bahwa Hizbullah sendiri, meskipun kuat, telah bergeser dari "ikon perlawanan" menjadi "boneka Iran di bawah tekanan". Ini bukanlah kekuatan yang mampu mengalahkan Israel secara konvensional.
Gagalnya Perlawanan Konvensional Arab
Sejarah telah membuktikan bahwa koalisi negara-negara Arab, Mesir, Suriah, Yordania, gagal total dalam perang 1948, 1967, dan 1973. Sejak saat itu, negara-negara Arab satu per satu menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords. Mereka memilih kepentingan ekonomi dan stabilitas rezim di atas solidaritas Palestina.
Maka, gagasan tentang "satu negara yang berani melawan" secara militer langsung adalah ilusi yang berbahaya. Ini adalah ilusi karena mengabaikan realitas kekuatan yang timpang, dan berbahaya karena dapat menyeret kawasan ke dalam perang yang lebih luas tanpa hasil yang jelas.
Jalan Alternatif
Jika perang konvensional bukan jawaban, lalu apa? Para intelektual yang menjadi rujukan kita hampir secara bulat menunjuk pada strategi non-kekerasan yang terinspirasi oleh perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan: Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS).
Noam Chomsky, meskipun skeptis terhadap efektivitas jangka pendek BDS, mengakui bahwa "hak-hak Anda sesuai dengan kekuasaan Anda". Strategi BDS adalah cara bagi rakyat Palestina dan pendukungnya untuk membangun kekuasaan tandingan (counter-power) melalui tekanan ekonomi dan moral.
Norman Finkelstein, yang bukunya Gaza's Gravediggers (2025) membongkar "politik sinis di balik pembunuhan berteknologi tinggi Israel di Gaza", menegaskan bahwa hukum internasional telah gagal total. Namun, ia juga menunjukkan bahwa tindakan di Mahkamah Internasional (ICJ) oleh Afrika Selatan dan surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu dan Gallant adalah langkah-langkah penting yang menunjukkan bahwa sistem hukum internasional, meskipun cacat, masih bisa digunakan sebagai alat perjuangan.
Rabbi Yisroel Dovid Weiss menambahkan dimensi moral yang kuat: Zionisme adalah "penistaan" yang "melanggar hukum Yahudi dan menyangkal perlindungan ilahi". Pernyataan ini, yang datang dari seorang rabi Yahudi Ortodoks, meruntuhkan klaim Zionis bahwa mereka mewakili seluruh umat Yahudi. Ini adalah senjata moral yang ampuh dalam perang narasi. Alfred M. Lilienthal, dalam bukunya The Zionist Connection, memuji resolusi PBB yang "menyamakan Zionisme dengan rasisme dan diskriminasi rasial". Bagi Lilienthal, perjuangan melawan Zionisme adalah perjuangan melawan ideologi supremasi yang harus dikalahkan secara ideologis, bukan hanya militer.
Masa Depan Perlawanan
Tidak ada satu "tombol ajaib" yang bisa ditekan untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina. Namun, dari analisis para pemikir besar yang telah diulas, sejumlah langkah seputar arah perjuangan menjadi jelas:
- Memperkuat Gerakan BDS. Ini adalah strategi yang paling realistis dan berpotensi efektif. Seperti yang ditunjukkan oleh kasus Afrika Selatan, boikot ekonomi dan isolasi internasional dapat memaksa sebuah rezim apartheid untuk berubah. Gerakan ini harus diperluas ke sektor akademik, budaya, dan olahraga.
- Mengejar Keadilan Hukum Internasional. Meskipun ICC dan ICJ seringkali tidak efektif, surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant adalah preseden penting. Tekanan harus terus diberikan kepada negara-negara anggota ICC untuk menangkap para penjahat perang ini jika mereka memasuki wilayah mereka. Beberapa negara Eropa telah menyatakan kesiapan untuk melakukan hal tersebut.
- Membongkar Narasi Zionis. Ini adalah perjuangan di ranah ide dan wacana. Karya-karya Chomsky, Finkelstein, Ateek, Raheb, dan Paas adalah amunisi intelektual yang harus disebarluaskan. Kita harus terus-menerus menantang klaim bahwa Zionisme identik dengan Yudaisme, dan bahwa negara Israel memiliki "hak untuk eksis" yang mengatasi hak penduduk asli Palestina.
- Reformasi atau Penggantian PBB. Ini adalah tujuan jangka panjang. Struktur Dewan Keamanan dengan hak veto lima negara permanen adalah peninggalan Perang Dunia II yang sudah tidak relevan. Gerakan global untuk mereformasi PBB, atau bahkan menciptakan badan internasional baru yang lebih demokratis, harus menjadi bagian dari agenda perjuangan jangka panjang.
- Solidaritas Akar Rumput Global. Ini adalah kekuatan yang paling tidak terduga namun paling menjanjikan. Gelombang protes mahasiswa di seluruh dunia, kampanye media sosial, dan aksi solidaritas lokal telah menciptakan tekanan politik yang nyata. Seperti yang dikatakan Chomsky, "Palestina tidak memiliki kekayaan atau kekuasaan. Jadi, mereka tidak memiliki hak". Tugas kita adalah membantu mereka membangun kekuasaan itu, bukan melalui rudal dan tank, tetapi melalui solidaritas, boikot, dan perjuangan hukum yang gigih.
Keputusasaan dan Harapan
Masa 78 tahun adalah waktu yang sangat lama. Wajar jika keputusasaan menyelimuti.PBB telah terbukti tidak berdaya, negara-negara Arab telah berkhianat, dan kekuatan militer konvensional bukanlah jawaban. Namun, keputusasaan bukanlah pilihan.
Sejarah perjuangan melawan penindasan selalu panjang dan berliku. Perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan memakan waktu puluhan tahun. Perjuangan kemerdekaan Indonesia memakan waktu ratusan tahun. Perjuangan rakyat Palestina adalah bagian dari busur panjang sejarah yang melengkung menuju keadilan.
Tugas kita bukanlah menyerah pada keputusasaan. Tugas kita adalah terus menyalakan lilin kebenaran di tengah kegelapan, terus menyuarakan keadilan meskipun suara kita tenggelam oleh gemuruh bom, dan terus membangun solidaritas meskipun jalan terasa sunyi. Kemenangan akhir mungkin tidak akan kita saksikan dalam hidup kita. Namun, setiap langkah kecil, setiap produk yang diboikot, setiap surat yang ditulis kepada anggota parlemen, setiap unggahan media sosial yang membongkar kebohongan, adalah batu bata yang menyusun fondasi keadilan di masa depan.
Seperti yang diyakini oleh Rabbi Joel Teitelbaum, Zionisme adalah "bentuk kemurtadan yang ekstrem" yang pada akhirnya akan dihancurkan oleh kekuatan ilahi. Seperti yang diwartakan oleh Naim Ateek dan Mitri Raheb, teologi pembebasan Palestina akan terus menantang "pembacaan Alkitab yang nasionalistik" dan menegaskan bahwa Tuhan adalah Tuhan semua bangsa, bukan hanya satu suku. Dan seperti yang diingatkan oleh Steven Paas, Zionisme Kristen adalah "bidah" yang harus dilawan dengan "kembali kepada Kristus sebagai pusat iman".
Perjuangan Palestina Merdekabukan hanya perjuangan politik. Ini adalah perjuangan spiritual, perjuangan moral, dan perjuangan epistemologis. Ini adalah perjuangan untuk mendefinisikan ulang apa artinya menjadi manusia di dunia yang telah kehilangan kemanusiaannya. Perjuangan lain juga dapat dilakukan, bukan dengan pedang dan peluru, tetapi dengan pena, suara, dan hati nurani. Sebab, pada akhirnya, kebenaran dan keadilan akan menang, bukan karena kekuatan senjata, tetapi karena kekuatan cinta dan solidaritas yang tak terkalahkan.
Juga tulisan ini adalah ikhtiar kecil untuk melawan arus besar disinformasi, guna membangun kembali narasi yang telah lama dikubur, dan untuk menyalakan lentera harapan di tengah malam yang gelap gulita. Setiap permasalahan Palestina adalah batu fondasi bagi bangunan kesadaran yang lebih kokoh, dan setiap referensi yang kita periksa bersama adalah amunisi dalam perang melawan kebodohan dan ketidakpedulian.
Perjuangan melawan ketidakadilan bukan hanya milik mereka yang berada di garis depan dengan batu dan ketapel. Ia juga milik kita, yang duduk di ruang-ruang sunyi, membaca, berpikir, menulis, dan berdialog. Ia milik setiap insan yang menolak untuk menyerahkan hati nuraninya kepada kekuasaan yang zalim. Seperti yang diyakini oleh para teolog pembebasan Palestina, “keadilan adalah nama lain dari Tuhan”, dan selama kita terus menyuarakannya, kita telah berpihak pada-Nya.
Referensi
Aaronsohn, R. (2000). Rothschild and early Jewish colonization in Palestine. Rowman & Littlefield.
Afrika Selatan v. Israel. (2024). Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel). Mahkamah Internasional. https://www.icj-cij.org/case/192
Al Jazeera. (2025, August 13). Human rights groups file ICC case against Israel over Gaza journalist murders. https://www.aljazeera.com/video/newsfeed/2025/8/13/human-rights-groups-file-icc-case-against-israel-over-journalist-murders
Al-Mayadeen. (2025, Oktober 13). ¿Quién es Larry Ellison? ¿Y cómo se relaciona la identificación digital con Trump, Blair y el genocidio en el Levante? Al-Mayadeen.
Al-Quds. (2025, Desember 30). The pro-Israel lobby changes its tactics in America after rising public anger. Al-Quds.
Anadolu Agency. (2026, Februari 19). Gaza death toll exceeds 75,000 as independent data verify loss. https://piefed.ee
Arikat, S. (2025, Oktober 23). Netanyahu insists Israel is not a U.S. protectorate — But the record suggests otherwise. The Jerusalem Fund. https://thejerusalemfund.org/2025/10/netanyahu-insists-israel-is-not-a-u-s-protectorate-but-the-record-suggests-otherwise/
Ateek, N. S. (1989). Justice and only justice: A Palestinian theology of liberation. Orbis Books.
Ateek, N. S. (2008). A Palestinian Christian cry for reconciliation. Orbis Books.
Azwar, W., Alimuddin, A., Rizal, M., & Mashuri, S. (2025). The root of conflict between Israel and Palestine: From colonialism and Zionist project to Western policy post the collapse of Ottoman Empire. UIN Alauddin Makassar.
Chomsky, N. (1999). Fateful triangle: The United States, Israel, and the Palestinians (Edisi revisi). South End Press.
Chomsky, N. (2014). Gaza in crisis: Reflections on Israel's war against the Palestinians (I. Pappé, Ed.). Haymarket Books.
Chomsky, N. (2016). Who rules the world?. Metropolitan Books.
CodePink. (2025, Agustus 14). CBS’s new owner suppresses dissent and manufactures consent for Israel. CodePink.
Cole, B. (2025, Oktober 14). How Miriam Adelson shaped Donald Trump’s Israel strategy. Newsweek.
Durbin, S. (2026, April 13). John Hagee, Christian Zionism, and apocalyptic visions in the age of Trump. CenSAMM.
Editorialkaltim.com. (2026, Februari 17). Konflik Timur Tengah: Analisis mendalam tentang dinamika regional dan dampak global. https://editorialkaltim.com/konflik-timur-tengah-analisis-mendalam/
Finkelstein, N. G. (2003). The Holocaust industry: Reflections on the exploitation of Jewish suffering (Edisi ke-2). Verso.
Finkelstein, N. G. (2005). Beyond chutzpah: On the misuse of anti-semitism and the abuse of history. University of California Press.
Finkelstein, N. G. (2014). Method and madness: The hidden story of Israel's assaults on Gaza. OR Books.
Finkelstein, N. G. (2025). Gaza's gravediggers: Israel, Hamas, and the politics of cynical destruction. OR Books.
Finkelstein, N. G. (2025, Juni 12). Norman Finkelstein: The UN Security Council just erased the entire legal history of Palestine. Middle East Eye. https://www.middleeasteye.net/opinion/unsc-palestine-resolution-international-law-erased
FISIP UNS. (2020, Mei 27). Konflik di Timur Tengah: Faktor, dampak, dan penyelesaian. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret. https://fisip.uns.ac.id/konflik-di-timur-tengah-faktor-dampak-dan-penyelesaian/
Gallant, Y. (2023, Oktober 9). Remarks on complete siege of Gaza. Israel Ministry of Defense.
Hind Rajab Foundation. (2025, Agustus 12). Hind Rajab Foundation files legal complaint at ICC over Israel‘s killing of Palestinian journalists. PressTV. https://www.presstv.co.uk
Hochberg, G. Z. (2025). “With friends like this, who needs enemies?”: On the global rise of Christian Zionism. Communication, Culture and Critique, 18(2), 141–143.
Intercept. (2025, Desember 30). AIPAC is retreating from endorsements and election spending. It won’t give up its influence. The Intercept.
International Criminal Court. (2024). Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant (ICC-CPI-20241121-PR1678). https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges
International Criminal Court. (2024, November 21). Situation in the State of Palestine: ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant [Situasi di Negara Palestina: Kamar Praperadilan I Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menolak keberatan Israel soal kewenangan hukum dan menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant.]. https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges
Israel Bonds. (2025, Desember 26). Israel Bonds surpasses $2 billion in global sales for third consecutive year. Israel Bonds.
Jerusalem Post. (2018, November 21). Washington Watch: Consolation prize. The Jerusalem Post.
Jerusalem Post. (2024, Mei 10). Haim Saban criticizes Biden's threat to halt weapons shipments. The Jerusalem Post.
Jerusalem Post. (2025, Januari 24). Bloomberg steps in again to fund UN climate body. The Jerusalem Post.
Jewish Journal. (2015, Oktober 7). Haim Saban quietly pulls out of Campus Maccabees and IAC. Jewish Journal.
Jewish Ledger. (2011, Desember). Taglit-Birthright Israel gets $5 million donation. Jewish Ledger.
Kelley, E. (2004). Sabeel conference calls for rejection of Christian Zionist “heresy,” ideology. Washington Report on Middle East Affairs, 70-72.
Khoury, G. S. (2002). The Arab Christian: A history in the Middle East. University of Notre Dame Press.
Lilienthal, A. M. (1953). What price Israel?. Henry Regnery Company.
Lilienthal, A. M. (1978). The Zionist connection: What price peace?. Dodd, Mead & Company.
Masjid Nusantara. (2025, Juli 1). Apa itu Nakba? Hari malapetaka bagi bangsa Palestina. https://masjidnusantara.id/apa-itu-nakba-hari-malapetaka-bagi-bangsa-palestina/
Mearsheimer, J. J., & Walt, S. M. (2006). The Israel lobby and U.S. foreign policy [Faculty Research Working Paper]. Harvard University, John F. Kennedy School of Government.
Mearsheimer, J. J., & Walt, S. M. (2007). The Israel lobby and U.S. foreign policy. Farrar, Straus and Giroux.
National Library of Scotland. (t.t.). The most effective aid to the settlement of Jews in Palestine.
National Library of Scotland. http://deriv.nls.uk/dcn8/1946/6431/194664312.8.xml
New Republic. (2025, Januari 8). Report: AIPAC spent a record amount on the 2024 election. The New Republic.
Noticias Fides. (2026, April 14). ICC issues arrest warrants for Israel‘s PM Netanyahu, former DM Gallant. Radio Pakistan. https://radio.gov.pk
Paas, S. (2012). Christian Zionism examined: A review of the idea of Israel in the history of the church and a biblical alternative. Wipf & Stock.
Palestinian Central Bureau of Statistics. (2025a, Juni 18). H.E. Dr. Awad, highlights the conditions of the Palestinian people through statistical figures and findings, on the occasion of World Refugee Day. https://www.pcbs.gov.ps
Palestinian Central Bureau of Statistics. (2025b, Desember 31). A brief on the status of the Palestinian people at the end of 2025. https://pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx
Palestinian Centre for Human Rights. (2025). Joint submission to the ICC on systematic targeting of journalists in Gaza.
Parstoday. (2026, April 12). 80 Tahun Israel menyulut perang berkat kantong AS. Parstoday.
Perpustakaan Unika Atma Jaya. (t.t.). Konflik di Timur Tengah. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Retrieved April 20, 2026.
Pikiran Rakyat. (2025, Januari 1). AS sudah gelontorkan Rp356,8 triliun untuk Israel bantai Palestina. Pikiran Rakyat.
Political Research Associates. (2024). 101: Christian Zionism. Political Research Associates.
Raheb, M. (1995). I am a Palestinian Christian. Fortress Press.
Raheb, M. (2014). Faith in the face of empire: The Bible through Palestinian eyes. Orbis Books.
Raheb, M. (2024). The politics of persecution: Middle Eastern Christians in an age of empire. Baylor University Press.
Raheb, M. (2025). Decolonizing Palestine: The land, the people, the Bible. Orbis Books.
Rothschild Archive. (t.t.). Walter Rothschild and the Balfour Declaration. Rothschild Archive.
Salim, F. (2026, April 18). Konflik makna di Timur Tengah. Al Fahmu Institute. https://www.alfahmu.id/konflik-makna-di-timur-tengah/
Sharp, J. M. (2025). U.S. foreign aid to Israel: Overview and developments since October 7, 2023 (CRS Report RL33222). Congressional Research Service.
Sindonews. (2022, Juni 10). Profil Walter Rothschild, tokoh Yahudi yang membuat Palestina diduduki Israel. Sindonews.
Sindonews. (2023, Oktober 13). Nakba, awal mula tragedi kemanusiaan rakyat Palestina. https://international.sindonews.com/read/1226109/45/nakba-awal-mula-tragedi-kemanusiaan-rakyat-palestina-1697187637
Sindonews. (t.t.). Bankir Yahudi Jacob Rothschild meninggal, terkenal sebagai pendukung kuat Israel. Sindonews.
Sizer, S. (2004). Christian Zionism: Road-map to Armageddon?. Inter-Varsity Press.
South Africa. (2024, Oktober 29). South Africa delivers evidence of Israel genocide to ICJ. SAnews. https://www.sanews.gov.za/south-africa/south-africa-delivers-evidence-israel-genocide-icj
Teitelbaum, J. (1961). Va-yo'el Moshe [Dan Musa bersedia]. Jerusalem.
The African Mirror. (2026, Maret 26). Gaza City. https://theafricanmirror.africa
The National. (2025, Agustus 20). US expands sanctions targeting International Criminal Court. https://www.aljazeera.com
Times of Israel. (2016, Desember 3). Haim Saban: Keith Ellison ‘an anti-Semite and anti-Israel individual’. Times of Israel.
UNRWA. (2026a, Februari 4). UNRWA Situation Report #207 on the humanitarian crisis in the Gaza Strip and the occupied West Bank, including East Jerusalem. ReliefWeb. https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/unrwa-situation-report-207-humanitarian-crisis-gaza-strip-and-occupied-west-bank-including-east-jerusalem
UNRWA. (2026b, Maret 25). UNRWA Situation Report #214 on the humanitarian crisis in the Gaza
Strip and the occupied West Bank, including East Jerusalem. https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-214-humanitarian-crisis-gaza-strip-and-occupied-west-bank
Viva.co.id. (2025, Maret 30). Penyebab Timur Tengah rawan konflik: Minyak dan posisi strategis. https://www.viva.co.id/berita/dunia/1804356-penyebab-timur-tengah-rawan-konflik-minyak-dan-posisi-strategis
Wahid, A. (t.t.). Timur Tengah: Panorama pergolakan yang tak kunjung berhenti. NU Online. Retrieved April 20, 2026.
Weiss, Y. D. (2002). The Jewish response to Zionism: A Torah perspective. Neturei Karta International.
Weiss, Y. D. (2017). The real story: Why Jews oppose Zionism. Neturei Karta of USA.
Weiss, Y. D. (2018, Mei 15). Rabbi Weiss: Zionism is the real Nakba. Al-Quds. https://www.alquds.com/rabbi-weiss-zionism-is-the-real-nakba
WRMEA. (2014, Mei 7). Election Watch: Republican Adelson, Democrat Saban are united on Israel.
Washington Report on Middle East Affairs.
Ynetnews. (2008, Juni 4). Evangelist Hagee pledges $6 million to Israel. Ynetnews.
Ynetnews. (2017, November 4). FIDF break fundraising record with $54 million for IDF soldiers.
Ynetnews.
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar
Silakan tulis komentar Anda.