Enam Negara Teluk Hilang Prinsip Akibat Lupa Maqasid

Dalam Islam terkandung konsep al-amr bil ma’ruf wa an-nahyu ‘an al-munkar (berbuat baik dan mencegah kerusakan), ihsan, serta istikhlaf. Esai ini berupaya membongkar rapuhnya aliansi keamanan di Timur Tengah yang ditulangpunggungi AS dan Zionis Israel, sehingga kini mulai muncul gelagat seputar perlunya kemandirian berbasis Maqasid. Esai ini beranggapan bahwa enam negara Teluk (Saudi, Qatar, UEA, Kuwait, Bahrain, dan Oman) adalah pengecut sebab bergantung pada perlindungan pihak yang justru memusuhi Islam. Esai ini akan bergerak dari satelit intelijen hingga bermuara pada etika Islam.

 
Pada 28 Maret 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan kontroversial di depan forum investasi yang didukung Arab Saudi di Florida, menyatakan bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) "tidak mengira akan mencium pantat saya" dan kini harus bersikap baik kepada Amerika (Trump, 2026, sebagaimana dikutip dalam bdnews24.com, 2026). Meskipun pernyataan tersebut bersifat merendahkan dan kemudian diikuti pujian bahwa MBS adalah "smart" dan "very regular kind of a guy", momen ini menangkap esensi dari ketegangan yang lebih dalam dalam hubungan Amerika dengan sekutu-sekutu Teluknya (bdnews24.com, 2026; dailypakistan.com.pk, 2026).

Titik Balik Orde Keamanan Regional dan Pelanggaran Maqasid

Lebih dari sekadar kelancangan diplomatik, pernyataan Trump mengungkap realitas geopolitik menyakitkan bagi negara-negara Arab: Bahwa model keamanan berbasis aliansi mereka dengan kekuatan eksternal kini sedang berada di titik kritis.

 
Saat Iran melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan-pangkalan militer Amerika di delapan negara Timur Tengah—dari Bahrain hingga Yordania—sebagai respons terhadap serangan udara AS-Israel di Tehran pada 28 Februari 2026, fondasi doktrin keamanan yang selama puluhan tahun mengandalkan payung militer Amerika mulai goyah (alquds.com, 2026; bernama.com, 2026).

Namun, dari perspektif Islam, krisis ini bukan hanya persoalan geopolitik semata. Ia juga merupakan krisis etika dan spiritual. Konsep al-amr bil ma’ruf wa an-nahyu ‘an al-munkar (menyuruh kepada yang baik dan mencegah yang mungkar) serta istikhlaf (pengelolaan bumi sebagai amanah) menuntut para penguasa Muslim untuk tidak menjadikan tanah dan rakyatnya sebagai alat bagi kekuatan asing yang zalim (al-Qaradawi, 2013; Kamali, 2015). Ketika pangkalan-pangkalan asing digunakan untuk membunuh sesama Muslim di Irak, Suriah, Yaman, dan Palestina, maka para penguasa yang mengizinkannya telah melanggar prinsip laa dharara wa laa dhirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) (Ibn Taymiyyah, 2018; Ramadan, 2017).

 
Seperti telah disebut, esai ini akan menganalisis rapuhnya model keamanan berbasis aliansi yang dianut negara-negara Teluk, dengan merujuk pada pandangan para ahli politik internasional dari Barat dan dunia Muslim, ahli militer dari Amerika Serikat, Rusia, dan Iran, serta ahli intelijen dari ketiga kawasan tersebut, kemudian menyoroti tuntutan Islam agar penguasa Negara Arab di kawasan Teluk untuk kembali kepada prinsip kemandirian dan keadilan.

Apakah Pangkalan Militer AS sinequanon Payung Keamanan, Target Eksposur, atau Pelanggaran Kedaulatan?

Arsitektur Kehadiran Militer AS di Kawasan Arab

Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bukanlah rahasia publik. Mereka adalah komponen sentral dari strategi CENTCOM (Central Command) sejak era Perang Teluk 1991. Berdasarkan data dari analisis yang diterbitkan di alquds.com (2026), Amerika Serikat memelihara 19 instalasi militer permanen dan sementara di Timur Tengah, termasuk delapan pangkalan permanen di Bahrain, Mesir, Irak, Yordania, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Antara 40.000 hingga 50.000 tentara Amerika ditempatkan di kawasan tersebut dan setiap saat siap mengamankan kawasan. Di pusat arsitektur ini berdiri Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar, markas depan CENTCOM yang menampung sekitar 10.000 personel (alquds.com, 2026).

Kehadiran ini secara resmi direkayaa sebagai instrumen pencegahan (deterrence) terhadap potensi agresi Iran dan jaminan keamanan bagi mitra-mitra Teluk (alquds.com, 2026). Namun, dari perspektif Islam, pangkalan militer asing di tanah Muslim adalah masalah yang kompleks.

 
Sebagian besar ulama kontemporer, termasuk Yusuf al-Qaradawi (2013) dan Wahbah al-Zuhayli (2019), berpendapat bahwa mengizinkan pangkalan militer asing yang dapat digunakan untuk memerangi Muslim lain adalah haram, karena melanggar prinsip wilayah (kewenangan) dan hurriyah (kebebasan) umat Islam. Fatwa dari International Union of Muslim Scholars (2014) menyatakan bahwa "pangkalan militer asing di negara-negara Muslim tidak diperbolehkan jika digunakan untuk agresi terhadap Muslim atau untuk melindungi penguasa zalim."

Balasan Iran, Pangkalan Jadi Magnet Retaliasi

Serangan balasan Iran pada Maret 2026 membuktikan bahwa pangkalan-pangkalan tersebut adalah pisau bermata dua. Fasilitas di Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Qatar, UEA, dan Arab Saudi dilanda rudal atau pesawat nirawak (drone) Iran (alquds.com, 2026). Markas besar Armada Kelima Angkatan Laut AS di Bahrain terkena serangan. Camp Arifjan di Kuwait menderita korban jiwa. Al Udeid mengalami kerusakan, termasuk pada sistem radar bernilai tinggi. Infrastruktur minyak dan pangkalan-pangkalan di UEA dan Arab Saudi menghadapi serangan berulang (alquds.com, 2026).

Juru bicara Angkatan Bersenjata Iran, Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi, dalam wawancara televisi pada 6 Maret 2026, mengklaim bahwa Iran telah menargetkan 14 pangkalan militer AS di kawasan tersebut dan "banyak pangkalan militer AS di kawasan tersebut telah hancur total dan akan memakan waktu setidaknya lima tahun untuk dibangun kembali" (bernama.com, 2026). Pernyataan Shekarchi juga menyerukan kerja sama di antara negara-negara kawasan untuk mengusir pangkalan militer AS dari kawasan tersebut, dengan alasan bahwa kehadiran AS menciptakan ketidakamanan bagi semua negara di kawasan itu (bernama.com, 2026).

Paradoksnya sangat jelas: Infrastruktur yang dimaksudkan untuk mencegah justru menyediakan serangkaian target yang telah dipetakan sebelumnya untuk Tehran (alquds.com, 2026). Dalam kerangka Islam, ini adalah contoh sempurna dari darar (bahaya) yang diakibatkan oleh tindakan yang melanggar maqasid al-shariah (tujuan syariah), yaitu perlindungan jiwa, harta, dan tanah air (Kamali, 2015; Auda, 2021). Para penguasa Arab yang mengizinkan pangkalan-pangkalan ini, secara tidak langsung, telah menjadi penyebab munkar (kerusakan) bagi rakyat mereka sendiri.

Dilema Negara Teluk "Tawalli" pada Kekuatan Kafir

Realitas ini memperumit kalkulasi politik bagi pemerintah negara tuan rumah. Seperti dicatat dalam analisis alquds.com (2026), "Jaminan keamanan dan kerja sama pertahanan datang dengan manfaat ekonomi dan diplomatik yang nyata. Namun, mereka juga mengubah negara-negara ini menjadi peserta langsung dalam konflik yang mungkin tidak mereka mulai maupun kendalikan sepenuhnya."

Dari perspektif Islam, ketergantungan total pada kekuatan militer asing non-Muslim dalam masalah pertahanan negara, sementara negara tersebut mampu atau berpotensi mampu membangun kekuatan sendiri, dilarang oleh sebagian besar ulama karena termasuk dalam kategori al-tawalli (loyalitas berlebihan) yang dilarang dalam QS. Ali Imran: 28 dan QS. al-Mumtahanah: 1 (Ibn Taymiyyah, 2018; Qaradawi, 2013). Namun, pengecualian diberikan jika dalam keadaan darurah (terpaksa) dan dengan syarat tidak digunakan untuk memerangi Muslim (al-Zuhayli, 2019).

 
Dalam kasus pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah, fakta bahwa mereka telah digunakan untuk menyerang Irak, Afghanistan, Suriah, dan Yaman (di mana banyak Muslim tewas) menjadikan izin ini sebagai pelanggaran berat terhadap qawa'id al-fiqh (kaidah fikih) yaitu laa dharara wa laa dhirar.

Doktrin Militer Iran, Dari Pertahanan Pasif ke Mozaik Ofensif

Pergeseran Strategis di Bawah Tekanan

Memahami respons Iran terhadap konflik 2026 memerlukan pemahaman mendalam tentang evolusi doktrin militernya. Menurut laporan i24NEWS (2026) yang mengutip The Wall Street Journal, setelah konflik dahsyat dengan Amerika Serikat dan Israel pada Juni 2025—di mana serangan Israel dan AS melenyapkan para pemimpin militer senior Iran, menghancurkan sistem pertahanan udara utama, dan merusak fasilitas nuklir secara parah—para pemimpin Iran mengadopsi pergeseran strategis besar yang bertujuan untuk memperluas perang ke seluruh Timur Tengah guna memastikan kelangsungan hidup rezim mereka (effort for survival).

Doktrin baru ini meninggalkan pendekatan sebelumnya yang merespons serangan asing dengan pembalasan terbatas dan bertarget. Sebaliknya, tujuannya adalah meningkatkan konflik secara regional, terutama terhadap negara-negara Arab Teluk dan infrastruktur ekonomi kritis (i24NEWS, 2026). Tujuannya adalah untuk mengganggu ekonomi global dan menekan Washington agar memperpendek perang (i24NEWS, 2026).

Konsep "Mosaic Defense" dan Desentralisasi Komando

Lokus utama dari pendekatan baru ini adalah apa yang disebut sebagai doktrin "Mosaic Defense" (Pertahanan Mozaik). Sebagaimana dijelaskan dalam analisis oleh Jerusalem Institute for Strategy and Security (JISS, 2026), pada Maret 2026, doktrin ini menghadapi ujian pamungkasnya: Setelah pembunuhan Pemimpin Tertinggi Khamenei dan puluhan komandan senior IRGC dalam Operasi Epic Fury ataupun Roaring Lion, komando provinsi berfungsi secara independen di bawah otoritas yang didelegasikan sebelumnya—persis seperti skenario yang dirancang oleh sistem tersebut.

Analisis lebih lanjut dari Carnegie Endowment for International Peace (Azizi, 2026) menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, Tehran mengandalkan pendekatan hibrida yang mereka bangun secara strategis melalui jaringan sekutu regional dan proksi, dikombinasikan dengan pencegahan melalui hukuman (deterrence by punishment), yang berpusat pada ancaman pembalasan rudal besar-besaran.
Juru bicara Komandan IRGC, Ali Abdollahi, pada 22 Maret 2026, menyatakan bahwa doktrin militer angkatan bersenjata Iran secara resmi telah bergeser dari strategi "defensif" ke strategi "ofensif" (The Week, 2026).

Perspektif Militer Rusia soal Kapabilitas Iran

Para ahli militer Rusia memberikan penilaian yang menarik tentang kapabilitas tempur Iran. Dalam sebuah wawancara dengan BelTA (2026), seorang pakar militer Rusia yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa potensi tempur Iran mungkin telah berkurang sekitar 30-35% akibat konflik tersebut.

 
Namun, ia dengan tegas menyatakan bahwa klaim tentang kekalahan tentara Iran "sangat dilebih-lebihkan" (BelTA, 2026). Alexander Perendzhiev dari Plekhanov Russian University of Economics berpendapat bahwa Iran mungkin belum menggunakan semua langkah yang direncanakan dan masih memiliki peluang tambahan untuk tindakan lebih lanjut (Iz.ru, 2026).

Sergey Radchenko, sejarawan dan pakar Rusia di Johns Hopkins University, menjelaskan dalam wawancara dengan NPR (2026) bahwa Rusia membantu menjaga rezim Iran tetap bertahan. Dukungan ini mencakup berbagi intelijen satelit dan keahlian dalam operasi UAV serta peperangan elektronik, yang diambil dari pengalaman Rusia dalam perang melawan Ukraina (Radchenko, 2026; Defence Express, 2026).

NATO dan Keretakan Aliansi Transatlantik

Eropa Tolak Gabung dalam Perang Iran

Salah satu perkembangan paling signifikan dalam konflik 2026 adalah penolakan negara-negara NATO Eropa untuk bergabung dengan operasi militer AS melawan Iran. Seperti dilaporkan oleh NV.ua (2026), pada 1 April 2026, Trump mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan secara serius untuk menarik Amerika Serikat dari NATO setelah sekutu-sekutunya menolak bergabung dalam perang melawan Iran. Inggris, Jerman, dan Spanyol secara tegas menolak untuk menyerang Iran, dan Sekretaris Jenderal NATO mengkonfirmasi bahwa Aliansi itu sendiri tidak akan terlibat dalam kampanye semacam itu (112.ua, 2026).

Dalam kerangka pertahanan timbal balik NATO sebenarnya tidak berlaku dalam kasus Iran, karena perang ini terjadi jauh dari wilayah aliansi tersebut (interaffairs.ru, 2026). Namun, seperti dicatat oleh Axios (2026), ini bisa menjadi "lonceng kematian bagi aliansi paling kuat dan paling penting dalam delapan dekade terakhir." Presiden Trump menyebut para sekutu NATO sebagai "pengecut" karena menolak bergabung dalam perang untuk membuka kembali Selat Hormuz (interaffairs.ru, 2026).
Analisis Intelijen soal Masa Depan NATO

Pekka Toveri, mantan kepala intelijen militer Finlandia dan anggota Parlemen Eropa, dalam wawancara dengan Espreso (2026), menyatakan keprihatinannya tentang potensi penarikan AS dari NATO. Sementara itu, Ivo Daalder, mantan duta besar AS untuk NATO, berpendapat bahwa meskipun NATO tetap operasional, pertanyaan besarnya adalah "Jika ada serangan bersenjata yang sebenarnya terhadap NATO, apakah akan ada keputusan politik [oleh Trump] untuk membantu sekutu tersebut?" (Axios, 2026).

Thomas Wright dari Brookings Institution mencatat bahwa sekutu-sekutu Eropa sebelumnya berhasil "mengatasi" ketegangan dengan Trump, namun konflik Iran telah memaksa para pemimpin Eropa untuk menghadapi kebutuhan akan arsitektur keamanan yang dapat berdiri tanpa pilar Amerika (Axios, 2026).

Respons Negara Teluk, antara Keterikatan dan Pencarian Otonomi

Pertemuan Riyadh dan Pernyataan Kolektif

Menghadapi serangan Iran yang meluas, para menteri luar negeri dari 12 negara Arab dan Muslim berkumpul di Riyadh pada 19 Maret 2026 (Al Jazeera, 2026). Hasil utama dari pertemuan tersebut adalah pernyataan kolektif yang menegaskan "hak negara untuk membela diri," dengan mengutip Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang tindakan defensif (Al Jazeera, 2026). Namun, pernyataan bersama itu samar tentang bagaimana negara-negara teluk akan menindaklanjuti ini (Al Jazeera, 2026).

Peringatan Saudi dan Ambiguitas Strategis

Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, mengeluarkan peringatan yang jelas "Kesabaran Arab Saudi terhadap serangan Iran tidak terbatas" (Al Jazeera, 2026). Ia juga menyatakan bahwa Arab Saudi "mencadangkan hak untuk mengambil tindakan militer" terhadap Iran (The New Arab, 2026). Namun, terlepas dari retorika yang tegas ini, respons Saudi ditandai dengan kehati-hatian yang mendalam (The New Arab, 2026). Sikap hati-hati ini datang meskipun ada pemulihan hubungan diplomatik Riyadh dengan Tehran pada 2023 yang ditengahi oleh China (The New Arab, 2026).
Posisi UEA, antara Gencatan Senjata dan Ancaman Jangka Panjang

Uni Emirat Arab mengambil posisi yang sedikit berbeda. Penasihat Kepresidenan UEA, Anwar Gargash, menekankan bahwa "pemikiran kami tidak berhenti pada gencatan senjata," dan sebagai gantinya menyerukan strategi yang lebih luas untuk mengatasi "ancaman nuklir Iran, rudal, drone, dan intimidasi selat maritim" (The New Arab, 2026). Gargash juga memperingatkan bahwa serangan Iran yang berkelanjutan dapat membentuk kembali aliansi regional, mencatat bahwa tindakan tersebut dapat memperdalam hubungan keamanan Teluk dengan Washington dan memperluas peran strategis Israel (The New Arab, 2026).

Peran Rusia, Kekuatan Sui Bono Kekacauan

Dukungan Intelijen Rusia untuk Iran

Menurut penilaian intelijen Ukraina yang ditinjau oleh Reuters (2026), satelit-satelit Rusia telah melakukan puluhan survei pencitraan rinci terhadap fasilitas militer dan situs-situs kritis di seluruh Timur Tengah untuk membantu Iran menyerang pasukan AS. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan bahwa ia "100% yakin" bahwa Moskow membantu Tehran mengidentifikasi target (The Indian Express, 2026). Newsweek (2026) melaporkan bahwa Moskow memperlakukan perang Iran dan perang Ukraina sebagai "buku besar strategis tunggal."

Analisis Rusia tentang Konflik dan Kepentingan Nasional

Sergey Radchenko (NPR, 2026) menjelaskan bahwa Rusia diuntungkan oleh AS yang berperang dengan Iran karena mengalihkan perhatian dari Ukraina sambil meningkatkan harga minyak. Namun, ada juga risiko: Konflik yang lebih luas dapat menyeret Rusia ke dalam perang proksi yang lebih dalam. Nikita Smagin, pakar Rusia tentang hubungan Rusia-Iran, berpendapat bahwa ketidakstabilan yang mempengaruhi ekspor energi Iran dapat menciptakan peluang bagi Rusia untuk memperluas ekspor minyaknya (Russia Matters, 2026).

Perspektif Islam: Berbuat Baik, Cegah Kerusakan, dan Mandiri

Konsep Al-Amr bil Ma'ruf wa An-Nahyu 'an al-Munkar sebagai Kerangka Etika Politik

Dalam Islam, tanggung jawab penguasa tidak hanya terbatas pada menjaga kekuasaan, tetapi juga pada menegakkan kebaikan dan mencegah kerusakan (al-amr bil ma'ruf wa an-nahyu 'an al-munkar). QS. Ali Imran: 104 menyatakan "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."

Yusuf al-Qaradawi (2013, p. 87) menjelaskan bahwa kewajiban ini bersifat kolektif (fard kifayah), tetapi jika tidak ada yang melakukannya, maka seluruh masyarakat berdosa. Dalam konteks negara, penguasa memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa kebijakan dan aliansi negaranya tidak menyebabkan munkar (kerusakan) bagi rakyatnya sendiri maupun bagi umat Islam di tempat lain. Ketika para penguasa Arab mengizinkan pangkalan militer AS di tanah mereka yang kemudian digunakan untuk membunuh saudara-saudara Muslim di Irak, Afghanistan, Suriah, dan Palestina, mereka telah melakukan munkar besar (Kamali, 2015; Ramadan, 2017).

Tariq Ramadan (2017, p. 145) menambahkan bahwa dalam konteks hubungan internasional, prinsip ma'ruf menuntut keadilan, kemitraan yang setara, dan tidak merugikan. Aliansi yang bersifat eksploitatif di mana satu pihak menjadi "satpam" dan pihak lain menjadi "majikan" jelas melanggar semangat al-'adl (keadilan). Pernyataan Trump bahwa MBS harus "mencium pantatnya" adalah manifestasi paling vulgar dari hubungan yang timpang tersebut, di mana penguasa Arab diperlakukan sebagai bawahan yang hina, bukan sebagai mitra yang bermartabat.

Prinsip Laa Dharara wa Laa Dhirar dan Melindungi Rakyat

Hadis Nabi Muhammad SAW yang terkenal, "Laa dharara wa laa dhirar" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain), menjadi fondasi penting dalam etika Islam tentang keselamatan publik (Ibn Majah, 2340, sebagaimana dikutip dalam al-Zuhayli, 2019, p. 112). Para penguasa yang mengizinkan pangkalan asing di negaranya, mengetahui bahwa pangkalan tersebut akan menarik serangan balasan, telah melanggar prinsip ini karena mereka membahayakan jiwa dan harta rakyatnya (al-Qaradawi, 2013).

Lebih jauh, dalam maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan harta (hifz al-mal), dan perlindungan agama (hifz al-din) adalah prioritas utama (Kamali, 2015; Auda, 2021). Ketika pangkalan-pangkalan asing menjadi target serangan, rakyatlah yang paling menderita. Serangan balasan Iran pada 2026 telah menewaskan warga sipil di Bahrain, Kuwait, dan UEA (alquds.com, 2026). Tanggung jawab moral atas kematian ini, setidaknya sebagian, berada di pundak para penguasa yang memutuskan untuk menjadi tuan rumah bagi instalasi militer asing tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

Istikhlaf (Kekhalifahan Manusia) dan Tuntutan Kemandirian

Konsep istikhlaf dalam Islam—bahwa manusia adalah khalifah (pengelola) bumi (QS. Al-Baqarah: 30)—menuntut umat Islam untuk mengelola sumber daya mereka sendiri dan tidak bergantung pada kekuatan asing yang zalim (Sachedina, 2009; Ramadan, 2017). Seorang khalifah tidak boleh menyerahkan kedaulatan dan keamanan bangsanya kepada pihak luar yang tidak memiliki komitmen etis yang sama. Allah berfirman dalam QS. Al-Anfal: 60: "Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi..." Ayat ini sering ditafsirkan oleh para ulama sebagai perintah untuk membangun kekuatan militer yang mandiri (Ibn Taymiyyah, 2018; al-Qaradawi, 2013).

Dalam konteks modern, ini berarti setiap negara Muslim wajib membangun industri pertahanan sendiri, kecerdasan intelijen yang independen, dan aliansi yang didasarkan pada kemitraan yang adil, bukan ketergantungan yang merendahkan terhadap pihak lain, telebih sudah jelas mereka pada hakikatnya mempersepsi Islam sebagai ancaman. Kegagalan negara-negara Teluk untuk melakukan hal ini selama puluhan tahun, meskipun memiliki kekayaan minyak yang melimpah, adalah bentuk tark al-wajib (meninggalkan kewajiban) (Kamali, 2015). Mereka lebih memilih menyewa "preman" Amerika daripada membangun tentara yang profesional dan mandiri.

Hukum Mengizinkan Pangkalan Militer Asing, Tinjauan Fikih Kontemporer

Fatwa International Union of Muslim Scholars (2014) dan European Council for Fatwa and Research (2018) menyatakan bahwa mengizinkan pangkalan militer asing di negara Muslim diperbolehkan hanya dalam kondisi darurah qashirah (darurat yang terbatas) dan dengan syarat: (1) Tidak digunakan untuk memerangi sesama Muslim, (2) Tidak melanggar kedaulatan negara, (3) Ada manfaat nyata yang lebih besar daripada mudaratnya, dan (4) Ada komitmen untuk mengakhiri izin tersebut setelah darurat berlalu (al-Zuhayli, 2019; Qaradawi, 2013).

Dalam kasus pangkalan AS di Timur Tengah, jelas bahwa syarat-syarat ini tidak terpenuhi. Pangkalan-pangkalan tersebut telah digunakan untuk menyerang negara-negara Muslim (Irak, Afghanistan, Suriah, Yaman), melanggar kedaulatan, dan tidak ada rencana untuk penghentian. Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama kontemporer, izin tersebut haram (al-Qaradawi, 2013; al-Zuhayli, 2019). Bahkan, beberapa ulama seperti Sheikh Muhammad al-Hassan Walad al-Dedew (2020) berpendapat bahwa penguasa yang terus-menerus mengizinkannya setelah jelas mudaratnya, dapat dianggap telah melakukan riddah 'amali (kemurtadan praktis) karena lebih loyal kepada kekuatan kafir daripada kepada umat Islam.

Seruan Islam untuk Kembali kepada Kemuliaan dan Kemandirian

Dari perspektif Islam, penghinaan publik yang dialami Putra Mahkota MBS dan para penguasa Arab lainnya oleh Presiden Trump adalah konsekuensi logis dari pilihan mereka untuk tunduk dan “menjilat.” Islam mengajarkan bahwa al-'izzah (kemuliaan) hanya milik Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman (QS. Al-Munafiqun: 8). Seorang Muslim tidak boleh mencari kemuliaan dengan cara menjadi bawahan orang kafir, karena itu justru akan mendatangkan kehinaan (Ibn Taymiyyah, 2018; Ramadan, 2017).

Rakyat di kawasan Arab mulai sadar bahwa kekuasaan telah dikhianati oleh para penguasa mereka. Tanah mereka digunakan untuk kepentingan asing yang membunuh sesama saudara Muslim. Dalam situasi seperti ini, Islam mengajarkan bahwa bai'ah (kesetiaan) kepada penguasa dapat gugur jika penguasa secara terang-terangan melakukan kufr atau zhulm (kezaliman) besar (al-Mawardi, 2014; al-Qaradawi, 2013). Gerakan rakyat yang menuntut revolusi dan penegakan sistem Islam yang adil (khilafah) adalah hak mereka, selama dilakukan dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah (Sachedina, 2009).

Aliansi Tidak akan Pernah Cukup, Sementara Islam Tawarkan Alternatif

Sifat Transaksional Aliansi

Pengalaman negara-negara Teluk dengan AS dan kegagalan NATO untuk bersatu dalam perang Iran menggarisbawahi sebuah kebenaran mendasar dalam hubungan internasional: tidak ada aliansi yang benar-benar setia. Aliansi selalu didasarkan pada kepentingan nasional, dan ketika kepentingan itu berbeda, aliansi itu akan retak atau bahkan runtuh. Seperti dicatat oleh Axios (2026), Sekretaris Negara Marco Rubio mengatakan bahwa pemerintahan AS sekarang harus "memeriksa ulang nilai NATO."
Profesor Ibrahim Ozturk (ECPS, 2026) berpendapat bahwa konflik 2026 adalah bagian dari transformasi yang lebih luas dalam politik kekuatan global, di mana AS dan China adalah aktor-aktor utamanya. Negara-negara Teluk, dengan ketergantungan mereka pada AS, telah menjadi pion yang mudah dikorbankan.

Kerentanan Negara-Negara Kecil dalam Pergeseran Kekuatan Global

Negara-negara Teluk, meskipun kaya akan sumber daya energi, secara militer relatif lemah. Ketergantungan mereka pada AS telah menciptakan ketergantungan asimetris yang membahayakan kedaulatan mereka. Seperti dicatat dalam analisis alquds.com (2026), menjadi tuan rumah pangkalan militer asing mengubah negara-negara ini menjadi "peserta langsung dalam konflik yang mungkin tidak mereka mulai maupun kendalikan sepenuhnya."

Alternatif Islam, Kemandirian Berbasis Tauhid dan Syura

Islam menawarkan alternatif yang jelas: Kemandirian strategis yang didasarkan pada prinsip tauhid (ketundukan hanya kepada Allah), syura (musyawarah), dan 'adl (keadilan). Negara-negara Muslim harus membangun kekuatan militer mereka sendiri, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menjalin aliansi dengan sesama negara Muslim berdasarkan prinsip ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa (tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan), bukan ketergantungan pada kekuatan kafir yang eksploitatif (QS. Al-Maidah: 2).

Konsep ummah (komunitas Muslim global) menuntut solidaritas pertahanan di antara negara-negara Muslim. Aliansi seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) harus diperkuat menjadi mekanisme pertahanan kolektif yang nyata, bukan sekadar forum diplomatik (Ramadan, 2017). Selain itu, kerja sama dengan kekuatan non-Muslim yang adil diperbolehkan, tetapi harus didasarkan pada kemitraan yang setara, bukan subordinasi.

Akhir Ilusi Aliansi Abadi dan Seruan Kembali ke Islam

Pernyataan kontroversial Presiden Trump bahwa Putra Mahkota Saudi harus "mencium pantatnya" bukanlah sekadar kelancangan diplomatik. Ia adalah gejala dari penyakit yang lebih dalam dalam hubungan antara kekuatan besar dan negara-negara klien. Ia juga merupakan bukti nyata dari kehinaan yang menimpa para penguasa yang meninggalkan prinsip-prinsip Islam tentang kemuliaan, kemandirian, dan keadilan.

Dari perspektif Islam, para penguasa Arab yang mengizinkan pangkalan-pangkalan militer asing di tanah mereka, yang digunakan untuk membunuh saudara-saudara Muslim, telah melanggar al-amr bil ma'ruf wa an-nahyu 'an al-munkar (menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran). Mereka juga telah mengabaikan prinsip laa dharara wa laa dhirar (tidak membahayakan), dan meninggalkan kewajiban istikhlaf (pengelolaan bumi secara mandiri). Akibatnya, mereka tidak hanya kehilangan martabat di mata dunia, tetapi juga mengancam keselamatan rakyat mereka sendiri.

Hari ini, mereka terperanjat. Amerika tak lagi bisa dijadikan “preman pengaman” kekuasaan mereka. Bahkan, Amerika secara telanjang menghina mereka. Masyarakat di kawasan Arab mulai sadar bahwa penguasa mereka telah berkhianat, dan gerakan menuju sistem Islam yang adil menjadi semakin mungkin. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hajj: 41, orang-orang yang berkuasa yang baik adalah mereka yang "mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar." Tidak disebutkan di dalamnya menyewa preman asing sebagai pelindung atau menjadi budak kekuatan imperial.

Sudah saatnya para penguasa Arab dan Muslim meninggalkan model keamanan berbasis ketergantungan yang hina, dan kembali kepada ajaran Islam yang penuh kemuliaan: Bangunlah kekuatan sendiri, bersatulah dalam kebaikan, dan jangan pernah menyerahkan kedaulatan kepada pihak yang akan mempermalukan dan menghancurkan kalian. Sungguh, urusan perubahan itu hak Allah, dan sangat mudah bagi-Nya untuk menjatuhkan kekuasaan suatu kaum dan mempergilirkan kejayaan kepada kaum yang bertakwa.

Daftar Referensi

112.ua. (2026, April 6). UK, Germany and Spain refuse to strike Iran: NATO will not participate.

Al Jazeera. (2026, March 19). What did Arab and Muslim ministers discuss in Riyadh meeting on Iran?
al-Mawardi, A. (2014). Al-Ahkam al-Sultaniyyah: The laws of Islamic governance (Asadullah Yate, Trans.). Turath Publishing. (Karya asli diterbitkan abad ke-11)

al-Qaradawi, Y. (2013). Fiqh al-jihad: A study of the jurisprudence of jihad in Islam (Volume 1). Al-Falah Foundation.
alquds.com. (2026, March 4). American Bases in the Middle East: Security Umbrella or Permanent Liability?

al-Zuhayli, W. (2019). Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu (11th ed.). Dar al-Fikr.

Auda, J. (2021). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought.

Axios. (2026, April 7). NATO slides into Trump-induced coma. (Sebagaimana dikutip dalam interaffairs.ru)

Azizi, H. (2026, March 30). Iran Rewrites Its War Strategy. Carnegie Endowment for International Peace.

bdnews24.com. (2026, March 30). Trump jibes at Saudi Prince Salman before softening tone with praise.

BelTA. (2026, March 6). Expert warns of broader regional war as Iran conflict intensifies.
bernama.com. (2026, March 8). IRAN TARGETS 14 US BASES IN REGION IN SEVEN DAYS.
dailypakistan.com.pk. (2026, March 28). ‘He Has to Kiss My Ass’: Trump boasts of outwitting Saudi Crown Prince MBS.

Defence Express. (2026, March 27). UK Defense Intelligence: russia Likely Shared Drone and EW Expertise with Iran Before US/Israeli Strikes.

ECPS (European Center for Populism Studies). (2026, March 15). Power Transition in the Middle East: The Intersection of US Global Rivalries and Israel’s Regional Ambitions.

Espreso. (2026, January 20). Russia's war effort floundering, MEP Pekka Toveri says.

European Council for Fatwa and Research. (2018). Majmu' fatawa al-majlis al-urubi li al-ifta' wa al-buhuth (Vol. 15). ECFR.
i24NEWS. (2026, March 7). Iran’s new military plan: regime survival through regional escalation - report.

Ibn Taymiyyah, T. (2018). Al-siyasah al-shar'iyyah fi islah al-ra'i wa al-ra'iyyah. Dar al-Minhaj.

International Union of Muslim Scholars. (2014). Qararat wa fatawa al-majma' (Vol. 8). IUMS.

Iz.ru. (2026, March 4). A military expert spoke about Iran's trump cards in the current conflict.
JISS (Jerusalem Institute for Strategy and Security). (2026, March 24). Iran’s Mosaic Defense Faces Its Real Test.

Kamali, M. H. (2015). Maqasid al-Shariah made simple. The Islamic Texts Society.

Lokmattimes.com. (2026, March 20). European nations will eventually go with what US says: Foreign Expert Robinder Sachdev.

News.az. (2026, March 30). What if the US withdraws from the Iran war?

Newsmax. (2026, March 31). Iran Expands Cyber War Targeting US, Israel.

Newsweek. (2026, March 31). Russia Cashes In As Iran Weakens—at a Rising Strategic Cost.

NPR. (2026, March 17). Historian shares how Russia benefits from the US being at war with Iran.

NV.ua. (2026, April 7). Trump ties NATO split to Greenland and renews ‘paper tiger’ attack on alliance.

ORF (Observer Research Foundation). (2026, March 9). Tracking the Intelligence Landscape in the 2026 Iran War.

Ozturk, I. (2026, March 15). Power Transition in the Middle East. ECPS.

Radchenko, S. (2026, March 17). Interview on Russia-Iran relations. NPR.

Ramadan, T. (2017). Islam and the Arab awakening: Between the state and the Mosque. Oxford University Press.

Reuters. (2026, April 7). Russia supplies Iran with spy imagery across the Middle East to hone attacks, Ukraine says.

Russia Matters. (2026, March 20). Russia-Iran relations under stress? Harvard Kennedy School.

Saba.ye. (2026, March 22). Revolutionary Guard Intelligence: We Achieved Our Strategic Goals.

Sachedina, A. (2009). Islam and the challenge of human rights. Oxford University Press.

The Indian Express. (2026, April 2). Why NATO countries are saying no to Trump’s Iran war demands.

The New Arab. (2026, March 26). How are Gulf states reacting to a potential US-Iran ceasefire?

The Week. (2026, March 22). Iran's IRGC issues major warning: ‘Expect surprises as we are shifting from defensive to offensive’.

Toveri, P. (2026, January 20). Interview on NATO and European security. Espreso.
Trump, D. (2026, March 28). Remarks at Saudi-backed investment forum. (Sebagaimana dikutip dalam bdnews24.com)
Wright, T. (2026, April 7). Analysis of NATO tensions. Brookings Institution (Sebagaimana dikutip dalam Axios).