Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekadar bahan obrolan di warung kopi. Selama hampir delapan dekade, para ilmuwan politik telah berdebat sengit mengenai satu pertanyaan mendasar: Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala seorang pemilih ketika ia menjatuhkan pilihan?
Jika politik adalah permainan kekuasaan, maka perilaku memilih (voting behavior) adalah "pertandingan finalnya." Tanpa memahami mengapa warga negara memilih si A dan bukan si B, kita tidak akan pernah benar-benar mengerti mengapa suatu rezim demokrasi dapat bertahan atau runtuh. Sebagaimana ditegaskan oleh Dalton dan Klingemann (2013, hlm. 3), studi tentang perilaku memilih merupakan "mahkota" (crown jewel) dari ilmu politik modern karena ia menyediakan jembatan empiris antara arena mikro (psikologi individu) dan arena makro (kestabilan atau perubahan sistem politik).
Esai ini, yang sengaja disusun dengan gaya populer tetapi tetap berpegang teguh pada kaidah ilmiah, akan mengajak untuk menyelami perjalanan epik studi perilaku memilih: Dari mazhab klasik Columbia dan Michigan, menantang asumsi melalui Teori Pilihan Rasional ala Anthony Downs, hingga tiba di arena kontemporer di mana Neuropolitik, Ilmu Perilaku (Behavioral Science), Kecerdasan Buatan (AI), dan teori Modal Sosial saling berkelindan untuk "merekayasa" suara kita.
Selamat datang di dunia yang rumit nan memabukkan di balik sebuah tanda centang atau lubang paku di kertas suara.
Relevansi Studi Perilaku Memilih
Sebelum beranjak lebih jauh, penting untuk memahami bahwa studi perilaku memilih lahir dari sebuah kecemasan intelektual. Pada tahun 1940-an, ketika totalitarianisme memuncak di Eropa, para sarjana di Amerika Serikat mulai bertanya-tanya: "Apa yang membuat demokrasi tetap hidup? Apa yang mendorong warga biasa untuk memilih?"Saat ini, di tahun 2020-an, kecemasan itu kembali hadir dalam bentuk yang berbeda. Partai-partai populis sayap kanan radikal di Eropa dan Amerika Utara menuai suara dalam jumlah yang terus meningkat (Bartels, 2023, hlm. 18). Kita menyaksikan fenomena di mana anak muda pria di Uni Eropa lebih rentan mendukung partai populis ekstrem kanan dibandingkan wanita muda (HUMBOLDT-GOV.LAB, 2025), serta bagaimana polarisasi identitas membuat orang rela "membela mati-matian" partai seolah-olah itu adalah klan keluarga (Iyengar & Krupenkin, 2018). Oleh karena itu, memahami teori-teori klasik adalah fondasi yang tak tergantikan untuk mendiagnosis patologi demokrasi kontemporer.
Tiga Mazhab Besar Klasik
Mazhab Columbia
Lahirnya Survei Ilmiah dan The People's Choice
Kisah ini dimulai di Erie County, Ohio, pada tahun 1940. Di tengah kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat antara Franklin D. Roosevelt (Demokrat) dan Wendell Willkie (Republik), sekelompok peneliti dari Columbia University yang dipimpin oleh Paul Lazarsfeld melakukan sebuah eksperimen revolusioner: Mewawancarai 600 pemilih yang sama sebanyak tujuh kali dalam kurun waktu tujuh bulan. Metode ini disebut panel survey, dan hasilnya diabadikan dalam karya monumental The People's Choice (1944) (Lazarsfeld, Berelson, & Gaudet, 1944).Sebelum penelitian ini, para sosiolog berasumsi bahwa media massa (koran dan radio) memiliki kekuatan seperti "jarum suntik" yang bisa menyuntikkan ideologi dan opini langsung ke otak pemilih. Namun, apa yang ditemukan oleh Tim Columbia justru sangat bertentangan dengan asumsi itu. Mereka menemukan bahwa media massa tidak langsung mengubah perilaku memilih, melainkan memperkuat preferensi yang sudah ada melalui perantara "pemuka pendapat" (opinion leaders) dalam apa yang kemudian populer disebut sebagai teori "Two-Step Flow of Communication" (arus komunikasi dua tahap) (Lazarsfeld et al., 1944, hlm. 151).
Agama, Kelas, dan Tempat Tinggal
Kesimpulan paling provokatif dari Mazhab Columbia muncul dari data statistik. Mereka merumuskan The Columbia Sociological Model, sebuah model yang menekankan bahwa pilihan politik seseorang sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosialnya, terutama kelas sosial dan agama (Lazarsfeld et al., 1944, hlm. 27; Berelson, Lazarsfeld, & McPhee, 1954, hlm. 88-89).Bayangkan Anda adalah seorang pekerja pabrik kulit putih di Ohio pada tahun 1940, seorang penganut Katolik yang taat. Secara statistik, probabilitas Anda untuk memilih Partai Demokrat (kala itu partai kelas pekerja dan imigran Katolik) sudah sangat tinggi, bahkan sebelum Anda mendengar satu pidato kampanye pun. Tim Columbia dengan nada "pesimistis" menyebutnya sebagai "predisposisi politik" (political predispositions).
Bahkan, mereka sampai pada kesimpulan legendaris: "A person thinks, politically, as he is, socially. Social characteristics determine political preference." (Lazarsfeld et al., 1944, hlm. 27).
Mazhab Columbia juga mengintroduksi konsep "The Cross Pressure" (Tekanan Silang), sebuah kondisi di mana seorang pemilih berada di antara dua "tarikan" identitas yang saling bertentangan, misalnya, seorang eksekutif bankir kaya (cenderung Republik) yang beragama Katolik (cenderung Demokrat). Dalam situasi seperti ini, pemilih cenderung menunda keputusan, menjadi apatis, atau bahkan memilih untuk tidak memilih sama sekali (Berelson et al., 1954, hlm. 130). Konsep ini luar biasa penting karena menjadi fondasi awal untuk memahami fenomena abstention (golongan putih/golput) secara sosiologis.
Dengan kata lain, Mazhab Columbia melukiskan pemilih sebagai makhluk sosial yang "terkungkung" dalam jaringan komunitasnya. Jangan tanya apa pemikiran rasionalnya; tanyakan siapa teman arisan, guru mengaji, atau ketua serikat buruhnya.
Mazhab Michigan
The American Voter dan Funnel of Causality
Jika Mazhab Columbia terlalu "makro" (sosiologis), maka Mazhab Michigan hadir dengan pendekatan "mikro-psikologis." Pada tahun 1940-an hingga 1960-an, para peneliti di University of Michigan yakni Angus Campbell, Philip Converse, Warren Miller, dan Donald Stokes, guna membangun sebuah "monumen intelektual" lewat buku The American Voter (1960).Mereka tidak setuju bahwa agama atau kelas adalah faktor langsung. Mereka mengajukan model "Funnel of Causality" (Corong Kausalitas). Ibarat corong, di ujung lebar masuklah berbagai faktor jangka panjang (seperti sosialisasi keluarga, status sosial-ekonomi), lalu di leher corong akan mengerucut menjadi sikap terhadap isu dan kandidat, hingga di ujung terakhir (lubang corong) muncul satu variabel pamungkas: Party Identification (Identifikasi Partai) .
Party Identification
Inilah kontribusi paling terkenal dari Mazhab Michigan. Party identification didefinisikan sebagai orientasi afektif atau ikatan emosional jangka panjang seorang individu terhadap partai politik tertentu, sebuah "psychological attachment" yang biasanya terbentuk di masa kanak-kanak dan cenderung stabil seumur hidup (Campbell, Converse, Miller, & Stokes, 1960, hlm. 121).Jika dalam sosiologi Columbia pemilih memilih karena "lingkungannya sekarang," dalam psikologi Michigan pemilih memilih karena "orang tuanya dulu." Party ID bukanlah keanggotaan partai yang formal; ini adalah rasa memiliki seperti menjadi pendukung fanatik klub sepak bola. Ini adalah "perceptual screen" (kacamata persepsi): Pemilih Demokrat akan melihat setiap program kesejahteraan sebagai bukti kebijakan baik, sementara pemilih Republik akan melihat program yang sama sebagai pemborosan uang negara yang menjerumuskan.
Penelitian Campbell et al. (1960, hlm. 550) secara tegas menyatakan bahwa keputusan voting sebagian besar warga Amerika pada masa itu "appear almost wholly free of ideological coloration" (tampak nyaris sepenuhnya bebas dari pewarnaan ideologis). Dengan kata lain, rakyat memilih bukan semata karena membaca manifesto partai atau melakukan hitung-hitungan APBN, melainkan karena sinyal sederhana di otaknya berkata, "Ayah saya Demokrat, ya sudah saya Demokrat."
Kritik terhadap Konsep Party ID dan Fenomena Dealignment
Namun, dunia berubah. Pada tahun 1970-an, muncul gelombang "dealignment" atau pelepasan ikatan. Studi di Eropa dan Amerika menunjukkan jumlah pemilih yang mengaku sebagai "independen" (non-afiliasi) meningkat tajam. Ikatan partai tidak lagi sekuat dahulu. Menariknya, meskipun ikatan partai melemah, bukan berarti pemilih menjadi lebih rasional atau ideologis. Alih-alih "party voting," muncullah tren "candidate voting" atau "leader effect" (Dalton, 2000, hlm. 25-26).Mazhab Rasional
Anthony Downs dan An Economic Theory of Democracy
Di tengah hegemoniknya model sosiologis dan psikologis, pada tahun 1957 sebuah buku tipis namun eksplosif mengguncang ranah ilmu politik: An Economic Theory of Democracy karya Anthony Downs. Downs (1957) secara radikal meminjam logika ekonomi mikro untuk menjelaskan arena politik.Jika Anda pernah berpikir, "Ah, buat apa saya nyoblos, suara saya satu doang nggak ngaruh," maka Anda sedang berdiri persis di tengah-tengah "Paradoks Pemilih" (Paradox of Voting) ala Downs (1957).
Kalkulus Memilih: `R = PB - C + D`
Downs (1957, hlm. 260) menyusun formula sederhana namun elegan untuk menganalisis keputusan memilih:R = (P × B) − C + D
di mana:
R = Reward (Manfaat/Utilitas dari memilih)
P = Probability (Probabilitas suara kita menjadi penentu kemenangan)
B = Benefit (Manfaat yang didapat jika kandidat idola kita menang)
C = Costs (Biaya: ongkos ke TPS, waktu antre, biaya mencari informasi politik)
D = Civic Duty (Kewajiban Moral/Kepuasan Batin karena telah melaksanakan kewajiban warga negara)
Mari kita masukkan angka rill. Dalam pemilu berskala nasional (Pilpres), nilai P (probabilitas) mendekati angka 0,0000001. Meskipun B (selisih keuntungan dari rezim A dan B) sangat besar, misalnya Rp100 juta, jika dikalikan dengan P yang nyaris nol, hasilnya tetap tidak signifikan. Sementara itu, C (biaya waktu dan tenaga) adalah sesuatu yang konkret. Akibatnya, secara matematis murni, seorang individu yang egois dan rasional ("homo economicus") akan memilih untuk ABSEN (Golput) (Downs, 1957, hlm. 267).
Kenapa Banyak Orang Masih Mau ke TPS?
Inilah kebingungan terbesar para penganut teori rational choice. Kalau memilih itu "tidak rasional," kenapa partisipasi pemilih di banyak negara masih di atas 50%-80%?Teori Downs menyelamatkan dirinya dengan variabel D (Civic Duty) . Downs mengakui bahwa manusia tidak sepenuhnya homo economicus. Ada unsur "non-rasional" yang berupa rasa tanggung jawab sebagai warga negara (Downs, 1957, hlm. 270). Inilah elemen afektif yang menyusup ke dalam benteng rasionalitas. Lebih lanjut, William Riker dan Peter Ordeshook (1968) mengembangkan model Downs ini dengan merumuskan ulang kalkulus tersebut sebagai R = PB − C + D, di mana D dipecah menjadi berbagai kepuasan psikologis: Kepuasan karena menegaskan kesetiaan pada partai, atau kesenangan berpartisipasi dalam ritual kebangsaan.
Pendekatan pilihan rasional ini, meskipun dianggap "reduksionis" oleh para psikolog dan sosiolog, memberikan kontribusi besar dalam menjelaskan alasan di balik golput. Ketika biaya (C), baik jarak tempuh ke TPS, kerumitan birokrasi pendaftaran pemilih, atau cuaca buruk yang meningkat, tingkat partisipasi pemilih akan menurun.
Pendekatan Sosial Baru
Social Capital
Jika teori rasonal melihat pemilih sebagai atom-atom yang terisolasi dan hanya sibuk menghitung kalkulator pribadinya, maka pendekatan Modal Sosial (Social Capital) membawa kita kembali ke komunitas, dengan cara yang berbeda dari sosiologi Columbia.Konsep ini dipopulerkan secara gemilang oleh Robert D. Putnam (2000) lewat mahakaryanya, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community.
Putnam dan Jaringan Sosial
Putnam (2000, hlm. 19) mengamati sebuah paradoks di Amerika Serikat menjelang akhir abad ke-20: Jumlah orang yang bermain bowling meningkat, tetapi jumlah "bowling leagues" (klub/liga bowling) justru menurun drastis. Artinya, orang Amerika tetap berolahraga, tetapi mereka melakukannya sendirian, tidak lagi dalam ikatan komunitas.Putnam berargumen bahwa menurunnya keanggotaan dalam perkumpulan, baik itu klub bowling, asosiasi orang tua murid, perkumpulan keagamaan, hingga serikat buruh, menyebabkan erosi "social capital" (modal sosial). Padahal, modal sosial yang didefinisikan sebagai jaringan, norma, dan rasa saling percaya (trust) dalam komunitas adalah "oli" yang membuat mesin demokrasi berputar mulus.
Teori ini memiliki implikasi langsung pada perilaku memilih. Putnam menemukan korelasi yang sangat kuat antara tingkat kepercayaan antarsesama warga (generalized trust) dengan partisipasi dalam kegiatan politik dan pemilu. Orang yang aktif di organisasi masyarakat, entah itu karang taruna, pengajian, atau kelompok relawan, memiliki probabilitas lebih tinggi untuk pergi ke TPS dibandingkan individu yang mengurung diri sendirian menonton Netflix (Putnam, 2000, hlm. 336).
Pentingnya Social Capital dalam Voting Behavior?
Pendekatan modal sosial menjelaskan mengapa kampanye door-to-door (dari pintu ke pintu) yang melibatkan relawan akar rumput seringkali lebih efektif meningkatkan partisipasi pemilih dibandingkan kampanye televisi yang mewah namun impersonal. Ketika teman dekat atau tetangga kita yang mengajak pergi ke TPS, kita merasakan adanya "norma sosial" yang mengikat. Menolak ajakan itu rasanya seperti mengkhianati komunitas. Inilah yang disebut oleh Putnam (2000, hlm. 342) sebagai "civic norm" yang mendorong partisipasi di luar kalkulasi untung-rugi sempit.Politik Identitas dan Populisme Kontemporer
Jika Putnam khawatir karena ikatan komunitas melemah, di abad ke-21 kita justru melihat fenomena "kebangkitan" politik identitas berbasis afeksi negatif.Affective Polarization dan Negative Partisanship
Studi terkini dari literatur ilmu politik menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir, meningkatnya partisan barangkali bukan karena rakyat begitu cinta dengan partai pilihannya, melainkan karena begitu bencinya mereka dengan partai lawan. Ini disebut "negative partisanship" atau "affective polarization".Huber, Gerber, Fang, dan Cho (2025) dalam eksperimen lapangan mereka di Mississippi dan Florida menemukan sebuah temuan yang mengejutkan. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, mengingatkan pemilih bahwa "musuh politik mereka akan senang jika mereka tidak memilih" ("Gloating Villain" treatment) meningkatkan partisipasi secara signifikan (sebesar 1,7 poin persentase). Ini adalah konfirmasi empiris bahwa amarah (anger) dan kebencian adalah bensin yang sangat kuat untuk menggerakkan pemilih ke TPS.
Larry Bartels (2023) bahkan menyebut demokrasi kontemporer sedang tererosi oleh populisme. Para pemilih populis tidak lagi menimbang kebijakan secara rasional, melainkan didorong oleh narasi "Kami Rakyat Biasa" versus "Mereka Elit Korup." Di Eropa, gelombang partai populis sayap kanan radikal kian mendapatkan tempat (Bartels, 2023, hlm. 44-45).
Menuju Voters Engineering
Setelah memahami kerja sama antara socius, psikis, kalkulus, dan kemarahan, sampailah kita pada bab paling menggairahkan: Voters Engineering. Jika pendahulu kita berusaha memotret dan menjelaskan perilaku (to understand), kini para aktor politik, peneliti, dan teknokrat memasuki era baru: Mereka ingin mengubah perilaku itu (to engineer) .Dalam perspektif ini, pemilih tidak lagi berdiri pasif sebagai subjek yang diamati. Pemilih justru diposisikan sebagai "aktor yang aktif", tetapi medan pengambilan keputusannya direkayasa sedemikian rupa oleh arsitek pilihan (choice architects). Ada beberapa arena di mana voters engineering ini dipraktikkan dengan sangat canggih.
Nudging dan Behavioral Public Policy
Dipopulerkan oleh Richard Thaler dan Cass Sunstein (2008) dalam buku Nudge, pendekatan ini berkeyakinan bahwa manusia bukanlah makhluk super-rasional ala Downs; kita adalah makhluk yang malas, penuh bias kognitif, dan mudah terpengaruh oleh "desain."Dalam konteks voting behavior, nudge dapat berwujud surat pemberitahuan yang berbunyi: "Anda dan tetangga Anda di RT 04 terdaftar sebagai pemilih. Sebagian besar dari mereka akan datang memenuhi hak pilihnya." Pesan seperti ini memanfaatkan social norm nudge yang memanfaatkan tekanan teman sebaya (peer pressure) untuk mendorong partisipasi (Gerber & Rogers, 2009).
Kampanye Politik Berbasis Data Besar (Big Data)
Pendekatan ini masuk ke ranah political microtargeting. Melalui jejak digital yang kita tinggalkan (like di media sosial, history pencarian, transaksi belanja online), algoritma AI mampu membuat "profil psikografis" yang sangat akurat.Anda yang suka membaca artikel filsafat akan menerima iklan tentang "visi kebangsaan." Tetangga Anda yang mencari info soal PHK akan menerima iklan tentang "program jaminan sosial." Inilah yang disebut sebagai pendekatan voters engineering berbasis data besar (big data), sebuah keniscayaan dalam setiap kontestasi elektoral modern (De, Das, & Bhattacharya, 2024).
Neuropolitik
Jika survei mungkin berbohong, otak tidak. Pendekatan Neuropolitik mencoba melampaui metode survei tradisional dengan menggunakan alat seperti EEG (Electroencephalography) untuk merekam gelombang otak secara langsung (Rahman, 2025, hlm. 5-6).Bayangkan suatu saat nanti Anda disodori gambar kandidat selama 0,5 detik. Meskipun bibir Anda tidak mengucapkan apa-apa, aktivasi listrik di area otak yang mengatur rasa takut (amigdala) dapat terpantau oleh mesin. Melalui data ini, tim sukses dapat mengetahui adegan kampanye mana yang membuat pemilih merasa terancam dan adegan mana yang membuat mereka merasa nyaman.
Metode ini adalah puncak dari voters engineering yang paling "intrusif", karena ia tidak lagi mendengarkan apa yang Anda katakan, melainkan apa yang dipikirkan oleh otak primitif Anda.
Mengkaji Ulang Pemilih Indonesia
Sementara teori-teori yang dibahas di atas sebagian besar berasal dari mazhab Barat (khususnya Amerika Serikat dan Eropa), sangat penting untuk menempatkan relevansi pendekatan-pendekatan ini dalam konteks Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan keragaman etnis, agama, dan kelas sosial yang ekstrem.Penelitian terbaru dalam Ilmu Politik di Indonesia menunjukkan bahwa perilaku memilih pemilih kita tidak dapat dijelaskan oleh satu model tunggal (monolithic), melainkan bersifat eklektik (Suryanagara, 2024, hlm. 1-3). Seseorang bisa saja secara sosiologis berada dalam basis massa tradisional (kiai dan santri di pesantren), namun pada saat yang sama ia juga melakukan kalkulasi rasional-ekonomis (rational choice) terhadap program bantuan sosial yang diterimanya.
Konteks Indonesia dalam era digital juga memperlihatkan betapa relevannya pendekatan voters engineering yang kita bahas di atas. Dalam Pemilu 2024, muncul istilah-istilah seperti "Serangan Fajar" dengan metode digital, di mana influencer lokal digunakan untuk menggeser preferensi pemilih di tingkat akar rumput (Latulumarmina, 2024). Ini adalah bukti bahwa teknologi rekayasa perilaku (baik yang legal maupun grey area) telah menjadi medan pertempuran nyata dalam upaya memenangkan hati pemilih.
Tata Ulang Kedaulatan di Era Rekayasa
Diskusi panjang ini membawa kita pada sebuah refleksi yang dalam. Dari Paul Lazarsfeld yang melakukan wawancara dari pintu ke pintu di Ohio pada tahun 1940, hingga para peneliti yang hari ini memasangkan sensor EEG ke kepala partisipan di laboratorium neuropolitik, satu benang merahnya tetap: Usaha manusia untuk memahami motif dari keputusan politik sekecil apa pun.Pergeseran paradigma dari model deterministik (sosiologis dan psikologis) menuju pendekatan berbasis pilihan rasional, lalu melompat ke ranah "rekayasa", menunjukkan bahwa posisi pemilih selalu berada dalam tarik-menarik kuasa. Sosiologi menyatakan Anda terikat tanpa sadar; psikologi mengatakan Anda mewarisi; pilihan rasional mengklaim Anda bebas namun secara paradoks malas; dan Voters Engineering seolah berbisik: "Anda pikir Anda bebas, padahal lingkungan pilihan Anda telah kami desain sedemikian rupa."
Namun, harapan demokrasi tidak putus di sini. Justru ketika kita menyadari bagaimana perilaku kita dapat direkayasa oleh data microtargeting atau neuro-nudging, saat itulah kita dapat mulai membangun pertahanan literasi digital dan kritis. Pemahaman terhadap keilmuan perilaku memilih adalah senjata bagi seorang warga negara untuk tetap menjadi subjek yang berdaulat di bilik suara, bukan sekadar objek eksperimen dari para ilmuwan dan campaign manager.
Semoga esai ini tidak hanya menjadi bacaan para mahasiswa politik yang ingin lulus mata kuliah, tetapi juga menjadi bekal bagi kita semua sebelum melangkahkan kaki ke TPS berikutnya.
Referensi
Bartels, L. M. (2023). Democracy erodes from the top: Leaders, citizens, and the challenge of populism in Europe. Princeton University Press.Berelson, B. R., Lazarsfeld, P. F., & McPhee, W. N. (1954). Voting: A study of opinion formation in a presidential campaign. University of Chicago Press.
Bruter, M., & Harrison, S. (2020). Inside the mind of a voter: A new approach to electoral psychology. Princeton University Press.
Campbell, A., Converse, P. E., Miller, W. E., & Stokes, D. E. (1960). The American voter. John Wiley & Sons, Inc.
Costa, M., Frater, L., Barales-Lopez, N., Bhalla, J., Cho, J. J., Christie, S., Jun, H., Paul, J., & Wagner, K. (2022). Partisan animosity and political participation. Political Behavior. https://doi.org/10.1007/s11109-022-09756-0
Dalton, R. J. (2000). The decline of party identifications. In R. J. Dalton & M. P. Wattenberg (Eds.), Parties without partisans: Political change in advanced industrial democracies (pp. 19–36). Oxford University Press.
Dalton, R. J., & Klingemann, H. D. (2013). Overview of political behavior. In R. J. Dalton & H. D. Klingemann (Eds.), The Oxford handbook of political behavior. Oxford University Press.
De, K., Das, A., & Bhattacharya, S. (2024). Voter participation control in online polls. arXiv preprint arXiv:2410.12256. https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.12256
Downs, A. (1957). An economic theory of democracy. Harper & Row.
Gerber, A. S., & Rogers, T. (2009). Descriptive social norms and motivation to vote: Everybody's voting and so should you. The Journal of Politics, 71(1), 178–191. https://doi.org/10.1017/S0022381608090117
Green, D. P., & Shapiro, I. (1994). Pathologies of rational choice theory: A critique of applications in political science. Yale University Press.
Huber, G. A., Gerber, A. S., Fang, A. H., & Cho, J. J. (2025). Field experiments invoking gloating villains to increase voter participation: Anger, anticipated emotions, and voting turnout. British Journal of Political Science, 1–20. https://doi.org/10.1017/S0007123425000257
HUMBOLDT-GOV.LAB. (2025, Maret 25). Young, male, right-wing? Gender gap among young voters. Humboldt University. https://hu-govlab.de/
Iyengar, S., & Krupenkin, M. (2018). The strengthening of partisan affect. Political Psychology, 39(S1), 201–218. https://doi.org/10.1111/pops.12487
Latulumarmina, R. S. (2024, Mei 21). Usai pileg dan pilpres, lembaga survei RRC sebut perilaku pemilih berubah. Disway ID. https://disway.id/
Lazarsfeld, P. F., Berelson, B., & Gaudet, H. (1944). The people's choice: How the voter makes up his mind in a presidential campaign. Columbia University Press.
Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Simon & Schuster.
Rahman, A. (2025). Türkiye'de siyasal iletişimin seçmen zihnine etkisinin nöropolitik bağlamda incelenmesi [Yayımlanmamış doktora tezi/Yüksek lisans tezi]. Hitit Üniversitesi.
Riker, W. H., & Ordeshook, P. C. (1968). A theory of the calculus of voting. The American Political Science Review, 62(1), 25–42. https://doi.org/10.2307/1953324
Suryanagara, M. I. S. (2024). Eklektisisme perilaku memilih dalam Pilpres 2024: Analisis multidimensi atas pengaruh karakteristik sosial, rasionalitas politik dan dinamika utilitas maksimal dalam pembentukan preferensi elektoral di Indonesia [Disertasi doktor, Universitas Padjadjaran]. Unpad Repository. https://pps.fisip.unpad.ac.id/
Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness. Yale University Press.
.webp)
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar
Silakan tulis komentar Anda.