Desentralisasi di Indonesia, Antara Otonomi Normatif dan Realitas Fiskal di Tengah Gelombang Resentralisasi

Desentralisasi bagi negara dengan karakteristik majemuk seperti Indonesia merupakan keniscayaan untuk mencegah disintegrasi dan meningkatkan kesejahteraan daerah. Artikel ini menganalisis implementasi desentralisasi di Indonesia pasca-Orde Baru dengan fokus pada tiga dimensi utama: desentralisasi politik, administratif, dan fiskal. 

Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif serta merujuk pada data empiris dari berbagai sumber (laporan Ombudsman RI, pemberitaan KPK, survei Litbang Kompas, dan penelitian akademik terkini), artikel ini mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan normatif desentralisasi dengan realitas di lapangan. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi berhasil menetralisasi ancaman disintegrasi, implementasinya masih diwarnai oleh ketergantungan fiskal daerah yang tinggi (60-80 persen APBD bersumber dari transfer pusat), maraknya korupsi kepala daerah (setidaknya delapan kepala daerah ditangkap KPK sepanjang 2025-2026), serta gejala resentralisasi melalui penarikan kewenangan strategis pasca-UU No. 23/2014 dan wacana penghapusan pilkada langsung. 

Artikel ini merekomendasikan perlunya reorientasi desentralisasi dari pendekatan simetris ke asimetris berbasis kapasitas daerah, reformasi sistem transfer fiskal menuju model berbasis hak (entitlement-based), serta penguatan sistem pencegahan korupsi di tingkat lokal. Tanpa perbaikan mendasar, desentralisasi berisiko menjadi sekadar ilusi kebebasan yang dikelola alih-alih otonomi substantif. Kata kunci: desentralisasi, otonomi daerah, desentralisasi fiskal, korupsi kepala daerah, resentralisasi, pilkada langsung, UU No. 23/2014.

Artikel Lengkap ada di Sini:

Desentralisasi di Indonesia, Antara Otonomi Normatif dan Realitas Fiskal di Tengah Gelombang Resentralisasi

April 2026

DOI: 10.13140/RG.2.2.24565.54249