Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Donald J. Trump “abosulety controversial.” Dengan lenggang kangkung, Trump membentuk Dewan Perdamaian bersama Zionis Israel. Tujuannya terkesan mulia, sama seperti manakala Amerika Serikat menyerukan “luhurnya Demokrasi” dan “hak asasi manusia” sambil tanpa rasa malu mendukung aneka rezim otoritarian, mengacak-acak negara berdaulat (Venezuela, Libia, Afghanistan, Suriah, dan terakhir Iran). Perilaku ini dapat kita sebut anarkis ataupun brutal. Silakan pilih mana yang lebih tepat.
Hal serupa pun nyata terlihat dalam Board of Peace yang dibentuk Trump. Sebelumnya penulis telah memampang isi dari “kontra sosial” Dewan Perdamaian. Dengan bangganya Trump menyatakan saat ia kembali memimpin AS di periode 2, Gaza kacau dan Gaza akan damai setelah ia melakukan “sesuatu.” Percayakan Anda ? Entah apa jawaban Anda, tetapi penulis sudah tidak mempercayai sesuatu yang tampak “baik” jika yang menawarkan adalah Trump. Selalu ada “sesuatu” di balik apa pun yang ia tawarkan.
Kini tiba saat kita “membongkar” siapa orang-orang yang ada di balik Dewan Perdamaian ini. Kata membongkar penulis berikan tanda kutip karena sesungguhnya Anda pun dapat melihat dan mempelajari di situs resmi dewan ini: boardofpeace.org. Tidak ada yang rahasia, tidak ada yang perlu takut-takut dan khawati dikejar para “debt-collector” Mossad dan CIA. Semua dipampang secara terus-tengah tanpa sembunyi-sembunyi.
Para Anggota Board of Peace
Para anggota Dewan Perdamaian terdiri atas Donald J. Trump, presiden Amerika Serikat yang secara otomatis “mengangkat dirinya” sebagai Ketua. Kemudian terdapat Edi Rama, perdana menteri Albania sebuah negara Eropa Timur dan punya banyak masalah di dalam negerinya sendiri. Anggota lainnya adalah Javier Milei, presiden Argentina sebuah negara Amerika Latin yang dahulu sempat berniat bergabung di BRICS tetapi kemudian batal.
![]() |
| Created by Perchance.org |
Nikol Pashinyan, presiden Armenia yang penduduknya mayoritas kristen dan punya permasalahan ruwet dengan Turki. Lalu ada Ilham Aliyev, presiden Azerbaijan yang punya hubungan “kurang baik” dengan Iran karena masalah minyak di Laut Kaspia. Juga ada Hamad bin Isa al-Khalifa, raja Bahrain, sebuah negara Teluk yang di wilayah yurisdiksinya terdapat US Military Base. Kemudian ada Alyaksandr Lukashenka, presiden Belarusia, sekutu Rusia. Tokoh lain yang menjadi anggota Dewan Perdamaian adalah Iliana Iotova, presiden Bulgaria sebuah negara Eropa sebelah timur, yang dahulunya bekas wilayah koloni Turki Usmani dengan segudang masalah dalam negeri.
Salah satu negara ASEAN yang belum lama saling “lempar” bom dengan Thailand juga ikut menjadi anggota Dewan Perdamaian yaitu Hun Manet, perdana menteri Kamboja, dan tentu motivasinya ikut Dewan Perdamaian adalah self national interest yaitu “berjudi” agar AS bisa melindungi negaranya dari permusuhan dengan Thailand. Sebuah negara Arab yang dipimpin Abdel Fattah el-Sisi, presiden Mesir pun ikut menjadi anggota Dewan Perdamaian. Lalu, sebuah negara yang dahulunya pernah “diacak-acak” Amerika Serikat juga menjadi anggota dewan ini yaitu Nayib Bukele, presiden El Salvador.
Sebuah negara Eropa timur lainnya juga menjadi anggota, dengan mana Viktor Orban, perdana menteri Hungaria turut menandatangani selaku anggota Dewan Perdamaian. Kemudian, sebuah negara Anggota Organisasi Konferensi Islam, ASEAN, dan penganut politik luar negeri bebas aktif dan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel serta mendukung proklamasi kemerdekaan Palestina tahun 1988 yaitu Indonesia, dengan mana presidennya Prabowo Subianto turut menjadi anggota Board of Peace bentukan Trump. Lalu, negara “musuh Palestina” dan tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia yaitu Israel juga menjadi anggota dewan dengan Benjamin Netanyahu (terpidana Penjahat Perang Mahkamah Kriminal Internasional) perdana menteri Israel juga menjadi anggota dewan ini.
Lalu, ada lagi Abdullah II keturunan Bani Hasyim dari garis Hassan bin Ali bin Abi Thalib turut menandatangani dan menjadi anggota dewan ini. Negara lainnya yaitu Kazakhstan yang ada di bawah pengaruh Rusia turut menjadi anggota diwakili presidennya yaitu Kassym-Jomart Tokayev. Sebuah negara mayoritas Muslim pecahan Uni Soviet yaitu Kosovo juga menjadi anggota dewan ini dengan Vjosa Osma, presidennya selaku penandatangan. Kemudian, tidak heran salah satu sekutu Amerika Serikat yaitu Kuwait ikut menjadi anggota dewan ini yang diwakili Amir mereka Meshal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, dengan mana di negara yang kecil secara geografis tetapi memiliki 3 US Military Base.
Negara lain yang ada di bawah pengaruh Cina yaitu Mongolia ikut menjadi anggota dewan ini, yang diwakili oleh presidennya Khurelsukh Ukhnaa. Kemudian, negara yang mengalami Arab Spring yaitu “ancaman demokratisasi Amerika Serikat” yang kemudian menghasilkan aneka pimpinan baru yaitu Maroko turut menjadi anggota, dengan Aziz Akhannouch, perdana menteri mereka, selaku penanda tangan. Lalu, negara Muslim mayoritas Sunni yang berkompetisi dengan India yaitu Pakistan juga turut menjadi anggota yang diwakili oleh Shehbah Sharif, perdana menteri mereka.
Negara Amerika Latin lainnya yaitu Paraguay yang punya segudang masalah dalam negeri turut menjadi anggota dewan ini dengan Santiago Pena, presiden mereka, selaku penanda tangan. Negara Teluk lain yaitu Qatar yang lokasinya begitu dekat dengan Iran dan memiliki US Military Base menjadi anggota dengan penandatangannya Tamim bin Hamad al-Thani, Amir mereka. Demikian pula Saudi Arabia, yang di wilayahnya “menginap” US Military Base juga ikut menandatangani diwakili Mohammed bin Salman, putra mahkota dan perdana menteri kerajaan tersebut.
Sebuah negara besar yang tanda tangan sebagai anggota Dewan Perdamaiannya dilakukan oleh Recep Tayyip Erdogan, yaitu Turki turut menjadi angggota dewan ini, dan Anda harus tahu bahwa Erdogan adalah pimpinan sebuah negara yang punya hubungan diplomatik dengan Isreael. Lalu, Mohammed bin Zayed al-Nahyan, presiden Uni Emirat Arab yang namanya diabadikan menjadi jalan tol layang Bekasi – Karawang di atas tol Jakarta – Cikampek, sebuah negara anggota BRICS+ juga turut menjadi anggota dewan ini. Uzbekistan yang ada di bawah pengaruh politik Rusia juga ikut menjadi anggota dewan ini dengan Shavkat Mirziyoyev, presiden mereka. Terakhir adalah Vietnam, negara yang ada di bawah pengaruh Cina ini turut menjadi anggota dewan yang diwakili oleh sekretaris jenderal satu-satunya partai yang ada di negara ini: To Lam.
Dewan Eksekutif
Di dalam Dewan Keamanan, selain negara-negara anggota dengan Donald J. Trump sebagai ketuanya, juga terdapat dewan eksekutif. Merekalah yang menjadi think tank pelaksana harian dewan ini nantinya. Dewan Eksekutif terdiri atas 9 orang anggota dibantu oleh 2 orang penasehat senior dewan ini. Ke-9 anggota Dewan Eksekutif adalah Ajay Banga, Sir Tony Blair, Martin Edelman, Robert Gabriel Jr., Jared Kushner, Marc Rowan, Marco Rubio, Steve Witkoff, dan Susie Wiles. Sementara itu ke-2 penasehat senior Dewan Eksekutif dari Dewan Perdamaian adalah Josh Gruenbaum dan Aryeh Lightstone. Mari kita bahas siapa mereka secara satu per satu dan argumentasi mengapa Trump mempercayai mereka.
Ajay Banga
Ajay Banga tidak lain adalah Presiden dari Kelompok Bank Dunia (World Bank). Sejak menjabat sebagai presiden World Bank, dia telah memimpin reformasi untuk membuat institusi lebih cepat, sederhana, dan lebih fokus dalam memberikan hasil yang terukur dalam skala besar. Inti dari kepemimpinannya adalah strategi mengutamakan pekerjaan-memobilisasi investasi sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja, terutama bagi kaum muda, sebagai jalur paling tahan lama untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas peluang ekonomi. Sebelum bergabung dengan Grup Bank Dunia, Banga adalah Wakil Ketua perusahaan investasi global General Atlantic.
Dia sebelumnya menjabat sebagai Presiden dan CEO Mastercard, memimpin hampir 24.000 karyawan dan memajukan inklusi keuangan global. Selama masa jabatannya, dia meluncurkan Mastercard Center for Inclusive Growth untuk mendorong pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan di seluruh dunia. Banga telah memegang banyak peran kepemimpinan global. Dia menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang Internasional (2020-2022) dan ikut mengetuai Kemitraan untuk Amerika Tengah.
Dia juga pernah bertugas di dewan Palang Merah Amerika, Kraft Foods, dan Dow Inc., dan ikut mendirikan Institut Kesiapan Dunia Maya. Kontribusinya telah diakui dengan beberapa penghargaan, termasuk Penghargaan Padma Shri dari Presiden India, Medali Asosiasi Kebijakan Luar Negeri, Medali Kehormatan Pulau Ellis, dan Penghargaan Piring Emas dari American Academy of Achievement.
Sir Tony Blair
Satu-satunya sekutu setia George Bush (semak) Junior dalam “menghabisi” Irak, Libia, dan Afghanistan dalam kampanye GWOT sejak 2003. Alasan Trump menyuruh Blair untuk menjadi Dewan Eksekutif cukup banyak. Tony Blair dulu Perdana Menteri Inggris Raya dari 1997 hingga 2007, menjalani tiga periode berturut-turut dan menjadi satu-satunya pemimpin Partai Buruh dalam sejarah partai yang memenangkan tiga pemilihan umum. Selama satu dekade menjabat, dia menyampaikan program reformasi domestik yang luas di samping pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan rekor lapangan kerja.
Melalui investasi besar dan reformasi struktural, hasil dalam pendidikan dan perawatan kesehatan meningkat secara signifikan; kejahatan turun sekitar sepertiga; dan program liberalisasi sosial dan reformasi konstitusi membentuk kembali lanskap politik Inggris. Pemerintahannya membentuk Departemen Pembangunan Internasional, melipatgandakan bantuan Inggris ke Afrika, dan memperkenalkan undang-undang penting untuk mengatasi perubahan iklim. Di panggung internasional, Tony memainkan peran sentral dalam mengamankan Perjanjian Jumat Agung 1998, yang mengakhiri konflik selama beberapa dekade di Irlandia Utara. Dia juga merupakan pendukung kuat intervensi militer internasional di Sierra Leone, Kosovo, Afghanistan dan Irak, dan berdiri teguh dengan Amerika Serikat setelah serangan teroris 11 September 2001. Setelah meninggalkan jabatannya, Tony tetap terlibat dalam urusan global, khususnya di Afrika dan Timur Tengah.
Dia terus mengadvokasi perdamaian dan kerja sama regional di Timur Tengah, termasuk upaya untuk mendukung de-eskalasi setelah konflik baru-baru ini di Gaza dan untuk memajukan solusi politik jangka panjang yang berkelanjutan. Karyanya juga berfokus pada normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab, berkontribusi pada momentum yang mengarah pada Kesepakatan Abraham pada tahun 2020. Pada tahun 2016, ia mendirikan Tony Blair Institute for Global Change, sebuah organisasi nirlaba yang bekerja dengan para pemimpin politik di seluruh dunia untuk mendorong perubahan. Ini memberikan saran ahli tentang strategi, kebijakan, dan penyampaian, membuka kekuatan teknologi di ketiganya untuk membangun negara yang lebih terbuka, inklusif, dan makmur bagi orang-orang di mana pun. Saat ini, Institut tersebut beroperasi di lebih dari 40 negara di seluruh dunia.
Martin Edelman
Mengapa Trump melirik orang ini? Edelman adalah Penasihat Umum G42, sebuah perusahaan kecerdasan buatan yang berbasis di Abu Dhabi. Dia adalah Penasihat Paul Hastings yang berspesialisasi terutama dalam real estat internasional dan transaksi perusahaan. Dia memiliki pengalaman internasional yang luas dalam berbagai bisnis.
Dia telah melakukan pekerjaan ekstensif di Eropa, Meksiko, Brasil, Kanada, Jepang, Cina, dan Timur Tengah. Pada tahun 2011 ia terpilih oleh National Law Journal sebagai salah satu dari 34 pengacara paling berpengaruh di Amerika Serikat. Dia dianugerahi Penghargaan Layanan Publik Departemen Angkatan Darat pada tahun 2007.
Edelman saat ini menjabat sebagai direktur Aldar Properties REIT dan MGX, sebuah dana investasi yang berbasis di Abu Dhabi. Dia adalah penasihat senior Mubadala; lengan investasi strategis pemerintah Abu Dhabi. Dia adalah anggota Dewan dan Komite Eksekutif CFG, pemilik Klub Sepak Bola Manchester City dan 12 klub sepak bola lainnya di 12 negara lain, termasuk Klub Sepak Bola Kota New York.
Dia adalah salah satu pendiri dan terus bertugas di dewan Yayasan Jackie Robinson dan Museum Intrepid di New York sebagai Wakil Ketua. Dia terus mengabdi di Dewan Direksi Fallen Heroes Fund, Fisher House Foundation, dan Fisher Alzheimer Foundation. Edelman adalah lulusan Universitas Princeton (1963) dan Fakultas Hukum Universitas Columbia (1966). Dia bertugas di Angkatan Darat AS dari tahun 1966-1969.
Robert Gabriel Jr.
Robert Gabriel Jr. adalah Wakil Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat. Dia melayani Presiden Donald J. Trump dalam berbagai peran sejak 2015. Gabriel memulai di Trump Tower sebagai Penasihat Kebijakan pada kampanye presiden pertamanya. Dia bertugas di Sayap Barat, untuk keseluruhan Pemerintahan Trump pertama, sebagai Asisten Khusus Presiden.
Gabriel adalah Penasihat Senior kampanye Presiden Trump yang sukses pada tahun 2024, dan kembali ke Gedung Putih sebagai Asisten Presiden untuk Kebijakan. Dia adalah anggota pendiri gugus tugas Presiden untuk Pendidikan AI, Pasar Aset Digital, dan Mineral Penting. Pada Mei 2025, Presiden Trump menunjuk Sekretaris Negara Marco Rubio sebagai Penasihat Keamanan Nasionalnya, dan Gabriel sebagai Wakil Penasihat Keamanan Nasionalnya. Gabriel sebelumnya bekerja di siaran televisi sebagai Produser Asosiasi di Fox News "The Ingraham Angle."Dia menerima gelar Sarjana Seni di bidang Ekonomi dengan konsentrasi Kebijakan dari Universitas New York.
Jared Kushner
Kita semua tahu ia adalah menantu Trump dan seorang Yahudi Ortodoks. Jared Kushner adalah CEO Affinity Partners, sebuah perusahaan investasi global dengan lebih dari $5,4 miliar AUM yang diinvestasikan dalam portofolio investasi pertumbuhan tinggi yang terdepan di pasar. Dari 2017-2021, Jared menjabat sebagai Penasihat Senior Presiden Donald J. Trump.
Dalam peran ini, Jared mengelola hubungan AS-Meksiko, termasuk ikut memimpin negosiasi USMCA, perjanjian damai penting yang dikenal sebagai Kesepakatan Abraham; dan merundingkan perombakan bersejarah administrasi penjara federal Amerika dan sistem peradilan pidana. Atas jasanya, Jared telah diakui dengan berbagai penghargaan, termasuk Penghargaan Elang Aztec, penghargaan tertinggi Meksiko; Medali Keamanan Nasional; Medali Departemen Pertahanan untuk Layanan Publik yang Terhormat; dan Grand Cordon of the Order of Ouissam Alaouite dari Raja Mohammed VI dari Maroko. Dia juga dinominasikan untuk Hadiah Nobel Perdamaian.
Sebelum bergabung dengan Administrasi Trump, Jared memimpin bisnis real estat, media, dan teknologi yang berbasis di New York. Jared lulus dari Harvard pada tahun 2003, dengan pujian, dan menerima gelar J. D dan MBA dari NYU pada tahun 2007.
Marc Rowan
Rowan adalah Salah satu Pendiri, CEO, dan Ketua dewan Apollo Global Management, Inc. Saat ini, Rowan adalah Ketua Dewan Penasihat Wharton School of Business di University of Pennsylvania.
Selain itu, dia terlibat dalam kebijakan publik dan merupakan penyandang dana awal dan kontributor pengembangan Model Anggaran Penn Wharton, sebuah inisiatif penelitian nonpartisan yang memberikan analisis dampak fiskal kebijakan publik. Rowan juga seorang filantropis aktif dan terlibat secara sipil, Tuan Rowan juga Ketua Dewan UJA-Federation of New York, filantropi lokal terbesar di dunia yang membantu 4,5 juta orang setiap tahun sambil mendanai jaringan organisasi nirlaba di New York, Israel,dan 70 negara.
Dia juga, antara lain, anggota pendiri dan Ketua Youth Renewal Fund dan Wakil Ketua Darca, jaringan pendidikan top Israel yang mengoperasikan 53 sekolah dengan lebih dari 30.000 siswa di seluruh komunitasnya yang paling beragam dan kurang terlayani. Rowan lulus summa cum laude dari Wharton School of Business Universitas Pennsylvania dengan gelar BS dan MBA di bidang Keuangan (W'84, WG '85).
Marco Rubio
Anak buah Trump yang kini menjabat Sekretaris Negara Marco Rubio lahir di Miami, Florida pada tahun 1971. Dia adalah putra imigran Kuba yang meninggalkan Kuba untuk mengejar Impian Amerika.
Ayahnya bekerja sebagai bartender perjamuan, sementara ibunya membagi waktu sebagai ibu rumah tangga dan pelayan hotel. Sejak usia dini, Rubio belajar pentingnya iman, keluarga, komunitas, dan pekerjaan yang bermartabat. Rubio sangat menyukai Impian Amerika karena dia menjalaninya sendiri. Dia tertarik pada pelayanan publik sebagian besar karena percakapan dengan kakeknya, yang menyaksikan bagaimana komunisme menghancurkan tanah airnya.
Setelah bertemu dan menikahi istrinya Jeanette, dia menjabat sebagai Komisaris Kota di Miami Barat dan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Florida. Pada 2010, dia memenangkan kursi di Senat AS. Dia menjabat sebagai Senator AS hingga 2025. Selama masa jabatannya di Senat AS, Rubio berkomitmen untuk melayani rakyat Florida dan memastikan Amerika tetap menjadi negara yang kuat dan tangguh untuk generasi yang akan datang.
Dia adalah Anggota Senior Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Wakil Ketua Komite Pemilihan Senat untuk Intelijen, anggota Komite Alokasi Senat yang kuat, serta Komite Senat untuk Bisnis Kecil dan Kewirausahaan. Rubio menulis dan mengesahkan Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, yang mewakili titik balik terbesar dalam hubungan AS-China dalam beberapa dekade.
Rubio juga ikut memimpin Undang-Undang Hubungan Hong Kong, dan Undang-Undang VERDAD. Selama Pemerintahan Trump pertama, dia bekerja dengan Presiden untuk meminta pertanggungjawaban anggota rezim Kuba, termasuk perusahaan induk militer kediktatoran. Dia juga menciptakan Program Perlindungan Gaji, yang membantu menyelamatkan jutaan usaha kecil di Amerika saat pandemi COVID melanda. Pada November 2024, Presiden Trump menominasikan Rubio untuk menjabat sebagai Sekretaris Negara Amerika.
Sekretaris Rubio adalah anggota kabinet pertama yang dikonfirmasi dalam Pemerintahan Trump kedua. Dia menerima suara bulat bersejarah 99-0 di Senat AS. Rubio dilantik sebagai Sekretaris Negara ke-72 pada 21 Januari 2025. Prioritas utama Sekretaris adalah memiliki Departemen Luar Negeri yang mengutamakan Amerika. Sejak 1 Mei 2025, Sekretaris Rubio juga menjabat sebagai Penjabat Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat.
Steven Witkoff
Saat ini Steven Witkoff menjabat sebagai Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Misi Perdamaian, posisi yang dia pegang pada tahun 2025 di bawah Presiden Donald J. Trump. Dalam peran ini, dia memajukan upaya AS, konsisten dengan prioritas Presiden, untuk mendukung resolusi konflik, keterlibatan diplomatik, dan stabilitas regional dalam koordinasi dengan mitra antarlembaga dan internasional. Witkoff bekerja sama dengan pejabat senior AS dan mitra asing dalam hal-hal yang berkaitan dengan inisiatif perdamaian dan dialog strategis.
Tanggung jawabnya termasuk mendukung negosiasi, memberi nasihat tentang strategi diplomatik, dan terlibat dengan pemangku kepentingan regional utama dalam memajukan tujuan keamanan nasional AS. Sebelum pengangkatannya, Witkoff adalah Pendiri dan Ketua Witkoff. Di awal karirnya, dia ikut mendirikan Stellar Management Company dan mempraktikkan hukum real estat. Pengalamannya di sektor swasta menginformasikan pendekatannya terhadap kepemimpinan, negosiasi, dan pemecahan masalah yang kompleks. Pada tahun 2019, Witkoff ditunjuk oleh Presiden sebagai Dewan Pengawas Pusat Seni Pertunjukan John F. Kennedy.
Susie Wiles
Satunya perempuan di Dewan Eksekutif Board of Peace adalah Susie Wiles. Susie Wiles adalah ahli strategi politik dan pejabat senior Republik yang diakui secara nasional dengan pengalaman lebih dari empat dekade dalam membentuk kampanye kemenangan dan memajukan kebijakan di setiap tingkat pemerintahan.
Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Staf Presiden Donald J. Trump, mengawasi operasi Gedung Putih, personel, dan pelaksanaan kebijakan, dan memainkan peran penting dalam menerjemahkan visi strategis menjadi hasil yang nyata. Karier Susie mencakup berbagai pencapaian kepemimpinan dan politik yang luar biasa. Dia telah mengarahkan kampanye berisiko tinggi di Florida dan di seluruh negeri, terutama, kampanye kepresidenan Donald Trump tahun 2024.
Dikenal karena pendekatannya yang disiplin dan berorientasi pada hasil, Susie unggul dalam membangun tim berkinerja tinggi, mengembangkan strategi inovatif, dan memastikan eksekusi tanpa hambatan di bawah tekanan. Di luar pemilu, Susie telah membentuk kebijakan dan tata kelola. Dia telah bekerja sama dengan anggota parlemen, eksekutif, dan pejabat administrasi senior untuk memajukan prioritas legislatif utama, memperkuat inisiatif kebijakan konservatif, dan meningkatkan efisiensi operasional di seluruh pemerintahan dan organisasi politik.
Wawasan dan keahliannya telah menjadikannya penasihat tepercaya dalam berbagai hal mulai dari undang-undang tingkat lokal dan negara bagian hingga strategi nasional. Sepanjang karirnya, Susie telah dikenal karena kepemimpinannya yang luar biasa, ketajaman strategisnya, dan kemampuannya untuk menavigasi lingkungan politik yang kompleks.
Rekan-rekannya memujinya sebagai operator yang mantap dan efektif yang menggabungkan pengetahuan politik yang mendalam dengan bakat untuk mendorong kolaborasi, mendorong hasil, dan memberdayakan tim untuk berhasil. Di luar jalur kampanye, Susie mengakar kuat dalam keluarga dan warisan pribadi. Dia adalah putri Pat Summerall, penendang dan penyiar NFL yang legendaris. Dia adalah ibu yang berbakti kepada dua putrinya dan menyeimbangkan tanggung jawab profesionalnya yang menuntut dengan komitmen terhadap keluarganya.
Josh Gruenbaum
Dari namanya tentu saja ia keturunan Ashkenazi. Gruenbaum adalah satu dari dua penasehat senior Board of Peace. Josh Gruenbaum adalah Komisaris Layanan Akuisisi Federal di Administrasi Layanan Umum. Dengan pengalaman yang luas di perusahaan terkemuka KKR & Co. dan Moelis & Co., Josh memiliki spesialisasi dalam restrukturisasi kompleks, merger dan akuisisi, perputaran perusahaan, tata kelola, dan investasi. Josh telah bertugas di berbagai dewan di berbagai industri, menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang strategi dan tata kelola organisasi. Dia memegang gelar J. D. dari NYU School of Law dan M. B. A. dari NYU Stern School of Business, dan diterima di New York State Bar.
Aryeh Lightstone
Ia sama dengan Gruenbaum. Aryeh menjabat sebagai Penasihat Senior Duta Besar AS untuk Israel dari 2017 hingga 2021. Pada tahun 2020, Lightstone ditunjuk sebagai Utusan Khusus Normalisasi Ekonomi untuk Kesepakatan Abraham. Dalam peran itu dia adalah anggota integral dari tim Peace to Prosperity, memimpin KTT Bisnis Abraham Accord perdana, mengarahkan Dana Abraham, dan melayani sebagai salah satu orang kunci di Timur Tengah untuk aktualisasi Kesepakatan Abraham.
Lightstone menerima penghargaan dari Departemen Pertahanan AS, Departemen Luar Negeri AS, dan Negara Israel atas karyanya dalam memajukan kepentingan AS di seluruh Timur Tengah dan mewujudkan perdamaian di wilayah tersebut. Aryeh saat ini menjabat sebagai Penasihat Senior Duta Besar Steve Witkoff dan kantor Misi Perdamaian.
Dalam peran itu dia mendukung Duta Besar Witkoff dalam negosiasi Kesepakatan TRIPP, mengakhiri konflik selama beberapa dekade antara Republik Armenia & Azerbaijan. Selain itu, Lightstone memainkan peran penting dalam implementasi rencana 20 poin Komprehensif Presiden untuk mengakhiri konflik Gaza. Pada Januari 2026, Ketua Dewan Perdamaian, Presiden Donald J Trump, menunjuk Aryeh Lightstone untuk menjabat sebagai Penasihat Senior Dewan Perdamaian. Dia juga penulis "Let My People Know" sebuah buku tentang Kesepakatan Abraham.
Dewan Eksekutif Gaza
Board of Peace dikampanyekan sebagai cara menciptakan perdamaian di Gaza. Sekali lagi ini merupakan kampanye penuh kebohongan Amerika Serikat seperti “demokratisasi” (padahal mereka mendukung rezim otoritarian), “hak asasi manusia” (padahal mereka diam saja dalam genisida di Gaza). Entahlah penulis, mungkin juga Anda, sudah memandang apa pun yang disuarakan Amerika Serikat harus diterjemahkan sebagai kebalikannya. Jika mereka memberitahu Anda bahwa es itu dingin, maka kita kita harus memahaminya bahwa yang sebenarnya adalah es itu panas. Hingga sejauh itu kebohongan tanpa tedeng aling-aling negara “cowboy Texas” tersebut.
Kini, mari kita bahas siapa saja anggota Dewan Eksekutif Board of Peace guna menciptakan “perdamaian” (baca: Perang) di Gaza.
Reem al-Hashimy
Ia adalah politisi perempuan dari Uni Emirat Arab. Reem binti Ebrahim Al Hashimy lahir pada tahun 1978 di Dubai, Uni Emirat Arab, dalam keluarga Emirat terkemuka dengan tradisi pelayanan publik yang memengaruhi keterpaparan awalnya terhadap kepemimpinan dan pemerintahan. Dia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Tufts di Massachusetts, mendapatkan gelar Bachelor of Arts dalam Hubungan Internasional dan Bahasa Prancis pada tahun 1999. Al Hashimy kemudian melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Harvard, memperoleh gelar Master of Arts pada tahun 2002, dengan fokus pada urusan internasional yang menjadi dasar keahliannya dalam diplomasi.
Pada Oktober 2023, Al Hashimy mengutuk serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober sebagai "biadab dan keji", menuntut pembebasan sandera segera dan menekankan bahwa tindakan semacam itu merusak stabilitas regional.
Dia membingkai bantuan kemanusiaan Uni Emirat Arab ke Gaza sebagai tanggapan pragmatis yang bertujuan untuk mencegah eskalasi dan mendorong kondisi untuk resolusi politik, daripada mendukung pemerintahan Hamas, yang secara implisit dia kritik dengan memprioritaskan pembebasan sandera dan perlindungan sipil daripada dukungan tanpa syarat. Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2023, Al Hashimy mengadvokasi solusi politik untuk sengketa wilayah, menolak kekerasan sebagai hal yang tak terhindarkan dan menegaskan bahwa "keamanan, stabilitas, dan kemakmuran akan dipulihkan di wilayah kita melalui solusi politik, bukan melalui laras senjata."
Dia menekankan kedaulatan dalam menangani konflik, seperti pendudukan Iran di kepulauan Greater Tunb, Lesser Tunb, dan Abu Musa, sambil menghubungkan anti-ekstremisme dengan upaya Arab yang lebih luas dalam melawan ancaman yang mengeksploitasi ketidakstabilan. Al Hashimy secara konsisten memposisikan terorisme sebagai ancaman transnasional yang tidak memerlukan toleransi, termasuk akuntabilitas bagi pemodal dan pendukung, dan menyoroti peran teknologi sebagai "pengganda kekuatan" bagi para ekstremis pada November 2022.
Dia mendukung kerja sama Arab yang diperbarui dalam tantangan keamanan-mengintegrasikan kontraterorisme dengan iklim dan ketahanan teknologi-atas ketergantungan pada kerangka kerja multilateral yang sudah ketinggalan zaman, dengan alasan bahwa campur tangan dalam urusan Arab memicu ekstremisme dan bahwa tindakan pencegahan di zona konflik sangat penting untuk menyangkal tempat berlindung yang aman.
Pendekatan ini menggarisbawahi penekanan realis pada kedaulatan negara dan pencegahan proaktif terhadap ancaman ideologis seperti yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin.
Adel al-Jubair
Adel bin Ahmed al-Jubeir lahir 1 Februari 1962 adalah seorang diplomat Arab Saudi yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, anggota Dewan Menteri, dan Utusan Iklim Kerajaan. Ia dididik di Amerika Serikat dengan gelar sarjana summa cum laude dalam ilmu politik dan ekonomi dari Universitas Texas Utara pada tahun 1982 dan gelar master dalam hubungan internasional dari Universitas Georgetown pada tahun 1984, al-Jubeir memulai karir diplomatiknya di Kementerian Luar Negeri Saudi pada tahun 1987.
Dia kemudian menjabat sebagai penasihat urusan luar negeri untuk Putra Mahkota Abdullah saat itu dari tahun 2000 hingga 2005 dan sebagai Duta Besar Saudi untuk Amerika Serikat dari tahun 2007 hingga 2015, di mana dia menjalin hubungan yang luas dengan pembuat kebijakan, lembaga pemikir, dan media Amerika. Kemudian ia ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri pada tahun 2015—non-kerajaan pertama yang memegang jabatan tersebut-al-Jubeir memainkan peran sentral dalam diplomasi regional tegas Arab Saudi, termasuk intervensi militer di Yaman melawan pasukan Houthi yang didukung oleh Iran dan penentangan terhadap kesepakatan nuklir Iran tahun 2015.
Pada tahun 2018, ia beralih ke peran kementeriannya saat ini sambil terus mewakili kepentingan Saudi di forum multilateral, seperti negosiasi iklim yang selaras dengan tujuan diversifikasi ekonomi Visi 2030. Pembelaan publiknya atas tindakan Saudi di Yaman dan tanggapan terhadap insiden seperti pembunuhan Jamal Khashoggi pada 2018 telah menarik perhatian internasional, meskipun dia telah menekankan komitmen Saudi terhadap kontraterorisme dan stabilitas.
Menyusul pengangkatannya sebagai Menteri Luar Negeri pada 29 April 2015, al-Jubeir menyatakan skeptisisme terhadap Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), menyatakan dua hari setelah penandatanganannya bahwa mereka gagal menangani program rudal balistik Iran, campur tangan regional, atau dukungan untuk terorisme.
Dia berargumen bahwa dorongan ideologis Iran untuk mengekspor revolusi mengharuskan penahanan yang lebih luas di luar pembatasan nuklir. Pada Januari 2016, di tengah ketegangan yang meningkat setelah eksekusi ulama Syiah Nimr al-Nimr oleh Arab Saudi, pengunjuk rasa Iran menyerbu kedutaan Saudi di Teheran, mendorong al-Jubeir untuk mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Iran pada 3 Januari, dengan alasan pelanggaran hukum internasional. hukum yang melindungi misi diplomatik.
Langkah ini sejalan dengan tanggapan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) yang lebih luas, mengusir diplomat Iran dan menurunkan hubungan, karena al-Jubeir menekankan pola agresi Iran terhadap tetangganya. Al-Jubeir secara konsisten menuduh Iran merusak stabilitas regional melalui milisi proksi, termasuk di Suriah, di mana dia menyatakan pada September 2016 bahwa Teheran mengabaikan norma-norma internasional dengan menopang rezim Assad. Dia berkoordinasi dengan Amerika Serikat untuk melawan pengaruh ini, sebagaimana dibuktikan dalam pernyataan bersama Mei 2017 dengan Sekretaris Tillerson, yang mencatat upaya bersama melawan ekspor ekstremisme dan destabilisasi Iran di Yaman, Suriah, dan Irak.
Di bawah pemerintahan Trump, al-Jubeir mendukung penarikan AS dari JCPOA pada tahun 2018 dan menganjurkan sanksi yang diintensifkan, mengatakan kepada CNN bahwa Arab Saudi akan mengejar kemampuan nuklir jika Iran mengembangkannya, untuk menjaga keseimbangan strategis.[40] Dalam diskusi April 2018 dengan Sekretaris Pompeo, dia mendukung langkah-langkah tambahan untuk menekan Iran secara ekonomi dan mengekang petualangan regionalnya.[41] Posisi-posisi ini membingkai Arab Saudi sebagai penyeimbang hegemoni Iran, memprioritaskan pencegahan melalui aliansi dan pengaruh ekonomi daripada konfrontasi langsung.
Ali al-Thawadi
Ali al-Thawadi terkenal karena menanamkan uang sebesar 30 Juta Euro di FC Barcelona, sebuah klub sepakbola papan atas Spanyol. Sebelumnya, tatkala Israel melancarkan serangan yang menargetkan negosiator Hamas di Doha pada bulan Juni, hal itu membawa pembicaraan damai Gaza yang rapuh ke ambang kehancuran. Awan asap di atas ibu kota Qatar menandakan masalah yang lebih dalam bagi para penguasa negara. Mereka menghantam status kota mereka sebagai surga kedamaian dan tujuan investor di tengah kekacauan di tempat lain di Timur Tengah. Sebagai tanda kemarahan mereka, mereka mengirim pemecah masalah utama mereka, Ali al-Thawadi, ke Washington untuk mengembalikan semuanya ke jalurnya.
Hadiah untuk Qatar baru menjadi jelas dua hari kemudian, dalam bentuk janji AS untuk mempertahankan negara Teluk kecil itu jika diserang lagi. Perintah eksekutif tertanggal 29 September, Senin yang sama ketika Thawadi difoto di Oval Office bersama Netanyahu. Namun keberadaannya dirahasiakan hingga 1 Oktober. Thawadi, yang memegang posisi tingkat menteri tanpa menjalankan kementerian, dapat dilihat di latar belakang foto yang dirilis oleh Gedung Putih minggu lalu, wajahnya sebagian tertutup, tersembunyi di balik Pete Hegseth, menteri pertahanan AS. Dia terlihat seperti Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel, telepon di tangan, menyampaikan permintaan maaf kepada pemimpin Qatar.
Posisi diam-diam adalah ciri khas seorang pria yang dikenal beroperasi dalam bayang-bayang. Dia memiliki sedikit kehadiran online, tetapi namanya telah muncul di salah satu kasus korupsi terbesar di Amerika, tampaknya memasok tiket Formula Satu kepada seorang senator yang bengkok. Namanya juga muncul sehubungan dengan tuduhan Qatar menyabotase saingannya dalam tawaran Piala Dunia. Menurut salah satu sumber, Thawadi ada di sana untuk masalah khusus permintaan maaf Israel, pemulihan semacam kepercayaan, jika Anda suka, antara Israel dan Qatar. Tapi dia juga ada di Qatar untuk mengklaim hadiahnya karena memanfaatkan hubungannya dengan Hamas dalam pembicaraan sebelum menyerahkan sanderanya.
Sir Tony Blair
Sudah dibahas di bagian think-tank Dewan Perdamaian.
Michael Eisenberg
Michael Eisenberg, adalah tokoh terkemuka dalam lanskap modal ventura Israel. Eisenberg memulai karirnya sebagai investor bahkan tanpa merencanakannya. Ia adalah salah satu pendiri dan Mitra Umum Aleph, sebuah firma modal ventura tahap awal terkemuka. Inti dari filosofi investasi Eisenberg adalah keyakinan yang mengakar kuat pada kekuatan budaya Yahudi dan Israel. Juga dia hendak mewujudkan semangat tradisi Yahudi dan inovasi Israel. Hal ini juga terlihat dalam bukunya "The Tree of Life and Prosperity". Buku ini mengeksplorasi persimpangan antara bisnis dan kearifan alkitabiah.
Eisenberg lahir dan besar di AS tetapi menjadi salah satu investor paling sukses di perusahaan teknologi Israel. Seorang multi-jutawan Israel-Amerika telah mengungkapkan bagaimana kedua putranya bersiap untuk melawan teroris Hamas dan bahwa salah satu sepupunya yang 'tercinta' telah terbunuh dalam baku tembak dengan mereka. Michael Eisenberg adalah pengusaha terkemuka yang menjalankan Aleph, sebuah perusahaan modal ventura dengan dana $ 700 juta yang diinvestasikan di perusahaan-perusahaan Israel yang sedang berkembang.
Dia dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka negara itu dalam masalah ekonomi dan sosial setelah pindah ke Israel dari AS pada tahun 1993, membesarkan delapan anak di Yerusalem bersama istrinya Yaffa. Eisenberg mengatakan bahwa dia adalah pendana Zionis Israel dan bangga dengan itu. Dia melanjutkan bahwa setiap anggota tim melakukan bagiannya. Eisenberg memiliki karyawan yang telah dipanggil untuk bertugas cadangan di IDF. Tetapi pada saat yang sama, bagi Eisenberg, Israel perlu kembali normal sesegera mungkin karena rutinitas penting di masa perang dan selama masa stres.
Menurut Eisenberg, "Shighra" adalah kode untuk bagaimana negara ini dan orang-orang Israel terus bergerak maju bahkan ketika dikelilingi oleh kekacauan atau kekejaman yang dilakukan oleh Hamas. Dan bahkan ketika putra dan putri mereka dipanggil ke militer. Di Aleph, ini sangat penting karena di tempat itu Eisenberg membutuhkan dana bagi bekerjanya investor mereka, untuk pengusaha Israel, dan negara Israel. Ekonomi harus tetap berfungsi. Bagi Eisenberg, tatkala ia kembali ke kantor maka ia akan meminta perusahaan portofolio untuk mau kembali ke kantor mereka. Eisenberg baru saja mengumumkan investasi di Dream Security, yang ditandatangani pada hari ketiga puluh setelah pembantaian mengerikan di Gaza, dan kami menandatangani perjanjian itu sendiri di perbatasan Gaza.
Hakan Fidan
Hakan Fidan adalah kepala mata-mata Turki. Dia mengukir peran kunci sebagai tangan kanan Presiden Recep Tayyip Erdogan tetapi telah menimbulkan kecurigaan di luar negeri.
Analis telah lama berspekulasi bahwa Erdogan sedang mempersiapkan anak didiknya untuk peran utama dalam pemerintahan, bahkan hingga jabatan perdana menteri. Namun, saat ini sebagian besar analis percaya bahwa dia lebih mungkin menjadi menteri luar negeri setelah pemilihan umum pada bulan Juni. Reaksi di Turki terhadap pengunduran dirinya beragam.
Wakil Perdana Menteri Bulent Arinc mengatakan bahwa Hakan, secara pribadi, saya pikir melihat seseorang yang diberi tugas Superman memasuki parlemen-menjadi anggota parlemen-adalah sia-sia. Hakan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh 50 anggota parlemen. Tugas ini terlalu penting dan seharusnya ditepati. Fidan terkenal karena peran kuncinya dalam memimpin pembicaraan damai dengan pemberontak Kurdi serta kampanye Turki melawan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Fidan, yang berusia akhir 40-an, diangkat menjadi kepala Organisasi Intelijen Nasional (MIT) oleh Erdogan pada Mei 2010 setelah menjabat sebagai penasihat kebijakan luar negerinya selama tiga tahun. Menurut Erdogan, Hakan adalah penjaga rahasianya, penjaga rahasia negara. Erdogan mengatakan bahwa Fidan sebagai birokrat yang sangat terlatih juga. Fidan dipandang sebagai sosok yang tidak bersahabat oleh Israel, yang hubungannya dengan Turki memburuk pada musim semi 2010 setelah pasukan komando Israel melancarkan operasi mematikan untuk menyerbu armada bantuan yang menuju Gaza. Delapan warga negara Turki tewas dalam serangan itu. Sebuah laporan media AS pada tahun 2013 juga menuduh Fidan membocorkan jaringan orang Iran yang dikelola Mossad yang beroperasi di tanah Turki dalam apa yang dicap oleh Tel Aviv sebagai "tindakan pengkhianatan".
Fidan mengambil bagian dalam pembicaraan damai dengan tokoh-tokoh senior dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang di Oslo pada tahun 2009. Pembicaraan tersebut terurai pada tahun 2011 ketika rekaman rahasia bocor ke media yang mengungkapkan bahwa negosiasi sedang berlangsung. Setelah pembicaraan gagal, pemerintah Erdogan mendelegasikan Fidan untuk bernegosiasi dengan ketua PKK yang dipenjara Abdullah Ocalan, yang menjalani hukuman seumur hidup di pulau penjara Imrali di Laut Marmara. Pada tahun 2012, parlemen Turki mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan izin perdana menteri untuk menginterogasi kepala mata-mata negara tersebut, yang secara efektif melindungi Fidan dari tuntutan apa pun.
Erdogan secara terbuka menyuarakan dukungan untuk sekutunya, menyatakan bahwa Erdogan mengatakan bahwa dialah yang mengirim Hakan ke Oslo dan ke Imrali. Rincian tentang kehidupan Fidan sebagian besar bersifat rahasia, dengan hanya sedikit biografi yang dipublikasikan di situs web MIT. Dia telah digambarkan sebagai orang yang sederhana. Dia bertugas di angkatan bersenjata Turki sebagai bintara dan bekerja di Korps Reaksi Cepat Sekutu NATO yang berbasis di Jerman. Ayah tiga anak yang sudah menikah ini memiliki gelar sarjana di bidang ilmu politik dan pemerintahan dari University of Maryland University College di Amerika Serikat. Dia juga memperoleh gelar master dan doktor di Universitas swasta Bilkent di Ankara.
Dia mengepalai badan publik untuk pembangunan yang dikenal sebagai TIKA, yang aktif di negara-negara Turki dan Afrika dan juga di negara-negara Muslim lainnya di mana Turki telah berusaha untuk mendapatkan pijakan sebagai bagian dari strateginya untuk menjadi kekuatan regional. Sebelum diangkat ke MIT, Fidan bekerja di kantor Erdogan sebagai wakil wakil sekretaris dan juga diketahui pernah bekerja sama dengan Perdana Menteri Ahmet Davutoglu.
Yakir Gabay
Gabay berasal dari kerajaan real estat global hingga rekonstruksi berisiko tinggi, miliarder Israel-Siprus ini membentuk masa depan Gaza pasca-konflik.Forum Ekonomi Dunia di Davos baru-baru ini menyaksikan pengumuman resmi peluncuran "Dewan Perdamaian" untuk mengelola arsip Jalur Gaza pada fase pasca konflik. Di tengah pengumuman yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump, nama Yakir Gabay, miliarder Israel-Siprus, muncul sebagai anggota kunci "Dewan Eksekutif Gaza."
Penunjukan Gabay tidak hanya menambah pengusaha sukses ke dalam komite politik; itu mencerminkan perubahan mendasar dalam doktrin politik Amerika menuju privatisasi operasi perdamaian dan pengelolaan krisis internasional dengan logika kesepakatan real estat besar dan pembiayaan kapitalis.
Yakir Gabay lahir di Yerusalem pada tahun 1966 dan dibesarkan dalam keluarga elit institusional Israel: ayahnya, Meir Gabay, adalah seorang tokoh hukum internasional terkemuka, menjabat sebagai Direktur Jenderal Kementerian Kehakiman Israel, bertindak sebagai Komisaris Layanan Sipil, dan terpilih sebagai Presiden Pengadilan Administratif Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Hal ini memberi Yakir pemahaman awal tentang mekanisme hukum birokratis dan internasional. Ibunya, Yemima Gabay, adalah seorang jaksa penuntut umum terkemuka dan mengepalai Departemen Pengampunan di Kementerian Kehakiman, memperkuat citra keluarga sebagai bagian integral dari struktur administrasi dan hukum negara bagian. Gabay melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Ibrani Yerusalem, memperoleh gelar sarjana di bidang Ekonomi dan Akuntansi, diikuti dengan gelar MBA yang berspesialisasi dalam keuangan dan pengembangan bisnis.
Latar belakang akademis yang ketat ini membuka jalan bagi awal karirnya di Otoritas Sekuritas Israel, khususnya di departemen prospektus, di mana ia memperoleh pengetahuan terperinci tentang regulasi pasar keuangan dan penataan perusahaan. Dia pindah dari pekerjaan pengaturan di Otoritas Sekuritas ke sektor swasta, naik ke posisi manajemen senior di pasar modal Israel.
Pada pertengahan 1990-an, ia menjadi CEO layanan coverage and investment banking di Bank Leumi, salah satu lembaga keuangan terbesar di Israel, yang memungkinkannya membangun jaringan hubungan yang luas dengan investor dan institusi papan atas.Ekspansi Global Pada tahun 2000, titik balik besar terjadi dalam karir Gabay ketika ia menjadi Ketua Gmul Investments, yang mengelola investasi dana pensiun besar-besaran di real estat dan sekuritas, dengan aset yang dikelola pada saat itu mencapai sekitar $30 miliar.
Selama periode itu, Gabay menengahi akuisisi perusahaan oleh saudara Jules dan Eddie Trump (investor asal Afrika Selatan, tidak ada hubungannya dengan Donald Trump). Sebagai pengakuan atas perannya, mereka memberinya 13% saham perusahaan, membentuk modal inti yang kemudian dia gunakan untuk ekspansi internasional. Pada tahun 2004, Gabay memindahkan basis investasinya ke Eropa, khususnya Berlin, memanfaatkan kemerosotan real estat pasca-reunifikasi dan peluang untuk membangun kembali bangunan tempat tinggal dan komersial dengan harga murah.
Dia mendirikan dua perusahaan besar: Grand City Properties dan Aroundtown SA; yang pertama berfokus pada real estat residensial dan terdaftar di Bursa Efek Frankfurt pada tahun 2012 dengan nilai pasar awal sebesar €150 juta, berkembang menjadi salah satu yang terbesar di sektornya dengan aset melebihi €10 miliar dan portofolio lebih dari 60.000 apartemen.
Yang kedua berfokus pada real estat komersial, yang menjadi permata mahkota investasinya, terdaftar pada tahun 2015, dan mengalami pertumbuhan pesat yang mengarah pada penggabungannya dengan TLG Immobilien pada tahun 2020, menciptakan entitas real estat dengan aset melebihi € Gabay terdaftar di antara tokoh terkaya di Israel dan Siprus.
Menurut Forbes dan sumber keuangan untuk 2025-2026, kekayaan bersihnya diperkirakan sekitar $4,1 miliar. Meskipun demikian, kerajaannya menghadapi tantangan dari perubahan makroekonomi, termasuk kenaikan suku bunga dan perubahan pola kerja kantor pasca pandemi. Pada bulan April 2025, S&P Global menurunkan peringkat kredit Aroundtown menjadi "BBB" dengan prospek yang stabil, karena total utang sekitar $ 14,5 miliar. Namun demikian, perusahaan menunjukkan ketangguhan melalui pengelolaan utang aktif, membayar kembali $ 1,3 miliar pada awal tahun 2025 dan mempertahankan cadangan kas melebihi $ 3 miliar.
Kemampuan manuver keuangan dalam lingkungan ekonomi yang kompleks ini menarik perhatian pemerintahan Trump, yang mencari tokoh-tokoh yang mampu mengelola pembiayaan skala besar untuk proyek-proyek rekonstruksi di daerah-daerah berisiko tinggi seperti Gaza. Penunjukan Gabay adalah hasil dari hubungan kerja yang mendalam dan kemitraan dengan lingkaran dalam Trump. Dia berulang kali terlihat di Tel Aviv bersama Jared Kushner dan berpartisipasi dalam acara Dewan Israel-Amerika (IAC) sebelum pemilu 2024.
Laporan menunjukkan bahwa dia berkontribusi dalam menyusun rencana rekonstruksi ekonomi, mengajukan proposal terperinci tentang bagaimana mengubah Jalur Gaza menjadi pusat investasi berdasarkan model perumahan dan pembiayaan modern. Gabay dipandang sebagai "perwakilan tidak resmi" dari kepentingan ekonomi Israel dan internasional yang bersedia mengambil risiko investasi di Gaza. Visinya bertumpu pada gagasan bahwa perdamaian berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui perbaikan radikal dalam kondisi material penduduk, di mana keuntungan dari stabilitas lebih besar daripada biaya untuk kembali ke konflik.
Di luar real estat, Gabay memegang portofolio investasi yang beragam yang memperkuat statusnya sebagai pengusaha strategis. Dia berinvestasi di ratusan perusahaan rintisan teknologi melalui kantor keluarganya, dan dia memimpin proyek besar untuk membangun pembangkit listrik 900 megawatt di Yunani, dengan biaya ratusan juta euro.
Keragaman ini mencerminkan kemampuannya untuk berpikir dalam hal infrastruktur yang komprehensif (energi, teknologi, perumahan), persis seperti yang dibutuhkan oleh proyek "Gaza Baru" Kushner. Di Amerika Serikat, ia bermitra dengan miliarder Yitzhak Tshuva di Star, sebuah perusahaan yang memiliki 14.000 apartemen di Miami sebelum menjualnya pada tahun 2021 ke Morgan Properties dan Olayan America dalam kesepakatan senilai sekitar $1,85 miliar. Urusannya dengan keluarga investasi besar Arab (seperti keluarga Olayan) semakin meningkatkan kapasitasnya untuk bertindak sebagai jembatan antara berbagai sumber modal di " Dewan Perdamaian.”
Sigrid Kaag
Sigrid Kaag lahir pada tanggal 2 November 1961 di Rijswijk, Belanda. Dia dibesarkan di Zeist sebagai putri bungsu Frans Kaag (1924-2007), seorang pianis klasik, guru musik, dan organis yang berasal dari Wervershoof, dan Agnes Robben, seorang guru sekolah dasar dari Arnhem yang belajar bahasa Jerman. Keluarganya mempertahankan rumah tangga kelas menengah, dengan ayahnya mengungkapkan kekagumannya pada partai D66 progresif sejak didirikan. Kaag dibesarkan di lingkungan Katolik, karena ayahnya pernah belajar di sekolah musik Katolik dan melayani sebagai organis di gereja-gereja.
Kaag awalnya belajar bahasa Arab di Universitas Utrecht sebelum pindah ke Universitas Amerika di Kairo, di mana dia memperoleh gelar Bachelor of Arts dalam Studi Timur Tengah pada tahun 1985. Dia kemudian melanjutkan studi pascasarjana di Inggris Raya, memperoleh gelar Master of Philosophy in International Relations dari St Antony's College di Universitas Oxford pada tahun 1987. Ini diikuti oleh Master of Arts dalam Studi Timur Tengah dari University of Exeter pada tahun 1988. Fokus akademisnya di Timur Tengah dan hubungan internasional melengkapinya dengan kemahiran multibahasa, termasuk bahasa Arab, yang mendukung upaya profesional selanjutnya dalam diplomasi dan urusan kemanusiaan.
Setelah menyelesaikan studinya, Kaag memasuki bidang profesional pada tahun 1988 dengan posisi di Shell International Petroleum Company di London, menjabat hingga tahun 1990 dan mendapatkan paparan operasi dan analisis internasional. Peran korporat awal ini mendahului perpindahannya ke pekerjaan sektor publik di Seksi Urusan Politik PBB Kementerian Luar Negeri Belanda mulai tahun 1990, menandai dimulainya pelatihan diplomatiknya. Orientasi kebijakan luar negeri Sigrid Kaag menekankan diplomasi multilateral, kepatuhan terhadap hukum internasional, dan prioritas pertimbangan kemanusiaan dalam resolusi konflik, yang mencerminkan pengalamannya yang luas dalam peran PBB dan posisi menteri Belanda.
Sebagai anggota partai Demokrat 66 (D66), dia telah mengadvokasi integrasi Uni Eropa yang kuat dan penggunaan instrumen geoekonomi untuk memajukan kepentingan bersama, termasuk rezim sanksi terhadap negara-negara agresor. Dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022, Kaag telah mempertahankan sikap tegas dalam mendukung kedaulatan dan pertahanan diri Ukraina, konsisten dengan prinsip-prinsip Piagam PBB, sambil mendukung sanksi komprehensif terhadap Rusia dan mempercepat bantuan keuangan dan militer ke Kyiv sebagai investasi strategis di Eropa. stabilitas.
Selama masa jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Belanda, dia berpendapat bahwa tidak ada dikotomi yang salah antara tekanan ekonomi dalam negeri dan komitmen bantuan luar negeri, mendesak Belanda untuk mempercepat bantuan senilai $ 3,5 miliar ke Ukraina di tengah meningkatnya permusuhan. Posisi Kaag dalam konflik Israel-Palestina menggarisbawahi komitmen terhadap solusi dua negara, membingkai kenegaraan Palestina sebagai hak yang melekat daripada penghargaan bersyarat, dan menyerukan diakhirinya pendudukan Israel berdasarkan kesepakatan sebelumnya dan resolusi PBB.
Dia telah berulang kali mendesak gencatan senjata segera, pembebasan sandera tanpa syarat yang ditahan oleh Hamas setelah serangan 7 Oktober 2023, dan akses kemanusiaan yang tidak terbatas ke Gaza, sambil mengkritik perluasan pemukiman di Tepi Barat sebagai pencaplokan de facto yang merusak prospek perdamaian. Dalam pengarahan PBB, dia telah menyoroti perlunya menyatukan Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina yang direformasi untuk menangani penentuan nasib sendiri Palestina dan kebutuhan keamanan Israel, menolak pemindahan paksa dan mengadvokasi konferensi internasional untuk menghidupkan kembali negosiasi.
Pendekatannya mengintegrasikan kerja sama pembangunan dengan kebijakan keamanan, sebagaimana dibuktikan oleh perannya sebelumnya sebagai Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Belanda, di mana dia mempromosikan bantuan yang terkait dengan reformasi tata kelola di negara-negara yang rapuh. Kaag mendukung peningkatan otonomi strategis UE tanpa mengurangi hubungan transatlantik, sejalan dengan konsensus pro-NATO D66 dalam politik Belanda, meskipun pernyataan publiknya memprioritaskan soft power dan diplomasi preventif daripada intervensi militer sepihak.
Jared Kushner
Sudah dibahas sebelumnya.
Nickolay Mladenov
Nickolay Mladenov menjabat sebagai Direktur Jenderal Akademi Diplomatik Anwar Gargash (AGDA), sejak Februari 2022. Sebagai kepala fakultas internasional Akademi, dia bekerja untuk memastikan standar pendidikan diplomatik tertinggi, dalam membina generasi diplomat Emirat berikutnya.
Dengan karir selama lebih dari 20 tahun di politik Timur Tengah dan Eropa, Mladenov menjabat sebagai Koordinator Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah dan Utusan untuk Kuartet Timur Tengah antara tahun 2015 dan 2020. Pada 2013, Mladenov diangkat sebagai Perwakilan Khusus PBB untuk Irak dan Kepala Misi Bantuan PBB untuk Irak (UNAMI) oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Mladenov menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Bulgaria dari 2010 hingga 2013 dan sebagai Menteri Pertahanan Bulgaria dari 2009 hingga 2010.
Mladenov juga menjadi Anggota Parlemen Eropa dari tahun 2007 hingga 2009, dan juga memimpin Misi Pengamatan Pemilu Uni Eropa untuk pemilihan parlemen dan presiden di Ghana pada tahun 2008. Mladenov adalah Anggota Parlemen Bulgaria untuk Varna (2001-2005). Pada Februari 2021, Mladenov dianugerahi Grand Star of the Order of Jerusalem oleh Presiden Mahmoud Abbas. Mladenov menempuh pendidikan di King's College London, di mana dia memperoleh gelar MA dalam Studi Perang dan sebelumnya dia lulus dari Universitas Ekonomi Nasional dan Dunia di Sofia, di mana dia mengambil jurusan Hubungan Internasional.
General Hassan Rashad
Mayor Jenderal Hassan Mahmoud Rashad (lahir 1967) adalah seorang perwira intelijen militer Mesir yang menjabat sebagai Direktur Badan Intelijen Umum (GIS), badan intelijen sipil utama Mesir, sejak penunjukannya oleh Presiden Abdel Fattah el-Sisi pada 16 Oktober 2024. Rashad, penduduk asli Kairo dan putra seorang mayor jenderal angkatan darat dari desa Swalem di Kegubernuran Damietta, lulus dari Perguruan Tinggi Teknik Militer pada tahun 1990 sebagai letnan satu dan naik pangkat dalam peran intelijen militer.Sebelum menjadi direkturnya, dia menjabat sebagai wakil kepala GIS sebelumnya, Mayor Jenderal Abbas Kamel, mengelola file operasional utama di tengah tantangan keamanan regional Mesir yang terus berkembang.
Rashad mempertahankan profil publik yang sangat rendah, dengan detail biografi terbatas yang tersedia di luar jalur profesionalnya, dan telah terlibat dalam diplomasi pasca penunjukan, termasuk pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membahas hubungan bilateral dan masalah terkait Gaza, serta kunjungan ke Libanon dan konsultasi dengan pejabat Palestina. Pemilihannya mencerminkan transisi kepemimpinan di sebuah lembaga yang sangat penting bagi kebijakan luar negeri Mesir, upaya kontraterorisme, dan mediasi dalam konflik Timur Tengah, meskipun pencapaian spesifik sebelumnya masih jarang didokumentasikan dalam sumber terbuka.
Badan Intelijen Umum (GIS), di bawah kepemimpinan Hassan Rashad sejak Oktober 2024, mengawasi operasi pengawasan domestik yang dituduh oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia memungkinkan pemantauan sewenang-wenang dan penindasan terhadap perbedaan pendapat.
Laporan Freedom House tahun 2024 tentang kebebasan internet di Mesir merinci bagaimana GI mengelola grup moderasi konten online, seperti komite "Editor", yang berkoordinasi dengan platform untuk menyensor kritik terhadap pemerintah, berkontribusi pada pembatasan kebebasan berekspresi. Praktik-praktik ini tetap ada di tengah pola kelembagaan represi politik yang lebih luas, meskipun tidak ada klaim terverifikasi yang secara langsung melibatkan Rashad dalam keputusan operasional yang mengarah pada pelanggaran, mengingat masa jabatannya yang singkat. Departemen Riset Teknis GIS telah menggunakan spyware canggih, termasuk alat dari Tim Peretasan dan FinFisher, untuk mencegat komunikasi dan menargetkan aktivis, seperti yang didokumentasikan dalam penyelidikan Privacy International 2016; kemampuan seperti itu menimbulkan kekhawatiran atas pelanggaran privasi tanpa perlindungan hukum yang memadai, sebuah kritik yang digaungkan dalam analisis aparat keamanan Mesir di bawah Presiden al-Sisi.
Selain itu, kantor pusat badan tersebut telah ditetapkan sebagai "wilayah hukum penahanan" setidaknya sejak tahun 2022, memfasilitasi penahanan tanpa komunikasi yang dikritik oleh pengamat karena memfasilitasi risiko penyiksaan dan menolak akses tahanan ke penasihat.Profil publik Rashad yang rendah sebagai petugas GIS karir-sebelumnya wakil direktur - telah membatasi atribusi pelecehan khusus kepadanya secara pribadi, dengan laporan yang tersedia berfokus pada masalah sistemik dalam layanan daripada tindakan kepemimpinan individu setelah penunjukan.
Human Rights Watch dan organisasi serupa telah lama menyoroti peran badan intelijen Mesir dalam penghilangan paksa dan tindakan di luar hukum, tetapi dokumentasi baru-baru ini menghubungkannya terutama dengan kerangka keamanan yang lebih luas daripada masa jabatan Rashad. Kesinambungan kelembagaan ini menggarisbawahi kesenjangan akuntabilitas yang sedang berlangsung, di mana kepala lembaga memikul tanggung jawab pengawasan di tengah pola pelanggaran hak yang terdokumentasi.
Marc Rowan
Sudah dibahas sebelumnya.
Susie Wiles
Sudah dibahas sebelumnya.
Steve Witkoff
Sudah dibahas sebelumnya.
Perwakilan Tertinggi Gaza
Perwakilan tertinggi Gaza di dalam dewan ini bukan berasal dari elemen Palestina, melainkan diposisikan oleh Nickolay Mladenov (sudah dibahas sebelumnya).

https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar