Dalam buku The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (2007), yang ditulis bersama Stephen M. Walt, Mearsheimer menyajikan analisis empiris yang mengungkap bagaimana kebijakan luar negeri AS telah secara sistematis dibentuk oleh kepentingan Israel dan kelompok pendukungnya di Amerika Serikat (Mearsheimer dan Walt 2007, xiii).
Buku ini, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh PT. Gramedia Pustaka Utama pada 2010, menjadi rujukan penting bagi pemahaman kritis atas dinamika politik Timur Tengah dan peran AS di dalamnya. Meskipun AS menjadi motor utama embargo ekonomi terhadap Iran sejak 1990-an, Teheran berulang kali berupaya membuka dialog dengan Washington untuk menyelesaikan perbedaan.
Namun, seperti yang dicatat Mearsheimer dan Walt, “Kebijakan Amerika Serikat terhadap Iran telah sangat dipengaruhi oleh keinginan pemerintahan demi pemerintahan di Israel” (Mearsheimer dan Walt 2007, 102). Mereka menambahkan bahwa upaya diplomasi Iran untuk mencairkan hubungan dengan AS selalu digagalkan oleh tekanan dari Israel dan kelompok pendukungnya di Washington, sehingga kedua negara tetap terjebak dalam siklus permusuhan” (Mearsheimer dan Walt 2007, 103).
AS Nunut Israel, Terus Kasih "Upeti"
Contoh nyata terjadi selama Perang Lebanon 2006, ketika pemerintahan George W. Bush justru memberikan dukungan politik dan logistik kepada Israel, meskipun serangan udara Israel menewaskan lebih dari 1.000 warga sipil Lebanon. Reaksi internasional yang mayoritas mengutuk kekerasan Israel justru diabaikan oleh AS, yang malah memuji operasi militer tersebut sebagai “tindakan defensif” (Mearsheimer dan Walt 2007, 118). Ini bukan sekadar kebijakan ad hoc, melainkan pola berulang yang mencerminkan dominasi lobi Israel dalam pembuatan kebijakan AS.
Jimmy Carter, meskipun dikenal sebagai pendukung Israel sejak awal karier politiknya, tetapi dalam bukunya Palestine: Peace Not Apartheid (2006) menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan Israel di wilayah pendudukan. Carter menulis “Kebijakan Israel di wilayah pendudukan mirip dengan kebijakan rezim apartheid Afrika Selatan” (Carter 2006, 163).
Carter juga menegaskan bahwa kelompok pro-Israel di AS telah berhasil mencegah tekanan terhadap Israel untuk mencapai perdamaian, bahkan melancarkan kampanye pencemaran nama baik terhadapnya, termasuk tuduhan anti-Semit dan simpati terhadap Nazi (Carter 2006, 165). Reaksi ini, menurut Mearsheimer dan Walt, adalah contoh bagaimana lobi Israel menggunakan kekuatan moral dan politik untuk menekan kritik (Mearsheimer dan Walt 2007, 225).
Kekuatan lobi Israel di AS tidak hanya terbatas pada kebijakan luar negeri, tetapi juga merambah ke ranah media dan politik domestik. Sejumlah penulis Yahudi kritis seperti Norman Finkelstein dan Noam Chomsky telah lama mengkritik dominasi naratif pro-Israel di media arus utama.
Finkelstein, dalam The Holocaust Industry (2000), menyatakan bahwa “penggunaan Holocaust sebagai alat politik untuk membenarkan kebijakan Israel telah menciptakan budaya ketakutan terhadap kritik terhadap Israel di Barat” (Finkelstein 2000, 7). Demikian pula Chomsky, dalam The Fateful Triangle (1983) menambahkan bahwa “AS bukan sekadar sekutu Israel, tetapi menjadi instrumen bagi ekspansi kekuasaan Israel di Timur Tengah” (Chomsky 1983, 3).
Sejarah kritik internal terhadap Zionisme juga dapat dilacak hingga masa awal gerakan tersebut. Rabi Joseph Hayyim Sonnenfeld, seorang pemimpin Yahudi Ortodoks asli Yerusalem, menyambut kedatangan Theodor Herzl pada akhir abad ke-19 dengan pernyataan keras bahwa “Kejahatan masuk bersamanya, dan kita belum tahu apa yang harus kita lakukan terhadap para perusak keseluruhan Israel, semoga Tuhan mengasihani kita (Sonnenfeld, dikutip dalam Cohen 2007, 45).
Pernyataan ini, dalam tradisi Yahudi, bukan sekadar opini pribadi, melainkan refleksi teologis atas ancaman terhadap identitas kolektif Yahudi di Tanah Suci. Kritik semacam ini menunjukkan bahwa oposisi terhadap Zionisme bukanlah fenomena baru, melainkan akar sejarah yang dalam dalam komunitas Yahudi sendiri.
Mearsheimer dan Walt juga mencatat bahwa 40% warga AS mengakui bahwa dukungan AS terhadap Israel adalah penyebab utama anti-Amerikanisme global (Mearsheimer dan Walt 2007, 25). Dalam survei Oktober 2003, 39% responden percaya bahwa “kerja lobi Israel terhadap Kongres dan pemerintahan Bush menjadi faktor kunci dalam keputusan untuk berperang di Irak dan memusuhi Iran” (Mearsheimer dan Walt 2007, 26). Bagi banyak warga AS, Perang Irak dianggap sebagai “perang yang sia-sia”dan mereka melihat AS sebagai “petugas pembuang sampah” yang melayani kepentingan Israel (Mearsheimer dan Walt 2007, 27).
Dari segi finansial, AS adalah pemberi bantuan terbesar bagi Israel sejak 1948. Hingga 2005, total bantuan ekonomi dan militer AS kepada Israel mencapai $154 miliar yang sebagian besar dalam bentuk hibah tanpa syarat (Mearsheimer dan Walt 2007, 135).
Pada tahun fiskal 1999 saja, AS memberikan $3 miliar per tahun kepada Israel, yang setara dengan subsidi $500 per warga Israel (Mearsheimer dan Walt 2007, 136). Sementara itu, banyak warga AS sendiri hidup dalam kemiskinan struktural, bahkan tinggal di tenda atau mobil karena tidak mampu membayar sewa apartemen, sebuah ironi yang menyoroti ketidakadilan dalam alokasi sumber daya publik (Mearsheimer dan Walt 2007, 137).
Bantuan ini sering kali diberikan secara tidak transparan, melalui mekanisme “di bawah meja” yang tidak tercantum dalam anggaran resmi bantuan luar negeri (Mearsheimer dan Walt 2007, 138). Ini menimbulkan pertanyaan mendasar yaitu apakah AS benar-benar negara demokratis yang bekerja untuk kepentingan rakyatnya sendiri atau bekerja untuk kepentingan bangsa lain? Menurut Robert Dahl, demokrasi substansial mensyaratkan transparansi agenda publik, sesuatu yang jelas tidak terpenuhi ketika pemerintah mengalokasikan miliaran dolar dari pajak rakyat untuk negara asing tanpa akuntabilitas yang memadai (Dahl 1989, 112).
Secara militer, AS juga berkomitmen memberikan bantuan $60 juta per tahun untuk kebutuhan pertahanan Israel (Mearsheimer dan Walt 2007, 139). Namun, keunggulan militer Israel yang sering digambarkan sebagai “adidaya Timur Tengah telah terbukti rapuh dalam konflik dengan kelompok bersenjata non-negara seperti Hezbollah dan Iran, yang mampu menembus sistem pertahanan udara Israel dengan rudal sederhana (Mearsheimer dan Walt 2007, 140). Ini menimbulkan spekulasi apakah bantuan militer AS benar-benar digunakan untuk keamanan, atau justru dikorupsi oleh pejabat Israel, suatu kemungkinan yang tidak dapat diabaikan (Mearsheimer dan Walt 2007, 141).
Dalam memperluas analisis atas dominasi Israel dalam kebijakan AS, penting untuk memasukkan suara-suara kritis dari dalam komunitas akademik Israel sendiri, khususnya para sejarawan dan jurnalis yang, meskipun berlatar belakang Yahudi, berani menantang naratif resmi negara.
Salah satu tokoh paling berpengaruh adalah Ilan Pappé, seorang sejarawan Israel yang dikenal karena karyanya yang kontroversial tetapi memiliki basis akademis yang kuat, terutama The Ethnic Cleansing of Palestine (2006). Pappé menolak versi resmi sejarah pendirian Israel pada 1948, yang menyebutnya sebagai “perang kemerdekaan,” dan menggantinya dengan istilah “pembersihan etnis.”
Pappe menulis bahwa “Pembersihan etnis Palestina bukanlah akibat sampingan perang, melainkan kebijakan yang direncanakan secara sistematis oleh para pendiri Israel” (Pappé 2006, 11). Dalam konteks hubungan AS-Israel, Pappé menegaskan bahwa dukungan AS terhadap Israel bukanlah karena solidaritas moral, melainkan karena “Israel berfungsi sebagai kekuatan penjaga kepentingan Barat di Timur Tengah, dan AS adalah pelanggan utamanya” (Pappé 2006, 189).
Selain Pappe, terdapat pula Avi Shlaim, sejarawan Israel dari Universitas Oxford dan anggota “New Historians,” juga menantang versi resmi sejarah Israel. Dalam bukunya The Iron Wall: Israel and the Arab World (2000), Shlaim mengungkap bagaimana Israel secara konsisten menolak solusi damai dengan Palestina, bahkan ketika tawaran damai datang dari negara-negara Arab. Shlaim menulis bahwa
“Israel tidak pernah benar-benar ingin perdamaian; yang mereka inginkan adalah dominasi militer dan politik atas wilayah yang lebih luas dari yang diakui oleh hukum internasional” (Shlaim 2000, 35). Shlaim juga mencatat bahwa AS, sejak era Eisenhower hingga Bush, telah membiarkan Israel dengan mengabaikan seluruh resolusi PBB tanpa konsekuensi nyata karena “AS lebih takut kehilangan dukungan lobi Israel daripada kehilangan kredibilitas internasional” (Shlaim 2000, 402).
Figur lainnya adalah Amira Hass, jurnalis Israel yang bekerja untuk Haaretz dan tinggal di Gaza selama bertahun-tahun, memberikan perspektif unik dari dalam wilayah pendudukan. Dalam bukunya Drinking the Sea at Gaza (1996), ia menggambarkan kehidupan sehari-hari warga Palestina di bawah pendudukan Israel, termasuk kekerasan sistemik, pembatasan pergerakan, dan penghancuran infrastruktur.
Hass menulis bahwa “Israel bukan negara yang sedang berperang, melainkan negara yang sedang menduduki,dan pendudukan ini dibiarkan berlangsung karena AS tidak pernah serius menekan Israel untuk menghentikannya” (Hass 1996, 87). Ia juga mencatat bahwa “media Israel dan AS saling memperkuat naratif bahwa Palestina adalah ancaman, bukan korban, dan ini adalah bentuk kolaborasi ideologis yang memungkinkan kekerasan terus berlanjut” (Hass 1996, 120).
Dalam konteks finansial, Zeev Sternhell, sejarawan Israel dan pemenang Israel Prize, dalam bukunya The Founding Myths of Israel (1998), menyoroti bagaimana ideologi Zionisme telah mengubah Israel menjadi negara yang “lebih mementingkan kekuasaan daripada keadilan.”
Secara lebih lanjut, Sternhell menulis bahwa “Zionisme bukanlah gerakan pembebasan, melainkan gerakan kolonial yang menggunakan bahasa nasionalisme untuk membenarkan ekspansi wilayah dan pengusiran penduduk asli” (Sternhell 1998, 201). Dalam konteks AS, Sternhell menyatakan bahwa “AS tidak mendukung Israel karena demokrasi, tetapi karena Israel adalah proyek kolonial yang cocok dengan kepentingan imperialis AS di Timur Tengah” (Sternhell 1998, 250).
Ilan Pappé juga menambahkan bahwa “dukungan AS terhadap Israel bukanlah kebijakan luar negeri, melainkan kebijakan domestik karena lobi Israel memiliki kekuatan lebih besar daripada kepentingan nasional AS sendiri” (Pappé 2006, 200). Ini sejalan dengan temuan Mearsheimer dan Walt, yang menunjukkan bahwa kebijakan AS terhadap Timur Tengah lebih dipengaruhi oleh kepentingan Israel daripada kepentingan strategis AS.
Dalam konteks militer, Avi Shlaim mencatat bahwa “Israel tidak pernah benar-benar ingin perdamaian, karena perdamaian berarti pengakuan terhadap hak-hak Palestina, dan ini bertentangan dengan ideologi Zionisme yang berakar pada eksklusivitas etnis” (Shlaim 2000, 410). Ia juga menambahkan bahwa “AS terus memberikan bantuan militer kepada Israel bukan karena kebutuhan keamanan, tetapi karena Israel adalah alat militer AS di Timur Tengah—dan ini adalah bentuk imperialisme modern yang disamarkan sebagai aliansi strategis” (Shlaim 2000, 415).
Sehubungan dengan jargon “perdamaian” yang kerap disuarakan AS di Timur Tengah, Amira Hass memiliki pendapat sendiri. Hass menyatakan bahwa “Jika AS benar-benar ingin perdamaian di Timur Tengah, mereka harus berhenti mendanai pendudukan dan mulai menekan Israel untuk menghentikan kekerasan bukan sebaliknya” (Hass 1996, 150). Ini adalah seruan moral yang jarang terdengar di media arus utama AS, tetapi justru menjadi inti dari kritik akademik dan jurnalistik dari dalam Israel sendiri.
Chomsky juga menekankan bahwa “media AS, yang sebagian besar dikendalikan oleh kelompok pro-Israel, telah berhasil menciptakan naratif bahwa kritik terhadap Israel adalah anti-Semit, sehingga masyarakat AS takut untuk mempertanyakan kebijakan yang jelas merugikan kepentingan nasional mereka sendiri” (Chomsky 1983, 200).
Norman Finkelstein juga dikenal karena kritiknya terhadap penggunaan label Holocaust sebagai alat politik. Dalam bukunya (2000) Finkelstein menyatakan bahwa “penggunaan Holocaust sebagai alat politik untuk membenarkan kebijakan Israel telah menciptakan budaya ketakutan terhadap kritik terhadap Israel di Barat” (Finkelstein 2000, 7).
Finkelstein juga menambahkan bahwa “AS memberikan bantuan kepada Israel bukan karena kebutuhan keamanan, tetapi karena Israel adalah proyek kolonial yang cocok dengan kepentingan imperialis AS di Timur Tengah, dan ini adalah bentuk eksploitasi yang tidak etis terhadap warga AS yang membayar pajak” (Finkelstein 2000, 15). Finkelstein juga mencatat bahwa “bantuan AS kepada Israel adalah bentuk transfer kekayaan dari warga AS ke negara asing, dan ini adalah bentuk korupsi sistemik yang tidak pernah dikecam oleh media arus utama” (Finkelstein 2000, 25).
Persoalan Etika Pemerintah AS
Dari perspektif etika, alokasi dana publik harus didasarkan pada prinsip keadilan distributif dan kesejahteraan bersama. Menurut teori etika utilitarianisme, kebijakan publik harus menghasilkan “kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak” (Bentham 1789, 1).
Dalam konteks ini, memberikan $3 miliar per tahun kepada Israe, yang setara dengan subsidi $500 per warga Israel, sementara jutaan warga AS hidup dalam kemiskinan, tidak memiliki akses ke layanan kesehatan, atau tinggal di tenda karena tidak mampu membayar sewa apartemen, adalah pelanggaran terhadap prinsip utilitarianisme (Mearsheimer dan Walt 2007, 136).
Dari perspektif etika deontologis, seperti yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, tindakan harus didasarkan pada “kewajiban moral” dan “hormat terhadap manusia sebagai tujuan, bukan alat” (Kant 1785, 429). Dalam konteks ini, menggunakan pajak warga AS untuk mendanai kebijakan militer Israel, yang telah menyebabkan kematian ribuan warga sipil di Lebanon dan Gaza, adalah pelanggaran terhadap prinsip moral ini, karena warga AS dijadikan “alat” untuk kepentingan politik Israel, bukan sebagai “tujuan” dalam kebijakan publik (Chomsky 1983, 200).
Dari perspektif etika keadilan sosial, seperti yang dikemukakan oleh John Rawls, kebijakan publik harus menguntungkan “yang paling tidak beruntung” dalam masyarakat (Rawls 1971, 15). Dalam konteks ini, memberikan bantuan kepada Israel, yang merupakan negara maju dengan ekonomi kuat, sementara warga AS yang paling miskin tidak memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, atau perumahan yang layak, adalah pelanggaran terhadap prinsip keadilan sosial (Rawls 1971, 100).
Bantuan AS ke Israel vs. Kebutuhan Domestik
Pada tahun 2005, AS memberikan $154 miliar dalam bentuk hibah tanpa syarat kepada Israel sejak 1948 (Mearsheimer dan Walt 2007, 135). Pada tahun yang sama, lebih dari 37 juta warga AS hidup di bawah garis kemiskinan, dan 47 juta warga AS tidak memiliki asuransi kesehatan (U.S. Census Bureau 2005).
Jika dana $154 miliar tersebut dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga AS, maka setiap warga AS yang hidup di bawah garis kemiskinan akan menerima tambahan $4.000 per tahun, yang cukup untuk membayar sewa, makanan, dan perawatan kesehatan dasar (Mearsheimer dan Walt 2007, 137).
Dalam konteks ini, secara etika, bantuan AS ke Israel tidak lebih penting daripada membiayai pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga AS sendiri. Justru, kebijakan ini adalah bentuk ketidakadilan sistemik yang memprioritaskan kepentingan asing di atas kebutuhan warga negara sendiri. Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika dasar dalam pemerintahan demokratis.
Dalam menghadapi kebijakan luar negeri pemerintahnya yang lebih berpihak pada pihak asing ketimbang rakyatnya sendiri. Paling tidak, rakyat AS dapat membangun gerakan rakyat yang terorganisir. Rakyat AS harus membentuk gerakan massa yang terorganisir untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam alokasi anggaran. Gerakan seperti Justice for Palestine, Jewish Voice for Peace, dan IfNotNow telah menunjukkan bahwa perubahan dimungkinkan melalui tekanan publik. Chomsky menekankan bahwa “perubahan politik hanya mungkin terjadi ketika rakyat terorganisir dan bersuara bersama, bukan ketika mereka pasif dan terpecah” (Chomsky 2003, 45).
Hal lain yang bisa rakyat AS lakukan adalah mendorong reformasi sistem pemilihan pejabat. Sistem pemilihan di AS, yang didominasi oleh dana kampanye dari kelompok pro-Israel, harus direformasi. Rakyat AS harus mendukung inisiatif seperti Public Financing of Elections dan Campaign Finance Reform untuk mengurangi pengaruh lobi Israel dalam politik. Finkelstein menulis bahwa “selama politisi AS tergantung pada dana dari lobi Israel, mereka tidak akan pernah berani menantang kebijakan yang merugikan warga AS” (Finkelstein 2000, 30).
Selain itu, penggunaan media alternatif dan edukasi publik merupakan langkah lain yang dapat digunakan masyarakat sipil AS dalam mengkoreksi pemerintahnya. Saat ini, media arus utama AS sebagian besar dikendalikan oleh kelompok pro-Israel. Mereka berhasil menciptakan naratif bahwa kritik terhadap Israel adalah anti-Semit.
Sebab itulah maka rakyat AS harus membangun media alternatif seperti The Intercept, Democracy Now!, dan Mondoweiss untuk menyebarkan informasi yang tidak bias dan mendidik publik tentang dampak kebijakan luar negeri AS. Chomsky menambahkan bahwa “media alternatif adalah senjata paling ampuh untuk melawan propaganda karena mereka memberikan ruang bagi suara-suara yang ditekan oleh media arus utama” (Chomsky 1996, 80).
Langkah high politics yang dapat dilakukan masyarakat sipil AS adalah mendorong resolusi Kongres untuk mengurangi bantuan ke Israel. Rakyat AS harus mendorong anggota Kongres untuk mengajukan dan mendukung resolusi yang mengurangi atau menghentikan bantuan militer dan ekonomi kepada Israel. Contohnya, pada tahun 2021 anggota Kongres dari Partai Republik seperti Alexandria Ocasio-Cortez dan Rashida Tlaib mengajukan resolusi untuk menghentikan bantuan militer ke Israel. Kendati pun gagal tetapi ini menunjukkan bahwa perubahan dimungkinkan melalui tekanan politik (Congress.gov 2021).
Hal lain yang harus kompak dilakukan masyarakat AS adalah penggunaan hak suara dalam Pemilu. Rakyat AS harus menggunakan hak suara mereka untuk memilih politisi yang berani menantang kebijakan luar negeri AS yang pro-Israel. Chomsky menekankan bahwa “pemilu bukanlah solusi ajaib, tetapi mereka adalah alat penting untuk menekan politisi agar bertanggung jawab terhadap kepentingan warga, bukan kepentingan lobi asing” (Chomsky 2003, 50).
Finkelstein menulis bahwa “kekuatan rakyat terletak pada solidaritas, bukan pada kekuatan individu, tetapi pada kekuatan bersama” (Finkelstein 2000, 35). Pembangunan aliansi dengan kelompok minoritas dan buruh adalah hal strategis yang dapat dilakukan rakyat AS untuk mengimbangi pemerintah mereka. Rakyat AS harus membangun aliansi dengan kelompok minoritas, buruh, dan organisasi hak-hak sipil untuk menciptakan kekuatan politik yang lebih besar.
Mearsheimer dan Walt menyarankan bahwa “transparansi adalah kunci untuk menghentikan korupsi sistemik dan ini adalah langkah pertama menuju perubahan nyata” (Mearsheimer dan Walt 2007, 250).7. Dengan demikian maka langkah mendorong audit publik atas bantuan ke Israel sangat strategis. Rakyat AS harus mendesak pemerintah untuk melakukan audit publik atas penggunaan dana bantuan ke Israel. Ini akan membuka fakta tentang bagaimana dana tersebut digunakan: Apakah untuk keamanan, atau justru untuk korupsi dan ekspansi wilayah.
Penutup
Dalam mengatasi “bocornya” APBN AS yang berasal dari pajak, maka rakyat AS mau tidak mau harus mengambil kembali kendali atas APBN mereka. Secara etika, bantuan AS ke Israel tidak lebih penting daripada membiayai pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga AS sendiri.
Justru, kebijakan ini adalah bentuk ketidakadilan sistemik yang memprioritaskan kepentingan asing di atas kebutuhan warga negara sendiri. Untuk mengubah ini, rakyat AS harus mengambil tindakan nyata: membentuk gerakan massa, mereformasi sistem pemilihan, menggunakan media alternatif, mendorong resolusi Kongres, menggunakan hak suara, membangun aliansi, dan mendesak audit publik.
Seperti yang diingatkan oleh Noam Chomsky, “perubahan tidak datang dari atas, ia datang dari bawah, dari rakyat yang terorganisir, berpendidikan, dan berani bersuara bersama.” Dalam konteks ini, rakyat AS bukanlah korban pasif, tetapi mereka justru adalah aktor yang mampu mengubah kebijakan publik, jika mereka bersatu dan bertindak.
Juga, seperti yang diingatkan Mearsheimer dan Walt bahwa AS tidak akan meninggalkan Israel selama para pejabatnya masih takut akan konsekuensi politik dari kritik terhadap Israel (Mearsheimer dan Walt 2007, 250). Dalam konteks ini, AS bukanlah aktor independen, melainkan “kacung” yang tunduk pada kepentingan strategis dan politik Israel sebuah realitas yang telah terbukti berulang kali dalam sejarah kebijakan luar negeri AS.
Di sisi lain, bagi Chomsky, AS tidak mendukung Israel karena demokrasi, tetapi karena Israel adalah proyek kolonial yang cocok dengan kepentingan imperialis AS di Timur Tengah dan ini adalah bentuk eksploitasi yang tidak etis terhadap warga AS yang membayar pajak (Chomsky 1983, 200).
Daftar Acuan
Bentham, Jeremy. 1789. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London: T. Payne and Son.
Carter, Jimmy. 2006. Palestine: Peace Not Apartheid. New York: Simon & Schuster.
Chomsky, Noam. 1983. The Fateful Triangle: The United States, Israel & the Palestinians. Boston: South End Press.
---, Noam. 1996. World Orders, Old and New. New York: Columbia University Press.
---, Noam. 2003. Power and Terror: Counterpoint. New York: Seven Stories Press.
Cohen, Amnon. 2007. The Arab-Israeli Conflict: A Documentary History. Jerusalem: Magnes Press.
Congress.gov. 2021. “H.Res. 246: Recognizing the State of Israel and affirming the commitment of the United States to its security.” https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-resolution/246.
Dahl, Robert A. 1989. Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press.
Finkelstein, Norman G. 2000. The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering. London: Verso.
Hass, Amira. 1996. Drinking the Sea at Gaza: Days and Nights in a Land Under Siege. New York: Henry Holt and Company.
Kant, Immanuel. 1785. Groundwork of the Metaphysics of Morals. Translated by Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press.
Mearsheimer, John J., and Stephen M. Walt. 2007. The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Pappé, Ilan. 2006. The Ethnic Cleansing of Palestine. Oxford: Oneworld Publications.
Rawls, John. 1971. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.
Shlaim, Avi. 2000. The Iron Wall: Israel and the Arab World. New York: W.W. Norton & Company.
Sonnenfeld, Joseph Hayyim. 1900. Ketavim [Writings]. Jerusalem: Press of the Sephardic Community.
Sternhell, Zeev. 1998. The Founding Myths of Israel: Nationalism, Socialism, and the Making of the Jewish State. Princeton: Princeton University Press.
U.S. Census Bureau. 2005. Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2004. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar
Silakan tulis komentar Anda.