Ad Code

Bayang-Bayang Autogolpe dalam Demokrasi Indonesia | Antara Godaan Presidensialisme dan Daya Tahan Konstitusi

Buku ini lahir dari sebuah kegelisahan intelektual yang berangkat dari pertanyaan sederhana namun mendesak: mungkinkah Indonesia mengalami autogolpe? Pertanyaan ini, pada mulanya, tampak berlebihan. Indonesia pasca-reformasi telah menjalani lebih dari dua dekade pemilu langsung, amendemen konstitusi yang membatasi kekuasaan presiden, dan pembentukan lembaga-lembaga pengawas yang relatif independen. Konstitusi bahkan secara tegas melarang presiden membubarkan DPR. Namun, di balik stabilitas prosedural itu, tersembunyi gejala-gejala yang mengusik: parlemen yang semakin jinak, oposisi yang nyaris lenyap, lembaga antikorupsi yang dilemahkan melalui undang-undang, serta peradilan yang tidak jarang menimbulkan dugaan intervensi politik. Gejala-gejala ini tidak muncul dalam bentuk tank di jalanan, melainkan dalam keputusan-keputusan rapat, pasal-pasal undang-undang, dan pengangkatan pejabat yang tampak sah.

Buku ini berusaha menelusuri ketegangan tersebut dengan menempatkan Indonesia dalam diskursus perbandingan politik tentang erosi demokrasi. Pembaca akan diajak untuk memahami bahwa autogolpe tidak selalu berbentuk pembubaran parlemen seperti yang dilakukan Alberto Fujimori di Peru pada 1992. Ia juga dapat muncul dalam wujud yang jauh lebih halus: pengosongan makna demokrasi melalui instrumen hukum yang oleh Kim Lane Scheppele disebut sebagai autocratic legalism. Dalam kerangka ini, presiden tidak perlu melanggar konstitusi; ia cukup menguasai proses penafsiran dan perubahan aturan main. Dengan merujuk pada karya-karya Nancy Bermeo, Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, serta Dan Slater, buku ini membangun argumen bahwa ancaman terhadap demokrasi Indonesia tidak lagi datang dari kudeta terbuka, melainkan dari apa yang disebut sebagai executive aggrandizement, pemusatan kekuasaan eksekutif secara bertahap dan legal.

Autogolpe tidak harus lewat tank dan dekret. Baca bagaimana demokrasi Indonesia bisa mati perlahan lewat hukum dan politik yang tampak sah.

Secara historis, buku ini menelusuri kembali dua preseden penting dalam sejarah Indonesia modern: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante, dan praktik rekayasa politik Orde Baru yang menjadikan pemilu sekadar ritual legitimasi. Kedua periode tersebut menunjukkan bahwa pemusatan kekuasaan di Indonesia tidak pernah terjadi karena ambisi pribadi semata, melainkan selalu dibungkus oleh narasi tentang penyelamatan negara, stabilitas, atau efisiensi. Pola pikir inilah yang menjadi benang merah dari masa ke masa, dan ia tetap hidup dalam wacana-wacana politik kontemporer, seperti gagasan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, atau penyederhanaan partai.

Pada bagian-bagian selanjutnya, pembaca akan menemukan analisis yang lebih sistematis mengenai anatomi pemusatan kekuasaan pasca-reformasi: bagaimana kartelisasi partai mematikan fungsi oposisi, bagaimana revisi undang-undang melemahkan lembaga-lembaga pengawas, dan bagaimana proses seleksi hakim membuka ruang bagi politisasi peradilan. Buku ini juga menawarkan perbandingan dengan kasus-kasus internasional, Peru, Hungaria, Turki, dan Venezuela, untuk mengidentifikasi pola-pola umum yang melatari kemunduran demokrasi, sekaligus menguji relevansinya bagi Indonesia. Dari perbandingan itu, pembaca akan diajak memahami bahwa Indonesia bukanlah Hungaria atau Venezuela, tetapi memiliki kerentanannya sendiri: koalisi yang gemuk tetapi rapuh, militer yang pragmatis, dan masyarakat sipil yang masih mampu melakukan perlawanan tetapi belum cukup kuat untuk menghentikan erosi.

Pada akhirnya, buku ini tidak berpretensi meramalkan masa depan. Ia lebih menyerupai peta yang menunjukkan celah-celah di mana demokrasi dapat tersesat. Dengan kerangka analitis yang ketat dan rujukan akademik yang luas, buku ini dimaksudkan sebagai alat bantu bagi para mahasiswa, peneliti, jurnalis, aktivis, dan siapa pun yang ingin memahami bahwa demokrasi tidak cukup diselamatkan oleh bunyi pasal dalam konstitusi. Demokrasi adalah kerja terus-menerus untuk memastikan bahwa prosedur tetap hidup, oposisi tetap dihormati, dan hukum tidak berubah menjadi alat kekuasaan.

Jika setelah membaca buku ini pembaca merasa lebih waspada terhadap langkah-langkah kecil yang tampak wajar tetapi menggerus demokrasi, maka tujuan utama buku ini telah tercapai. Sebab kematian demokrasi, sebagaimana diingatkan oleh Levitsky dan Ziblatt, jarang datang sebagai satu peristiwa besar; ia datang sebagai proses yang sering kali disambut dengan tepuk tangan.
Jika Anda menginginkan prakata ini disesuaikan kembali, misalnya lebih ringkas, lebih panjang, atau dengan sudut pandang yang berbeda, saya siap merevisinya. 

Pendahuluan


Istilah autogolpe, secara harfiah berarti kudeta terhadap diri sendiri, merujuk pada tindakan seorang pemimpin yang naik ke tampuk kekuasaan melalui mekanisme demokratis, tetapi kemudian membubarkan atau mengebiri lembaga-lembaga demokrasi demi memusatkan kewenangan di tangannya. Berbeda dari kudeta militer klasik yang datang dari luar lingkar kekuasaan sipil, autogolpe lahir dari dalam istana. Pelakunya tidak membutuhkan tank di jalanan atau penangkapan massal terhadap oposisi pada tahap awal; ia hanya memerlukan tafsir konstitusi yang lentur, dukungan elite yang rapuh, dan kepercayaan publik yang sedang goyah. Dalam literatur perbandingan politik, fenomena ini sering ditempatkan dalam kategori yang lebih luas: executive aggrandizement atau pemusatan kekuasaan eksekutif secara bertahap (Bermeo 10).

Di Indonesia, istilah autogolpe jarang muncul dalam diskursus publik. Sebagian karena pengalaman traumatik Orde Baru membuat wacana tentang pembubaran parlemen atau penundaan pemilu selalu dicurigai sebagai upaya mengulang sejarah kelam. Sebagian lagi karena sistem presidensial Indonesia pasca-reformasi, meskipun sarat dengan praktik koalisi gemuk dan kompromi elite, secara formal tetap mempertahankan mekanisme saling kontrol antarlembaga. Namun, demokrasi tidak hanya ditentukan oleh bunyi pasal dalam konstitusi. Ia juga ditentukan oleh praktik politik sehari-hari: bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana oposisi diperlakukan, dan bagaimana lembaga penegak hukum bersikap ketika berhadapan dengan kepentingan eksekutif (Levitsky dan Ziblatt 77–78).

Pertanyaan yang patut diajukan bukanlah apakah Indonesia akan mengalami autogolpe dalam bentuk dramatis seperti Alberto Fujimori di Peru pada 1992, melainkan apakah demokrasi Indonesia sedang mengalami proses autogolpe secara perlahan, bukan dengan membubarkan parlemen, melainkan dengan menjinakkannya; bukan dengan menutup mahkamah konstitusi, melainkan dengan mengisi dan menekannya; bukan dengan menghapus pemilu, melainkan dengan merekayasa aturan main yang membuat kompetisi menjadi tidak bermakna. Gejala ini oleh Nancy Bermeo disebut sebagai democratic backsliding, yaitu kemunduran demokrasi yang terjadi justru melalui instrumen legal-formal, seperti amendemen konstitusi, pembatasan kebebasan pers, atau pembersihan lembaga peradilan dari hakim independen (Bermeo 13–15).

Esai ini akan menelusuri kemungkinan tersebut melalui tiga lapis analisis. Pertama, secara teoretis, esai ini akan menegaskan perbedaan antara autogolpe klasik dan bentuk-bentuk erosi demokrasi kontemporer yang sering disebut sebagai executive aggrandizement. Kedua, secara historis, esai ini akan membaca ulang beberapa momen penting dalam sejarah Indonesia modern, dari Dekrit 5 Juli 1959, masa Orde Baru, hingga dinamika pasca-reformasi, untuk melihat sejauh mana pola penumpukan kekuasaan eksekutif pernah terjadi dan bagaimana institusi meresponsnya (Aspinall 27–31). Ketiga, secara kontekstual, esai ini akan menilai kerentanan Indonesia saat ini: desain kelembagaan yang masih timpang, budaya politik elite yang transaksional, serta pelemahan partai oposisi yang berlangsung hampir tanpa hambatan (Mietzner 45).

Dengan demikian, esai ini tidak berpretensi meramalkan masa depan, tetapi berupaya membaca tanda-tanda masa kini. Sebab dalam politik, krisis jarang datang sebagai ledakan tunggal; ia lebih sering tumbuh sebagai akumulasi keputusan-keputusan kecil yang dianggap wajar, hingga suatu hari demokrasi kehilangan makna proseduralnya sama sekali.

Bagian 1: Autogolpe Klasik dan Erosi Demokrasi Modern, Sebuah Kerangka Konseptual


Dalam literatur perbandingan politik, autogolpe sering dibahas sebagai bagian dari fenomena yang lebih luas: pergeseran kekuasaan dari lembaga-lembaga demokratis ke tangan eksekutif. Konsep executive aggrandizement yang dikemukakan oleh David Landau dan Rosalind Dixon merujuk pada proses di mana eksekutif secara sistematis mengurangi kewenangan lembaga lain melalui cara-cara yang legal, tetapi bertentangan dengan semangat demokrasi konstitusional (Landau dan Dixon 9). Seorang presiden tidak perlu melanggar hukum secara terang-terangan; ia cukup menafsirkan hukum sesuai kepentingannya, atau merekayasa proses legislasi agar aturan baru lahir dengan wajah legal. Fenomena inilah yang oleh Kim Lane Scheppele disebut sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan bentuk-bentuk hukum untuk tujuan-tujuan yang anti-demokratis (Scheppele 545–47).

Fujimori adalah contoh paling jelas dari autogolpe klasik. Pada April 1992, ia membubarkan Kongres, membekukan konstitusi, dan mengambil alih kekuasaan dengan dukungan militer (Levitsky dan Ziblatt 57–58). Tindakan itu brutal, cepat, dan terbuka. Namun di abad ke-21, bentuk autogolpe telah bermetamorfosis menjadi lebih halus. Ilmuwan politik seperti Nancy Bermeo menyebutnya sebagai democratic backsliding, kemunduran demokrasi yang terjadi melalui serangkaian langkah legal-formal, seperti amendemen konstitusi, pembatasan kebebasan pers, atau pembersihan lembaga peradilan dari hakim independen (Bermeo 13). Viktor Orbán di Hungaria, Recep Tayyip ErdoÄŸan di Turki, dan Nicolás Maduro di Venezuela adalah tiga nama yang sering dirujuk dalam literatur ini. Ketiganya tidak menghapus pemilu, tetapi mengubah aturan main sedemikian rupa sehingga kekuasaan mereka sulit digoyahkan melalui mekanisme elektoral (Levitsky dan Ziblatt 70–76).

Indonesia memiliki kemiripan struktural dengan kasus-kasus tersebut, tetapi juga memiliki perbedaan penting. Sistem multipartai yang ekstrem, presidensialisme dengan koalisi gemuk, serta warisan dwifungsi militer yang belum sepenuhnya hilang membuat peta kerentanannya berbeda. Edward Aspinall mencatat bahwa Indonesia pasca-1998 memang mengalami demokratisasi prosedural yang cukup signifikan, pemilu bebas, kebebasan pers, dan desentralisasi, tetapi pada saat yang sama tetap mempertahankan jaringan oligarkis yang mengendalikan sumber daya politik dan ekonomi (Aspinall 20–23). Di satu sisi, tidak ada presiden Indonesia pasca-reformasi yang memiliki cukup nyali politik untuk membubarkan DPR. Di sisi lain, tidak ada pula presiden yang benar-benar membiarkan DPR menjalankan fungsi pengawasannya secara independen. Yang terjadi justru semacam autogolpe senyap: parlemen dijinakkan lewat pembagian kursi, lembaga yudikatif dijinakkan lewat pengangkatan hakim yang loyal, dan media dijinakkan lewat konsentrasi kepemilikan serta tekanan ekonomi (Mietzner 40–44).

Dengan kata lain, pertanyaan autogolpe di Indonesia bukanlah "akankah presiden membubarkan DPR?", melainkan "akankah presiden tetap membutuhkan DPR?" Selama parlemen masih bisa dikendalikan lewat koalisi, presiden tidak perlu membubarkannya. Selama Mahkamah Konstitusi masih bisa dipengaruhi lewat seleksi hakim, presiden tidak perlu menutupnya. Selama pemilu masih bisa dimenangkan dengan mobilisasi kekuasaan dan sumber daya negara, presiden tidak perlu menundanya. Autogolpe dalam konteks Indonesia bukanlah penghapusan prosedur demokrasi, melainkan pengosongan maknanya. Guillermo O'Donnell menyebut praktik semacam ini sebagai delegative democracy, di mana pemimpin terpilih merasa memiliki mandat langsung dari rakyat dan karena itu berhak mengabaikan lembaga-lembaga perwakilan dan kontrol horizontal (O'Donnell 59–60).

Dalam kerangka ini, ancaman terhadap demokrasi Indonesia bukan datang dari tank atau dekret pembubaran, tetapi dari tergerusnya makna checks and balances secara perlahan. Oleh karena itu, analisis tentang autogolpe di Indonesia harus bergeser dari fokus pada peristiwa dramatis menuju pengamatan terhadap perubahan-perubahan institusional yang tampak sepele namun bersifat kumulatif. Seperti diingatkan oleh Levitsky dan Ziblatt, kematian demokrasi sering kali bukan karena satu pukulan telak, melainkan karena serangkaian langkah kecil yang melemahkan institusi dari dalam (Levitsky dan Ziblatt 77).

Daftar Karya yang Dikutip 

Aspinall, Edward. Indonesia: The Irony of Success. Journal of Democracy, vol. 21, no. 2, 2010, hlm. 20–34.  

Bermeo, Nancy. "On Democratic Backsliding." Journal of Democracy, vol. 27, no. 1, 2016, hlm. 5–19.  
Landau, David, dan Rosalind Dixon. "Abusive Constitutional Borrowing." Global Constitutionalism, vol. 4, no. 2, 2015, hlm. 1–33.  

Levitsky, Steven, dan Daniel Ziblatt. How Democracies Die. Crown, 2018.  

Mietzner, Marcus. Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia. NUS Press, 2013.  

O'Donnell, Guillermo. "Delegative Democracy." Journal of Democracy, vol. 5, no. 1, 1994, hlm. 55–69.  

Scheppele, Kim Lane. "Autocratic Legalism." University of Chicago Law Review, vol. 85, no. 2, 2018, hlm. 545–583.

Bagian 2: Sejarah yang Mengintai, Dari Dekrit 1959 hingga Orde Baru


Indonesia memiliki pengalaman panjang dengan praktik penumpukan kekuasaan yang menyerupai autogolpe, meskipun dalam wujud yang berbeda-beda sesuai dengan konteks zamannya. Jika autogolpe klasik ditandai oleh pembubaran lembaga perwakilan secara terbuka, maka sejarah Indonesia modern menunjukkan pola yang lebih rumit: terkadang terbuka seperti Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terkadang tersembunyi di balik rekayasa sistem politik seperti yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade di bawah Orde Baru. Untuk memahami kerentanan Indonesia saat ini, kita perlu menelusuri kembali dua periode tersebut sebagai preseden historis, bukan untuk menyamakan masa lalu dengan masa kini, melainkan untuk melihat kesinambungan pola pikir elite tentang relasi kekuasaan dan institusi.

Pada masa Demokrasi Liberal (1950–1957), Indonesia menjalankan sistem parlementer dengan kabinet yang bergantung pada dukungan DPR. Namun, sistem ini justru ditandai oleh ketidakstabilan yang kronis. Herbert Feith, dalam studi klasiknya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, mencatat bahwa pergantian kabinet rata-rata terjadi setiap enam hingga sembilan bulan, mencerminkan fragmentasi partai dan lemahnya budaya kompromi (Feith 46–48). Dalam situasi semacam itu, gagasan untuk "kembali ke UUD 1945", yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dengan kekuasaan besar, mulai dianggap sebagai jalan keluar oleh kalangan militer dan sebagian elite nasionalis (Lev 4–6). Gagasan ini bukan sekadar perdebatan konstitusional, melainkan cermin dari keinginan untuk memusatkan kekuasaan demi mengatasi kebuntuan politik.

Konstituante yang dibentuk pada 1956 untuk menyusun undang-undang dasar baru gagal mencapai kesepakatan, terutama mengenai dasar negara. Kebuntuan inilah yang melatari langkah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Tindakan ini secara formal "menyelamatkan" negara dari kelumpuhan konstitusional, tetapi sekaligus menjadi preseden berbahaya: seorang presiden dapat membubarkan lembaga perwakilan jika dianggap gagal menjalankan tugasnya. Daniel Lev menyebut periode transisi ini sebagai "the transition to guided democracy," di mana kekuasaan eksekutif diperluas secara sistematis dan parlemen dijinakkan melalui pembentukan DPR-GR yang anggotanya ditunjuk oleh presiden (Lev 12–15). Dalam kerangka konseptual yang telah dibahas sebelumnya, langkah Soekarno pada 1959 dapat dibaca sebagai autogolpe klasik pertama di Indonesia: seorang pemimpin yang naik melalui mekanisme demokrasi, kemudian menggunakan kekuasaannya untuk membubarkan lembaga konstitusional dan mengubah sistem politik secara fundamental.

Namun, Demokrasi Terpimpin (1959–1965) tidak berakhir dengan kekuasaan presiden yang absolut sepenuhnya. Soekarno masih harus berbagi kekuasaan dengan dua kekuatan besar lain: militer dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketegangan di antara ketiga kekuatan itulah yang akhirnya meledak melalui peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan membuka jalan bagi naiknya Mayor Jenderal Soeharto ke puncak kekuasaan. Bagi Soeharto, pelajaran dari era Soekarno adalah bahwa stabilitas politik tidak dapat diperoleh hanya melalui mobilisasi massa dan retorika revolusioner; stabilitas membutuhkan kontrol yang lebih ketat, tidak hanya terhadap lembaga politik, tetapi juga terhadap birokrasi, media, dan proses rekrutmen elite (Elson 8–10).

Orde Baru yang dibangun Soeharto memang tidak pernah membubarkan DPR, MPR, atau Mahkamah Agung. Namun, ia merancang sistem politik yang membuat lembaga-lembaga tersebut kehilangan fungsi kontrolnya secara menyeluruh. Partai politik disederhanakan menjadi tiga: Golkar sebagai mesin politik kekuasaan, serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai partai yang dibiarkan hidup tetapi dengan ruang gerak yang sempit. Rekrutmen kepemimpinan nasional dan daerah disaring melalui mekanisme keamanan yang sangat ketat. Pemilihan umum tetap diselenggarakan setiap lima tahun, tetapi hasilnya tidak pernah diragukan: Golkar selalu menang mutlak, dan presiden selalu terpilih kembali tanpa lawan (Crouch 42–45).

Dalam banyak hal, Orde Baru adalah contoh paling sempurna dari apa yang disebut Guillermo O'Donnell sebagai bureaucratic-authoritarian regime, rezim yang mengandalkan birokrasi dan kekuatan represif untuk meredam partisipasi politik, sambil tetap mempertahankan formalitas prosedur demokrasi. Meskipun pemilu tetap digelar, parlemen tetap bersidang, dan konstitusi tetap dihormati, semua prosedur itu tidak lebih dari ritual kosong yang dirancang untuk memberi legitimasi pada kekuasaan yang sudah ditentukan dari atas. Dalam istilah Levitsky dan Ziblatt, Orde Baru adalah contoh rezim otoriter yang berhasil "memelihara fasad demokrasi" selama lebih dari tiga dekade (Levitsky dan Ziblatt 89–92).

Yang penting dicatat dari sejarah ini adalah bahwa penumpukan kekuasaan eksekutif di Indonesia tidak pernah terjadi semata-mata karena ambisi pribadi seorang pemimpin. Ia selalu terkait dengan klaim tentang "ketidakmampuan demokrasi liberal" dalam menghadapi krisis, baik krisis politik, ekonomi, maupun ideologis. Soekarno membubarkan Konstituante karena partai-partai dianggap gagal merumuskan dasar negara. Soeharto mengambil alih kekuasaan karena demokrasi parlementer pada masa Soekarno dianggap kacau dan mengancam stabilitas. Pola pikir ini, bahwa demokrasi harus dikorbankan demi ketertiban, pembangunan, atau stabilitas, adalah benang merah yang terus hidup dalam imajinasi politik elite Indonesia hingga hari ini (Aspinall 27–29).

Setelah reformasi 1998, konstitusi diamendemen secara signifikan untuk mencegah terulangnya pemusatan kekuasaan seperti pada era sebelumnya. Masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode, MPR tidak lagi berwenang memilih presiden secara langsung, dibentuk Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, dan lembaga-lembaga negara diberi kewenangan yang lebih jelas untuk saling mengawasi. Namun, seperti akan dibahas pada bagian berikutnya, reformasi kelembagaan saja tidak cukup untuk mengubah budaya politik elite yang telah terbentuk selama puluhan tahun. Koalisi besar, transaksi politik, dan penjinakan parlemen tetap berlangsung, kini dengan instrumen yang lebih halus: undang-undang yang dirancang di ruang tertutup, anggaran yang digunakan sebagai alat kontrol, dan penafsiran konstitusi yang diarahkan oleh kepentingan eksekutif (Mietzner 40–44).

Dengan demikian, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa ancaman autogolpe tidak pernah hilang sepenuhnya. Ia hanya berganti wujud: dari dekret presiden menjadi desain sistem politik, dari pembubaran parlemen menjadi pengosongan fungsi parlemen, dari kudeta terbuka menjadi manipulasi legal yang berjalan perlahan. Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah Indonesia akan mengulang 1959 atau 1965, melainkan apakah institusi-institusi demokrasi pasca-reformasi cukup tangguh untuk menahan arus pemusatan kekuasaan yang tampaknya kembali menguat.

Daftar Karya yang Dikutip 

Aspinall, Edward. "Indonesia: The Irony of Success." Journal of Democracy, vol. 21, no. 2, 2010, hlm. 20–34.

Crouch, Harold. The Army and Politics in Indonesia. Cornell University Press, 1978.

Elson, Robert. Suharto: A Political Biography. Cambridge University Press, 2001.

Feith, Herbert. The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Cornell University Press, 1962.

Lev, Daniel S. The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957–1959. Cornell University Modern Indonesia Project, 1966.

Levitsky, Steven, dan Daniel Ziblatt. How Democracies Die. Crown, 2018.

Mietzner, Marcus. Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia. NUS Press, 2013.

O'Donnell, Guillermo. "Delegative Democracy." Journal of Democracy, vol. 5, no. 1, 1994, hlm. 55–69.

Bagian 3: Pasca-Reformasi, Anatomi Pemusatan Kekuasaan Eksekutif Kontemporer


Reformasi 1998 melahirkan harapan besar akan berakhirnya era pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Amendemen konstitusi yang dilakukan secara bertahap antara 1999 dan 2002 memang berhasil membangun kerangka kelembagaan baru: pemilihan presiden secara langsung, pembatasan masa jabatan, penguatan DPR, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan penghapusan peran sosial-politik militer secara formal. Namun, harapan normatif itu segera berhadapan dengan realitas politik yang jauh lebih rumit. Sistem presidensial yang dianut Indonesia pasca-amandemen tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan dalam struktur masyarakat dan budaya elite yang telah lama terbentuk di bawah bayang-bayang Orde Baru.

Salah satu ciri paling menonjol dari politik Indonesia pasca-reformasi adalah munculnya apa yang oleh Dan Slater disebut sebagai party cartelization, kartelisasi partai politik, di mana hampir semua partai yang memiliki kursi di parlemen cenderung bergabung dalam koalisi pemerintah dan membentuk semacam kartel kekuasaan yang membagi-bagi posisi serta sumber daya negara (Slater 19–22). Fenomena ini tidak terjadi sekaligus, melainkan berkembang secara bertahap sejak masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan mencapai bentuknya yang paling matang pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Akibatnya, fungsi DPR sebagai lembaga pengawas eksekutif melemah secara signifikan. Ketika mayoritas partai di parlemen menjadi bagian dari pemerintah, mekanisme checks and balances kehilangan taringnya: kritik terhadap kebijakan eksekutif jarang muncul, hak interpelasi dan angket hampir tidak pernah digunakan secara efektif, dan undang-undang disahkan dengan cepat tanpa perdebatan publik yang memadai (Mietzner 45).

Periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) menjadi contoh awal dari kecenderungan ini. Dengan membentuk koalisi yang sangat luas, termasuk partai-partai yang sebelumnya menjadi pesaingnya dalam pemilu presiden, Yudhoyono berhasil menciptakan stabilitas politik yang relatif tinggi, tetapi dengan harga yang mahal: partai-partai koalisi hampir tidak memiliki insentif untuk mengontrol eksekutif karena mereka sendiri menjadi bagian dari pemerintah. Marcus Mietzner mencatat bahwa dalam periode ini, DPR lebih sering berfungsi sebagai lembaga yang mengesahkan kesepakatan elite daripada sebagai forum deliberasi publik yang sesungguhnya (Mietzner 52–54). Bahkan ketika muncul skandal korupsi besar yang melibatkan partai-partai koalisi, tanggapan DPR cenderung lamban, selektif, dan sangat dipengaruhi oleh kalkulasi politik.

Tren ini semakin mengental pada masa pemerintahan Joko Widodo (2014–2024). Yang menarik, koalisi awal Joko Widodo sebenarnya tidak terlalu luas. Pada awal masa jabatan pertamanya, Joko Widodo didukung oleh koalisi yang relatif ramping, sementara kekuatan oposisi yang dipimpin oleh Prabowo Subianto menguasai mayoritas kursi di DPR. Namun, dalam waktu kurang dari dua tahun, komposisi itu berubah total. Partai-partai yang sebelumnya berada di luar pemerintahan, termasuk Golkar, PAN, dan PPP, satu per satu merapat ke dalam koalisi. Menjelang akhir masa jabatan pertamanya, hampir semua partai politik di DPR telah menjadi bagian dari pemerintahan. Fenomena ini oleh Eve Warburton disebut sebagai "the death of opposition" di Indonesia, sebuah keadaan yang secara prosedural demokratis tetapi secara substansial berbahaya karena tidak ada kekuatan politik yang mampu mengontrol kekuasaan presiden (Warburton 31–33).

Ketiadaan oposisi yang efektif ini bukanlah hasil dari rekayasa konstitusional seperti pada masa Orde Baru, melainkan konsekuensi dari logika kartel yang bekerja dalam sistem multipartai Indonesia. Partai-partai politik tidak didorong oleh perbedaan ideologis yang kuat, melainkan oleh kalkulasi pragmatis tentang akses terhadap sumber daya negara. Dalam sistem presidensial dengan kabinet yang terbuka bagi partai-partai pendukung, bergabung dengan koalisi pemerintah adalah strategi yang lebih rasional daripada mempertahankan posisi sebagai oposisi yang kritis tetapi kehilangan akses terhadap kekuasaan. Akibatnya, oposisi di Indonesia cenderung bersifat sementara dan taktis, bukan ideologis dan permanen (Slater 24–26).

Dampak dari fenomena ini terhadap kualitas demokrasi sangat besar. Tanpa oposisi yang efektif, DPR kehilangan kemampuannya untuk menjalankan fungsi pengawasan. Ketika pemerintah mengajukan undang-undang yang kontroversial, hampir tidak ada hambatan berarti yang muncul dari parlemen. Contoh paling jelas adalah pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada September 2019. Revisi tersebut secara luas dikritik oleh aktivis antikorupsi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil sebagai upaya untuk melemahkan KPK, lembaga yang selama ini menjadi simbol keberhasilan pemberantasan korupsi pasca-reformasi. Namun, proses pembahasannya berlangsung sangat cepat dan disetujui oleh hampir semua fraksi di DPR, termasuk partai-partai yang sebelumnya dianggap kritis terhadap pemerintah (Power 18–20). Peristiwa ini menunjukkan bagaimana lembaga perwakilan yang seharusnya menjadi penjaga kepentingan publik justru menjadi mesin pengesahan kebijakan eksekutif.

Tidak hanya DPR, lembaga yudikatif juga mengalami tekanan yang sejenis. Mahkamah Konstitusi, yang sejak pembentukannya pada 2003 sering dianggap sebagai contoh keberhasilan reformasi hukum Indonesia, mulai menghadapi persoalan serius terkait independensi hakim. Kasus penangkapan Ketua MK Akil Mochtar oleh KPK pada 2013 karena dugaan suap adalah pukulan telak terhadap kredibilitas lembaga ini. Namun, persoalan yang lebih mendalam tidak hanya menyangkut integritas pribadi hakim, melainkan juga proses politik yang memengaruhi pembentukan lembaga tersebut. Seleksi hakim konstitusi melibatkan DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden, tiga lembaga yang pada saat yang sama juga memiliki kepentingan langsung dalam putusan-putusan MK. Ketika DPR dikuasai oleh koalisi pemerintah dan presiden memiliki pengaruh besar dalam proses seleksi, independensi MK menjadi rentan. Beberapa putusan penting yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah, seperti pengujian Undang-Undang Cipta Kerja pada 2021 dan pengujian batas usia calon presiden pada 2023, memunculkan dugaan kuat adanya intervensi politik, meskipun sulit untuk dibuktikan secara hukum (Butt 12–14).

Lebih jauh lagi, pemusatan kekuasaan eksekutif juga terlihat dalam penggunaan instrumen hukum sebagai alat untuk mendisiplinkan lawan politik. Sejak era reformasi, pasal-pasal dalam KUHP dan undang-undang tertentu yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, seperti pasal tentang pencemaran nama baik, penyebaran kebencian, atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik, sering digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan tidak jarang bertindak secara selektif dalam menindak pelanggaran hukum, tergantung pada posisi politik subjek yang terlibat. Dalam situasi seperti ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai aturan yang netral, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang dikendalikan oleh eksekutif (Aspinall dan Berenschot 48–50).

Dengan demikian, pemusatan kekuasaan eksekutif pasca-reformasi tidak terjadi melalui pelanggaran konstitusi yang nyata, melainkan melalui pemanfaatan celah-celah dalam sistem dan transformasi budaya politik elite yang mengutamakan stabilitas dan akses terhadap sumber daya di atas akuntabilitas demokrasi. Presiden tidak lagi membubarkan parlemen seperti yang dilakukan Soekarno pada 1959, dan tidak pula membangun rezim otoriter dengan fasad demokrasi seperti Soeharto. Namun, presiden presiden pasca-reformasi tetap memiliki kapasitas yang luar biasa besar untuk mengendalikan proses legislasi, menekan lembaga peradilan, dan mendisiplinkan lawan-lawan politiknya. Dalam terminologi politik kontemporer, Indonesia barangkali tidak sedang mengalami autogolpe klasik, tetapi sedang bergerak menuju bentuk baru dari executive aggrandizement yang berjalan perlahan dan hampir tanpa perlawanan.

Daftar Karya yang Dikutip 

Aspinall, Edward, dan Ward Berenschot. Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Cornell University Press, 2019.

Butt, Simon. Judicial Dysfunction in Indonesia. Melbourne University Press, 2023.

Mietzner, Marcus. Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia. NUS Press, 2013.

Power, Thomas. "The Rise and Fall of Indonesia's Anti-Corruption Movement." Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol. 56, no. 1, 2020, hlm. 15–30.

Slater, Dan. "Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and the Contingency of Democratic Opposition." Journal of East Asian Studies, vol. 18, no. 1, 2018, hlm. 17–36.

Warburton, Eve. "The Death of Opposition? Indonesia's Shrinking Political Space." Contemporary Southeast Asia, vol. 43, no. 1, 2021, hlm. 28–52.

Bagian 4: Perbandingan Internasional dan Penilaian Kerentanan Demokrasi Indonesia


Untuk menilai seberapa rentan demokrasi Indonesia terhadap praktik autogolpe, baik dalam bentuk klasik maupun kontemporer, diperlukan perbandingan sistematis dengan negara-negara yang telah mengalami fenomena serupa. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan Indonesia dengan kasus-kasus tersebut secara langsung, melainkan untuk mengidentifikasi pola-pola umum yang melatari kemunduran demokrasi serta menguji apakah pola tersebut juga hadir dalam konteks Indonesia. Sebagaimana dicatat oleh Levitsky dan Ziblatt, meskipun setiap negara memiliki kekhasan sejarah dan kelembagaannya sendiri, kematian demokrasi di berbagai belahan dunia sering kali mengikuti alur yang mirip: pemimpin yang terpilih secara sah, ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga perwakilan, polarisasi politik, dan pembiaran oleh elite yang menganggap dirinya akan tetap aman di bawah rezim baru (Levitsky dan Ziblatt 95–98).

Kasus Peru: Autogolpe Fujimori sebagai Model Klasik

Peru di bawah Alberto Fujimori sering dijadikan rujukan utama dalam studi autogolpe. Pada 1992, Fujimori membubarkan Kongres, membekukan konstitusi, dan mengambil alih kekuasaan dengan dukungan militer. Tindakan ini dilatarbelakangi oleh kebuntuan politik yang berkepanjangan antara eksekutif dan legislatif, krisis ekonomi yang parah, serta persepsi publik yang negatif terhadap partai politik. Yang menarik, langkah Fujimori pada mulanya mendapat dukungan luas dari masyarakat, karena ia dianggap mampu mengatasi kemacetan politik yang menyengsarakan rakyat. Dalam terminologi O'Donnell, Fujimori adalah contoh ideal dari pemimpin delegative yang merasa mandat langsung dari rakyat memberinya legitimasi untuk mengabaikan lembaga perwakilan (O'Donnell 60–62).

Indonesia kontemporer tidak memiliki kondisi yang persis sama. Meskipun tingkat kepercayaan terhadap partai politik di Indonesia cenderung rendah, tidak ada krisis ekonomi atau kebuntuan politik yang cukup parah untuk dijadikan dalih pembubaran parlemen. Namun, ada kesamaan dalam cara pemimpin mencitrakan diri sebagai satu-satunya penafsir "kehendak rakyat" ketika berhadapan dengan lembaga-lembaga yang dianggap menghambat. Narasi semacam itu dapat membangun legitimasi bagi pemusatan kekuasaan, meskipun belum tentu berujung pada pembubaran lembaga secara terbuka.

Kasus Hungaria: Orbán dan Autokrasi Legal

Viktor Orbán di Hungaria tidak pernah membubarkan parlemen. Ia justru menggunakan parlemen untuk melemahkan demokrasi. Melalui mayoritas konstitusional yang diperolehnya, Orbán mengubah undang-undang pemilu, membatasi kebebasan pers, menundukkan peradilan, dan merekayasa aturan main agar kekuasaannya sulit digoyahkan. Kim Lane Scheppele menyebut strategi ini sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan instrumen hukum yang tampak sah untuk membangun kekuasaan yang sewenang-wenang (Scheppele 548–50). Orbán tidak menghapus demokrasi; ia mengosongkannya dari dalam.
Pola ini jauh lebih relevan untuk Indonesia. Penjinakan DPR melalui koalisi besar, pelemahan KPK melalui revisi undang-undang, perubahan komposisi Mahkamah Konstitusi melalui proses politik, dan pemanfaatan undang-undang untuk membungkam kritik merupakan praktik yang sejalan dengan autocratic legalism. Bedanya, Orbán melakukannya dengan dukungan satu partai dominan yang memiliki platform ideologis jelas, sementara Indonesia melakukannya melalui kartel partai yang cair dan pragmatis. Namun, hasil akhirnya tidak jauh berbeda: kontrol terhadap lembaga-lembaga demokrasi berada di tangan sekelompok elite yang berkuasa.

Kasus Turki: ErdoÄŸan dan Transisi Sistemik

Recep Tayyip ErdoÄŸan berkuasa melalui pemilu yang sah pada 2003, tetapi secara bertahap mengubah sistem parlementer Turki menjadi sistem presidensial yang sangat terpusat. Referendum konstitusional 2017 memberikan kekuasaan yang hampir tanpa batas kepada presiden, termasuk kewenangan membubarkan parlemen dan mengangkat hakim. Berbeda dengan Fujimori yang melakukan kudeta terbuka, ErdoÄŸan membangun autokrasinya melalui serangkaian kemenangan elektoral dan amendemen konstitusional yang disetujui melalui referendum (Esen dan Gumuscu 15–18). Ia memanfaatkan legitimasi populer untuk melemahkan kontrol institusional, dan setiap langkahnya selalu disertai retorika tentang "kehendak rakyat."

Indonesia pernah mengalami perdebatan serupa pada masa Orde Baru, ketika MPR memberikan kekuasaan luas kepada presiden dengan dalih stabilitas. Namun, pasca-reformasi, amendemen konstitusi justru membangun sistem yang lebih terdesentralisasi. Meskipun demikian, wacana untuk memperkuat kembali kekuasaan presiden tidak pernah benar-benar hilang. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kembali gagasan tentang penyederhanaan partai, penundaan pemilu, dan perpanjangan masa jabatan presiden, semuanya dikemas dengan dalih efisiensi, stabilitas, dan kepentingan nasional. Gagasan-gagasan ini belum menjadi kebijakan resmi, tetapi kemunculannya menunjukkan bahwa godaan untuk memusatkan kekuasaan tetap hidup dalam imajinasi politik elite Indonesia (Warburton 40–43).

Kasus Venezuela: Maduro dan Kekerasan Institusional

Nicolás Maduro meneruskan warisan Hugo Chávez dengan cara yang lebih represif. Setelah kehilangan mayoritas di Majelis Nasional pada 2015, Maduro membentuk Majelis Konstituante tandingan yang loyal kepadanya, membungkam oposisi, dan mengendalikan lembaga peradilan. Dalam kasus Venezuela, erosi demokrasi berubah menjadi autokrasi yang disertai kekerasan politik yang signifikan. Para pemimpin oposisi dipenjara, media kritis ditutup, dan pemilu direkayasa sedemikian rupa sehingga hasilnya tidak lagi mencerminkan kompetisi yang adil (Corrales 30–34).

Indonesia berada jauh dari situasi Venezuela. Namun, peningkatan penggunaan hukum untuk mendisiplinkan kritik, penyalahgunaan kewenangan dalam pemilu, serta pelemahan lembaga antikorupsi merupakan sinyal yang tidak boleh diabaikan. Menurut analisis Aspinall dan Berenschot, politik Indonesia pasca-2014 ditandai oleh intensifikasi ketergantungan elite terhadap sumber daya negara, yang berujung pada peningkatan praktik klientelisme dan menurunnya kualitas akuntabilitas publik (Aspinall dan Berenschot 48–50). Dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini dapat menciptakan insentif bagi elite untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara apa pun, termasuk melemahkan lembaga-lembaga pengawas.

Penilaian Kerentanan Indonesia

Berdasarkan perbandingan di atas, kerentanan Indonesia terhadap autogolpe tidak terletak pada kemungkinan pembubaran parlemen atau penghapusan pemilu. Kedua skenario itu kecil kemungkinannya terjadi karena tidak adanya dukungan militer yang bersedia bertindak di luar konstitusi dan masih kuatnya daya mobilisasi masyarakat sipil. Kerentanan Indonesia justru terletak pada apa yang oleh Andreas Schedler disebut sebagai electoral authoritarianism, sebuah keadaan di mana pemilu tetap diselenggarakan, tetapi medan permainannya sudah dimiringkan sedemikian rupa sehingga kekuasaan sulit untuk berpindah tangan melalui mekanisme elektoral (Schedler 36–38).

Dalam rezim semacam itu, presiden tidak perlu menjadi diktator. Ia cukup memastikan bahwa semua saluran politik, partai, parlemen, media, peradilan, dan birokrasi, berada di bawah kendali kelompok yang sedang berkuasa. Oposisi boleh hidup, tetapi tidak boleh menang. Media boleh mengkritik, tetapi tidak boleh menggerakkan. Pemilu boleh diadakan, tetapi tidak boleh menghasilkan perubahan. Itulah bentuk autogolpe yang paling mungkin terjadi di Indonesia: bukan penghapusan demokrasi secara formal, melainkan pengosongan maknanya secara perlahan.

Daftar Karya yang Dikutip 

Aspinall, Edward, dan Ward Berenschot. Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Cornell University Press, 2019.

Corrales, Javier. Venezuela's Slide to Authoritarianism. Journal of Democracy, vol. 31, no. 2, 2020, hlm. 28–41.

Esen, Berk, dan Sebnem Gumuscu. "Rising Competitive Authoritarianism in Turkey." Third World Quarterly, vol. 37, no. 9, 2016, hlm. 15–31.

Levitsky, Steven, dan Daniel Ziblatt. How Democracies Die. Crown, 2018.

O'Donnell, Guillermo. "Delegative Democracy." Journal of Democracy, vol. 5, no. 1, 1994, hlm. 55–69.

Schedler, Andreas. The Politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism. Oxford University Press, 2013.

Scheppele, Kim Lane. "Autocratic Legalism." University of Chicago Law Review, vol. 85, no. 2, 2018, hlm. 545–583.

Warburton, Eve. "The Death of Opposition? Indonesia's Shrinking Political Space." Contemporary Southeast Asia, vol. 43, no. 1, 2021, hlm. 28–52.

Bagian 5: Sintesis Umum, Refleksi Teoretis, dan Arah Riset Lanjutan

Esai ini telah menelusuri kemungkinan terjadinya autogolpe di Indonesia melalui tiga lapis analisis: kerangka teoretis tentang erosi demokrasi, pembacaan historis terhadap praktik pemusatan kekuasaan dari era Soekarno hingga Soeharto, serta pengamatan kontemporer terhadap dinamika kelembagaan pasca-reformasi. Dari penelusuran tersebut, muncul sebuah kesimpulan yang sekaligus paradoks: Indonesia tidak sedang menghadapi ancaman autogolpe klasik seperti yang terjadi di Peru pada 1992, tetapi sedang mengalami proses yang lebih halus dan lebih berbahaya karena hampir tidak terlihat oleh publik, yaitu pengosongan makna demokrasi melalui instrumen legal dan politik yang justru tampak sah secara prosedural.

Praktik autogolpe klasik membutuhkan keberanian politik yang besar, dukungan militer yang solid, dan momen krisis yang memadai. Ketiga syarat itu sulit dipenuhi dalam konteks Indonesia kontemporer. Militer Indonesia, meskipun belum sepenuhnya steril dari politik praktis, tidak memiliki insentif untuk mendukung pembubaran lembaga sipil. Masyarakat sipil, terutama mahasiswa dan organisasi keagamaan, masih memiliki kapasitas mobilisasi yang cukup untuk menghadang langkah-langkah konstitusional yang terlalu mencolok. Konstitusi pasca-amendemen juga masih menyediakan mekanisme impeachment dan batas masa jabatan yang tegas. Dengan demikian, skenario seperti Fujimori atau Soekarno 1959 berada di luar jangkauan probabilitas politik jangka pendek.

Namun, demokrasi tidak hanya mati melalui kudeta. Ia juga bisa mati melalui serangkaian keputusan yang diambil dalam ruang-ruang tertutup, disahkan dengan suara mayoritas, dan dibenarkan oleh tafsir hukum yang lentur. Viktor Orbán di Hungaria tidak membubarkan parlemen; ia justru menggunakan parlemen untuk membangun rezim yang tidak lagi demokratis. Recep Tayyip Erdoğan tidak menunda pemilu; ia mengubah sistem pemerintahan agar kekuasaannya tidak lagi dapat digoyahkan oleh pemilu. Nicolás Maduro tidak membubarkan majelis nasional secara langsung; ia membentuk lembaga tandingan yang loyal kepadanya. Dalam ketiga kasus tersebut, autokrasi dibangun melalui prosedur demokrasi, bukan dengan menghancurkannya secara terbuka.

Indonesia sedang berada dalam medan tarik-menarik yang sama. Kartelisasi partai politik yang diteliti oleh Dan Slater menunjukkan bahwa parlemen Indonesia telah berubah dari lembaga pengawas menjadi lembaga pengesah. Koalisi besar yang mencakup hampir seluruh kekuatan politik telah mematikan fungsi oposisi dan melemahkan mekanisme checks and balances. Revisi undang-undang yang melemahkan KPK pada 2019 menunjukkan bahwa lembaga-lembaga penegak hukum dapat dijinakkan melalui prosedur legislasi yang formal. Perubahan komposisi Mahkamah Konstitusi melalui proses politik menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi lembaga peradilan. Sementara itu, penggunaan undang-undang yang multitafsir untuk membungkam kritik memperlihatkan bahwa hukum dapat diubah menjadi instrumen kekuasaan ketika lembaga-lembaga pengawas tidak lagi berfungsi secara efektif.

Dalam kerangka teoretis yang dikemukakan oleh Levitsky dan Ziblatt, demokrasi tidak runtuh karena satu pukulan telak, melainkan karena pembiaran elite terhadap pelanggaran-pelanggaran kecil yang berulang. Partai-partai politik yang seharusnya menjadi penjaga demokrasi justru menjadi agen utama dalam proses pembiaran ini, karena mereka lebih memilih akses terhadap kekuasaan daripada mempertahankan integritas sistem. Ketika partai oposisi memilih bergabung dengan pemerintah, mereka tidak hanya mengkhianati para pemilihnya; mereka juga menghilangkan satu-satunya mekanisme politik yang dapat mencegah pemusatan kekuasaan. Inilah yang oleh Eve Warburton disebut sebagai "kematian oposisi" di Indonesia, sebuah keadaan di mana demokrasi elektoral tetap berjalan, tetapi kehilangan makna kompetitifnya.

Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan apakah Indonesia sedang mengalami autogolpe haruslah bersifat nuansial. Secara formal, tidak. Presiden Indonesia tidak membubarkan DPR, tidak membekukan konstitusi, dan tidak menunda pemilu. Namun, secara substansial, demokrasi Indonesia sedang mengalami proses yang oleh Nancy Bermeo disebut sebagai democratic backsliding: kemunduran demokrasi yang terjadi melalui langkah-langkah legal-formal yang justru melemahkan kualitas demokrasi itu sendiri. Dalam proses ini, pemusatan kekuasaan tidak terjadi melalui penghapusan lembaga, melainkan melalui penjinakannya. Presiden tidak perlu membubarkan parlemen jika parlemen sudah tidak lagi memiliki kehendak untuk mengawasi. Presiden tidak perlu menutup mahkamah konstitusi jika hakim-hakimnya sudah dipilih berdasarkan loyalitas politik. Presiden tidak perlu menunda pemilu jika aturan mainnya sudah dirancang untuk memastikan kemenangan.

Implikasi teoretis dari temuan ini cukup penting. Studi tentang autogolpe selama ini cenderung berfokus pada peristiwa-peristiwa dramatis, seperti yang terjadi di Peru, Turki, atau Venezuela. Namun, kasus Indonesia menunjukkan bahwa ancaman terhadap demokrasi bisa datang dalam bentuk yang jauh lebih halus dan hampir tidak terlihat. Oleh karena itu, riset lanjutan tentang demokrasi Indonesia perlu mengembangkan kerangka analisis yang lebih peka terhadap bentuk-bentuk erosi demokrasi yang terjadi melalui prosedur legal. Konsep seperti autocratic legalism yang dikemukakan oleh Kim Lane Scheppele dan executive aggrandizement yang dikembangkan oleh David Landau dan Rosalind Dixon menawarkan titik awal yang produktif, tetapi keduanya perlu diuji lebih jauh dalam konteks Indonesia yang ditandai oleh kartelisasi partai, klientelisme, dan lemahnya pelembagaan ideologi politik.

Selain itu, studi tentang ketahanan demokrasi Indonesia juga perlu memperhitungkan faktor-faktor yang selama ini dianggap periferal, seperti peran organisasi keagamaan dalam memobilisasi dukungan politik, pengaruh oligarki dalam pembentukan agenda legislasi, serta dinamika internal lembaga-lembaga penegak hukum. Tanpa memperhitungkan faktor-faktor tersebut, analisis tentang kemunduran demokrasi di Indonesia akan kehilangan kedalaman kontekstualnya. Indonesia bukanlah Hungaria atau Venezuela; ia memiliki kekhasan sejarah, struktur sosial, dan budaya politik yang memerlukan pendekatan yang lebih cermat.

Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa demokrasi Indonesia belum mati. Ia sedang berada dalam kondisi kritis, tetapi masih memiliki sumber daya untuk pulih. Sumber daya itu tidak terletak pada konstitusi semata, melainkan pada kapasitas masyarakat sipil untuk mengorganisasi perlawanan, pada keberanian sebagian elite politik untuk menolak pragmatisme, dan pada kemampuan jurnalisme independen untuk tetap menyuarakan kebenaran di tengah tekanan ekonomi dan politik. Selama sumber daya itu masih hidup, kemungkinan untuk membalikkan arus pemusatan kekuasaan masih terbuka. Namun, sejarah memberi pelajaran yang pahit: demokrasi yang dibiarkan terkikis sedikit demi sedikit akan sulit dipulihkan ketika kesadaran akan kehilangannya datang terlambat. Seperti yang diingatkan oleh Levitsky dan Ziblatt, kematian demokrasi bukanlah peristiwa, melainkan proses; dan proses itu selalu dimulai dari pembiaran (Levitsky dan Ziblatt 77).

Daftar Karya yang Dikutip 

Bermeo, Nancy. "On Democratic Backsliding." Journal of Democracy, vol. 27, no. 1, 2016, hlm. 5–19.

Landau, David, dan Rosalind Dixon. "Abusive Constitutional Borrowing." Global Constitutionalism, vol. 4, no. 2, 2015, hlm. 1–33.

Levitsky, Steven, dan Daniel Ziblatt. How Democracies Die. Crown, 2018.

Scheppele, Kim Lane. "Autocratic Legalism." University of Chicago Law Review, vol. 85, no. 2, 2018, hlm. 545–583.

Slater, Dan. "Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and the Contingency of Democratic Opposition." Journal of East Asian Studies, vol. 18, no. 1, 2018, hlm. 17–36.

Warburton, Eve. "The Death of Opposition? Indonesia's Shrinking Political Space." Contemporary Southeast Asia, vol. 43, no. 1, 2021, hlm. 28–52.

Sejauh Mana Kesiapan Eksekutif di Indonesia Melakukan Autogolpe


Untuk menilai sejauh mana kesiapan eksekutif di Indonesia melakukan autogolpe, kita perlu memilah antara kapasitas legal-konstitusional, modal politik, dukungan keamanan, dan kondisi sosial yang memungkinkan. Keempat faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkait dalam menentukan apakah pemusatan kekuasaan secara sepihak dapat dilakukan tanpa memicu krisis yang justru mengancam posisi eksekutif itu sendiri.

Kapasitas Legal-Konstitusional: Tidak Siap untuk Autogolpe Klasik, tetapi Rentan terhadap Autokrasi Legal

Secara konstitusional, presiden Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan DPR. Pasal 7C UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR. Ini adalah pelajaran langsung dari pengalaman Dekrit 1959 dan praktik Orde Baru. Amendemen konstitusi 1999–2002 memang dirancang untuk memagari kekuasaan eksekutif agar tidak kembali menjadi supremasi presidensial tanpa kontrol.

Namun, yang perlu diperhatikan bukan hanya ketiadaan kewenangan formal, melainkan juga fleksibilitas tafsir terhadap aturan main. Dalam sistem hukum Indonesia, presiden memiliki pengaruh besar terhadap proses legislasi, pembentukan lembaga, dan pengangkatan pejabat publik. Melalui koalisi besar di DPR, presiden dapat mengubah undang-undang yang mengatur pengawasan terhadap kekuasaan, sebagaimana terjadi pada revisi UU KPK 2019 (Power 18–20). Konstitusi memang tidak memberi presiden hak untuk membubarkan DPR, tetapi konstitusi juga tidak sepenuhnya steril dari tafsir yang melemahkan maksud pembatasannya. Kim Lane Scheppele menyebut kondisi ini sebagai autocratic legalism: hukum tidak dilanggar, tetapi ditafsirkan dan diubah sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif menguat tanpa harus melakukan kudeta (Scheppele 545–47).

Dengan demikian, secara legal-formal, eksekutif Indonesia tidak siap melakukan autogolpe klasik. Namun, secara legal-substansial, ia memiliki ruang yang cukup luas untuk melakukan pemusatan kekuasaan melalui instrumen hukum yang sah. Dalam skenario ini, yang dibutuhkan bukanlah dekret pembubaran parlemen, melainkan dukungan mayoritas legislatif untuk mengubah undang-undang yang mengatur kontrol kelembagaan.

Modal Politik: Koalisi Kartel sebagai Fondasi, tetapi Juga sebagai Belenggu

Sejak masa pemerintahan Joko Widodo, Indonesia praktis tidak memiliki oposisi parlementer yang efektif. Hampir semua partai politik di DPR bergabung dalam koalisi pemerintah. Fenomena yang oleh Dan Slater disebut sebagai party cartelization ini memberikan presiden kendali hampir penuh atas proses legislasi dan anggaran (Slater 19–22). Dalam situasi seperti ini, presiden tidak perlu lagi membubarkan DPR karena DPR sudah sepenuhnya berada di bawah kendalinya.

Namun, koalisi semacam itu memiliki kelemahan internal yang serius. Ia dibangun bukan atas dasar kesamaan ideologis, melainkan atas pembagian kekuasaan dan akses terhadap sumber daya negara. Koalisi yang berisi hampir semua partai berarti setiap partai memiliki posisi tawar yang tinggi. Presiden harus terus-menerus memelihara loyalitas mereka melalui pembagian jabatan, anggaran, dan perlindungan politik. Dalam istilah Marcus Mietzner, sistem ini menciptakan "koalisi yang gemuk tetapi rapuh", besar secara jumlah, tetapi mudah berubah ketika kepentingan jangka pendek para anggotanya bergeser (Mietzner 45–47).

Konsekuensinya, jika presiden mencoba melakukan autogolpe terbuka, misalnya menunda pemilu atau membubarkan lembaga, risikonya sangat besar. Partai-partai dalam koalisi tidak memiliki alasan ideologis untuk membela presiden secara total. Mereka justru akan menghitung ulang peluang politiknya masing-masing. Dengan kata lain, koalisi kartel memberi presiden kekuatan untuk mengendalikan parlemen dalam kondisi normal, tetapi tidak menjamin dukungan politik yang solid dalam kondisi darurat yang menuntut pertaruhan besar.

Dukungan Keamanan: Militer Bukan Aktor Politik Utama, tetapi Bukan Berarti Netral Total

Dalam hampir semua kasus autogolpe, dukungan militer adalah syarat mutlak. Fujimori tidak akan berhasil tanpa dukungan Angkatan Bersenjata Peru. ErdoÄŸan baru benar-benar aman setelah berhasil melemahkan faksi militer yang berseberangan melalui percobaan kudeta yang gagal pada 2016 dan pembersihan besar-besaran setelahnya (Esen dan Gumuscu 20–22). Di Indonesia, TNI pasca-reformasi secara formal tidak lagi memiliki peran sosial-politik. Doktrin dwifungsi yang menjadi dasar kekuasaan Orde Baru telah dihapus, dan TNI diposisikan sebagai alat pertahanan negara di bawah kendali sipil (Crouch 97–100).

Namun, netralitas TNI tidak boleh dianggap absolut. Dalam beberapa tahun terakhir, peran perwira aktif maupun purnawirawan dalam posisi-posisi sipil kembali menguat, terutama di bawah pemerintahan Joko Widodo. Beberapa posisi strategis di kementerian dan lembaga negara diisi oleh tokoh militer. Keterlibatan ini belum tentu menandakan kembalinya dwifungsi, tetapi menunjukkan bahwa militer tetap memiliki akses politik yang signifikan. Selain itu, institusi TNI memiliki kepentingan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Selama demokrasi elektoral dianggap mampu memelihara stabilitas, TNI kemungkinan besar akan tetap berada di belakang layar. Namun, jika terjadi kekacauan politik yang dianggap mengancam stabilitas, sikap TNI menjadi tidak dapat dipastikan sepenuhnya.

Dengan demikian, dukungan militer untuk autogolpe terbuka belum tersedia. Tetapi bukan berarti militer akan otomatis menjadi kekuatan pembela demokrasi. Posisinya lebih tepat digambarkan sebagai aktor yang pragmatis: mendukung stabilitas selama stabilitas itu menguntungkan, dan menarik diri dari dukungan politik jika kekuasaan sipil mulai goyah secara serius.

Kondisi Sosial: Legitimasi Populer sebagai Modal, tetapi Bukan Tanpa Batas

Salah satu modal utama pemusatan kekuasaan di Indonesia adalah legitimasi populer. Presiden Joko Widodo menikmati tingkat kepercayaan publik yang relatif tinggi selama masa jabatannya. Dalam sistem politik yang personalistik, dukungan rakyat sering kali dianggap sebagai mandat langsung yang melegitimasi kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Guillermo O'Donnell menyebut fenomena ini sebagai delegative democracy: pemimpin merasa bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan karena itu berhak mengabaikan lembaga perwakilan (O'Donnell 59–60).

Namun, legitimasi populer bersifat fluktuatif. Ia tidak dapat disimpan sebagai modal permanen untuk menghadapi krisis konstitusional. Ketika kebijakan populis mulai menghadapi kenyataan ekonomi yang buruk, atau ketika dukungan elite mulai pecah, legitimasi populer dapat merosot dengan cepat. Dalam situasi semacam itu, mencoba autogolpe terbuka justru akan menjadi bunuh diri politik. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kekuasaan yang tampak kokoh di puncak popularitas justru paling rentan ketika krisis multidimensi muncul, sebagaimana dialami Soekarno pada pertengahan 1960-an dan Soeharto pada 1998.

Masyarakat sipil Indonesia juga masih memiliki kapasitas mobilisasi yang signifikan, terutama melalui organisasi keagamaan, serikat buruh, gerakan mahasiswa, dan jaringan masyarakat adat. Gelombang protes besar pada 1998, 2019, dan 2020 menunjukkan bahwa isu-isu yang menyentuh demokrasi dan keadilan dapat memicu mobilisasi luas dalam waktu singkat. Kondisi ini menjadi rem alami bagi upaya pemusatan kekuasaan yang terlalu jauh melampaui batas toleransi publik (Warburton 45–47).

Kesimpulan Penilaian

Secara keseluruhan, eksekutif Indonesia tidak dalam posisi siap untuk melakukan autogolpe klasik, seperti membubarkan DPR, membekukan konstitusi, atau menunda pemilu. Kesiapan itu tidak ada pada tataran legal, militer, maupun sosial. Namun, eksekutif Indonesia sangat siap untuk terus melakukan pemusatan kekuasaan secara bertahap melalui instrumen hukum, kontrol atas parlemen, pelemahan lembaga pengawas, dan pembatasan ruang oposisi. Inilah bentuk autogolpe yang paling mungkin terjadi, bukan sebagai peristiwa dramatis, melainkan sebagai proses erosi yang perlahan.

Ancaman terbesar demokrasi Indonesia bukanlah presiden yang membubarkan DPR, melainkan presiden yang tidak lagi membutuhkan DPR untuk memerintah. Ketika parlemen telah menjadi lembaga stempel, pengadilan menjadi mesin justifikasi, dan pemilu menjadi ritual tanpa makna, maka autogolpe telah terjadi tanpa pernah diumumkan.

Daftar Karya yang Dikutip

Crouch, Harold. The Army and Politics in Indonesia. Cornell University Press, 1978.

Esen, Berk, dan Sebnem Gumuscu. "Rising Competitive Authoritarianism in Turkey." Third World Quarterly, vol. 37, no. 9, 2016, hlm. 15–31.

Mietzner, Marcus. Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia. NUS Press, 2013.

O'Donnell, Guillermo. "Delegative Democracy." Journal of Democracy, vol. 5, no. 1, 1994, hlm. 55–69.

Power, Thomas. "The Rise and Fall of Indonesia's Anti-Corruption Movement." Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol. 56, no. 1, 2020, hlm. 15–30.

Scheppele, Kim Lane. "Autocratic Legalism." University of Chicago Law Review, vol. 85, no. 2, 2018, hlm. 545–583.

Slater, Dan. "Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and the Contingency of Democratic Opposition." Journal of East Asian Studies, vol. 18, no. 1, 2018, hlm. 17–36.

Warburton, Eve. "The Death of Opposition? Indonesia's Shrinking Political Space." Contemporary Southeast Asia, vol. 43, no. 1, 2021, hlm. 28–52. 

Autogolpe Maksimal yang Mungkin Dilakukan oleh Pemerintah Indonesia Saat Ini: Sebuah Skenario Analitis

Untuk menjawab pertanyaan ini secara presisi, kita perlu membedakan antara autogolpe klasik, yang melibatkan pembubaran lembaga legislatif dan pembekuan konstitusi secara terbuka, dan bentuk autogolpe prosedural yang berjalan melalui instrumen hukum dan politik yang tampak sah. Dalam konteks Indonesia saat ini, autogolpe klasik hampir mustahil dilakukan karena konstitusi secara eksplisit melarang presiden membubarkan DPR (Pasal 7C UUD 1945), tidak ada dukungan militer yang siap untuk bertindak di luar konstitusi, dan masyarakat sipil masih memiliki kapasitas mobilisasi yang signifikan. Namun, jika kita bertanya tentang bentuk paling ekstrem yang mungkin dicapai melalui jalur legal dan politik yang tersedia, maka jawabannya bukanlah kudeta terbuka, melainkan transformasi Indonesia menjadi sebuah rezim otoriter elektoral melalui mekanisme konstitusional. Inilah yang oleh Nancy Bermeo disebut sebagai democratic backsliding melalui langkah-langkah legal-formal, dan oleh Kim Lane Scheppele sebagai autocratic legalism, penggunaan hukum untuk membangun kekuasaan yang sewenang-wenang tanpa harus melanggar hukum secara terang-terangan (Bermeo 13; Scheppele 545–47).

Skenario maksimal tersebut dapat diuraikan ke dalam lima komponen utama: amendemen konstitusi untuk memperpanjang atau menghapus batas masa jabatan presiden, pelemahan total lembaga peradilan, rekayasa sistem pemilu, pengekangan kebebasan sipil, dan kontrol penuh atas birokrasi serta aparat keamanan. Setiap komponen memerlukan prasyarat politik yang saat ini sebagian telah tersedia, terutama melalui fenomena kartelisasi partai dan melemahnya oposisi parlementer.

Amendemen Konstitusi sebagai Pintu Masuk

UUD 1945 hasil amendemen menetapkan masa jabatan presiden maksimal dua periode dan melarang pembubaran DPR. Namun, konstitusi juga memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah undang-undang dasar (Pasal 37). Jika presiden menguasai mayoritas besar di MPR, seperti yang terjadi saat ini karena hampir semua partai politik berada dalam koalisi pemerintah, maka amendemen yang bertujuan memperluas kekuasaan eksekutif menjadi mungkin secara prosedural. Wacana amendemen terbatas pernah muncul beberapa kali, termasuk usulan untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang akan memberi presiden kendali lebih besar atas arah kebijakan nasional (Mietzner 45–47). Dalam skenario maksimal, amendemen semacam itu dapat diperluas untuk menghapus batas masa jabatan atau menambah periode ketiga, sebagaimana terjadi di beberapa negara yang mengalami erosi demokrasi. Meskipun saat ini gagasan tersebut ditolak oleh sebagian elite, dalam konteks koalisi kartel yang cair dan pragmatis, dukungan politik dapat berubah dengan cepat apabila presiden mampu menawarkan insentif yang memadai.

Pelemahan Lembaga Peradilan secara Sistematis

Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang. Namun, independensinya dapat dilemahkan melalui perubahan komposisi hakim, pengaturan ulang mekanisme seleksi, atau pembatasan kewenangan judicial review. Pengalaman revisi UU KPK 2019 menunjukkan bahwa pemerintah mampu meloloskan undang-undang yang melemahkan lembaga antikorupsi dengan dukungan hampir seluruh fraksi di DPR (Power 18–20). Skenario serupa dapat diterapkan terhadap Mahkamah Konstitusi: mengubah undang-undang yang mengatur syarat dan proses pencalonan hakim, memperbesar pengaruh DPR dan presiden dalam seleksi, serta mempersempit ruang lingkup perkara yang dapat diuji. Simon Butt mencatat bahwa beberapa putusan penting yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah telah memunculkan dugaan kuat adanya intervensi politik, meskipun sulit dibuktikan secara hukum (Butt 12–14). Dengan demikian, jika lembaga peradilan telah diisi oleh hakim-hakim yang loyal atau takut kepada kekuasaan, jalan menuju pemusatan kekuasaan menjadi lebih mulus tanpa perlu membubarkan lembaga tersebut.

Rekayasa Sistem Pemilu untuk Menghilangkan Kompetisi

Pemilu tetap diadakan, tetapi medan permainan dapat dimiringkan sedemikian rupa sehingga hasilnya tidak lagi mencerminkan kompetisi yang adil. Andreas Schedler menyebut kondisi ini sebagai electoral authoritarianism, di mana pemilu berfungsi sebagai ritual legitimasi, bukan mekanisme pergantian kekuasaan (Schedler 36–38). Langkah-langkah yang mungkin dilakukan meliputi: mengubah undang-undang pemilu untuk menaikkan ambang batas pencalonan presiden, mempersulit pendirian partai baru, mengatur ulang daerah pemilihan untuk menguntungkan partai-partai pendukung pemerintah, serta menempatkan loyalis di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Selain itu, penyalahgunaan sumber daya negara, seperti penggunaan program bantuan sosial untuk kampanye dan mobilisasi aparatur desa, dapat menciptakan keuntungan struktural yang sangat besar bagi petahana (Aspinall dan Berenschot 48–50). Dalam skenario maksimal, pemilu tetap diselenggarakan, tetapi hasilnya telah ditentukan oleh desain kelembagaan dan kontrol terhadap penyelenggara.

Pengekangan Kebebasan Sipil melalui Instrumen Hukum

Kebebasan berpendapat, pers, dan berkumpul merupakan fondasi demokrasi. Namun, instrumen hukum yang multitafsir dapat digunakan untuk membungkam kritik dan menakut-nakuti lawan politik. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian telah berulang kali digunakan untuk menjerat aktivis, jurnalis, dan warga biasa yang mengkritik pemerintah. Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional yang sempat dibahas juga dikhawatirkan akan memberikan kewenangan luas kepada aparat keamanan untuk menindak apa pun yang dianggap mengancam stabilitas (Warburton 40–43). Dalam skenario autogolpe maksimal, undang-undang semacam itu dapat diperluas dan diterapkan secara selektif untuk melemahkan oposisi, membatasi ruang publik, dan menciptakan iklim ketakutan yang menghambat mobilisasi masyarakat sipil. Tidak perlu ada pelarangan media secara terbuka; cukup dengan tekanan ekonomi, serangan digital, dan ancaman hukum, ruang redaksi akan menyempit dengan sendirinya.

Politisasi Birokrasi dan Aparat Keamanan

Kontrol penuh terhadap birokrasi dan aparat keamanan adalah kunci untuk mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang. Politisasi birokrasi dapat dilakukan dengan menempatkan loyalis di posisi-posisi strategis, mulai dari kepala daerah, jaksa agung, kapolri, hingga panglima TNI. Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden memiliki kewenangan besar dalam pengangkatan pejabat publik, dan tanpa oposisi yang efektif, kewenangan tersebut dapat digunakan tanpa pengawasan berarti. Militer Indonesia memang telah kehilangan peran politik formalnya, tetapi keterlibatan perwira aktif dalam jabatan sipil kembali meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menandakan adanya ruang bagi militer untuk kembali berperan dalam politik praktis jika situasi menguntungkan (Crouch 97–100). Dalam skenario maksimal, TNI dan Polri tidak perlu melakukan kudeta; mereka cukup menjadi alat yang loyal untuk menjaga stabilitas rezim, menindak demonstrasi, dan memastikan bahwa setiap upaya perlawanan dari bawah tidak berkembang menjadi ancaman serius.

Tahapan dan Instrumen

Realisasi skenario tersebut tidak akan terjadi sekaligus, melainkan melalui tahapan-tahapan yang saling memperkuat. Langkah pertama adalah mengamankan kontrol penuh atas MPR dan DPR melalui koalisi kartel. Langkah kedua adalah mengamandemen UUD untuk memperluas kekuasaan presiden, menghapus batas masa jabatan, atau melemahkan kewenangan lembaga-lembaga pengawas. Langkah ketiga adalah merevisi undang-undang yang mengatur peradilan, pemilu, dan kebebasan sipil untuk menutup ruang kompetisi dan kontrol. Langkah keempat adalah menempatkan loyalis di semua posisi kunci dalam birokrasi, aparat keamanan, dan lembaga penyelenggara pemilu. Setelah itu, presiden dapat memerintah tanpa takut kehilangan kekuasaan melalui mekanisme elektoral, karena seluruh aturan main telah dirancang untuk memastikan kemenangannya. Dalam istilah Levitsky dan Ziblatt, inilah proses kematian demokrasi yang berlangsung bukan melalui satu pukulan telak, melainkan melalui serangkaian langkah kecil yang dianggap wajar oleh banyak orang (Levitsky dan Ziblatt 77–78).

Implikasi: Menuju Rezim Otoriter Elektoral

Jika skenario tersebut terwujud sepenuhnya, Indonesia tidak akan lagi disebut sebagai demokrasi substantif, melainkan sebagai competitive authoritarianism, sebuah rezim di mana institusi demokrasi tetap ada, tetapi tidak lagi berfungsi sebagai saluran pergantian kekuasaan yang sesungguhnya (Levitsky dan Way 5–7). Pemilu tetap diadakan, parlemen tetap bersidang, dan media tetap terbit, tetapi semuanya berada di bawah kendali eksekutif yang tidak lagi terikat oleh kontrol horizontal. Inilah bentuk autogolpe maksimal yang mungkin dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini: bukan penghapusan demokrasi secara terbuka, melainkan pengosongan maknanya melalui jalur konstitusional yang tampak sah.

Namun, perlu ditegaskan bahwa skenario ini bersifat analitis, bukan ramalan. Realisasinya bergantung pada banyak faktor yang tidak dapat diprediksi sepenuhnya, termasuk resistensi masyarakat sipil, perpecahan internal elite, dan perubahan kondisi ekonomi-politik. Yang jelas, secara institusional, jalan menuju pemusatan kekuasaan yang ekstrem telah terbuka, dan setiap langkah kecil yang diambil saat ini, entah itu pelemahan KPK, penjinakan DPR, atau politisasi peradilan, merupakan batu loncatan menuju skenario tersebut. Sebagaimana diingatkan oleh Levitsky dan Ziblatt, demokrasi jarang mati karena dibunuh; ia lebih sering mati karena dibiarkan layu perlahan-lahan oleh orang-orang yang menganggap dirinya akan tetap aman di bawah rezim baru (Levitsky dan Ziblatt 97–98).

Daftar Karya yang Dikutip

Aspinall, Edward, dan Ward Berenschot. Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Cornell University Press, 2019.

Bermeo, Nancy. "On Democratic Backsliding." Journal of Democracy, vol. 27, no. 1, 2016, hlm. 5–19.

Butt, Simon. Judicial Dysfunction in Indonesia. Melbourne University Press, 2023.

Crouch, Harold. The Army and Politics in Indonesia. Cornell University Press, 1978.

Levitsky, Steven, dan Daniel Ziblatt. How Democracies Die. Crown, 2018.

Levitsky, Steven, dan Lucan A. Way. Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge University Press, 2010.

Mietzner, Marcus. Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia. NUS Press, 2013.

Power, Thomas. "The Rise and Fall of Indonesia's Anti-Corruption Movement." Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol. 56, no. 1, 2020, hlm. 15–30.

Schedler, Andreas. The Politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral Authoritarianism. Oxford University Press, 2013.

Scheppele, Kim Lane. "Autocratic Legalism." University of Chicago Law Review, vol. 85, no. 2, 2018, hlm. 545–583.

Warburton, Eve. "The Death of Opposition? Indonesia's Shrinking Political Space." Contemporary Southeast Asia, vol. 43, no. 1, 2021, hlm. 28–52. 

Sinopsis

Buku Bayang-Bayang Autogolpe dalam Demokrasi Indonesia: Antara Godaan Presidensialisme dan Daya Tahan Konstitusi mengkaji pertanyaan mendasar: mungkinkah Indonesia mengalami autogolpe? Alih-alih berfokus pada kudeta terbuka seperti yang terjadi di Peru pada 1992, buku ini menunjukkan bahwa ancaman yang lebih nyata adalah erosi demokrasi secara perlahan melalui instrumen hukum dan politik yang tampak sah. Dengan merujuk pada konsep autocratic legalism, executive aggrandizement, dan democratic backsliding, penulis menelusuri pola pemusatan kekuasaan eksekutif dari sejarah Indonesia modern, Dekrit 1959 dan Orde Baru, hingga dinamika kontemporer pasca-reformasi, seperti kartelisasi partai, pelemahan KPK, dan politisasi peradilan. Menelusuri akar historis tersebut, buku ini menunjukkan bahwa narasi penyelamatan negara kerap menjadi kedok pemusatan kekuasaan. Perbandingan dengan Hungaria, Turki, dan Venezuela memperkuat analisis tentang bagaimana demokrasi dapat dikosongkan maknanya tanpa perlu dibubarkan secara formal. Meskipun konstitusi melarang pembubaran DPR dan membatasi masa jabatan presiden, buku ini mengungkap celah-celah institusional yang memungkinkan pemusatan kekuasaan terjadi tanpa melanggar aturan formal. Pada akhirnya, buku ini berargumen bahwa Indonesia kini menghadapi risiko menjadi rezim otoriter elektoral, di mana pemilu tetap diadakan tetapi kehilangan makna kompetitifnya. Ditulis dengan gaya akademik-natural dan didukung rujukan yang luas, buku ini menjadi bacaan penting bagi mahasiswa, peneliti, jurnalis, dan siapa pun yang ingin memahami tantangan demokrasi Indonesia hari ini. Dengan demikian, buku ini menawarkan peta kritis untuk membaca arah politik Indonesia ke depan secara lebih jernih dan waspada.


Jika Anda perlu file PDF artikel ini, silakan unduh di:

Posting Komentar

0 Komentar