Ad Code

Alpha yang Renta - Gibran, Oligarki, dan Pecah Kongsi

Mengapa buku ini ditulis? Jawaban paling jujur adalah karena saya tidak bisa menerima penjelasan yang beredar. Ketika Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya pada 12 November 2026, publik diberi dua narasi: bahwa ia mundur karena ijazahnya bermasalah, atau bahwa ia mundur karena tekanan politik. Keduanya benar, tetapi keduanya berhenti terlalu cepat. Ijazah hanyalah pemicu; tekanan politik hanyalah mekanisme. 

Yang tidak dijelaskan adalah mengapa pemicu itu bekerja pada saat itu, dan bukan setahun sebelumnya, ketika dokumen yang sama sudah dipersoalkan, dan ketika Gibran masih menjadi aset bagi Presiden Prabowo. Buku ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang lebih dalam itu: bahwa yang berubah bukanlah dokumennya, melainkan posisi Gibran dalam hierarki dominasi.


Alpha yang Renta - Gibran, Oligarki, dan Pecah Kongsi


Apakah mundurnya Gibran ada hubungannya dengan konvoi militer dari luar Jakarta? Ada, tetapi bukan dalam bentuk yang mungkin dibayangkan orang. Pengerahan 20.980 personel TNI ke Jakarta pada awal November 2026 bukanlah kudeta, dan bukan pula operasi untuk “memakzulkan Gibran”. Kompas mencatat bahwa pengerahan itu terjadi “di tengah krisis kepercayaan” setelah tiga jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Media Belanda, NOS, melaporkan bahwa ketegangan meningkat “oleh apa yang tampak sebagai perebutan kekuasaan antara presiden Prabowo Subianto dan pendahulunya, Joko Widodo,” dan bahwa salah satu tersangka penyadapan, Listyo Sigit, “dikenal sebagai orang kepercayaan mantan presiden Widodo”. Konvoi itu bukan ditujukan kepada Gibran secara pribadi. Ia adalah display dominasi yang ditujukan kepada jaringan Jokowi, dan Gibran adalah simpul paling rentan dalam jaringan itu. Ketika alpha mengirim sinyal bahwa ia masih memegang alat negara, contender yang tidak memiliki koalisi sendiri adalah pihak pertama yang membaca sinyal itu dan memilih pergi sebelum didorong.
Apakah biopolitik neo-Darwinis dan mode default otoritarianisme sedang berlaku di Indonesia? Buku ini berargumen: ya, tetapi dengan satu catatan penting. Yang berlaku bukanlah otoritarianisme dalam bentuk klasik, tidak ada pembubaran parlemen, tidak ada darurat militer, tidak ada penyensoran terbuka. Yang berlaku adalah otoritarianisme yang bekerja melalui prosedur: melalui putusan pengadilan yang membatalkan dokumen, melalui seratus dua puluh tanda tangan anggota DPR, melalui presiden yang memilih untuk tidak membela. Arnold M. Ludwig, dalam King of the Mountain, berargumen bahwa para pemimpin dunia “digerakkan oleh hasrat yang sama akan kekuasaan yang diakui oleh setiap primatolog sebagai karakteristik alpha male universal,” dan bahwa perilaku politik “berakar pada perilaku alpha male monyet dan kera”. Albert Somit dan Steven A. Peterson, dalam Darwinism, Dominance, and Democracy, menyatakan bahwa manusia memiliki “kecenderungan bawaan menuju kehidupan otoriter” yang berakar pada “perilaku berebut dominasi dan pembentukan hierarki dominasi”. Buku ini tidak mengatakan bahwa Indonesia adalah masyarakat primata. Buku ini mengatakan bahwa institusi Indonesia terlalu tipis untuk menahan naluri primata yang bekerja di dalamnya.
Untuk memperjelas posisi buku ini, ada baiknya ia dibandingkan dengan lima buku yang telah lebih dulu membahas alpha male politik dan dinamikanya. Pertama, Chimpanzee Politics (1982) karya Frans de Waal, yang mendokumentasikan perebutan kekuasaan di koloni simpanse di Arnhem dan menjadi rujukan klasik bagi setiap studi tentang politik primata. De Waal menunjukkan bahwa alpha tidak selalu yang terkuat, tetapi yang paling mampu mengelola koalisi. Buku ini mengambil kerangka itu, tetapi memperluasnya ke konteks di mana koalisi tidak terdiri dari simpanse, melainkan dari partai politik dan oligarki. Kedua, King of the Mountain (2002) karya Arnold M. Ludwig, yang memprofilkan 1.941 pemimpin dari 199 negara dan menyimpulkan bahwa perilaku mereka “menyerupai perilaku alpha male di dunia primata”. 

Ludwig unggul dalam skala, tetapi lemah dalam kedalaman: ia menunjukkan bahwa pemimpin berperilaku seperti primata, tetapi tidak menjelaskan mengapa beberapa sistem politik lebih rentan terhadap perilaku itu daripada yang lain. Buku ini mencoba mengisi celah itu dengan membandingkan Indonesia dan Malaysia. Ketiga, Darwinism, Dominance, and Democracy (1997) karya Somit dan Peterson, yang berargumen bahwa demokrasi bukanlah kondisi alami, melainkan pencapaian rapuh yang harus terus dipertahankan melalui institusi. 

Buku ini meminjam kerangka itu, tetapi menerapkannya pada kasus spesifik: bagaimana institusi Indonesia gagal menahan naluri dominasi ketika alpha yang berkuasa memilih untuk tidak melindungi. Keempat, Primate Politics (1991), antologi yang diedit oleh Glendon Schubert dan Roger D. Masters, yang menanyakan “apa yang dapat diajarkan primatologi tentang politik”. Antologi itu bersifat eksploratif; buku ini bersifat aplikatif, ia mengambil pelajaran dari primatologi dan menggunakannya untuk membaca peristiwa konkret. 

Kelima, The Biology of Political Behavior (2007), yang diedit oleh John R. Hibbing dan Kevin B. Smith, yang menyajikan bukti empiris bahwa keyakinan dan perilaku politik adalah produk faktor biologis dan lingkungan. Buku itu berbicara tentang individu; buku ini berbicara tentang struktur, tentang bagaimana posisi wakil presiden, dalam sistem apa pun, selalu menjadi titik pertama yang runtuh ketika presiden mengubah arah kekuasaan.

Dengan demikian, buku ini bukanlah replikasi dari kelima buku itu. Ia adalah sintesis yang tidak nyaman: ia mengambil kerangka neo-Darwinis dari Somit dan Peterson, wawasan primatologis dari de Waal, skala komparatif dari Ludwig, pertanyaan filosofis dari Schubert dan Masters, serta bukti biologis dari Hibbing dan Smith, lalu menerapkannya pada satu peristiwa yang sangat spesifik: pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026, dan penyingkiran Hatta pada 1 Desember 1956. Dua wakil presiden, dua zaman, satu struktur yang sama.

Pertanyaan yang diajukan di awal, mengapa wakil presiden yang baik dan berani mengkritik presidennya selalu tersingkir?, tidak akan dijawab dengan “karena ia baik” atau “karena ia berani.” Jawabannya adalah karena ia tidak lagi berguna. Kebaikan tidak melindungi siapa pun dalam hierarki dominasi. Keberanian tanpa koalisi hanyalah suara yang tidak didengar. 

Yang tersisa setelah alpha pergi bukanlah pelajaran, melainkan preseden: bahwa wakil presiden bisa jatuh bukan karena bersalah, tetapi karena berhenti menjadi aset; bahwa ijazah bisa menjadi senjata bukan karena relevan, tetapi karena murah; dan bahwa koalisi gemuk bisa bertahan bukan karena loyalitas, tetapi karena belum ada alpha yang cukup kuat untuk menantang. Buku ini tidak menawarkan jalan keluar yang mulus. Ia hanya menawarkan satu hal yang mungkin lebih berharga: kejernihan tentang apa yang sedang terjadi, sebelum kita memutuskan apakah kita ingin mengubahnya.

Kini Sudah Tersedia Secara Online di: 

Play Store Google / Book



Posting Komentar

0 Komentar