Teori Iron Law of Oligarchy atau Hukum Besi Oligarki

Kali ini mari kita bahasa sebuah pertanyaan yang sangat dalam, sangat gelap, dan sangat penting. Mari kita acak-acak sebuah "hukum besi" yang katanya, mau tidak mau, suka tidak suka, akan selalu terjadi dalam setiap organisasi manusia, termasuk organisasi yang paling demokratis dan paling idealis sekalipun. Teori itu adalah The Iron Law of Oligarchy, atau dalam bahasa kita, Hukum Besi Oligarki.

Ini adalah teori yang bisa membuat kita pesimis terhadap demokrasi. Ia berkata: "Semua organisasi, pada akhirnya, akan dikuasai oleh segelintir orang. Selalu begitu. Tak terelakkan." Tapi, justru dengan memahaminya, kita bisa waspada. Kita bisa melawan.

 

Fenomena Politik yang Melahirkan "Kecurigaan Gelap"

Setiap teori lahir dari sebuah pengalaman konkret. Iron Law of Oligarchy lahir bukan dari menara gading, tetapi dari kekecewaan dan pengamatan langsung seorang pemuda idealis terhadap partai politik yang dicintainya.

1 Eropa di Awal Abad ke-20

Kita harus kembali ke Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ini adalah era ketika partai-partai politik massa modern lahir. Sebelumnya, partai hanyalah klub-klub longgar para elite di parlemen. Namun, dengan meluasnya hak pilih, terutama bagi kelas pekerja, muncullah partai-partai dengan anggota jutaan orang, cabang di mana-mana, surat kabar sendiri, dan birokrasi internal yang kompleks.

Partai yang paling menonjol dalam fenomena ini adalah Partai Sosial Demokrat Jerman (SPD). SPD adalah partai kelas pekerja yang sangat idealis. Tujuannya mulia: membebaskan kaum buruh dari penindasan kapitalisme, menciptakan masyarakat tanpa kelas yang egaliter dan demokratis. SPD adalah organisasi terbesar, terkaya, dan paling terorganisir dalam gerakan sosialis internasional. Ia adalah "mahkota" dari Internasionale Kedua.

Partai ini membanggakan diri sebagai organisasi yang paling demokratis di dunia. Keputusan diambil dari bawah, lewat kongres-kongres yang melibatkan utusan dari akar rumput. Semangatnya adalah "persaudaraan" (genossenschaft).

Di sinilah seorang pemuda Jerman bernama Robert Michels (1876-1936) bergabung. Michels adalah seorang sosialis yang bersemangat. Ia bukan orang luar yang sinis. Ia adalah "orang dalam" yang percaya pada cita-cita sosialisme. Ia aktif di SPD, mengajar di sekolah partai, dan berjuang bersama para buruh.

2 Ketika "Kawan" Berubah Menjadi "Bos"

Namun, semakin dalam Michels terlibat, semakin ia gelisah. Ia mulai melihat sesuatu yang kontradiktif. Partai yang mengajarkan kesetaraan dan demokrasi ini, dalam praktik internalnya sendiri, mulai menunjukkan gejala-gejala yang sangat tidak demokratis.

Apa yang ia amati?

Munculnya Pemimpin Permanen: 

Di dalam SPD, muncullah sekelompok orang yang terus-menerus menjadi pemimpin. Mereka adalah para anggota parlemen (Reichstag), editor surat kabar partai, dan sekretaris tetap. Mereka tidak berganti-ganti. Dari kongres ke kongres, wajah-wajah itu saja yang muncul sebagai pengurus pusat.

Profesionalisasi Kepemimpinan: 

Para pemimpin ini mulai digaji penuh oleh partai. Mereka menjadi "politisi profesional". Pekerjaan mereka sehari-hari adalah mengelola partai, berpidato, menulis di koran, dan bernegosiasi di parlemen. Mereka mulai hidup dalam "dunia" yang berbeda dari anggota biasa yang masih bekerja sebagai buruh pabrik atau tambang.

Perubahan Gaya Hidup dan Kepentingan: 

Michels mengamati bahwa para pemimpin ini, yang dulunya juga buruh, perlahan-lahan berubah. Mereka mulai terbiasa dengan kehidupan yang lebih mapan. Mereka sering diundang ke jamuan makan, bertemu dengan para pejabat, dan mulai berpikir bahwa "revolusi" yang radikal itu berbahaya dan tidak praktis. Mereka menjadi lebih moderat, lebih suka berkompromi. Kepentingan mereka sebagai "elite partai" mulai berbeda dengan kepentingan anggota biasa yang masih menginginkan perubahan radikal. Mereka menjadi, dalam bahasa kita sekarang, "borjuis kecil" yang nyaman.

Kontrol atas Informasi dan Administrasi: 

Para pemimpin menguasai surat kabar partai. Mereka yang menentukan berita apa yang diterbitkan, opini siapa yang dianggap "resmi". Mereka juga menguasai administrasi: daftar anggota, keuangan, dan logistik. Anggota biasa hanya menjadi konsumen informasi, bukan produsen.

Sulitnya Melengserkan Pemimpin: 

Meskipun secara formal ada mekanisme demokratis, sangat sulit bagi anggota biasa untuk menantang atau melengserkan pemimpin yang sudah mapan. Para pemimpin memiliki jaringan patronase, bisa mengerahkan massa pendukungnya untuk memenangkan kongres, dan menguasai panggung. Oposisi internal seringkali dicap sebagai "pemecah belah" atau "kontra-revolusioner".

Michels melihat bahwa partai yang didirikan untuk melawan oligarki kapitalis, justru di dalam tubuhnya sendiri sedang melahirkan oligarki baru. Ini adalah ironi yang sangat pahit. Ia menulis kegelisahannya ini. Puncaknya, pada tahun 1911, ia menerbitkan sebuah buku yang akan mengguncang dunia ilmu politik selamanya.

Buku itu berjudul dalam bahasa Jerman: Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie; Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens. Edisi bahasa Inggrisnya, yang lebih kita kenal, diterbitkan pada tahun 1915 dengan judul yang lebih ringkas: Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy.

Di dalam buku inilah ia merumuskan "Hukum Besi Oligarki"-nya yang legendaris.

 

Robert Michels, Sang "Nabi" yang Kecewa

Robert Michels adalah tokoh yang kompleks. Memahami hidupnya akan membantu kita memahami teorinya.

1 Kelahiran dan Latar Belakang

Michels lahir di Cologne, Jerman, dari keluarga borjuis yang kaya dan kosmopolitan. Ia belajar sejarah, ekonomi, dan filsafat di universitas-universitas terbaik Eropa. Awalnya, ia adalah seorang sosialis yang sangat radikal, bergabung dengan SPD yang saat itu adalah partai terlarang atau semi-terlarang di bawah hukum anti-sosialis Bismarck. Ia menolak karir mapan untuk menjadi aktivis dan akademisi independen yang miskin.

2 Keterlibatan dan Kekecewaan di Jerman

Pengalaman langsungnya di SPD adalah laboratorium hidupnya. Ia menghadiri kongres-kongres partai, menyaksikan perdebatan, dan melihat bagaimana mekanisme kekuasaan bekerja. Ia melihat para pemimpin seperti August Bebel dan Karl Kautsky, yang dielu-elukan, mulai menunjukkan gejala "kemapanan" dan "moderatisme" yang menurut Michels mengkhianati semangat revolusioner. Namun, kritiknya yang tajam membuatnya tidak populer di kalangan petinggi partai.

3 Pengasingan dan Pengembangan Teori di Italia

Karena kritiknya yang terus-menerus terhadap SPD dan juga karena masalah pribadi, Michels merasa terasing di Jerman. Ia kemudian pindah ke Italia dan menjadi profesor di Universitas Perugia dan kemudian di Turin. Di Italia, ia melanjutkan penelitiannya, kali ini mengamati gerakan serikat buruh dan partai-partai lain. Ia menemukan bahwa gejala yang ia amati di SPD ternyata bersifat universal. Semua organisasi, tanpa kecuali, menunjukkan kecenderungan oligarkis.

Ia sangat dipengaruhi oleh sosiolog Jerman Max Weber, gurunya. Weber-lah yang mendorong Michels untuk menulis bukunya. Weber juga meyakini bahwa demokrasi langsung itu mustahil dalam organisasi besar, dan birokrasi serta elit adalah keniscayaan. Tapi Michels membawa argumen itu ke level yang lebih ekstrem dan pesimistis. Weber bahkan menyebut bahwa gagasan Michels ini adalah "sumbangan yang paling bernilai bagi ilmu politik modern" (sebuah pujian yang luar biasa).

4 Akhir Hayat yang Kontroversial

Di sinilah cerita Michels menjadi tragis dan kontroversial. Di masa tuanya, ia menjadi pendukung Benito Mussolini dan fasisme Italia. Mengapa? Beberapa ahli menduga, karena ia melihat bahwa SPD dan partai-partai sosialis yang ia kritik telah gagal total. Mereka berdebat tanpa henti, terpecah-pecah, dan oligarkis. Mussolini, seorang mantan sosialis, menawarkan "jalan ketiga" dan tindakan tegas. Michels mungkin melihat dalam fasisme sebuah realisasi dari "kehendak pemimpin yang kuat" yang ia anggap sebagai keniscayaan sosiologis. Ini adalah akhir yang pahit bagi seorang mantan sosialis radikal. Namun, fakta ini justru membuat teorinya semakin menarik: ia rela bergabung dengan oligarki yang paling ekstrem sekalipun karena menganggapnya sebagai "hukum alam" yang tak terhindarkan.

 

Membongkar "Hukum Besi"

Mari kita sekarang masuk ke jantung teori ini. Kita akan bedah argumen Michels secara sistematis.

Pernyataan paling terkenal dari Michels adalah:

"Who says organization, says oligarchy." (Michels 365)

[Siapa yang berkata organisasi, ia berkata oligarki.]

Bagi Michels, setiap kali kita membentuk sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama, pada saat itu juga kita secara otomatis menanam benih oligarki. Mengapa? Karena organisasi membutuhkan struktur, dan struktur itu sendiri menciptakan kekuasaan yang tidak merata.

Michels membangun argumennya berdasarkan tiga pilar utama:

1 Technical and Administrative Necessity

Ini adalah pilar paling objektif. Michels berargumen bahwa organisasi massa modern tidak mungkin dijalankan dengan demokrasi langsung. Coba bayangkan sebuah partai dengan 1 juta anggota. Bisakah kita mengumpulkan 1 juta orang setiap minggu di lapangan untuk mendiskusikan dan memutuskan setiap isu? Mustahil. Ini adalah masalah teknis semata.

Karena itu, organisasi besar harus mendelegasikan wewenang kepada perwakilan. Harus ada seorang sekretaris yang mengelola surat-menyurat, bendahara yang mengelola keuangan, dan juru bicara yang mewakili partai di depan publik. Di sinilah benih oligarki mulai tumbuh.

Mengapa? Karena pekerjaan-pekerjaan ini membutuhkan keahlian khusus. Seorang sekretaris penuh waktu akan tahu lebih banyak tentang seluk-beluk administrasi partai daripada anggota biasa. Seorang anggota parlemen akan tahu lebih banyak tentang seluk-beluk legislasi dan negosiasi politik. Munculah spesialisasi dan profesionalisasi. Michels menyebut mereka ini sebagai "pemimpin profesional".

"The technical specialization that necessarily results from all extensive organization renders necessary what is called expert leadership. Consequently the power of determination comes to be considered one of the specific attributes of leadership, and is gradually withdrawn from the masses to be concentrated exclusively in the hands of the leaders." (Michels 75)

[Spesialisasi teknis yang niscaya muncul dari semua organisasi yang ekstensif menjadikan apa yang disebut kepemimpinan ahli sebagai sebuah keniscayaan. Konsekuensinya, kekuasaan untuk menentukan kebijakan mulai dianggap sebagai salah satu atribut spesifik dari kepemimpinan, dan secara bertahap ditarik dari massa untuk dikonsentrasikan secara eksklusif di tangan para pemimpin.]

2 Psychological Transformation of Leaders

Ini adalah pilar kedua, yang lebih subyektif. Michels mengamati bahwa begitu seseorang menjadi pemimpin, jiwanya berubah. Ini seperti pepatah Lord Acton: "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely."

Apa yang terjadi pada seorang pemimpin yang sudah lama berkuasa?

Rasa Memiliki (The Sense of Proprietorship): 

Pemimpin mulai menganggap organisasi sebagai "miliknya". Ia telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk partai. Jika ada yang mengkritik dan ingin mengganti dia, itu dirasakan sebagai serangan pribadi dan pengkhianatan, bukan sebagai proses demokrasi yang sehat. Michels menulis, "He identifies himself with the party; he believes he is the party." (Michels 206). [Ia mengidentifikasikan dirinya dengan partai; ia percaya bahwa ia adalah partai.]

Perubahan Kepentingan Material: 

Seperti yang saya singgung di awal, pemimpin profesional mulai hidup dari gaji yang dibayarkan oleh partai. Gaya hidupnya berubah. Ia tidak ingin kembali menjadi buruh pabrik yang miskin. Mempertahankan posisi kepemimpinan menjadi prioritas utamanya, karena itu adalah sumber penghidupannya. Maka, ia akan cenderung menghindari konflik radikal (seperti pemogokan massal atau revolusi) yang bisa membahayakan eksistensi partai dan jabatannya. Ia menjadi konservatif secara de facto, meskipun secara ideologi mungkin masih radikal.

Rasa Superioritas Intelektual: 

Karena terus-menerus menjadi pembicara, penulis, dan pengambil keputusan, pemimpin mulai merasa bahwa dirinya lebih pintar dan lebih tahu daripada anggota biasa. Ia mulai meremehkan pendapat dari bawah. Anggota biasa dianggap "bodoh", "emosional", dan "belum matang". Maka, demokrasi dianggap tidak efisien dan berbahaya. Ini adalah pembenaran ideologis untuk oligarki.

3 The Incompetence and Psychological Need of the Masses

Ini adalah pilar ketiga, yang melihat dari sisi "yang dipimpin". Michels, yang sangat dipengaruhi oleh psikologi massa Gustave Le Bon, berpendapat bahwa massa (anggota biasa) memiliki karakteristik yang membuat mereka justru menginginkan pemimpin.

Ketidakmampuan Teknis: 

Anggota biasa tidak punya waktu dan keahlian untuk mempelajari isu-isu kompleks. Mereka sibuk bekerja mencari nafkah. Mereka tidak bisa mengawasi pemimpin secara efektif. Ini mirip dengan konsep "ketidaktahuan rasional" yang sudah kita bahas dalam Teori Pilihan Publik.

Kebutuhan akan Kepemimpinan: 

Michels berargumen bahwa secara psikologis, massa memiliki kebutuhan untuk dipimpin. Mereka mendambakan figur yang kuat, yang bisa menyederhanakan isu-isu rumit, memberi mereka arah, dan menjadi simbol persatuan. Apolitisme dan kepasifan adalah kondisi alamiah dari mayoritas anggota. Mereka lebih suka mengikuti daripada memimpin.

Kultus Pemimpin: 

Massa cenderung mengkultuskan pemimpin mereka. Mereka memproyeksikan semua harapan dan idealisme mereka kepada sang pemimpin. Pemimpin menjadi "pahlawan" yang tidak bisa salah. Kultus ini semakin memperkuat posisi pemimpin dan membuatnya semakin kebal terhadap kritik. Michels menulis secara sinis, "The mass are, in a word, by nature, and from birth, in need of a leader." (Michels 89). [Massa, singkatnya, secara alami dan sejak lahir, membutuhkan seorang pemimpin.]

4 The Vicious Circle of Oligarchy

Michels menggambarkan bahwa tiga pilar di atas menciptakan sebuah lingkaran setan yang mustahil diputus. Organisasi butuh pemimpin (pilar 1). Begitu menjadi pemimpin, mereka berubah dan ingin mempertahankan kekuasaan (pilar 2). Massa, karena ketidakmampuan dan kebutuhan psikologisnya, mendukung dan mengkultuskan pemimpin tersebut (pilar 3). Dukungan ini semakin memperkuat klaim pemimpin bahwa mereka "dipilih oleh rakyat", dan seterusnya. Ini adalah spiral menuju oligarki yang semakin dalam.

Ia menyimpulkan bahwa demokrasi internal partai hanyalah sebuah fiksi yang berguna untuk melegitimasi kekuasaan oligarki. "Democracy leads to oligarchy, and necessarily contains an oligarchical nucleus," tulisnya (Michels viii). [Demokrasi mengarah pada oligarki, dan niscaya mengandung inti oligarkis di dalamnya.]

 

Dari Partai ke Mana-Mana

Kekuatan terbesar dari Hukum Besi Oligarki adalah klaimnya yang universal. Michels tidak hanya bicara soal partai politik. Ia bilang, ini berlaku untuk semua organisasi: serikat buruh, koperasi, gereja, perusahaan, bahkan negara.

1 Serikat Buruh, Saudara Kembar Partai

Michels mengamati hal yang sama di serikat buruh di Jerman, Prancis, dan Italia. Para pemimpin serikat buruh yang digaji, yang duduk di meja perundingan dengan para bos perusahaan, perlahan-lahan menjadi "birokrat buruh" yang lebih suka berkompromi dan menghindari mogok, karena mogok akan menguras kas serikat dan mengancam gaji mereka. Kepentingan mereka sebagai "pejabat serikat" berbeda dengan kepentingan buruh biasa yang menginginkan kenaikan upah drastis meski harus mogok.

2 Korporasi dan Birokrasi

Teori Michels kemudian sering disandingkan dengan teori birokrasi Max Weber dan teori manajerialisme. Dalam sebuah perusahaan besar, para pemegang saham (yang secara teori adalah "massa") mendelegasikan kendali kepada para manajer profesional. Manajer ini, seperti pemimpin partai, mengembangkan kepentingan mereka sendiri (gaji tinggi, kantor mewah, ekspansi kerajaan bisnis) yang mungkin berbeda dengan pemegang saham (laba maksimal). Ini adalah inti dari principal-agent problem yang sudah kita bahas, dan ini adalah manifestasi lain dari hukum besi Michels: perusahaan, pada akhirnya, dijalankan untuk kepentingan oligarki manajerial.

3 "Hukum Besi" dalam Demokrasi Modern

Para ilmuwan politik setelah Michels terus menguji teorinya. Salah satu yang paling terkenal adalah studi Maurice Duverger tentang partai politik. Duverger mengklasifikasikan partai dan menyimpulkan bahwa partai-partai tua dengan struktur yang mapan cenderung menjadi oligarkis, sementara partai-partai baru yang masih kecil dan ideologis mungkin lebih demokratis. Tapi begitu mereka besar, hukum Michels berlaku.

Studi lain, seperti karya Seymour Martin Lipset, Martin Trow, dan James Coleman tentang serikat buruh percetakan International Typographical Union (ITU) di Amerika Serikat, justru menarik karena menemukan sebuah "pengecualian". ITU adalah serikat buruh yang berhasil mempertahankan sistem dua partai internal yang stabil, di mana oposisi bisa menang dan mengganti pemimpin. Lipset menyebutnya sebagai "The Exception that Proves the Rule" (Pengecualian yang Membuktikan Aturan). Studi ini menunjukkan bahwa hukum Michels bisa dilawan, tetapi syaratnya sangat langka dan sulit.

4 Teori Elite Demokratik dan Konsep Sirkulasi Elite

Pengembangan penting lainnya datang dari sosiolog Italia, Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, yang sering disandingkan dengan Michels. Mosca dengan teori "kelas politik"-nya berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat, selalu ada minoritas terorganisir yang memerintah mayoritas yang tidak terorganisir. Inilah yang disebut "The Ruling Class". Sementara itu, Pareto terkenal dengan teorinya tentang "Sirkulasi Elite" (Circulation of Elites).

Pareto berargumen bahwa oligarki tidak bisa dihindari, tetapi komposisinya berubah. Sejarah adalah "kuburan aristokrasi". Satu oligarki akan digulingkan oleh oligarki lain, seringkali melalui revolusi. Tapi oligarki baru itu pada akhirnya akan bertindak sama seperti oligarki lama. "Sejarah adalah sirkulasi para elite," kata Pareto. Michels, yang banyak terpengaruh oleh Mosca dan Pareto, menambahkan dimensi organisasi pada argumen mereka. Jadi, revolusi mungkin bisa mengganti orang-orangnya, tetapi tidak bisa mengganti "hukum" oligarkinya.

 

"Apakah Benar-Benar Sebesi Itu?"

Hukum Besi Oligarki sangat kuat karena sangat pesimistis dan terlihat "ilmiah". Namun, ia juga menuai banyak kritik tajam. Kelemahan-kelemahan ini penting untuk dipahami agar kita tidak menjadi putus asa dan fatalistik.

1 Kritik Empiris

Kritik paling telak adalah bahwa klaim universal Michels terlalu berlebihan. Studi Lipset, Trow, dan Coleman tentang ITU adalah bukti nyata adanya pengecualian. Di ITU, ada oposisi yang terorganisir, pemilu yang kompetitif, dan pergantian kekuasaan secara damai. Ini menunjukkan bahwa dengan desain kelembagaan tertentu, demokrasi internal bisa bertahan. Kriteria yang membuat ITU berbeda adalah: adanya otonomi lokal yang kuat, keberadaan faksi-faksi yang terlembaga (seperti partai di dalam serikat), dan pendidikan politik yang tinggi di antara anggotanya. Jadi, "hukum besi" Michels sebenarnya lebih tepat disebut "kecenderungan kuat" (strong tendency), bukan hukum yang tak terelakkan.

2 Kritik Metodologis

Para pengkritik berpendapat bahwa Michels melakukan generalisasi yang terburu-buru. Bukti utamanya hanyalah SPD di Jerman pada periode tertentu. SPD memang memiliki struktur yang sangat tersentralisasi dan disiplin partai yang ketat. Tetapi bagaimana dengan partai-partai di negara lain? Atau partai dengan struktur federal yang lebih longgar? Apakah hukum yang sama berlaku persis? Generalisasi dari satu kasus, meskipun kasusnya sepenting SPD, adalah cacat metodologis.

3 Kritik Ideologis

Banyak ilmuwan politik kiri yang mengkritik Michels karena dianggap telah mengkhianati perjuangan sosialis. Mereka berkata bahwa definisi "oligarki" Michels terlalu longgar dan "licik". Jika setiap organisasi yang punya pemimpin adalah oligarki, maka istilah ini kehilangan maknanya. Apakah sebuah serikat buruh yang pemimpinnya dipilih secara demokratis dan bertanggung jawab kepada anggota bisa disamakan dengan Politbiro Partai Komunis yang totaliter? Tentu tidak. Ada perbedaan kualitatif antara "kepemimpinan" dan "oligarki". Kritikus Marxis berargumen bahwa yang terpenting adalah kontrol kelas: apakah pemimpin itu berasal dari kelas pekerja, diawasi oleh kelas pekerja, dan melayani kepentingan kelas pekerja? Jika ya, maka itu bukan oligarki kapitalis. Teori Michels, dengan pesimismenya, dianggap justru melumpuhkan semangat perjuangan untuk demokrasi sejati karena mengatakan itu semua sia-sia.

4 Kritik dari Perspektif Demokrasi Partisipatif

Para pendukung demokrasi partisipatif berargumen bahwa Michels melewatkan satu hal penting: desain kelembagaan. Hukumnya hanya berlaku jika organisasi didesain secara hierarkis dan tersentralisasi. Jika sebuah organisasi secara sadar mendesain dirinya dengan prinsip-prinsip desentralisasi, rotasi kepemimpinan, pengambilan keputusan langsung oleh anggota (referendum internal), dan transparansi penuh, maka kecenderungan oligarkis bisa dilawan. Contohnya adalah banyak gerakan sosial kontemporer, seperti beberapa partai hijau atau gerakan Zapatista di Meksiko, yang menerapkan prinsip "memimpin dengan mematuhi" (mandar obedeciendo). Ini adalah jawaban terhadap fatalisme Michels: hukum besi bisa dipatahkan dengan "rekayasa sosial" yang cerdas.

 

Implementasi di Indonesia

Sekarang, kita akan melihat bagaimana Hukum Besi Oligarki ini bekerja dengan sangat efektifnya di Indonesia. Ini mungkin akan terasa sangat relatable dan sedikit menyakitkan.

1 Partai Politik di Indonesia Mesin Oligarki yang Sempurna

Ini adalah implementasi paling ortodoks dari teori Michels. Hampir semua partai politik di Indonesia, dari era Orde Baru hingga Reformasi, menunjukkan gejala yang persis sama dengan SPD yang diamati Michels.

Pemimpin Abadi dan Kultus Individu: 

Lihatlah partai-partai besar di Indonesia. Ada figur sentral yang seolah tak tergantikan. Megawati Soekarnoputri di PDIP, Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat, Prabowo Subianto di Gerindra, Surya Paloh di NasDem. Mereka menjadi "Ketua Umum" selama puluhan tahun. Keputusan ada di tangan mereka. Posisi mereka tidak tertandingi dalam kongres partai. Kongres, yang secara formal adalah pemegang kekuasaan tertinggi, dalam praktiknya adalah panggung seremonial untuk menobatkan kembali sang pemimpin. Ini adalah manifestasi dari rasa memiliki (sense of proprietorship) yang ditulis Michels. Partai identik dengan diri mereka.

Sentralisasi Kekuasaan: 

Keputusan tentang siapa yang boleh maju dalam Pilkada atau Pileg, seringkali ditentukan oleh segelintir elite di Jakarta, atau bahkan oleh sang Ketua Umum seorang diri. Aspirasi kader di akar rumput seringkali diabaikan. Ini adalah akibat dari spesialisasi teknis dan kontrol atas administrasi dan sumber daya partai.

Biaya Politik dan Oligarki Finansial: 

Untuk menjadi pemimpin partai atau calon kepala daerah, dibutuhkan biaya yang sangat besar. Akibatnya, hanya mereka yang memiliki modal besar atau memiliki "sapi perah" (pemilik modal) yang bisa bersaing. Partai menjadi "pasar" di mana kursi dijual kepada oligarki finansial. Ini adalah lapisan oligarki kedua yang menyatu dengan oligarki partai.

Tidak Ada Oposisi Internal: 

Di banyak partai, oposisi internal hampir tidak ada. Mekanisme untuk mengganti ketua umum di tengah jalan sangat sulit. Jika ada yang berani menantang, ia akan dicap sebagai pembangkang, diisolasi, dan karir politiknya di partai itu selesai. Ini adalah manifestasi sempurna dari argumen Michels bahwa pemimpin akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan posisinya.

Partai-partai politik Indonesia adalah bukti hidup dari pernyataan Michels: "Who says organization, says oligarchy."

2 Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan Oligarki yang "Mengakar"

Hukum ini tidak hanya berlaku di partai politik. Lihatlah organisasi-organisasi kemasyarakatan besar seperti NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Meskipun secara formal memiliki mekanisme muktamar dan pemilihan, secara sosiologis, kepemimpinan seringkali diwariskan atau berputar di antara keluarga-keluarga elite organisasi (dinasti kiai atau cendekiawan tertentu).

Figur-figur "sesepuh" memiliki otoritas kultural yang sangat besar, sehingga kritik dari kader muda seringkali dianggap tidak sopan dan tidak mempan. Ini adalah bentuk oligarki yang lebih halus, berdasarkan otoritas tradisional dan karismatik, bukan semata-mata birokratis, tetapi hasilnya sama: segelintir orang mengontrol organisasi besar.

3 Serikat Buruh di Indonesia Terpecah dan Terkooptasi

Berbeda dengan SPD atau ITU, gerakan serikat buruh di Indonesia pasca-Reformasi sangat terfragmentasi. Ada puluhan konfederasi serikat buruh. Namun, di tingkat masing-masing konfederasi, gejala oligarki juga muncul. Para pemimpin serikat yang duduk di dewan pengupahan, yang sering diundang rapat oleh pemerintah, dan yang mengelola dana, menjadi "elite buruh" yang kepentingannya bisa berbeda dengan buruh biasa.

Beberapa pemimpin serikat dikritik karena lebih suka "berkompromi" dengan pengusaha dan pemerintah daripada mengorganisir mogok yang radikal. Ini adalah fenomena kemapanan pemimpin yang ditulis Michels. Selain itu, pemerintah dan pengusaha seringkali dengan sengaja "mengkooptasi" pemimpin serikat dengan memberi posisi atau proyek, sehingga mereka "diam" dan tidak lagi vokal. Ini adalah strategi untuk mengelola oligarki.

4 Korporasi dan Bisnis Keluarga di Indonesia Oligarki Patrimonial

Mayoritas perusahaan besar di Indonesia adalah perusahaan keluarga. Pemilik adalah direksi utama, anaknya direktur, menantunya komisaris. Pemegang saham publik (minoritas) hanya menjadi penonton.

Model ini adalah bentuk paling ekstrem dari oligarki, di mana "principal" dan "agent" menyatu dalam satu keluarga. Tidak ada pemisahan antara kepemilikan dan kontrol. Di sini, Hukum Besi Michels bekerja tidak melalui partai, tetapi melalui darah dan hubungan kekerabatan. Ini adalah oligarki patrimonial yang menjadi fondasi dari oligarki politik.

5 Gerakan Mahasiswa dan LSM Oligarki Musiman yang Selalu Lahir Kembali

Bahkan di organisasi yang paling idealis sekalipun, seperti gerakan mahasiswa atau LSM, hukum Michels berlaku. Setiap kali sebuah gerakan mahasiswa lahir, muncullah "aktivis profesional" yang kemudian memimpin organisasi itu dari tahun ke tahun.

Mereka menguasai wacana, jaringan, dan akses ke dana hibah. Setelah lulus kuliah, banyak di antara mereka yang kemudian mendirikan LSM, partai, atau menjadi politisi, dan siklus yang sama terulang. Sebuah organisasi mahasiswa yang radikal pada tahun 1998, para pemimpinnya sekarang mungkin adalah anggota DPR dari partai yang dulu mereka kritik. Ini adalah "sirkulasi elite" ala Pareto: orangnya berganti, posisinya berubah, tetapi struktur oligarkinya tetap ada.

Penutup Bukan untuk Pasrah

Hukum Besi Oligarki adalah teori yang suram. Ia seperti ramalan yang buruk. Ia mengatakan bahwa kita, sebagai manusia yang berorganisasi, sepertinya dikutuk untuk selalu diperintah oleh segelintir orang. Ia menjelaskan mengapa revolusi selalu "memakan anaknya sendiri" dan mengapa para pembaharu seringkali berubah menjadi tiran baru.

Namun, pesimisme total dari teori ini juga adalah kelemahan utamanya. Michels terlalu meremehkan kemampuan manusia untuk belajar, untuk merekayasa sistem, dan untuk melawan. Ia terlalu mudah mengatakan "massa itu bodoh dan butuh pemimpin". Ia lupa bahwa massa juga bisa cerdas dan kritis, jika sistemnya memungkinkan. Seperti yang ditunjukkan oleh kasus ITU, dan oleh banyak gerakan demokrasi akar rumput, hukum besi bisa dilawan dengan desain kelembagaan yang sadar.

Resep untuk melawan oligarki, berdasarkan semua yang telah kita pelajari, adalah:

1. Pembatasan Masa Jabatan: Pukulan langsung terhadap kemapanan pemimpin.
2. Desentralisasi Kekuasaan: Beri otonomi seluas-luasnya ke cabang-cabang lokal.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Penuh: Buka semua informasi, dari keuangan hingga proses pengambilan keputusan.
4. Rotasi Kepemimpinan yang Ketat: Jangan biarkan satu orang atau satu kelompok memonopoli tampuk kekuasaan.
5. Melembagakan Oposisi Internal: Jamin hak untuk berbeda pendapat dan bentuk faksi secara formal.

Jadi, pelajaran dari Robert Michels bukanlah "pasrah saja, memang sudah takdir". Pelajaran sesungguhnya adalah: "Berhati-hatilah. Setiap kali kalian membangun organisasi, kalian sedang membangun potensi oligarki. Oleh karena itu, bangunlah dengan kewaspadaan penuh, dan desainlah sistem yang bisa terus-menerus melawan potensi itu."

Dengan pemahaman ini, saya harap Anda tidak menjadi pesimis, tetapi justru menjadi lebih kritis terhadap setiap organisasi yang Anda ikuti, termasuk negara ini. Lihatlah dengan kacamata Michels, dan tanyakan: "Di mana oligarkinya? Dan bagaimana kita bisa melawannya?"

Sumber Primer

Michels, Robert. Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. Diterjemahkan oleh Eden and Cedar Paul, The Free Press, 1962. (Karya asli diterbitkan tahun 1911).

Weber, Max. Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Diedit oleh Guenther Roth dan Claus Wittich, University of California Press, 1978.

 

Sumber Sekunder

Lipset, Seymour Martin, Martin Trow, and James Coleman. Union Democracy: The Internal Politics of the International Typographical Union. The Free Press, 1956.

Mosca, Gaetano. The Ruling Class. Diterjemahkan oleh Hannah D. Kahn, McGraw-Hill, 1939.

Pareto, Vilfredo. The Mind and Society: A Treatise on General Sociology. Diterjemahkan oleh Andrew Bongiorno dan Arthur Livingston, Harcourt, Brace and Company, 1935.

Duverger, Maurice. Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State. Diterjemahkan oleh Barbara and Robert North, Methuen & Co, 1954.

Le Bon, Gustave. The Crowd: A Study of the Popular Mind. T. Fisher Unwin, 1896.

 

Sumber Konteks Indonesia

Robison, Richard, dan Vedi R. Hadiz. Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. RoutledgeCurzon, 2004.
Winters, Jeffrey A. Oligarchy. Cambridge University Press, 2011.

Slater, Dan. "Indonesia's Accountability Trap: Party Cartels, Presidential Power, and Democratic Decline." Pacific Affairs, vol. 89, no. 1, 2016, hlm. 27-50.

Aspinall, Edward. "The Politics of Oligarchy in Indonesia." Current History, vol. 117, no. 797, 2018, hlm. 113-119.

Jika Anda perlu file PDF artikel ini, silakan unduh di:

Mayar.id