Post-strukturalisme, Feminisme, dan Post-kolonialisme dalam Hubungan Internasional

Perang yang meletus pada 28 Februari 2026 antara koalisi Amerika Serikat-Israel melawan Iran bukanlah sekadar bentrokan militer. Ini adalah perang wacana, perang identitas, dan perang ingatan sejarah. Esai ini bertujuan membedah konflik kontemporer tersebut melalui tiga perspektif kritis dalam Hubungan Internasional: Post-strukturalisme, Feminisme, dan Post-kolonialisme. 

Dengan mendekonstruksi pidato para pemimpin, membongkar logika gender di balik militerisme, dan melacak warisan kolonial dalam kebijakan non-proliferasi, esai ini menunjukkan bahwa perang bukanlah keniscayaan, melainkan hasil dari konstruksi sosial, politik, dan historis yang dapat dipertanyakan dan diubah. Sinergi ketiga perspektif ini menawarkan jalan alternatif menuju perdamaian melalui penulisan ulang narasi, redefinisi keamanan, dan dekolonisasi pikiran.

Pada 28 Februari 2026, langit di atas Tehran, Isfahan, dan kota-kota besar Iran lainnya dipenuhi kilatan rudal dan ledakan. Serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel yang dinamai "Operasi Raungan Singa" (Operation Lion's Roar) menargetkan fasilitas nuklir, militer, hingga infrastruktur sipil Iran. Serangan ini menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, empat pejabat senior militer dan keamanan, serta ribuan warga sipil (Bisnis.com, 2026, para. 2). 

Data Aljazeera mencatat korban tewas di Iran mencapai 3.375 orang dengan lebih dari 26.500 lainnya luka-luka, sementara serangan balasan Iran ke berbagai pangkalan AS dan sekutunya menewaskan 2.294 orang di Lebanon dan ratusan lainnya di negara-negara Teluk (Bisnis.com, 2026, para. 3). Total korban jiwa mencapai 5.831 orang di 13 negara, menjadikannya salah satu konflik paling mematikan di Timur Tengah dalam dekade ini.

Jika Anda merasa bahwa artikel telalu panjang untuk dibaca secara online, 

maka silakan Unduh PDF-nya di sini.

Namun, di balik angka-angka tersebut, ada pertanyaan yang lebih mendasar: Mengapa perang ini bisa terjadi? Apakah ini sekadar respons objektif terhadap ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh program nuklir Iran? Teori-teori arus utama Hubungan Internasional (HI) seperti Realisme dan Liberalisme cenderung memberikan jawaban yang "biasa": Negara adalah aktor rasional yang merespons ancaman material dalam sistem internasional yang anarkis. Namun, tiga perspektif kritis, Post-strukturalisme, Feminisme, dan Post-kolonialisme, mengajukan pertanyaan yang lebih radikal: Siapa yang mendefinisikan "ancaman"? Dengan bahasa apa? Untuk kepentingan siapa? Dan warisan sejarah apa yang membuat definisi tersebut tampak wajar?

Esai ini akan membedah konflik Iran-Israel-AS kontemporer secara mendalam menggunakan ketiga perspektif tersebut. Kita akan melihat bahwa "perang" sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum 28 Februari 2026, ia telah berlangsung selama puluhan tahun di medan wacana, identitas gender, dan ingatan kolonial.

Post-strukturalisme

Post-strukturalisme dalam HI berakar pada pemikiran filsuf Prancis seperti Michel Foucault dan Jacques Derrida. Jika ilmuwan politik arus utama bertanya "apa realitas objektif?", post-strukturalis bertanya "bagaimana realitas itu dikonstruksi melalui bahasa?"

Bagi Foucault, kekuasaan dan pengetahuan tidak terpisahkan. Setiap masyarakat memiliki "rezim kebenaran"-nya sendiri, seperangkat aturan yang menentukan mana pernyataan yang dianggap benar dan mana yang salah (Foucault, 1980, hlm. 131). Dalam konteks HI, ini berarti bahwa "ancaman" bukanlah kategori objektif; ia diproduksi melalui praktik diskursif yang dilembagakan. Ketika seorang presiden menyebut negara lain sebagai "poros setan" atau "rezim pembunuh," ia tidak sedang mendeskripsikan realitas, ia sedang memproduksi realitas melalui apa yang disebut Foucault sebagai discursive formation.

Konsep kunci lainnya adalah "rezim kebenaran" (regime of truth), mekanisme institusional yang menentukan siapa yang berhak berbicara, tentang apa, dan dengan otoritas apa. Dalam konteks konflik Iran-Israel-AS, rezim kebenaran dibentuk oleh pidato presiden, laporan intelijen, editorial media arus utama, dan resolusi Dewan Keamanan PBB. Melalui aparatus inilah "Iran" dikonstruksi sebagai ancaman, bukan sekadar negara dengan kepentingan geopolitik yang bisa dinegosiasikan (Foucault, 1980, hlm. 131-133).

Jika Foucault menyediakan alat untuk menganalisis bagaimana kekuasaan beroperasi melalui pengetahuan, Derrida menyediakan alat untuk membongkar struktur biner yang mendasari pemikiran tersebut. Bagi Derrida, pemikiran Barat sangat bergantung pada oposisi biner yang hierarkis: Baik/buruk, rasional/irasional, beradab/biadab, kita/mereka. Dalam setiap pasangan, salah satu istilah selalu diprivilegkan di atas yang lain.

Dekonstruksi adalah metode untuk membalik dan mengacaukan hierarki ini, bukan untuk menciptakan hierarki baru, melainkan untuk menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak alami, melainkan dikonstruksi secara sosial dan politik (Derrida, 1976, hlm. 158). Dalam esainya "Signature Event Context," Derrida (1982) menjelaskan bahwa makna tidak pernah stabil; ia selalu bergantung pada konteks dan dapat digeser melalui pengulangan (iterability) (Derrida, 1982, hlm. 315).

Dalam studi HI, Richard Ashley adalah salah satu pelopor yang membawa dekonstruksi Derrida ke dalam disiplin ini. Dalam esainya yang terkenal, "Untying the Sovereign State: A Double Reading of the Anarchy Problematique" (1988), Ashley mendekonstruksi oposisi biner fundamental dalam HI: Kedaulatan/anarki. Ia menunjukkan bahwa "anarki" bukanlah kondisi objektif dari sistem internasional, melainkan produk diskursif dari praktik kedaulatan itu sendiri. Negara berdaulat membutuhkan "anarki" di luar perbatasannya untuk melegitimasi monopoli kekerasan di dalam (Ashley, 1988, hlm. 238-240).

Penulis akan paparkan sejumlah konsep kunci Post-strukturalisme dalam HI, yaitu: 

1. Dekonstruksi: Membongkar oposisi biner hierarkis untuk menunjukkan bahwa makna tidak stabil dan selalu dikonstruksi secara politis. Kedaulatan/anarki, kita/mereka, beradab/biadab adalah konstruksi sosial.
2. Wacana (discourse): Cara-cara terstruktur di mana pengetahuan diproduksi dan direproduksi, membentuk apa yang bisa dipikirkan dan dikatakan tentang suatu subjek.
3. Identitas sebagai diferensiasi: Identitas suatu negara tidak inheren; ia dikonstruksi melalui pembedaan dengan "Yang Lain" (the Other). AS menjadi "demokratis" dengan menempatkan Iran sebagai "tirani".
4. Performatif: Kebijakan luar negeri tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga menciptakannya.
5. Rezim Kebenaran: Mekanisme institusional yang menentukan siapa yang berhak mendefinisikan realitas dan dengan otoritas apa.

Aplikasi paling berpengaruh dari post-strukturalisme dalam HI adalah karya David Campbell, Writing Security: United States Foreign Policy and the Politics of Identity (1998). Campbell berargumen bahwa ancaman terhadap keamanan nasional AS tidak pernah benar-benar "objektif." Sebaliknya, kebijakan luar negeri AS secara konstan memproduksi ancaman melalui representasi "pihak lain yang berbahaya" (dangerous others). Ia menulis:

"...the constant articulation of danger through foreign policy is not a threat to a state's identity or existence; it is its condition of possibility. While the representations of danger we will examine are certainly diverse... they all share a common function: the disciplining of ambiguity and the reproduction of the identity of the United States." (Campbell, 1998, hlm. 13)

Terjemahan bebasnya:

"...pengartikulasian bahaya secara terus-menerus melalui kebijakan luar negeri bukanlah ancaman terhadap identitas atau eksistensi sebuah negara; justru itulah prasyarat yang memungkinkan identitas itu ada. Meskipun representasi-representasi bahaya yang akan kita telaah memang beragam... semuanya memiliki satu fungsi yang sama: mendisiplinkan ambiguitas dan mereproduksi identitas Amerika Serikat." (Campbell, 1998, hlm. 13)

Dengan kata lain, AS membutuhkan musuh untuk menjadi "AS." Tanpa ancaman eksternal, identitas nasional yang dibangun di atas narasi "kebebasan," "demokrasi," dan "keamanan" akan kehilangan koherensinya. Setelah Uni Soviet runtuh, kampanye melawan "narkoba," lalu melawan "terorisme Islam radikal," dan kini melawan "rezim poros setan" mengisi kekosongan tersebut.

Feminisme

Feminisme HI bukan sekadar tentang "menambahkan perempuan" ke dalam analisis politik dunia. Ini adalah kritik fundamental terhadap fondasi maskulin dari seluruh bangunan disiplin HI. Ada beberapa cabang feminisme, tetapi esai ini berfokus pada tiga yang paling relevan.

Pertama yang dipopulerkan oleh Cynthia Enloe dalam Bananas, Beaches and Bases (1990), feminisme empiris berusaha membuat perempuan yang tak terlihat menjadi terlihat. Enloe menunjukkan bahwa politik internasional tidak hanya terjadi di ruang rapat diplomatik atau medan perang, tetapi juga di pabrik garmen yang memproduksi seragam militer, di pangkalan militer tempat pekerja seks bekerja, dan di rumah tangga diplomat (Enloe, 1990, hlm. 1-4).

Pertanyaan ikoniknya, "Di mana perempuan?", mengungkap bahwa apa yang disebut HI arus utama sebagai "politik tinggi" sesungguhnya bergantung pada kerja tak terlihat dari perempuan di ranah privat. Tanpa istri diplomat yang mengelola rumah tangga, tanpa buruh perempuan di pabrik elektronik yang memproduksi komponen rudal, "politik tinggi" tidak akan berjalan. Dengan demikian, dikotomi publik/privat yang menjadi fondasi pemikiran politik Barat adalah ilusi yang menopang sistem patriarkal global (Enloe, 1990, hlm. 195-198).

Kedua, feminisme analitis yang bertujuan membongkar maskulinitas dalam konsep inti HI. Hal yang ini dipopulerkan oleh J. Ann Tickner, dalam Gender in International Relations: Feminist Perspectives on Achieving Global Security (1992), melampaui pertanyaan empiris Enloe dengan membongkar bagaimana konsep-konsep inti HI seperti keamanan, kekuasaan, dan rasionalitas didefinisikan secara sangat maskulin.

Tickner berargumen bahwa definisi keamanan nasional yang dominan, perlindungan perbatasan teritorial melalui kekuatan militer, mencerminkan pengalaman dan perspektif laki-laki. Ia mengusulkan konsep keamanan manusia (human security) yang mencakup keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, dan lingkungan, yang secara tradisional dianggap "lunak" dan "feminis" (Tickner, 1992, hlm. 127-144). Tickner menulis:

"A feminist perspective on security would assume that violence at all levels, from the family to the international system, is interconnected... National security, defined in terms of the military protection of borders, has been a masculine-gendered construct that has relied on a particular type of hegemonic masculinity." (Tickner, 1992, hlm. 53)

Terjemahan bebasnya:

"Perspektif feminis tentang keamanan akan bertolak dari asumsi bahwa kekerasan di semua tingkatan, dari ranah keluarga hingga sistem internasional, itu saling bertautan... Keamanan nasional, yang selama ini didefinisikan sebagai perlindungan perbatasan lewat kekuatan militer, sesungguhnya adalah konstruksi yang dibangun di atas nilai-nilai maskulin. Ia bersandar pada satu jenis maskulinitas hegemonik tertentu." (Tickner, 1992, hlm. 53)

Ketiga adalah feminisme pasca-strukturalis yang menekankan pada konsep gender performatif. Pendekatan ini berupaya menggabungkan feminisme dengan post-strukturalisme, pemikir seperti Judith Butler memahami gender bukan sebagai identitas biologis yang tetap, melainkan sebagai performatif, sesuatu yang "dilakukan" terus-menerus melalui tindakan dan wacana. 

Dalam Gender Trouble (1990), Butler berargumen bahwa gender adalah "sebuah identitas yang dikonstruksi secara lemah melalui waktu, dilembagakan melalui pengulangan tindakan yang terstilisasi" (Butler, 1990, hlm. 179). Bagi feminis pasca-strukturalis di HI, ini berarti bahwa negara juga memiliki gender. Negara melakukan maskulinitas melalui kebijakan luar negeri yang agresif, melalui pembangunan militer, dan melalui retorika yang menekankan kekuatan, ketegasan, dan dominasi.

Bagi para mahasiswa yang tengah mempelajari bagaimana pendekatan feminisme digunakan dalam HI, maka ada baiknya memegang sejumlah konsep kunci berikut:

1. Politik gender: Hubungan kekuasaan yang terstruktur berdasarkan pemahaman sosial tentang maskulinitas dan feminitas, yang melampaui sekadar hubungan antara laki-laki dan perempuan.
2. Maskulinitas hegemonik: Bentuk dominan maskulinitas dalam suatu tatanan sosial, yang mendefinisikan apa artinya "jantan" dan meminggirkan bentuk maskulinitas lainnya serta semua bentuk feminitas.
3. Keamanan manusia: Konsep keamanan yang berpusat pada individu, bukan negara, dan mencakup kebebasan dari keinginan (freedom from want) dan kebebasan dari ketakutan (freedom from fear).
4. Interseksionalitas: Pengakuan bahwa gender tidak beroperasi secara terpisah, tetapi saling terkait dengan kategori identitas lain seperti ras, kelas, dan kolonialitas.

Post-kolonialisme

Jika post-strukturalisme membongkar bahasa dan feminisme membongkar gender, post-kolonialisme membongkar sejarah, khususnya, bagaimana pengalaman kolonialisme dan imperialisme terus membentuk tatanan dunia saat ini.

Bapak intelektual dari perspektif ini adalah Edward Said, yang melalui Orientalism (1978) membongkar bagaimana "Barat" (Oksiden) memproduksi pengetahuan tentang "Timur" (Orien) bukan untuk memahaminya, melainkan untuk menguasainya. Orientalisme didefinisikan Said sebagai:

"...a style of thought based upon an ontological and epistemological distinction made between 'the Orient' and (most of the time) 'the Occident'... [It is] a Western style for dominating, restructuring, and having authority over the Orient." (Said, 1978, hlm. 2-3)

Terjemahan bebasnya :

"...sebuah gaya berpikir yang bertumpu pada pembedaan ontologis dan epistemologis antara 'Timur' dan (pada umumnya) 'Barat'... [Ini adalah] gaya Barat untuk mendominasi, menata ulang, dan menegakkan otoritas atas Timur." (Said, 1978, hlm. 2-3)

Said menunjukkan bahwa Orientalisme beroperasi melalui tiga dimensi yang saling terkait: Sebagai disiplin akademik (studi tentang "Timur"), sebagai gaya berpikir (yang mendasarkan diri pada perbedaan ontologis antara Timur dan Barat), dan sebagai institusi korporat untuk mendominasi Timur (Said, 1978, hlm. 2-3, 12-15).

Dalam konteks HI kontemporer, Orientalisme menjelaskan mengapa negara-negara non-Barat sering digambarkan sebagai irasional, fanatik, despotik, dan berbahaya, sementara Barat digambarkan sebagai rasional, demokratis, dan beradab. Ini bukan sekadar stereotip; ini adalah teknologi kekuasaan yang membenarkan intervensi militer, sanksi ekonomi, dan dominasi politik.

Pemikir post-kolonial lainnya, Gayatri Chakravorty Spivak, dalam esainya yang terkenal "Can the Subaltern Speak?" (1988), mempertanyakan apakah yang benar-benar terpinggirkan, subaltern, dapat "berbicara" dalam kerangka epistemik Barat tanpa terkooptasi. Spivak (1988, hlm. 308) berargumen bahwa intelektual Barat cenderung "merepresentasikan" subaltern dengan cara yang justru melanjutkan kekerasan epistemik kolonial.

Dalam HI, konsep ini diterapkan untuk memahami bagaimana "Iran" direpresentasikan dalam wacana Barat, seringkali melalui klaim "menyelamatkan rakyat Iran" yang justru membenarkan kekerasan imperial. Spivak menyebutnya sebagai "white men saving brown women from brown men", narasi kolonial klasik yang terus direproduksi (Spivak, 1988, hlm. 297).

Aplikasi post-kolonialisme yang sangat relevan untuk kasus Iran adalah karya Shampa Biswas tentang "rasialisme nuklir" (nuclear racialism). Dalam artikelnya "Iran v 'the international community': a postcolonial analysis of the negotiations on the Iranian nuclear program" (2018), Biswas berargumen bahwa rezim non-proliferasi global mereproduksi hierarki kolonial. Negara-negara tertentu (Barat) dianggap "bertanggung jawab" dan "rasional" sehingga boleh memiliki senjata nuklir, sementara negara-negara lain dianggap "tidak bertanggung jawab" dan "irasional" sehingga tidak boleh. Biswas menyatakan:

"The postcolonial critique draws attention to the ways in which the nuclear non-proliferation regime, despite its claims to universality, is constituted through a set of racialized hierarchies that distinguish between 'responsible' and 'irresponsible' nuclear states." (Biswas, 2018, hlm. 3-4)

Terjemahan bebasnya:

"Kritik postkolonial menyoroti bagaimana rezim non-proliferasi nuklir, meskipun mengklaim dirinya universal, sesungguhnya dibangun di atas serangkaian hierarki yang terasialisasi. Hierarki inilah yang membedakan antara negara nuklir yang dianggap 'bertanggung jawab' dan yang 'tidak bertanggung jawab'." (Biswas, 2018, hlm. 3-4)

Bagi para mahasiswa HI, mungkin perlu memegang serangkaian konsep kunci post-kolonialisme, guna mempermudah identifikasi, yaitu:

1. Orientalisme: Produksi pengetahuan tentang "Timur" oleh "Barat" untuk mendominasi dan menguasai.
2. Subaltern: Kelompok yang terpinggirkan secara epistemik, yang suaranya tidak dapat didengar dalam kerangka diskursif dominan.
3. Rasialisme nuklir: Hierarki global dalam rezim non-proliferasi yang membedakan negara "bertanggung jawab" yang boleh memiliki senjata nuklir dan negara "tidak bertanggung jawab" yang tidak boleh.
4. Ingatan pasca-kolonial: Trauma historis dari pengalaman kolonial yang terus membentuk identitas dan kebijakan negara-negara bekas jajahan.
5. Dekolonisasi epistemik: Upaya untuk membongkar struktur pengetahuan kolonial dan menciptakan ruang bagi epistemologi alternatif.

Analisis Wacana Post-Strukturalisme

Untuk mengaplikasikan post-strukturalisme secara konkret, mari kita bedah pidato-pidato kunci dari para aktor utama dalam konflik AS-Israel versus Iran. Dari aplikasi ini maka diharapkan akan lebih memudahkan para mahasiswa dalam menganalisis konflik tersebut dalam perspektif post-strukturalisme. Untuk kesempatan pertama kita akan bahas versi Israel, baru kemudian dilanjutkan dengan versi Iran, dan yang terakhir adalah dari “Mr. No. King.”

Pada 28 Februari 2026, saat rudal pertama menghantam Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pidato yang direkam dalam video kepada rakyat Israel. Pidato ini adalah contoh sempurna dari performatif diskursif: Ia tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi menciptakan realitas yang diklaimnya hanya dideskripsikan. Bunyi pidato tersebut sebagai berikut:

"Saudara-saudaraku, warga Israel. Beberapa saat yang lalu, Israel dan Amerika Serikat meluncurkan kampanye gabungan, Operasi Raungan Singa. Tujuan operasi ini adalah untuk mengakhiri ancaman dari rezim Ayatollah di Iran." (Times of Israel, 2026, para. 3)

Dari wacana pidato tersebut kita dapat menarik sejumlah poin. Pertama, adanya penamaan operasi. "Raungan Singa" (Lion's Roar) bukanlah label netral. Singa adalah simbol kekuatan, keberanian, dan kerajaan dalam tradisi Yudeo-Kristen (Singa Yehuda). Ini mengonstruksi identitas Israel sebagai kuat, agung, dan berhak "mengaum" terhadap musuhnya.

Kedua, mengenai "Rezim Ayatollah." Netanyahu sama sekali tidak menyebut "Iran" atau "pemerintah Iran," melainkan "rezim Ayatollah." Ini adalah praktik diskursif yang mereduksi seluruh bangsa menjadi satu figur otoriter keagamaan, menghilangkan kompleksitas politik Iran dan mendelegitimasi sistem pemerintahannya secara total.

Setelah itu, Netanyahu tercatat menyatakan: 

"Selama 47 tahun, rezim jahat di Iran telah menyerukan kematian untuk Israel dan kematian untuk Amerika. Ia telah menginjak-injak rakyatnya sendiri, menyebarkan ketakutan di antara bangsa-bangsa di kawasan, dan mengerahkan jaringan teror global yang luas." (Times of Israel, 2026, para. 7)

Di dalam pidato tersebut, Netanyahu menyatakan adanya Oposisi biner. Netanyahu membangun oposisi tegas antara "rezim jahat" (evil regime) dan "kita" (Israel dan AS yang baik). Ini adalah contoh klasik dari dekonstruksi Derridean yaitu identitas "kita yang bermoral" hanya bisa eksis melalui konstruksi "mereka yang jahat."

Hal lainnya adalah adanya upaya personifikasi darinya. Rezim Iran dipersonifikasikan sebagai entitas tunggal yang "menginjak-injak" (trampled), "menyebarkan" (spread), dan "mengerahkan" (deployed). Personifikasi ini mengaburkan fakta bahwa Iran, seperti negara lain, terdiri dari berbagai institusi, faksi, dan kepentingan yang saling bersaing.

Selain itu Netanyahu juga mempersoalkan slogan "Wipe Israel off the map." Frasa ini, meskipun terjemahannya diperdebatkan, telah menjadi klaim kebenaran diskursif yang terus diulang. Dalam post-strukturalisme, ini adalah kutipan tanpa sumber yang jelas (citation without origin) yang memperoleh kebenarannya melalui pengulangan, bukan melalui verifikasi empiris. Kemudian Netanyahu melanjutkan:

"Jika kita tidak menghentikan mereka sekarang, mereka akan menjadi kebal... Para tiran di Iran telah merencanakan untuk membangun kembali kemampuan nuklir dan rudal mereka dan menyembunyikannya di bawah tanah, di mana kita tidak akan mampu menyerang mereka." (Times of Israel, 2026, para. 11)

Dari pidato ini ada sejumlah hal yang bisa kita tarik. Pertama, adanya temporalitas ancaman. Frasa "jika kita tidak menghentikan mereka sekarang" menciptakan urgensi eksistensial yang menutup ruang untuk diplomasi. Ini adalah apa yang oleh Campbell (1998) sebut sebagai produksi ancaman melalui "narasi keniscayaan" (narrative of inevitability). Kedua, frasa "Mereka akan menjadi kebal." Ini merupakan imaji Netanyahu tentang musuh yang "kebal" (immune) telah membangkitkan ketakutan akan kerentanan total. Ini menaturalisasi kebutuhan untuk bertindak sekarang, melalui kekerasan, sebelum terlambat. Ketiga adalah adanya indikasi metafora bawah tanah. Ini adalah gagasan bahwa Iran menyembunyikan fasilitas nuklir "di bawah tanah" membangkitkan imaji tentang kelicikan, kerahasiaan, dan sifat tidak bermoral musuh, berbeda dengan militer Israel dan AS yang beroperasi "di atas," terlihat, dan dengan demikian jujur.

Mari kita lanjutkan analisis wacana post-strukturalis dengan pidato lanjutan Netanyahu: 

"Selama Operasi Singa Bangkit, saya sering ditanya apakah menggulingkan rezim adalah tujuan operasi, selain menghilangkan ancaman nuklir dan rudal. Saya menjawab bahwa itu bukan tujuan, tetapi bisa jadi hasilnya. Memang, itulah yang mulai terjadi ketika jutaan rakyat Iran turun ke jalan, dan sekarang mereka diberi kesempatan untuk mengambil takdir mereka sendiri." (Australian Jewish News, 2026, para. 44-46)

Pertama, dari pernyataan ini kita dapat mengendus adanya ambiguitas strategis.  Frasa "itu bukan tujuan, tetapi bisa jadi hasilnya" adalah contoh dari "ambiguitas strategis" (strategic ambiguity) yang memungkinkan Netanyahu berbicara kepada audiens ganda: Kepada domestik Israel yang menginginkan keamanan, dan kepada rakyat Iran yang mungkin menginginkan perubahan rezim.

Kedua, yang juga bisa kita analisis, adalah "Diberi kesempatan." Frasa ini mengonstruksi Israel dan AS sebagai pemberi "kesempatan" (opportunity), menempatkan rakyat Iran sebagai penerima pasif dari agensi Barat. Ini adalah contoh dari apa yang oleh Said (1978) sebut sebagai Orientalisme: Timur tidak bisa membebaskan dirinya sendiri; ia harus "dibebaskan" oleh Barat.

Setelah operasi militer berlangsung, pada 12 April 2026, Netanyahu menyatakan:

"Dua ancaman eksistensial yang harus kami singkirkan dari atas kepala kami. Khamenei ingin menyembunyikan produksi rudal dan program nuklir jauh di bawah tanah sedemikian rupa sehingga bahkan pesawat B-2 tidak akan mampu menjangkaunya." (Deccan Herald, 2026, para. 33-36)

Apa yang bisa kita tarik dari pidato ini? Pertama, adanya suatu hiperbola ancaman. Netanyahu menyebut program nuklir Iran sebagai "ancaman eksistensial" yang setara dengan Holocaust adalah praktik diskursif yang sangat kuat. Netanyahu secara eksplisit menggunakan wacana Shoah, trauma kolektif Yahudi, untuk melegitimasi tindakan militer preventif. Kedua, adanya metafora ruang yaitu "di bawah tanah," "dalam," "tersembunyi", semua metafora spasial ini mengonstruksi musuh sebagai licik, tertutup, dan tidak bermoral, berbeda dengan "kita" yang terbuka dan transparan.

Kini tiba saatnya kita bahas analisis wacana dari pihak Iran, sebagai negara yang peradabannya lebih superior ketimbang Israel dan Amerika Serikat. Dalam wacana perlawanan Iran, kerap kita temui frasa "Kemenangan Ilahi" dan "Poros Perlawanan." Di sisi lain, Iran juga terlibat dalam produksi wacana yang intens untuk mengonstruksi identitas dirinya dan "Yang Lain."

Dalam sebuah pidatonya, Ayatollah Mojtaba Khamenei pada tanggal 16 April 2026, menyampaikan pidato pada Hari Al-Quds. Beliau menyatakan:

"Israel bukanlah sebuah negara, melainkan pangkalan teroris melawan bangsa Palestina dan bangsa Muslim lainnya. Melawan rezim despotik ini adalah melawan penindasan dan terorisme, dan itu adalah kewajiban semua orang." (New Age BD, 2026, para. 4-5)

Dari pidato ini terdapat tiga hal yang dapat kita tarik. Pertama, adanya delegitimasi ontologis. Dengan menyebut Israel "bukan negara" adalah tindakan diskursif yang menolak ontologi politik Israel. Ini adalah upaya untuk "menghapus" Israel bukan melalui kekerasan fisik, tetapi melalui penolakan untuk mengakuinya sebagai entitas yang sah dalam tatanan internasional.

Kedua, adanya Oposisi Biner. Bahwa Khamenei membangun oposisi "penindasan" vs "perlawanan." Iran menempatkan dirinya sebagai pelopor "poros perlawanan" (axis of resistance) melawan "poros penindasan" yang dipimpin AS dan Israel. Ketiga, adalah universalisme. Dengan menyatakan bahwa melawan Israel adalah "kewajiban semua orang," Khamenei menguniversalkan perjuangan Iran, mengklaim bahwa ini bukan konflik nasional, melainkan konflik antara keadilan dan ketidakadilan global.

Sekarang, mari kita beranjak pada pidato Ayatollah Mojtaba Khameni pada tanggal 18 April 2026, dalam pidato Hari Tentara:

"Selama perang 40 hari terakhir, tentara Iran telah dengan berani membela tanah negara bersama dengan angkatan bersenjata Iran lainnya melawan AS dan Israel, mengungkap kelemahan dan penghinaan mereka kepada dunia." (Xinhua, 2026, para. 4)

Dari pidato beliau di momen Hari Tentara, kita dapat tarik dua analisis wacara. Pertama adalah adanya pembalikan hierarki. Wacana ini membalik hierarki kekuasaan yang dominan. Jika Barat mengonstruksi Iran sebagai "lemah" dan "terbelakang," Khamenei mengklaim bahwa perang justru "mengungkap kelemahan dan penghinaan" AS dan Israel. 

Kedua, adanya temporalitas Ilahi. Penggunaan frasa "perang 40 hari" bukan kebetulan; dalam tradisi Islam, periode 40 hari memiliki signifikansi spiritual yang mendalam. Ini membingkai konflik bukan hanya sebagai perang militer, tetapi sebagai ujian spiritual dan ilahi.

Dalam analisis ketiga dari aktor konflik, mari kita simak aneka pidato dari “Mr. No. King.”  Sebagai awal adalah analisis wacana Trump tentang warisan Obama-Biden. Pada 3 Maret 2026, Presiden AS Donald Trump (Mr. No King) menulis di Truth Social:

"Jika saya tidak menghentikan Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA) Obama yang mengerikan, Iran akan sudah memiliki Senjata Nuklir tiga tahun lalu... Kalian bisa menyalahkan Barack Hussein Obama, dan Sleepy Joe Biden." (Indian Express, 2026, para. 5-7)

Dari posting (bukan pidato) di atas, dapat kita tarik tiga analisis wacara. Pertama, perhatikan penyebutan "Barack Hussein Obama." Penggunaan diksi nama tengah "Hussein" oleh Trump adalah praktik diskursif yang sarat muatan. Ini adalah upaya untuk menghubungkan Obama dengan Islam dan dengan demikian mendelegitimasinya di mata basis konservatif. Ini adalah contoh dari "dog whistle" rasial. Tidak diragukan bahwa “Mr. No. King” adalah seorang rasialis, dan jika Anda protes atas pernyataan saya, maka silakan pelajari pendapat para psikolog dan psikiater independen AS mengenai “Mr. No. King” ini. 

Kedua, perhatikan frasa "Sleepy Joe." Julukan ini diberikan Mr. No. King guna mengonstruksi Biden sebagai lemah, tidak kompeten, dan tidak waspada terhadap ancaman, kualitas yang dalam kerangka gender maskulin dianggap sebagai kelemahan fatal. Ketiga, adanya frasa "Kesepakatan yang Mengerikan." Dengan menyebut JCPOA sebagai "horrendous" (mengerikan), Trump tidak hanya menolak kebijakan, tetapi mengonstruksinya sebagai bencana moral yang hampir membawa kehancuran nuklir. Ini adalah klaim kebenaran yang tidak memerlukan bukti; ia memperoleh kekuatannya dari otoritas pembicara (Presiden AS) dan pengulangan.

Sekarang, mari kita ambil benang merah dari serangkaian analisis wacana di atas. Utamanya mengenai dekonstruksi Oposisi Biner yang mendasari konflik. Dari analisis di atas, kita bisa mengidentifikasi beberapa oposisi biner yang mendasari konflik ini:

Tabel Oposisi Biner

 

Dekonstruksi Derridean mengajarkan kita untuk membalik hierarki ini dan menunjukkan bahwa:

1. "Kita" yang "rasional" [Netanyahu-Mr. No. King] justru memulai serangan militer yang menewaskan ribuan warga sipil.
2. "Mereka" yang "irasional" [Ayatollah Mojtaba Khamenei] justru menunjukkan pengekangan strategis dengan tidak mengerahkan seluruh kemampuan rudalnya (Sindonews, 2026, para. 2-4).
3. Pihak yang mengklaim "demokrasi" [Netanyahu-Mr. No. King] justru mendukung monarki absolut di negara-negara Teluk.
4. Pihak yang mengklaim "moderat" [Mr.No King] justru menarik diri dari kesepakatan nuklir yang dinegosiasikan secara multilateral.

Feminisasi Musuh dan Hiper-maskulinitas 

Mari kita perdalam analisis feminis terhadap konflik ini. Kacamata feminis mengungkap bagaimana logika gender mendasari dan memungkinkan eskalasi militer.

Dalam analisis feminis, terdapat Teori Gender dalam Hubungan Internasional. Untuk memahami bagaimana gender beroperasi dalam konflik ini, kita perlu membedakan beberapa konsep kunci, yaitu: 1) Maskulinitas Hegemonik; 2) Feminisasi Musuh; dan 3) Hiper-Maskulinitas. 

Pertama, mari kita bahas Maskulinitas Hegemonik. Konsep ini, yang dikembangkan oleh sosiolog R.W. Connell (1995), merujuk pada bentuk dominan maskulinitas dalam suatu tatanan sosial yang mendefinisikan apa artinya menjadi "laki-laki sejati." Connell (1995) menjelaskan:

"Hegemonic masculinity can be defined as the configuration of gender practice which embodies the currently accepted answer to the problem of the legitimacy of patriarchy, which guarantees (or is taken to guarantee) the dominant position of men and the subordination of women." (Connell, 1995, hlm. 77)

Terjemahan bebasnya:

"Maskulinitas hegemonik bisa didefinisikan sebagai sebuah konfigurasi praktik gender yang mewujudkan jawaban yang saat ini dianggap paling sahih atas persoalan legitimasi patriarki. Konfigurasi inilah yang menjamin, atau setidaknya diyakini menjamin, posisi dominan laki-laki dan subordinasi perempuan." (Connell, 1995, hlm. 77)

Dalam HI, Charlotte Hooper (2001) mengaplikasikan konsep ini untuk menganalisis bagaimana kebijakan luar negeri AS dikonstruksi melalui berbagai maskulinitas yang saling bersaing. Operasi militer, ketegasan diplomatik, dan "perang melawan teror" adalah situs di mana maskulinitas hegemonik negara dipertunjukkan (Hooper, 2001, hlm. 95-120).

Kedua, mari kita bahas apa yang penulis sebut sebagai Feminisasi Musuh. Musuh dalam wacana perang seringkali difeminisasikan, digambarkan dengan karakteristik yang secara stereotip diasosiasikan dengan feminitas: Emosional, irasional, histeris, lemah, dan pengecut. Ini adalah strategi diskursif ganda: Mendehumanisasi musuh sekaligus menegaskan maskulinitas diri. 

Dalam konteks konflik Iran-Israel-AS, feminisasi musuh terlihat jelas:

1. Iran sering digambarkan sebagai "liar," "tidak dapat diprediksi," dan "emosional" dalam kebijakan luar negerinya, karakteristik yang dalam kerangka gender Barat diasosiasikan dengan feminitas.
2. Keputusan Iran untuk melanjutkan pengayaan uranium digambarkan sebagai "keras kepala," "irasional," dan "tidak masuk akal", sekali lagi, stereotip feminin.
3. Di sisi lain, Netanyahu, Trump, dan para pemimpin Israel-AS menampilkan diri sebagai "tegas," "kuat," "rasional," dan "melindungi", karakteristik maskulin hegemonik.

Ketiga, sekarang mari kita bahas hal menarik seputar Hiper-maskulinitas Diri. Jika musuh difeminisasikan, maka diri diperhiper-maskulinitaskan. Dalam konflik ini, kita melihat performa hiper-maskulinitas oleh semua aktor:

1. Operasi "Raungan Singa." Nama operasi militer itu sendiri adalah metafora maskulin. Singa jantan, dengan surainya, adalah simbol universal kekuatan, dominasi, dan kejantanan.
2. "Kami tidak akan tinggal diam." Frasa ini adalah penegasan maskulinitas agenik, yang menolak posisi pasif yang diasosiasikan dengan feminitas.
3. "Kami akan menyerang keras." Bahasa tentang "menyerang" (strike), "menghancurkan" (destroy), dan "menghilangkan" (remove) adalah ekspresi dari apa yang oleh feminis disebut sebagai militerisme falosentrik, obsesi dengan kekuatan destruktif sebagai penanda kejantanan.

Masih dalam konteks pembicaraan mengenai feminisme dalam HI, penelitian terbaru dari Cambridge University Press (2025) yang sangat relevan menganalisis bagaimana identitas revolusioner Iran sangat "tergenderkan" (gendered). Para peneliti menggunakan konsep dislokasi ontologis Judith Butler untuk menunjukkan bagaimana Iran, sebagai negara yang terus-menerus "direndahkan" oleh tatanan global yang didominasi Barat, menggunakan program nuklir dan perlawanan militernya untuk menstabilkan identitas maskulinnya.

"Using Judith Butler's concept of ontological dislocation, this article shows how Iran's revolutionary identity is deeply gendered. The nuclear programme and resistance to Western pressure become a site for Iran to perform masculinity on the international stage, stabilising an identity that feels constantly dislocated by a Western-dominated global order." (Cambridge Core, 2025).

Terjemahan bebasnya:

"Dengan meminjam gagasan 'dislokasi ontologis' dari Judith Butler, artikel ini mengungkap bahwa jati diri revolusioner Iran sesungguhnya sarat muatan gender. Program nuklir dan sikap menantang tekanan Barat pun berubah menjadi panggung bagi Iran untuk mempertontonkan maskulinitas di kancah internasional, sebuah cara untuk meneguhkan identitas yang terus-menerus merasa terguncang oleh tatanan global yang didominasi Barat." (Cambridge Core, 2025)

Ini menjelaskan mengapa Iran menolak untuk menghentikan program nuklirnya meskipun menghadapi sanksi yang menghancurkan. Program nuklir bukan hanya tentang keamanan atau energi; ia adalah simbol maskulinitas nasional, penanda bahwa Iran adalah negara yang "kuat," "modern," dan "tidak bisa direndahkan."

Salah satu aspek paling sinis dari perang Israel-AS vs. Iran ini adalah bagaimana narasi feminis tentang pembebasan perempuan dikooptasi untuk melegitimasi agresi militer. Selama eskalasi konflik, akun-akun media sosial pro-Israel menyebarkan gambar dan video perempuan Iran yang melepas jilbab, disertai narasi bahwa "pembebasan" ini dimungkinkan oleh serangan militer Israel-AS. The New York Times (2026) melaporkan:

"The first losers in all of this were women... Israeli government accounts circulated propaganda depicting Iranian women removing their hijabs with 'help' from US and Israeli soldiers, presenting military aggression as a feminist liberation mission." (NYT, 2026)

Terjemahan bebasnya:

"Pihak yang paling pertama dirugikan dalam semua ini adalah perempuan... Akun-akun pemerintah Israel sibuk menyebarkan propaganda yang memperlihatkan perempuan Iran melepas jilbab mereka berkat 'bantuan' tentara AS dan Israel. Agresi militer pun dibungkus seolah-olah sebagai misi pembebasan feminis." (NYT, 2026)

Dari perspektif feminis, ini adalah contoh klasik dari apa yang oleh Spivak (1988) sebut sebagai "white men saving brown women from brown men." Narasi ini mengasumsikan bahwa perempuan Iran adalah korban pasif yang membutuhkan penyelamatan oleh laki-laki Barat, sebuah asumsi yang ditolak oleh banyak feminis Iran sendiri.

Gerakan "Woman, Life, Freedom" yang muncul dari dalam Iran setelah kematian Mahsa Amini pada 2022 adalah gerakan organik yang dipimpin oleh perempuan Iran sendiri. Namun, selama perang 2026, narasi ini dikooptasi oleh aktor eksternal. LSE Middle East Centre (2025) menganalisis persaingan wacana ini:

"The competition over the values of world order: Iran's Woman, Life, Freedom movement and Israel's 'Operation Rising Lion' represent competing claims to feminist legitimacy, the former grounded in grassroots resistance, the latter in imperial military intervention." (LSE Blogs, 2025)

Terjemahan bebasnya:

"Pertarungan memperebutkan nilai-nilai tatanan dunia: Gerakan 'Perempuan, Kehidupan, Kebebasan' dari Iran dan 'Operasi Raungan Singa' dari Israel adalah dua klaim yang saling bersaing memperebutkan legitimasi feminis. Yang satu berakar pada perlawanan akar rumput, yang satu lagi bertumpu pada intervensi militer bercorak imperial." (LSE Blogs, 2025)

Kooptasi mosi feminis untuk membenarkan perang adalah bentuk kekerasan diskursif ganda: Ia mendistorsi perjuangan autentik perempuan Iran dan secara bersamaan membenarkan pembunuhan mereka melalui bom dan rudal.

Perang juga memberikan dampak nyata pada perempuan dan anak. Di balik retorika heroik Netanyahu dan “Mr. No. King” tentang "pembebasan," kenyataan di lapangan sangat berbeda. Eskalasi militer dan blokade ekonomi telah menciptakan krisis kemanusiaan yang dampaknya paling parah dirasakan oleh perempuan dan anak-anak. IPPF South Asia (2026) melaporkan:

"Iran: Escalating military violence deepening inequities, disrupting access to essential health services... Women and girls in conflict-affected areas face heightened risks of maternal mortality, gender-based violence, and loss of livelihood." (IPPF, 2026)

Terjemahan bebasnya:

"Iran: Kekerasan militer yang kian menjadi-jadi memperdalam jurang ketimpangan dan memutus akses ke layanan kesehatan yang esensial... Perempuan dan anak perempuan di wilayah-wilayah yang terdampak konflik menghadapi risiko lebih tinggi terhadap kematian ibu, kekerasan berbasis gender, serta kehilangan mata pencaharian." (IPPF, 2026)

Serangan Israel terhadap infrastruktur sipil juga telah merenggut nyawa anak-anak. Scroll.in (2026) melaporkan:

"How 'saving Muslim women' helps justify the self-serving wars of Western democracies... When a primary school was bombed, killing 165 people, most of them schoolgirls, the narrative of 'liberation' was exposed as a cruel fiction." (Scroll.in, 2026)

Terjemahan bebasnya:

"Bagaimana dalih 'menyelamatkan perempuan Muslim' dipakai untuk membenarkan perang demi kepentingan sendiri yang dilancarkan negara-negara demokrasi Barat... Ketika sebuah sekolah dasar dibom, menewaskan 165 orang, sebagian besarnya siswi perempuan, narasi 'pembebasan' itu pun terbongkar sebagai fiksi yang kejam." (Scroll.in, 2026)

Kaum feminis di garis depan Iran sendiri menolak baik tirani domestik maupun pembebasan melalui bom asing. Truthout (2025) melaporkan:

"In the aftermath of Israel's assault, feminists in Iran chart a path forward... Iranian feminists reject both the tyranny of the Islamic Republic and the 'liberation' offered by foreign bombs. They demand transnational solidarity that refuses militarism." (Truthout, 2025)

Terjemahan bebasnya:

"Di tengah puing-puing serangan Israel, para feminis Iran merintis jalan ke depan... Mereka menolak, baik tirani Republik Islam maupun 'pembebasan' yang ditawarkan oleh bom-bom asing. Yang mereka tuntut adalah solidaritas transnasional yang berani menolak militerisme." (Truthout, 2025)

Sementara itu, Association for Women's Rights in Development (AWID, 2026) juga menambahkan:

"Militarization is not isolated, neither is feminist resistance... Iranian feminists are building solidarity networks that transcend the simplistic binaries of 'pro-regime' vs. 'pro-Western', demanding instead an end to all forms of violence, state, domestic, and imperial." (AWID, 2026)

Terjemahan bebasnya:

"Militerisasi tidak beroperasi sendiri-sendiri, begitu pula perlawanan feminis... Para feminis Iran kini sedang merajut jaringan solidaritas yang melampaui dikotomi sederhana 'pro-rezim' versus 'pro-Barat'. Alih-alih terjebak di antara dua kubu itu, mereka menuntut diakhirinya segala bentuk kekerasan: Kekerasan negara, kekerasan domestik, maupun kekerasan imperial." (AWID, 2026)

Pertanyaan penting bagi kita semua, sebagai pemelajar Hubungan Internasional adalah “Di mana perempuan Iran?” Jawabannya adalah mereka berada di rumah sakit yang kekurangan obat karena sanksi. Mereka berada di dapur tanpa gas karena blokade energi. Mereka menguburkan anak-anak mereka yang tewas oleh bom. Mereka juga berada di garis depan gerakan "Woman, Life, Freedom," menuntut kebebasan tanpa intervensi asing. Dan ya, mereka juga bertugas di militer Iran, sekitar 3.000 perempuan bertugas di IRGC dan tentara reguler Iran.

Kemudian, di mana perempuan Israel? Mereka tinggal di kota-kota yang menjadi sasaran rudal balistik Iran. Mereka adalah tentara perempuan dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF), yang merupakan salah satu dari sedikit militer di dunia dengan wajib militer untuk perempuan. Juga, sekarang di mana perempuan AS? Mereka adalah ibu dari tentara yang dikirim ke medan perang. Mereka adalah pekerja di pabrik senjata yang memproduksi rudal yang digunakan dalam perang ini. Mereka adalah aktivis anti-perang yang suaranya dimarginalkan oleh narasi keamanan nasional. Pertanyaan terus penulis ajukan, yaitu di mana perempuan di negara-negara Teluk? Di Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan UEA, negara-negara yang menjadi sasaran serangan balasan Iran, perempuan menghadapi dampak ganda: Ketidakstabilan regional dan represi patriarkal domestik.

Dengan demikian, feminisme HI menunjukkan bahwa "keamanan nasional" yang didefinisikan secara maskulin dan militeristik sesungguhnya menciptakan ketidakamanan bagi mayoritas populasi, terutama perempuan dan anak-anak.

Ingatan Pasca-kolonial 1953 dan Rasialisme Nuklir

Post-kolonialisme mengajarkan kita bahwa konflik Iran-AS tidak bisa dipahami tanpa melacak ingatan sejarah yang panjang, terutama kudeta 1953. Mari kita telusuri permasalahan ini melalui dua konsep yakni “Pasca-Kolonial 1953” dan “Rasialisme Nuklir.”

Dalam studi post-kolonial, ingatan kolektif (collective memory) bukanlah sekadar "masa lalu." Ia adalah medan kontestasi politik di mana identitas nasional dibentuk, legitimasi diperebutkan, dan kebijakan luar negeri diarahkan. Sosiolog Maurice Halbwachs (1925/1992) berargumen bahwa ingatan selalu dikonstruksi secara sosial oleh kelompok dalam konteks kekinian. Bagi negara-negara pasca-kolonial, ingatan akan pengalaman kolonial menjadi "ingatan yang menyakitkan" (painful memory) yang terus membentuk persepsi mereka tentang tatanan internasional.

Paul Gilroy, dalam The Black Atlantic (1993), mengembangkan konsep "ingatan budak" (slave memory), bagaimana trauma perbudakan terus membentuk identitas diaspora Afrika. Konsep ini dapat diaplikasikan pada Iran: Kudeta 1953 adalah "ingatan imperial" Iran, trauma kolektif yang terus membentuk identitas revolusionernya. Dalam konteks Iran, ingatan akan kudeta 1953 bukanlah sekadar "pelajaran sejarah." Ia adalah "ingatan yang hidup" (living memory) yang secara aktif direproduksi dan dipelihara oleh negara dan masyarakat. Setiap kali AS berbicara tentang "demokrasi" dan "hak asasi manusia," ingatan ini muncul kembali, menciptakan disonansi kognitif yang mendalam. Mossadegh yang didukung kaum ulama, bazaari, dan intelektual Iran dengan sewenang-wenang dikudeta oleh negara asal “Mr. No. King” dan Inggris. 

Pada 1953, Perdana Menteri Iran Mohammad Mossadegh yang populer dan demokratis digulingkan dalam kudeta yang direkayasa oleh CIA dan MI6 Inggris. Kudeta ini mengembalikan Shah Mohammad Reza Pahlavi ke tampuk kekuasaan absolut dan membuka jalan bagi dominasi Barat atas minyak Iran. The Intercept (2018) menulis:

"The historical reality is that Iran did have a secular, democratic government, led by Prime Minister Mohammad Mossadegh between 1951 and 1953 ,  but Mossadegh was removed from power in a coup organized and funded by the CIA and Britain's Secret Intelligence Service, also known as MI6." (The Intercept, 2018)

Terjemahan bebasnya:

"Kenyataan sejarahnya adalah begini: Iran pernah punya pemerintahan sekuler dan demokratis, dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Mossadegh antara tahun 1951 dan 1953. Namun, Mossadegh disingkirkan dari tampuk kekuasaan lewat sebuah kudeta yang diatur dan dibiayai oleh CIA serta Dinas Intelijen Rahasia Inggris, yang juga dikenal dengan nama MI6." (The Intercept, 2018)

VOA News (2023) melaporkan bagaimana ingatan ini terus membentuk hubungan Iran-AS:

"Seventy years after a CIA-orchestrated coup toppled Iran's prime minister, its legacy remains both contentious and complicated for the Islamic Republic as tensions remain high with the United States." (VOA News, 2023, para. 1-3)

Terjemahan bebasnya:

"Tujuh puluh tahun setelah kudeta yang diorkestrasi oleh CIA menumbangkan perdana menteri Iran, warisannya masih menyisakan perdebatan dan kerumitan bagi Republik Islam, terlebih di tengah ketegangan yang tak kunjung reda dengan Amerika Serikat." (VOA News, 2023, para. 1-3)

Iran pada 1951-1953 adalah negara demokratis dengan parlemen yang berfungsi dan perdana menteri yang dipilih secara populer. Kudeta CIA-MI6 menghancurkan demokrasi itu dan memasang monarki absolut yang represif. Ketika AS hari ini berbicara tentang "membawa demokrasi" ke Iran, ingatan tentang 1953 menciptakan kontradiksi yang tak terpecahkan.

Bagi Iran, 1953 bukan hanya tentang digulingkannya seorang perdana menteri; ini adalah tentang ditolaknya aspirasi demokratis sebuah bangsa oleh kekuatan imperial. Setiap kali AS berbicara tentang "kebebasan" dan "hak asasi manusia," ingatan ini menciptakan reaksi: "Kalian menghancurkan demokrasi kami ketika kami memilikinya."

Rezim Republik Islam Iran secara aktif mereproduksi ingatan ini untuk melegitimasi dirinya. Televisi negara secara berkala menayangkan segmen yang menggambarkan kudeta 1953 sebagai "bukti bahwa Amerika tidak bisa dipercaya" (VOA News, 2023). Namun, ironisnya, rezim juga membatasi akses publik ke makam Mossadegh, yang mencerminkan ambivalensi rezim terhadap figur yang begitu dihormati oleh oposisi demokratis (VOA News, 2023).

Ingatan tentang 1953 membentuk kebijakan luar negeri Iran dengan cara yang sangat konkret. Ketidakpercayaan mendalam terhadap niat Barat adalah produk langsung dari pengalaman ini. Ini menjelaskan mengapa Iran bersikeras mempertahankan siklus bahan bakar nuklir yang lengkap, karena "kemandirian" adalah respons terhadap pengalaman "dikhianati" oleh kekuatan imperial.

Kini kita beranjak pada konsep “Rasialisme Nuklir” yang merupakan  warisan kolonial dalam rezim non-proliferasi. Salah satu aplikasi paling kuat dari post-kolonialisme dalam konteks ini adalah analisis tentang rasialisme nuklir (nuclear racialism). Mengapa "komunitas internasional" begitu marah terhadap program nuklir Iran, sementara Israel, yang secara luas diyakini memiliki persenjataan nuklir dan tidak menandatangani NPT, tidak pernah dikecam dengan intensitas yang sama? Mengapa Iran tidak boleh memiliki apa yang boleh dimiliki oleh AS, Rusia, Prancis, Inggris, China, India, Pakistan, dan Korea Utara? 

Mengenai rasialisme jenis ini, Shampa Biswas (2018) menyebut ini sebagai rasialisme nuklir:

"The nuclear non-proliferation regime, despite its claims to universality and neutrality, is constituted through a set of racialized hierarchies that distinguish between 'responsible' and 'irresponsible' nuclear states... These hierarchies reproduce colonial logics of civilization and barbarism." (Biswas, 2018, hlm. 3-4)

Terjemahan bebasnya:

"Rezim non-proliferasi nuklir, meskipun mengaku berlaku universal dan netral, sesungguhnya dibangun di atas serangkaian hierarki yang sarat bias rasial. Hierarki inilah yang memilah-milah negara nuklir ke dalam kategori 'bertanggung jawab' dan 'tidak bertanggung jawab'... Hierarki-hierarki ini tak lain adalah reproduksi dari logika kolonial kuno yang membelah dunia menjadi 'beradab' dan 'biadab'." (Biswas, 2018, hlm. 3-4)

Post-kolonialisme mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak nyaman kepada pihak Netanyahu dan “Mr. No King”, yakni:

1. Siapa yang mendefinisikan "komunitas internasional"? Dalam praktiknya, "komunitas internasional" adalah negara-negara Barat dan sekutunya. Iran tidak sendiri; suara dari Dunia Ketiga seringkali dimarginalkan dalam institusi-institusi global.
2. Apakah hukum internasional berlaku sama untuk semua? Pengalaman Iran menunjukkan bahwa hukum internasional adalah "hukum" yang dibuat oleh yang kuat untuk mengatur yang lemah. Israel melanggar puluhan resolusi PBB tanpa konsekuensi; Iran dikenai sanksi berat karena diduga "berniat" melanggar.
3. Apa itu "kepentingan nasional yang sah"? Bagi Barat, memiliki senjata nuklir adalah "kepentingan keamanan nasional yang sah." Bagi Iran, itu adalah "ancaman terhadap perdamaian dunia." Post-kolonialisme menunjukkan bahwa definisi ini bukanlah hasil dari analisis objektif, melainkan dari hierarki kekuasaan global yang diwarisi dari era kolonial.

Ketika syahid Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mengatakan pada 2025, "Semua bangsa membutuhkan energi nuklir damai, tetapi para monopolis Barat berusaha mempertahankan energi ini dalam monopoli" (New Age BD, 2025, para. 14-16), ia sedang mengartikulasikan perspektif post-kolonial. Barat dituduh melakukan apa yang oleh post-kolonialis sebut sebagai "penimbunan teknologi" (technology hoarding): Negara-negara yang sudah memiliki teknologi melarang negara lain untuk mengembangkannya, dengan demikian mempertahankan hierarki global.

Sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan di IngentaConnect (2025) menganalisis bagaimana kerangka "hiper-realitas" Orientalis menciptakan legitimasi bagi agresi imperial selama perang 2026:

"Using Baudrillard's concept of hyperreality, this article shows how the 2025 Israel-US war on Iran was legitimized through orientalist tropes that transformed Iran from a complex geopolitical actor into a 'fanatical enemy' who only understands the language of violence." (IngentaConnect, 2025)

Terjemahan bebasnya:

"Dengan meminjam gagasan hiper-realitas dari Baudrillard, artikel ini membongkar bagaimana perang Israel-AS melawan Iran pada 2025 disahkan melalui kiasan-kiasan orientalis. Kiasan inilah yang menyulap Iran, yang sebetulnya aktor geopolitik yang pelik dan bernuansa, menjadi sekadar 'musuh fanatik' yang katanya cuma mengerti bahasa kekerasan."

Baudrillard (1981/1994) berargumen bahwa dalam masyarakat kontemporer, representasi telah menggantikan realitas. Kita hidup dalam hiper-realitas di mana simulasi menjadi lebih nyata daripada yang nyata. Dalam konteks konflik Iran, ini berarti bahwa "Iran" yang ada dalam wacana Barat, "poros setan," "rezim pembunuh," "ancaman eksistensial", telah menggantikan Iran yang sebenarnya. Ketika rudal dijatuhkan, sasarannya bukanlah Iran yang sebenarnya, melainkan simulacrum Iran yang telah dikonstruksi oleh wacana Orientalis. Tehran Times (2025) mengamini analisis ini, dengan menyatakan:

"Islamophobia, orientalism, and power: The Iranian case... Western media coverage of Iran systematically deploys orientalist tropes, fanatical mullahs, irrational crowds, oppressed women in black chadors, to construct a 'hyperreal' Iran that exists only in the Western imagination, but that has devastating real-world consequences." (Tehran Times, 2025)

Terjemahan bebasnya:

"Islamofobia, orientalisme, dan kekuasaan: Kasus Iran... Liputan media Barat tentang Iran secara sistematis menyebarkan kiasan-kiasan orientalis, mullah fanatik, massa yang irasional, perempuan tertindas dalam balutan chador hitam, untuk membangun sebuah Iran 'hiperreal' yang hanya hidup di dalam imajinasi Barat, tetapi punya dampak sungguhan yang menghancurkan di dunia nyata." (Tehran Times, 2025)

Dengan demikian, perang 2026 bukanlah bentrokan antara "peradaban" dan "barbarisme," melainkan bentrokan antara dua rezim kebenaran yang saling eksklusif. Masing-masing pihak telah mengonstruksi "Yang Lain" dalam istilah yang sangat terdistorsi sehingga diplomasi dan kompromi menjadi mustahil, karena Anda tidak bisa berkompromi dengan "Setan."

Hingga saat ini, kita telah merajut ketiga pendekatan dalam mendekati konflik Israel-AS vs. Iran. Setelah membedah konflik ini dengan masing-masing kacamata secara terpisah, kini saatnya untuk melihat bagaimana ketiganya berinteraksi dan saling memperkuat. Untuk memahami sinergi ketiga perspektif ini, bayangkan sebuah diagram Venn dengan tiga lingkaran yang saling bertumpang tindih.

Lingkaran pertama adalah identitas sebagai konstruksi gender dan rasional. Post-strukturalisme menunjukkan bahwa identitas "Iran" dan "Barat" adalah konstruksi diskursif. Feminisme menambahkan bahwa konstruksi ini sangat tergenderkan: "Barat" adalah maskulin-rasional, "Iran" adalah feminin-irasional. Post-kolonialisme menambahkan dimensi rasial: "Iran" bukan hanya feminin, tetapi juga "Oriental", Timur yang misterius, licik, dan berbahaya.

Dengan demikian, identitas yang dikonstruksi oleh kebijakan luar negeri sekaligus diskursif, ter-genderkan, dan terasialisasi. Iran adalah "Yang Lain" dalam tiga dimensi sekaligus: Secara epistemik (irasional), secara gender (feminin), dan secara rasial (Oriental).

Lingkaran kedua, adalah wacana keamanan sebagai teknologi kekuasaan gender dan kolonial. Adapun konsep "keamanan nasional" yang dominan adalah produk dari:

1. Konstruksi diskursif. Ia diproduksi melalui "rezim kebenaran" Foucaultian, pidato presiden, laporan intelijen, editorial media, yang menentukan apa yang dihitung sebagai "ancaman."
2. Logika gender maskulin. Ia mengistimewakan solusi militer (maskulin) di atas diplomasi dan kesejahteraan manusia (feminin).
3. Hierarki kolonial. Ia membedakan antara negara "bertanggung jawab" (Barat) yang berhak memiliki senjata untuk "melindungi" dan negara "tidak bertanggung jawab" (non-Barat) yang ancamannya harus "dihilangkan."

Dengan demikian, ketika AS dan Israel menyerang Iran atas nama "keamanan," mereka tidak hanya melindungi diri dari ancaman objektif. Mereka sedang memproduksi ancaman melalui wacana (post-strukturalisme), mempertunjukkan maskulinitas melalui militerisme (feminisme), dan mereproduksi hierarki kolonial dengan mendisiplinkan negara non-Barat yang "tidak tahu diri" (post-kolonialisme).

Lingkaran ketiga adalah dekonstruksi, emansipasi, dan dekolonisasi sebagai proyek bersama. Ketiga perspektif memiliki proyek emansipatoris yang sama:

1. Post-strukturalisme bertujuan untuk mendekonstruksi klaim kebenaran yang membekukan identitas dan menutup kemungkinan politik.
2. Feminisme bertujuan untuk membongkar hierarki gender yang menaturalisasi kekerasan dan meminggirkan perspektif alternatif.
3. Post-kolonialisme bertujuan untuk mendekolonisasi pengetahuan dan institusi global, menciptakan ruang bagi suara-suara yang dibungkam.

Bersama-sama, ketiganya membentuk apa yang disebut oleh Gayatri Chakravorty Spivak sebagai "kritik pasca-kolonial-feminis-dekonstruktif":

"Poststructural feminism... explores alliances with Derridean deconstruction, Foucauldian analyses of power and biopolitics... Key texts include the postcolonial Marxist deconstructive feminism of Gayatri Chakravorty Spivak." (PhilPapers, n.d., para. 1-2)

Terjemahan bebasnya:

"Feminisme pascastruktural ... menjajaki aliansi dengan dekonstruksi ala Derrida, analisis kekuasaan dan biopolitik ala Foucault ... Di antara teks-teks kuncinya adalah feminisme dekonstruktif Marxis pascakolonial yang digagas oleh Gayatri Chakravorty Spivak." (PhilPapers, n.d., para. 1-2)

Spivak tidak melihat ketiga perspektif ini sebagai proyek intelektual yang terpisah. Baginya, kritik terhadap kolonialisme tidak lengkap tanpa kritik terhadap gender, dan kritik terhadap gender tidak lengkap tanpa kritik terhadap bahasa dan representasi. Ketiganya adalah bagian dari perjuangan yang sama: Melawan segala bentuk dominasi dan untuk kemungkinan dunia yang lebih adil.

Manakala kita mengaplikasikan pendekatan sintesis ini pada konflik kita, kita melihat bahwa program nuklir Iran bukan hanya masalah proliferasi (Realisme) atau kegagalan negosiasi (Liberalisme). Ia adalah:

1. Simbol diskursif dari kedaulatan dan identitas nasional Iran (post-strukturalisme).
2. Penanda maskulinitas negara yang menolak untuk direndahkan (feminisme).
3. Klaim kesetaraan terhadap hierarki global yang rasis dan kolonial (post-kolonialisme).

Hanya dengan memahami ketiga dimensi ini kita bisa memahami mengapa Iran begitu gigih mempertahankan program ini meskipun menghadapi sanksi yang menghancurkan. Menyerahkan program nuklir bukan hanya merupakan konsesi keamanan; itu adalah kastrasi diskursif, gender, dan post-kolonial, kehilangan identitas, maskulinitas, dan kedaulatan sekaligus.

Serangan AS-Israel pada 28 Februari 2026 bukan hanya respons terhadap ancaman (Realisme). Ia adalah:

1. Tindakan performatif yang memproduksi identitas "kita yang bermoral" melalui kekerasan terhadap "mereka yang jahat" (post-strukturalisme).
2. Performa hiper-maskulinitas yang menegaskan kejantanan nasional (feminisme).
3. Pengulangan pola imperial di mana Barat "mendisiplinkan" negara non-Barat yang menolak tunduk pada tatanan yang didominasi Barat (post-kolonialisme).

Resolusi konflik Israel-AS vs. Iran tidak bisa hanya bersifat teknis. Ia memerlukan:

1. Penulisan ulang narasi. Melepaskan diri dari oposisi biner "kita baik/mereka jahat" dan mengakui kompleksitas dan kemanusiaan semua pihak.
2. Redefinisi keamanan. Bergeser dari keamanan militeristik yang maskulin ke keamanan manusia yang berpusat pada kesejahteraan individu.
3. Dekolonisasi pikiran. Membongkar prasangka Orientalis yang memungkinkan Iran diperlakukan sebagai "Yang Lain" yang inferior dan layak diserang.

Konteks Perang 2026 

Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang aplikasi ketiga perspektif ini, mari kita kontekstualisasikan perang yang meletus pada 28 Februari 2026.

Pada tanggal 28 Februari 2026: AS dan Israel meluncurkan Operasi "Raungan Singa" (Lion's Roar), menyerang fasilitas nuklir, militer, dan sipil di Iran. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas, bersama empat pejabat senior militer dan keamanan (Bisnis.com, 2026). Di bulan Maret 2026 Iran membalas dengan meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan AS dan sekutunya di enam negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Irak, Yordania, dan Siprus. Kelompok Houthi di Yaman meluncurkan rudal balistik ke Israel (Bisnis.com, 2026).

Pada kisaran 19 Maret–April 2026, Iran mengeksekusi sedikitnya sembilan orang yang dituduh sebagai agen Mossad Israel (Media Indonesia, 2026). Kemudian di kisaran 7-8 April 2026 terjadi Gencatan senjata rapuh diumumkan antara AS dan Iran, sementara Israel-Lebanon menyepakati gencatan senjata 10 hari pada 17 April 2026 (Bisnis.com, 2026). Lalu pada tanggal 13 April 2026, AS memberlakukan blokade terhadap seluruh pelabuhan Iran, yang dituding Iran sebagai "pelanggaran gencatan senjata sejak awal implementasi" (Bisnis.com, 2026). Terakhir, pada tanggal 26 April 2026, Iran mengajukan proposal damai baru kepada AS melalui mediator Pakistan, termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz dan penundaan pembicaraan nuklir (Tribune India, 2026).

Perang ini telah menewaskan total 5.831 orang di 13 negara dan melukai puluhan ribu lainnya (Bisnis.com, 2026). Krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh perang dan blokade ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga ekonomi dan psikologis. Harga minyak melonjak, inflasi global meningkat, dan prospek pertumbuhan ekonomi dunia menjadi suram (Tribune India, 2026).

Dari sudut pandang post-strukturalis, seluruh kronologi ini bisa dibaca sebagai pertarungan antara dua rezim kebenaran. "Operasi Raungan Singa" adalah upaya untuk memaksakan rezim kebenaran Barat-Israel tentang "ancaman eksistensial Iran" melalui kekerasan material. Pembalasan Iran adalah upaya untuk menegaskan rezim kebenaran alternatif: "Perlawanan terhadap arogansi global."

Dari sudut pandang feminis, kronologi ini adalah pelajaran tentang bagaimana maskulinitas hegemonik beroperasi. Setiap eskalasi, dari serangan awal hingga pembalasan hingga blokade, adalah performa maskulinitas yang semakin intens. Gencatan senjata, yang seharusnya menjadi ruang untuk "feminitas diplomatik," justru "rapuh" karena para aktor maskulin tidak bisa mentoleransi penampilan "kelemahan" yang diasosiasikan dengan kompromi.

Dari sudut pandang post-kolonial, kronologi ini adalah pengulangan dari pola imperial yang sudah berusia puluhan tahun. Blokade AS terhadap pelabuhan Iran pada April 2026 mengingatkan pada blokade Inggris terhadap Iran selama krisis minyak 1951-1953. Kudeta 1953 dan perang 2026 dipisahkan oleh 73 tahun, tetapi logika dasarnya sama: Iran menolak untuk tunduk pada dominasi Barat, dan Barat merespons dengan kekerasan.

Di tengah konflik, Sultan Oman Haitham bin Tariq bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada 26 April 2026 untuk membahas mediasi. Sultan menekankan bahwa "dialog dan diplomasi harus menjadi panglima" (Inilah.com, 2026, para. 5). Oman, dengan kebijakan luar negerinya yang dikenal "berteman dengan semua, musuh bagi tidak ada," memainkan peran penting sebagai jembatan komunikasi antara Teheran dan Washington ketika kanal komunikasi langsung buntu (Inilah.com, 2026).

Peran Oman ini bisa dibaca melalui tiga perspektif kita. Secara post-strukturalis, Oman berusaha menciptakan ruang diskursif alternatif di mana "kita" dan "mereka" bisa dinegosiasikan ulang. Secara feminis, mediasi adalah bentuk "kerja perawatan" (care work) internasional yang seringkali tidak terlihat dan tidak dihargai. Secara post-kolonial, peran Oman, negara kecil non-Barat yang menjembatani kekuatan-kekuatan besar, adalah pengingat bahwa agensi dalam politik global tidak hanya dimiliki oleh negara-negara Barat.

Penutup

Perdamaian masih pagi, perang belum berhenti, lalu disiram api. Demikian syair lagu God Bless. Jika konflik adalah hasil dari konstruksi diskursif, gender, dan kolonial, maka perdamaian juga harus dikonstruksi, melalui dekonstruksi, feminisasi, dan dekolonisasi. Mari kita uraikan masing-masing proyek ini.

Perdamaian memerlukan dekonstruksi terhadap oposisi biner yang membekukan konflik. Ini berarti:

1. Menolak dikotomi "rezim moderat" vs "rezim poros setan": Realitas politik Iran jauh lebih kompleks daripada label-label ini. Ada perdebatan internal yang dinamis di Iran tentang kebijakan luar negeri, ekonomi, dan hak asasi manusia. Mengakui kompleksitas ini adalah langkah pertama menuju diplomasi yang bermakna.
2. Membongkar "narasi ancaman eksistensial": Dekonstruksi Derridean mengajarkan kita untuk mempertanyakan bagaimana "ancaman" dikonstruksi. Apakah Iran benar-benar "ancaman eksistensial" bagi Israel, atau apakah "ancaman" ini diproduksi untuk menstabilkan identitas nasional Israel dan melegitimasi kebijakan-kebijakan tertentu?
3. Menciptakan narasi alternatif: Alih-alih "perang melawan teror," narasi alternatif bisa berbicara tentang "koeksistensi di Timur Tengah," "keamanan bersama," atau "kemanusiaan bersama."

Perdamaian juga memerlukan redefinisi keamanan yang melampaui definisi maskulin-militeristik. Ini berarti:

1. Dari keamanan nasional ke keamanan manusia: Alih-alih berfokus pada perlindungan perbatasan dan kepentingan negara, kebijakan keamanan harus berfokus pada perlindungan individu dari kekerasan fisik, kemiskinan, penyakit, dan degradasi lingkungan.
2. Mendemiliterisasi maskulinitas: Mengakui bahwa "kejantanan" tidak harus diekspresikan melalui kekerasan dan dominasi. Ada model maskulinitas alternatif yang didasarkan pada tanggung jawab, perawatan, dan kerja sama.
3. Mengutamakan suara perempuan dalam proses perdamaian: Penelitian menunjukkan bahwa proses perdamaian yang melibatkan perempuan secara substansial lebih mungkin untuk berhasil dan bertahan lama. Ini bukan karena perempuan secara inheren lebih damai, tetapi karena mereka membawa perspektif dan prioritas yang berbeda ke meja perundingan.

Selain itu, tentu saja perdamaian juga memerlukan dekolonisasi institusi dan epistemologi global. Ini berarti:

1. Membongkar Orientalisme: Mengakui dan secara aktif melawan stereotip Orientalis yang mendistorsi pemahaman kita tentang Iran dan Timur Tengah. Ini melibatkan mendengarkan suara-suara dari Iran dan Timur Tengah sendiri, bukan hanya suara "para ahli" Barat.
2. Mereformasi rezim non-proliferasi: Rezim non-proliferasi global perlu direformasi agar tidak lagi mendiskriminasi negara-negara non-Barat. Ini bisa berarti langkah-langkah verifikasi yang universal, negosiasi perlucutan senjata yang inklusif, dan pengakuan bahwa "tanggung jawab" nuklir tidak eksklusif dimiliki oleh negara-negara Barat.
3. Mengakui trauma historis: Proses rekonsiliasi antara Iran dan AS harus mencakup pengakuan atas kudeta 1953 dan campur tangan AS lainnya di Iran. Ini bukan tentang "menyalahkan" masa lalu, tetapi tentang menciptakan fondasi yang jujur untuk hubungan di masa depan.

Ketiga proyek ini saling memperkuat. Menulis ulang narasi tanpa meredefinisi keamanan hanya akan menghasilkan kata-kata indah tanpa perubahan material. Meredefinisi keamanan tanpa mendekolonisasi pikiran akan tetap terjebak dalam kerangka epistemik Barat. Mendekolonisasi pikiran tanpa menulis ulang narasi akan sulit mendapatkan traksi dalam wacana publik.

Bersama-sama, ketiganya menawarkan visi holistik tentang perdamaian: bukan hanya ketiadaan perang, tetapi transformasi mendalam dari struktur diskursif, gender, dan kolonial yang membuat perang menjadi mungkin, dan bahkan tampak "alami."

Konflik Iran-Israel-AS, yang mencapai puncaknya pada 28 Februari 2026 dengan Operasi Raungan Singa dan terus berlangsung hingga hari ini, adalah konflik yang sangat kompleks. Esai ini telah menunjukkan bahwa untuk memahaminya secara mendalam, kita perlu melampaui permukaan, melampaui narasi "ancaman eksistensial," melampaui hitungan rudal dan korban, dan masuk ke dalam medan tempat pertempuran sesungguhnya terjadi: medan wacana, gender, dan ingatan.

Post-strukturalisme telah menunjukkan kepada kita bahwa "ancaman" adalah konstruksi diskursif, bukan realitas objektif. Identitas "Israel yang terkepung" dan "Iran poros setan" diproduksi melalui oposisi biner yang bisa, dan harus, dipertanyakan. Dekonstruksi Derridean membuka kemungkinan untuk membalik hierarki dan menciptakan narasi alternatif.

Feminisme telah menunjukkan kepada kita bahwa militerisme adalah performa maskulinitas hegemonik. Perang ini bukan hanya tentang keamanan; ini tentang kejantanan nasional. Dan seperti semua performa maskulinitas hegemonik, ia mengorbankan yang rentan, perempuan, anak-anak, dan warga sipil yang tidak berdosa, di altar "keamanan nasional."

Post-kolonialisme telah menunjukkan kepada kita bahwa konflik ini memiliki akar sejarah yang dalam. Kudeta 1953, rasialisme nuklir, dan Orientalisme bukanlah catatan kaki sejarah; mereka adalah struktur yang terus membentuk kemungkinan dan ketidakmungkinan dalam politik kontemporer.

Sinergi ketiga perspektif ini mengungkap bahwa apa yang tampak sebagai keniscayaan tragis sebenarnya adalah produk dari konstruksi sosial, politik, dan historis yang spesifik. Perang bukanlah takdir. Ia adalah pilihan yang dibuat oleh aktor-aktor yang beroperasi dalam struktur diskursif, gender, dan kolonial tertentu. Dan jika ia adalah hasil dari konstruksi, maka ia bisa didekonstruksi.

Jalan menuju perdamaian tidak mudah. Ia memerlukan keberanian untuk mempertanyakan narasi yang kita anggap paling suci, untuk menantang definisi keamanan yang kita anggap paling mendasar, dan untuk menghadapi trauma sejarah yang kita anggap paling menyakitkan. Tetapi jalan itu ada. Dan ia dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Post-strukturalisme, Feminisme, dan Post-kolonialisme.

Seperti yang dikatakan oleh Sultan Oman Haitham bin Tariq pada 26 April 2026: "Dialog dan diplomasi harus menjadi panglima" (Inilah.com, 2026). Ini bukan hanya kebijaksanaan diplomatik; ini adalah imperatif etis yang muncul dari pemahaman kritis tentang bagaimana konflik dikonstruksi dan bagaimana ia bisa diurai.

Pada akhirnya, pertanyaan yang diajukan oleh ketiga perspektif ini bukanlah pertanyaan akademik yang abstrak. Ini adalah pertanyaan tentang hidup dan mati, tentang siapa yang menderita dan siapa yang mendapat keuntungan, tentang dunia seperti apa yang ingin kita tinggali. Dan jawabannya, seperti yang ditunjukkan oleh para feminis, post-strukturalis, dan post-kolonialis, tergantung pada keberanian kita untuk melihat melampaui permukaan.

Referensi

Ashley, R. K. (1988). Untying the sovereign state: A double reading of the anarchy problematique. Millennium: Journal of International Studies, 17(2), 227–262. https://doi.org/10.1177/03058298880170020901

AWID. (2026, 5 Maret). Militarization is not isolated, neither is feminist resistance. AWID. https://www.awid.org/news-and-analysis/militarization-not-isolated-neither-feminist-resistance

Bisnis.com. (2026, 27 April). Korban perang AS–Israel vs Iran capai 5.831 orang, puluhan ribu terluka. Kabar24. https://kabar24.bisnis.com/read/20260427/19/1969432/korban-perang-as-israel-vs-iran-capai-5831-orang-puluhan-ribu-terluka

Biswas, S. (2018). Iran v ‘the international community’: A postcolonial analysis of the negotiations on the Iranian nuclear program. Global Change, Peace & Security, 30(3), 1–17. https://doi.org/10.1080/14781158.2018.1472434

Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. Routledge.

Cambridge Core. (2025, 30 Oktober). State gender and ontological dislocation: Gendering Iran’s revolutionary identity and nuclear behaviour. Review of International Studies. https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-international-studies

Campbell, D. (1998). Writing security: United States foreign policy and the politics of identity (edisi revisi). University of Minnesota Press.

Connell, R. W. (1995). Masculinities. Polity Press.

Deccan Herald. (2026, 12 April). Campaign against Iran not over, existential threats removed: Netanyahu. Deccan Herald. https://www.deccanherald.com/world/campaign-against-iran-not-over-existential-threats-removed-netanyahu

Derrida, J. (1976). Of grammatology (G. C. Spivak, Trans.). Johns Hopkins University Press.

Derrida, J. (1982). Signature event context. Dalam Margins of philosophy (A. Bass, Trans., hlm. 307–330). University of Chicago Press.

Enloe, C. (1990). Bananas, beaches and bases: Making feminist sense of international politics. University of California Press.

Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977 (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.

Gilroy, P. (1993). The black Atlantic: Modernity and double consciousness. Harvard University Press.

Halbwachs, M. (1992). On collective memory (L. A. Coser, Ed. & Trans.). University of Chicago Press. (Karya asli diterbitkan 1925)

Hooper, C. (2001). Manly states: Masculinities, international relations, and gender politics. Columbia University Press.

Indian Express. (2026, 3 Maret). ‘Blame Barack Hussein Obama and Sleepy Joe Biden’: Trump says deals by US ex-Presidents gave rise to Iran nuclear threat. The Indian Express. https://indianexpress.com/article/world/trump-iran-nuclear-deal-obama-biden-strikes-10562146/

IngentaConnect. (2025, 2 Oktober). Hyperreal warriors and orientalist foes: How the 2025 Israel-US war on Iran was legitimized. IngentaConnect. https://www.ingentaconnect.com

Inilah.com. (2026, 27 April). Sultan Oman bertemu Menlu Iran, bahas upaya mediasi dalam konflik regional. Inilah.com. https://www.inilah.com/sultan-oman-bertemu-menlu-iran-bahas-upaya-mediasi-dalam-konflik-regional

IPPF South Asia. (2026, 4 Maret). Iran: Escalating military violence deepening inequities, disrupting access to essential health services. IPPF. https://www.ippf.org

LSE Middle East Centre. (2025, 3 September). The competition over the values of world order: Iran’s Woman, Life, Freedom movement and Israel’s ‘Operation Rising Lion’. LSE Blogs. https://blogs.lse.ac.uk/mec/

Media Indonesia. (2026, 25 April). Iran eksekusi agen Mossad Israel. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/internasional/iran-eksekusi-agen-mossad-israel

New Age BD. (2026, 16 April). Khamenei says Israel not a country, but a terrorist base. New Age BD. https://newagebd.net/article/137535

New Age BD. (2025, 16 April). Iran wants non-sectarian Israel, says Khamenei. New Age BD. https://www.newagebd.net/print/article/90711

NYT. (2026, 25 Maret). Opinion | ‘The first losers in all of this were women’. The New York Times. https://www.nytimes.com

PhilPapers. (n.d.). Poststructural feminism. PhilPapers. https://philpapers.org/browse/poststructural-feminism

Said, E. W. (1978). Orientalism. Pantheon Books.

Scroll.in. (2026, 7 Maret). How ‘saving Muslim women’ helps justify the self-serving wars of Western democracies. Scroll.in. https://scroll.in

Sindonews. (2026, 26 April). Iran belum kerahkan sebagian besar kemampuan rudalnya dalam perang melawan AS-Israel. Sindonews. https://international.sindonews.com

Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak? Dalam C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), Marxism and the interpretation of culture (hlm. 271–313). University of Illinois Press.

Tehran Times. (2025, 1 Juli). Islamophobia, orientalism, and power: The Iranian case. Tehran Times. https://www.tehrantimes.com

The Intercept. (2018, 5 Februari). Blowback: How a CIA-backed coup led to the rise of Iran's ayatollahs. The Intercept. https://theintercept.com/2018/02/05/iran-cia-coup-1953-mossadegh/

Tickner, J. A. (1992). Gender in international relations: Feminist perspectives on achieving global security. Columbia University Press.

Times of Israel. (2026, 28 Februari). Full text of Netanyahu’s message as Israel, US strike Iran: We will remove ‘existential threat’. The Times of Israel. https://www.timesofisrael.com/full-text-of-netanyahus-message-as-israel-us-strike-iran-we-will-remove-existential-threat/

Tribune India. (2026, 27 April). Iran-Israel war LIVE updates: Reopen Strait of Hormuz, postpone nuclear talks: Iran’s new peace proposal to US. The Tribune. https://www.tribuneindia.com

Truthout. (2025, 16 September). In the aftermath of Israel’s assault, feminists in Iran chart a path forward. Truthout. https://truthout.org

VOA News. (2023, 25 Agustus). CIA-backed 1953 Iran coup still haunts country, US relations. Voice of America. https://www.voanews.com/a/cia-backed-1953-iran-coup-still-haunts-country-us-relations-/7241672.html

Xinhua. (2026, 18 April). Iran's supreme leader says navy ready to inflict "new bitter defeats" on enemies. Xinhua. http://english.news.cn/20260418/d0ea6bf18a9245bcbdff1d8c1b1b7799/c.html