Bagi realis, jawabannya sederhana: Sistem internasional itu anarkis, tiada polisi dunia, setiap negara harus memikirkan keamanannya sendiri. Bagi liberalis, jawabannya juga sederhana: Institusi-institusi internasional masih lemah dan gagal mencegah konflik. Tapi ada perspektif lainperspektif yang lebih dalam, lebih struktural, dan lebih kritis: Marxisme, Neo-Marxisme, dan Teori Kritis.
Bayangkan politik global sebagai sebuah gedung pencakar langit. Realis dan liberalis sibuk mengamati aktivitas di lantai paling atas ruang rapat para direktur negara-negara besar. Mereka mendiskusikan strategi keamanan, aliansi militer, dan perjanjian perdagangan. Tapi Marxisme mengajak kita turun ke fondasi gedung ituke mesin-mesin produksi, ke ruang-ruang kelas sosial, ke logika kapitalisme yang menggerakkan seluruh bangunan. Di sanalah, menurut tradisi ini, akar masalah sesungguhnya berada.
Esai ini mengajak Anda menjelajahi tiga perspektif kritis dalam Hubungan Internasional Marxisme, Neo-Marxisme, dan Teori Kritis dengan bahasa yang mudah dicerna. Kita akan melihat bagaimana ketiganya memahami politik global, apa perbedaan di antara mereka, dan bagaimana mereka dapat menerangi konflik paling mendesak di Timur Tengah saat ini: Ketegangan dan perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini.
Marxisme Klasik
Di jantung Marxisme terdapat sebuah gagasan sederhana namun revolusioner: Materialisme historis. Istilah ini mungkin terdengar berat, tapi idenya lugas: Cara manusia mengorganisir produksi kebutuhan hidup merekabertani, berburu, membuat pabrik, atau berdagangmenentukan bentuk organisasi sosial, politik, dan budaya yang mereka bangun (Marx & Engels, 1846, hlm. 42‒47). Singkatnya: Jika Anda ingin memahami mengapa masyarakat terlihat seperti ini, jangan bertanya pada pidato politik atau kitab suci lihatlah pada cara mereka mengisi perut dan membayar tagihan.Bagi Marx, sejarah manusia adalah sejarah pertarungan antarkelas. Di era feodal, kaum bangsawan (tuan tanah) bertarung dengan para petani. Di era kapitalis, kaum borjuis (pemilik modal) bertarung dengan kaum proletar (buruh). Konflik ini bukanlah pilihan; ia adalah keniscayaan struktural dari sistem yang membuat segelintir orang memiliki alat-alat produksi dan mayoritas lainnya hanya menjual tenaga (Marx & Engels, 1848, hlm. 14‒17).
Lalu apa hubungannya dengan Hubungan Internasional? Marx dan Engels tidak menulis buku tebal berjudul Politik Global untuk Pemula. Tapi dari potongan-potongan analisis mereka, terutama tulisan-tulisan Marx dan Engels di The German Ideology (1846) dan manifesto mereka yang termasyhur (1848), kita bisa merekonstruksi argumen tentang bagaimana kapitalisme menjelaskan hubungan antarnegara. Kapitalisme, menurut Marx, secara hakiki bersifat ekspansif: Ia selalu mencari pasar baru, bahan baku baru, dan tenaga kerja murah. Kecenderungan ini menciptakan sistem global yang terintegrasi, di mana batas-batas negara menjadi sesuatu yang bisa ditembus (Burchill & Devetak, 2007, hlm. 65).
Dalam pandangan Marxis, negara bukanlah wasit netral yang duduk di atas pertarungan sosial. Negara adalah instrumen kelas dominan untuk mempertahankan posisinya. "The executive of the modern state is but a committee for managing the common affairs of the whole bourgeoisie," tulis Marx dan Engels (1848, hlm. 15). Di tingkat internasional, implikasinya jelas: Kebijakan luar negeri termasuk perang harus dianalisis dengan bertanya "kepentingan kelas mana yang dijalankan?"
Ambil contoh invasi AS ke Irak 2003. Dari perspektif Marxis, melihat invasi itu semata-mata sebagai respons terhadap 9/11 adalah naif. Perusahaan-perusahaan energi dan rekonstruksi seperti Halliburton dan Bechtel meraup miliaran dolar. Minyak Irak salah satu cadangan terbesar dunia kembali terbuka bagi perusahaan-perusahaan multinasional setelah Saddam Hussein menasionalisasi industri minyak pada 1970-an. Apakah motif ekonomi adalah satu-satunya penjelasan? Tentu tidak. Tapi mengabaikan dimensi ini berarti menutup mata terhadap setengah dari kenyataan.
Pernyataan terkenal Presiden AS Joe Biden bahwa "jika Israel tidak ada, Amerika Serikat harus menciptakan satu" demi melindungi kepentingan-kepentingan Amerika di Timur Tengah (Press TV, 2026, paragraf 10) adalah contoh sempurna dari logika yang diungkap oleh analisis Marxis. Negara berfungsi untuk melindungi kepentingan kapitalbukan kepentingan seluruh warga negara secara setara.
Warisan paling eksplisit Marxisme dalam HI adalah teori imperialisme. Vladimir Lenin, pemimpin Revolusi Bolshevik dan seorang Marxis yang teliti, mengembangkan argumen ini dalam Imperialism, the Highest Stage of Capitalism (1917). Menurut Lenin, kapitalisme pada tahap lanjut telah mencapai titik di mana persaingan antarperusahaan raksasa (monopoli) tak lagi bisa ditampung oleh pasar domestik. Mereka harus merangsek ke luar negeri untuk mendapatkan bahan mentah, pasar baru, dan tempat untuk menanamkan modal yang menguntungkan (Lenin, 1917, hlm. 102‒108).
Akibatnya, negara-negara kapitalis maju bersaing memperebutkan wilayah-wilayah jajahan. Perang Dunia I, dalam analisis Lenin, bukanlah kecelakaan diplomatik yang disesalkan, melainkan hasil logis dari persaingan imperialis antarkekuatan Eropa untuk menguasai wilayah jajahan di Afrika dan Asia. Ini bukan analisis yang aneh: Bahkan sejarawan non-Marxis kini mengakui bahwa kompetisi imperialis adalah salah satu pendorong utama Perang Dunia I (Clark, 2012).
Lenin melihat imperialisme sebagai "tahap tertinggi" kapitalisme. Dunia pada awal abad ke-20 sudah terbagi habis: Tidak ada lagi wilayah "kosong" untuk dijajah. Ketika sebuah kekuatan kapitalis baru seperti Jerman pada masa itu bangkit dan terlambat dalam perebutan kue kolonial, konflik dengan kekuatan-kekuatan yang sudah mapan menjadi tak terelakkan.
Neo-Marxisme
Meski analisis Lenin brilian, dunia berubah setelah Perang Dunia II. Dekolonisasi melahirkan puluhan negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Namun, kemerdekaan politik tidak otomatis berarti kemerdekaan ekonomi. Bekas-bekas jajahan tetap miskin, tetap tergantung pada ekspor bahan mentah, dan tetap berada dalam orbit negara-negara bekas penjajah. Mengapa?Untuk menjawab pertanyaan ini, para pemikir di Amerika Latin yang mengalami langsung kepahitan hubungan tak setara inimengembangkan teori dependensi (teori ketergantungan). Tokoh-tokohnya termasuk André Gunder Frank, Theotonio Dos Santos, Fernando Henrique Cardoso, dan Samir Amin. Gagasan intinya: Keterbelakangan (underdevelopment) bukanlah kondisi alami atau tahap awal menuju pembangunan. Ia adalah produk dari hubungan struktural yang membuat "pusat" (negara-negara maju) mengeksploitasi "pinggiran" (negara-negara berkembang) (Frank, 1967, hlm. 3‒9).
Frank merumuskan ini dengan frase yang provokatif: "Pembangunan dari keterbelakangan" (the development of underdevelopment). Maksudnya, kekayaan Eropa dan Amerika Utara secara historis dibangun di atas pemiskinan Amerika Latin, Afrika, dan Asia bukan karena orang Eropa lebih pintar atau lebih bekerja keras, melainkan karena mereka menempati posisi struktural yang menguntungkan dalam sistem kapitalis global (Frank, 1967, hlm. 6‒9).
Para dependentistas mengajukan solusi radikal: Delinking pemutusan hubungan ekonomi dengan pasar kapitalis global dan pembangunan jalur ekonomi alternatif yang berorientasi pada kebutuhan domestik (Blomström & Hettne, 1984, hlm. 156‒162). Di era neoliberalisme, ide ini terdengar seperti bunuh diri ekonomi. Namun, kita perlu memahami konteksnya: Pada 1960-an dan 1970-an, banyak negara berkembang frustrasi karena struktur ekonomi global seolah dirancang untuk mempertahankan mereka tetap miskin.
Teori dependensi akhirnya melahirkan perkembangan yang lebih ambisius: Teori sistem dunia (world-systems theory) Immanuel Wallerstein. Jika dependensi masih mengambil "negara" sebagai unit analisis, Wallerstein mengatakan: Unit analisis yang tepat adalah sistem dunia itu sendiri (Wallerstein, 1974, hlm. 7).
Wallerstein membagi dunia menjadi tiga zona yang saling terhubung secara fungsional: Inti (core), Semi-pinggiran (semi-periphery), dan Pinggiran (periphery). Negara-negara inti (AS, Jerman, Jepang) mengkhususkan diri pada produksi berteknologi tinggi dengan nilai tambah besar. Negara-negara pinggiran (banyak di Afrika Sub-Sahara) terjebak mengekspor bahan mentah dan komoditas primer dengan nilai tambah rendah. Negara-negara semi-pinggiran (Brasil, India, Turki) menempati posisi antara: Mereka dieksploitasi oleh inti tetapi juga mengeksploitasi pinggiran (Wallerstein, 1974, hlm. 349‒353).
Apa yang brilian dari teori Wallerstein adalah ia menunjukkan bahwa ketimpangan global bukanlah "kegagalan" kapitalismeia adalah fitur desain dari sistem tersebut sejak awal. Kapitalisme membutuhkan adanya wilayah miskin untuk menyediakan bahan mentah murah, tenaga kerja murah, dan pasar bagi produk-produk dari inti. Tanpa pinggiran, seluruh sistem akan runtuh.
Sayap Neo-Marxisme lainnya yang sangat berpengaruh dalam HI adalah mazhab Neo-Gramscian, yang dipelopori oleh Robert W. Cox. Nama "Gramscian" merujuk pada Antonio Gramsci, seorang Marxis Italia yang menulis ribuan halaman catatant erkenal dengan sebutan Prison Notebooks saat dipenjara oleh rezim fasis Mussolini pada 1930-an.
Gramsci mengamati sesuatu yang membingungkan kaum Marxis pada zamannya: Mengapa revolusi proletar yang diramalkan Marx tidak kunjung terjadi di Eropa Barat? Jawabannya, kata Gramsci, adalah hegemoni. Hegemoni adalah dominasi yang beroperasi tidak hanya melalui kekuatan (coercion) tapi juga melalui persetujuan (consent). Kelas penguasa tidak hanya memegang senjata dan penjara; mereka juga mengontrol sekolah, media, gereja, dan institusi budaya lainnya untuk membuat ide-ide mereka tampak "wajar" dan "masuk akal" bagi kelas yang didominasi (Gramsci, 1971, hlm. 12‒13, 57‒58).
Robert Cox membawa konsep ini ke HI dalam artikel monumentalnya Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory (1981). Cox mengajukan pertanyaan radikal, "teori selalu untuk seseorang dan untuk suatu tujuan" (theory is always for someone and for some purpose). Tidak ada teori yang netral; setiap teori melayani kepentingan tertentu. Teori problem-solving yang menurut Cox mendominasi arus utama HImenerima tatanan yang ada begitu saja dan hanya bertanya bagaimana membuatnya berfungsi lebih efisien. Sebaliknya, teori kritis mempertanyakan asal-usul tatanan itu, mengungkap relasi kuasa yang membentuknya, dan membuka kemungkinan transformasi (Cox, 1981, hlm. 128‒130).
Cox mendefinisikan ulang hegemoni di tingkat global: Ia bukan sekadar dominasi militer satu negara (seperti yang dipahami realis), melainkan keselarasan antara kapabilitas material, ide, dan institusi yang membuat tatanan tertentu tampak legitim (Cox, 1981, hlm. 136‒139). Hegemoni Amerika pasca-Perang Dunia II, misalnya, tidak hanya bertumpu pada kapal induk dan pangkalan militer, tapi juga pada daya tarik "American way of life," dominasi Hollywood dan McDonald's, legitimasi institusi Bretton Woods (IMF dan Bank Dunia), dan penyebaran ideologi pasar bebas sebagai "kebenaran universal."
Teori Kritis
Jika Neo-Marxisme berfokus pada struktur ekonomi global, Teori Kritis dalam makna spesifiknya yang merujuk pada tradisi Mazhab Frankfurtmengalihkan perhatian pada dimensi kultural dan ideologis dari dominasi. Institut für Sozialforschung (Institut Penelitian Sosial) didirikan di Frankfurt pada 1923, tetapi karya-karyanya yang paling berpengaruh lahir dari pengalaman traumatis kebangkitan fasisme dan Perang Dunia II.Max Horkheimer, pemimpin institut itu, menulis program intelektualnya dalam esai Traditional and Critical Theory (1937). Ia membedakan antara teori tradisionalyang memisahkan fakta dari nilai dan mengklaim objektivitasdan teori kritis yang mengakui bahwa pengetahuan selalu tertanam dalam konteks sosial tertentu dan harus diarahkan pada emansipasi manusia (Horkheimer, 1937, hlm. 206‒215).
Namun, karya Mazhab Frankfurt yang paling mengguncang adalah Dialectic of Enlightenment (1947) oleh Horkheimer dan Theodor W. Adorno. Di tengah reruntuhan Eropa pasca-perang, mereka mengajukan tesis yang mengejutkan: Pencerahan yang diagungkan sebagai jalan menuju kebebasan telah berbalik menjadi bentuk baru dari barbarisme. Rasionalitas instrumental, yang hanya peduli pada efisiensi dan kalkulasi cara-tujuan, telah memungkinkan Auschwitz dan Hiroshima. Kemajuan teknologi tidak otomatis membawa kemajuan moral (Horkheimer & Adorno, 1947, hlm. xvi‒xvii, 3‒6).
Apa hubungannya dengan Hubungan Internasional? Banyak. Teori Kritis Mazhab Frankfurt mengajarkan kita untuk curiga terhadap narasi "kemajuan" dan "modernisasi" yang digunakan kekuatan-kekuatan Barat untuk melegitimasi intervensi di negara-negara non-Barat. Ketika para pemimpin AS berbicara tentang "membawa demokrasi" ke Timur Tengah melalui bom dan peluru, kita diingatkan pada peringatan Adorno dan Horkheimer: Rasionalitas yang mengklaim universal dan netral sering kali hanyalah topeng bagi kekuasaan.
Generasi kedua Mazhab Frankfurt, terutama Jürgen Habermas, menawarkan jalan keluar dari pesimisme Adorno dan Horkheimer. Habermas berpendapat bahwa dalam setiap tindakan komunikasi terdapat potensi untuk mencapai pemahaman bersama yang bebas dari paksaan (herrschaftsfreie Kommunikation). Inilah yang disebutnya etika diskursus (discourse ethics): Gagasan bahwa norma-norma itu sah hanya jika semua orang yang akan terpengaruh olehnya dapat menerima norma itu sebagai partisipan dalam diskursus yang bebas dan setara (Habermas, 1981, hlm. 86‒94).
Andrew Linklater, seorang pemikir HI Inggris, membawa gagasan Habermas ke dalam studi politik global. Dalam The Transformation of Political Community (1998), Linklater berargumen bahwa prinsip-prinsip etika diskursus harus diperluas melampaui batas-batas negara. Jika semua manusia setara secara moral, maka mengapa hanya warga negara tertentu yang berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi seluruh umat manusia? Dari sini muncul visi kosmopolitanisme kritis: Tatanan global yang lebih inklusif, di mana batas-batas kedaulatan dan kewarganegaraan dinegosiasikan ulang melalui dialog lintas budaya yang setara (Linklater, 1998, hlm. 97‒107).
Linklater bermimpi tentang "transformasi rangkap tiga": Perluasan inklusi moral melewati batas-batas negara, pengurangan ketimpangan ekonomi global, dan penghormatan terhadap perbedaan kultural. Bukan utopia kosong, melainkan arah normatif yang menantang kita untuk membayangkan alternatif yang lebih baik terhadap tatanan global yang ada.
Benang merah yang menyatukan semua varian Teori Kritis adalah komitmen pada emansipasipembebasan manusia dari struktur-struktur yang mendominasi, mengeksploitasi, dan mengalienasi mereka. Seperti ditegaskan oleh Steve Smith dalam The Achievements of Critical Theory, kritik bukanlah tujuan pada dirinya sendiri; ia harus diarahkan pada penciptaan kondisi-kondisi yang memungkinkan manusia hidup secara bebas, setara, dan bermartabat (Smith, 1996, hlm. 281‒285).
Teori Kritis mengingatkan kita bahwa studi Hubungan Internasional bukanlah sekadar pengamatan "obyektif" terhadap "fakta-fakta" di luar sana. Setiap teori HI membawa serta asumsi-asumsi normatif tentang siapa yang penting, kepentingan siapa yang diprioritaskan, dan dunia seperti apa yang diinginkan. Kaum realis berasumsi bahwa negara-bangsa adalah aktor utama dan keamanannya adalah nilai tertinggi. Kaum liberalis berasumsi bahwa kebebasan individu dan pasar adalah yang utama. Kaum Marxis dan Teori Kritis berasumsi bahwa yang terpenting adalah pembebasan mayoritas umat manusiakaum buruh, kaum tertindas, penduduk pinggiran globaldari eksploitasi dan dominasi.
Konflik Iran-Israel-AS
Untuk memahami konflik Iran-Israel-AS secara memadai, kita perlu mundur sejenak. Hubungan Iran-AS tidak selalu antagonistis. Pada 1953, CIA membantu menggulingkan Perdana Menteri Iran yang demokratis, Mohammad Mossadegh, setelah ia menasionalisasi industri minyak Iran. Shah Mohammad Reza Pahlavi yang dipulihkan menjadi sekutu setia AS di kawasan. Revolusi Iran 1979 mengubah segalanya: Rezim Islam di bawah Ayatollah Khomeini menolak "Imperialisme Besar" (AS) dan "Imperialisme Kecil" (Israel), mendefinisikan identitas Iran dalam oposisi terhadap keduanya.Israel, di sisi lain, didirikan pada 1948 dan sejak itu menjadi sekutu paling setia AS di Timur Tengah. Hubungan ini bukan hanya tentang nilai-nilai demokrasi atau solidaritas Yahudi-Kristen ini adalah kemitraan strategis, ekonomi, dan militer yang mendalam. Seperti dicatat oleh Press TV (2026), "Israel telah menjadi aset paling signifikan yang ditempatkan dalam posisi Amerika oleh kekuatan-kekuatan sejarah" (Press TV, 2026, paragraf 22).
Perang enam hari 1967, Revolusi Iran 1979, perang Iran-Irak (1980-1988), intifada Palestina, invasi AS ke Irak (2003), program nuklir Iran, dan serangkaian konflik yang lebih kecilsemua ini adalah batu-batu fondasi yang membangun ketegangan struktural antara ketiga aktor ini. Pada Juni 2025, perang dua belas hari antara Iran dan Israel meletus (Journal of Contemporary Studies, 2025). Februari 2026, eskalasi mencapai puncaknya: serangan gabungan AS-Israel dengan nama sandi "Operation Epic Fury" membunuh Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dan meluluhlantakkan infrastruktur militer Iran (Outlook India, 2026, hlm. 2‒3).
Dari perspektif Marxis klasik, konflik ini adalah teks sempurna untuk melihat bagaimana akumulasi kapital dan kepentingan kelas mendorong kebijakan luar negeri. Perhatikan beberapa fakta:
Pertama, perang itu sendiri adalah bisnis besar. Pengeluaran militer AS mencapai hampir satu miliar dolar per hari selama konflik; Israel mengeluarkan sekitar 3 miliar dolar per minggu. Ini bukan sekadar biaya; ini adalah aliran kapital ke dalam industri pertahanan, jaringan logistik, dan lembaga keuangan (Chakrabarti, 2026, hlm. 5). Perusahaan-perusahaan seperti Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, dan Boeing yang sahamnya melonjak tajam adalah penerima manfaat langsung dari kematian dan kehancuran.
Kedua, retorika "keamanan nasional" berfungsi sebagai tabir ideologis untuk menyembunyikan logika ekonomi. Chakrabarti (2026) menulis: "Perang AS-Israel terhadap Iran bukanlah operasi keamanan melainkan konflik imperial yang diproduksi secara struktural. Korban kemanusiaan... bukanlah kecelakaan atau berlebihan; ia intrinsik pada ekonomi politik militerisme" (Chakrabarti, 2026, hlm. 3). Dengan kata lain: Jangan tertipu oleh pembicaraan tentang "mencegah nuklir Iran" atau "membela demokrasi." Itu hanyalah cara untuk membuat kebijakan yang menguntungkan segelintir elit tampak legitimate secara moral.
Ketiga, kontrol atas sumber daya energi adalah motif material yang fundamental. Penulis di Press TV (2026) menyatakannya dengan brutal: "Selama puluhan tahun, tujuan menyeluruh dari kompleks industri-militer AS di Asia Barat adalah mengamankan aliran energi. Segala sesuatu yang lain... tidak memiliki nilai intrinsik dalam kerangka minyak-sentris strategi imperial AS. Pada hari kawasan ini menghabiskan cadangan minyak dan gas alamnya, Amerika Serikat akan berhenti menyebutnya sama sekali" (Press TV, 2026, paragraf 1‒3).
Ini adalah materialisme historis dalam bentuknya yang paling blak-blakan. Bukan nilai-nilai demokrasi, bukan solidaritas dengan "rakyat Iran yang tertindas," bukan ancaman nuklirtetapi minyak, gas, dan kontrol atas rute perdagangan energi yang mendorong grand strategy AS di kawasan.
Keempat, dampak perang jatuh secara tidak proporsional pada kelas pekerjabaik di Iran, Israel, maupun di tempat lain. Sementara para CEO perusahaan pertahanan merayakan kenaikan laba, buruh membayar dengan pajak yang dialihkan dari kesejahteraan sosial ke pengeluaran militer. "Dana publik dialihkan dari kesejahteraan sosial ke pengeluaran militer, memperkuat ketimpangan dan menggerogoti infrastruktur sosial," tulis Chakrabarti (2026, hlm. 6). Di Iran, infrastruktur sipil jaringan listrik, rumah sakit, sistem transportasi dihancurkan sebagai strategi militer, bukan sebagai kerusakan sampingan (Chakrabarti, 2026, hlm. 7‒8).
Dari perspektif Neo-Marxisme, konflik ini lebih kompleks dan melibatkan lapisan-lapisan analisis tambahan.
Teori dependensi membantu kita memahami posisi struktural Iran dalam ekonomi global. Iran bukanlah negara pinggiran biasa: ia memiliki cadangan minyak dan gas alam terbesar keempat di dunia. Namun, justru itulah masalahnya. Dalam logika teori dependensi, negara-negara yang kaya akan sumber daya alam sering kali terjebak dalam "kutukan sumber daya" (resource curse): Mereka bergantung pada ekspor komoditas primer, gagal mengembangkan sektor manufaktur yang kompetitif, dan menjadi rentan terhadap fluktuasi harga global dan intervensi eksternal.
Program nuklir Iran adalah simbol dari upaya untuk melepaskan diri dari ketergantungan ini. Dengan memiliki teknologi nuklirbahkan hanya untuk pembangkit listrikIran berharap mengurangi ketergantungannya pada ekspor minyak untuk kebutuhan energi domestik. Namun, justru hal inilah yang mengancam tatanan yang ada. AS dan sekutunya tidak mau kehilangan pengaruh (leverage) yang diberikan oleh kontrol atas akses Iran ke teknologi dan pasar global. Valadbaygi (2025) menunjukkan bahwa program nuklir Iran dan sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadapnya "harus dipandang sebagai bagian dari upaya negara-negara besar, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, untuk membentuk neoliberalisme di Timur Tengah dan Afrika Utara" (Valadbaygi, 2025, hlm. 3). Ini bukan tentang bom; ini tentang kontrol atas proses-proses akumulasi kapital di kawasan.
Teori sistem dunia memberi gambaran yang lebih besar. Dalam sistem kapitalis global, kawasan Timur Tengah menempati posisi yang aneh: Ia bukan "inti" (yang memproduksi barang-barang berteknologi tinggi), tetapi ia bukan pula "pinggiran" biasa (karena ia memiliki sumber daya yang sangat vital bagi seluruh sistem). Posisinya lebih mirip semi-pinggiran kaya sumber dayadengan sebagian karakteristik inti (kekayaan, infrastruktur modern di negara-negara Teluk) dan sebagian karakteristik pinggiran (ketergantungan pada ekspor komoditas, ketimpangan internal yang parah).
Konflik Iran-Israel-AS dapat dibaca sebagai krisis dalam sistem dunia yang menua. Hegemoni Asy ang didirikan setelah Perang Dunia II sedang menghadapi tantangan struktural dari kebangkitan Cina, kebangkitan kembali Rusia, dan pembusukan internalnya sendiri. Pass (2024) berargumen bahwa "krisis organik global" yang kita alami sendiri "sebenarnya adalah ekspresi dari krisis sistemik yang menimpa hegemoni dunia Amerika dan rezim akumulasi neoliberal yang didukungnya" (Pass, 2024, hlm. 18). Ketika hegemoni melemah, ia menjadi semakin bergantung pada paksaan dan militerismebukan lagi pada persetujuan.
Analisis Neo-Gramscian memperdalam interpretasi ini. Gilbert Achcar, seorang pemikir Marxis kontemporer, mengamati bahwa apa yang kita saksikan adalah "mutasi imperialisme AS" bukan keruntuhannya. "Imperialisme AS sayangnya jauh dari mati. Apa yang terjadi adalah mutasi dari imperialisme AS. Apa yang berakhir adalah apa yang saya sebut tatanan liberal Atlantik yang telah dibangun sejak Perang Dunia Kedua" (Achcar, 2025, hlm. 5). Achcar berargumen bahwa perang Gaza 2023, di mana AS sepenuhnya mendukung operasi militer Israel meskipun ada bukti kejahatan perang, adalah "paku terakhir di peti mati liberalisme Atlantik" (Achcar, 2025, hlm. 7). Kontradiksi antara dukungan AS terhadap Ukraina (konon demi "demokrasi dan aturan main") dan dukungannya terhadap Israel (meskipun pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia) terlalu mencolok untuk diabaikan.
Dalam kerangka Coxian, AS telah kehilangan hegemoni dalam arti Gramsciankemampuan untuk memerintah melalui kombinasi paksaan dan persetujuan. Yang tersisa semakin banyak adalah paksaan mentah: Operasi militer, pembunuhan pemimpin politik, sanksi ekonomi yang melumpuhkan, dan narasi-narasi legitimasi yang semakin rapuh.
Teori Kritis terutama dalam varian Habermasian-Linklaterian-nya menawarkan lapisan analisis tambahan: Konflik ini adalah perang atas makna (war of meaning).
Perhatikan bagaimana kedua belah pihak membingkai (frame) konflik ini. Bagi Iran, ini adalah perlawanan melawan imperialisme dan Zionisme "front perlawanan" yang membela kaum tertindas melawan kekuatan-kekuatan arogan dunia. Bagi Israel, ini adalah pertahanan diri melawan rezim yang secara eksistensial mengancam keberadaan negara Yahudi rezim yang mendanai "terorisme" dan berusaha mendapatkan senjata nuklir untuk menghancurkan Israel. Bagi AS, ini adalah "perang melawan teror" dan "pertahanan tatanan berbasis aturan."
Masing-masing narasi ini bukan sekadar propaganda yang bisa dikupas dan dibuang. Narasi-narasi ini menciptakan realitas yang dihuni oleh para aktor. Dalam istilah konstruktivis yang dipinjam Teori Kritis: Identitas "diri" (self) didefinisikan dalam oposisi terhadap "yang lain" (other). Iran tidak bisa menjadi "pelindung kaum tertindas" tanpa adanya "imperialis" yang menindas. Israel tidak bisa menjadi "satu-satunya demokrasi di Timur Tengah yang terancam" tanpa adanya "rezim-rezim otoriter Islam" yang mengancamnya.
Apa yang dilakukan Teori Kritis adalah mempertanyakan asumsi-asumsi ini secara radikal. Mengapa "keamanan Israel" dianggap lebih penting daripada "keamanan Iran"? Mengapa program nuklir Israel yang sudah ada dianggap legitimate, sementara potensi program nuklir Iran dianggap ancaman global? Mengapa serangan Israel terhadap Iran disebut "pertahanan diri," sementara respons Iran disebut "agresi"? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh kalkulasi militer dan ekonomi semata; mereka menuntut analisis kritis terhadap struktur-struktur normatif yang mendefinisikan apa yang dianggap sah dan tidak sah dalam politik global.
Lebih jauh lagi, Teori Kritisd alam tradisi Habermas bertanya, Bagaimana komunikasi antara musuh-musuh ini bisa dimungkinkan? Apakah mungkin menciptakan ruang dialog di mana semua pihak yang terpengaruh oleh konflikbukan hanya elit di Teheran, Tel Aviv, dan Washington, tetapi juga pekerja Iran, petani Palestina, buruh Israel, dan masyarakat sipil di seluruh kawasandapat berpartisipasi secara bebas dan setara? Pertanyaan ini mungkin naif, tapi justru ke-naif-annya yang bersifat subversif: Ia membuka kemungkinan alternatif terhadap narasi bahwa "tidak ada pilihan lain selain perang."
Sintesis
Kekuatan pendekatan Marxis, Neo-Marxis, dan Teori Kritis terhadap konflik Iran-Israel-AS terletak pada kemampuannya mengungkap apa yang disembunyikan. Ketiganya sepakat pada tesis fundamental: Politik global bukanlah terutama soal negara-bangsa yang berinteraksi dalam ruang kosong anarkis, melainkan tentang kapitalisme global sebagai struktur yang membentuk kemungkinan dan ketidakmungkinan dalam hubungan internasional.Tapi ketiganya berbeda dalam penekanan:
- Marxisme klasik menekankan pada motif ekonomi langsung akumulasi kapital, kontrol atas sumber daya, kepentingan kelas sebagai pendorong utama kebijakan luar negeri dan perang.
- Neo-Marxisme (dalam varian dependensi, sistem dunia, dan Neo-Gramscian) memperluas analisis ke dimensi struktural dan historis: Bagaimana posisi aktor dalam hierarki global membentuk pilihan-pilihan mereka, bagaimana hegemoni bekerja melalui kombinasi paksaan dan persetujuan, dan bagaimana krisis hegemoni menciptakan peluang bagi perubahantetapi juga bagi eskalasi kekerasan.
- Teori Kritis (terutama dalam varian Frankfurt dan Habermasian) menambahkan dimensi normatif dan diskursif: mempertanyakan asumsi-asumsi yang mendasari narasi-narasi legitimasi, dan menunjuk pada kemungkinan emansipasi melalui transformasi struktur-struktur komunikasi dan partisipasi.
Penutup
Mari kita akhiri dengan kembali ke pertanyaan yang membuka esai ini: Mengapa perang masih terjadi di era yang begitu maju?Marxisme, Neo-Marxisme, dan Teori Kritis memberi kita diagnosis yang komprehensif namun juga mengganggu: Perang terjadi karena kapitalisme global membutuhkannya. Ia membutuhkan perang untuk membuka pasar baru, mengamankan sumber daya, mendisiplinkan tenaga kerja, dan menyalurkan kelebihan kapital ke dalam industri militer. Ia membutuhkan perang untuk mempertahankan hierarki antara "inti" dan "pinggiran," antara yang diuntungkan dan yang dirugikan oleh globalisasi neoliberal. Ia membutuhkan perangdan ancaman peranguntuk melegitimasi pengeluaran militer yang astronomis dan membungkam kritik dengan narasi "keamanan nasional." Dan ia membutuhkan narasi-narasi ideologis"demokrasi vs tirani," "peradaban vs barbarisme," "keamanan vs teror"untuk membuat semua ini tampak wajar dan tak terelakkan.
Namun, justru di sinilah letak daya subversif dari perspektif-perspektif kritis ini: Dengan mengungkap mekanisme struktural di balik perang, mereka juga menunjukkan bahwa perang bukanlah takdir. Ia adalah produk dari struktur-struktur historis tertentudan apa yang dibuat oleh manusia dapat diubah oleh manusia.
Membangun perdamaian sejati di Timur Tengah, menurut ketiga tradisi ini, bukanlah terutama soal negosiasi diplomatik atau ceasefire temporer. Ia mensyaratkan transformasi struktural: Tatanan ekonomi global yang lebih adil, di mana negara-negara tidak lagi terjebak dalam posisi dependen; ruang publik global yang lebih demokratis, di mana suara-suara dari pinggiran didengar setara dengan suara dari pusat; dan hegemoni yang tidak lagi berbasis pada dominasi militer, melainkan pada persetujuan yang genuinely inklusif.
Ini adalah proyek yang ambisiusmungkin utopis. Namun, seperti diingatkan oleh para pemikir kritis, tanpa utopia, kita hanya akan terus mengulangi pola-pola lama yang membawa penderitaan bagi jutaan manusia. "Tugas kita," tulis Charlie Thame dalam pembaruan Teori Kritis internasional, "adalah secara terus-menerus berjuang, agar umat manusia tidak menjadi sepenuhnya patah semangat oleh kejadian-kejadian menakutkan di masa kini, agar keyakinan manusia pada arah masyarakat yang layak, damai, dan bahagia tidak lenyap dari muka bumi" (Thame, 2025, hlm. 2).
Daftar Pustaka
Achcar, G. (2025, 7 Agustus). Neofascism, imperialism, war, and revolution in the Middle East. International Viewpoint. https://internationalviewpoint.org/Neofascism-Imperialism-War-and-Revolution-in-the-Middle-EastBlomström, M., & Hettne, B. (1984). Development theory in transition: The dependency debate and beyond. Zed Books.
Burchill, S., & Devetak, R. (2007). Marxism. Dalam S. Burchill, A. Linklater, R. Devetak, J. Donnelly, T. Nardin, M. Paterson, C. Reus-Smit, & J. True (Eds.), An introduction to international relations: Australian perspectives (hlm. 64–74). Cambridge University Press.
Chakrabarti, D. (2026, 6 April). Profit, power and death: The humanitarian ledger of the Iran war. Times of India. https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/burnt-coffee/profit-power-and-death-the-humanitarian-ledger-of-the-iran-war/
Clark, C. (2012). The sleepwalkers: How Europe went to war in 1914. HarperCollins.
Cox, R. W. (1981). Social forces, states and world orders: Beyond international relations theory. Millennium: Journal of International Studies, 10(2), 126–155. https://doi.org/10.1177/03058298810100020501
Frank, A. G. (1967). Capitalism and underdevelopment in Latin America: Historical studies of Chile and Brazil. Monthly Review Press.
Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebooks (Q. Hoare & G. N. Smith, Ed. & Trans.). International Publishers.
Habermas, J. (1981). The theory of communicative action, Vol. 1: Reason and the rationalization of society (T. McCarthy, Trans.). Beacon Press.
Horkheimer, M. (1937). Traditional and critical theory. Dalam Critical theory: Selected essays (hlm. 188–243). Continuum.
Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (1947). Dialectic of enlightenment (J. Cumming, Trans.). Herder and Herder.
Lenin, V. I. (1917). Imperialism, the highest stage of capitalism. Foreign Languages Press.
Linklater, A. (1998). The transformation of political community: Ethical foundations of the post-Westphalian era. Polity Press.
Marx, K., & Engels, F. (1846). The German ideology. Progress Publishers.
Marx, K., & Engels, F. (1848). Manifesto of the Communist Party. Progress Publishers.
Outlook India. (2026, 11 Maret). How the US–Israel assault on Iran is linked with the crisis of American capitalism. Outlook India. https://www.outlookindia.com/international/how-the-usisrael-assault-on-iran-is-linked-with-the-crisis-of-american-capitalism
Outlook India. (2026, 11 Maret). How the US–Israel assault on Iran is linked with the crisis of American capitalism. Outlook India. https://www.outlookindia.com/international/how-the-usisrael-assault-on-iran-is-linked-with-the-crisis-of-american-capitalism
Pass, J. (2024). (Re)introducing world hegemony into the 'global organic crisis'. International Affairs, 100(1), 323–343. https://doi.org/10.1093/ia/iiad284
Press TV. (2026, 25 April). America's grand strategy in West Asia: Energy flow at any cost – with Israel as enforcer. Press TV. https://www.presstv.ir/Detail/2026/04/25/767514/america-grand-strategy-west-asia-energy-flow-at-any-cost-with-israel-enforcer
Smith, S. (1996). The achievements of critical theory. Dalam S. Smith, K. Booth, & M. Zalewski (Eds.), International theory: Positivism and beyond (hlm. 279–298). Cambridge University Press.
Thame, C. (2025). The tripartite structure of critical international theory. International Theory. Advance online publication. https://doi.org/10.1017/S1752971925000136
Valadbaygi, K. (2025). Unpacking the 2015 Iran nuclear deal (JCPOA): Internationalisation of capital, imperial rivalry and cooperation, and regional power agency. Politics. Advance online publication. https://doi.org/10.1177/02633957231172060
Wallerstein, I. (1974). The modern world-system I: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the sixteenth century. Academic Press.
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar
Silakan tulis komentar Anda.