Perilaku Otoritarian Donald J. Trump dalam Perang Iran 2026

Otoritarianisme sebagai mode bawaan (default mode) pola kuasa suatu kepemimpinan politik. Gejala ini cukup terlihat indikasinya dala kebijakan perang yang diputuskan Donald Trump (atas desakan Netanyahu) atas Iran tahun 2026. Dalam telaah Otoritarianisme yang ditunjukkan Trump, esai ini menggunakan analisis Biopolitik Neo Darwinis.

Pada 28 Maret 2026, jutaan warga Amerika Serikat memadati jalan-jalan di berbagai kota dalam demonstrasi bertajuk "No Kings" yang menuntut penghentian keterlibatan militer Amerika Serikat dalam Perang Iran (The New York Times, 2026). Namun, respons Presiden Donald J. Trump sungguh di luar dugaan: Alih-alih menunjukkan tanda-tanda akomodatif terhadap tekanan publik, ia justru memperkeras retorika perang dengan menyebut Iran sebagai "ancaman eksistensial" dan menegaskan bahwa "Amerika harus kuat, musuh harus takut" (CNN, 2026).

 
Fenomena ini mengundang pertanyaan mendasar: Mengapa seorang pemimpin negara demokratis yang tengah menghadapi gelombang protes terbesar dalam sejarah modern justru bergeming dan bahkan semakin memperkuat posisi konfliktualnya?

Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab secara memadai hanya dengan menggunakan perangkat analisis politik konvensional yang bertumpu pada variabel ideologi, kepentingan elektoral, atau kalkulasi geopolitik semata. Diperlukan sebuah kerangka analitis yang lebih dalam, yang mampu menyelami akar-akar biologis dan evolusioner dari perilaku kepemimpinan manusia.

 
Esai ini berupaya menjawab teka-teki tersebut dengan menggunakan perspektif biopolitik, khususnya teori yang dikembangkan oleh Albert Somit dan Steven A. Peterson (2005) mengenai model default kepemimpinan manusia yang bersifat otoritarian. Lebih jauh, analisis ini akan diperkaya dengan pandangan dari tiga perspektif keilmuan yang berbeda: ahli ilmu politik internasional Barat, ahli ilmu politik Muslim, dan ahli ilmu politik Yahudi, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif.

Otoritarianisme sebagai Warisan Evolusi

Albert Somit dan Steven A. Peterson, dua pemikir terkemuka dalam kajian biopolitik, mengajukan tesis provokatif bahwa demokrasi bukanlah sistem politik yang alamiah bagi spesies manusia. Dalam karya mereka yang berjudul The Failure of Democratic Nation Building: Ideology Meets Evolution (2005), keduanya berargumen bahwa manusia, sebagai primata sosial, secara evolusioner telah dianugerahi kecenderungan bawaan (innate predisposition) untuk menerima, dan bahkan menghendaki, struktur sosial-politik yang bersifat hierarkis, dominatif, dan otoriter. Mereka menyatakan dengan tegas, "Biologically speaking, humans are social primates... evolution has endowed the social primates with an innate predisposition... for hierarchical social and political structures" (Somit & Peterson, 2005, hlm. 1).

Dalam kerangka pikir ini, otoritarianisme bukanlah sebuah anomali atau penyimpangan dari norma demokrasi. Sebaliknya, ia merupakan mode operasi bawaan (default mode) dari organisasi politik manusia. Demokrasi, dengan segala tuntutannya akan kesetaraan, deliberasi, dan pembatasan kekuasaan, justru merupakan sebuah konstruksi sosial yang rapuh dan menuntut serangkaian kondisi pemungkin (enabling conditions) yang khusus dan tidak selalu tersedia secara alami (Somit & Peterson, 2005, hlm. 3).

Teori ini juga menyoroti warisan evolusioner lain yang tak kalah kuatnya, yaitu kepatuhan (obedience) terhadap otoritas. Bagi Somit dan Peterson (2005, hlm. 16), kepatuhan bukan semata-mata produk dari rasa takut atau paksaan eksternal, melainkan memiliki nilai adaptif yang mendalam. Dalam lingkungan evolusioner masa lalu, kepatuhan terhadap pemimpin kelompok atau individu dominan (alpha male) membantu anggota kelompok menghindari konflik fisik yang berisiko, menghemat energi, dan pada akhirnya meningkatkan peluang untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Oleh karena itu, "among our species' most powerful and persistent evolutionary legacies is a readiness to give 'obedience to those in authority'... a readiness hardly conducive to either the emergence or the survival of democratic governance" (Somit & Peterson, 2005, hlm. 16).

Trump sebagai Manifestasi Alpha Male Politik

Dengan menggunakan lensa biopolitik Somit-Peterson, perilaku politik Donald Trump dalam krisis Iran 2026 memperoleh makna yang baru dan mendalam. Trump tidak sekadar bertindak sebagai seorang presiden yang menjalankan fungsi eksekutif negara. Ia lebih tepat dipahami sebagai manifestasi dari figur alpha male dalam hierarki sosial primata. Tindakannya untuk tetap bertahan pada jalur konflik, menolak tekanan publik, dan menegaskan dominasi melalui kekuatan militer adalah ekspresi murni dari kecenderungan otoritarian yang tertanam secara biologis.

Salah satu argumen kunci Somit dan Peterson adalah bahwa relasi dominasi menciptakan prediktabilitas. "Dominance relations yield predictability. Individuals soon learn where they stand with one another with respect to access to valued resources" (Somit & Peterson, 2005, hlm. 20). Dalam konteks modern, "sumber daya berharga" ini dapat berupa rasa aman, identitas nasional, dan kehormatan kolektif.

 
Dengan menciptakan narasi bipolar yang sederhana—"Amerika kuat melawan musuh yang mengancam"—Trump memberikan semacam kepastian psikologis yang menenangkan bagi basis pendukungnya. Dalam dunia yang kompleks dan penuh ketidakpastian, kepemimpinan otoritarian menawarkan peta jalan yang jelas, hitam-putih, dan tidak ambigu. Hal ini sangat kontras dengan proses demokrasi deliberatif yang sering kali bertele-tele, ambigu, dan penuh kompromi.

Perang, dalam logika biopolitik ini, bukanlah instrumen terakhir dari kegagalan diplomasi. Ia adalah instrumen untuk menegaskan dan mempertahankan posisi dominan sang pemimpin. Dengan mempertahankan perang, Trump mengirimkan sinyal yang jelas bahwa ia memegang kendali, bahwa hierarki yang ia pimpin masih kokoh, dan bahwa akses terhadap "sumber daya" simbolik berupa keamanan dan kehormatan nasional masih berada dalam genggamannya. Di mata pendukungnya, keteguhan ini dipersepsikan bukan sebagai kekerasan hati, melainkan sebagai kekuatan dan ketegasan yang sangat dibutuhkan.

Perspektif Tripartit, Perluas Cakrawala Analisis

Untuk menghindari jebakan reduksionisme biologis, analisis ini perlu ditempatkan dalam dialog dengan pandangan para pemikir dari latar belakang yang beragam.

Perspektif Politik Barat soal Demokrasi dan Ketahanannya

Pandangan Somit dan Peterson menemukan gaungnya dalam diskursus ilmu politik arus utama, meskipun dengan penekanan yang berbeda. Para pemikir seperti Robert A. Dahl (1998), dalam karyanya On Democracy, mengakui bahwa demokrasi bukanlah sistem yang muncul secara spontan atau bertahan dengan sendirinya.

 
Ia mensyaratkan kondisi-kondisi yang menguntungkan, seperti tingkat pembangunan ekonomi yang memadai, budaya politik yang partisipatif, dan lembaga-lembaga yang kuat. Ketika kondisi-kondisi ini terkikis—oleh ketimpangan ekonomi, polarisasi sosial, atau rasa tidak aman yang meluas—fondasi demokrasi menjadi rapuh. Dalam situasi semacam ini, daya tarik pemimpin otoriter yang menjanjikan stabilitas dan pemulihan kejayaan menjadi sangat sulit ditolak. Trump, dengan demikian, dapat dilihat sebagai aktor yang secara instingtif memahami dan mengeksploitasi kerentanan struktural dalam demokrasi Amerika kontemporer. Ia adalah produk sekaligus akselerator dari krisis legitimasi demokrasi liberal.

Perspektif Politik Islam, Keadilan sebagai Pilar Pemerintahan

Dari sudut pandang ilmu politik Islam, konsep kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan ('adl) dan musyawarah (shura). Pemikir Muslim kontemporer seperti Muqtedar Khan (2019) dalam Islam and Good Governance menekankan bahwa tujuan utama pemerintahan dalam Islam adalah menegakkan keadilan sosial dan melayani kepentingan publik (maslahah). Seorang pemimpin, betapa pun kuatnya, tidak memiliki legitimasi untuk bertindak sewenang-wenang atau mengabaikan suara rakyat yang ia pimpin.

 
Tindakan Trump yang mengabaikan jutaan suara protes demi mempertahankan narasi dominasi personal dan nasional dapat dikritik sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip 'adl. Meskipun naluri otoritarian mungkin bersifat alamiah secara biologis, ajaran etis dalam Islam justru menuntut adanya pengendalian diri dan akuntabilitas pemimpin di hadapan Tuhan dan masyarakat. Konsep shura menegaskan bahwa pengambilan keputusan, terutama dalam hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti perang dan damai, harus melibatkan proses konsultasi yang inklusif, bukan diputuskan secara sepihak oleh seorang alpha male.

Perspektif Politik Yahudi, Realisme Kekuasaan dan Etika Kenabian

Pemikiran politik Yahudi menawarkan dialektika yang kaya antara realisme kekuasaan dan tuntutan etis profetik. Di satu sisi, tradisi politik Yahudi sangat akrab dengan kerasnya realitas politik antar bangsa, yang sering kali mengharuskan penggunaan kekuasaan untuk bertahan hidup. Namun, di sisi lain, tradisi kenabian (nevi'im) secara konsisten menyuarakan kritik tajam terhadap para raja dan pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan, bertindak zalim, dan mengabaikan penderitaan rakyat.

 
Pemikir politik Yahudi kontemporer seperti Shlomo Avineri (2017), dalam analisisnya tentang pemikiran politik Zionis, menunjukkan adanya ketegangan abadi antara keharusan membangun kekuatan nasional dan tanggung jawab moral untuk menggunakannya secara bijaksana. Seorang ahli politik Yahudi yang objektif mungkin akan melihat perilaku Trump dari dua sisi. Pertama, ia akan mengakui bahwa retorika "musuh harus takut" adalah cerminan dari pemahaman realis yang mendalam tentang dinamika kekuasaan global. 

Namun, kedua, ia akan mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa batas yang tidak diimbangi oleh kebijaksanaan dan keadilan (sebagaimana diajarkan dalam tradisi kenabian dan literatur hikmat seperti Kitab Amsal) adalah jalan menuju kehancuran moral dan politis. Kepemimpinan sejati, dalam perspektif ini, tidak hanya diukur dari kemampuan untuk mendominasi, tetapi juga dari kapasitas untuk melayani, melindungi yang lemah, dan mengejar perdamaian.

Demokrasi adalah Perjuangan melawan "Gen" Kita Sendiri

Analisis biopolitik terhadap kebijakan perang Donald Trump terhadap Iran pada tahun 2026 menyajikan sebuah kesimpulan yang meresahkan sekaligus mencerahkan. Tindakan Trump bukanlah sekadar buah dari karakter pribadi yang unik atau kalkulasi politik yang sesat. Ia adalah manifestasi dari kecenderungan otoritarian yang mengakar dalam warisan evolusioner kita sebagai primata sosial. Trump berhasil karena ia "berbicara" dalam bahasa naluri yang dipahami oleh sebagian besar manusia: bahasa hierarki, dominasi, dan kepatuhan.

Perspektif dari ilmuwan politik Muslim dan Yahudi, di samping Barat, memperkaya pemahaman kita dengan menegaskan bahwa meskipun naluri otoritarian mungkin bersifat "alamiah", peradaban manusia telah mengembangkan kerangka etis dan spiritual yang menuntut kita untuk melampaui naluri tersebut. Keadilan, musyawarah, akuntabilitas, dan kebijaksanaan adalah nilai-nilai yang harus diperjuangkan secara sadar untuk mengendalikan kecenderungan bawaan kita yang destruktif.

 
Oleh karena itu, perjuangan untuk mempertahankan demokrasi bukanlah pertarungan melawan musuh dari luar. Ia adalah perjuangan melawan kecenderungan laten di dalam diri kita sendiri. Seperti yang diingatkan oleh Somit dan Peterson (2005, hlm. 3), "The primary reason for the prevalence of authoritarian governments, for the rarity of democracy, and for why democracy demand such special enabling conditions is to be found not in our stars but in our genes."

 
Memahami akar biologis dari otoritarianisme adalah langkah pertama yang penting, bukan untuk memaafkan atau membenarkannya, melainkan untuk membangun pertahanan demokrasi yang lebih sadar, lebih tangguh, dan lebih efektif. Demokrasi adalah sebuah proyek peradaban yang harus terus-menerus dirawat dan diperjuangkan, karena ia berenang melawan arus deras kecenderungan evolusioner kita sendiri.

Referensi

Avineri, S. (2017). The making of modern Zionism: The intellectual origins of the Jewish state (Edisi revisi). Basic Books.

CNN. (2026, 28 Maret). Trump vows to 'finish the job' in Iran, defying mass protests.

Dahl, R. A. (1998). On democracy. Yale University Press.

Khan, M. A. (2019). Islam and good governance: A political philosophy of Ihsan. Palgrave Macmillan.

Somit, A., & Peterson, S. A. (2005). The failure of democratic nation building: Ideology meets evolution. Palgrave Macmillan.

The New York Times. (2026, 29 Maret). Millions march across U.S. in 'No Kings' protests against Trump's war in Iran.