Klientelisme Politik di Amerika Serikat

Mungkin selama ini kita memandang bahwa di negara seperti Amerika Serikat fenomena klientelisme dalam politik itu tidak ada. Klientelisme politik di Amerika Serikat sebenarnya ada tetapi sangat jarang artikel yang membahasnya. Ini akibat di aneka perguruan tinggi, diskusi mengenai klientelisme politik lebih banyak membicarakan kasus-kasus di Amerika Latin, India, Filipina, ataupun Indonesia.

Pembicaraan klientelisme politik di Amerika Serikat, sebab itu terjebak dalam posisi antara mitos demokrasi murni dan realitas transaksi politik. Amerika Serikat sebenarnya negara demokrasi biasa, dengan mana “demokrasi” yang berjalan di sana juga memiliki sejumlah masalah sama seperti di negara-negara lain. Persoalannya adalah cukup jarang kalangan intelektual menulis atau menjadikannya bahan diskusi di kelas-kelas kuliah ataupun ruang publik.

 

Klientelisme di Amerika Serikat itu ada seperti layaknya di negara lain. Hanya saja jika kita biasa melakukan studi politik perbandingan maka bentuk-bentuknya saja yang berbeda. Meskipun AS sering digambarkan sebagai negara dengan demokrasi liberal dan birokrasi rasional, klientelisme tetap ada. Namun dalam bentuk yang lebih halus, terinstitusionalisasi, dan sering kali legal.

Hal ini tampak dari studi yang dilakukan oleh Levitsky & Murillo (2009). Menurut keduanya, klientelisme tidak hanya terjadi di negara berkembang, tapi juga di negara maju. Hanya saja berubah bentuk dari “pemberian barang fisik” menjadi “pemberian akses ke kebijakan, kontrak, atau insentif fiskal”. Di AS, klientelisme sering kali tersembunyi di balik sistem lobi, donor politik, dan distribusi dana federal. Jadi klientelisme di sana bukan berupa beras atau uang tunai, tapi berupa subsidi, proyek infrastruktur, atau pengecualian pajak.


Bentuk-bentuk Klientelisme di AS

Pork Barrel Politics

Salah satu bentuk klientelisme di AS adalah “Pork Barrel Politics”, yaitu klientelisme Legislatif. Ini adalah praktik di mana anggota Kongres mengalokasikan dana federal untuk proyek di distrik mereka. Hal ini dilakukan sering kali tanpa dasar kebutuhan nasional, tapi untuk memenangkan dukungan pemilih lokal.

Contoh nyata dari “Pork Barrel Politics” adalah Proyek “Bridge to Nowhere” di Alaska (2005). Ini adalah proyek jembatan senilai $223 juta yang hanya menghubungkan pulau kecil dengan bandara, didanai oleh senator Ted Stevens untuk memenangkan suara di distriknya.

Fakta lainnya adalah bahwa menurut Congressional Research Service (2020), sekitar 10-15% dari anggaran federal AS dialokasikan melalui “earmarks”. Dana tersebut ditentukan oleh anggota Kongres untuk proyek lokal, bukan melalui proses kompetitif atau kebutuhan nasional. Ini adalah klientelisme modern dengan mana patron (anggota Kongres) memberikan sumber daya (dana proyek) kepada klien (konstituen) sebagai imbalan atas loyalitas politik (suara).

Corporate Clientelism

Corporate Clientelism dapat pula disebut dengan “Patron Kaya, Klien Korporasi.” Di AS, perusahaan besar sering kali menjadi “klien” dari politisi, bukan sebaliknya. Mereka memberikan donasi kampanye, lobi, atau pekerjaan pasca jabatan kepada politisi, dan sebagai imbalan, mereka mendapat kebijakan yang menguntungkan seperti subsidi, pengecualian regulasi, atau kontrak pemerintah.

Dalam sebuah studi kasus, perusahaan farmasi di AS mendanai kampanye politisi untuk memblokir regulasi harga obat. Menurut OpenSecrets.org (2023) industri farmasi mengeluarkan lebih dari $300 juta untuk lobi dan donasi politik dalam 10 tahun terakhir. Ini merupakan “klientelisme terbalik” dengan mana bukan patron yang memberi ke klien, tapi klien (korporasi) yang “membeli” patron (politisi).

Kasus corporate clientelism dalam konteks teori politik, sesuai dengan konsep “elite capture” (Olson, 1982). Konsep ini menyatakan di mana kelompok kecil dengan sumber daya besar mengendalikan kebijakan publik untuk keuntungan mereka sendiri.

Broker Politik

Broker politik di di AS dikenal sebagai Lobi dan Super PAC. Di AS pun broker politik tidak lagi berupa kepala desa atau tokoh lokal, tetapi lobbyist, konsultan kampanye, dan Super PAC, yaitu organisasi yang mengumpulkan dana besar untuk mendukung kandidat tertentu.

Fakta struktural yang dapat kita sebutkan adalah bahwa Super PAC bisa menerima donasi tanpa batas, dan mengeluarkan uang tanpa batas. Dengan catatan selama tidak berkoordinasi langsung dengan kandidat. Ini menciptakan jaringan klientelisme yang sangat skalabel dan anonim.

Misalnya, Super PAC “Americans for Prosperity” (didanai oleh Koch Brothers) mengeluarkan lebih dari $1 miliar untuk mendukung kandidat konservatif sejak 2010. Dukungan ini diberikan bukan karena ideologi, tapi karena kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka.

Akar Penyebab Klientelisme di AS

Terdapat sejumlah faktor yang mendorong munculnya klientelisme politik di AS. Pertama, ketimpangan ekonomi yang ekstrem. AS memiliki ketimpangan pendapatan tertinggi di antara negara-negara OECD. Menurut Pew Research Center (2023), 10% penduduk terkaya menguasai 70% kekayaan nasional. Implikasi dari situasi ini adalah ketimpangan menciptakan ketergantungan politik, dengan mana kelompok miskin bergantung pada program sosial yang dikontrol politisi, sementara kelompok kaya membeli kebijakan yang menguntungkan mereka.

Kedua, kelemahan institusi negara, yang bukan dalam hal penetrasi kebijakan, melainkan dalam hal Akuntabilitas. AS memiliki birokrasi yang kuat, tapi lemah dalam akuntabilitas politik. Sistem pemilihan yang mahal, ketergantungan pada donor, dan kurangnya regulasi lobi menciptakan ruang bagi klientelisme.

Dalam konteks yuridis, AS adalah satu-satunya negara maju yang tidak memiliki batas donasi kampanye untuk individu atau korporasi, kecuali melalui Super PAC, yang dianggap “independen”. Ini menciptakan sistem klientelisme legal, dengan mana uang bukan hanya menjadi sekadar alat tukar, tetapi bahkan berubah menjadi alat utama dalam politik.


Sistem Partai yang Tidak Berbasis Program

Partai Demokrat dan Republik di AS tidak lagi berbasis ideologi atau program, tapi berbasis koalisi kelompok kepentingan: Korporasi, serikat pekerja, kelompok agama, atau komunitas etnis. Dalam teori politik, hal ini sejalan dengan konsep “brokerage party” (Katz & Mair, 1995). Konsep ini menjelaskan fenomena bahwa partai tidak menawarkan visi, tapi mengorganisir transaksi antara kelompok kepentingan dan negara.

Tentu saja hal ini memiliki implikasi etis dan demokratis. Pertama, erosi prinsip kesetaraan Politik. Di AS, suara tidak lagi setara. Karena sistem pemilihan yang mahal, hanya kelompok dengan sumber daya besar yang bisa mempengaruhi kebijakan, baik itu melalui donasi, lobi, atau kontrol media.

Kedua, prinsip etika dengan mana ini melanggar prinsip “one person, one vote”. Ini akibat satu suara dari orang kaya bisa “dibeli” dengan jutaan dolar, sementara satu suara dari orang miskin hanya bernilai satu suara.

Ketiga, perpetuasi ketimpangan struktural. Klientelisme di AS memperkuat status quo, karena politisi lebih fokus pada mempertahankan donor dan konstituen kunci, bukan pada reformasi struktural yang bisa mengurangi ketimpangan. Dalam sebuah studi kasus, terdapat upaya reformasi kesehatan universal di AS yang selalu gagal karena tekanan dari industri asuransi dan farmasi, yang merupakan “klien” dari politisi.

Keempat, korupsi yang Legal. Di AS, korupsi sering kali legal karena sistem hukum memungkinkan transaksi politik yang besar, selama tidak ada “kesepakatan eksplisit”. Sebuah fakta menjelaskan pertarungan hukum antara Citizens United v. FEC (2010), pengadilan tertinggi AS memutuskan bahwa donasi politik adalah bentuk kebebasan berbicara sehingga tidak bisa dibatasi. Hal ini tentu saja menciptakan korupsi institusional, dengan mana transaksi politik bukan lagi ilegal, tapi bagian dari sistem.


Perbandingan dengan Amerika Latin

Mari kita lihat bagaimana perbandingan antara klientelisme politik yang terjadi di AS dengan yang lazim di Amerika Latin (AL).

Bentuk Klientelisme - AL: Pemberian barang fisik (makanan, uang tunai); AS: Pemberian akses ke kebijakan, kontrak, subsidi.

Patron --- AL: Pejabat lokal, anggota parlemen; AS: Anggota Kongres, lobi, korporasi.

Klien - AL: Kelompok miskin, komunitas lokal; AS: Korporasi, kelompok kepentingan, konstituen kunci.

Broker - AL: Tokoh lokal, ketua RT; AS: Lobbyist, Super PAC, konsultan kampanye.

Legalitas - AL: Sering ilegal atau semi-legal; AS: Legal, bahkan dijamin oleh hukum.

Akibat - AL: Ketimpangan, kelemahan negara; AS: Ketimpangan, korupsi institusional.

Dari deskripsi di atas maka kita dapat menari kesimpulan komparatif. Bahwa klientelisme di AS jauh lebih halus, lebih legal, dan lebih terinstitusionalisasi, tetapi dampaknya sama: Melemahkan demokrasi, memperkuat ketimpangan, dan menggantikan rasionalitas publik dengan transaksi pribadi.

Halusnya klientelisme politik di AS inilah yang membuat jarang ada studi yang fokus pada fenomena klientelisme politik di Indonesia. Para penulis dari negara-negara ASEAN, Eropa, dan Timur tengah lebih prefer untuk mengambil studi kasus klientelisme politik di negara-negara mereka sendiri. Padahal, AS merupakan lokus studi klientelisme politik yang sangat menarik karena “kecanggihannya” dalam membungkus kegiatan yang kurang baik dalam praktik bernegara ini.

Terdapat sejumlah cara bagaimana membatasi klientelisme politik di AS. Pertama, batasi donasi kampanye. Hal ini seperti di negara-negara Eropa, yang telah membatasi jumlah donasi individu dan korporasi. Kedua, transparansi lobi dengan menerapkan wajib adanya laporan real-time tentang pertemuan antara politisi dan lobi. Namun, ini tentu sangat sulit dilakukan karena mustahil suatu maksud “buruk” dibentangkan ke publik.

Ketiga, melakukan Reformasi Earmark, dengan mana melakukan pengalokasian alokasikan dana federal berdasarkan kebutuhan nasional, bukan distrik politik. Keempat, pendidikan politik, dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga bahwa politik bukan transaksi, tapi proses deliberatif. Kelima, Pemilu publik dengan membiayai kampanye dengan dana publik, bukan donor swasta.


Sumber Acuan

Citizens United v. FEC (2010). Supreme Court of the United States.

Congressional Research Service (2020). Earmarks in Appropriations Legislation.  

Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing Models of Party Organization and Party Democracy.  

Levitsky, S., & Murillo, M. V. (2009). Variation in Institutional Strength: The Role of Clientelism.  

Olson, M. (1982). The Rise and Decline of Nations.  

OpenSecrets.org (2023). Pharmaceutical Industry Lobbying and Campaign Contributions.  

Pew Research Center (2023). Wealth Inequality in America.