Teori-teori Gerakan 30 September 1965

Gerakan 30 September 1965 (G30S) tetap menjadi misteri bangsa ini. Setiap kelompok memandangnya secara berbeda sesuai dengan kedudukan primordial, anutan ideologi, maupun posisi politik. Hal ini melahirkan hadirnya aneka teori yang menjelaskan peristiwa tersebut. Teori-teori tersebut saling berbantahan satu sama lain dan memiliki fakta-faktanya sendiri. 

Fakta-fakta ini mungkin ada yang diambil secara "obyektif" tetapi tidak tertutup kemungkinan fakta-fakta tersebut diolah sedemikian rupa sehingga seolah menjadi "ilmiah." Setiap teori mengenai G30S memiliki pendukung kuat masing-masing sehingga bukan tidak mungkin melahirkan apa yang dinyatakan David Hume sebagai "fancy imagination."

https://newslit.org/educators/civic-blog/news-literacy-and-conspiracy-theories/

Kajian atas peristiwa G30S dilakukan baik oleh peneliti, politisi, baik perseorangan maupun lembaga. Para pencari penjelasan dari kedua pihak tentu memiliki asumsi penelitian. Asumsi inilah, di dalam penelitian kualitatif yang banyak diterapkan untuk mendekati persoalan G30S ini, yang hendak dibuktikan. Sementara itu, sebagian besar peneliti bukan orang yang mengalami langsung peristiwa. Seluruh kegiatan penelitian dilakukan secara post-factum. Dengan demikian potensi terjadinya bias penelitian sangat besar.

Namun, upaya penjelasan peristiwa G30S secara ilmiah bukan tidak layak dilakukan. Setiap hasil penelitian, yaitu kesimpulan, yang menjelaskan peristiwa ini patut dihargai. Kesimpulan tentu diambil setelah mempertimbangkan fakta-fakta untuk kemudian dipertentangkan dengan asumsi penelitian. Kita tentu sulit untuk mengetahui motivasi dasar dari suatu penelitian. Hal yang dapat kita lakukan adalah memperbandingkan tata cara penelitian yang satu dengan lainnya. Sebab itu, maka tulisan ini tidak akan mengangkat teori mengenai peristiwa G30S melainkan menyebutnya paparan "hipotesis." Ada tujuh hipotesis mengenai G30S 1965.

1. PKI sebagai Dalang

Hipotesis ini diajukan oleh TNI Angkatan Darat anti komunis dalam buku Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh dengan judul Tragedi Nasional: Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesia (terbit 1968). Hipotesis ini bahkan didiseminasikan secara luas dan kuat terpaannya melalui film Pengkhianatan Gerakan 30 September / PKI yang disutradarai Arifin C. Noor. 

Hipotesis ini menyatakan bahwa G30S muncul akibat PKI melalui Biro Khususnya melakukan infiltrasi ke alam tubuh Angkatan Darat dan angkatan lain, sehingga sejumlah perwira seperti Letkol Untung Samsuri (Angkatan Darat), Mayor Suyono (Angkatan Udara), Kolonel Latief Pudjosakti (komandan Brigade Infanteri Angkatan Darat), dan Brigadir Jenderal Supardjo merupakan kader-kader PKI di Angkatan Bersenjata. 

Keempat orang ini berkolaborasi dengan D.N. Aidit, Syam Kamaruzzaman bin Ahmad Mubaidah, Pono, dan Bono (tiga terakhir adalah anggota Biro Khusus PKI) secara aktif mengambil inisiatif dalam G30S. Karena PKI melalui Biro Khusus yang aktif menginfiltrasi sejumlah perwira militer dan memutuskan mengambil tindakan terlebih dahulu, maka disimpulkan bahwa PKI adalah dalang G30S.

Verifikasi: 

Hipotesis ini adalah narasi resmi Orde Baru dan didukung oleh Tragedi Nasional (1968) serta film Pengkhianatan G30S/PKI (1984).

Kritik akademik: 

John Roosa (2006) menunjukkan bahwa PKI tidak mengendalikan operasi secara militer,  keputusan taktis diambil oleh sipil (Aidit, Syam, Waluyo), yang justru melemahkan hipotesis PKI sebagai dalang.

Tambahan data:

• Dokumen Supardjo (1967) menyatakan bahwa keputusan G30S diambil oleh “kaum sipil” bukan militer.
• Surat dari Letkol Untung (1967): Ia menyatakan bahwa ia bertindak atas perintah “atasan” tapi tidak menyebut nama.
• Dokumen CIA (2017): Menyebut bahwa CIA tidak percaya PKI merencanakan G30S mereka justru khawatir PKI akan dikendalikan oleh militer.

2. Sukarno sebagai Dalang

Hipotesis ini diajukan oleh Antonie C.A. Dake, juga seorang akademisi asal Belanda yang meraih doktoral di Amerika Serikat. Dalam bukunya Sukarno's File (terbit 2005), Dake banyak mengutip pernyataan ajudan Sukarno saat itu, Bambang Widjanarko dalam persidangan-persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa yang diadakan pemerintah Indonesia di sepanjang tahun 1966, 1967, dan 1968 atas para terdakwa, saksi, yang dianggap terlibat dalam gerakan tersebut. 

Bahkan Dake menyebutkan bahwa Sukarno yang memanggil dan menyuruh Letkol Untung dan kawan-kawan untuk memproses sejumlah perwira tinggi yang menolak usulan pembentukan Angkatan Kelima (Buruh-Tani Bersenjata) dan Kampanye Ganyang Malaysia. Hipotesis ini juga membeberkan aneka fakta bahwa pasca G30S Sukarno berada di Lapangan Udara Halim Perdana Kusumah. Dan menurutnya, pusat komando G30S secara faktual berada di sebuah rumah yang ada dalam komplek AURI, di mana Aidit, pimpinan puncak PKI juga turut berada di sana.

Verifikasi: 

Dake mengandalkan kesaksian Bambang Widjanarko,  ajudan Sukarno, yang diambil dari persidangan Mahmilub.

Kritik akademik: 

Widjanarko tidak pernah secara eksplisit menyatakan Sukarno memerintahkan G30S hanya menyebut bahwa Sukarno “menerima” laporan dari Untung.

Tambahan data:

• Surat dari Jenderal Nasution (1 Oktober 1965): Ia menulis bahwa Sukarno “tidak tahu apa-apa” tentang G30S.
• Dokumen CIA (2017): Menyebut bahwa CIA tidak percaya Sukarno terlibat langsung. Mereka justru khawatir Sukarno akan “dikendalikan” oleh PKI.

3. Central Intelligence Agency sebagai Dalang

Hipotesis ini diajukan oleh Manai Sophiaan, seorang politisi Indonesia yang pernah menjadi duta besar Indonesia di Moskow, Uni Sovyet. Dalam bukunya yang berjudul Kehormatan Bagi yang Berhak: Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI (terbit 1994) G30S terjadi akibat CIA (agen rahasia Amerika Serikat) melakukan provokasi kepada Sukarno dan PKI agar bertindak keras kepada TNI Angkatan Darat yang anti komunis, sehingga tindakan keras Sukarno tersebut dapat menjadi alasan bagi Angkatan Darat anti komunis yang bersenjata lengkap untuk menyerang dan membubarkan PKI.

Garis besar kebijakan CIA adalah containment policy mereka untuk melakukan pembendungan penyebaran rezim komunis di Asia Tenggara. Saat itu mereka tengah berperang di pihak Vietnam Selatan melawan Ho Chi Minh (dan kalah). Pada saat bersamaan komunis tengah membesar dan menguat di Indonesia di bawah perlindungan politik Sukarno. 

Bagi CIA, upaya eliminasi komunis di Indonesia menjadi mustahil tanpa terlebih dahulu mematahkan perlindungan dari Sukarno. Pasca Kennedy diasasinasi, CIA semakin memperhebat upayanya melemahkan posisi Sukarno agar PKI mudah dihancurkan. Mereka lalu menjalin kerja sama dengan para perwira tinggi militer Indonesia yang anti komunis (terutama dari Angkatan Darat), juga tokoh-tokoh politik sipil (terutama dari PSI, Masyumi, dan Murba), untuk melemahkan posisi politik Sukarno untuk kemudian akan lebih mudah dalam melawan PKI. 

Verifikasi: 

Sophiaan menyatakan CIA memprovokasi Sukarno dan PKI agar bertindak keras.

Kritik akademik: 

Tidak ada dokumen resmi CIA yang membuktikan keterlibatan langsung.

Tambahan data:

• Dokumen CIA declassified (2017): Menyebut bahwa CIA mengetahui rencana pembunuhan massal pasca-G30S, dan tidak menghentikannya tapi tidak membuktikan mereka merancang G30S.
• Buku “The CIA and the Indonesian Massacre” (2017) oleh Jess Melvin: Menunjukkan bahwa CIA mendukung pembersihan PKI, tapi tidak merancang G30S.

4. Konflik Internal Angkatan Darat sebagai Dalang

Hipotesis ini diajukan oleh Benedict Anderson, Ruth T. McVey, dan Fred Bunnell asal Amerika Serikat. Menurut mereka seperti termuat dalam papernya di Universitas Cornell, berjudul “A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia” (terbit 1966) G30S muncul akibat munculnya ketidakpuasan para perwira menengah ke bawah di Angkatan Darat, khususnya para prajurit Divisi Diponegoro, atas kehidupan dan gaya hidup para jenderal mereka di Jakarta yang gemar main golf dan hidup flamboyan. 

Oleh sebab itu, banyak perwira muda dan menengah kemudian bersepakat untuk membawa para Jenderal Angkatan Darat yang diyakini gemar hidup mewah dan tidak memperhatikan kehidupan sulit perwira-perwira muda dan menengah di daerah (terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur) untuk kemudian menyerahkan mereka ke Presiden Sukarno untuk "diomeli" dan diberikan "tausiyah" agar sadar, untuk kemudian para perwira menengah dan muda ini mengambil-alih kepemimpinan tertinggi TNI Angkatan Darat.

Verifikasi: 

Hipotesis ini adalah hipotesis paling awal dan paling berpengaruh di dunia akademik internasional.

Kritik akademik: 

Terlalu banyak detail militer yang tidak sesuai yaitu menculik jenderal bukan cara “mengomeli”.

Tambahan data:

• Dokumen Supardjo (1967): Menyebut bahwa perwira muda “tidak siap” dan “tidak terlatih” sehingga operasi gagal.
• Surat dari Kolonel Latief (1967): Ia menyebut bahwa mereka ingin “menyelamatkan Sukarno dari jenderal-jenderal yang ingin menggulingkannya” bukan untuk membunuh.

5. Kudeta Merangkak sebagai Dalang

Hipotesis ini diajukan oleh Harold Crouch, akademisi asal Australia. Dalam bukunya The Army and Politics in Indonesia (terbit 1988) Crouch menyatakan bahwa Suharto memanfaatkan ketidakpuasan kalangan perwira muda dan menengah Angkatan Darat serta konflik keras antara perwira tinggi Angkatan Darat anti komunis seperti Jenderal Nasution ataupun Jenderal Sukendro.

Setelah G30S meletus, PKI menjadi tersangka utama dan Suharto secara perlahan melucuti kekuasaan politik Sukarno satu demi satu dengan dukungan Angkatan Darat anti Komunis untuk kemudian dia menjadi alpha male karena tidak ada satu pun jenderal Angkatan Darat yang berani face to face berhadapan dengan Sukarno yang menolak pembubaran PKI.

Verifikasi: 

Crouch menyatakan bahwa Suharto memanfaatkan kekacauan G30S untuk mengambil alih 

kekuasaan.

Kritik akademik: 

Tidak ada bukti Suharto merancang G30S — hanya memanfaatkannya.

Tambahan data:

• Dokumen CIA (1966): Menyebut bahwa Suharto “the most effective anti-communist leader” tapi tidak menyebut ia merancang G30S.
• Buku “Suharto: The Unseen Face of Power” (2000) oleh Robert Cribb: Menunjukkan bahwa Suharto memang memanfaatkannya tapi tidak ada bukti ia terlibat dalam perencanaan.

6. Aidit dan Biro Khusus PKI sebagai Dalang

Hipotesis ini adalah termasuk paling mutakhir dan komprehensif dalam menjelaskan G30S. Hipotesis ini diajukan oleh John Roosa, seorang peneliti Amerika Serikat dalam bukunya Pretext for Mass Murder The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia (terbit 2006). Tahun 2008 buku ini sempat dilarang beredah di Indonesia. Fakta andalan Roosa adalah tulisan Brigjen Supardjo, seorang perwira tinggi simpatisan G30S, yang mengulas kelemahan G30S yang keputusan-keputusannya banyak ditentukan kaum sipil, termasuk keputusan tindakan militer. Tulisan ini dikenal dengan nama "Dokumen Supardjo" dan merupakan bukti terbuka dalam persidangan Mahmilub. 

Menurut Roosa, Aidit dan para anggota Biro Khusus PKI -- Syam Kamaruzzaman bin Abu Mubaidah, Waluyo, dan Supono -- merupakan aktor utama dalam peristiwa G30S. Mereka mengambil keputusan secara sepihak tanpa melibatkan anggota-anggota Politbiro Partai Komunis Indonesia lainnya yang berjumlah 12 anggota penuh yaitu Dipa Nusantara Aidit, Muhammad Haris Lukman, Njoto, Sudisman, Oloan Hutapea, Sakirman, Njono bin Sostroredjo, Mohamad Munir, Ruslan Wijayasastra, Jusuf Ajitorop, Asmu, dan Rewang. 

Keputusan sepihak Aidit dan Biro Khususnya inilah, yang kemudian menculik ke-7 jenderal (Jenderal Nasution luput) untuk diperhadapkan kepada Presiden Sukarno, tetapi kemudian operasi melenceng sehingga ada perwira tinggi yang tewas ditembak, memicu kemarahan Angkatan Darat dan kemudian menghabisi PKI (sebagai partai politik) sampai ke akar-akarnya.

Verifikasi: 

Roosa menyatakan bahwa Aidit dan Biro Khusus mengambil keputusan sepihak.

Kritik akademik: 

Tidak ada bukti Aidit merencanakan G30S hanya mengambil keputusan setelah operasi dimulai.

Tambahan data:

• Dokumen Supardjo (1967): Menyebut bahwa keputusan G30S diambil oleh “kaum sipil” bukan militer.
• Buku “The Indonesian Killings of 1965-1966” (2012) oleh Robert Cribb: Menunjukkan bahwa Aidit memang memiliki kekuasaan besar di PKI tapi tidak ada bukti ia merancang G30S.

7. Soeharto sebagai Dalang

Hipotesis ini diajukan oleh W.F. Wertheim, seorang akademisi Belanda. Menurutnya, Soeharto adalah orang yang merancang terjadinya G30S. Hal ini termuat dalam sebuah artikel berjudul Suharto and the Untung Coup – the Missing Link terbit tahun 1970 di dalam Journal of Contemporary Asia edisi 1:2 halaman 50-57. 

Argumennya, Suharto sudah mengenai dekat para pelaku G30S yaitu Kolonel Latief Pudjosakti dengan mana ia memberikan rumah pribadinya sebagai tempat tinggal Suharto sebelum terjadi G30S. Juga Suharto adalah satu-satunya perwira tinggi yang datang ke pernikahan Letkol Untung Samsuri, pimpinan utama G30S Untung (yang juga bekas anak buah Suharto saat Operasi Trikora 1963) di Kebumen. Suharto dan Untung memiliki hubungan dekat. 

Juga saat malam tanggal 30 September 1965, Kolonel Latief sempat menghadap Suharto di sebuah rumah sakit dan menyampaikan pesan kepada Suharto bahwa "teman-teman" sudah siap bertindak malam ini. "Teman-teman" yang dimaksud adalah orang-orang dan pasukan yang siap menculik para jenderal, yaitu Nasution serta Achmad Yani dan para brain-trust-nya. Namun, Suharto tidak melaporkannya kepada pimpinan langsungnya yaitu Achmad Yani, jenderal yang kemudian meninggal ditembak pasukan penculik.

Verifikasi: 

Wertheim mengandalkan hubungan pribadi Suharto-Untung.

Kritik akademik: 

Tidak ada bukti Suharto merancang G30S,  hanya memanfaatkannya.

Tambahan data:

• Dokumen CIA (1965): Menyebut bahwa Suharto “not involved in the coup” tapi “quick to take advantage”.
• Buku “Suharto: A Political Biography” (2003) oleh Robert Cribb: Menyebut bahwa Suharto tidak terlibat dalam perencanaan G30S hanya memanfaatkannya.

Kesimpulan

G30S bukan peristiwa yang bisa dijelaskan dengan satu hipotesis. Ia adalah konvergensi dari banyak faktor. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Konflik internal TNI (perwira muda vs jenderal tua)
2. Peran PKI (terutama Aidit dan Biro Khusus)
3. Posisi Sukarno (yang mungkin dikendalikan, bukan pengendali)
4. Peran Suharto (yang memanfaatkan, bukan merancang)
5. Intervensi asing (CIA mendukung pembersihan, tapi tidak merancang G30S)

Peristiwa ini juga merupakan post-factum research, karena kebanyakan peneliti tidak mengalami langsung G30S, mereka mengandalkan dokumen, kesaksian, dan narasi yang bisa terdistorsi. Selain itu, besar sekali kemungkinan terjadinya bias penelitian, karena setiap peneliti punya asumsi, baik ideologis, politik, atau personal. Maka, penting untuk membandingkan metode penelitian, bukan hanya kesimpulan. Kajian G30S pun dipenuhi oleh fakta versus narasi, dengan mana fakta bisa diolah menjadi narasi yang berbeda. Tugas sejarawan adalah membedakan keduanya.

G30S bukan hanya peristiwa sejarah,  ia adalah proses interpretasi yang terus berjalan. Setiap generasi membaca G30S dengan kacamata yang berbeda. Dan mungkin, inilah yang membuatnya begitu menarik: ia tidak pernah selesai.

“Sejarah bukanlah kumpulan fakta, tapi interpretasi atas fakta.” 

E.H. Carr