Relevansi Tipologi Politik Aliran Feith dan Castles dalam Dinamika Kepartaian Indonesia Pasca-Orde Baru

Herbert Feith dan Lance Castles menyebutkan ada lima politik aliran berdasarkan aliran politik di Indonesia antara tahun 1945 hingga 1965. Kelimanya adalah Komunisme, Nasionalisme Radikal, Sosialisme Demokratik, Islam Tradisional, dan Islam Moderen. Namun, kini telah tiba waktunya untuk kita, observer politik Indonesia, untuk mengkritik teori mereka.
Studi tentang politik aliran (aliran politics) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari karya monumental Herbert Feith dan Lance Castles yang memetakan lima arus ideologi politik utama berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1955.

 
Kelima aliran tersebut adalah Partai Nasional Indonesia (nasionalisme radikal), Masyumi (Islam modern), Nahdlatul Ulama (Islam tradisional), Partai Komunis Indonesia (komunisme), serta Partai Sosialis Indonesia yang secara kuantitatif beranggotakan kecil namun memiliki kader-kader berkualitas yang menduduki posisi menteri (Feith and Castles 12).

 
Artikel ini berargumen bahwa meskipun tipologi Feith-Castles tetap relevan secara historis, penggunaannya sebagai alat analisis politik Indonesia kontemporer memerlukan penyesuaian signifikan mengingat transformasi struktural yang terjadi selama era Orde Baru dan pasca-reformasi.

Akar Pengaruh Pembentukan Lima Aliran Politik

Feith dan Castles menulis bahwa kelima politik aliran muncul akibat terpaan dua pengaruh besar. Pada satu sisi adalah pengaruh Barat dan pada sisi lain adalah pengaruh tradisi Hindu-Jawa dan Islam. Pengaruh Barat paling kuat menerpa aliran komunisme, nasionalisme radikal, sosialisme demokratik, dan hingga derajat tertentu Islam modern (Feith and Castles 18-19).

 
Pengaruh tradisi Hindu-Jawa paling kuat mempengaruhi aspek tradisionalisme di tubuh nasionalisme radikal, kejawaan di aliran komunisme, dan sebagian aliran Islam tradisional. Sementara itu tradisi Islam paling kuat menerpa Islam modern, Islam tradisional, dan hingga derajat tertentu aliran sosialisme demokratik.

Clifford Geertz, dalam karyanya The Religion of Java, memperkuat analisis ini dengan membagi masyarakat Jawa ke dalam tiga kategori kultural: abangan (nominal Muslim dengan sinkretisme Hindu-Buddha-animisme), santri (Muslim ortodoks), dan priyayi (aristokrasi birokratis) (Geertz 5-6).

Kategorisasi Geertz ini menjelaskan mengapa PKI cukup populer di Jawa, terutama di kalangan abangan, sementara PNI banyak diisi oleh kalangan abangan dan priyayi. Akar tradisionalisme Jawa inilah yang membuat antara NU dan PNI cukup mudah berkoalisi, namun keduanya sulit berkoalisi dengan PKI mengingat komunisme cukup besar pengaruh Barat berikut nilai-nilai materialisme yang ditolak oleh NU (Feith and Castles 34).

Dinamika Hubungan Antar Aliran

Tradisi Islam mengakar baik di tubuh aliran Islam modern maupun Islam tradisional. Aliran Islam modern terbentuk terutama sejak tahun 1912 saat Muhammadiyah berdiri sebagai otokritik terhadap praktik Islam Nusantara (Noer 45). Wujud politik dari gerakan pembaruan ini adalah Masyumi. Di dalam tubuh Masyumi turut berpengaruh aliran sosialisme demokratik, yang membuat Masyumi muncul sebagai partai berbasis tradisi Islam modern ditambah kepercayaan atas sistem pemerintahan demokrasi perwakilan.

Sebaliknya, aliran Islam tradisionalis di dalam NU tidak memperoleh pengaruh sosialisme demokratik, melainkan hanya tradisionalisme Jawa. Akibatnya, meskipun sama-sama berakar pada tradisi Islam, massa NU dan Masyumi sulit untuk saling menyeberang. Sebagaimana dikemukakan oleh William Liddle, "the cultural and organizational distance between NU and Masyumi was reflected in their distinct voter bases, which remained largely stable throughout the parliamentary democracy period" (Liddle 89).

Aliran sosialisme demokratik, yang direpresentasikan oleh PSI, merupakan wujud pengaruh kuat dari Barat. Nilai-nilai egalitarian, individualitas, dan kepercayaan atas nilai-nilai positif peradaban Barat membuat PSI lebih mengedepankan rasionalitas ketimbang emosionalitas dalam pengkaderan massa.
Akibatnya mereka lebih bersandar pada kekuatan individual kader ketimbang basis massa yang luas seperti PKI atau PNI (Feith and Castles 45). Aliran ini sulit menerima akar PNI yaitu tradisionalisme Jawa, sebagaimana Islam modern sebagai wujud otokritik atas Islam "lama" Indonesia, kehadiran PSI juga merupakan otokritik atas karakter partai massa PNI yang masih mengedepankan aspek emosional.

Transformasi Ideologi di Era Orde Baru

Sejak PKI dibubarkan pada tahun 1965 setelah peristiwa Gerakan 30 September, pertanyaan krusial muncul: ke mana larinya massa PKI yang besar itu? Menurut penelitian Benedict Anderson, massa PKI tertarik menjadi anggota partai bukan akibat ajaran materialisme historis Karl Marx, melainkan karena kampanye-kampanye populis seperti reformasi agraria, penghapusan "tujuh setan desa" (rentenir, lintah darat, dan lain-lain), pemerataan kemakmuran, serta redistribusi nilai lebih dari pengusaha kepada buruh (Anderson, "Old State, New Society" 127).

 
Karena memiliki akar sama yaitu tradisionalisme Jawa, para mantan pemilih PKI menjadi medial voter bagi PNI, atau bagi kalangan abangan yang mulai mempelajari Islam, mereka bergabung dengan NU.
Feith sendiri mengakui keterbatasan tipologinya dalam kata pengantar edisi terbaru bukunya. Ia menulis bahwa "the aliran model was never intended as a static description of Indonesian politics, but rather as a snapshot of a particular historical moment when ideological cleavages were unusually salient" (Feith xi). Persoalan dari kategorisasi Feith dan Castles adalah ia didasarkan atas sampel partai politik hasil Pemilu 1955, di mana aneka ideologi yang saling kontras berkompetisi secara terbuka. Situasi ini berubah drastis ketika Soeharto mulai menguasai politik Indonesia.

Soeharto tidak lagi mempercayai politik yang didasarkan ideologi-ideologi lama. Sebagaimana dijelaskan oleh Michael Vatikiotis, "Suharto's New Order was built on a systematic depoliticization of Indonesian society, replacing ideological contestation with developmentalist pragmatism" (Vatikiotis 56).

 
Ideologi "baru" Soeharto adalah "Pembangunanisme" yang lahir dari Seminar Angkatan Darat dan pemikiran para ekonom dari Universitas Indonesia, yang melahirkan konsep Trilogi Pembangunan (stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan). Nama lain dari ideologi ini adalah Pancasila "yang dilaksanakan secara murni dan konsekuen" (Soeharto 78).

Pembangunanisme diwujudkan secara politik dengan memberdayakan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) sebagai konstituen Pemilu. Sebagaimana dicatat oleh David Reeve, "Golkar was deliberately constructed as a non-ideological 'functional group' rather than a political party, allowing it to absorb members from all aliran while demanding loyalty only to the development project" (Reeve 134). Mereka yang bergabung dengan Sekber Golkar dilarang merangkap keanggotaan di partai politik. Bagi Soeharto, semua partai politik bersifat ideologis dan tidak kompatibel dengan pragmatisme.

Fusi Partai Politik dan Degradasi Sekat Ideologis

Pembelahan partai menjadi dua kubu, spiritual" (PPP) dan "material" (PDI), yang dilakukan Soeharto pada tahun 1973 bagaikan menyatukan minyak dengan air. Di dalam kubu spiritual, aliran Islam modern dan Islam tradisional sulit menyatu karena memiliki basis massa dan akar pengaruh berbeda.
Demikian pula di kubu material, sosialisme demokratik berbeda dengan nasionalisme radikal. Sebagaimana diungkapkan oleh Harold Crouch, "the forced fusion of parties created unnatural coalitions that were held together only by the regime's repressive apparatus, not by any genuine ideological affinity" (Crouch 215).

Namun, Soeharto berhasil menciptakan aliran baru politik Indonesia: pragmatisme-pembangunisme. Ideologi ini bertahan cukup lama dan berhasil mendegradasi sekat-sekat antar ideologi. Buktinya adalah sejak transisi politik 1998, partai-partai di Indonesia melakukan "re-grouping" dan banyak di antaranya merupakan keturunan langsung ideologi Soeharto.

 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Berkarya, dan Partai Garuda adalah partai-partai yang mewarisi pragmatisme ala Soeharto. Sebagaimana diamati oleh Marcus Mietzner, "these post-New Order parties are notoriously difficult to distinguish based on policy platforms; they are defined more by their leadership figures and patronage networks than by any coherent ideology" (Mietzner, "Political Conflict Resolution" 45).

Relevansi dan Keterbatasan Tipologi Feith-Castles di Era Reformasi

Analisis Feith dan Castles tidak sepenuhnya kehilangan relevansi. Sejak 1998, dimensi ideologis kembali hadir meskipun tidak setajam era 1945-1965. Islam tradisionalis merupakan basis massa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Islam modern merupakan basis massa Partai Amanat Nasional (PAN).

 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekadar meneruskan kebiasaan era Soeharto sebagai wadah "spiritual" dan dikhawatirkan apabila tidak memiliki basis massa yang jelas akan menghilang (Mietzner, "Indonesia's 2014 Election" 5).

Kendati tetap dapat digunakan, kategori Feith dan Castles kurang relevan dalam menganalisis lahirnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai ini jelas bukan Islam tradisionalis versi Geertz, meskipun warna dari dimensi Islam modernis sedikit tetap ada. PKS merupakan wujud pengaruh gerakan Islam transnasional pasca revivalisme Islam tahun 1980-an, khususnya gerakan Ikhwanul Muslimin yang berasal dari Mesir.

 
Sebagaimana dijelaskan oleh Rémy Madinier, "PKS represents a new type of Islamist party that is more programmatic and less embedded in traditional Javanese social structures than either NU or Muhammadiyah" (Madinier 167).

Demikian pula dalam memetakan partai-partai pragmatis seperti Partai Demokrat dan Partai Hanura, yang di dalam asasnya kerap mencantumkan slogan "nasionalis-relijius." Pertanyaan yang muncul adalah: apakah benar telah terjadi perembesan ideologi Islam modern atau tradisional ke dalam partai-partai tersebut? Ataukah penyebutan "nasionalis-relijius" semata-mata merupakan formula politik dari orang paling kuat di masing-masing partai untuk menarik massa dari berbagai latar belakang ideologis?

 
Menurut penelitian Eve Warburton, "the 'nasionalis-religius' label is often little more than electoral branding, allowing parties to signal inclusivity while maintaining flexible ideological positions" (Warburton 98).

Kesimpulan

Tipologi lima aliran politik Feith dan Castles tetap menjadi instrumen analitis yang berharga untuk memahami konfigurasi ideologis Indonesia pada periode 1945-1965. Namun, penggunaannya untuk menganalisis politik Indonesia kontemporer memerlukan kehati-hatian dan penyesuaian yang signifikan.

 
Setidaknya terdapat lima transformasi penting yang harus diperhatikan: pertama, tidak adanya partai berideologi komunis saat ini; kedua, munculnya partai Islam transnasional seperti PKS; ketiga, dominasi partai pragmatis pasca-Orde Baru; keempat, kaburnya batas antara aliran "spiritual" dan "material"; dan kelima, penggunaan label "nasionalis-relijius" sebagai strategi elektoral semata.
Dengan demikian, analisis apa pun yang menggunakan tipologi Feith dan Castles haruslah mempertimbangkan perubahan karakteristik ideologis yang telah terjadi selama lebih dari setengah abad terakhir.

Daftar Pustaka

 
Anderson, Benedict R. O'G. "Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective." Journal of Asian Studies, vol. 42, no. 3, 1983, pp. 477-96.

Crouch, Harold. The Army and Politics in Indonesia. Cornell University Press, 1988.

Feith, Herbert. "Preface to the 2007 Edition." The Indonesian Elections of 1955, oleh Herbert Feith, Equinox Publishing, 2007, pp. vii-xv.

Feith, Herbert, and Lance Castles, editors. *Indonesian Political Thinking 1945-1965*. Cornell University Press, 1970.

Geertz, Clifford. The Religion of Java. University of Chicago Press, 1960.

Liddle, R. William. "The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation." Journal of Asian Studies, vol. 55, no. 3, 1996, pp. 613-34.

Madinier, Rémy. Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism. NUS Press, 2015.

Mietzner, Marcus. "Indonesia's 2014 Election: How Jokowi Won and Democracy Survived." Journal of Democracy, vol. 25, no. 4, 2014, pp. 111-25.

---. Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia. Routledge, 2011.
Noer, Deliar. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942*. Oxford University Press, 1973.

Reeve, David. Golkar of Indonesia: An Alternative to the Party System. Oxford University Press, 1985.

Soeharto. Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya: Otobiografi. Citra Lamtoro Gung Persada, 1989.
Vatikiotis, Michael R. J. Indonesian Politics under Suharto: The Rise and Fall of the New Order. Routledge, 1998.

Warburton, Eve. "The Business of Politics in Indonesia." Inside Indonesia, no. 129, 2017, pp. 94-102.