Kerangka kerja ini sangat berguna untuk menganalisis bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merespons tuntutan masyarakat, menghasilkan output kebijakan, dan mempertahankan legitimasi sistem politik.
Tulisan ini menganalisis lima kebijakan utama pemerintahan Prabowo menggunakan kerangka teori sistem politik Easton. Kelima kebijakan tersebut adalah: (1) Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG); (2) Kebijakan masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP); (3) Kebijakan Indonesia mempersilakan pesawat AS melintasi wilayah udara Indonesia dalam konflik AS-Iran; (4) Kebijakan pendaftaran haji tanpa perlu menunggu lama; dan (5) Keputusan Prabowo berkunjung ke Rusia dan Prancis, sementara Menhan Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan Menteri Perang AS di Washington.
Kerangka Teori Sistem Politik Easton
Sebelum masuk ke analisis, penting untuk memahami empat atribut sistem politik Easton yang akan menjadi pisau analisis. Pertama, unit-unit dan batasan-batasan sistem politik merujuk pada lembaga-lembaga otoritatif yang menjalankan sistem politik, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan lembaga masyarakat sipil (Chilcote, 1981, pp. 145–182). Unit-unit ini bekerja dalam batasan wilayah negara, hukum, dan wilayah tugas.
Kedua, input-output merupakan jantung dari sistem politik Easton. Input dapat berupa tuntutan (demands) seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata dan dukungan (support) upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik. Output adalah hasil kerja sistem politik yang terdiri atas keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (Chilcote, 1981, pp. 145–182).
Ketiga, diferensiasi dalam sistem mengacu pada pembedaan dan pemisahan kerja antar unit. Easton menegaskan bahwa di masyarakat modern yang rumit, tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah (Chilcote, 1981, pp. 145–182). Keempat, integrasi dalam sistem adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama (Chilcote, 1981, pp. 145–182).
Analisis Kebijakan dalam Kerangka Teori Sistem Politik
1. Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Input: Tuntutan dan Dukungan
Kebijakan MBG lahir dari tuntutan masyarakat yang mendesak pemerintah untuk mengatasi masalah gizi buruk, stunting, dan ketimpangan ekonomi. Data menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait kekurangan gizi pada anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Tuntutan ini masuk ke dalam sistem politik melalui berbagai saluran partai politik, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan aspirasi langsung dari masyarakat.Di sisi lain, kebijakan MBG juga memperoleh dukungan luas dari masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang merasakan manfaat langsung program ini. Presiden Prabowo mengklaim bahwa program MBG telah melahirkan 1,5 juta lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi lokal (Prabowo sebut MBG ciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026, 2025). Dukungan ini menjadi modal politik yang penting bagi legitimasi kebijakan.
Konversi (Conversion): Mekanisme dalam Sistem
Proses konversi tuntutan menjadi kebijakan MBG melibatkan diferensiasi kerja antar unit dalam sistem politik. Presiden sebagai kepala eksekutif menetapkan arah kebijakan, Kementerian terkait merumuskan teknis pelaksanaan, DPR menyetujui anggaran sebesar Rp335 triliun (sekitar US$20,7 miliar) dalam APBN 2026, dan pemerintah daerah serta desa menjadi pelaksana di lapangan (Indonesia allocates $20.7 bln for 2026 Free Nutritious Meals program, 2025). Unit-unit ini bekerja dalam batasan wilayah negara dan hukum yang berlaku.Diferensiasi kerja ini menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia memiliki kapasitas untuk mengelola program berskala nasional secara terstruktur. Pemerintah juga melakukan pembenahan berkelanjutan sebagai respons terhadap masukan dari lapangan (MBG terus mengalami penyempurnaan dan pembenahan kebijakan, 2026).
Output: Keputusan dan Tindakan
Output dari kebijakan MBG terdiri atas keputusan (alokasi anggaran, penetapan sasaran program, pembentukan satuan pelayanan pemenuhan gizi) dan tindakan (implementasi program di lapangan, pendistribusian makanan bergizi, dan penciptaan lapangan kerja). Dalam 11 bulan sejak diluncurkan pada Februari 2025, MBG telah menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat (Prabowo sebut MBG ciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026, 2025). Pemerintah juga menargetkan cakupan 82,9 juta anak, ibu hamil, dan ibu menyusui secara nasional pada tahun 2026 (Indonesia allocates $20.7 bln for 2026 Free Nutritious Meals program, 2025).Feedback (Umpan Balik)
Umpan balik dari masyarakat terhadap MBG beragam. Di satu sisi, program ini mendapatkan penerimaan luas dari masyarakat (MBG terus mengalami penyempurnaan dan pembenahan kebijakan, 2026). Di sisi lain, terdapat tantangan di lapangan, termasuk kasus kekurangan dan keracunan makanan. Namun, Presiden Prabowo mencatat tingkat penyimpangan hanya 0,00017 persen dari seluruh distribusi (Prabowo sebut MBG ciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026, 2025). Pemerintah merespons umpan balik ini dengan terus melakukan penyempurnaan kebijakan (MBG terus mengalami penyempurnaan dan pembenahan kebijakan, 2026). Siklus input-output-feedback ini menunjukkan sistem politik yang dinamis dan responsif.2. Kebijakan Masuknya Indonesia ke dalam Board of Peace (BoP)
Input: Tuntutan dan Dukungan
Kebijakan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) lahir dari tuntutan internasional dan domestik agar Indonesia berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian di Gaza dan mendukung kemerdekaan Palestina. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Tuntutan ini masuk ke dalam sistem politik melalui saluran diplomasi, organisasi masyarakat sipil, partai politik Islam, dan opini publik.Dukungan terhadap kebijakan ini datang dari berbagai kalangan, termasuk mantan menteri luar negeri yang menyuarakan dukungan atas peran Indonesia dalam BoP (Indonesia Not Obliged to Pay $1B Fee for Gaza Peace Board, Prabowo Tells Former FMs, 2026). Namun, terdapat pula kontroversi domestik terkait implikasi finansial dan potensi pengakuan terhadap Israel, yang merupakan bagian dari mekanisme umpan balik dalam sistem.
Konversi (Conversion): Mekanisme dalam Sistem
Proses konversi tuntutan perdamaian Gaza menjadi kebijakan bergabung dengan BoP melibatkan diferensiasi kerja antar unit dalam sistem politik. Presiden Prabowo secara personal hadir di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos untuk menandatangani komitmen bergabung dengan BoP, disaksikan langsung oleh Presiden AS Donald Trump (Poin-poin Pidato Prabowo di WEF: Pamer MBG hingga Cabut Tambang Ilegal, 2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pertimbangan utama adalah "mempercepat proses perdamaian di Gaza" (Poin-poin Pidato Prabowo di WEF: Pamer MBG hingga Cabut Tambang Ilegal, 2026). Kementerian Luar Negeri dan DPR juga berperan dalam memberikan masukan dan pengawasan.Diferensiasi kerja ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia diproses melalui mekanisme yang melibatkan berbagai lembaga otoritatif. Batasan sistem politik dalam hal ini meluas ke ranah internasional, namun tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Output: Keputusan dan Tindakan
Output dari kebijakan BoP terdiri atas keputusan (bergabung dengan BoP, mendukung solusi dua negara, dan menyatakan kesiapan mengirim pasukan perdamaian) dan tindakan (kehadiran Prabowo di Davos, pidato di Sidang Umum PBB ke-80 yang menegaskan komitmen Indonesia pada Two-State Solution, dan diplomasi aktif dengan berbagai pihak) (Tekad Indonesia Wujudkan Perdamaian Dunia, 2025; Indonesia Views Two-State Solution as Sustainable Path to Peace for Palestine, 2026).Prabowo juga mengklarifikasi bahwa kontribusi US$1 miliar untuk rekonstruksi Gaza bersifat sukarela dan keanggotaan dalam BoP dapat ditarik sewaktu-waktu jika tidak menguntungkan Palestina (Indonesia Not Obliged to Pay $1B Fee for Gaza Peace Board, Prabowo Tells Former FMs, 2026). Keputusan ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga legitimasi kebijakan.
Feedback (Umpan Balik)
Umpan balik terhadap kebijakan BoP datang dari berbagai arah. Di tingkat domestik, terdapat kontroversi dan potensi penolakan dari sebagian kelompok Islam yang menganggap janji pengakuan Israel sebagai kompromi terlalu jauh (Indonesia, Palestina, dan Masa Depan Diplomasi Global, 2025). Di tingkat internasional, langkah Indonesia mendapat apresiasi sekaligus kritik. Pemerintah merespons umpan balik ini dengan memberikan klarifikasi bahwa keanggotaan bersifat sukarela, dapat ditarik sewaktu-waktu, dan semata-mata untuk mendukung kemerdekaan Palestina lewat solusi dua negara (Presiden Prabowo Pertahankan Keanggotaan Indonesia di Board of Peace, 2026).3. Kebijakan Indonesia Mempersilakan Pesawat AS Melintasi Wilayah Udara dalam Konflik AS-Iran
Input: Tuntutan dan Dukungan
Kebijakan pemberian akses overflight bagi pesawat militer AS melintasi wilayah udara Indonesia muncul sebagai respons terhadap usulan dari pihak Amerika Serikat, bukan dari tuntutan domestik (Isu Pesawat Militer AS Bebas Terbang di Indonesia, Ini Penjelasan Kemhan, 2026). Usulan ini masuk ke dalam sistem politik melalui saluran diplomasi bilateral, terutama setelah pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump pada Februari 2025 (Leaked plan for US military overflights triggers sovereignty row in Indonesia, 2026).Berbeda dengan kebijakan MBG dan BoP, kebijakan ini justru memicu tuntutan dari dalam negeri agar pemerintah tidak mengorbankan kedaulatan dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Komisi I DPR menegaskan bahwa kedaulatan udara Indonesia tidak bisa dikompromikan (Isu Overflight Clearance AS, Komisi I DPR Tegaskan Kedaulatan Udara Indonesia Tak Bisa Dikompromikan, 2026).
Konversi (Conversion): Mekanisme dalam Sistem
Proses konversi usulan AS menjadi kebijakan melibatkan diferensiasi kerja antar unit dalam sistem politik. Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjadi garda terdepan dalam membahas usulan ini, dengan penegasan bahwa usulan tersebut "masih dalam tahap pembahasan awal dan belum bersifat final" (Kemhan merespons isu dokumen 'pesawat militer AS bebas melintas wilayah Indonesia', 2026). Kemhan juga menyatakan bahwa dokumen tersebut "tidak bersifat mengikat (non-binding) dan tidak otomatis berlaku" (Isu Pesawat Militer AS Bebas Terbang di Indonesia, Ini Penjelasan Kemhan, 2026).Diferensiasi kerja dalam sistem juga terlihat dari adanya perbedaan pandangan antar kementerian. Kementerian Luar Negeri mengirim surat bertanda "mendesak dan rahasia" kepada Kemhan yang memperingatkan bahwa pemberian hak overflight menyeluruh berisiko menyeret Indonesia ke dalam konflik asing (Leaked plan for US military overflights triggers sovereignty row in Indonesia, 2026). Hal ini menunjukkan adanya mekanisme checks and balances internal dalam sistem politik Indonesia.
Output: Keputusan dan Tindakan
Output dari kebijakan ini masih berada pada tahap keputusan awal yang belum final. Pemerintah belum mengambil tindakan konkret berupa penandatanganan perjanjian. Kemhan menegaskan bahwa "otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya masih berada di tangan negara" dan "setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional" (Kemhan merespons isu dokumen 'pesawat militer AS bebas melintas wilayah Indonesia', 2026).Keputusan untuk tidak terburu-buru memberikan akses menyeluruh mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga legitimasi dan kedaulatan. Hal ini sejalan dengan prinsip Easton bahwa legitimasi keputusan oleh konstitusi dimaksudkan untuk menghindari chaos politik (Saward, 2011, p. 80).
Feedback (Umpan Balik)
Umpan balik terhadap kebijakan ini sangat kuat, terutama dalam bentuk penolakan dan kritik dari berbagai elemen masyarakat. Kebocoran dokumen rencana akses overflight memicu reaksi keras di dalam negeri, dengan kekhawatiran bahwa Jakarta "berkolusi dengan agresor" di tengah perang AS melawan Iran (Leaked plan for US military overflights triggers sovereignty row in Indonesia, 2026). DPR melalui Komisi I menuntut penjelasan terbuka dari pemerintah dan menegaskan pentingnya konsultasi dengan legislatif sebelum keputusan final diambil (Isu Overflight Clearance AS, Komisi I DPR Tegaskan Kedaulatan Udara Indonesia Tak Bisa Dikompromikan, 2026).Pemerintah merespons umpan balik ini dengan memberikan klarifikasi bahwa dokumen tersebut masih berupa rancangan awal, belum mengikat, dan kedaulatan Indonesia tetap terjaga. Respons ini menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia memiliki mekanisme feedback yang berfungsi untuk mengoreksi arah kebijakan.
4. Kebijakan Pendaftaran Haji Tanpa Perlu Menunggu Lama
Input: Tuntutan dan Dukungan
Kebijakan pemangkasan waktu tunggu haji lahir dari tuntutan lama masyarakat Muslim Indonesia yang harus menunggu hingga puluhan tahun untuk dapat menunaikan ibadah haji. Dengan kuota haji Indonesia yang terbatas (sekitar 221.000 jemaah per tahun) dan jumlah pendaftar yang mencapai jutaan, waktu tunggu di beberapa daerah mencapai 40 tahun. Tuntutan ini masuk ke dalam sistem politik melalui berbagai saluran organisasi keagamaan, partai politik Islam, media, dan aspirasi langsung dari calon jemaah haji.Dukungan terhadap kebijakan ini sangat kuat dari masyarakat Muslim Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk. Dukungan ini menjadi legitimasi penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkret.
Konversi (Conversion): Mekanisme dalam Sistem
Proses konversi tuntutan pemangkasan waktu tunggu haji menjadi kebijakan melibatkan diferensiasi kerja antar unit dalam sistem politik. Langkah pertama adalah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang terpisah dari Kementerian Agama. Pembentukan kementerian ini dilakukan atas permintaan Pemerintah Arab Saudi yang menginginkan urusan haji ditangani setingkat menteri (Prabowo asks for reduction in Hajj costs, waiting time to 26 years, 2025).Diferensiasi kerja juga terlihat dalam upaya diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk mengamankan lahan strategis di Mekah guna pembangunan Kampung Haji Indonesia. Pemerintah Arab Saudi mengubah undang-undang untuk mengizinkan negara asing membeli lahan di Tanah Suci (Prabowo asks for reduction in Hajj costs, waiting time to 26 years, 2025). Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Haji dan Umrah untuk mengkaji penurunan biaya haji melalui efisiensi anggaran dan tata kelola yang bersih (Prabowo minta biaya haji turun, waktu tunggu dipangkas jadi 26 tahun, 2025).
Output: Keputusan dan Tindakan
Output dari kebijakan ini terdiri atas keputusan (pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, target pemangkasan waktu tunggu dari 40 tahun menjadi 26 tahun, dan penurunan biaya haji) dan tindakan (diplomasi dengan Arab Saudi, rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah, dan efisiensi tata kelola haji) (Update Kampung Haji Indonesia hingga Upaya Pangkas Waktu Menunggu Haji, 2025). Presiden Prabowo optimistis target ini dapat terealisasi, meskipun mengakui bahwa 26 tahun "masih lama juga" dan pemerintah akan terus berusaha memangkas lebih lanjut (Update Kampung Haji Indonesia hingga Upaya Pangkas Waktu Menunggu Haji, 2025).Feedback (Umpan Balik)
Umpan balik terhadap kebijakan ini umumnya positif. Masyarakat menyambut baik upaya pemerintah memangkas waktu tunggu haji. Namun, umpan balik juga mencakup harapan agar pemangkasan dapat lebih signifikan dari target 26 tahun. Pemerintah merespons umpan balik ini dengan menyatakan akan terus berusaha memangkas waktu tunggu lebih lanjut. Siklus feedback ini menunjukkan bahwa sistem politik responsif terhadap aspirasi masyarakat.5. Keputusan Prabowo Berkunjung ke Rusia dan Prancis, Sementara Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bertemu Menteri Perang AS
Input: Tuntutan dan Dukungan
Keputusan Presiden Prabowo mengunjungi Rusia dan Prancis sementara Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan Menteri Perang AS di Pentagon lahir dari tuntutan agar Indonesia mempertahankan posisi strategis di tengah persaingan kekuatan besar global. Tuntutan ini bersumber dari lingkungan internasional yang ditandai oleh eskalasi konflik di Timur Tengah, perang AS-Iran, dan persaingan antara Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok.Di tingkat domestik, terdapat tuntutan agar Indonesia tetap konsisten menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak terjebak dalam keberpihakan kepada blok kekuatan tertentu. Dukungan terhadap langkah diplomasi seimbang ini datang dari berbagai kalangan yang melihat pentingnya Indonesia menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar.
Konversi (Conversion): Mekanisme dalam Sistem
Proses konversi tuntutan geopolitik menjadi keputusan diplomasi seimbang melibatkan diferensiasi kerja antar unit dalam sistem politik. Presiden Prabowo secara personal memimpin diplomasi ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin, membahas kerja sama energi, pangan, dan pertahanan (Diplomasi “Unusual” Moskow-Pentagon, Apa yang Dibidik Prabowo?, 2026). Pada saat yang hampir bersamaan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dikirim ke Pentagon untuk bertemu Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, menghasilkan kesepakatan peningkatan hubungan bilateral di bidang pertahanan menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) (Prabowo ke Rusia, Menhan ke AS, Dosen UNUD: Indonesia Ingin Tunjukkan Diri sebagai Mitra Strategis, 2026).Diferensiasi kerja ini menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia memiliki kapasitas untuk menjalankan diplomasi multi-jalur secara simultan. Pembagian tugas antara Presiden dan Menteri Pertahanan mencerminkan integrasi dalam sistem keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mempertahankan kemandirian strategis Indonesia.
Output: Keputusan dan Tindakan
Output dari kebijakan ini terdiri atas keputusan (melakukan diplomasi seimbang ke Rusia dan AS) dan tindakan (kunjungan kenegaraan ke Rusia yang menghasilkan berbagai kesepakatan strategis, dan pertemuan di Pentagon yang menghasilkan peningkatan status kerja sama pertahanan menjadi MDCP) (Tiba Ditanah Air Usai Bertemu Putin Presiden Prabowo Bawa Pulang Berbagai Kesepakatan Strategis, 2025; Prabowo ke Rusia, Menhan ke AS, Dosen UNUD: Indonesia Ingin Tunjukkan Diri sebagai Mitra Strategis, 2026). Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bergabung dalam aliansi militer mana pun dan tetap konsisten menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif (Presiden Prabowo Pertahankan Keanggotaan Indonesia di Board of Peace, 2026).Feedback (Umpan Balik)
Umpan balik terhadap diplomasi seimbang ini beragam. Di tingkat domestik, langkah ini diapresiasi sebagai "diplomatic sprint" upaya diplomasi intensif, cepat, dan terfokus untuk mencapai tujuan strategis (Prabowo ke Rusia, Menhan ke AS, Dosen UNUD: Indonesia Ingin Tunjukkan Diri sebagai Mitra Strategis, 2026). Di tingkat internasional, langkah ini menarik perhatian media asing dan menimbulkan pertanyaan tentang peran Indonesia di tengah pusaran geopolitik global (Media Asing Soroti Pertemuan Menhan Indonesia ke AS dan Prabowo di Rusia, 2026).Namun, umpan balik juga mencakup kekhawatiran bahwa kedekatan dengan Rusia dapat dibaca sebagai sinyal pergeseran orientasi oleh Barat (Diplomasi “Unusual” Moskow-Pentagon, Apa yang Dibidik Prabowo?, 2026). Pemerintah merespons umpan balik ini dengan menegaskan bahwa Indonesia tidak memihak, melainkan memperluas opsi strategis. Seorang pengamat menyebut langkah ini sebagai "high-level hedging" Indonesia tidak memihak, melainkan memperluas opsi (Diplomasi “Unusual” Moskow-Pentagon, Apa yang Dibidik Prabowo?, 2026).
Kesimpulan
Analisis terhadap lima kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto menggunakan teori sistem politik David Easton menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia memiliki kapasitas yang memadai dalam mengelola input (tuntutan dan dukungan), memprosesnya melalui mekanisme diferensiasi dan integrasi antar unit, serta menghasilkan output (keputusan dan tindakan) yang otoritatif. Siklus feedback yang berfungsi juga terlihat dalam setiap kebijakan, di mana pemerintah merespons umpan balik dari masyarakat dan lingkungan internasional untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan.Keempat atribut sistem politik Easton unit dan batasan sistem, input-output, diferensiasi, dan integrasi tercermin dengan jelas dalam setiap kebijakan yang dianalisis. Kebijakan MBG menunjukkan respons terhadap tuntutan kesejahteraan rakyat; kebijakan BoP mencerminkan respons terhadap tuntutan peran global Indonesia; kebijakan overflight AS menunjukkan mekanisme checks and balances internal; kebijakan haji menunjukkan respons terhadap tuntutan keagamaan; dan diplomasi seimbang ke Rusia-AS menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah persaingan kekuatan besar.
Sebagaimana ditegaskan Easton, sangat penting bagi negara untuk selalu beroperasi secara legitimate (Saward, 2011, p. 80). Kelima kebijakan yang dianalisis menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo berupaya menjaga legitimasi melalui keputusan yang mengikat dan sesuai dengan konstitusi, serta responsif terhadap tuntutan dan umpan balik dari masyarakat. Dengan demikian, sistem politik Indonesia tetap berada dalam koridor yang legitimate dan terhindar dari chaos politik sebagaimana diingatkan oleh Easton.
Daftar Pustaka
Chilcote, R. H. (1981). Theories of comparative politics: The search for a paradigm. Westview Press.Diplomasi “Unusual” Moskow-Pentagon, Apa yang Dibidik Prabowo? (2026, April 15). Inilah.com. https://www.inilah.com/diplomasi-unusual-moskow-pentagon-apa-yang-dibidik-prabowo
Indonesia allocates $20.7 bln for 2026 Free Nutritious Meals program. (2025, August 15). Antara News. https://en.antaranews.com/news/373701/indonesia-allocates-207-bln-for-2026-free-nutritious-meals-program
Indonesia Not Obliged to Pay $1B Fee for Gaza Peace Board, Prabowo Tells Former FMs. (2026, February 4). Jakarta Globe. https://jakartaglobe.id/news/indonesia-not-obliged-to-pay-1b-fee-for-gaza-peace-board-prabowo-tells-former-fms
Indonesia, Palestina, dan Masa Depan Diplomasi Global. (2025, September 24). Republika Online. https://analisis.republika.co.id/berita/t32st6393/indonesia-palestina-dan-masa-depan-diplomasi-global
Indonesia Views Two-State Solution as Sustainable Path to Peace for Palestine. (2026, February 26). prabowosubianto.com. https://prabowosubianto.com/indonesia-views-two-state-solution-as-sustainable-path-to-peace-for-palestine/
Isu Overflight Clearance AS, Komisi I DPR Tegaskan Kedaulatan Udara Indonesia Tak Bisa Dikompromikan. (2026, April 13). Jawa Pos. https://www.jawapos.com/nasional/2604130305/isu-overflight-clearance-as-komisi-i-dpr-tegaskan-kedaulatan-udara-indonesia-tak-bisa-dikompromikan
Isu Pesawat Militer AS Bebas Terbang di Indonesia, Ini Penjelasan Kemhan. (2026, April 15). iNews.id. https://www.inews.id/news/nasional/isu-pesawat-militer-as-bebas-terbang-di-indonesia-ini-penjelasan-kemhan
Kemhan merespons isu dokumen 'pesawat militer AS bebas melintas wilayah Indonesia'. (2026, April 13). BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1krgp3ke7po
Leaked plan for US military overflights triggers sovereignty row in Indonesia. (2026, April 15). South China Morning Post. https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3350143/indonesia-leaked-plan-us-military-overflights-triggers-sovereignty-row
MBG terus mengalami penyempurnaan dan pembenahan kebijakan. (2026, April 15). Antara News. https://mataram.antaranews.com/berita/549215/mbg-terus-mengalami-penyempurnaan-dan-pembenahan-kebijakan
Media Asing Soroti Pertemuan Menhan Indonesia ke AS dan Prabowo di Rusia. (2026, April 15). Kompas.com. https://video.kompas.com
Poin-poin Pidato Prabowo di WEF: Pamer MBG hingga Cabut Tambang Ilegal. (2026, January 23). CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20260123111801-134-1320127/poin-poin-pidato-prabowo-di-wef-pamer-mbg-hingga-cabut-tambang-ilegal
Prabowo asks for reduction in Hajj costs, waiting time to 26 years. (2025, October 21). Antara News. https://en.antaranews.com/news/387109/prabowo-asks-for-reduction-in-hajj-costs-waiting-time-to-26-years
Prabowo ke Rusia, Menhan ke AS, Dosen UNUD: Indonesia Ingin Tunjukkan Diri sebagai Mitra Strategis. (2026, April 15). Tribunnews.com. https://tribunnews.com/nasional/7816862/prabowo-ke-rusia-menhan-ke-as-dosen-unud-indonesia-ingin-tunjukkan-diri-sebagai-mitra-strategis
Prabowo minta biaya haji turun, waktu tunggu dipangkas jadi 26 tahun. (2025, October 21). Republika Online. https://news.republika.co.id/berita/t4g24w2430000/prabowo-minta-biaya-haji-turun-waktu-tunggu-dipangkas-jadi-26-tahun
Prabowo sebut MBG ciptakan 1,5 juta lapangan kerja baru pada awal 2026. (2025, September 29). Antara News. https://www.antaranews.com/berita/5141385/prabowo-sebut-mbg-ciptakan-15-juta-lapangan-kerja-baru-pada-awal-2026
Presiden Prabowo Pertahankan Keanggotaan Indonesia di Board of Peace. (2026, March 16). Law-Justice.co. https://www.law-justice.co/artikel/201215/presiden-prabowo-pertahankan-keanggotaan-indonesia-di-board-of-peace/
Saward, M. (2011). The wider canvas: Representation and democracy in state and society. In S. Alonso, J. Keane, & W. Merkel (Eds.), The future of representative democracy (pp. 74–97). Cambridge University Press.
Tekad Indonesia Wujudkan Perdamaian Dunia. (2025, September 28). Metro TV News. https://www.metrotvnews.com/play/b2lCpqyl-tekad-indonesia-wujudkan-perdamaian-dunia
Tiba Ditanah Air Usai Bertemu Putin Presiden Prabowo Bawa Pulang Berbagai Kesepakatan Strategis. (2025, June 21). iNews.id. https://belu.inews.id/amp/611114/tiba-ditanah-air-usai-bertemu-putin-presiden-prabowo-bawa-pulang-berbagai-kesepakatan-strategis
Update Kampung Haji Indonesia hingga Upaya Pangkas Waktu Menunggu Haji. (2025, October 22). Indonesia Daily. https://www.indonesiadaily.co.id/indonesia-terkini/72016121510/update-kampung-haji-indonesia-hingga-upaya-pangkas-waktu-menunggu-haji
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar
Silakan tulis komentar Anda.