Meskipun sering dikaitkan dengan ideologi, agama, atau teori konspirasi, konflik ini sebenarnya berakar pada kepentingan nasional, keamanan regional, dan ketegangan sistemik dalam tatanan kekuasaan global. Artikel ini memberikan analisis kritis terhadap dinamika konflik ini, dengan menekankan pada kebijakan luar negeri AS, peran Israel, dan reaksi Iran terhadap tekanan eksternal, serta menilai dampaknya terhadap stabilitas regional dan internasional.
Dari JCPOA ke Kebijakan Ekstremis: Israel dan AIPAC
Pada tahun 2015, pemerintahan Barack Obama menandatangani Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), sebuah kesepakatan nuklir antara Iran dan kelompok negara besar (P5+1: AS, Rusia, Cina, Prancis, Inggris, serta Jerman). Kesepakatan ini membatasi program nuklir Iran dalam pertukaran dengan pencabutan sanksi ekonomi (International Crisis Group, 2015).
Namun, pada Januari 2018, Presiden Donald Trump memutuskan untuk menarik diri dari JCPOA secara sepihak, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut “tidak cukup kuat” untuk menghentikan ambisi nuklir Iran (White House, 2018). Keputusan ini diikuti oleh penerapan ulang sanksi eksternal terhadap Iran, yang dikenal sebagai maximum pressure campaign (U.S. Department of State, 2018).
Keputusan ini dianggap sebagai pembalikan kebijakan luar negeri AS yang sebelumnya berorientasi pada diplomasi, dan memicu krisis eksternal yang berkelanjutan. Menurut analisis dari The Stimson Center, kebijakan ini justru mengurangi peluang untuk dialog nuklir, karena Iran merasa terjepit oleh sanksi dan kehilangan kepercayaan terhadap AS (Stimson Center, 2020).
Israel, sebagai negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Iran, telah menjadi aktor penting dalam memperkuat tekanan terhadap Iran. Pemerintah Israel, khususnya di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah secara terbuka mengecam JCPOA sebagai ancaman terhadap keamanan nasional (Katz, 2019).
Organisasi seperti American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) juga memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan politik di AS. Menurut Foreign Affairs, AIPAC memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk kebijakan luar negeri AS terhadap Iran, terutama melalui pendekatan yang menekankan ancaman nuklir Iran (Kagan, 2021).
Namun, kebijakan ini tidak selalu sejalan dengan kepentingan AS secara keseluruhan. Menurut Carnegie Endowment for International Peace, kebijakan AS yang terlalu mendukung Israel sering kali mengorbankan kepentingan strategis jangka panjang AS, terutama dalam konteks stabilitas regional (Sagan, 2022).
Respons Iran: Dari Diplomasi ke Agresivitas Terbatas
Setelah AS keluar dari JCPOA, Iran memulai serangkaian tindakan balasan yang bersifat progresif, termasuk:
- Meningkatkan aktivitas pemrosesan uranium hingga 60% (di atas batas 3.67% yang diizinkan dalam JCPOA) (IAEA, 2023).
- Melanggar batas jumlah bahan nuklir yang diizinkan.
- Mengembangkan teknologi peluncuran rudal balistik (SIPRI, 2024).
Namun, Iran tidak pernah secara eksplisit menyatakan niat untuk membangun senjata nuklir, dan menekankan bahwa program nuklirnya bersifat damai (Iranian Ministry of Foreign Affairs, 2023).
Dalam konteks keamanan regional, Iran telah melakukan aksi militer terbatas, seperti serangan terhadap fasilitas militer di Irak dan Suriah, serta serangan terhadap kapal dagang di Selat Hormuz (U.S. Central Command, 2023). Namun, tidak ada bukti bahwa Iran pernah melakukan serangan langsung terhadap AS atau sekutunya di wilayah Eropa atau Amerika Serikat.
Pada Januari 2020, AS melalui operasi militer yang dipimpin oleh Pentagon, membunuh Jenderal Qasem Soleimani, komandan Pasukan Elit Brigade Quds, sebuah entitas di dalam Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) (U.S. Department of Defense, 2020). Tindakan ini memicu krisis diplomatik yang mendalam, termasuk serangan terhadap kedutaan AS di Irak oleh kelompok milisi pro-Iran (BBC, 2020).
Namun, tindakan ini tidak diikuti oleh serangan balasan langsung dari Iran terhadap AS, melainkan melalui aksi terbatas seperti serangan rudal ke pangkalan militer AS di Irak (Reuters, 2020). Ini menunjukkan bahwa Iran menggunakan strategi “limited retaliation” untuk menjaga keseimbangan kekuatan.
Pada periode 2021–2024, pemerintahan Joe Biden berupaya untuk kembali ke JCPOA, namun upaya ini terhambat oleh keputusan Iran untuk memperluas program nuklirnya, serta keberatan dari Israel dan negara-negara Eropa yang mengkhawatirkan keamanan regional (The New York Times, 2023).
Krisis ini memicu dampak geopolitik di level sistemik dengan mana Eropa, Rusia, dan Cina terseret ke dalamnya. Aneka keputusan Trump yang kontroversial berakibat pada semakin panasnya situasi di Timur Tengah dan cepat ataupun lambat: Dunia.
Krisis Iran telah memicu pergeseran aliansi geopolitik. Uni Eropa, yang sebelumnya mendukung JCPOA, kini menghadapi tekanan dari AS dan keputusan Iran untuk melanggar kesepakatan. Namun, Eropa tidak sepenuhnya berpihak pada AS. Negara-negara seperti Jerman dan Prancis telah berusaha menjaga hubungan dengan Iran, meskipun dengan kehati-hatian (European Council, 2024). Di sisi lain, Rusia dan Cina telah memperkuat hubungan dengan Iran, terutama dalam bidang energi dan keamanan (Chatham House, 2023).
Ketegangan ini memperkuat polarisasi global, di mana negara-negara berkembang memilih untuk tidak memihak antara blok Barat dan Timur, menunjukkan munculnya multi-polar world order (Hurrell, 2020). Pada tanggal 17 Maret 2026, Kepala US National Counterterrorism Center Joe Kent, seorang seorang loyalis Trump tetap mendengar kata hatinya. Motif Kent adalah ia memprotes perang Trump terhadap Iran (Russia Today, 2026). Dalam pernyataan pengunduran dirinya, Kent menyebut bahwa Netanyahu telah menyeret Amerika ke dalam konflik never-ending yang bukan melayani kepentingan nasional Amerika.
Kent yang diangkat Trump menjadi kepala US-NCC Februari 2025 lalu mundur 17 Maret 2026. Kent juga bukan seorang yang bisa dianggap enteng, sebab ia bekas pejabat militer yang juga bekerja untuk CIA. Dalam karirnya, ia telah melalui 11 pertempuran, terutama di Irak, sebelum pensiun dari kemiliteran tahun 2018. Kent menyatakan bahwa:
I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation ... it is clear tha we started this war due to pressure from Isreal and its powerful American lobby (pernyataan Kent dalam akun X-nya).
Tekanan Israel (dan belakangan juga diketahui sejumlah telepon yang dilakukan Raja Saudi Muhamad bin Salman kepada Trump agar segera menyerang Iran) dan Lobi Kuat Israel di Amerika adalah penyebab utama serangan Trump atas Iran. Hal ini tentu sudah diketahui semua pihak. Kent juga menyatakan bahwa Trump adalah korban kampanye misinformasi yang dikendalikan oleh Israel.
Begitu hebatnya provokasi misinformasi Israel dan Lobi Israel di Amerika, Trump mengalami delusi sehingga yakin bahwa serangan militer atas Iran adalah opsi satu-satunya dalam menyelesaikan masalah yang dibuat Israel. Hal seperti ini, seingat Kent pernah terjadi tahun 2003 saat George Bush (semak) Jr. menyerang Irak, dengan mana Kent menyatakan:
“We cannot make this mistake again ... I cannot support sending the next generation off to fight and die in a war that serves no benefit to the American people nor justifies the cost American lives” (penyataan Kent dalam akun X-nya).
Mungkin Kent adalah sedikit dari patriot Amerika yang berani berkata tidak pada Israel dan lobi-lobi Israel di Amerika. Namun, posisi kepala US-NCC tentu tidak dapat dijabat sembarang orang. Posisi tersebutlah yang mampu mencari dan membedakan antara fakta dan fiksi.
Pekerjaan US-NCC adalah membalikkan fiksi menjadi fakta dan membuat fakta menjadi fiksi. Namun, dari aneka pernyataannya di atas penulis menilai ia menyebutkan fakta. Perang Trump versus Iran adalah bukan perangnya Amerika. Itu perangnya Israel, lobi-lobi Israel, dengan Jared Kushner, menantu Trump sebagai hub mereka.
Penutup
Konflik AS-Israel vs Iran bukanlah proses dialektik ala Hegel, melainkan hasil dari keputusan rasional, kepentingan nasional, dan dinamika kekuatan global. Iran, AS, dan Israel memiliki kepentingan yang berbeda. Pertama, Iran ingin mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional. Kedua, AS ingin menjaga stabilitas regional dan mencegah penyebaran nuklir.
Ketiga, Israel ingin menghindari ancaman dari Iran dan mempertahankan keunggulan militer. Namun, kebijakan ekstremis — baik dari AS maupun Iran — telah memperburuk situasi. Solusi jangka panjang membutuhkan diplomasi yang terbuka, transparan, dan berbasis hukum internasional.
Daftar Referensi
International Crisis Group. (2015). The Iran Nuclear Deal: A Guide. https://www.crisisgroup.org
U.S. Department of State. (2018). Withdrawal from the JCPOA. https://www.state.gov
The Stimson Center. (2020). The Impact of U.S. Sanctions on Iran. https://www.stimson.org
Katz, Y. (2019). Israel’s Nuclear Strategy and the JCPOA. Middle East Policy, 26(3), 1–18.
Kagan, R. (2021). The Power of AIPAC: Lobbying and U.S. Foreign Policy. Foreign Affairs, 100(2), 45–58.
Carnegie Endowment for International Peace. (2022). U.S. Policy Toward Iran: The Limits of Maximum Pressure. https://www.carnegieendowment.org
IAEA. (2023). Iran’s Nuclear Activities: Report to the Board of Governors. https://www.iaea.org
SIPRI. (2024). The Military Balance 2024. https://www.sipri.org
U.S. Central Command. (2023). Iranian Military Activities in the Middle East. https://www.centcom.mil
BBC. (2020). Iranian Attack on U.S. Embassy in Baghdad. https://www.bbc.com
The New York Times. (2023). Biden’s Efforts to Revive the Iran Deal. https://www.nytimes.com
Chatham House. (2023). Russia, China, and Iran: Strategic Alliances in the Middle East. https://www.chathamhouse.org
Hurrell, A. (2020). Global Order and the New Multipolar World. International Affairs, 96(1), 1–15.
U.S. Government Accountability Office. (2024). Review of U.S. National Counterterrorism Center Leadership. https://www.gao.gov
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
1 Komentar
smg perang berakhir agar haji aman
BalasHapusSilakan tulis komentar Anda.