Partai Basis Agama Partai Konfesional

Partai Konfesional kini berada dalam kondisi antara anomali politik dan kenyataan kontemporer. Dalam khazanah ilmu politik modern, pernah muncul sebuah anggapan bahwa seiring dengan modernisasi dan sekularisasi, partai-partai yang berbasis agama akan perlahan kehilangan relevansinya.

Anggapan ini—yang kerap dianut kalangan modernis—mendorong lahirnya pandangan bahwa partai konfesional adalah semacam “anomali” dalam politik: sebuah sisa-sisa masa lalu yang akan tersisih oleh logika politik rasional dan sekuler. Namun, seperti yang akan kita lihat, kenyataan politik kontemporer justru menunjukkan cerita yang sebaliknya. Mari kita mulai dengan memahami apa itu partai konfesional.

Partai konfesional—dari istilah confessional parties—adalah partai yang diorganisasi di sekeliling garis agama. Definisi ini mungkin terdengar sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan kompleksitas yang menarik. Maren Milligan, dalam Encyclopedia of Political Science, menjelaskan bahwa partai-partai ini dapat menggunakan identitas keagamaan sebagai penanda etnis, sebagai agenda sosial-ekonomi, atau sebagai kendaraan untuk memperbesar peran agama di dalam negara (Milligan, 2011, hlm. 294).

Dengan kata lain, partai konfesional tidak selalu berarti “partai yang ingin mendirikan negara agama”—seperti yang kerap disederhanakan oleh banyak orang. Ada spektrum yang lebar: dari partai Kristen Demokrat di Eropa yang mengusung solidaritas sosial, hingga partai Hindu BJP di India yang memperjuangkan identitas kebangsaan berbasis Hindu.

Artikel ini akan mengajak Anda menjelajahi dunia partai konfesional dari perspektif yang lebih jernih. Kita akan melihat bagaimana partai-partai ini justru berada di pusat panggung politik di banyak negara, mengapa teori-teori klasik tentang sekularisasi gagal memprediksi kegigihan mereka, serta apa makna keberadaan mereka bagi demokrasi kontemporer.

Sejarah dan Perkembangan, Anomali yang Terus Bertahan

Salah satu ironi besar dalam politik global adalah bahwa di wilayah-wilayah yang dianggap sebagai pionir sekularisme—yakni Eropa—partai-partai konfesional justru memainkan peran yang menentukan. Stathis Kalyvas, dalam karyanya The Rise of Christian Democracy in Europe, menunjukkan bahwa partai-partai Kristen Demokrat di Belgia, Belanda, Italia, Jerman, Austria, dan Swiss bukanlah sekadar pemain pinggiran (Kalyvas, 1996).

Mereka adalah kekuatan utama yang membentuk kebijakan publik, koalisi pemerintahan, bahkan arah ideologis negara-negara tersebut. Apa yang menarik, partai-partai ini menganut garis ideologi yang tidak liberal maupun sosialis, melainkan solidaritas sosial yang banyak diinspirasikan oleh kitab suci agama mereka.

Di Amerika Latin, cerita serupa terlihat. Venezuela, Chili, El Salvador, dan Meksiko memiliki tradisi partai-partai konfesional berbasis Katolik yang tidak bisa diabaikan. Anthony Gill, dalam Rendering unto Caesar: The Catholic Church and the State in Latin America, menganalisis bagaimana Gereja Katolik di kawasan ini sering bertindak sebagai “pencari rente” (rent-seeker) yang melindungi kepentingan institusionalnya, namun sekaligus menjadi kekuatan oposisi yang penting terhadap rezim otoriter (Gill, 1998). Di sini, agama tidak surut ke ranah privat; ia hadir secara publik melalui partai-partai konfesional.

Lalu bagaimana dengan dunia Islam? Di Timur Tengah, sejak dua dekade terakhir, partai-partai Islam berpartisipasi secara luas dalam proses politik. Yang menarik, partai-partai ini tidak homogen. Rached Ghannouchi, pemimpin partai Ennahda di Tunisia, bahkan mengembangkan konsep “demokrasi Muslim”—sebuah gagasan bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan beriringan, asalkan ada saling toleransi antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip demokrasi (Ghannouchi, 2016).

Di Irak dan Lebanon, sistem politik mereka justru dibangun di atas garis-garis konfesional: parlemen dan kursi pemerintahan dialokasikan berdasarkan afiliasi agama. Ini menunjukkan bahwa jauh dari menjadi anomali, partai konfesional bisa menjadi fondasi sistem politik itu sendiri.

Mengapa Sekularisasi Tidak Membunuh Partai Agama?

Mengapa prediksi tentang matinya partai konfesional meleset? Jawabannya terletak pada kelemahan teori sekularisasi klasik. Teori ini, yang berakar pada pemikiran Pencerahan, berasumsi bahwa modernisasi akan mendorong agama mundur ke ranah privat, sehingga partai-partai berbasis agama akan kehilangan relevansinya. Namun, José Casanova, sosiolog agama terkemuka dari Georgetown University, memberikan kritik yang tajam. Dalam Public Religions in the Modern World, Casanova (1994) berpendapat bahwa yang terjadi bukanlah sekularisasi sebagai kemunduran agama (religious decline), melainkan “deprivatisasi” agama—agama kembali hadir di ruang publik, termasuk melalui partai-partai politik.

Pippa Norris dan Ronald Inglehart, dalam Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide, melengkapi kritik ini. Mereka menunjukkan bahwa di negara-negara maju sekalipun, agama belum hilang dari politik; yang berubah hanyalah bentuk dan intensitasnya (Norris & Inglehart, 2011, hlm. 4). Keterikatan pemilih Katolik pada partai Kristen Demokrat mungkin melemah di beberapa negara pasca-industri, tetapi di banyak belahan dunia lainnya, justru terjadi kebangkitan identitas agama sebagai basis mobilisasi politik.

Dari perspektif yang berbeda, Alfred Stepan—salah satu ilmuwan politik terkemuka abad ke-20—mengajukan konsep “twin tolerations” (toleransi berpasangan). Dalam pandangannya, demokrasi yang sehat memerlukan dua hal: para pemimpin agama harus mentolerasi wewenang pejabat terpilih, dan sebaliknya, negara harus melindungi kebebasan beragama (Stepan, 2000).

Partai konfesional, dalam kerangka ini, bukanlah ancaman otomatis bagi demokrasi. Hal yang membedakan adalah apakah partai tersebut bersedia bermain dalam aturan demokrasi dan menerima pluralisme politik. Stepan, bersama Juan Linz, juga mengkritik standar ganda negara-negara Barat yang sering menganggap partai Islam sebagai “tidak demokratis” sambil menerima partai Kristen Demokrat sebagai mitra koalisi yang wajar (Linz & Stepan, 1996).

Keberagaman Wajah Partai Konfesional di Dunia

Salah satu kekeliruan terbesar dalam menganalisis partai konfesional adalah menyamaratakannya. Padahal, wajah mereka sangat beragam tergantung konteks sejarah, sosial, dan politik masing-masing negara.

Di Eropa, partai Kristen Demokrat telah berhasil mentransformasikan diri dari partai “pengawal Gereja” menjadi catch-all party yang tetap mempertahankan rujukan pada nilai-nilai agama tetapi secara substansi mengadopsi agenda lintas sektoral. Di Jerman, misalnya, CDU/CSU di bawah Angela Merkel tidak pernah secara eksplisit memaksakan agenda Katolik, tetapi nilai-nilai sosial demokrasi Kristen tetap membentuk kebijakan mereka.

Di India, Bharatiya Janata Party (BJP) menunjukkan dinamika yang berbeda. Awalnya hanya partai oposisi dengan basis Hindu yang terbatas, kini BJP menjelma menjadi mesin politik raksasa yang berkuasa di tingkat nasional. Ideologi Hindutva (nasionalisme Hindu) yang mereka usung bukan hanya soal ritual keagamaan, tetapi juga soal identitas kebangsaan dan klaim historis atas wilayah (Jaffrelot, 1996). Ini menunjukkan bagaimana agama dapat berfungsi sebagai “penanda etnis” dan “agenda sosial-ekonomi” sekaligus—sebuah poin yang sudah diantisipasi oleh definisi Milligan.

Di dunia Arab, variasi bahkan lebih ekstrem. Di Aljazair, Islamic Salvation Front sempat memenangkan pemilu sebelum dibubarkan militer. Di Palestina, Hamas—selain sebagai gerakan perlawanan—juga berfungsi sebagai partai politik yang mengelola layanan sosial dan birokrasi di Gaza. Di Yordania dan Maroko, partai-partai Islam berperan sebagai oposisi yang loyal terhadap monarki, menunjukkan bahwa partai konfesional dapat beradaptasi dengan berbagai bentuk rezim.

Namun, kasus yang paling menarik mungkin Lebanon. Di sana, sistem politiknya secara eksplisit bersifat konfesional: kursi parlemen, jabatan menteri, bahkan posisi presiden dan perdana menteri dialokasikan berdasarkan proporsi agama (Kristen Maronit, Sunni, Syiah, Druze, dan lain-lain). Partai-partai seperti Progressive Socialist Party (Kristen-Druze), Future Movement (Sunni), dan Free Patriotic Movement (Kristen-Maronit) bukanlah pengecualian, melainkan fondasi sistem itu sendiri. A. Kadir Yildirim, dalam The Politics of Religious Party Change, meneliti bagaimana struktur otoritas keagamaan yang hierarkis—seperti Vatikan untuk Katolik atau lembaga keagamaan tertentu di dunia Syiah—dapat mempengaruhi perilaku partai konfesional (Yildirim, 2022). Di Lebanon, struktur konfesional yang kaku justru menciptakan stabilitas sekaligus ketegangan yang unik.

Partai Konfesional di Indonesia

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan sistem demokrasi yang relatif muda, Indonesia menawarkan laboratorium yang kaya untuk mengamati dinamika partai konfesional. Dalam sejarahnya, partai-partai seperti Masyumi dan NU muncul di era 1950-an. Di era Orde Baru, partai konfesional dipersatukan menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Dan pasca-transisi politik 1998, muncullah partai-partai seperti PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), dan PAN (Partai Amanat Nasional) yang masih eksis hingga kini.

Hal yang menarik, tiga dari partai ini—PKS, PKB, dan PAN—memiliki basis massa yang riil dan cenderung stabil, bahkan diperkirakan perolehan suaranya akan meningkat. Mengapa? Karena mereka memiliki core base voter yang jelas: komunitas keagamaan yang terorganisasi dengan baik. Ini membedakan mereka dari partai konfesional di negara-negara Barat yang cenderung kehilangan basis mengambang seiring sekularisasi.

Dari perspektif teori, kehadiran partai-partai ini dapat dijelaskan dengan beberapa lensa. Pertama, pendekatan pilihan rasional (rational choice) menunjukkan bahwa pemilih cenderung mendukung partai yang mewakili identitas dan kepentingan kelompok mereka—termasuk identitas agama. Kedua, pendekatan gerakan sosial (social movement theory) membantu kita memahami bagaimana partai-partai ini lahir dari gerakan-gerakan keagamaan yang sudah ada sebelumnya. PKB, misalnya, tidak bisa dipisahkan dari jaringan NU; PKS berasal dari gerakan Tarbiyah kampus. Ketiga, pendekatan institusionalisme menunjukkan bahwa aturan main politik—termasuk sistem pemilu dan kebijakan tentang partai—membentuk strategi dan perilaku partai konfesional.

Bukan Sekadar “Partai Agama”

Jika kita hanya mengandalkan teori-teori Barat, kita mungkin kehilangan nuansa penting tentang bagaimana para pemikir Islam sendiri memahami relasi agama dan partai politik. Abdulaziz Sachedina, cendekiawan Syiah kontemporer dari George Mason University, berpendapat bahwa akar-akar demokrasi pluralis sebenarnya dapat ditemukan dalam tradisi Islam itu sendiri (Sachedina, 2001). Menurutnya, praktik shura (musyawarah) dan ijma (konsensus) dalam sejarah Islam awal menunjukkan bahwa prinsip partisipasi politik bukanlah hal asing. Partai konfesional, dalam kerangka ini, bisa menjadi jembatan antara nilai-nilai Islam dan institusi demokrasi modern.

Pandangan berbeda datang dari Ali Abd al-Raziq, sarjana Al-Azhar asal Mesir. Dalam karyanya yang kontroversial Al-Islam wa Usul al-Hukm (Islam dan Fondasi Kekuasaan), Al-Raziq (1925) berargumen bahwa Islam adalah “agama, bukan negara; pesan, bukan pemerintahan”. Ia menolak gagasan bahwa umat Islam diwajibkan memiliki bentuk negara tertentu, termasuk sistem kekhalifahan. Konsekuensinya, partai politik—termasuk yang berbasis agama—adalah produk pilihan manusia, bukan keharusan teologis. Pandangan ini membuka ruang bagi sekularisasi politik dalam bingkai Islam.

Sementara itu, Rachid al-Ghannouchi menawarkan sintesis yang pragmatis. Sebagai pendiri partai Ennahda di Tunisia, ia mengalami langsung bagaimana sebuah partai Islam dapat bertransformasi dari gerakan oposisi yang represif menjadi kekuatan demokratis yang moderat. Ghannouchi (2016) berpendapat bahwa partai Islam harus menerima prinsip-prinsip demokrasi—termasuk rotasi kekuasaan, hak-hak minoritas, dan kebebasan sipil—tanpa meninggalkan rujukan pada nilai-nilai Islam. Model “demokrasi Muslim” ini menjadi salah satu contoh keberhasilan partai konfesional dalam sistem demokrasi.

Pemikir-pemikir Islam ini menunjukkan bahwa perdebatan tentang partai konfesional tidak hanya terjadi di kalangan ilmuwan politik Barat, tetapi juga di internal dunia Islam itu sendiri. Mereka mengingatkan kita bahwa agama dan politik memiliki relasi yang cair, tidak hitam-putih.

Penutup

Setelah menelusuri berbagai kasus dan teori, kesimpulan yang paling jujur adalah: partai konfesional tidak akan pergi. Mereka bukan anomali yang akan tersisih oleh modernisasi. Mereka adalah ekspresi politik dari fakta sosiologis yang mendasar: manusia tidak hanya makhluk ekonomi dan politik, tetapi juga makhluk religius. Identitas keagamaan tetap menjadi salah satu sumbu mobilisasi kolektif yang paling kuat hingga saat ini.

Tentu, implikasi dari keberadaan partai konfesional bergantung pada konteks. Di negara dengan tradisi sekularisme yang kuat seperti Inggris atau Amerika Serikat, pengaruh mereka minimal. Namun di Indonesia, Lebanon, India, Pakistan, dan banyak negara Timur Tengah, partai konfesional adalah pemain utama—bahkan kadang the pemain utama.

Hal yang terpenting, kita perlu melampaui dikotomi sederhana: “partai agama” versus “partai sekuler”. Seperti yang ditunjukkan oleh Milligan (2011) dan ditegaskan oleh berbagai studi kasus, partai konfesional bisa sangat beragam: ada yang moderat, ada yang radikal; ada yang inklusif, ada yang eksklusif; ada yang fokus pada agenda moral, ada yang fokus pada kesejahteraan sosial. Menggeneralisasi mereka hanya berdasarkan label “konfesional” adalah kesalahan analitis yang serius.

Sebagai penutup, mungkin kita perlu mengutip Alfred Stepan yang mengingatkan bahwa untuk menjadi demokrat, seseorang tidak harus sekuler (Stepan, 2000). Partai konfesional, jika dikelola dengan baik dan dibatasi oleh aturan demokrasi yang sehat, justru dapat memperkuat demokrasi dengan membawa aspirasi keagamaan warga ke dalam arena politik yang terbuka. Tentu, ini bukan tanpa risiko. Namun seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman Tunisia, Jerman, India, dan Indonesia, risiko itu dapat dikelola. Yang tidak bisa dikelola adalah mengabaikan realitas bahwa bagi sebagian besar umat manusia di dunia, agama dan politik adalah dua sisi dari koin yang sama.

Daftar Pustaka

Al-Raziq, A. A. (1925). Al-Islam wa usul al-hukm. Matba‘at Misr.

Casanova, J. (1994). Public religions in the modern world. University of Chicago Press.

Ghannouchi, R. (2016). From political Islam to Muslim democracy. Foreign Affairs, 95(5), 58-67.

Gill, A. (1998). Rendering unto Caesar: The Catholic Church and the state in Latin America. University of Chicago Press.

Jaffrelot, C. (1996). The Hindu nationalist movement in India. Columbia University Press.

Kalyvas, S. N. (1996). The rise of Christian democracy in Europe. Cornell University Press.

Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe. Johns Hopkins University Press.

Milligan, M. (2011). Confessional parties. In G. T. Kurian (Ed.), The encyclopedia of political science (hlm. 294-295). CQ Press.

Norris, P., & Inglehart, R. (2011). Sacred and secular: Religion and politics worldwide (edisi ke-2). Cambridge University Press.

Sachedina, A. A. (2001). The Islamic roots of democratic pluralism. Oxford University Press.

Stepan, A. (2000). Religion, democracy, and the “twin tolerations”. Journal of Democracy, 11(4), 37-57.

Yildirim, A. K. (2022). The politics of religious party change: Islamist and Catholic parties in comparative perspective. Cambridge University Press.