Disintegrasi Indonesia menuju Integrasi Politik

Bentuk negara Kesatuan atau Federasi sudah menjadi polemik sejak prosesawal berdirinya negara ini. Republik Indonesia berdiri secara resmi tanggal 17Agustus 1945, yang proklamasi kemerdekaannya ditandatangani Sukarno danHatta. Wilayah Indonesia saat itu belum memasukkan Timor Timur dan Papua sebelah barat. 

Timor Timur baru masuk tahun 1976 (lalu kembali lepas tahun1999) dan Papua sebelah barat baru masuk tahun 1963. Segera, setelah menyatakan kemerdekaannya, Indonesia terus dirundung masalah disintegrasi.Sejak awal kemerdekaan, Indonesia cukup banyak mengalami kehendak secession (pemisahan) yang oleh otoritas resmi disebut sebagai pemberontakan daerah terhadap pusat. 

https://ariseplus-indonesia.org/en/about/arise-plus-indonesia.html

Nazaruddin Sjamsuddin sekurangnya mencatat ada 3 fakta yang merupakan bahwa integrasi politik Indonesia mengalami masalah yang cukup berarti sehingga dapat dinyatakan sebagaibelum final (fix).  Ketiga fakta tersebut adalah gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Gerakan Aceh Merdeka, dan Gerakan Papua Merdeka. 

PRRI muncul dalam konteks Indonesia tengah mengarah padaDemokrasi Terpimpin Sukarno. Demokrasi ini hendak memasukkan Partai Komunis Indonesia dalam kabinet ‘kaki empat’ yaitu koalisi antara PNI (birokrat, kaum abangan Jawa, priyayi), Masyumi dan Nahdlatul Ulama (kelompok Islam). Dua partai yang memiliki basis cukup kuat di luar Jawa, yaitu Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) menganggap kecenderungan ini tidak layak. Tahun 1958 juga ditandai pengangkatan Sukarno atas Djuanda, seorang teknokrat, sebagai perdana menteri, kendati ia bukan berasal dari partai politik peserta Pemilu 19550. Indonesia di tahun 1958 pun digambarkan Sjamsuddin “dipenuhi oleh gambaran pertentangan antara pusat dan daerah,yang dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan di antara Pulau Jawa dan ...

Artikel Lengkap Silakan Dibaca Di Sini

Dari Disintegrasi menuju Integrasi Politik Indonesia

• February 2020

• DOI: 
• 10.13140/RG.2.2.13044.67209

• Conference: Masalah-masalah Pembangunan Politik