Bagi pemerintah Israel, ia adalah organisasi yang harus "dibinasakan." Namun bagi jutaan warga Palestina, terutama di Jalur Gaza, Hamas adalah satu-satunya jaring pengaman yang tersisa ketika dunia tutup mata. Bagaimana kita bisa menjelaskan paradoks ini?
Artikel ini tidak bermaksud membenarkan kekerasan, apalagi mengagungkan kematian. Tujuannya sederhana: membaca Hamas secara utuh—sejarahnya, struktur organisasinya, strategi sosial dan militernya, serta perspektif para intelektual dunia yang berani melihat melampaui bingkai propaganda. Dengan mengundang suara dari Iran, Mesir, Inggris, Amerika Serikat, Prancis, serta para sejarawan Yahudi kritis seperti Ilan Pappe, Noam Chomsky, dan Norman Finkelstein, kita akan diajak menyelami kompleksitas sebuah gerakan yang lahir dari penderitaan kolektif yang tak kunjung reda.
Kelahiran dari Rahim Pendudukan, Desember 1987
Hamas—akronim dari Harakat al-Muwawama al-Islamiya (Gerakan Perlawanan Islam)—muncul pada bulan Desember 1987, tepat saat Intifada pertama meledak. Namun benihnya telah disemaikan jauh sebelumnya. Hamas adalah cabang Palestina dari Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Mesir, sebuah organisasi yang didirikan oleh Hassan al-Banna pada 1928. Kehadiran Ikhwan di Palestina sudah terasa sejak 1940-an, tetapi selama beberapa dekade mereka lebih memilih pendekatan dakwah dan pendidikan, menjauhi konfrontasi bersenjata dengan Israel.
Apa yang mengubah segalanya? Menurut Khaled Hroub (2006), penulis Hamas: A Beginner's Guide, adalah kekecewaan total terhadap Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang dianggap telah "masuk angin"—terlalu banyak kompromi, terlalu sedikit hasil. PLO yang sekuler, di bawah kepemimpinan Yasser Arafat, telah memilih jalur diplomasi internasional dan perundingan. Namun, hingga akhir 1980-an, tidak satu pun hak minimal rakyat Palestina tercapai. Pemukiman ilegal Israel terus berkembang. Penahanan administratif tanpa proses hukum menjadi rutinitas. Dan pembumihangusan rumah-rumah warga Palestina adalah pemandangan biasa.
Dalam situasi seperti itu, Michael Irving Jensen (2009) dalam The Political Ideology of Hamas menjelaskan bahwa Hamas menawarkan sesuatu yang berbeda: Kombinasi antara ketegasan ideologis dan pelayanan sosial nyata. Sementara PLO sibuk dengan konferensi pers di luar negeri, Hamas membangun klinik, taman kanak-kanak, dan dapur umum di kamp-kamp pengungsi. Ini bukan taktik politik semata melainkan strategi eksistensial untuk menunjukkan bahwa perlawanan bukan hanya slogan, tetapi juga tindakan konkret mempertahankan hidup.
Tiga Strategi dalam Satu Gerakan: Sosial, Politik, dan Bersenjata
Hamas menganut tiga strategi yang berjalan simultan. Pertama, kegiatan kesejahteraan sosial. Dari sinilah Hamas memperoleh legitimasi akar rumput. Mereka membangun jaringan masjid, sekolah, pusat kesehatan, bahkan program bantuan bagi keluarga tahanan dan syuhada. Sara Roy, seorang peneliti Yahudi-Amerika dari Harvard yang meneliti Gaza selama puluhan tahun, menyebut ini sebagai "paradoks ketahanan." Bahwa di tengah blokade yang melumpuhkan ekonomi, justru organisasi yang dicap teroris mampu menyediakan layanan dasar yang seharusnya menjadi tanggung jawab Otoritas Palestina atau badan-badan PBB (Roy, 2016).Kedua, kegiatan politik. Hamas secara konsisten menolak submisi kepada PLO, meskipun pada akhirnya mereka berpartisipasi dalam pemilu. Kemenangan mengejutkan pada Januari 2006—di mana Hamas merebut 74 dari 132 kursi Palestinian Legislative Council—adalah bukti bahwa rakyat Palestina lelah dengan korupsi dan kebuntuan diplomasi. Norman Finkelstein (2023), dalam bukunya Gaza: An Inquest into Its Martyrdom, mencatat ironi pahit: "Ketika rakyat Palestina menggunakan satu-satunya instrumen demokrasi yang mereka miliki, Barat merespons dengan blokade dan sanksi. Pelajaran moralnya adalah jangan pernah memilih 'salah' di hadapan hegemon."
Ketiga, perjuangan bersenjata. Ini adalah aspek paling kontroversial. Hamas mengadopsi taktik bom bunuh diri pertama kali pada 1994 sebagai balasan atas pembantaian di Masjid Ibrahimi, Hebron. Seorang pemukim Yahudi fanatik, Baruch Goldstein, menembaki 29 jamaah yang sedang sujud. Dalam logika militer klasik, tidak adanya tentara reguler membuat kelompok perlawanan menggunakan metode asimetris. Namun, taktik yang menargetkan warga sipil Israel—seperti serangan bus dan restoran—telah dikutuk luas oleh hukum internasional dan bahkan oleh banyak suara pro-Palestina.
Struktur Organisasi yang Cerdik: Majlis al-Syura, Brigade al-Qassam, dan Kepemimpinan Eksternal
Salah satu kekuatan Hamas adalah struktur organisasinya yang fleksibel, tersegmentasi, dan sulit ditembus. Terdapat tiga sayap dari Hamas yaitu: (1) Sayap kesejahteraan sosial-politik (yang tampak ke publik); (2) Sayap militer rahasia (Brigade Izz al-Din al-Qassam); dan (3) Badan pengawas tertinggi bernama Majlis al-Syura (dewan konsultatif).Majlis al-Syura inilah yang menjadi "otak" organisasi. Sheikh Hassan Yousef, salah satu pendiri Hamas, menjelaskan bahwa dewan ini mencakup perwakilan dari empat pusat: Jalur Gaza, Tepi Barat, luar negeri (diaspora), dan 300 anggota Hamas yang berada di penjara Israel. Artinya, keputusan strategis tidak hanya diambil oleh mereka yang bebas, tetapi juga oleh para tahanan—sebuah bentuk demokrasi perlawanan yang langka.
Di bawah Majlis al-Syura, terdapat komite-komite fungsional: media, keuangan, rekrutmen, hingga operasi militer. Hal yang menarik adalah keberadaan kepemimpinan eksternal. Pada awal 1990-an, pimpinan biro politik pertama Hamas, Mousa Abu Marzook, menjalankan organisasi dari rumahnya di Amerika Serikat. Kemudian markas dipindah ke Amman (Yordania) dan akhirnya ke Damaskus (Suriah), sebelum akhirnya pindah ke Doha (Qatar) setelah hubungan dengan rezim Suriah memburuk.
Kepemimpinan eksternal kemudian terbagi menjadi dua kelompok utama: (1) Faksi Gaza di bawah Marzook dan; (2) Faksi Kuwait (Kuwaidia) di bawah Khaled Mishal. Persaingan di antara mereka terjadi, tetapi secara umum koordinasi berjalan erat. Ilan Pappe (2006), sejarawan Israel yang kini tinggal di Inggris, melihat kepemimpinan eksil ini sebagai "cerminan tragedi Palestina dengan mana para pemimpin yang paling aman justru berada ribuan kilometer dari medan perang, sementara rakyat jelata menanggung akibat dari keputusan-keputusan mereka."
Evolusi Taktik Militer, dari Intifada ke Bom Bunuh Diri
Tidak banyak yang tahu bahwa sel-sel militer Hamas mulai melakukan serangan pertama terhadap target Israel pada 1987, tahun yang sama dengan pendirian resminya. Namun serangan-serangan awal itu masih sporadis dan terbatas. Titik balik terjadi pada 1991, ketika dua entitas—Majd (Kelompok Jihad dan Dakwah) dan al-Mujahideen al-Filastinuna—direorganisasi menjadi satu sayap militer: Brigade Izz al-Din al-Qassam.Nama al-Qassam diambil dari seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin yang tewas saat melawan pasukan Inggris pada tahun 1935—sebuah simbol kontinuitas perlawanan dari era kolonial ke era pendudukan. Brigade al-Qassam pertama didirikan oleh Zakkaria Walid Akel. Tugas awal mereka adalah menculik dan membunuh warga Palestina yang dicurigai sebagai kolaborator Israel. Ini adalah sisi paling gelap dari perjuangan Palestina: Perang saudara dalam bayang-bayang pendudukan, di mana sesama Palestina bisa menjadi target pembunuhan jika dianggap mengkhianati perlawanan.
Pada Bulan Desember 1991, Brigade al-Qassam melakukan serangan teroris pertama mereka terhadap seorang warga sipil Israel, Doron Shoshan, di pemukiman Kfar Darom, Gaza. Peristiwa ini, seperti dicatat oleh Jensen (2009), "menandai pergeseran paradigma: Hamas tidak lagi hanya melawan tentara pendudukan, tetapi juga mulai menargetkan mereka yang dianggap sebagai 'warga sipil penjajah'—sebuah kategori yang dalam konflik kolonial selalu kabur."
Puncak dari taktik ini terjadi selama Intifada Kedua (September 2000 - 2005). Data yang Anda kutip dari artikel awal menunjukkan lonjakan dramatis: dari 29 September 2000 hingga 24 Maret 2004, Hamas melakukan 52 serangan bunuh diri, menewaskan 288 orang dan melukai 1.646 lainnya. Secara total, 425 serangan teroris selama periode ini mengakibatkan 377 tewas dan 2.076 luka-luka. Pada 2004 saja, serangan mortir meningkat 500 persen dan roket Qassam meningkat 40 persen.
Apakah ini bisa dibenarkan? Hampir semua kerangka etika konvensional menolak penargetan warga sipil. Namun Noam Chomsky (2014) menawarkan pembacaan kontekstual: "Ketika sebuah negara dengan militer tercanggih di dunia secara sistematis membunuh ribuan warga sipil Palestina—termasuk anak-anak, jurnalis, dan pekerja medis—dan dunia diam saja, maka pertanyaan etisnya harus diarahkan kepada mereka yang memiliki kekuatan luar biasa, bukan kepada mereka yang hanya memiliki tubuh mereka sendiri sebagai senjata terakhir." Pernyataan Chomsky tentu kontroversial, tetapi ia konsisten dengan posisinya sebagai kritikus imperialisme.
Sayap Militer Baru, Tentara Rakyat (Murabitun)
Pada awal 2003, Hamas memulai proyek ambisius yaitu membentuk tentara rakyat (Murabitun) di Gaza. Berbeda dengan Brigade al-Qassam yang bersifat profesional dan rahasia, Murabitun direkrut dari pendukung sipil dan dilatih untuk bertugas di lingkungan mereka sendiri. Menurut intelijen Israel, beberapa ratus anggota baru ini bukan berasal dari internal al-Qassam, melainkan dari kalangan simpatisan biasa.Salah Shehadeh, salah satu pendiri Brigade al-Qassam, membayangkan Murabitun sebagai "pasukan pertahanan sipil" yang akan beroperasi di lingkungan mereka sendiri—melakukan perlawanan, evakuasi, dan penyelamatan. Sementara itu, Brigade al-Qassam tetap bertugas "melawan musuh Zionis di mana pun mereka berada."
Apa makna strategis dari ini? Menurut Olivier Roy (2009), ini adalah "militerisasi masyarakat sipil" yang terjadi ketika tidak ada lagi pemisahan antara medan perang dan kampung halaman. Di Gaza yang hanya selebar 40 km, setiap rumah bisa menjadi barak, setiap masjid pusat komando, setiap sekolah tempat perekrutan. Ini bukan pilihan ideologis semata, tetapi konsekuensi geografis dari sebuah enclave yang dikepung dari darat, laut, dan udara.
Perspektif Intelektual Islam, dari Shariati hingga Sardar
Untuk memahami ruh ideologis Hamas, kita harus mendengar suara dari dunia Islam sendiri. Ali Shariati (1933-1977) , intelektual revolusioner asal Iran, tidak pernah secara langsung menulis tentang Hamas, tetapi kerangka pemikirannya tentang "mustad'afin" (kaum tertindas) dan "syahid" (martir) sangat mewarnai cara pandang kelompok-kelompok perlawanan Syiah dan Sunni. Bagi Shariati, kematian di jalan pembebasan bukanlah akhir, melainkan awal dari kesadaran kolektif (Shariati, 1979). Dalam esainya Return to the Self, ia menulis: "Seorang Muslim sejati tidak takut mati karena ia tahu bahwa kematian adalah jembatan menuju pertemuan dengan Yang Dicintai." Meskipun frasa ini mudah disalahgunakan, ia juga menjadi sumber ketahanan psikologis yang luar biasa bagi pejuang di Gaza.Dari Mesir, kita sudah menyebut Sayyid Qutb (1906-1966). Buku Qutb, Milestones, menjadi semacam "manifesto" bagi Ikhwanul Muslimin di seluruh dunia. Qutb membagi dunia menjadi dar al-Islam (rumah Islam) dan dar al-harb (rumah perang), dan menyerukan jihad ofensif untuk membebaskan umat manusia dari penghambaan kepada sesama manusia. John L. Esposito (2002) mencatat bahwa Qutb telah "dibaca secara selektif" oleh para militan; mereka mengambil panggilan untuk aksi kekerasan tetapi mengabaikan nuansa teologis Qutb tentang syarat-syarat jihad. Meski begitu, pengaruh Qutb terhadap Hamas tidak bisa diabaikan—kutipan dalam Pasal 8 Piagam Hamas ("Allah adalah tujuannya, Nabi adalah teladannya, Al-Qur'an adalah konstitusinya") adalah gema langsung dari bahasa Qutbian.
Dari Inggris, Ziauddin Sardar (2019) menawarkan kritik internal yang cerdas. Sardar, yang pernah menjadi editor Critical Muslim, menyesalkan bahwa Hamas—seperti banyak gerakan Islamis lainnya—terlalu fokus pada "identitas negatif" (anti-Barat, anti-Israel) sehingga melupakan proyek peradaban yang lebih besar. Baginya, "Jika Hamas hanya menjadi mesin perlawanan tanpa visi tentang bagaimana masyarakat Palestina akan diatur setelah kemerdekaan, maka kemenangan sekalipun akan berubah menjadi kekalahan baru." Sardar mengingatkan pada pengalaman Ikhwan di Mesir pasca-2012: Setelah menang secara demokratis, mereka gagal membangun koalisi dan akhirnya digulingkan.
Dari Prancis, Olivier Roy dan Gilles Kepel adalah dua raksasa kajian Islam politik dengan pandangan berbeda. Kepel (2024) cenderung melihat Hamas sebagai bagian dari "gelombang jihadis global"—meski ia mengakui kekhasan lokalnya. Roy (2009) justru membalik logika, baginya, Hamas adalah gerakan nasionalis yang menggunakan bahasa Islam, bukan sebaliknya. Buktinya adalah perjuangan Hamas tidak pernah berusaha mengekspor revolusi ke negara lain (tidak seperti Al-Qaeda), dan mereka bersedia melakukan gencatan senjata jangka panjang serta bernegosiasi secara pragmatis. Dalam wawancara tahun 2025, Roy bahkan mengatakan bahwa "Israel telah membuat negara Palestina menjadi tidak mungkin," sehingga yang tersisa hanya manajemen konflik abadi (Roy, 2025).
Suara dari Dalam Yahudi: Pappe, Chomsky, Finkelstein
Tidak ada analisis tentang Palestina yang adil tanpa mendengar suara-suara kritis dari kalangan Yahudi sendiri. Mereka bukan "pengkhianat" atau "self-hating Jews," tetapi intelektual yang konsisten dengan nilai-nilai keadilan universal yang diajarkan oleh tradisi kenabian dalam Yudaisme.Ilan Pappe (lahir 1954) adalah sejarawan Israel yang pada 1990-an mulai mengakses arsip-arsip rahasia Israel tentang Perang 1948. Temuannya mengerikan yang di antaranya adalah rencana sistematis untuk membersihkan etnis Palestina dari tanah mereka, yang ia dokumentasikan dalam The Ethnic Cleansing of Palestine (2006). Bagi Pappe, Hamas adalah "produk dari Nakba yang terus berlanjut." Ia menulis bahwa "Jika Anda menghancurkan kehidupan 750.000 orang pada 1948, kemudian terus mengusir, membunuh, dan mengkriminalisasi setiap upaya perlawanan selama 75 tahun, jangan kaget jika anak-anak mereka tumbuh dengan kemarahan yang tak terukur. Hamas bukan penyebab konflik, ia adalah gejala dari penyakit kolonial yang tak diobati."
Noam Chomsky (lahir 1928), seorang linguis dan filsuf politik Amerika, adalah kritikus paling konsisten atas kebijakan luar negeri AS selama setengah abad. Dalam karyanya tentang Palestina, Chomsky (2014) menunjukkan bagaimana AS secara sistematis menghalangi setiap upaya perdamaian yang adil—dari perjanjian Camp David hingga peta jalan George W. Bush. Chomsky tidak membela bom bunuh diri, tetapi ia membongkar standar ganda bahwa "Ketika AS menjatuhkan bom napalm di Vietnam, itu disebut 'perang melawan komunis.' Ketika Hamas meluncurkan roket buatan sendiri yang jarang mencapai target, itu disebut 'terorisme tak beralasan.'"
Norman Finkelstein (lahir 1953), putra penyintas Holocaust, adalah yang paling blak-blakan. Buku terbarunya, Gaza: An Inquest into Its Martyrdom (2023), adalah dokumen penghancur yang menganalisis setiap perang Israel di Gaza sejak 2008 sebagai "pembantaian yang diperhitungkan." Finkelstein berani menggunakan kata "genosida" jauh sebelum kasus ICJ. Dalam wawancara 2025, ia mengatakan bahwa "Apa yang terjadi di Gaza setelah 7 Oktober 2023 bukanlah respon proporsional, tetapi pemanfaatan politik atas sebuah tragedi untuk menyelesaikan masalah demografi. Israel ingin Gaza kosong dari warga Palestina, dan mereka hampir berhasil." Apakah ini berlebihan? Finkelstein mengutip pernyataan menteri pertahanan Israel sendiri, yang menyebut warga Gaza "binatang manusia" dan memberlakukan "pengepungan total tanpa listrik, tanpa makanan, tanpa air."
Perlu dicatat bahwa ketiga intelektual ini tidak mengakui hak Hamas untuk menargetkan warga sipil. Namun mereka menolak pembingkaian bahwa Hamas adalah "kejahatan absolut" sementara Israel adalah "demokrasi yang membela diri." Bagi mereka, kedua belah pihak harus diadili dengan standar yang sama. Sayangnya, standar yang sama jarang diterapkan di panggung internasional.
Kontroversi Piagam Hamas, antara Retorika dan Realpolitik
Piagam Hamas yang ditulis pada 1988 memang berisi bahasa yang sangat keras, termasuk pasal-pasal yang dianggap antisemit (bukan hanya anti-Zionis). Namun perlu dicatat bahwa pada 2017, Hamas merilis dokumen prinsip-prinsip baru yang secara signifikan melunakkan beberapa posisi. Dalam dokumen itu, Hamas menyatakan menerima solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967—meskipun tanpa mengakui legitimasi Israel. Mereka juga menegaskan bahwa perjuangan mereka adalah melawan pendudukan Zionis, bukan melawan Yahudi sebagai agama.Apakah ini perubahan tulus atau sekadar taktik? Menurut Khaled Hroub (2006), perubahan ini mencerminkan pergeseran pragmatis yang sudah berlangsung lama. Hamas belajar dari pengalaman Hizbullah di Lebanon, yang berhasil mengubah dirinya dari kelompok militan menjadi kekuatan politik yang disegani. Namun Israel dan AS menolak membaca perubahan ini, dengan alasan bahwa "seseorang tidak bisa setengah-setengah meninggalkan teror."
Finkelstein (2023) mencatat dengan getir: "Ketika PLO mengakui Israel pada 1993, imbalannya adalah perluasan pemukiman yang eksponensial. Ketika Hamas menawarkan gencatan senjata jangka panjang (hudna) pada 2000-an, imbalannya adalah pembunuhan bertarget terhadap para pemimpinnya. Jadi, lanjut Finkelstein, mengapa kelompok Palestina harus percaya pada janji perdamaian?"
Dampak Kemanusiaan, Siapa yang Membayar Harga Tertinggi?
Tidak bisa dipungkiri bahwa strategi Hamas—termasuk penempatan roket di area padat penduduk—telah menyebabkan penderitaan luar biasa bagi warga Gaza sendiri. Setiap serangan Israel selalu diikuti oleh korban sipil massal. Anak-anak, perempuan, lansia, dan para pekerja medis menjadi korban yang tak berdosa.John L. Esposito (2002) memperingatkan tentang "perangkap moral" yang dihadapi kelompok perlawanan dengan menyatakan "Ketika Anda tidak memiliki pesawat tempur atau tank, satu-satunya cara untuk melawan adalah dengan menyatu dengan populasi sipil. Ini adalah taktik yang menyedihkan, tetapi juga logis dalam perang asimetris. Namun hal itu tidak membebaskan Anda dari tanggung jawab moral untuk melindungi warga sipil Anda sendiri sebisa mungkin."
Di sisi lain, Ilan Pappe (2006) menekankan bahwa proporsionalitas korban sangat timpang, yaitu bahwa "Ribuan warga Palestina tewas untuk setiap satu warga Israel yang tewas. Jika ini adalah 'pertahanan diri', mengapa tubuh anak-anak Palestina yang hancur tidak cukup untuk menggerakkan hati nurani dunia?"
Data dari berbagai lembaga PBB menunjukkan bahwa sejak 2008, lebih dari 6.000 warga Palestina (sebagian besar warga sipil) tewas dalam berbagai eskalasi, dibandingkan dengan sekitar 300 warga Israel. Rasionya adalah 20:1. Apakah ini masih bisa disebut "konflik seimbang"?
Masa Depan, Apakah Kemerdekaan Palestina Masih Mungkin?
Di tengah semua kegelapan ini, apakah masih ada harapan untuk kemerdekaan Palestina? Jawabannya sangat suram, tetapi tidak nol.Olivier Roy (2025) dalam wawancaranya mengatakan bahwa "Israel telah membuat negara Palestina menjadi tidak mungkin." Dengan pemukiman yang memecah belah Tepi Barat menjadi kantong-kantong, dengan Yerusalem Timur yang sepenuhnya dianeksasi secara de facto, dan dengan Gaza yang menjadi pulau blokade, tidak ada lagi wilayah yang kontigu untuk negara merdeka. Area yang tersisa hanyalah "Bantustan"—negara semu dengan kedaulatan terbatas, mirip dengan wilayah hitam di Afrika Selatan era apartheid.
Noam Chomsky (2014) lebih optimistis dalam jangka panjang, dengan syarat gerakan solidaritas internasional (BDS, boikot akademik, kampanye divestasi) terus tumbuh. Chomsky menunjuk pada keberhasilan gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan, memang butuh puluhan tahun, tetapi akhirnya rezim runtuh karena tekanan moral dan ekonomi. "Palestina hari ini adalah Afrika Selatan kemarin. Hanya saja, biaya kemanusiaannya jauh lebih tinggi karena Israel memiliki senjata nuklir dan dukungan AS tanpa syarat."
Norman Finkelstein (2023) adalah yang paling pesimis. Ia percaya bahwa Israel telah mencapai tujuannya yaitu "menghilangkan masalah Palestina" dengan membuat kehadiran fisik warga Palestina di tanah air mereka menjadi tidak tertahankan. "Mereka tidak perlu membunuh semua orang. Cukup dengan membuat hidup begitu sengsara sehingga orang-orang pergi dengan sendirinya." Buktinya, ribuan warga Gaza dengan visa pelajar atau kerja telah meninggalkan Gaza sejak 2023 dan tidak kembali.
Namun di tengah semua itu, rakyat Palestina masih bertahan. Setiap keluarga memiliki cerita tentang rumah yang dihancurkan, tentang saudara yang dipenjara, tentang anak yang tewas. Mereka tidak memiliki jet tempur atau sekutu adikuasa. Hal yang mereka miliki hanyalah sumud—kata Arab yang berarti "ketahanan teguh"—sebuah filosofi yang mengatakan bahwa "Kami akan tetap di sini, di tanah ini, betapapun sulitnya, karena jika kami pergi, tidak ada yang akan kembali."
Hamas, dengan segala kontroversinya, adalah salah satu ekspresi dari sumud itu. Apakah itu bentuk kepahlawanan atau kebodohan, tergantung pada kacamata siapa Anda melihat. Namun, satu hal yang pasti bahwa selama pendudukan berlangsung, selama pemukiman terus dibangun, selama anak-anak Gaza dibunuh dalam tidur mereka, akan selalu ada generasi baru yang bersedia mengangkat senjata—atau setidaknya, mengangkat batu.
Melampaui Label "Teroris"
Esai ini tidak bermaksud mengakhiri perdebatan, melainkan memulainya kembali dengan cara yang lebih jujur. Terlalu lama diskusi tentang Palestina dan Hamas terjebak dalam pertarungan label: "teroris" vs "pejuang kemerdekaan", "negara Yahudi" vs "apartheid", "bela diri" vs "genosida".Para intelektual yang kita kutip—dari Shariati hingga Finkelstein, dari Roy hingga Pappe—mengingatkan kita bahwa kebenaran tidak pernah sederhana. Hamas melakukan hal-hal keji, tetapi ia juga lahir dari kondisi yang keji. Israel memiliki hak untuk eksis, tetapi tidak dengan cara mengorbankan hak eksistensi bangsa lain.
Jika ada satu kesimpulan yang bisa ditarik, mungkin adalah bahwa selama kemerdekaan Palestina tidak terwujud, kekerasan akan terus berulang dalam siklus tak berujung. Bukan karena manusia Palestina mencintai kematian—tidak ada bukti antropologis untuk itu. Namun, karena ketika tidak ada jalan keluar yang damai, ketika setiap pintu diplomasi tertutup, ketika dunia lebih peduli pada harga minyak daripada nyawa anak-anak, maka satu-satunya bahasa yang tersisa adalah bahasa orang putus asa.
Dan bahasa orang putus asa, sayangnya, selalu keras, selalu berdarah, dan selalu membuat kita semua—yang menonton dari kejauhan—merasa tidak nyaman. Mungkin itulah yang paling dibutuhkan saat ini adalah bukan kenyamanan, melainkan ketidaknyamanan moral yang mendorong kita untuk bertindak, sebelum terlalu banyak air mata yang mengalir di tanah yang terlalu kering oleh sejarah.
Daftar Pustaka
Chomsky, N. (2014). Gaza in crisis: Reflections on Israel's war against the Palestinians (I. Pappe, Ed.). Haymarket Books.Esposito, J. L. (2002). Unholy war: Terror in the name of Islam. Oxford University Press.
Finkelstein, N. (2023). Gaza: An inquest into its martyrdom. University of California Press.
Hroub, K. (2006). Hamas: A beginner's guide. Pluto Press.
Jensen, M. I. (2009). The political ideology of Hamas: A grassroots perspective (S. Laird, Trans.). I.B. Tauris.
Kepel, G. (2024). Holocaustes. Éditions du Seuil.
Pappe, I. (2006). The ethnic cleansing of Palestine. Oneworld Publications.
Roy, O. (2009). The politics of chaos in the Middle East. Columbia University Press.
Roy, O. (2025, November 6). Israel made a Palestinian state impossible [Interview]. Reset DOC. https://www.resetdoc.org/story/olivier-roy-israel-made-palestinian-state-impossible/
Roy, S. (2016). The Gaza Strip: The political economy of de-development (3rd ed.). Institute for Palestine Studies.
Sardar, Z. (2019). Critical Muslim 31: Climate. C. Hurst & Co.
Shariati, A. (1979). On the sociology of Islam (H. Algar, Trans.). Mizan Press.
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar
Silakan tulis komentar Anda.