Para tokoh tersebut di antaranya adalah: George Samuel Windsor Earl (1850) yang pertama kali menggagas istilah Indu-nesians; James Richardson Logan yang memopulerkan istilah Indonesia dalam konteks geografis; Adolf Bastian yang melalui karya monumentalnya Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel (1884-1894) mendiseminasikan istilah tersebut ke kalangan akademisi Eropa; serta G.A. Wilken dan J.H.C. Kern yang memperkenalkan konsep Indonesia di Universitas Leiden.
Esai ilmiah ini juga menganalisis momen penting ketika istilah Indonesia diisi dengan muatan politik oleh Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda pada tahun 1922, diikuti oleh penggunaan nama Indonesia oleh berbagai organisasi pergerakan nasional, serta puncaknya pada Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 1945. Dengan merujuk pada sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk esai ilmiah jurnal abad ke-19, disertasi doktoral, monografi sejarah, serta manifesto politik, esai ilmiah ini berargumen bahwa nama Indonesia merupakan konstruksi sosial-politik yang lahir dari proses panjang interaksi intelektual antara sarjana Barat dan aktivis pergerakan nasional Indonesia, bukan warisan turun-temurun dari masa prakolonial.
Esai ilmiah ini berkontribusi pada pemahaman bahwa identitas kebangsaan Indonesia bersifat kosmopolitan, terbentuk melalui dialektika antara wawasan global para tokoh pergerakan dan realitas lokal kepulauan Nusantara.Konsep Indonesia merupakan campuran aneka gagasan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, sejarah, bahkan post-colonialism [01]. Sebelum Indonesia yang dikenal kini, konsep Indonesia sebagai sebuah bangsa awalnya tidak ada.
Jika kita lihat peta, maka Indonesia terdiri atas rangkaian pulau yang tersebar dari Sabang yang paling Barat hingga daerah Merauke di paling Timur. Dari Sangir di paling Utara hingga Timor di paling Selatan. Hampir di setiap wilayah di kisaran pulau tersebut dihuni masyarakat berbeda, dengan budaya yang berbeda pula. Lalu, apa yang bisa dikatakan sebagai Indonesia?
Indonesia awalnya adalah sebuah gagasan. Gagasan kesatuan yang abstrak, yang meliputi wilayah jajahan Belanda. Gagasan yang kiranya masih baru dan terus mengalami perubahan dan adaptasi hingga saat ini.
Gagasan yang kerap menghadapi sejumlah penolakan, separatisme, dan dekonstruksi ideologi hingga saat ini. Sejarawan Universitas Gadjah Mada, Budiawan, mengingatkan bahwa "kata dan ide tentang 'Indonesia' itu sesuatu yang dipinjam dari istilah asing, bukan warisan nenek moyang" sehingga tidak tepat jika ada yang menggunakan frasa "Indonesia asli" karena frasa tersebut merupakan contradictio in terminis (berlawanan makna) [02]. Dari genealogi gagasan maka upaya pemotretan dimensi sosial dan budaya Indonesia berawal.
Kini, Indonesia adalah sebuah negara dengan hampir 17.504 pulau yang tersebar di antara benua Asia dan Australia. Hampir setiap pulau (walau tidak semuanya) dihuni oleh etnis dengan budaya yang spesifik. Satu sama lain berbeda. Lalu, bagaimana konsep Indonesia lahir?
Kontribusi George Samuel Windsor Earl dan James Richardson Logan
Menurut R.E. Elson, kata Indonesia pertama kali digagas George Samuel Windsor Earl, pengamat sosial dari Inggris tahun 1850 [03]. Earl sendiri merupakan seorang navigator, administrator kolonial, dan penulis karya tentang Kepulauan Hindia [04]. Kata yang ia gagas adalah Indu-nesians. Saat itu Earl mencari istilah etnografis untuk mengklasifikasi cabang ras Polinesia yang menghuni kepulauan Hindia, kepulauan yang kini merupakan wilayah Indonesia yang dahulunya berada di bawah jajahan Belanda, atau istilah untuk menggambarkan ras-ras berkulit coklat di Kepulauan Hindia [05]. Setelah menggagas konsep Indu-nesians, Earl batal menggunakan lalu menggantinya dengan Malayunesians [06].
Secara lebih rinci, dalam esai ilmiahnya yang berjudul "On the Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations" yang terbit di Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia (JIAEA) Volume IV tahun 1850, Earl menulis pada halaman 71 bahwa bangsa Hindia akan mengenakan nama "Indunesia" dan bangsa Melayu akan mengenakan nama "Melayunesia."[07]. Earl sendiri lebih condong pada istilah Malayunesia karena dianggap lebih cocok untuk ras Melayu.
Namun, rekannya bernama James Richardson Logan, yang menjabat sebagai kepala redaksi JIAEA menganggap kata Indu-Nesian (kemudian disebut Indonesian) lebih tepat ketimbang Malayunesians dalam melukiskan aspek geografis ketimbang etnografis [08]. Logan adalah seorang pengacara terkemuka, editor Penang Gazette, dan mantan mahasiswa Earl yang kemudian memopulerkan istilah Indonesia setelah istilah tersebut diciptakan oleh gurunya [09].
Dalam esai ilmiah panjangnya di JIAEA volume IV tahun 1850 halaman 254, Logan justru menghidupkan kembali nama Indunesia yang sempat ditolak Earl. Bahkan, Logan mengganti huruf "u" menjadi "o" supaya lebih mudah diucapkan. Lahirlah istilah Indonesia [10]. Logan menekankan bahwa nama ini lebih ringkas daripada "Indian Archipelago" (Kepulauan Hindia) sekaligus menghindari kerancuan dengan India di Asia Selatan [11]. Kata Indonesian versi Logan merupakan akronim dari Indian Archipelagian dan maknanya ada dalam konteks geografis. James Logan ini juga yang seringkali dirujuk sebagai pionir pengguna istilah Indonesia.
Penelusuran lebih lanjut oleh sastrawan sekaligus sejarawan Pramoedya Ananta Toer dalam Sedjarah Modern Indonesia (1964) menegaskan hal ini. Pramoedya menulis:
"Sampai waktu yang lama Indonesia dianggap tjiptaan Bastian, sedang sebenarnja adalah tjiptaan Logan. Pada mulanya Indonesia tidak lebih daripada sebuah istilah geografi, tapi dengan pasangnja gerakan kemerdekaan nasional non-koperatif kemudian mendjadi djuga istilah politik."[12].
Sejak saat itu, Logan konsisten memakai nama Indonesia dalam tulisan-tulisan ilmiahnya, dan perlahan istilah ini mulai digunakan kalangan akademisi, khususnya di bidang etnologi dan geografi [13].
Peran Adolf Bastian dalam Memopulerkan Istilah Indonesia
Elson melanjutkan, pada tahun 1877 Ernest Theodore Hamy, antropolog Perancis, tercatat telah menggunakan kata Indonesia saat mendeskripsikan kelompok-kelompok ras prasejarah dan pra-Melayu tertentu di kepulauan nusantara [14]. Pada tahun 1880, langkahnya dilanjutkan antropolog Inggris bernama Agustus Henry Keane yang mengikuti penggunaan Hamy seputar konsep Indonesia. Di tahun yang sama, istilah Indonesia dalam pengertian geografis juga digunakan ahli bahasa Inggris (Britton), N.B. Dennys. Tahun 1882, administrator kolonial sekaligus ahli bahasa Melayu dari Inggris bernama Sir William Edward Maxwell mengikuti praktek Dennys [15].
Senada dengan Elson, Jan B. Avé menyatakan bahwa penggunaan istilah Indonesia mulai meluas, yang diantaranya dipicu penggunaannya oleh Adolf Bastian pada 1884–1894. Bastian, seorang etnograf berkebangsaan Jerman, menggunakan kata Indonesia sebagai judul dari 5 (lima) jilid karyanya berjudul Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel [16]. Sebuah penelitian dari Universitas Indonesia mengkonfirmasi bahwa "through his book 'Indonesien oder Die Inseln des Malayischen Archipels' (1869), the German writer Adolf Bastian played a pivotal role in popularizing the term 'Indonesia' to denote the Dutch East Indies, which was then widely recognized."[17]. Signifikansi dari peran seorang penulis Jerman dalam mengkatalisasi adopsi nama penting ini menunjukkan aspek yang secara historis terabaikan namun sangat krusial [18].
Karya monumental Bastian yang terdiri atas lima jilid terbitan Berlin, Dümmler (1884-1894) itu merinci: Jilid 1 tentang Maluku, Jilid 2 tentang Timor dan pulau-pulau sekitarnya, Jilid 3 tentang Sumatra dan sekitarnya, Jilid 4 tentang Kalimantan dan Sulawesi, serta Jilid 5 tentang Jawa [19]. Konsep Indonesia yang digunakan Bastian mengikuti pemahaman yang sebelumnya disampaikan Logan sehingga kerap terjadi kekeliruan menyebut Bastian ini sebagai penemu konsep Indonesia. Dalam karya Bastian, kata Indonesia yang digunakan kurang jelas. Dari kelima jilid bukunya, ia hanya mencantumkannya pada judul dan kata Indonesia hampir tidak pernah digunakan dalam body text karyanya tersebut, sekurangnya pada jilid pertama. Namun, karena reputasi ilmiah Bastian yang tinggi – ia dianggap Bapak ilmu antropologi dalam gagasan dasar universal – membuat sejumlah sarjana mengikuti penyebutannya atas Indonesia. Indonesia yang dimaksud Bastian ada di dalam daftar isi karyanya yang telah disebut, mengacu pada pemahaman geografis, di mana ia menyebut wilayah-wilayah kepulauan Maluku, Timor dan kepulauannya, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa [20].
Kontribusi G.A. Wilken dan J.H.C. Kern dalam Diseminasi Akademik
Karena reputasi Bastian pula, maka pada September 1885, G.A. Wilken, seorang etnograf dan mantan pejabat Hindia Belanda (sekaligus profesor di Universitas Leiden Belanda) juga menggunakan istilah Indonesia. Wilken termasuk pendiri etnologi Indonesia perbandingan.
Sebab mengikut pada Bastian, maka Wilken ini juga memaksudkan istilah Indonesia secara geografis, sama seperti James Logan sebelumnya. Dalam analisisnya tentang perkembangan etnologi di Hindia Belanda, Wilken memperkenalkan suatu paradigma yang "entailing a systematic attempt to explain social phenomena recorded in different societies in the Indonesian archipelago as the outcome of general social processes rather than of contingent historical influences."[21]. Menurut Wilken, "religious beliefs in the negative consequences of incestuous marriages are phenomena later superimposed on the original physiological foundation."[22].
Selain Wilken, penggunaan kata Indonesia juga dilakukan oleh Johan Hendrik Caspar Kern, seorang perintis ilmu perbandingan bahasa Austronesia. Menariknya menurut Avé, baik Wilken maupun Kern berprofesi sebagai profesor di Universitas Leiden dan keduanya lahir di nusantara [23]. Keduanya juga lahir di Indonesia: Wilken lahir di Tomohon, Minahasa (Sulawesi Utara) sementara Kern lahir di Purworejo (Jawa Tengah) [24]. Antropolog Indonesia terkemuka, Koentjaraningrat, dalam bukunya Anthropology in Indonesia (1975), memberikan apresiasi mendalam terhadap kontribusi Wilken, menempatkannya dalam bab khusus berjudul "Ethnological Theories of G. A. Wilken" sebagai salah satu fondasi penting perkembangan antropologi di Indonesia [25].
Kedua tokoh ini, Wilken dan Kern, lalu mendiseminasi konsep Indonesia pada kalangan sarjana di Universitas Leiden khususnya dan Belanda umumnya. Kebetulan, Universitas Leiden adalah kampus tujuan para penempuh pendidikan tinggi pribumi asal Hindia-Belanda. Wilken mendefinisikan konsep Indonesië dalam menyebut kepulauan Hindia termasuk Borneo Utara dan Barat Daya, Timor Timur, dan Papua Nugini Barat. Wilken menganggap ketiga wilayah tersebut punya keterkaitan sejarah dan kultural dengan wilayah nusantara lainnya. Wilken menggunakan kata Indonesiërs dalam melukiskan kesamaan bahasa dan ciri-ciri budaya yang serupa, yang bahkan mencakup pula sejumlah kelompok etnik di Madagaskar, semenanjung Asia Tenggara, hingga beberapa kelompok populasi aborigin di pulau Taiwan [26].
Pada perkembangan kemudian, istilah Indonesia tidak lagi merujuk pada aspek geografis. Istilah itu juga kerap dipakai dalam konteks etnis dan budaya. Sejak karya Adolf Bastian, istilah Indonesia juga berfungsi menjabarkan suatu kawasan yang dihuni orang-orang dengan ciri etnis dan budaya yang mirip. Ciri tersebut meliputi bahasa, fisik, dan adat. Indonesia adalah kata sifat yang digunakan untuk mewakili ciri-ciri tersebut, sementara kata Indonesian merujuk pada orang-orang dengan ciri-ciri umum seperti itu, yang juga kadang digunakan untuk menggambarkan populasi pulau Madagaskar hingga Formosa.
Gagasan Indonesia sebagai Lingkup Politik
Menurut Elson, gagasan Indonesia sebagai lingkup politik terbangun atas tiga aspek. Aspek pertama adalah statement politik pejabat Belanda bernama Joannes Benedictus van Heutsz, seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yang pada tahun 1909 menyatakan bahwa Belanda telah meluaskan otoritasnya hingga seluruh penjuru terjauh Nusantara.
Monumen peringatan peristiwa tersebut didirikan tahun 1932 dan kini terletak di kompleks Masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta. Aspek kedua adalah integrasi horisontal seluruh wilayah Indonesia. Integrasi ini tercipta akibat: (1) angkutan, terutama rel kereta api dan jalan di Jawa serta jalur laut yang dibangun perusahaan perkapalan Belanda, Koninklijk Paketwaart Maatschappij; (2) kesamaan mata uang; (3) Melayu sebagai lingua-franca dagang Nusantara; (4) sistem administratif, pajak, dan hukum yang terpusat; dan (5) wilayah-wilayah seperti Yogyakarta, Makassar, Medan, bahkan Kupang tidak bisa lagi dikatakan terisolasi dari pusat (Batavia/Jakarta) [27].
Salah satu faktor kuat tersemainya integrasi horisontal ini adalah sumbangan Malaka, selaku bandar dagang penting kawasan nusantara. Ricklefs mengutip Tome Pires, yang menginventarisasi interaksi simbiosis-mutualistis wilayah-wilayah nusantara dalam persoalan dagang [28].
Peran Perhimpunan Indonesia dan Penggunaan Politik Nama Indonesia
Aspek ketiga munculnya gagasan politik Indonesia adalah gerakan yang dilakukan para perintis pergerakan nasional Indonesia untuk membentuk sebuah nation baru. Mereka terdiri atas para aktivis surat kabar, mahasiswa, pemeluk agama (Islam), bahkan birokrat pribumi yang bekerja pada Belanda.
Perkembangan penting terjadi pada awal abad ke-20 ketika gagasan tentang "Indonesia" mulai diisi dengan muatan politik oleh para intelektual dan aktivis pergerakan nasional. Di Belanda, Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia) yang didirikan pada tahun 1908 mulai berubah haluan menjadi lebih politis [29]. Sebuah disertasi doktoral dari Universitas Amsterdam (2016) yang ditulis oleh Klaas Stutje, berjudul Behind the Banner of Unity: Nationalism and Anticolonialism among Indonesian Students in Europe, 1917-1931, meneliti secara mendalam aktivitas organisasi mahasiswa nasionalis Indonesia di Belanda, Perhimpoenan Indonesia, di ibu kota Eropa Barat pada periode antar perang [30]. Disertasi ini berargumen bahwa "the emergence of Indonesian nationalism and anticolonialism in this period cannot rest on an 'internalist' focus on the Dutch Indies or an 'imperial' focus on the Dutch-Indonesian confrontation alone. Instead, it should be understood in a global context of anticolonial movements and struggles."[31].
Sementara itu, penggunaan kata Indonesia dalam arti politik untuk pertama kalinya terjadi pada tahun 1922 ketika Indische Vereeniging mengubah namanya menjadi Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia) [32]. Menurut putri Bung Hatta, Meutia Hatta, "penggunaan kata Indonesia yang dipakai Perhimpunan Indonesia (PI) dimaksudkan untuk menanamkan gagasan Indonesia merdeka dan memopulerkan nama Indonesia dalam tujuan mencapai kemerdekaan."[33].
Sebelum penggunaan kata Indonesia oleh PI, Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) telah lebih dulu memakainya untuk nama kantor berita di Den Haag, Belanda, pada tahun 1918, yaitu Indonesische Persbureau (Kantor Berita Indonesia) [34]. Kantor berita ini didirikan pada November 1918 di Fahrenheitstraat 473, Den Haag, dan menjadi kantor berita pertama yang didirikan seorang bumiputra Indonesia [35]. Kantor berita ini juga turut menyebarkan propaganda dan semangat perjuangan dari PI [36].
Mohammad Hatta, yang kelak menjadi Wakil Presiden pertama Indonesia, dalam esai ilmiahnya berjudul "Tentang Nama Indonesia" yang terbit di De Socialist Nomor 10 Tahun 1928, menegaskan makna politik dari nama Indonesia:
"Bagi kami orang Indonesia, nama Indonesia mempunyai arti politik dan menyatakan suatu tujuan politik. Dalam arti politik, karena dia mengandung tuntutan kemerdekaan, bukan kemerdekaan Hindia Belanda, melainkan kemerdekaan 'Indonesia' dari Indonesia (Indonesisch Indonesië). Mustahil negara Indonesia merdeka yang akan datang disebut 'Hindia Belanda'. Juga tidak India saja karena akan dikacaukan dengan 'India' yang lain, yaitu nama resmi dari 'India Inggeris' sekarang."[37].
Setelah penggunaan kata Indonesia oleh PI, perubahan nama sejumlah organisasi dengan memakai kata Indonesia terjadi. Pada tahun 1924, Perserikatan Komunis di Hindia yang merupakan pecahan dari Sarekat Islam berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia [38]. Di tahun yang sama, majalah Hindia Poetra milik Perhimpunan Indonesia pun terbit dengan nama Indonesia Merdeka [39]. Bung Hatta, sebagaimana disampaikan Meutia Hatta, pernah menyanggah klaim PKI yang menyatakan sebagai organisasi politik pertama yang menggunakan nama Indonesia. "Bung Hatta menegaskan partai komunis menggunakan nama Indonesia baru pada tahun 1924 atau 1925, sedangkan PI menggunakannya tahun 1922."[40].
Pada tahun 1927, berdiri perkumpulan baru dengan kata Indonesia, yakni Perserikatan Nasional Indonesia yang menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia (PNI). Di tahun yang sama, Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) yang berafiliasi dengan PNI juga terbentuk di sebuah rumah di Gang Kenari II, Jakarta. Rumah ini milik Mohammad Hoesni Thamrin yang juga ikut mendirikan PPPKI [41].
Puncak dari perjalanan panjang nama Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II menghasilkan ikrar bersejarah: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, semuanya bernama "Indonesia."[42]. Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Rahayu Surtiati Hidayat menyampaikan bahwa kata Indonesia ditinjau dari sosiolinguistik masuk dalam laras bahasa politik, sesuai dengan konteks yang melatarbelakanginya saat itu [43]. Keinginan untuk merdeka dan menunjukkan identitas sebagai bangsa membuat nama Indonesia tidak hanya sebagai penanda geografis. Kata Indonesia menjadi bentuk perlawanan terhadap Belanda yang kala itu menyebut gugusan kepulauan Nusantara dengan Hindia Belanda [44].
Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Robertus Robet, menyebut kata Indonesia sebagai "sebuah imajinasi atau aksioma politik yang mampu menaungi segalanya." Lewat kata Indonesia sebagai bangsa, etnis yang beragam disatukan, tanpa dilebur jadi satu sehingga unsur kebudayaan yang dimiliki setiap daerah tetap terpelihara [45]. Kata Indonesia sendiri disebut Robet sebagai istilah yang kosmopolitan. Pengalaman para tokoh bangsa yang mengenyam pendidikan di luar Indonesia saat itu dan kesadaran mengenai adanya silang budaya membuka wawasan yang memengaruhi pola perjuangan menghadapi Belanda [46].
Nama Indonesia semakin menguat ketika pada tanggal 5 Mei 1945, tepat pada hari pembebasan Belanda dari pendudukan Nazi, Perhimpunan Indonesia menerbitkan manifesto yang menyerukan kepada Belanda untuk bekerja sama membebaskan Indonesia dari "kekuasaan barbarisme Jepang." Manifesto tersebut berbunyi: "Support our fight for liberation from Japan! Help us to establish Democracy in Indonesia!" dan menegaskan bahwa "Only once Indonesia is an independent member of the Kingdom of the Netherlands on an equal footing, will the future of Indonesia and the Netherlands be assured."[47].
Seluruh perkembangan di atas semakin merumitkan kegiatan ekonomi – terutama di masa Belanda, di seantero kepulauan sehingga merangsang migrasi atau motif perantauan skala besar lintas wilayah Indonesia. Ini misalnya akibat meluasnya perkebunan di Sumatra Timur serta transmigrasi yang disponsori pemerintah Belanda maupun kemauan sendiri.
Dampak aktivitas ini adalah meningkatnya kontak antara berbagai ras dan etnis di Indonesia. Tercipta kondisi saling paham menggantikan persaingan yang marak sebelumnya. Pemahaman ini dipertegas lewat digunakannya bahasa Melayu sebagai pengantar, yang penggunaannya meluas hingga ke seluruh bagian kepulauan nusantara.
Kini Indonesia telah memperlihatkan bentuknya sebagai kesatuan politis. Ekses negatif kesatuan yang bersifat politis adalah terjadinya pembongkaran, pengabaian, serta pembentukan ulang hubungan-hubungan ekonomi dan budaya yang sudah ada. Ekonomi kolonial yang berpusat di Jawa dijadikan model, dengan fokus pada pemberian fasilitas kepada negara-negara Barat yang mengimpor produk dari kawasan tropis. Menurut Vlekke, sebelum Jawa menjadi sentral politik, wilayah-wilayah lain di kepulauan nusantara lebih condong meniru Singapura dan Penang, karena kedua wilayah tersebut lebih terintegrasi ke dalam jalur perdagangan antarnegara.
Namun, akibat kuasa kolonial, mereka harus memindahkan jalur perdagangan ke pulau Jawa dan mengikuti pola ekonomi pemerintah kolonial yang berkedudukan di Jawa (khususnya Batavia). Ekses lain dijadikannya Jawa sebagai model adalah terisolasinya kawasan Indonesia Timur dari dunia luar. Isolasi ini menyebabkan aneka keunggulan kompetitif mereka di dalam perdagangan antar bangsa berkurang kekuatannya. Di sisi lain, posisi negara Hindia-Belanda menjadi kuat, terpusat, birokratis, diatur dari dan dibentuk berdasarkan pengalaman model pemerintahan kolonial di Jawa.
Titik Kulminasi: Proklamasi Kemerdekaan
Titik kulminasi dari perjalanan panjang nama Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya termaktub nama "Republik Indonesia" sebagai nama resmi negara yang baru merdeka [48]. Sejak saat itu, nama Indonesia tidak lagi sekadar istilah geografis atau etnografis, melainkan telah menjadi identitas politik, hukum, dan kebangsaan yang diakui secara internasional.
Nilai yang berkembang seiring dengan munculnya gagasan tentang Indonesia pada masa perjuangan adalah nilai republik, menempatkan kepentingan publik sebagai tujuan utama. Kepentingan yang muncul di era perjuangan tersebut adalah melawan penjajah dan menghapus feodalisme. Namun, Sosiolog Robertus Robet mengingatkan bahwa nilai republik ini terlupakan ketika Orde Baru berkuasa: "Penyeragaman dan definisi nasionalisme yang ditetapkan Orde Baru membuat upaya merawat imajinasi itu terbentur pada nasionalisme sempit dan sekadar simbolis."[49]. Ia menegaskan bahwa "kita melupakan Indonesia sebagai imajinasi, melupakan Indonesia sebagai republik. Padahal, Indonesia dikonstruksi sebagai aksioma imajinatif yang bebas berkembang."[50].
Catatan Kaki
[01]. R.E. Elson, The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan (Jakarta: Serambi, 2008), 1-11.
[02]. "Menggali Inklusi dari Nama Indonesia," Kompas.id, 28 Oktober 2018, https://www.kompas.id/esai ilmiah/menggali-inklusi-dari-nama-indonesia.
[03]. Elson, The Idea ..., op.cit., 5.
[04]. Bronwen Douglas and Chris Ballard, eds., Foreign Bodies: Oceania and the Science of Race 1750-1940 (Canberra: Australian National University Press, 2008), 45.
[05]. George S. W. Earl, "On The Leading Characteristics of the Papuan, Australian and Malay-Polynesian Nations," Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia 4 (1850): 119.
[06]. Elson, The Idea ..., op.cit., 7.
[07]. Galih Pranata and Utomo Priyambodo, "Berkat Soewardi, Nama Indonesia Bermula di Den Haag sejak 1918," National Geographic Indonesia, 20 Juni 2024, https://nationalgeographic.grid.id/read/134107988/berkat-soewardi-nama-indonesia-bermula-di-den-haag-sejak-1918.
[08]. "Profil James Logan, Pria Skotlandia yang Cetuskan Nama Indonesia," Jawa Pos, 14 Juli 2025, https://www.jawapos.com/nasional/016301520/profil-james-logan-pria-skotlandia-yang-cetuskan-nama-indonesia.
[09]. "George Windsor Earl," Wikipedia, diakses 5 April 2026, https://en.m.wikipedia.org/wiki/George_Windsor_Earl.
[10]. "Profil James Logan," Jawa Pos, 14 Juli 2025.
[11]. "James Richardson Logan," Wikipedia, diakses 5 April 2026, https://web.archive.org/web/20151202061930/https://en.wikipedia.org/wiki/James_Richardson_Logan.
[12]. Tim detikJatim, "Asal-usul Nama Indonesia dan Pencetusnya," detikcom, 8 Agustus 2023, https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6866024/asal-usul-nama-indonesia-dan-pencetusnya.
[13]. "Profil James Logan," Jawa Pos, 14 Juli 2025.
[14]. Elson, The Idea ... op.cit., 12.
[15]. ibid., 14-15.
[16]. Jan B. Avé, "Indonesia, Insulinde and Nusantara: Dotting the i's and Crossing the “t," Bijdragen tot de Taal, Land en Volkenkunde 145, no. 2/3 (1989): 220-234.
[17] "Indonesia - German Encounter: Cultural Studies Perspective," Proceedings of the 3rd International Conference on Language, Literature, Education, and Culture (ICOLLEC 2023), Universitas Indonesia, 19 Juli 2024, https://scholar.ui.ac.id/en/publications/indonesia-german-encounter-cultural-studies-perspective.
[18] ibid.
[19] Adolf Bastian, Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel (Berlin: Dümmler, 1884-1894), 5 vols.
[20] ibid.
[21] Jos D.M. Platenkamp and Michael Prager, "A Mirror of Paradigms: Nineteenth- and Early Twentieth-Century Ethnology Reflected in Bijdragen," Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde 150, no. 4 (1994): 720, https://doi.org/10.1163/22134379-90003068.
[22]. Platenkamp and Prager, "A Mirror of Paradigms," 721, citing G.A. Wilken, "Het animisme bij de volken van den Indischen Archipel," Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde 35 (1886): 421.
[23]. Avé, "Indonesia, Insulinde and Nusantara," 225.
[24]. ibid., 226.
[25]. R.M. Koentjaraningrat, Anthropology in Indonesia: A Bibliographical Review (Leiden: Brill, 1975), https://doi.org/10.1163/9789004644267.
[26]. Avé, "Indonesia ..., op.cit., 228.
[27]. Elson, The Idea ... op.cit., 45-47.
[28]. M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (Jakarta: Serambi, 2008), 58-59.
[29]. "Perhimpunan Indonesia," Wikipedia, diakses 5 April 2026, https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpoenan_Indonesia.
[30]. Klaas Stutje, "Behind the Banner of Unity: Nationalism and Anticolonialism among Indonesian Students in Europe, 1917-1931" (PhD diss., University of Amsterdam, 2016), https://hdl.handle.net/11245/1.534815.
[31]. ibid., abstract.
[32]. "Menggali Inklusi dari Nama Indonesia," Kompas.id, 28 Oktober 2018.
[33]. ibid.
[34]. Pranata and Priyambodo, "Berkat Soewardi," National Geographic Indonesia, 20 Juni 2024.
[35]. ibid.
[36]. "Menggali ..., ibid.
[37]. Dikutip dalam ibid.
[38]. ibid.
[39]. Avé, "Indonesia ..., op.cit., 231.
[40]. "Menggali ..., op.cit.
[41]. ibid.
[42]. Tim detikJatim, "Asal-usul Nama Indonesia," detikcom, 8 Agustus 2023.
[43]. "Menggali ..., op.cit.
[44]. ibid.
[45]. ibid.
[46]. ibid.
[47]. "Manifest der Perhimpunan Indonesia" (Netherlands, 5 May 1945), Universiteit Leiden collection, Or. 26.999-8, https://webpresentations.universiteitleiden.nl/s/indonesiaen/item/1859.
[48]. Tim Detik Jatim, "Asal-usul Nama Indonesia," detikcom, 8 Agustus 2023.
[49]. "Menggali Inklusi dari Nama Indonesia," Kompas.id, 28 Oktober 2018.
[50]. ibid.
https://orcid.org/0000-0002-1420-4288
0 Komentar
Silakan tulis komentar Anda.